Drs. Asep Daryadi
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT
1. UUD’45; Pasal 27 ayat (2) 2. UU No. 7 ttahu ahun n 1981 1981 ten tentan tang g Waji Wajib b Lapo Lapor r Ketenagakerjaan di Perusahaan ; 3. UU No. No.13 13 tahu tahun n 2003 2003 tent tentang ang Ket Ketena enagak gakerj erjaan aan;; 4. UU No. No.32 32 tahun tahun 200 2004 4 tentan tentang g Pemer Pemerint intaha ahan n Daera Daerah; h; 5. Ke Keppr ppres es No.4 No.4 tahun tahun 1980 1980 tent tentang ang Waji Wajib b Lapor Lapor Lowon Lowongan gan Pekerjaan Di Perusahaan; 6. Ke Keppr ppres es No.36 No.36 tahun tahun 2002 2002 tent tentang ang Rati Ratifik fikasi asi Kon Konven vensi si ILO ILO No.88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja; 7. Pe Perme rmen n No. 207/M 207/MEN EN/19 /1990 90 tentan tentang g Siste Sistem m Ant Antar ar Kerja Kerja;; 8. Perm Permen en No. No. 07/ME 07/MEN/IV/ N/IV/2008 2008 tenta tentang ng Penem Penempatan patan Tenag enaga a Kerja
9. Kepmenaker No.203/MEN/1999 tentang
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; 10. Kepmenakertrans No. 230/MEN/2003 tentang Golongan dan Jabatan Yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja. 11. Surat Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.Kep-215/MEN/1993 dan No.076/U/1993, tentang Pembentukan Bursa Kerja dan Pemanduan Penyelenggara Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.
12. Keputusan Bersama Dirjen Dikdasmen
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Binapenta Departemen Tenaga Kerja No.009/C/KEP/U/1994 dan No.Kep02/BP/1994, tentang Pembentukan Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah dan Pemanduan Penyelenggara Bursa Kerja 13. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri No.Kep-131/DPPTKDN/XI/2004 tentang Petunjuk Teknis BKK
UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB IV PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 31 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pasal 32 1. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan atas asas terbuka, bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi. 2. Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan perlindungan hukum
3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Pasal 33 Penempatan tenaga kerja terdiri dari : a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan b. Penempatan tenaga kerja di luar negeri Pasal 34 Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf (b) diatur dengan undang-undang. Pasal 35 1. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja
2.
Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekruitmen sampai penempatan tenaga kerja.
3.
Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan baik fisik maupun mental tenaga kerja.
Pasal 36 1. Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal (35) ayat (1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja. 2. Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terpadu dalam suatu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur : a. Pencari kerja b. Lowongan pekerjaan c. Informasi pasar kerja.
d. Mekanisme antar kerja; dan e. Kelembagaan penempatan tenaga kerja. 3. Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan Pasal 37 1. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) terdiri dari : a. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan; dan b. Lembaga swasta berbadan hukum 2. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk
Pasal 38 1. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (a), dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. 2. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf (b), hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. 3. Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam keputusan menteri.
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI NOMOR : 07/MEN/IV/2008 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA
Pasal 15 (1) Selain pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan di satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja. (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penempatan khusus bagi para lulusan, para siswa yang putus sekolah dan siswa yang masih aktif. (3) Lembaga yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut bursa kerja khusus harus menyampaikan laporan kegiatan penempatan secara tertulis kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
PENGERTIAN 1.
BURSA KERJA adalah Lembaga yang menjalankan fungsi mempertemukan antara pencari kerja dengan pengguan tenaga kerja untuk penempatan tenaga kerja.
2.
BURSA KERJA KHUSUS adalah Bursa Kerja yang berada di Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja
3.
ANTAR KERJA adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja agar memperoleh pekerjaan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan kebutuhannya.
4.
Pencari kerja adalah tenaga kerja baik yang menganggur maupun yang sedang bekerja yang mendaftarkan diri pada bursa kerja baik pemerintah maupun swasta untuk mencari kerja.
5.
Petugas pendaftaran pencari kerja adalah pengantar kerja (petugas Bursa Kerja Khusus)
6.
Pendaftaran pencari kerja adalah kegiatan untuk mendaftar dan mencatat jati diri pencari kerja
7.
File bergerak adalah file untuk menyimpan kartu AK/II yang masih berlaku masa pendaftarannya
8.
File penunjuk adalah file untuk menyimpan kartu AK/II karena pencari kerja yang bersangkutan sedang dalam penunjukan sebagai calon untuk mengisi lowongan pekerjaan atau sedang mengikuti pelatihan.
9.
File diam adalah file untuk menyimpan kartu AK/II yang dihapus karena pencari kerja yang bersangkutan sampai batas waktu yang ditentukan tdk mendaftar ulang
10. File mati adalah adalah file untuk menyimpan kartu AK/II
karena pencari kerja yang bersangkutan telah ditempatkan. 11. Informasi Pasar Kerja (IPK) adalah kegiatan yang
memberikan keterangan mengenai kebutuhan tenaga kerja dan persediaan tenaga kerja. 12. Tindak lanjut penempatan suatu kegiatan yang
dilakukan petugas BKK terhadap tenaga kerja yang telah ditempatkan dan terhadap perusahaan pengguna tenaga kerja untuk menilai hasil penempatan. 13. Pengantar kerja (petugas BKK) adalah petugas
fungsional bursa kerja yang melaksanakan antar kerja. 14. Petugas Penyuluhan Bimbigan Jabatan (PBJ) adalah
petugas fungsional yang melaksanakan kegiatan penyuluhan bimbingan karier kepada siswa / alumni sekolah dalam mencari kerja
FUNGSI BKK
Melaksanakan fungsi Antar Kerja yaitu pelayanan kepada pencari kerja (alumni) untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, serta pelayanan kepada pengguna tenaga kerja untuk memperoleh tenaga kerja sesuai dengan syarat jabatan yang diperlukan.
TUGAS POKOK BURSA KERJA KHUSUS ( BKK )
1. Memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan kepada pelajar / siswa / mahasiswa dan alumni yang akan memasuki lapangan kerja / dunia kerja. 2. Membina dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, termasuk dunia usaha dan alumni dalam pengadaan informasi ketenagakerjaan termasuk informasi tentang latihan kerja dan penyaluran nya sebagai tenaga kerja.
3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rekruitmen dan seleksi calon pekerja / karyawan atas permintaan bantuan baik dari dinas yang menangani ketenagakerjaan / lembaga pemerintah lain atau swasta. 4. Membina hubungan dengan alumni yang telah bekerja dan berhasil dalam bidang usaha untuk membantu memberi peluang menyalurkan, menempatkan alumni baru dari almamaternya yang memerlukan pekerjaan. 5. Membantu usaha pengembangan / penyempurnaan program pendidikan dan memperhatikan tuntutan lapangan kerja serta meningkatkan peran tenaga pengajar dalam pembinaan karir siswa / pelajar / mahasiswa dan alumni.
PENDIRIAN BURSA KERJA KHUSUS 1.
Menyampaikan surat Permohonan Persetujuan Pendirian yang ditujukan kepada Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota sesuai domisili BKK yang akan didirikan.
2.
Surat Permohonan Persetujuan Pendirian dibuat tembusan dan disampaikan kepada : - Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja u.p. Direktur Pengembangan Pasar Kerja - Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi sesuai domisili BKK yang akan didirikan.
3. Surat Permohonan Persetujuan Pendirian BKK dilampiri dengan : - Struktur Organisasi dan Nama-nama Pengelola BKK - Keterangan atau penjelasan tentang sarana kantor untuk melaksanakan kegiatan Antar Kerja - Rencana Penyaluran Tenaga Kerja selama 1 (satu) tahun. - Copy Surat Ijin Pendirian dan Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja dari instansi yang berwenang - Sertifikat Pemanduan Penyelenggara Bursa Kerja Khusus / Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus.
ORGANISASI BKK Organisasi BKK sekurang-kurangnya terdiri dari : 1. Urusan Pendaftaran dan Lowongan 2. Urusan Informasi Pasar Kerja dan Kunjungan Perusahaan 3. Urusan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 4. Urusan Analisis Jabatan 5. Urusan Tata Usaha BKK 6. Urusan Penempatan
STRUKTUR ORGANISASI BKK PELINDUNG KEPALA INSTANSI YANG BERWENANG DIBIDANG KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMBINA INSTANSI YANG BERWENANG DIBIDANG KETENAGAKERJAAN / DIKNAS KAB./KOTA KEPALA SEKOLAH / REKTOR PIMPINAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA
PIMPINAN BKK
PETUGAS IPK
PETUGAS PENDAFT PENCAKER
PETUGAS P B J A J
PETUGAS WAWANC ARA PEN CAKER
PETUGAS PENDAFT LOWONGAN PEKERJAAN
PETUGAS ADM / TU
PETUGAS PENEMPA TAN TK.
PROSES PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN BKK
1.
Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota memeriksa/meneliti Surat Permohonan Persetujuan Pendirian BKK.
2.
Apabila Surat Permohonan Persetujuan Pendirian BKK telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Persetujuan Pendirian BKK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kelengkapan persyaratan dipenuhi.
3. Apabila Permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan, Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota mengembalikan permohonan selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permohonan. 4. Surat Persetujuan Pendirian BKK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. 5. BKK dilarang menyalurkan pencari kerja yang bukan berasal dari lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan kerjanya.
6. BKK yang telah memperoleh Surat Persetujuan Pendirian dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota, harus memasang Papan Nama di depan kantor BKK yang bersangkutan. 7. Ukuran Papan Nama BKK 100 cm X 60 cm, dengan dasar warna putih dan tulisan warna hitam dan mencantumkan Nomor Surat Persetujuan Pendirian. 8. Pengelola BKK untuk Satuan Pendidikan Menengah ditetapkan oleh Kepala Sekolah, untuk Satuan Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Rektor atau Pembantu Rektor sementara di Lembaga Pelatihan Kerja di tetapkan oleh Pimpinan Lembaga.
9. Pemanduan Penyelenggara Bursa Kerja Khusus / Bimbingan Teknis Bursa Kerja Khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi, Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dengan syarat telah memiliki tenaga Pemandu.
RUANG LINGKUP KEGIATAN BKK 1. Pendaftaran dan Pendataan pencari kerja (alumni) yang telah menyelesaikan pendidikan / pelatihan. 2. Pendataan lowongan / kesempatan kerja. 3. Memberikan Bimbingan kepada pencari kerja lulusannya untuk mengetahui bakat, minat dan kemampuan sesuai kebutuhan pengguna tenaga kerja atau untuk berusaha mandiri. 4. Menawarkan persediaan tenaga kerja kepada pengguna tenaga kerja. 5. Melakukan pengiriman untuk memenuhi permintaan TK.
5. Melaksanakan verifikasi sebagai tindak lanjut dari pengiriman dan penempatan yang telah dilaksanakan. 6. Melaksanakan kegiatan Pameran Bursa Kerja (Job Fair) dan kegiatan sejenisnya.
BIAYA JASA PENEMPATAN 1. Jasa Penempatan Tenaga Kerja ditetapkan bersama atas kesepakatan antara BKK dengan Pengguna Tenaga Kerja. 2. Jasa Penempatan tidak dapat dipungut kepada pencari kerja, kecuali pencari kerja untuk Golongan dan Jabatan tertentu, sebagaimana diatur dengan Kepmenakertrans Nomor KEP203/MEN/2003 tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja.
PEMBINAAN 1. Pembinaan Fungsional BKK dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi dan instansi terkait. 2. Pembinaan Teknis Operasional BKK menjadi tanggung jawab instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota, yang dilaksanakan oleh petugas Pengantar Kerja, meliputi : - Pembinaan Organisasi dan Kelembagaan - Pengembangan Tenaga Pelaksana - Pembinaan Teknis Operasional Antar Kerja - dll
PELAPORAN 1.
Kegiatan yang dilakukan oleh BKK harus dilaporkan kepada Instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota setempat dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi u.p. Dirjen Binapenta setiap bulan, triwulan dan tahunan.
2.
Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten / Kota setiap bulan melaporkan perkembangan BKK yang ada diwilayah kerjanya kepada Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi.
3.
Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Provinsi setiap bulan melaporkan perkembangan BKK yang ada diwilayah kerjanya kepada Dirjen Binapenta u.p. Direktorat Pengembangan Pasar Kerja
4. BKK yang tidak menyampaikan Laporan dan atau tidak melakukan kegiatan selama 6 (enam) bulan berturut-turut akan dilakukan evaluasi dan pembinaan. 5. Apabila setelah dilakukan evaluasi dan pembinaan, BKK tidak melakukan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan diperkuat dengan tidak menyampaikan laporan maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten / Kota mencabut Surat Persetujuan Pendirian BKK.
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.07/MEN/IV/2008 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA BAB II PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA Bagian Kesatu Pelaksana Pasal 15 (1)
Selain pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swasta berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pelayanan penempatan tenaga kerja dapat dilakukan di lembaga satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan pelatihan.
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adalah pelayanan penempatan khusus bagi para lulusan, para siswa yang putus sekolah dan siswa yang masih aktif. (3) Lembaga yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disebut bursa kerja khusus, harus menyampaikan laporan kegiatan penempatan Secara tertulis kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota
