BUKU SAKU PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS

Kementerian Kesehatan RI

BUKU SAKU PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2014 Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

1

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat- Nya, Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas dan buku sakunya dapat diterbitkan, sebagai salah satu sumber informasi dalam penyelenggaraan Puskesmas. Puskesmas merupakan fasyankes tingkat pertama yang sangat istimewa. Puskesmas merupakan satusatunya fasyankes yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan. Implementasi fungsi-fungsi Puskesmas dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif yang diikuti upaya kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dengan memperhatikan siklus kehidupan. Puskesmas diharapkan dapat menjadi sahabat dikala sehat dan dikala sakit bagi masyarakat. Buku saku ini berisikan informasi singkat tentang latar belakang penyusunan peraturan tentang Puskesmas dan pokok-pokok yang tercantum dalam Permenkes No. 75 tahun 2014. Diharapkan buku saku ini dapat berguna bagi lintas program, lintas sektor, pemerintah daerah, kepala Puskesmas, dan stakeholder terkait lainnya. Jakarta, 12 November 2014 Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar,

drg. Kartini Rustandi, M.Kes

Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

2

SAMBUTAN Tujuan nasional pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud kesehatan yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang sehat sejahtera. Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan memiliki arti yang penting dalam mendukung pembangunan kesehatan. Saat ini implementasi pelayanan Puskesmas sangat beragam, sesuai kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah. Diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan di Puskesmas sebagai gatekeeper, terlebih dalam mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Puskesmas merupakan fasyankes tingkat pertama yang sangat istimewa, menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di wilayah kerjanya. Standar penyelenggaraan minimal Puskesmas diperlukan, agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Standar penyelenggaraan minimal ini dituangkan pada Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas. Permenkes No. 75 tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan Puskesmas, dari segi tugas, fungsi, kewenangan, prasyarat pendirian, dan upaya kesehatan yang dilakukan Puskesmas. Diharapkan mutu dan akses pelayanan yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjukNya kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan kesehatan. Jakarta, 12 November 2014 Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan,

Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U (K) Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

3

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DAFTAR ISI I

LATAR BELAKANG

5

II.

POKOK YANG DIATUR

14

III

AKREDITASI PUSKESMAS

41

IV

DESKRIPSI LAMBANG PUSKESMAS

45

V

OPTIMALISASI PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS

47


4


LATAR BELAKANG


5


SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN Yankes Tersier

Sistem Rujukan dan Rujuk Balik

SKN 2012 PERPRES 72 TAHUN 2012

Yankes Sekunder

Yankes Primer

Masyarakat UKM Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

6

UKP


PILARI: Reformasi Cakupan Semesta Ͳ JKN PILARII: Reformasi Yankes Ͳ PHC PILARIII: Reformasi Kebijakan Publik PILARIV: Reformasi Kepemimpinan

PEMERATAAN UPAYA KESEHATAN

PENEKANAN PADA UPAYA PREVENTIF

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

MELIBATKAN PERAN MASYARAKAT

MELIBATKAN KERJASAMA LS

PRINSIP PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

7


MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ? 1. Tulang punggung pelayanan kesehatan 2. Titik berat pelayanan kesehatan primer adalah promosi dan prevensi yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan 3. Keberhasilan pelayanan kesehatan primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk. 4. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif 5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung Pembangunan kesehatan Nasional Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : 1. Kondisi geografis dan demografis 2. Kemampuan fiskal daerah dan individu 3. Status kesehatan masyarakat 4. Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

8


PERAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER Mendukung peningkatan AKSES dan MUTU pelayanan kesehatan pada masyarakat 1

Mendukung pelaksanaan JKN 2

Mendukung pencapaian indikator 3

kesehatan


9


JENIS FASKES TINGKAT PERTAMA • PUSKESMAS; • PRAKTIK DOKTER; • PRAKTIK DOKTER GIGI; DAN • KLINIK PRATAMA


10


STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

Peningkatan Akses

1

2

3

Peningkatan Mutu

Regionalisasi Rujukan


11


MENGAPA PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS MENJADI SANGAT PENTING ? □ Puskesmas merupakan FKTP milik pemerintah yang ada di setiap kecamatan.

□ □ □

Puskesmas FKTP istimewa yang menyelenggarakan UKM dan UKP dan memiliki wilayah kerja. Harmonisasi dengan peraturan perundangan yang baru ditetapkan (Kebijakan Otonomi Daerah, JKN). Puskesmas diharapkan: 1. Gate Keeper yang berkualitas di tingkat pelayanan kesehatan primer 2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Untuk melaksanakan peran tersebut maka Puskesmas

HARUS MEMENUHI SYARAT MINIMAL, SEHINGGA PERLU DASAR HUKUM PENGATURAN PENYELENGGARAAN PUSKESMAS


12


KONSEP DASAR PENYELENGGARAAN YANKES DI PUSKESMAS •

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

•

STANDAR SDM KESEHATAN MINIMAL

•

STANDAR ALKES – OBAT MINIMAL

•

STANDAR SARPRAS MINIMAL

TIDAK ADA PERBEDAAN

KAWASAN PERKOTAAN

KAWASAN PEDESAAN

KAWASAN T/ST Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

13


POKOK YANG DIATUR DALAM PERMENKES NO.75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS


14


No

HAL YANG DIATUR

KEPMENKES NO. 128/2004 TENTANG KEBIJAKAN DASAR PUSKESMAS

PERMENKES NO. 75/ 2014 TENTANG PUSKESMAS

1

Tujuan

+

+

2

Prinsip

+ (dlm bentuk azas)

+

3

Tugas

-

+

4

Fungsi

+

+

5

Kewenangan

-

+

6

Persyaratan mendirikan

-

+

7

Peralatan kesehatan

-

+

8

SDM

-

+

9

Kategori Puskesmas

-

+

10

Perizinan dan registrasi

-

+

11

Kedudukan dan organisasi

+

+

12

Upaya kesehatan

+

+

13

Akreditasi

-

+

14

Jaringan dan Jejaring pelayanan

+

+

15

Sistem rujukan

+

+

16

Pendanaan

+

+

17

Sistem informasi

-

+

18

Pembinaan dan pengawasan

-

+

KETERANGAN

Tercantum dalam lampiran

Tercantum dalam lampiran Tercantum dalam lampiran

Tercantum dalam lampiran


15


DEFINISI PUSKESMAS Fasyankes

yang

menyelenggarakan

upaya

kesehatan

masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.


16


TUJUAN PUSKESMAS Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang: a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu; c. Hidup dalam lingkungan yang sehat; d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas mendukung terwujudnya Kecamatan sehat. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

17


PRINSIP PENYELENGGARAAN 1. PARADIGMA SEHAT 2. PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH 3. KEMANDIRIAN MASYARAKAT 4. PEMERATAAN 5. TEKNOLOGI TEPAT GUNA 6. KETERPADUAN DAN KESINAMBUNGAN


18


PARADIGMA SEHAT : Mengutamakan promotif -preventif Sehat (70%)

Mengeluh Sakit (30%)

Self care (42%)

Yankes (58%)

Self care Nasional

Sarana Kesehatan

KIE, Self care Promosi Kesehatan

UKBM Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga, SBH, Dokter kecil, dll

Kualitas Yankes

Sumber : Susenas 2010


19

KEMENTERIAN KESEHATAN RI MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS

PENGUATAN UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF SEHAT ADALAH HARTAKU YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA


20


PERANPUSKESMAS

Karena:Puskesmaspadatkepentingan,padatkarya,padatmodal MakaKepalaPuskesmasharusberpengalamankerjadiPuskesmasdanterlatih ManajemenPuskesmas Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

21


TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS •

Melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

•

Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;

•

Penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya

TUGAS

FUNGSI

Selain menyelenggarakan fungsi diatas, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

22


KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI PENYELENGGARAAN UKM TINGKAT PERTAMA • melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat • • • • • • • •

dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan; melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan; melaksanakan KIE dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait; melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan UKBM; melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas; memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan; melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

23


KEWENANGAN PUSKESMAS TERKAIT FUNGSI PENYELENGGARAAN UKP TINGKAT PERTAMA • menyelenggarakan • • • • • • • • •

pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat; menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung; menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerjasama inter dan antar profesi; melaksanakan rekam medis; melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses yankes; melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan FKTP di wilayah kerjanya, dan melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.


24


PERSYARATAN PENDIRIAN PUSKESMAS • Lokasi • Bangunan • Prasarana • Peralatan • Ketenagaan • Kefarmasian • Laboratorium


25


RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS NON RAWAT INAP No

NAMA RUANG

1

Ruangan pemeriksaan umum

Set Pemeriksaan Umum

2

Ruangan tindakan

Set Tindakan Medis/ Gawat Darurat

3

Ruangan kesehatan ibu & KB

a. b. c. d.

4

Ruangan kesehatan gigi dan mulut

Set Kesehatan Gigi & Mulut

5

Ruangan ASI

Set ASI

6

Ruangan Promkes

Set Promosi Kesehatan

7

Ruangan Farmasi

Set Farmasi

8

Ruangan persalinan

a. Set Obstetri dan Ginekologi b. Set Insersi dan Ekstraksi AKDR c. Set Resusitasi Bayi

9

Ruangan rawat pasca persalinan

Set Perawatan Pasca Persalinan

10

Laboratorium

Set Laboratorium

11

Ruangan sterilisasi

Set Sterilisasi


26

ALKES

Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu Set Pemeriksaan Kesehatan Anak Set Pelayanan KB Set Imunisasi


RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS RAWAT INAP No

NAMA RUANG

ALKES

1

Ruangan pemeriksaan umum

Set Pemeriksaan Umum

2

Ruangan gawat darurat

Set Gawat Darurat

3

Ruangan kesehatan anak & imunisasi

a. Set Pemeriksaan Kesehatan Anak b. Set Imunisasi

4

Ruangan kesehatan ibu & KB

a. Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu b. Set Pelayanan KB

5

Ruangan kesehatan gigi dan mulut

Set Kesehatan Gigi & Mulut

6

Ruangan ASI

Set ASI

7

Ruangan Promkes

Set Promosi Kesehatan

8

Ruangan Farmasi

Set Farmasi

9

Ruangan persalinan

a. Set Obstetri dan Ginekologi b. Set Insersi dan Ekstraksi AKDR c. Set Resusitasi Bayi

10

Ruangan rawat pasca persalinan

Set Perawatan Pasca Persalinan

11

Ruangan tindakan

Set Tindakan Medis

12

Ruangan rawat inap

Set Rawat Inap

13

Laboratorium

Set Laboratorium

14

Ruangan sterilisasi

Set Sterilisasi Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

27


STANDAR TENAGA MINIMAL PUSKESMAS NO

Jenis Tenaga

Puskesmas di kawasan Perkotaan

Puskesmas di kawasan Pedesaan

Puskesmas di kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

Non Rawat Inap

Rawat Inap

Non Rawat Inap

Rawat Inap

Non Rawat Inap

Rawat Inap

1

Dokter atau dokter layanan primer

1

2

1

2

1

2

2

Dokter gigi

1

1

1

1

1

1

3

Perawat

5

8

5

8

5

8

4

Bidan

4

7

4

7

4

7

5

Tenaga kesehatan masyarakat

2

2

1

1

1

1

6

Tenaga kesehatan lingkungan

1

1

1

1

1

1

7

Ahli teknologi laboratorium medik

1

1

1

1

1

1

8

Tenaga gizi

1

2

1

2

1

2

9

Tenaga Kefarmasian

1

2

1

1

1

1

10

Tenaga administrasi

3

3

2

2

2

2

11

Pekarya Jumlah

2

2

1

1

1

1

22

31

19

27

19

27

KETERANGAN: Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas a. merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat terselenggara dengan baik. b. belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

28


KATEGORI PUSKESMAS KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA

KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN

KAWASAN PERKOTAAN

PUSKESMAS NON RAWAT INAP

KAWASAN PEDESAAN

PUSKESMAS RAWAT INAP

KAWASAN T/ST


29

KEMENTERIAN KESEHATAN RI KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA PUSKESMAS DI KAWASAN PERKOTAAN

PUSKESMAS DI KAWASAN PEDESAAN

PUSKESMAS DI KAWASAN T/ST

Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan sbb: • Aktivitas penduduk > 50 % non agraris (terutama industri, perdagangan dan jasa) • Memiliki fasilitas perkotaan a.l: sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, RS radius < 5 km, bioskop atau hotel. • Rumah tangga dengan listrik ≥ 90 % • Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas tersebut.

Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria sbb: • Aktivitas penduduk > 50 % agraris. • Memiliki fasilitas a.l: sekolah radius > 2,5 km, pasar dan perkotaan (radius > 2 km), RS (radius > 5 km), tidak memiliki fasilitas bioskop/hotel . • Rumah tangga dengan listrik < 90 % • Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas tsb.

Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sbb: • Berada di wilayah yg sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir • Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, waktu tempuh PP dari ibukota Kab. memerlukan ≥ 6 jam, trasportasi yg ada sewaktuwaktu terhalang iklim/cuaca. • Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan

Sumber : Penggabungan Kriteria Kemen PU (Ditjen Cipta Karya & Tata Kota) dan BPS


30


Tujuan Pembagian Puskesmas atas kategori karakteristik wilayah kerja • Pendekatan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai karakteristik pola kehidupan masyarakat setempat. • Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. • Pelayanan yang diberikan mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang biasanya dihadapi pada kawasan tersebut. • Kebijakan dan dukungan pemerintah fokus berdasarkan priority setting.


31


Izin Penyelenggaraan Puskesmas • Diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. • Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.


32


Alur Izin Penyelenggaraan Puskesmas Kadinkes Kab/Kota

1

3 Tidak Lengkap

Bupati/Walikota, melalui BPPT

2

Lengkap

Penilaian Dokumen & Peninjauan Lapangan

4

Izin Diterbitkan

Penolakan Izin

KETERANGAN: 1. Kadinkes Kab/Kota mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan dokumen: a. FC sertifikat tanah b. FC IMB c. Dokumen pengelolaan lingkungan d. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas e. Studi kelayakan, untuk Puskesmas yang baru akan dibangun. f. Profil Puskesmas g. Syarat lain sesuai Perda 2. Jika berkas permohonan lengkap, BPPT: a. Menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan telah lengkap, paling lama 6 hari kerja sejak permohonan diterima. b. Melaksanakan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan. 3. Jika berkas permohonan belum lengkap, BPPT memberi informasi kepada Kadinkes Kab/Kota, paling lama 6 hari kerja sejak permohonan diterima. Pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada pemberi izin. 4. Berdasarkan hasil penilaian dokumen dan peninjauan lapangan, BPPT menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin paling lama 14 hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan


33


Registrasi Puskesmas • Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi. • Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi. • Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin Puskesmas ditetapkan.


34


Alur Registrasi Puskesmas Kadinkes Kab/Kota

Dinas Kesehatan Provinsi

1

2 3 Surat rekomendasi registrasi Puskesmas

4 Menteri Kesehatan 5

Kode Puskesmas

6

Rekomendasi tidak dikeluarkan

KETERANGAN: 1. Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat permohonan rekomendasi registrasi Puskesmas, dengan melampirkan: a. zin Puskesmas b. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas 2. Dinkes Provinsi melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan Puskesmas dalam jangka waktu 14 hari setelah surat permohonan diterima. Puskesmas yang memenuhi penilaian kelayakan akan diberikan surat rekomendasi registrasi Puskesmas. 3. Dinkes Provinsi memberikan surat rekomendasi registrasi Puskesmas paling lambat 7 hari kerja setelah melakukan penilaian. 4. Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat permohonan registrasi Puskesmas dengan melampirkan: a. FC Izin Puskesmas. b. Profil Puskesmas. c. Laporan kegiatan 3 bulan terakhir d. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas e. Rekomendasi dinkes provinsi 5. Menteri menetapkan nomor registrasi berupa kode Puskesmas, paling lama 14 hari kerja sejak surat permohonan registrasi diterima. 6. Kode Puskesmas diinformasikan kepada dinkes kab/kota dan dinkes provinsi


35


ORGANISASI PUSKESMAS •

Puskesmas merupakan UPT Dinkes Kab/Kota

•

Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinkes Kab/Kota, berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.

•

Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas: 1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Penanggungjawab UKM dan Perkesmas 4. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorrium 5. Penanggungjawab jaringan pelayanan dan jejaring fasyankes


36


KRITERIA KEPALA PUSKESMAS Kepala Puskesmas merupakan seorang nakes dengan kriteria: a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan punya kompetensi manajemen kesmas;* b. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 tahun; c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas

Dalam hal di Puskesmas kawasan T dan ST tidak tersedia seorang nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah sarjana, maka Kepala Puskesmas merupakan nakes dengan tingkat pendidikan paling rendah Diploma Tiga.


37


Upaya Puskesmas UKM Tingkat Pertama ➢ UKM Esensial ➢ UKM Pengembangan UKP Tingkat Pertama Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan: 1. Manajemen (sumber daya, operasional, dan mutu); 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan 4. Pelayanan laboratorium. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

38


UKM TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL meliputi: • Pelayanan Promosi Kesehatan; • Pelayanan Kesehatan Lingkungan; • Pelayanan KIA-KB; • Pelayanan Gizi; dan • Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. ➢ UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT esensial harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM kabupaten/kota bidang kesehatan. B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas


39


UKP TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS dilaksanakan dalam bentuk: ▪ rawat jalan; ▪ pelayanan gawat darurat; ▪ pelayanan satu hari (one day care); ▪ home care; dan atau ▪ rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan


40


AKREDITASI PUSKESMAS


41


DASARAKREDITASIPUSKESMAS Permenkes71/2013 Pasal6(2) Selainpersyaratansebagaimanadimaksudpadaayat(1),FasilitasKesehatan tingkatpertamajugaharustelahterakreditasi. Pasal 41 (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. seluruh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari kewajiban terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan b. seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dikecualikan dari persyaratan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 6. (2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku. (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.


42


Pasal 39 Permenkes No 75/ 2014 tentang Puskesmas 1. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib

diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali. 2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan Menteri.


43

KEMENTERIAN KESEHATAN RI AKREDITASI PUSKESMAS

1. Terbitnya Permenkes Akreditasi FKTP 2. Terbitnya SK Menkes tentang penetapan LAFPI 3. Terbitnya SK Menkes tentang penetapan personalia LAFPI 4. Terbitnya SK Dirjen BUK tentang penetapan pedoman Akreditasi Puskesmas dan Klinik 5. Terlaksananya Uji coba implementasi akreditasi Puskesmas dan Klinik di 3 Provinsi 6. Terbentuknya tim surveior di 15 Provinsi terpilih

2019 2018

2014 2017

2800 Puskesmas terakreditasi

1400 Puskesmas terakreditasi 2016

700 Puskesmas terakreditasi 2015



44



DESKRIPSI LAMBANG PUSKESMAS Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

45


Bentuk Hexagonal (segi enam), melambangkan: (1). keterpaduan & kesinambungan yg terintegrasi dari 6 prinsip Puskesmas; (2). pemerataan pelayanan kesehatan yang mudah di akses masyarakat; (3). pergerakan & pertanggung jawaban Puskesmas di wilayah kerjanya. Irisan dua buah bentuk lingkaran melambangkan dua unsur upaya kesehatan, UKM dan UKP. Stilasi bentuk sebuah bangunan, melambangkan Puskesmas sebagai tempat/wadah diberlakukannya semua prinsip dan upaya dalam proses penyelenggaraan kesehatan. Bidang segitiga mewakili tiga faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan masyarakat (genetik, lingkungan, perilaku). Bentuk palang hijau didalam bentuk segi enam melambangkan pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif preventif. Warna hijau melambangkan tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas. Warna putih melambangkan pengabdian luhur Puskesmas. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

46


OPTIMALISASI PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS


47


No

DUKUNGAN KEGIATAN

2014

2015

PJ

1

Sosialisasi Permenkes Puskesmas

√

√

BUK, Biro Hukor

2

Sistem pencatatan & pelaporan (SP2TP)

√

√

Pusdatin, BUK

3

Pedoman Kinerja Puskesmas berdasarkan kategori kawasan

√

BUKD

4

Akreditasi Puskesmas

√

√

BUKD

5

Permenkes Puskesmas sebagai wahana pendidikan kesehatan Pedoman perencanaan tenaga kesehatan berdasarkan analisa beban kinerja

√

√

BUKD

√

√

PPSDM

√

PPSDM

6 7

Standar kompetensi setiap jenis tenaga selanjutnya


48

WAKTU PELAKSANAAN (THN)


PERATURAN PENDUKUNG  UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  UU No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Permenkes No. 5 tahun 2014 tentang Panduan Praktik Kedokteran. Permenkes No. 59 tahun 2014 tentang Standar Tarif Yankes Dalam Penyelenggaraan Program JKN Permenkes No. 30 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Permenkes No. 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

49



50


NARAHUBUNG DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR NAMA drg. Kartini Rustandi, M.Kes dr. H. K.M. Taufiq, MMR

JABATAN

NO. TELEPON

Direktur Bina Upaya 08161181553 Kesehatan Dasar Kasubdit Bina Yankes Dasar 081281733399

drg. Haslinda, M.Kes

Kasubdit Bina Yankes di DTPK drg. Saraswati, M.Kes Kasubdit Bina Yankes Gigi dan Mulut dr. Novana Perdana P Kasubdit Bina Yan Kedokteran Keluarga dr. Eko Budi Priyanto, MARS Kasubdit Bina Yan Khusus, Usila, dan Yan Darah Rospita Panjaitan, SKM, M.Kes Kasubbag Tata Usaha dr. Ganda RP Sinaga, MKM

Kasie Standarisasi Subdit Bina Yankes Dasar

Tinexcelly S, SKM, MKM

EMAIL [email protected] [email protected]

081210979222

[email protected]

081314636370

[email protected]

081298940591

[email protected]

081315786668

[email protected]

081906101961

[email protected]

08111926974

[email protected]

Kasie Bimbingan & Evaluasi 08151673746 Subdit Bina Yankes Dasar

[email protected]


51


NARAHUBUNG DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR NAMA

JABATAN

EMAIL

dr. Laode MH Dony

Kasie Standarisasi Subdit Bina 081219120233 [email protected] Yankes di DTPK

dr. Dewi Irawati, MKM

Kasie Bimbingan & Evaluasi Subdit Bina Yankes di DTPK Kasie Standarisasi Subdit Bina Yankes Gigi & Mulut Kasie Bimbingan & Evaluasi Subdit Bina Yankes Gigi & Mulut Kasie Standarisasi Subdit Bina Yan Kedokteran Keluarga

drg. Dewi Kartini Sari, M.Kes drg. Idawaty Lina, M.Kes

dr. Monika Sitepu, MPH dr. Ernawati Octavia, MKM

dr. Upik Rukmini, MKM

08159869860

[email protected]

081398855946 [email protected] 081293300823 [email protected]

08159046357

[email protected]

Kasie Bimbingan & Evaluasi 081384150073 [email protected] Subdit Bina Yan Kedokteran Keluarga Kasie Standarisasi Subdit Bina 081310632782 [email protected] Yan Khusus, Usila, dan Yan Darah


52

NO. TELEPON


NARAHUBUNG DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR NAMA dr. Kamal Amiruddin, MARS

dr. Irni Dwi Aprianty dr. Berta Pasaribu, MARS drg. Indra Rachmad D dr. Adi Pamungkas dr. Ika Hariyani, MKM

JABATAN

NO. TELEPON

EMAIL

Kasie Bimbingan & Evaluasi 081213231181 [email protected] Subdit Bina Yan Khusus, Usila, dan Yan Darah Staf Subdit Bina Yankes Dasar 085771559982 [email protected] Staf Subdit Bina Yankes di DTPK Staf Subdit Bina Yankes Gigi & Mulut

08129439504

[email protected]

081331121979

[email protected]

Staf Subdit Bina Yan Kedokteran Keluarga Staf Subdit Bina Yan Khusus, Usila, dan Yan Darah

081286181305 [email protected] 08158283417

[email protected]

DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR RUANG 508, LANTAI 5, GEDUNG ADHYATMA JL. HR. RASUNA SAID BLOK X5 KAVLING 4-9 KOTAK POS 3097, 1196, JAKARTA SELATAN TEL/FAX: (021) 5222430 Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

53

TIM PENYUSUN drg. Kartini Rustandi, M.Kes dr. H. K.M. Taufiq, MMR drg. Haslinda, M.Kes drg. Saraswati, M.Kes dr. Novana Perdana Putri dr. Eko Budi Priyanto dr. Ganda R.P Sinaga, MKM Tinexcelly, SKM, MKM dr. Laode Hajar Dony dr.Dewi Irawati, MKM dr. Monika Sitepu dr. Kamal Amiruddin, MARS dr. Irni Dwi Aprianty Ibrahim Uud Cahyono, SH Prapti Widyaningsih, SH dr. Ernawati Atmaningtyas drg. Aditia Putri drg. Naneu Retna A dr. Mugi Lestari Ruri Purwandani, SP Indi Susanti, SKM, M.Epid dr. Bertha P, MARS Sutaryanto, SP, MKM Drs. Suparmo Ikbal Januar Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

54

BUKU SAKU PERMENKES NO. 75 TAHUN 2014 TENTANG PUSKESMAS

Recommend Documents