EXTENDED SYSTEM OF ACCOUNTING : THE INCORPORATION OF SOCIAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS WITHIN EXTERNAL REPORTING Pendahuluan Kita telah banyak belajar mengenai isu-isu terkait dengan pertanggungjawaban aktivitas perusahaan dalam aspek non financial dengan mengeksplorasi teori-teori yang menjelaskan praktek pelaporan sukarela perusahaan. Pada makalah ini akan membahas isu-isu pengembangan pemahaman teori lebih jauh dengan mempelajari aspek pertumbuhan badan penelitian yang menyelidiki praktek pelaporan sosial dan lingkungan yang diadopsi oleh banyak organisasi akhir-akhir ini. Praktek pelaporan sosial dan lingkungan sering menunjuk pada pelaporan yang berkelanjutan yang seringkali menutupi aspek kesinambungan keuangan/ ekonomi dalam penambahan kesinambungan sosial dan lingkungan. Istilah pelaporan berkelanjutan (sustainability reporting) dan pelaporan sosial lingkungan (social environmental reporting) secara bergantian akan digunakan untuk mengacu pada arti dari peraturan/ ketentuan menuju rentang stakeholders, informasi mengenai kinerja entitas dalam hal interaksi secara fisik dan lingkungan sosial termasuk informasi mengenai dukungan entitas tehadap karyawan, komunitas lokal dan asing, catatan keamanan dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam. Sedikit mengejutkan bahwa banyak siswa akuntansi yang melengkapi kualifikasi akuntansi mereka tanpa mempertimbangkan isu-isu terkait pertanggungjawaban bisnis. Namun demikian praktek akuntansi pada tingkatan yang lebih sederhana dapat didefinisikan sebagai ketentuan informasi mengenai kinerja entitas yang ditujukan bagi kelompok pengguna laporan keuangan tertentu yang tidak bisa dipisahkan dari pertimbangan tingkat responsibilitas dan akuntabilitas sebuah entitas. Sebagai seorang akuntan kita akan menerima tugas untuk menyediakan akun kinerja sosial dan lingkungan pada sebuah organisasi bila kita telah mengakui bahwa sebuah entitas memiliki responsibilitas dan akuntabilitas kinerja sosial dan lingkungan. Begitu juga sebaliknya. Karena area pelaporan sosial dan lingkungan ini relatif masih baru dan masih terus mengalami perubahan maka bagi seorang akuntan akan sangat menarik untuk ikut terlibat didalamnya. Kita akan mulai melihat akuntan jenis baru yaitu akuntan lingkungan 1
(environmental accountants) dan akuntan sosial (social accountants) yang bekerja berdampingan bersama dengan akuntan keuangan tradisional. Tahap-tahap Pelaporan Berkelanjutan (Sustainability Reporting) Ada beberapa variasi langkah-langkah/ tahap dalam laporan yang terkait atau berkelanjutan dengan produksi suatu lingkungan sosial. Langkah yang diambil seharusnya dilakukan secara berurutan sebagaimana sebuah keputusan yang diambil pada masing-masing tahap (selanjutnya) tergantung pada keputusan yang diambil pada tahap sebelumnya. Dalam pelaporan berkelanjutan tahap pertama adalah pada saat sebuah perusahaan memutuskan tujuan organisasi secara garis umum untuk melakukan pelaporan sosial dan lingkungan, dengan kata lain adalah alasan mengapa perusahaan diharapkan untuk menghasilkan sebuah laporan yang berkelanjutan. Hal ini kelihatan seperti alasan secara umum untuk pembangunan kebijakan dan praktek tanggungjawab sosial dan lingkungan, dimana kebijakan dan prakteknya biasa disebut tanggungjawab sosial perusahaaan (Corporate Social Responsibility/ CSR). Alasan yang secara umum akan memicu munculnya CSR dan pelaporan berkelanjutan dalam sebuah organisasi dapat berangkat dari dorongan keinginan secara etis untuk memastikan keuntungan perusahaaan atau menghindari dampak negatif lingkungan alam dan sosial, meskipun motif utamanya secara ekonomi adalah memanfaatkan pelaporan lingkungan sosial dan CSR guna melindungi atau meningkatkan
nilai finansial pemegang
saham. Ketika sebuah organisasi telah menentukan apa tujuan utamanya dalam mempublikasikan laporan sosial dan lingkungan (CSR) tahap berikutnya yang akan dilakukan dalam proses pelaporan adalah mengidentifikasikan siapa (stakeholders) yang membutuhkan informasi atas laporan tersebut, dengan kata lain siapa saja pihak yang secara langsung berkepentingan dengan pelaporan lingkungan sosial tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa jika pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan hanya terdorong oleh keinginan secara eksklusif pihak manajemen, maka para stakeholders yang memiliki pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan akan secara picik mengarahkannya
hanya
untuk
kepentingan
para
stakeholders
yang
memegang
dan
memanfatakan kekuasaan ekonomi terbesar atas perusahaan tersebut. Sebaliknya jika pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan dimotivasi oleh alasan etika/ moral maka pelaporan perusahaan akan mencari keterbutuhan informasi pada rentang stakeholders yang lebih luas. 2
Setelah melakukan identifikasi tentang siapa saja stakeholders yang memiliki kepentingan dan kebutuhan atas informasi yang akan dihasilkannya, tahap ketiga yang harus dilakukan perusahaan dalam pelaporan yang berkelanjutan adalah memastikan apa saja informasi yang dibutuhkan oleh para stakeholders, dengan kata lain masalah (isu-isu) apa yang dituju dalam pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan. Dalam mengidentifikasikan masalah, sebuah entitas mempunyai tanggungjawab dan akuntabilitas atas stakeholders yang terkait, termasuk melakukan dialog antara perusahaan dengan target stakeholders yang ditentukan. Beberapa penelitian telah membahas mengenai proses komunikasi dengan stakeholders ini. Ketika suatu perusahaan telah menentukan tujuan dari proses pelaporan (mengapa melaporkan), stakeholders yang dituju dengan adanya proses pelaporan ini ( untuk siapa laporan tersebut dimaksudkan), dan informasi apa saja yang diminta oleh stakeholders ( apa masalah yang dipertanggungjawabkan oleh para stakeholders entitas, atau apa masalah yang seharusnya dicover), maka tahap terakhir dalam proses pelaporan sosial dan lingkungan adalah menghasilkan sebuah laporan (mungkin dalam bentuk lebih dari satu macam) mengenai suatu isu/ masalah (informasi yang dibutuhkan para stakeholders). Hal ini merupakan langkah umum yang melibatkan lebih banyak hal-hal yang lebih detail mengenai bagaimana laporan tersebut akan disusun. Pada tahap ini beberapa elemen dari proses pelaporan sosial dan lingkungan akan sangat jauh menyimpang dari proses pelaporan keuangan yang diwujudkan dalam kerangka konseptual akuntansi keuangan, meskipun beberapa masalah (seperti reliability information) masih dianggap penting pada kedua proses tersebut. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai struktur pelaporan keuangan berkelanjutan sesuai dengan tahap-tahap “mengapa – siapa – untuk apa – bagaimana” dalam proses pelaporan sosial dan lingkungan. Dimulai dari eksplorasi detail mengenai motif atau tujuan organisasi secara umum dan bisnis perusahaaan secara khusus dalam rangka menjamin CSR dan pelaporan berkelanjutan. Disusul langkah kedua dengan memberikan argumen bahwa rentang stakeholders yang dituju oleh praktek pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan akan mengalir langsung dari alasan filosofi yang mendasari mengapa hal tersebut akan memberikan jaminan dalam pelaporan sosial dan lingkungan. Pada bagian berikutnya akan dibahas mengenai tahap ketiga dengan mempertimbangkan kajian penelitian yang mendemonstrasikan bahwa pada kenyataannnya ada permintaan dari para stakeholders atas informasi tentang masalah-masalah sosial dan lingkungan. Bagian ini akan 3
mempelajari perspektif teori dalam proses dialog para stakeholders, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan masalah para stakeholders entitas tertentu yang memegang tanggungjawab dan akuntabilitas, dan kemudian apa masalah yang akan dimaksudkan dalam pelaporan sosial dan lingkungan. Selanjutnya dikuti dengan bagian berikutnya yang membahas mengenai kajian penelitian yang menyelidiki beberapa masalah-masalah dan proses yang tekait dengan tahap bagaimana menghasilkan laporan sosial dan lingkungan perusahaan. Termasuk di dalamnya sebuah analisa mengenai pembatasan atas proses dan praktek pelaporan keuangan konvensional dalam menangkap dampak sosial dan lingkungan perusahaan, proporsi dan pembatasan atas pelaporan triple bottom line dalam menyediakan proses dan praktek pelaporan sosial dan lingkungan yang cocok. Sejarah Perkembangan Praktek Pelaporan Sosial dan Lingkungan Praktek pelaporan dampak sosial dan lingkungan operasi perusahaan mulai diungkapkan pada masyarakat umum secara sukarela oleh perusahaan sejak awal tahun 1990an, pada saat itu banyak perusahaan membuat kemajuan dalam pertimbangan aspek pelaporan dampak lingkungan perusahaan. Sekitar pertengahan tahun 1990an pelaporan mengenai aspek dampak sosial dari operasi perushaaan menjadi praktek yang sangat populer. Perkembangan praktek ini pada awal hingga pertengahan tahun 1990an cenderung mengambil bentuk pengungkapan dalam laporan tahunan tentang kebijakan lingkungan (dan kemudian sosial), praktek dan/ atau dampak dari laporan perusahaan. Saat ini praktek pelaporan ini semakin meluas, dan pengungkapan sosial dan lingkungan yang dibuat oleh beberapa perusahaan menjadi semakin luas pula, beberapa perusahaaan terkenal mulai memisahkan pengungkapan sosial dan lingkungan yang lebih detail dari laporan tahunan mereka. Sejak akhir tahun 1990an banyak perusahaaan yang mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan informasi mengenai aspek kebijakan dan kinerja sosial dan lingkungan mereka. Tujuan Proses Pelaporan Sosial dan Lingkungan- Tahap Why Beberapa teori yang dapat diaplikasikan untuk menjelaskan mengapa perusahaan secara sukarela memilih untuk menyedialan informasi mengenai strategi perusahaan, termasuk kinerja sosial dan lingkungan mereka diantaranya adalah : 4
•
Legitimacy Theory dan ditemukannya gagasan kontrak sosial Menurut perspektif ini berpendapat bahwa sebuah entitas (organisasi) akan melakukan aktivitas sosial tertentu (dan menyediakannya) jika pihak manajemen merasa bahwa komunitas dimana mereka beroperasi mengharapkan perusahaan untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
•
Stakeholders Theory Menurut teori ini pihak manajemen perusahaan akan lebih suka untuk fokus pada harapan dari stakeholders yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengendalikan sumber daya langka dan penting untuk mencapai tujuan perusahaan (dalam hal ini manager).
•
Accountability Model (Gray, Owen and Adam, 1996) Menurut perspektif model ini perusahaan mempunyai banyak tanggungjawab, dan dalam setiap tanggungjawab perusahaan ini ditetapkan hak para stakeholders termasuk hak atas informasi dari perusahaaan yang menunjukkan pertanggungjawabannya dalam hubungan dengan harapan para stakeholdersnya.
•
Institutional Theory Perspektif
menurut
teori
ini
mengasumsikan
bahwa
manajer
perusahaaan
akan
mengembangkan atau mengadopsi praktek baru (seperti pelaporan tangggungjawab sosial perusahaan - CSR dan/ atau tanggungjawab lingkungan) dikarenakan adanya sebuah tekanan institusional. •
Reputation Risk Management Menurut perspektif ini diasumsikan bahwa motivasi utama pihak manajemen dalam pelaporan secara sukarela adalah memaksimalkan laba. Dengan manajemen resiko reputasi ini terdapat asumsi bahwa reputasi sebuah perusahaan memiliki nilai ekonomi, dan manajer akan menggunakan pelaporan sukarela (seperti pelaporan berkelanjutan) untuk melindungi dan meningkatkan nilai dan potensi pendapatan secara umum.
•
Positive Accounting Theory Menurut teori ini diprediksi bahwa semua orang dipicu oleh kepentingan pribadi (self interest), sehingga diprediksi juga bahwa aktivitas lingkungan sosial tertentu dan hubungan 5
pengungkapan mereka hanya akan terjadi jika memiliki implikasi kemakmuran positif pada keterlibatan manajemen. •
Perpektif selanjutnya yang mendorong manajer untuk melakukan CSR dan pelaporan berkelanjutan diberikan oleh Unerman dan O’Dwyer (2004) Perspektif ini menggambarkan teori sosial (social theory) dari Anthony Giddens (1990, 1991, 1994) dan Ulrich Beck (1992, 1994, 1999, 2000) yang menyatakan bahwa di dunia dimana perpsepsi dari hasil negatif masa depan dari suatu kegiatan industri dan konsumsi produk yang lazim, maka manajer akan menggunakan pelaporan sosial dan lingkungan sebagai bagian dari strategi untuk mencoba meyakinkan secara ekonomi para stakeholders terkuat mereka bahwa produk dan aktivitas mereka membawa resiko yang rendah pada masyarakat ataupun pada individu di dalam masyarakat.
Tanggungjawab Bisnis Digerakan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia untuk melaksanakan mekanisme pelaporan yang menyediakan informasi mengenai kinerja sosial dan lingkungan suatu entitas mengimplikasikan bahwa pihak manajemen perusahaan mempertimbangkan bahwa mereka tidak hanya memiliki tanggungjawab atas kinerja ekonomi saja, tetapi juga untuk kinerja sosial dan lingkungan perusahaan. Meski ini adalah menurut pandangan banyak individu namun bukan berarti akan menjadi suatu pandangan yang diterima secara universal. Banyak orang yang masih menganggap bahwa tujuan utama sebuah entitias bisnis adalah menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham sehingga mereka akan lebih menyukai bila mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tujuan ini lebih merujuk kepada memaksimalkan nilai pemegang saham (maximizing shareholder value). Bagaimana sebuah entitas individual menentukan tanggungjawabnya sangat tergantung pada penilaian pribadi pihak manajemen yang terlibat di dalamnya. Hal ini relevan dengan tujuan dari praktek pelaporan sosial dan lingkungan yang dipilih oleh entitas itu sendiri karena tanggungjawab bisnis dan akuntabilitasnya dirasakan berjalan beriringan. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Gray, Owen dan Adam (1996, hal 38) tanggungjawab dapat didefinisikan sebagai : “Tugas untuk menyediakan sebuah akun (tidak berarti selalu akun finansial) atau perhitungan dari tindakan-tindakan untuk pihak yang bertanggungjawab”
6
Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua tugas atau tanggungjawab yang termasuk di dalam akuntabilitas : 1. Tanggungjawab untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (atau menahan diri dari melakukan tindakan tertentu) 2. Tanggungjawan untuk menyediakan sebuah akun bagi tindakan-tindakan tersebut Beberapa diskusi mengenai pelaporan sosial dan lingkungan selalu membutuhkan pertimbangan mengenai apa tanggungjawab perusahaan dan apa yang dirasakannya, kemudian kepada siapa tanggungjawab tersebut ditujukan, apakah untuk pemilik langsung (pemegang saham) saja atau lebih luas lagi pada masyarakat sekitar dimana perusahaan beroperasi. Masalah lainya adalah apakah tanggungjawab perusahaan hanya terbatas pada saat sekarang saja dan apa saja implikasinya bagi generasi di masa mendatang. Juga ada masalah terkait jabatan publik yang mendominasi pengambilan keputusan dalam perusahaan. Berikut ini adalah beberapa contoh mengenai kepedulian dan tanggungjawab perusahaan terhadap pihak lain diluar para pemegang saham terkait masalah akuntabilitas perusahaan. •
Unilever (2004) Dalam pernyataan pembuka review laporan tahunan terdapat pernyataan perusahaan yang meyakini bahwa untuk meraih kesuksesan mengharuskan standar tertinggi perilaku perusahaan terhadap semua orang yang bekerja bersama mereka, masyarakat yang bersentuhan dengan perusahaan, dan lingkungan yang ikut tepengaruh oleh perusahaan.
•
British Communication (2004) Grup multinasional ini menyatakan dalam laporan CSR perusahaan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan merepresentasikan sebuah dunia baru dimana pertumbuhan ekonomi memberikan masyarakat yang adil dan inklusif, dan pada saat yang bersamaan melestarikan lingkungan alam dan sumber daya dunia yang tidak dapat diperbaharui bagi gernerasi penerus di masa depan.
•
Sebuah Peternakan Ikan di Skotlandia Georgekopoulos dan Thomson (2005) memberikan contoh sebuah peternakan ikan di Skotlandia sebuah institut yang mempraktekkan pertanian organik dan menyatakan bahwa pergeseran ke produksi organik tidak bermasalah dan relatif tidak mahal. Hal ini bukan merupakan reaksi untuk memprotes gerakan atau bahwa salmon organik dianggap sebagai 7
produk yang lebih aman dan sehat. Pergeseran tesebut dipicu oleh prospek harga pasar yang lebih tinggi dan untuk mengamankan penjualan dalam iklim penurunan harga pasar dan volume untuk salmon anorganik. Dukungan Terhadap Pandangan Sempit Tanggungjawab Bisnis Dari waktu ke waktu banyak orang terkenal yang memberikan pandangan mereka mengenai tanggungjawab bisnis. Dalam bukunya yang telah banyak dikutip, Capitalism and Freedom (1962), Milton Friedman menolak pandangan bahwa manajer perusahaan mempunyai kewajiban moral lebih dari keinginan memaksimalkan keuntungannya. Para pendukung Friedman cenderung berpendapat bahwa tindakan semua individu adalah didorong oleh kepentingan individual (self interest) untuk memaksimalkan kemakmuran pribadi, kemudian hal ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat (melalui pertumbuhan ekonomi) karena kemakmuran dihasilkan oleh kesuksesan yang akan “menular” pada mereka yang kurang sukses (trickel down theory). Memang teori ini biasanya dianggap pengulangan dari kunci pembenaran moral sistem kapitalis. Masalah utama dalam pembenaran moral pada fokus eksklusif dan sempit dalam memaksimalkan nilai/ kemakmuran pemegang saham ini adalah sedikitnya (bila ada) bukti yang menunjukkan bahwa hal itu terjadi. Bahkan sejumlah bukti ekonomi justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Sebagai contoh Hutton (1996,172) memberikan bukti bahwa dalam sebagian besar kondisi ekonomi pasar bebas di Inggris pada tahun 1980an, pendapatan riil dari sepuluh orang terkaya naik lebih dari 50%, sementara 15% dari penduduk yang miskin mengalami penurunan pendapatan riil. Poin lainnya adalah bahwa ‘keuntungan” memberikan sebuah pengukuran atas pendapatan (dividen) masa depan yang mungkin diperoleh bagi satu kelompok stakeholders yaitu pemegang saham. Dalam mengomentari perusahaan untuk keuntungan yang tinggi mungkin kita meletakkan kepentingan investor (pemilik) dibawah kepentingan stakeholders lain. Sangat tidak biasa untuk melihat sebuah laporan dalam tekanan finansial bahwa perusahaan tertentu menghasilkan sebuah keuntungan dengan peningkatan biaya gaji/ upah. Dalam konteks ini terdapat implikasi bahwa pendapatan satu stakeholder (pegawai) entah bagaimana buruk tetapi keuntungan stakeholder lainnya (pemilik modal) adalah bagus. Dukungan Terhadap Pandangan Luas Tanggungjawab Bisnis 8
Kontras dengan pandangan sempit yang menyatakan bahwa tujuan utama manajer perusahaan adalah memaksimalkan
keuntungan, ada beberapa penelitian yang bekerja di
wilayah pelaporan sosial perusahaan (CSR). Bahwa organisasi, privat ataupun publik mendapatkan hak mereka untuk beroperasi dalam masyarakat. Hak tersebut diberikan oleh masyarakat di mana mereka berada dan bukan semata-mata oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung secara finansial ataupun oleh pemerintah. Menurut Donaldson (1982) jika sebuah masyarakat dapat memilih untuk menciptakan sebuah organisasi mereka juga bisa memilih untuk tidak menciptakan organisasi atau justru menciptakan entitas yang berbeda. Sebagai akibatnya, perusahaan memperoleh ijin untuk beroperasi dari masyarakat dan akhirnya harus bertanggungjawab kepada masyarakat juga mengenai apa dan bagaimana operasinal perusahaan. Bagaimanapun masyarakat memiliki harapan yang besar (seperti produk atau pelayanan yang bagus dan aman, tidak mengekploitasi karyawan ataupun lingkungan alam, dll) terhadap perusahaan, sehingga sangat disangsikan apakah perusahaan yang asyik dengan keuntungannya sendiri dapat terus eksis dan bertahan. Dukungan terhadap penalaran tersebut dilaporkan berdasarkan beberapa survei dan wawancara yang dilakukan pada para pimpinan beberapa perusahaan besar dunia. Mengembangkan Gagasan Berkelanjutan Sejak tahun 1970an telah banyak diskusi dalam beberapa forum tentang implikasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk lingkungan dan berhubungan dengan kebaikan umat manusia. Keberlanjutan lingkungan bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dengan mudah. Langkah yang signifikan dalam penempatan keberlanjutan (sustainability) dalam agenda pemerintah dan bisnis sedunia adalah sebuah laporan yang dimulai oleh General Assembly of the United Nations. Laporan berjudul Our Common Future dipersembahkan oleh World Commission of Environment and Development pada tahun 1987, dokumen penting ini lebih dikenal sebagai The Bundtland Report. Laporan ini secara singkat menghasilkan sebuah agenda untuk perubahan dalam rangka memerangi dan meringankan tekanan yang sedang berlangsung di lingkungan global. Secara umum perusahaan harus merubah cara mereka berbisnis dan perusahaan juga harus mempertanyakan tujuan dan prinsip yang ada dalam bisnis tradisional. 9
The Bundtland Report mengidentifikasikan secara jelas bahwa masalah ekuitas, dan masalah tertentu yang berkaitan dengan ekuitas antar generasi adalah pusat dari agenda keberlanjutan. Secara global kita harus memastikan bahwa pola konsumsi generasi kita tidak akan berdampak negatif pada kualitas hidup generasi mendatang. Terdapat bukti dari berbagai sumber bahwa dalam beberapa tahun ini pengaruh ekologis aktivitas manusia (termasuk bisnis) telah melampaui kapasitas bumi untuk menyerap dampak tersebut. Bila kita terus mengkonsumsi sumber daya bumi pada level ini akan tiba masa ketika biosfer tidak mampu lagi mendukung kehidupan manusia, lebih jelasnya posisi alam, masyarakat dan keuntungan bisnis yang tidak berkelanjutan. Definisi implisit dari keberlanjutan adalah sebuah kebutuhan akan masalah ekuitas antar generasi yang ditujukan pada perlu dipenuhinya kebutuhan penduduk dunia saat ini, yaitu membutuhkan strategi untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan yang saat ini melanda beberapa negara. Peritiwa yang cukup signifikan selanjutnya adalah Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Masalah yang diangkat pada pertemuan ini adalah pengembangan berkelanjutan pada politik dan bisnis internasional di garis depan. Hasil penting pertemuan ini adalah agenda 21 yang dianggap sebagai action plan abad 21 dan menempatkan keberlanjutan (sustainability) sebagai pertimbangan utama pembangunan nasional dan global yang sedang berlansung. Pada tahun yang sama Uni Eropa (EU) merilis dokumen berjudul ‘Toward Sustainability’ sebagai bagian dari Fifth Action Programmenya. Salah satu saran dari program tersebut adalah agar
profesi
akuntansi
mengambil
peran
dalam
implementasi
sistem
biaya
yang
menginternalisasi beberapa biaya lingkungan. Seperti bahasan sebelumnya dalam akuntansi keuangan tradisional biasanya mengabaikan biaya dan manfaat lingkungan sosial. Menindaklanjuti Earth Summit di Rio Janeiro, pada tahun 2002 pertemuan berikutnya digelar di Johanesburg. Salah satu hasil pertemuan ini adalah peluncuran ketentuan yang direvisi dari pedoman untuk proses pelaporan dampak sosial dan lingkungan dari operasi sebuah perusahaan. Pedoman ini dikenal sebagai Sustainability Reporting Guidelines dan dikembangkan oleh berbagai organisasi dibawah bantuan Global Reporting Initiative (GRI). Adopsi Bisnis Ide Pembangunan Berkelanjutan 10
Berkelanjutan tampaknya telah menjadi bagian sentral dari bahasa bisnis sedunia, dan definisi yang diberikan dalam The Bundtland Report telah memperoleh penerimaan secara luas. Diantaranya adalah beberapa pernyataan dari CEO Nokia ( 2004), Perusahaan elektonik multinasional dari Belanda, Philips (2004), Cooperatif Financial Services Group (CFS) dari Inggris
(2003)
yang
memberikan
komitmen
perusahaan-perusahaan
tersebut
dalam
pembangunan berkelanjut Bisnis Berkelanjutan dan Prinsip ‘Triple Bottom Line’ Banyak perusahaaan yang membayangkan berkelanjutan terdiri atas tiga rangkaian : ekonomi, sosial dan lingkungan. Model ini sering disebut sebagai pendekatan triple bottom line an.berkelanjutan, sebuah istilah yang dikembangkan oleh John Elkington (1997). Kinerja keuangan atau keuntungan dalam bahasa sehari-hari sering disebut sebagai inti utama dari berbisnis, sehingga fokus semata-mata dalam kinerja ekonomi dapat dianggap sebagai fokus pada mencari keuntungan finansial (single bottom line). Tiga aspek berkelanjutan ini cenderung bertemu selama jangka waktu yang lebih lama. Dalam jangka waktu yang pendek dimungkinkan untuk menghasilkan keuntungan ketika berdampak negatif pada masyarakat. Dalam jangka waktu menengah, mengingat bahwa bisnis beroperasi dalam masyarakat, dampak negatif pada masyarakat mengakibatkan kegiatan bisnis mungkin menyebabkan kerusakan dalan fungsi sosial yang dibutuhkan untuk keberlangsungan keuntungan bisnis. Agumentasinya adalah bahwa hampir semua kegiatan bisnis tergantung pada fungsi efektifitas dari banyak sistem sosial, jika sistem ini rusak maka keuntungan masa depan akan terancam. Dalam jangka waktu yang panjang argumen untuk menyamakan ekonomi, sosial dan kelestarian lingkungan sangat mudah. Argumennya adalah bahwa ekonomi (termasuk kegiatan bisnis) dan semua sistem sosial beroperasi dalam lingkungan alam. Dalam jangka panjang kelestarian lingkungan diperlukan bagi sosial dan ekonomi berkelanjutan sehingga perhatian pada kinerja bottom line (atau meminimalkan dampak) dalam hal lingkungan diperlukan untuk memastikan bottom line sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Implikasi argumen ini hampir sama dengan implikasi dalam kebutuhan akan berkelanjutan antar generasi, dalam arti mungkin diperlukan untuk mengobankan beberapa kebutuhan jangka pendek untuk memastikan berkelanjutan keuntungan ekonomi dalam sistem ekonomi dan ekologis berkelanjutan. 11
Dillard, Brown dan Marshall (2005, 81) menjelaskan bahwa dalam praktek pendekatan triple bottom line berkelanjutan ini terdapat hambatan bahwa sistem sosial ini telah menjadi dominan dan mengeksploitasi sistem alam, dalam ekonomi khususnya, keuntungan berdasarkan sistem sosial ini dominan. Dalam akuntansi hubungan pendekatan triple bottom line berkelanjutan ini adalah bahwa dalam akuntansi keuangan tradisional selama hanya memperhatikan pelaporan kinerja ekonomi, dan menurut pendapat Elkington (1997) perlu dikembangkan peran lebih luas dengan adanya pelaporan kinerja sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Motivasi perusahaan untuk melakukan pelaporan kinerja sosial dan lingkungan yang berkelanjutan bermacam-macam, mulai dari keinginan untuk memaksimalkan penerimaan financial untuk para pemegang saham dan/ atau manajer dengan menggunakan pelaporan tersebut sebagai alat untuk menjaga dan mempertahankan dukungan dari stakeholders yang memiliki kekuatan ekonomi sampai pada keinginan untuk melaksanakan tugas akuntabilitas atas dampak sosial dan lingkungan dari operasi perusahaan pada berbagai stakeholders. Mengidentifikasi Stakeholder – Tahap “ Siapa” Untuk organisasi dimana manajer memiliki motivasi untuk memaksimalisasi nilai pemegang saham keuangan maka laporan sosial dan lingkungan akan digunakan untuk mendapatkan dukungan yang kuat secara ekonomi dari para stakeholder. Mengidentifikasi stakeholder yang relevan sesuai dengan cabang manajerial teori stakeholder Kelompok-kelompok yang tepat dari stakeholder yang mampu menggunakan kekuatan ekonomi yang lebih atas sebuah organisasi akan bervariasi dari satu organisasi ke organisasi, dan juga dapat bervariasi dalam satu organisasi dari waktu ke waktu. Untuk jenis perusahaan dimana konsumen cenderung untuk memegang kekuasaan ekonomi yang cukup besar, mereka dapat dengan mudah beralih membeli produk pesaing jika perusahaan melakukan sesuatu yang tidak mereka setujui. Sebaliknya, untuk pemasok monopoli dari barang atau jasa penting, konsumen hanya memiliki sedikit kekuatan ekonomi secara langsung karena mereka tidak akan memiliki alternatif sumber pasokan dan biasanya tidak mampu menghentikan konsumsi produk atau layanan penting tersebut. 12
Dalam kasus pemasok monopoli, kebijakan pemerintah atas monopoli biasanya akan memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar atas perusahaan, sebagai pembuat kebijakan sering kali memiliki kemampuan untuk menentukan harga yang dibebankan kepada konsumen, tingkat layanan yang diperlukan dan standar kualitas. Dengan demikian, sudut pandang stakeholder manajerial akan memprediksi bahwa dalam kasus pemasok monopoli, pengungkapan pertanggungjawaban akan ditujukan untuk membantu meyakinkan regulator bahwa monopoli telah dioperasikan sesuai dengan standar ekonomi, sosial dan lingkungan yang dibutuhkan oleh regulator dan dibutuhkan oleh para politisi yang menunjuk regulator tersebut. Jadi dari sudut pandang stakeholder manajerial, stakeholder yang kuat secara ekonomi dimana pandangan dan harapannya akan dipertimbangkan dalam menentukan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan tugas akuntabilitas termasuk dalam tanggung jawab ini, akan cenderung bervariasi dari konsumen (untuk perusahaan yang menjual produk generik di pasar yang kompetitif) ke regulator pemerintah (untuk pemasok monopoli produk atau jasa) yang penting. Sebagai contoh bagaimana stakeholder yang kuat secara ekonomi dapat bervariasi dari waktu ke waktu dalam sebuah organisasi tunggal adalah dengan mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan ekonomi makro dimana perusahaan beroperasi. Bagi perusahaan yang membutuhkan karyawan semi terampil dalan jumlah besar dan layak menjual produknya dalam pasar kompetitif, konsumen memiliki kekuatan ekonomi yang besar saat resesi ekonomi tetapi mungkin kehilangan sebagian kekuatannya saat booming ekonomi (ketika permintaan konsumen tumbuh lebih cepat dari pasokan) sebaliknya tenaga kerja semi terampil dapat menjadi kuat secara ekonomi selama ledakan ekonomi jika pengangguran jatuh dan umumnya kekurangan pekerja semi terampil muncul. Dalam hal ini stakeholder yang kuat secara ekonomi dimana pandangan perusahaan akan ditujukan sesuai dengan cabang manajerial dari teori stakeholder bisa berubah dari konsumen perusahaan ke karyawannya. Sebuah identifikasi yang lebih luas dari para stakeholder sesuai dengan cabang etika teori stakeholder Adanya tanggungjawab perusahaan dan pelaporan berkelanjutan dalam organisasi dimotivasi oleh pertimbangan etika yang lebih luas untuk mengurangi dampak negatif (memaksimalkan dampak positif), dimana setiap orang atau entitas yang kemungkinan terkena 13
dampak dari operasi organisasi merupakan stakeholder. Organisasi bertanggungjawab kepada siapa operasi mereka bisa berdampak, baik kepada generasi manusia saat ini dan generasi mendatang (dengan tidak mempedulikan seberapa jauh asal orang-orang tersebut dari organisasi), juga pada hewan dan unsur alam yang berpotensi terkena dampak operasi organisasi tersebut. Berdasarkan teori ini, organisasi memiliki motivasi secara etis untuk memperhitungkan pandangan dan kebutuhan semua stakeholder (sekarang dan masa depan) kepada siapa operasi mereka berpotensi berdampak namun dalam prakteknya, pada kebanyakan organisasi yang operasinya cenderung memiliki beberapa bentuk dampak pada orang, hewan dan unsur alam lainnya mencoba untuk memperhitungkan semua potensi dampak dan berusaha untuk berkomunikasi dengan semua orang yang berpotensi terkena dampak adalah hal yang mustahil. Kemustahilan ini sebagian karena tingginya kompleksitas dan dunia yang saling terkait maka banyak kegiatan memiliki potensi untuk menyebabkan banyak hal yang tidak diinginkan dan konsekuensi yang tak terduga (Beck, 1992, 1999). Dimana konsekuensi masa depan dari tindakan saat ini tidak dapat diduga, sulit untuk membayangkan bagaimana organisasi akan memasukkannya dalam perhitungan ketika menentukan stakeholder yang terpengaruh (saat ini dan masa depan) oleh operasi saat ini dan kepada siapa organisasi bertanggung jawab saat ini. Kemustahilan ini juga sebagian muncul karena, ketika mengkomunikasikan elemen akuntabilitas adalah hal yang tidak mungkin untuk mengefektifkan kominukasi hari ini dengan banyak elemen bukan manusia dari alam atau dengan generasi masa depan. Dengan demikian, meskipun ketika tanggungjawab sosial perusahaan sebuah organisasi dan pelaporan sosial dan lingkungan dimotivasi oleh etika daripada alasan manajerial, organisasi akan selalu memerlukan untuk mengidentifikasi sebagian dari semua stakeholder yang mungkin terkena pengaruh dari operasi mereka. Sosial dan lingkungan memerlukan dan mengharapkan sebagian dari stakeholder ini akan menentukan tanggungjawab sosial dan lingkungan dan akuntabilitas organisasi, dan pelaporan sosial dan lingkungan dimana menunjukkan tugas dari akuntabilitas. Mengidentifikasi bagian stakeholder prioritas dalam cabang etika teori stakeholder Beberapa ahli teori, seperti Gray et al (1997) dan Unerman dan Bennett (2004), berpendapat bahwa pendekatan etika untuk mengidentifikasi dari sejumlah besar stakeholder 14
kepada siapa organisasi bertanggungjawab dan membutuhkan pertimbangan yang akuntabel dari pandangan para stakeholder kepada siapa operasi organisasi memiliki dampak yang lebih. Dalam hal ini tidak akan selalu ada orang/ stakeholder yang paling dekat dengan operasi organisasi dalam ekonomi (atau bahkan secara fsik /geografis ). Implikasi praktis dari pendekatan teoritis ini kepada stakeholder prioritas ( sesuai dengan cabang etika teori stakeholder ) adalah bahwa organisasi dimana tanggungjawab sosial perusahaan dan pelaporan sosial dan lingkungan dimotivasi oleh keinginan untuk meminimalkan dampak negatif sosial dan lingkungan dari operasinya akan memprioritaskan kebutuhan stakeholder sesuai dengan sejauh mana operasi organisasi berdampak dalam kehidupan stakeholder tersebut. Dalam menentukan kebijakan dan praktik organisasi berusaha untuk meminimalkan dampak negatif pada banyak stakeholder ini seminimal mungkin. Hal ini menunjukkan kebutuhan dan harapan dari para stakeholder kepada siapa operasinya memiliki dampak yang berpotensi besar dalam prioritas kebutuhan dan harapan stakeholder kepada siapa itu cenderung memiliki dampak yang lebih rendah. Namun O’Dwyer (2005) menunjukkan bagaimana masalah dari proses stakeholder prioritas ini dalam praktek, sebagai stakeholder dimana beberapa mungkin memiliki ketergantungan yang tinggi pada organisasi untuk alasan kemanfaatan dapat dihilangkan dari bagian prioritas stakeholder yang ditetapkan dan ditentukan oleh para manajer organisasi.
Identifikasi Stakeholder dalam praktek Sebagai contoh bagaimana beberapa organisasi mendefinisikan pemangku kepentingan mereka dalam praktek, seperti dalam sustaiable reporting 2003 Co-operative Financial Services (CFS) dalam kelompok UK (yang meliputi Co-operative Bank), organisasi mendefinisikan stakeholder utamanya lebih luas yaitu sebagai pemegang saham, pelanggan, staff, pemasok, masyarakat dan gerakan koperasi, dan menjelaskan bagaimana masing-masing dari kelompok tersebut didefinisikan. Dalam prakteknya, pendekatan mana untuk memilih prioritas stakeholder yang diambil oleh organisasi apakah: memprioritaskan stakeholder atas dasar para stakeholder yang paling mampu memberikan pengaruh pada keuntungan organisasi (atau nilai pemegang saham), 15
memprioritaskan stakeholder atas dasar mereka yang hidupnya paling dipengaruhi oleh kegiatan organisasi, atau posisi suatu tempat diantara keduanya. Apabila organisasi telah mengidentifikasi para stakeholder yang kebutuhan sosial dan lingkungan dan harapan itu akan ditujukan, kemudian organisasi harus mengidentifikasi apa saja kebutuhan informasi dan harapan stakeholder. Hal ini membawa pada tahap ketiga dari 'mengapa - siapa - untuk apa - bagaimana' proses pelaporan sosial dan lingkungan. Mengidentifikasi Kebutuhan Informasi dan Harapan Stakeholder - Tahap “untuk apa” Menjawab pertanyaan untuk apa isu sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh stakeholder yang menginginkan organisasi bertanggungjawab dan akuntabel adalah untuk mengidentifikasi apakah ada permintaan antara stakeholder terhadap informasi sosial dan lingkungan. Jika terdapat permintaan dari stakeholder atas informasi sosial dan lingkungan, hal ini menunjukkan bahwa para stakeholder memegang tanggungjawab dan akuntabilitas organisasi. Tuntutan stakeholder untuk, dan reaksi terhadap informasi sosial dan lingkungan Segala bentuk pelaporan publik agar menjadi berguna perlu ada sebuah permintaan eksternal untuk, atau reaksi terhadap informasi tertentu yang diungkapkan. Deegan dan Rankin (1997) menunjukkan kemampuan untuk membentuk persepsi melalui laporan tahunan atau pengungkapan laporan sosial dan lingkungan hanya mungkin jika anggota masyarakat benarbenar menggunakan informasi yang dilaporkan. Deegan dan Rankin (1997) meneliti masalah apakah orang benar-benar menggunakan atau mengandalkan informasi kinerja lingkungan yang diberikan dalam laporan tahunan, atau dengan kata lain meskipun jawaban atas pertanyaan untuk apa akuntabel, setidaknya akuntabel untuk sesuatu. Mereka diminta, dengan cara survei kuesioner, pandangan pemegang saham; pialang saham dan analis riset; akuntansi akademisi; perwakilan lembaga keuangan; dan sejumlah organisasi melakukan review umum atau fungsi pengawasan terkait dengan:
Materialitas isu-isu lingkungan kepada kelompok tertentu dalam masyarakat yang menggunakan laporan tahunan untuk mendapatkan informasi;
Informasi lingkungan apakah yang dicari dari laporan tahunan; dan 16
Bagaimana pentingnya informasi lingkungan dalam proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan informasi tanggung jawab sosial lainnya dan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan organisasi. Deegan dan Rankin (1997) menemukan, pada tingkat yang signifikan secara statistik ,
bahwa pemegang saham dan individu dalam organisasi dengan review atau pengawasan fungsi (termasuk asosiasi konsumen, kelompok karyawan, asosiasi industri dan kelompok lingkungan) menganggap bahwa informasi lingkungan adalah material untuk melakukan keputusan tertentu mereka. Selain itu, pemegang saham, akademisi akuntansi dan individu dari organisasi dengan review atau pengawasan fungsi juga mencari informasi lingkungan dari laporan tahunan untuk membantu dalam membuat berbagai keputusan mereka. Laporan tahunan ini dirasakan oleh keseluruhan kelompok responden secara signifikan lebih penting (pada pertengahan 1990-an) dibandingkan sumber informasi lain mengenai interaksi organisasi dengan lingkungan. Studi ini menunjukkan bahwa berbagai kelompok stakeholder dalam masyarakat menuntut informasi tentang kinerja sosial dan lingkungan organisasi, dengan demikian pada tingkat yang sangat luas ada isu terus menerus dimana stakeholder memegang organisasi yang bertanggung jawab dan akuntabel. Juga untuk menjawab pertanyaan akuntabel untuk apa adalah untuk sesuatu, fokus pada studi secara sempit ditujukan pada reaksi pasar saham terhadap pengungkapan informasi sosial. Teori yang mendasari studi ini adalah hipotesis pasar efisien yang menyatakan bahwa isi informasi dari pengumuman berita jika relevan dengan pasar maka akan segera dan secara tidak bias tercakup dalam harga saham. Artinya jika item informasi tentang suatu organisasi dapat dikaitkan dengan perubahan harga saham organisasi tersebut, maka diasumsikan bahwa informasi penting bagi investor. Berikut ini studi-studi yang meneliti reaksi pasar terhadap pengungkapan yang dibuat oleh organisasi itu sendiri :
Ingram (1978) dan Anderson dan Frankie (1980) menemukan bahwa pasar tidak bereaksi terhadap pengungkapan sosial, dengan Ingram menyimpulkan reaksi menjadi fungsi, antara lain industri yang diikuti organisasi milik dan jenis pengungkapan sosial yang dibuat.
Belkaoui (1976) dan Jaggi dan Freedman (1982) mempelajari reaksi investor untuk pengungkapan polusi. Belkaoui mengamati reaksi pangsa pasar yang positif untuk 17
perusahaan yang memberikan bukti prosedur pengendalian polusi yang bertanggung jawab, dibandingkan dengan perusahaan yang tidak bisa menunjukkan tanggung jawab.
Jaggi dan Freedman (1982) mempelajari dampak pasar pengungkapan polusi dibuat oleh perusahaan yang beroperasi dalam industri yang sangat berpolusi. Konsisten dengan hasil Belkaoui itu, Jaggi dan Freedman mengamati reaksi pangsa pasar positif perusahaanperusahaan yang bisa menunjukkan kontrol polusi lebih besar.
Shane dan Spicer (1983) melakukan penelitian yang menyelidiki respon pasar terhadap informasi kinerja lingkungan yang berasal dari sumber di luar perusahaan, khususnya yang diproduksi oleh organisasi berbasis New York, Dewan Prioritas Ekonomi. Mereka menemukan bahwa organisasi yang diidentifikasi memiliki peringkat kinerja pengendalian polusi rendah lebih mungkin untuk memiliki security return negatif yang signifikan pada hari yang peringkat yang dirilis ke publik dibandingkan dengan organisasi dengan peringkat kinerja pengendalian polusi lebih tinggi. Shane dan Spicer menganggap bahwa hasilnya konsisten dengan asumsi bahwa informasi yang dirilis oleh Dewan Prioritas Ekonomi mengizinkan investor untuk membedakan antara organisasi dengan catatan kinerja pengendalian polusi yang berbeda.
Lorraine, Collison dan Power (2004) meneliti reaksi harga saham di Inggris untuk publikasi tentang denda bagi pencemaran lingkungan serta penghargaan tentang prestasi lingkungan yang baik, selama 5,5 tahun mereka menemukan bahwa ada sedikit reaksi pasar pada hari denda atau penghargaan diumumkan, namun ada dampak yang signifikan terhadap harga saham dalam waktu seminggu dari pengumuman itu.
Freedman dan Patten (2004) memukan dimana perusahaan-perusahaan (di AS) menerbitkan informasi dalam laporan tahunan mereka tentang tingginya tingkat polusi emisi dari pabrik mereka, reaksi harga saham mereka lebih rendah dari pada perusahaan yang dikenal mengeluarkan polusi yang tinggi tidak melaporkan hal itu dalam laporan tahunan mereka.
Blacconiere dan Patten (1994) meneliti reaksi pasar atas kebocoran kimia Union Carbide di India pada tahun 1984. Menggunakan 47 sampel perusahaan US, mereka mengamati reaksi pasar dalam industri signifikan atas kejadian tersebut. Namun perusahaan dengan pengungkapan lingkungan yang lebih luas dalam laporan tahunan mereka sebelum bencana
18
mengalami reaksi negatif yang lebih kecil dibandingkan dengan pengungkapan yang kurang luas. Dari penelitian diatas, akan terlihat bahwa investor bereaksi terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial organisasi, karena itu jawaban yang luas atas pertanyaan akuntabel untuk apa adalah akuntabel untuk beberapa tingkat dari praktek dan/atau dampak dari tanggung jawab sosial. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perbankan dan lembaga asuransi telah menjadi pengguna utama informasi sosial dan lingkungan, khususnya tentang kinerja lingkungan organisasi. Di beberapa negara, bank tidak akan memberikan dana untuk organisasi kecuali informasi tentang kebijakan dan kinerja lingkungan mereka disediakan. Alasannya adalah bahwa organisasi yang menunjukkan kinerja lingkungan yang buruk dianggap beresiko lebih tinggi dalam hal kepatuhan terhadap lingkungan dan dalam hal potensi biaya yang berkaitan dengan perbaikan kerusakan yang ditimbulkan. Selanjutnya, dalam beberapa industri adalah mungkin bahwa jaminan yang disediakan untuk pinjaman (seperti tanah) mungkin terkontaminasi karena sistem manajemen lingkungan yang buruk. Beberapa analis juga mengevaluasi kinerja sosial dan lingkungan perusahaan sebagai bagian dari analisis investasi mereka. Misalnya, Solomon dan Solomon (2005) menunjukkan semakin pentingnya informasi lingkungan dan sosial untuk analisis investasi.
Mengidentifikasi kebutuhan informasi melalui dialog dengan para stakeholder Bagi banyak organisasi komersial, stakeholder yang kuat akan sering berlokasi di negaranegara maju (atau akan menjadi bagian dari elit kaya di negara-negara berkembang) dan akan dapat diakses melalui media massa komersial seperti televisi / radio, surat kabar artikel dan internet. Mereka bahkan mungkin membaca laporan keuangan tahunan melalui media tersebut. Namun untuk organisasi yang tanggung jawab sosial dan pelaporan sosial dan lingkungan dimotivasi oleh pertimbangan etis untuk meminimalkan dampak organisasi pada mereka yang paling terkena dampak dari operasinya (dan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang isu-isu yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan mereka) mengetahui pandangan, kebutuhan dan harapan dari stakeholder akan menimbulkan banyak problema. Pertama, ada kemungkinan yang luas dari para 19
stakeholder yang pandangannya harus diketahui. Kedua, sementara banyak dari stakeholder yang signifikan berpengaruh pada aktivitas organisasi (seperti karyawan) mungkin dekat dengan organisasi, banyak yang lainnya (seperti mereka yang terkena dampak tidak langsung tetapi secara substansial kerusakan lingkungan disebabkan oleh operasi organisasi, atau pekerja subkontraktor di bagian-bagian terpencil di dunia) kemungkinan jauh dari organisasi itu sendiri. Ketiga, Ketiga, seperti yang ditunjukkan oleh O'Dwyer (2005), beberapa stakeholder yang sangat dipengaruhi oleh operasi organisasi mungkin merasa dibatasi oleh kekhawatiran tentang konsekuensi dari organisasi yang selalu menganggap mereka paling benar, dalam hal ini organisasi dapat dianggap sebagai pemegang posisi kekuasaan yang mencegah dialog terbuka dan jujur dengan beberapa stakeholder. Keempat, Adams (2004,P.716) melaporkan bahwa seringkali terdapat stakeholder yang kurang sadar bahkan tidak peduli terhadap dampak perusahaan sehingga mengurangi kapasitas stakeholder untuk terlibat dalam dialog dengan organisasi. Akhirnya sulit bagi organisasi untuk terlibat secara efektif dalam dialog dengan para stakeholder untuk langsung memastikan pandangan, kebutuhan dan harapan mereka mengenai kebijakan dan praktek organisasi saat ini. Untuk mengatasi beberapa kesulitan tersebut organisasi perlu menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk terlibat secara aktif (dan tidak hanya reaktif) berdialog dengan para stakeholder mereka. Sebagai contoh, beberapa perusahaan telah memanfaatkan fasilitas komunikasi interaktif internet untuk menjaring pandangan orang diseluruh dunia mengenai sosial, lingkungan, etika, ekonomi dan tanggung jawab yang harus diterapkan pada organisasi mereka. Namun, Unerman dan Bennet (2004) berpendapat, karena akses internet tidak tersedia untuk semua orang yang berpotensi terkena dampak kegiatan organisasi (khususnya di banyak negara berkembang) maka harus dilengkapi denga saluran komunikasi lainnya, misalnya pertemuan tatap muka dengan berbagai stakeholder, survey kuesioner, jajak pendapat, fokus kelompok dan undangan untuk menulis kepada perusahaan tentang isu-isu tertentu. Menurut Downey (2005) bahwa saluran komunikasi apapun yang digunakan untuk melibatkan stakeholder dalam dialog, agar menjadi efektif saluran komunikasi tersebut perlu disesuaikan dengan perbedaan budaya yang dihadapi antara berbagai kelompok stakeholder. Mengidentifikasi kebutuhan informasi dan harapan stakeholder dalam praktek 20
Dalam menangani proses dialog stakeholder, pada akhir tahun 1999 Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA) meluncurkan kerangka akuntabilitas sosial dan lingkungan, AA1000, yang menempatkan komunikasi antara organisasi dan stakeholder pada inti dari praktek akuntabilitas sosial dan lingkungan. Pada bagian tengah kerangka ini berisi panduan tentang proses pemahaman kebutuhan informasi dan harapan stakeholder (dengan kata lain, memahami isu stakeholder “untuk apa” organisasi bertanggung jawab dan akuntabel. Sebagai refleksi manfaat mematuhi AA1000 bagi perusahaan, Simon Zadek, seorang wakil dari ISEA, menyatakan (seperti dikutip dalam Akuntansi Berwawasan Lingkungan dan Audit Reporter 2000, P. 2) ada semakin banyak bukti bahwa organisasi yang mendengarkan stakeholdernya lebih mungkin berhasil dalam jangka panjang. Secara terus menerus siklus AA1000 tentang konsultasi dengan stakeholder dirancang untuk mendorong transparansi, penetapan tujuan dan pembangunan kepercayaan dalam hubungannya dengan orang-orang. Organisasi yang mematuhi prinsip-prinsip dan prosesnya dapat menarik kekuatan dari asosiasi dan dengan standar kualitas ini akhirnya dapat berharap mencapai keunggulan kompetitif. Grup elektronik dari Belanda yaitu Phlilips dalam laporan berkelanjutan (2004) memberikan contoh beberapa saluran komunikasi yang digunakan untuk memahami pandangan, kebutuhan dan harapan stakeholder yang digambarkan dalam beberapa cara melibatkan stakeholder dengan membaginya menjadi stakeholder ekonomi (pelanggan, karyawan, pemasok/mitra bisnis, investor mainstream, investor sosial dan penyedia jasa keuangan) dan stakeholder sosial ( komunitas, badan pengawas lokal/nasional/internasional, organisasi non pemerintah, akademisi dan media). Contoh lebih lanjut adalah dari Shell (2004) dalam laporannya menyebutkan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan bagi mereka berarti, selain membantu untuk memenuhi tantangan global energi dengan menanggapi kebutuhan masyarakat yang tumbuh dengan cepat untuk energi dan petrokimia dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Hal ini dimulai dengan mendengarkan stakcholders, sehingga bisa memahami perubahan harapan masyarakat dan belajar untuk melihat bisnis melalui lensa yang lebih luas. Kemudian melibatkan orang lain dalam pekerjaan untuk menyediakan solusi energi inovatif yang diperlukan untuk memenuhi harapan tersebut, serta berperilaku jujur dan transparan tentang keberhasilan dan kegagalan mereka. 21
Negosiasi konsensus di antara persaingan kebutuhan dan harapan stakeholder Harapan stakeholder (atau masyarakat) cenderung berubah dari waktu ke waktu. Lewis dan Unerman (1999) telah menjelaskan hal ini dalam hal nilai-nilai sosial (di mana harapan stakeholder atas perilaku perusahaan yang menjadi basis) berubah dari waktu ke waktu. Nilainilai ini juga dapat berbeda pada satu titik dalam waktu antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk menyiratkan bahwa terdapat satu set harapan masyarakat pada suatu titik tertentu tampaknya tidak realistis. Dalam prakteknya, banyak organisasi dihadapkan dengan berbagai nilai-nilai dan harapan stakeholder yang berbeda dan sering nilai-nilai dan harapan tidak cocok satu sama lain sehingga organisasi tidak akan dapat memenuhi semua harapan. Sebaliknya, organisasi harus menemukan cara untuk memilih nilai-nilai tertentu dan harapan yang menunjukkan tanggung jawab sosial perusahaan dan pelaporan sosial dan lingkungan. Unerman dan Bennett (2004) menyarankan bahwa sementara prosedur demokratis ideal untuk tercapainya pandangan konsensus stakeholder diantara semua organisasi apapun itu mengenai organisasi sosial, tanggung jawab lingkungan dan ekonomi yang mungkin mustahil untuk dilaksanakan sepenuhnya dalam praktek, proses dialog dan debat para stakeholder dapat bergerak menuju cita-cita demokrasi. Prosedur teoritis yang ideal yang disarankan oleh Unerman dan Bennet berdasarkan beberapa teori dari filsuf Jerman Jurgen Habermas (1992) bahwa membutuhkan semua orang yang berpotensi terkena dampak dari tindakan organisasi untuk terlibat dalam dialog terbuka dan jujur satu sama lain (dan bukan hanya dengan organisasi) tentang dampak-dampak dan penerimaan moral dari dampak tersebut. Mereka juga mengharuskan seseorang hanya berpendapat jika menurut pertimbangan moral dapat diterima oleh orang lain yang berada dalam posisi negatif (perdebatan berlaku secara universal), dan persyaratan akhir yang penting adalah bahwa semua stakeholder siap untuk mendengarkan argumen orang lain dan siap mengubah pandangan mereka. Seperti yang disebutkan diatas teori tersebut adalah idealnya, meskipun situasinya tidak mungkin untuk direalisasikan tetapi implementasi parsial dari prosedur ini dalam prakteknya dapat mengakibatkan pergerakan menuju proses yang lebih demokratis dan lebih adil dalam menentukan untuk apa sebuah organisasi bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan dan hubungannya dengan kewajiban dan praktek akuntabilitas. 22
Perspektif Teoritis Pada Beberapa Prosedur Pelaporan Sosial dan Lingkungan - Tahap “Bagaimana” Karena ada kurangnya regulasi di bidang pelaporan sosial dan lingkungan, serta tidak adanya kerangka kerja konseptual yang diterima untuk pelaporan sosial dan lingkungan, ada begitu banyak variasi bagaimana pelaporan ini dilakukan dalam praktek. Beberapa kemungkinan keterbatasan akuntansi keuangan tradisional dalam menangkap dan melaporkan kinerja sosial dan lingkungan Akuntansi keuangan sering dikritik atas dasar bahwa ia mengabaikan banyak eksternalitas sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh entitas pelapor. Beberapa alasan mengapa akuntansi keuangan tradisional mungkin tidak dapat efektif dalam mencerminkan dampak sosial dan lingkungan organisasi meliputi: a. Akuntansi keuangan berfokus pada kebutuhan informasi dari pihak-pihak terlibat dalam membuat keputusan alokasi sumber daya. b. Salah satu pilar akuntansi keuangan adalah gagasan tentang 'materialitas' yang cenderung menghalangi informasi pelaporan sosial dan lingkungan mengingat kesulitan yang terkait dengan mengukur biaya sosial dan lingkungan c. masalah lain yang muncul dalam akuntansi keuangan adalah bahwa entitas pelaporan sering mengurangi kewajiban, terutama yang tidak akan dilunasi selama bertahun-tahun ke nilai sekarang. Hal ini cenderung membuat pengeluaran masa depan kurang signifikan pada periode ini. d. akuntansi keuangan mengadopsi 'entitas asumsi', yang mengharuskan organisasi untuk diperlakukan sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya, organisasi-organisasi lain, dan stakeholder lainnya e. Sebuah wilayah yang terkait di mana sistem akuntansi keuangan tradisional kita menghasilkan hasil agak aneh yaitu perlakuan izin polusi yang bisa diperdagangkan f. Dalam akuntansi keuangan dan pelaporan, biaya didefinisikan sedemikian rupa untuk mengecualikan pengakuan setiap dampak pada sumber daya yang tidak dikendalikan oleh entitas (seperti lingkungan), kecuali denda atau arus kas lainnya yang timbul. g. Terdapat isu “pengukuran”. Untuk item yang akan direkam untuk tujuan akuntansi keuangan itu harus diukur dengan akurasi yang memadai. 23
Meskipun terdapat kesulitan diatas, ada berbagai pendekatan eksperimental di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengembangkan pendekatan “full cost” untuk perhitungan laba dengan menempatkan sebuah 'nilai' ekonomi terhadap dampak sosial dan lingkungan dari organisasi individu. Beberapa studi akademis juga telah mengembangkan pendekatan teoritis di daerah ini (misalnya, Bebbington dan Gray, 2001, Gray, 1992). Pendekatan ini merupakan perkembangan dari akuntansi konvensional. Namun kekurangannya dengan kondisi saat ini akuntansi keuangan dan pelaporan menunjukkan bahwa akuntansi keuangan dan pelaporan tampaknya tidak memiliki mekanisme yang cocok untuk menangkap dan melaporkan dampak sosial dan lingkungan organisasi. Akibatnya, mekanisme lain perlu digunakan untuk memberikan perhitungan sosial dan lingkungan sesuai dengan stakeholder. Salah satu mekanisme yang luas yang telah dibahas secara luas di dunia bisnis sebagai cara untuk memberikan keseimbangan yang diinginkan informasi tentang sosial dan lingkungan, di samping ekonomi, kinerja organisasi adalah laporan triple bottom line.
Pelaporan Triple Bottom Line Tiga pelaporan bottom line didasarkan pada pendekatan triple bottom line bisnis berkelanjutan dimana dicari keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan berkelanjutan. Pendukung dari laporan triple bottom line berpendapat bahwa, jika diterapkan dengan benar, seharusnya memberikan informasi kepada orang lain yang memungkinkan untuk menilai seberapa berkelanjutan organisasi atau masyarakat dimana operasi berada. Perspektif yang diambil adalah bahwa untuk suatu organisasi (atau masyarakat) menjadi berkelanjutan (perspektif jangka panjang) itu harus aman secara finansial (yang dibuktikan dengan langkahlangkah seperti profitabilitas); harus meminimalkan (atau idealnya menghilangkan) dampak negatif lingkungan; dan harus bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu pelaporan triple bottom line menyediakan jawaban yang sangat luas atas pertanyaan bagaimana sebuah organisasi harus melaporkan pada konteks sosial, lingkungan dan ekonomi dampak (atau kinerja). Brown, Dillard dan Marshall (2005) menyoroti masalah dengan menerapkan model pelaporan garis triple bottom dalam praktek adalah : pertama, sementara penggunaan metafora 24
bottom line telah berhasil menarik perhatian manajer untuk masalah dampak sosial dan lingkungan, metafora ini sangat terbatas sebagai istilah bottom line yang terkesan akan sesuatu yang dapat diukur dalam satu nomor. Kedua, garis bawah ekonomi umumnya dipahami oleh kalangan manajer sebagai metrik yang harus dimaksimalkan. Ketiga, jika tidak mungkin untuk mengadopsi metrik yang memperlakukan setiap bottom line sama, maka gagasan dari pemisahan tiga bottom line mungkin memberikan kesan bahwa ekonomi, sosial dan lingkungan tidak saling berhubungan. Meskipun terdapat kesulitan dengan menerapkan konsep pelaporan triple bottom line dalam praktek, Gray (2005) berpendapat bahwa hal itu bisa memberikan struktur dimana organisasi pelopor kemudian dapat menggunakannya untuk membantu mengembangkan pelaporan berkelanjutan yang inovatif. Oleh karena itu muncul bahwa proses triple bottom line intinya adalah saat ini tidak membantu dalam memberikan panduan bagi organisasi mengenai penjelasan tentang bagaimana untuk menghasilkan pelaporan berkelanjutan yang akan menjawab kebutuhan informasi spesifik stakeholder mereka. Mungkin yang dibutuhkan untuk memberikan bimbingan yang lebih berguna adalah kerangka kerja konseptual untuk pelaporan sosial dan lingkungan. Inisiatif pelaporan global - kerangka kerja konseptual untuk pelaporan sosial dan lingkungan? Sebagai upaya untuk menyusun praktek pelaporan terbaik, beberapa badan telah aktif dalam mengembangkan pedoman untuk pelaporan sosial dan lingkungan. Pada tingkat internasional, pedoman utama dalam lingkup pelaporan sosial dan lingkungan adalah Global Reporting Initiative’s Sustainable Reporting Guidelines (Sering disebut sebagai GRI). GRI menyediakan beberapa kategori untuk mengungkapkan informasi kinerja lingkungan, bersama dengan indikator kinerja terkait. kategori kunci dari pengungkapan berkaitan dengan :
jenis dan jumlah bahan yang digunakan bersama-sama dengan informasi tentang limbah
penggunaan energi
penggunaan air
isu keanekaragaman hayati
emisi dan limbah 25
pemasok terkait isu lingkungan
dampak lingkungan yang signifikan dari barang dan jasa
kepatuhan hukum
dampak lingkungan yang signifikan dari transportasi
total belanja lingkungan Bagian isi laporan adalah bagian utama dari dokumen dan menjelaskan lima komponen
yang mungkin ditemukan dalam laporan berkelanjutan terdiri dari: 1. Visi dan strategi, menjelaskan strategi organisasi pelaporan yang berkaitan dengan keberlanjutan, termasuk pernyataan dari CEO 2. Profil, gambaran struktur organisasi pelaporan dan operasi dan ruang lingkup laporan 3. Sistem manajemen dan struktur perusahaan, menjelaskan struktus organisasi, kebijakan dan sistem manajemen termasuk upaya keterlibatan stakeholder. 4. Daftar isi GRI, tabel yang disediakan oleh organisasi pelapor untuk mengidentifikasi di mana informasi yang tercantum dalam bagian C dari pedoman GRI yang terletak dalam laporan organisasi. 5. Indikator kinerja, ukuran dampak atau efek dari organisasi pelapor dibagi menjadi terintegrasi, indikator kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial. Dari perspektif akuntansi, bahwa informasi secara umum dapat diterima yaitu harus sebanding jarak waktu dan antara entitas, atribut komparatif juga sesuatu yang telah dipromosikan dalam pedoman GRI. Karakteristik kualitatif lainnya yang dikembangkan dalam GRI meliputi: transparansi, inklusivitas, dapat audit, relevan, kelengkapan, konteksnya berkelanjutan, akurat, netralitas, kehandalan, kejelasan, ketepatan waktu, dan dapat diverifikasi. Audit Sosial (atau Jaminan) Terkait erat dengan akuntansi sosial dan lingkungan adalah praktek audit sosial dan lingkungan, atau pengesahan independen (atau verifikasi) informasi pelaporan sosial dan lingkungan. Menurut Elkington (1997) tujuan audit sosial dan lingkungan bagi suatu organisasi untuk menilai kinerja dalam kaitannya dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hasil dari audit sosial atau pernyataan jaminan, sering menjadi dasar bagi entitas untuk mempublikasikan
26
perhitungan sosial dan hasil dari audit sosial dapat dianggap sebagai bagian penting dari dialog yang sedang berlangsung dengan berbagai kelompok stakeholder. Dalam pedoman standar pada pelaporan jaminan sosial dan lingkungan The Institute of Social and Ethical Accountability mendefinisikan jaminan sebagai metode evaluasi yang menggunakan satu set prinsip-prinsip dan standar tertentu untuk menilai kualitas materi subyek organisasi pelapor, seperti laporan, dan organisasi yang berdasarkan sistem, proses dan kompetensi yang mendukung kinerjanya. Jaminan meliputi komunikasi dari hasil evaluasi ini untuk memberikan kredibilitas kepada subyek bagi penggunanya. Dalam website The Institute of Social and Ethical Accountability (ISEA, 2005) menggariskan tiga prinsip utama yang mendasari audit sosial yang ideal harus mencakup: Materialitas : apakah laporan berkelanjutan menyediakan perhitungan yang mencakup semua bidang dari kinerja, bahwa stakeholder perlu menilai kinerja berkelanjutan organisasi? Kelengkapan : apakah informasi lengkap dan cukup akurat untuk menilai dan memahami kinerja organisasi dalam semua bidang? Responsiveness : apakah organisasi telah merespon secara koheren dan konsisten untuk perhatian dan kepentingan stakeholder? Meskipun panduan ini mengenai komponen yang ideal dari audit sosial, tidak semua audit sosial menyediakan jenis informasi. Owen dan 0'Dwyer (2005) menunjukkan bahwa ada dua pendekatan yang berbeda untuk audit sosial, dan cenderung luas terkait dengan jenis organisasi yang melakukan audit sosial atas nama sebuah pelaporan organisasi. Salah satu jenis organisasi yang sering melakukan audit sosial adalah praktik akuntansi multinasional besar yang juga melakukan audit keuangan; jenis lainnya adalah konsultan sosial / lingkungan. Dalam membandingkan praktik audit sosial dari kedua jenis penyedia dari audit sosial, Owen dan 0'Dwyer ( 2005) menemukan bahwa audit sosial yang diberikan oleh akuntansi perusahaan cenderung untuk mengadopsi pendekatan yang hati-hati, yang sebagian besar berfokus pada masalah konsistensi informasi yang muncul dalam laporan organisasi berdasarkan kumpulan data, dan sebagian besar gagal untuk megulas apakah informasi sosial dan lingkungan dalam laporan disajikan dengan pandangan yang benar dan adil berdasarkan kinerja sosial dan lingkungan atau apakah ini informasi yang lengkap. Sebaliknya audit sosial oleh konsultan sosial/ lingkungan tidak cenderung pada pernyataan pendapat mengenai kelengkapan, keadilan, 27
dan keseluruhan keseimbangan dari informasi laporan sosial dan atau lingkungan dan juga memberikan lebih banyak ulasan tentang sistem, pelaporan dan kelemahan kinerja. Dari sudut pandang organisasi, kegiatan seperti audit sosial dilakukan sebagai katalis bagi organisasi dan penting bagi manajemen senior untuk merangkul nilai-nilai baru. Suatu organisasi berkelanjutan perlu memastikan audit sosial sesuai harapan masyarakat, dengan demikian audit sosial akan membuat baik naluri bisnis dalam jangka panjang, dan merupakan sarana untuk mendapatkan beberapa legitimasi dari stakeholder.
28
