Buku Saku AD ART Partai Rakyat Demokratik

Pengantar Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik

Pengantar Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik

1

Bangkit, Tinggalkan Alam Liberal Ini, Bersatu, Tegakkan Trisakti, Menuju Indonesia Yang Adil Makmur! Dengan sumber daya alam serta jumlah penduduk yang besar, Indonesia mestinya menjadi negara kuat, maju dan makmur. Namun kekayaan alam yang berlimpah ruah tersebut belum dikelola sepenuhnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan karena kemampuan sumber daya manusianya, tetapi akibat dari para Pemimpin negara yang tidak memiliki kepercayaan serta keberanian dalam bergotong royong membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri serta berkepribadian, dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan serta daya upaya dari dalam bangsa sendiri, sehinggga selalu menempatkan modal asing menjadi sandaran utama dalam membangun bangsa. Akibat dari hilangnya kepercayaan diri tersebut, menjadikan kemerdekaan yang merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil makmur, yang sudah diperjuangkan serta dipertahankan dengan begitu banyak pengorbanan, akhirnya roboh, dihantam dasyatnya gelombang imperialisme yang kembali menjajah bangsa Indonesia. Sejak Bung Karno dijatuhkan dari kekuasaan, imperialisme dengan wajah barunya, telah 2

AD - ART Partai Rakyat Demokratik

bergerilya menancapkan kuku-kuku tajamnya, dan sekarang telah berkuasa secara nyata, mengubur filosofi, dasar negara, UUD 1945, haluan Indonesia Merdeka, di bawah perlindungan agen-agen di dalam negeri Indonesia. Tanpa terasa tiba-tiba semua sudah berubah, liberalisme, yang tidak sepenuhnya cocok bagi kehidupan bangsa menjadi sistem yang berlaku di Indonesia. Dalam gelap dan pengapnya kepungan asap imperialisme, Indonesia kini laksana kapal yang terombang ambing tanpa arah, dihempas ganasnya angin serta gelombang samudera, yang seolah tidak bertepi. Pemimpinnya bingung, negara kehilangan haluan, rakyat hidup menderita tanpa daya, tiada lagi kedaulatan, kemandirian, apalagi kepribadian bangsa. Kita harus ingat, di tengah perkembangan masyarakat di dunia, setiap bangsa memiliki perjalanan sejarah sendiri, demikian juga bangsa Indonesia, bangsa Indonesia memiliki dialektikanya sendiri yang tentunya berbeda dengan bangsa lain. Menurut Bung Karno, cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur atau masyarakat sosialis, sudah lama terdapat di Indonesia. Gambaran masyarakat ideal tersebut sudah sangat populer sejak dulu kala, misalnya tentang Ratu Pengantar Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik

3

Adil, Satrio Piningit ataupun dalam kisah-kisah pewayangan, seperti gambaran kehidupan Pandawa di negara Amarta, atau Kresna di negara Dwarawati, yang mencerminkan suatu masyarakat ideal. Negaranya termasyur sehingga berkumandang sampai ke luar negeri, dengan kewibawaan tinggi sekali “pandjang pundjung, pandjang potjapane, pundjung kewibawane”. Hapasir hawukir ngadep segara kang bebandaran, hanengenake pasabinan. Bebek ajam radjakaya, endjang medal ing pangonan, surup bali ing kandhange dhewe-dhewe. Wong kang lumaku dagang rinten dalu tan wonten pedote, labet saking tan wonten sangsajaning margi”, yang bermakna negaranya penuh dengan bandar-bandar, sawah-sawah, dan begitu makmurnya hingga tidak ada pencuri. Itik, ayam, ternak pagi-pagi keluar sendiri ke tempat angon, menjelang petang pulang sendiri ke kandangnya. Orang berjalan dagang siang dan malam tidak ada putusnya, karena tidak ada gangguan di jalan. “Tata tentrem, kerta rahardja, gemah ripah, loh djinawi”, negaranya adalah teratur, tenteram, orang bekerja aman, orangnya ramah-tamah, berjiwa kekeluargaan dan tanahnya subur. Jelaslah kiranya bahwa masyarakat adil makmur, gemah ripah loh jinawi, atau Sosialisme Indonesia sebagai hari depan perjuangan bangsa Indonesia itu bukanlah semata-mata suatu ide ciptaan seseorang 4


“in een slapeloze nacht” (dalam satu malam yang tidak tidur), seperti pernah dikatakan oleh Presiden Sukarno, juga bukan suatu barang yang diimpor dari luar negeri, atau sesuatu yang dipaksakan dari luar masyarakat Indonesia, melainkan suatu suatu kesadaran sosial yang ditimbulkan oleh keadaan sosial Indonesia sendiri, suatu keharusan sejarah. Itulah harapan masyarakat Indonesia, yang digali dan digali, kemudian ditemukanlah Pancasila, filosofi serta dasar dari Nasionalisme Indonesia, filosofi dan dasar dalam membangun Demokrasi di Indonesia, baik demokrasi politik maupun ekonomi, serta menjadi filosofi dan dasar dalam membangun Budaya bangsa Indonesia, menjadi dasar dalam menyusun UUD Proklamasi 1945 serta Haluan Negara. Keharusan sejarah itu hanya dapat direalisasikan melalui kesadaran dan tindakan bangsa Indonesia itu sendiri menurut syarat-syarat yang ada. Untuk itu di tengah derasnya arus globalisasi, pertarungan ekonomi politik negara-negara di dunia, yang semakin menyingkirkan kehidupan bangsa Indonesia, di antara gemuruh benturan politik di dalam negeri, PRD harus benar-benar memahami sejarah serta perjuangan bangsa, memahami persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia, agar bisa membangun hari depan bangsa Indonesia yang gilang gemilang. Pengantar Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik

5

PRD harus berdiri tegak laksana karang, yang tegar dalam menghadapi gelombang sekeras apapun, terus dan terus hidup di tengah masyarakat, mengerti, merasakan, meresapi apa yang menjadi persoalan, penderitaan masyarakat, apa sebab musababnya, dengan kesadaran penuh bergotong royong, berjuang untuk mewujudkan harapanharapan masyarakat tersebut. PRD harus tetap teguh memegang prinsipprinsip Perjuangan Partai, Perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bersama bangsa Indonesia, Proklamasi 17 Agustus 1945, menegakkan TRISAKTI, membangun Indonesia yang maju, adil dan makmur. Di manapun tempatnya, Kader PRD harus terus menerus menjaga semangat juang, bergotong royong, berdisiplin tinggi, menjunjung tinggi Konstitusi Partai, karena tidak ada jalan perjuangan yang mudah, apalagi untuk mengemban tugas mulia tersebut. Berjuang mewujudkan masyarakat adil makmur, lahir maupun batin, yang merupakan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, di bawah syaratsyarat perkembangan dan sejarah bangsa Indonesia sendiri, di tengah perkembangan masyarakat yang ada di dunia ini. Itu yang sekarang ini diistilahkan oleh PRD sebagai Republik Indonesia IV. Mengapa RI IV, PRD mengklasifikasikan perkembangan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan setelah 6


Proklamasi 17 Agustus 1945, bahwa kita pernah hidup pada masa Bung Karno (RI I) yang berjuang menegakkan TRISAKTI, sebagai jembatan emas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur, yang berbeda dengan sistem pada masa Orde Baru (RI II) yang membuka kembali pintu bagi modal asing, dan masa sekarang, Era Reformasi (RI III), di mana modal asing sudah berkuasa penuh atas bangsa Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bangsa Indonesia memahami perjalanan sejarah bangsanya sendiri dalam memperjuangkan citacita nasionalnya, dan yang terpenting tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga perkembangan bangsa ini berjalan secara kwallitatif. JASMERAH, jangan sampai kita hanya paham dan mengagung-agungkan sejarah bangsa lain, tetapi tidak paham perkembangan sejarah bangsanya sendiri. sejarah bangsa kita dalam memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita nasional kita bersama. Dan sejarah telah membuktikan bahwa kita sanggup berjuang hidup tanpa tergantung kepada modal asing, dan sejarah yang baik itu harus diperjuangkan kembali, agar kita benar-benar menjadi bangsa yang besar yang berdiri di atas kaki kita sendiri, agar kita menjadi bangsa yang bermartabat, demokratis, maju di atas kemakmuran serta kesejahteraan. Pengantar Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik

7

Dan tentunya hal itu bisa terwujud hanya jika kita memiliki kesadaran dalam memegang teguh filosofi dan dasar negara Pancasila, bersatu, bergotong royong, di atas UUD Proklamasi 1945, walaupun harus disempurnakan dengan semangat asli yang terkandung di dalamnya yaitu anti terhadap kapitalisme, imeperialisme maupun kolonialisme. Mari kembali bangkitkan semangat serta keberanian kita untuk kembali bersatu, bergotong royong, merebut kedaulatan serta kemandirian bangsa kita, karena hanya dengan syarat itulah bangsa kita bisa hidup, bisa maju, bisa berkembang, adil dan makmur! Salam Gotong Royong, Pancasila Dasarnya, Trisakti Jalannya, PRD Partainya, Republik Indonesia IV : Masyarakat Adil Makmur Tujuannya! Agus Jabo Priyono

8


Sekilas Tentang Partai Rakyat Demokratik


9

Pengantar Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah partai politik berazaskan Pancasila. Partai ini berkomitmen kuat untuk memperjuangkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya sebagai jalan menuju masyarakat Adil dan Makmur.

Sejarah Singkat Cikal bakal PRD bermula saat pembentukan Persatuan Rakyat Demokratik tanggal 2 Mei 1994. Ini adalah organisasi payung yang menaungi berbagai organisasi rakyat dan mahasiswa yang mulai menentang kediktatoran Orde Baru (Orba). Pada 15 April 1996, Persatuan Rakyat Demokratik menjadi partai politik, dengan nama: Partai Rakyat Demokratik (PRD). Tidak lama kemudian, pada 22 Juli 1996, PRD mendeklarasikan diri secara terbuka di hadapan rakyat Indonesia. Hari itu juga PRD meluncurkan Manifesto Politik-nya. Saat itu, untuk mendobrak politik otoriter Orba, PRD mengusung dua tuntutan pokok, yaitu pencabutan 5 paket UU politik 1985 dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI. PRD juga mengkritik pendekatan ekonomi Orba yang sangat menghamba pada kapitalisme global atau imperialisme. 10


Lima hari setelah PRD dideklarasikan, terjadilah Tragedi 27 Juli 1996, yaitu peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI oleh massa yang digerakkan oleh penguasa Orba. Kejadian ini memicu kemarahan massa rakyat. Di sejumlah kota, terutama Jakarta, meletus kerusuhan massa. Ironisnya, penguasa Orba menjadikan momentum itu untuk memukul PRD. Tetapi PRD tidak menyerah. Menjelang Pemilu 1997, PRD memotori penyatuan semua kekuatan oposisi, termasuk di tubuh PDI dan PPP, di bawah payung koalisi Mega-Bintang-Rakyat (MBR). PRD juga menginisiasi pembentukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) sebagai alat untuk memobilisasi partisipasi rakyat untuk mengontrol pemilu 1997. Tahun 1997, krisis ekonomi melilit Asia, termasuk Indonesia. Keadaan ekonomi makin memburuk: harga kebutuhan pokok meroket, PHK massal, dan lain-lain. Keadaan itu pula yang mendorong ketidakpuasan meluas di tengah rakyat terhadap Orba. Perlawanan rakyat pun mengalami pasang naik. Puncaknya, pada bulan Mei 1998, gerakan mahasiswa dan rakyat berhasil melengserkan Suharto. Setelah Suharto lengser, kiprah politik PRD tidak surut. Tahun 1999, pemilu bebas pertama sejak 1955 digelar. PRD turut ambil bagian dalam pemilu itu sebagai peserta (kontestan) dengan nomor Sekilas Tentang Partai Rakyat Demokratik

11

urut: 16. Memang, kiprah pertama PRD di medan elektoral ini belum mencapai hasil memuaskan. Sejak tahun 1999, PRD juga mulai bersuara keras menentang kebijakan neoliberalisme, seperti pencabutan subsidi sosial, privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan lain-lain, yang saat itu mulai diterapkan oleh pemerintah Habibie atas desakan Dana Moneter Internasional (IMF). Sayang, kebijakan neoliberal itu makin mengalir deras di bawah pemerintahan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi-JK saat ini.

Tujuan dan Pokok-Pokok Perjuangan Tujuan PRD adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa. Adapun pokok-pokok perjuangan PRD adalah sebagai berikut:

1. Membangun kekuasaan politik secara konsti-

tusional untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian.

2. Memimpin dan atau terlibat aktif dalam menuntaskan perjuangan demokrasi nasional. 3. Memimpin dan atau terlibat aktif dalam menggalang persatuan nasional melawan imperialisme.

12


Ideologi Pada awal berdirinya, PRD mengambil azas SosialDemokrasi Kerakyatan (Sosdemkra). Dengan ini, PRD mencita-citakan sebuah bangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial. Pada tahun 2010, melalui kongresnya yang ke-7, PRD mengganti azas Sosdemkra dengan Pancasila. Bagi PRD, Pancasila lebih luas dari Sosdemkra. Sosdemkra hanyalah dua sila dari Pancasila, yaitu sila keempat (demokrasi/mufakat) dan sila kelima (keadilan sosial). Sedangkan Pancasila mencakup lima nilai besar, yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan/Nasionalisme, Perikemanusiaan, Demokrasi/Mufakat, dan Keadilan Sosial.

Slogan Perjuangan Slogan PRD adalah: Pancasila Dasarnya, Trisakti Jalannya, Republik Indonesia Keempat; Masyarakat Adil-Makmur Tujuannya!


13

14


Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik


15

Pembukaan Bahwa Revolusi Agustus 1945 yang menghantar Bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia sesungguhnya bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia dan tanpa penindasan bangsa atas bangsa. Upaya mewujudkan cita-cita mulia dari pendirian Republik Indonesia tersebut telah terinterupsi oleh berkuasanya orde baru yang membuka pintu bagi kepentingan modal sembari mengekang hak rakyatdengan cara-cara represif,dan selanjutnya oleh ‘orde reformasi’ yang melakukan liberalisasi secara masif di segala bidang. Liberalisasi masif yang berlangsung sejak tahun 1998 ini merupakan kelanjutan langkah politik yang tidak mencerminkan kedaulatan negara dan telah berakibat pada berbagai persoalan sosial serta kebangsaan,seperti bebasnya eksploitasi modalatas sumber daya alam, pudarnya kepribadian nasional, dan bertambahnya kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Menjawab persoalan cengkraman imperialisme yang masuk melalui instrumen-instrumen kapitalisme global, privatisasi, pencabutan subsidi, dan perdagangan bebas, maka Bangsa Indonesia harus kembali pada PANCASILA sebagai filosofi, pandangan, nilai dan kumpulan 16


pengetahuan yang maju untuk menyusun kembali tatanan sosial yang berkeadilan. Bangsa Indonesia juga dapat mensaripatikan pemikiran TRISAKTI, yakni berdaulat dalam menentukan sikap politik, berdikari dalam membangun perekonomian, dan berkepribadian dalam bidang budaya. Pancasila adalah dasartempat kita memijakkan pemikiran, Trisakti adalah jalan yang harus kita tempuh, dan sebuah Republik Indonesia yang adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia serta tanpa penindasan bangsa atas bangsa adalah tujuan kita bersama. Atas dasar pemikiran tersebut, maka Partai Rakyat Demokratik menilai penting untuk membangun dan mengembangkan suatu kekuatan politik yang konsisten memperjuangkan Trisaktihingga kemenangannya. Untuk itu Partai Rakyat Demokratik telah menyusun suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yang menjadi panduan dasar dalam pelaksanaan kerja kepartaian dengan prinsip-prinsip yang mengabdi pada perjuangan Rakyat Indonesia, sebagai berikut:


17

BAB I NAMA, WAKTU, DANTEMPAT KEDUDUKAN PUSAT Pasal 1 Nama Nama Organisasi ini adalah Partai Rakyat Demokratik,disingkat PRD, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut PRD atau Partai. Pasal 2 Waktu PRD didirikan pada tanggal 15 April 1996 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dan dideklarasikan tanggal 22 Juli 1996 di Jakarta. Pasal 3 Kedudukan Pusat Kedudukan Pusat PRD berada di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II ASAS, SIFAT DAN WATAK Pasal 4 Asas PRD berasaskan Pancasila.

18


Pasal 5 Sifat dan Watak (1) PRD adalah partai kader yang berbasis massa dan bersifat terbuka. (2) PRD adalah partai yang berwatak maju dan berpihak pada perubahan sosial yang berkeadilan. BAB III KEDAULATAN Pasal6 Kedaulatan Kedaulatan tertinggi Partai berada di tangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui Kongres dan Musyawarah-Musyawarah Partai. BAB IV VISI DAN CITA-CITA SERTA MISI DAN POKOK-POKOK PERJUANGAN Pasal 7 Visi dan Cita-Cita Perjuangan Visi dan cita-cita perjuangan PRD adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia dan tanpa penindasan bangsa atas bangsa.


19

Pasal 8 Misi dan Pokok-Pokok Perjuangan Misi dan pokok-pokok perjuangan PRD yaitu: (1) Membangun kekuasaan politik secara konstitusional untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. (2) Memimpin dan atau terlibat aktif dalam menuntaskan perjuangan demokrasi nasional. (3) Memimpin dan atau terlibat aktif dalam menggalang persatuan nasional melawan imperialisme. BAB V TUJUAN DAN FUNGSI PENDIRIAN Pasal 9 Tujuan Umum Tujuan umum pendirian PRD adalah: (1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia yang dicetuskan melalui revolusi Agustus 1945 sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan persatuan nasional dalam menghadapi imperialisme serta menyelesaikan setiap konflik dalam negeri melalui cara-cara 20


damai dan demokratis; (3) Mengembangkan kehidupan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 10 Tujuan Khusus Tujuan khusus PRD pendirian adalah: (1) Meningkatkan kesadaran politik anggota dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; (2) Memperjuangkan cita-cita PRD dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan (3) Membangun etika dan budaya politik yang berkepribadian nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 11 Fungsi PRD berfungsi sebagai sarana: (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

21

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Penciptaan iklim yang dinamis dan kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam kerangka menghadapi penjajahan gaya baruuntuk kesejahteraan masyarakat; (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan publik yang berperspektif keadilan gender melalui mekanisme demokrasi dengan meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki;dan (6) Membangun kepribadian nasional yang bermartabat dalam hubungan dan kerjasama yang damai dengan bangsa-bangsa lain. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 12 Keanggotaan (1) Tiap-tiap Warga Negara Indonesia yang berusia tujuh belas tahun atau telah menikah,tanpa membedakan asal-usul suku, ras, agama, golongan yang setuju kepada asas, visi, misi, cita-cita, pokok-pokok perjuangan, dan tujuan 22


pendirian PRD dapat menjadi Anggota PRD. (2) Keanggotaan dalam PRD terdiri menjadi tiga jenis, yaitu: a) Anggota Biasa; b) Kader; c) Anggota Kehormatan. (3) Ketentuan tentang hak, kewajiban, dan hal lainterkait keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VII KONGRES, RAPAT PIMPINAN NASIONAL DAN PERMUSYAWARATAN PARTAI Pasal 13 Jenjang Permusyawaratan Jenjang permusyawaratan pengambil keputusan dalam PRD adalah sebagai berikut: 1) Kongres; 2) Kongres Luar Biasa, disingkat KLB; 3) Rapat Pimpinan Nasional, disingkat Rapimnas; 4) Musyawarah Wilayah, disingkat Muswil; 5) Musyawarah Wilayah Luar Biasa, disingkat Muswilub; 6) Musyawarah Kabupaten/Musyawarah Kota, disingkat Muskab/Muskot; 7) Musyawarah Kabupaten Luar Biasa/ Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

23

Musyawarah Kota Luar Biasa, disingkat Muskablub/Muskotlub; 8) Musyawarah Kecamatan, disingkat Muscam; 9) Musyawarah Kecamatan Luar Biasa, disingkat Muscamlub; 10) Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan, disingkat Musdes/Muskel; 11) Musyawarah Desa Luar Biasa/Musyawarah Kelurahan Luar Biasa, disingkat Musdeslub/ Muskelub; 12) Musyawarah Basis, disingkat Musbas. Pasal 14 Kongres (1) Kongres merupakan wujudpelaksanaan kedaulatan Anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi Partai. (2) Kongres dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Kongres memiliki wewenang: a) Menilai pertanggungjawaban dan mendemisionerkan KPP PRD yang dipilih pada periode sebelumnya; b) Melakukan evaluasi atas perjalanan Partai; c) Membahas, menganalisa, dan menyimpulkan situasi nasional dan internasional; d) Menetapkan program dan strategi-taktik perjuangan; 24


e) Mengubah dan/atau menetapkan kembali Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; f) Mengangkat Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Tim Formatur; g) Menetapkan keputusan lain yang dinilai penting. (4) Kongres diikuti oleh: a) Peserta, yang terdiri dari: -

Pimpinan Harian Komite Pimpinan Pusat;

-

Pengurus Bidang, Departemen, Komisaris Nasional;

-

Tiga orang perwakilan dari tiap-tiap organisasi sayap/onderbouw Partai tingkat Pusat;

-

Satu orang perwakilan dari tiap-tiap Lembaga Partai tingkat pusat;

-

Tiga orang pengurus Komite Pimpinan Wilayah (KPW) atau yang dimandatkan oleh KPW;

-

Tiga orang pengurus Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota (KPK) atau yang dimandatkan oleh KPK;

-

Satu orang perwakilan dari tiap-tiap Komite Perwakilan luar negeri;

-

Kader yang terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI);

dan


25

-

Kader yang terpilih sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;

-

Perwakilan fraksi di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

-

Tambahan perwakilan dari tiap-tiap KPK dihitung berbasiskan jumlah kader dan anggota yang penentuan kuota delegasi per KPK diputuskan oleh KPP.

b) Peninjau, yang terdiri dari: -

Anggota Majelis Pertimbangan Partai;

-

Perwakilan organisasi yang memiliki kesamaan-kesamaan prinsip dari dalam dan luar negeri;

-

Individu yang direkomendasikan oleh Komite PimpinanPusat.

(5) Setiap Peserta Kongres memiliki: a. Hak bicara; b. Hak suara; c. Hak memilih dan dipilih. (6) Setiap Peninjau Kongres hanya memiliki hak bicara. (7) Kongres diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Pusat.

26


Pasal 15 Kongres Luar Biasa (1) Kongres Luar Biasa adalah pengambil keputusan tertinggi setara Kongres yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa; (2) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan dengan persetujuan sekurang-kurangnyadua per tiga (2/3) jumlah KPW dan dua per tiga (2/3) jumlah KPK di tiap-tiap KPW; (3) Kongres Luar Biasa diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Pusat. Pasal 16 Rapat Pimpinan Nasional (1) Rapat Pimpinan Nasional adalah pembuat keputusan tertinggi setelah Kongres. (2) Rapat Pimpinan Nasional dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam 1 (satu) tahun. (3) Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh: a) Pimpinan Harian Komite Pimpinan Pusat; b) Tiga orang pengurus KPW atau yang dimandatkan oleh KPW; c) Satu orang perwakilan dari tiap-tiap organisasi sayap; d) Satu orang dari tiap-tiap lembaga; e) Satu orang dari Komite Perwakilan luar Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

27

negeri yang ditunjuk oleh KPP; f) Peninjau yang direkomendasikan oleh KPP. (4) Rapat Pimpinan Nasional memiliki wewenang: a) Melakukan evaluasi terhadap aktifitas dan perkembangan Partai; b) Menilai perkembangan situasi nasional dan internasional; c) Mempertajam program dan kebijakan kerja Partai yang sejalan strategi dan taktik yang ditetapkan oleh Kongres; d) Membentuk dan menetapkan Badan Kehormatan Partai; e) Menetapkan dan mengajukan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia; f)

Menunjuk Pejabat Sementara Ketua Umum dan/atau Pejabat Sementara Sekretaris Jenderal bilamana yang bersangkutan berhalangan tetap;

g) Membuat ketetapan dan resolusi yang dianggap perlu. (5) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Pusat.

28


Pasal 17 Musyawarah Wilayah (1) Musyawarah Wilayah merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan Anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Provinsi. (2) Musyawarah Wilayah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Musyawarah Wilayah memiliki wewenang: a) Menilai laporan pertanggungjawaban dan mendemisionerkan Komite Pimpinan Wilayah yang dipilih pada periode sebelumnya; b) Melakukan evaluasi atas perjalanan Partai di tingkat Provinsi; c) Membahas, menganalisa, menyimpulkan situasi daerah;

dan

d) Menjabarkan program dan strategi-taktik perjuangan di tingkat provinsi sesuai Ketetapan dan Keputusan Kongres, Rapat Pimpinan Nasional, dan Komite Pimpinan Pusat; e) Memilih Ketua KPW, Sekretaris KPW, dan Anggota Tim Formatur; f) Menetapkan keputusan lain dalam lingkup wilayah kerjanya yang dinilai penting. (4) Musyawarah Wilayah diikuti oleh: a) Peserta, yang terdiri dari: Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

29

-

Pimpinan Wilayah;

Harian

Komite

Pimpinan

-

Pengurus Bidang, Departemen, Komisaris Regional;

-

Tiga orang pengurus Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota (KPK) atau yang dimandatkan oleh KPK;

-

Satu orang pengurus Komite Pimpinan Kecamatan (KPKc) atau yang dimandatkan oleh KPKc;

-

Dua orang perwakilan dari tiap-tiap organisasi sayap Partai di tingkat Wilayah;

-

Satu orang perwakilan dari tiap-tiap Lembaga Partai di tingkat Wilayah;

-

Kader yang terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi setempat;

-


-

Tambahan perwakilan dari tiap-tiap KPK dihitung berbasiskan jumlah kader dan anggota yang penentuan kuota delegasi per KPK diputuskan oleh KPW.

dan

b) Petugas yang ditunjuk oleh Komite Pimpinan Pusat; c) Peninjau, yang terdiri dari: - 30

Anggota Majelis Pertimbangan Partai di tingkat Wilayah;


-

Perwakilan organisasi yang memiliki kesamaan-kesamaan prinsip di tingkat Wilayah;

-

Individu yang direkomendasikan oleh KPW.

(5) Setiap Peserta Musyawarah Wilayah memiliki: a. Hak bicara; b. Hak suara; c. Hak memilih dan dipilih. (6) Peninjau Musyawarah Wilayah hanya memiliki hak bicara. (7) Petugas yang ditunjuk oleh Komite Pimpinan Pusat memiliki hak bicara. (8) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Wilayah. Pasal 18 Musyawarah Wilayah Luar Biasa (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah pengambil keputusan setara Musyawarah Wilayah yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa; (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan dengan persetujuan sekurangkurangnyadua per tiga (2/3) jumlah KPK; (3) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Wilayah. Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

31

Pasal 19 Musyawarah Kabupaten dan Musyawarah Kota (1) Musyawarah Kabupaten atau Musyawarah Kota merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan Anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Kabupaten atau Kota. (2) Musyawarah Kabupaten atau Musyawarah Kota dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Musyawarah Kabupaten atau Musyawarah Kota memiliki wewenang: a) Menilai laporan pertanggungjawaban dan mendemisionerkan Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota yang dipilih pada periode sebelumnya; b) Melakukan evaluasi atas perjalanan Partai di tingkat Kabupaten atau Kota; c) Membahas, menganalisa, menyimpulkan situasi daerah;

dan

d) Menjabarkan program dan strategi-taktik perjuangan di tingkat kabupaten atau kota sesuai Ketetapan dan Keputusan badanbadan Partai di atasnya; e) Memilih Ketua KPK, Sekretaris KPK, dan Anggota Tim Formatur; f) Menetapkan keputusan lain dalam lingkup wilayah kerjanya yang dinilai penting. 32


(4) Musyawarah Kabupaten atau Musyawarah Kota diikuti oleh: a) Peserta, yang terdiri dari: -

Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota;

-

Pengurus Bidang dan Departemen;

-

Tiga orang pengurus Komite Pimpinan Kecamatan (KPKc) atau yang dimandatkan oleh KPKc;

-

Satu orang pengurus Komite Pimpinan Desa (KPD)/Komite Pimpinan Kelurahan (KPL) atau yang dimandatkan oleh KPD/ KPL;

-

Dua orang perwakilan dari tiap-tiap organisasi sayap Partai di tingkat Kabupaten atau Kota;

-

Satu orang perwakilan dari tiap-tiap Lembaga Partai di tingkat Kabupaten atau Kota;

-

Kader yang terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten atau Kota setempat;

-


-

Tambahan perwakilan dari tiap-tiap KPKcdihitung berbasiskan jumlah kader dan anggota yang penentuan kuota delegasi per KPKc diputuskan oleh KPK. Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

33

a) Petugas yang ditunjuk oleh Komite Pimpinan Wilayah; b) Peninjau, yang terdiri dari: -

Anggota Majelis Pertimbangan Partai di tingkat Kabupaten atau Kota;

-

Perwakilan organisasi yang memiliki kesamaan-kesamaan prinsip di tingkat Kabupaten atau Kota;

-

Individu yang direkomendasikan oleh KPK.

(5) Setiap Peserta Musyawarah Kabupaten atau Musyawarah Kota memiliki: a. Hak bicara; b. Hak suara; c. Hak memilih dan dipilih. (6) Peninjau Musyawarah Kabupaten atau Musyawarah Kota hanya memiliki hak bicara. (7) Petugas yang ditunjuk oleh oleh Komite Pimpinan Wilayah memiliki hak bicara. (8) Musyawarah Kabupaten atau Musyawarah Kota diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota. Pasal 20 Musyawarah Kabupaten Luar Musyawarah Kota Luar Biasa

Biasa

dan

(1) Musyawarah Kabupaten Luar Biasa atau Musyawarah Kota Luar Biasa adalah pengambil keputusan setara Musyawarah 34


Kabupaten atau Musyawarah Kota yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa; (2) Musyawarah Kabupaten Luar Biasa atau Musyawarah Kota Luar Biasa dapat diselenggarakan dengan persetujuan sekurangkurangnyadua per tiga (2/3) jumlah KPKc; (3) Musyawarah Kabupaten Luar Biasa atau Musyawarah Kota Luar Biasa diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota. Pasal 21 Musyawarah Kecamatan (1) Musyawarah Kecamatan merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan Anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Kecamatan. (2) Musyawarah Kecamatan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Musyawarah Kecamatan memiliki wewenang: a) Menilai laporan pertanggungjawaban dan mendemisionerkan Komite Pimpinan Kecamatan yang dipilih pada periode sebelumnya; b) Melakukan evaluasi atas perjalanan Partai di tingkat Kecamatan; c) Membahas, menganalisa, menyimpulkan situasi Kecamatan;

dan


35

d) Menjabarkan program dan strategi-taktik perjuangan di tingkat Kecamatan sesuai Ketetapan dan Keputusan badan-badan Partai di atasnya; e) Memilih Ketua KPKc, Sekretaris KPKc, dan Anggota Tim Formatur; f) Menetapkan keputusan lain dalam lingkup wilayah kerjanya yang dinilai penting. (4) Musyawarah Kecamatan diikuti oleh: a) Peserta, yang terdiri dari:

36

-

Pimpinan Harian Kecamatan;

-

Pengurus Biro;

-

Tiga orang pengurus Komite Pimpinan Desa (KPD)/Komite Pimpinan Kelurahan (KPL) atau yang dimandatkan oleh KPD/ KPL;

-

Satu orang pengurus Komite Basis (Kombas) atau yang dimandatkan oleh Kombas;

-

Tiga orang perwakilan dari tiap-tiap organisasi sayap Partai di tingkat Kecamatan;

-

Satu orang perwakilan dari tiap-tiap Lembaga Partai di tingkat Kecamatan;

-

Kader yang terpilih sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa;


Komite

Pimpinan

-

Kader yang terpilih sebagai Kepala Desa;

-

Tambahan perwakilan dari tiap-tiap Kombas dihitung berbasiskan jumlah kader dan anggota yang penentuan kuota delegasi per Kombas diputuskan oleh KPKc.

b) Petugas yang ditunjuk oleh Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota; c) Peninjau, yang terdiri dari: -

Perwakilan organisasi yang memiliki kesamaan-kesamaan prinsip di tingkat Kecamatan;

-

Individu yang direkomendasikan oleh KPKc.

(5) Setiap Peserta Musyawarah Kecamatan memiliki: a) Hak bicara; b) Hak suara; c) Hak memilih dan dipilih. (6) Peninjau Musyawarah Kecamatan hanya memiliki hak bicara. (7) Petugas yang ditunjuk oleh oleh Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota memiliki hak bicara. (8) Musyawarah Kecamatan diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Kecamatan. Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

37

Pasal 22 Musyawarah Kecamatan Luar Biasa (1) Musyawarah Kecamatan Luar Biasa adalah pengambil keputusan setara Musyawarah Kecamatan yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa; (2) Musyawarah Kecamatan Luar Biasa dapat diselenggarakan dengan persetujuan sekurangkurangnyadua per tiga (2/3) jumlah KPD/KPL; (3) Musyawarah Kecamatan Luar Biasa diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Kecamatan. Pasal 23 Musyawarah Desa dan Musyawarah Kelurahan (1) Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan Anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat Desa atau Kelurahan. (2) Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (3) Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan memiliki wewenang: a) Menilai laporan pertanggungjawaban dan mendemisionerkan Komite Pimpinan Desa atau Komite Pimpinan Kelurahan yang dipilih pada periode sebelumnya; 38


b) Melakukan evaluasi atas perjalanan Partai di tingkat Desa atau Kelurahan; c) Membahas, menyimpulkan Kelurahan;

menganalisa, situasi Desa

dan atau

d) Menjabarkan program dan strategi-taktik perjuangan di tingkat Desa atau Kelurahan sesuai Ketetapan dan Keputusan badanbadan Partai di atasnya; e) Memilih Ketua KPD/KPL, Sekretaris KPD/KPL, dan Anggota Tim Formatur; f) Menetapkan keputusan lain dalam lingkup wilayah kerjanya yang dinilai penting. (4) Musyawarah Desa atau Kelurahan diikuti oleh: a) Peserta, yang terdiri dari: -

Komite Pimpinan Desa atau Komite Pimpinan Kelurahan;

-

Tiga orang pengurus Komite Basis (Kombas) atau yang dimandatkan oleh Kombas;

-

Satu orang perwakilan dari tiap-tiap organisasi sayap Partai di tingkat Desa/ Kelurahan;

-

Satu orang perwakilan dari tiap-tiap Lembaga Partai di tingkat Desa atau Kelurahan;

-

Kader yang terpilih sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa; Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

39

-

Kader yang terpilih sebagai Kepala Desa;

-

Kader yang terpilih sebagai Ketua RT dan Ketua RW;

-

Seluruh Anggota dengan mempertimbangkan aspek teknis.

a) Petugas yang ditunjuk oleh Komite Pimpinan Kecamatan; b) Peninjau, yang terdiri dari: -

Perwakilan organisasi yang memiliki kesamaan-kesamaan prinsipil di tingkat Desa/Kelurahan;

-

Individu yang direkomendasikan oleh KPD/KPL.

(5) Setiap Peserta Musyawarah Desa Musyawarah Kelurahan memiliki:

atau

a) Hak bicara; b) Hak suara; c) Hak memilih dan dipilih. (6) Peninjau Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan hanya memiliki hak bicara. (7) Petugas yang ditunjuk oleh oleh Komite Pimpinan Kecamatan memiliki hak bicara. (8) Musyawarah Desa atau Musyawarah Kelurahan diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Desa atau Komite Pimpinan Kelurahan.

40


Pasal 24 Musyawarah Desa Luar Biasa dan Musyawarah Kelurahan Luar Biasa (1) Musyawarah Desa Luar Biasa atau Musyawarah Kelurahan Luar Biasa adalah pengambil keputusan setara Musyawarah Desa atau Musayawarah Kelurahan yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa; (2) Musyawarah Desa Luar Biasa atau Musyawarah Kelurahan Luar Biasa dapat diselenggarakan dengan persetujuan sekurang-kurangnyadua per tiga (2/3) jumlah Komite Basis; (3) Musyawarah Desa Luar Biasa atau Musyawarah Kelurahan Luar Biasa diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Desa atau Komite Pimpinan Kelurahan. Pasal 25 Musyawarah Basis (1) Musyawarah Basis merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan Anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi Partai di tingkat RT, RW, atau Dusun. (2) Musyawarah kebutuhan.

Basis

diselenggarakansesuai

(3) Musyawarah Basis memiliki wewenang: a) Menilai laporan pertanggungjawaban dan mendemisionerkan Komite Basis; Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

41

b) Melakukan evaluasi atas perjalanan Partai di tingkat RT, RW, atau Dusun; c) Membahas, menganalisa, dan menyimpulkan situasi RT, RW, atau Dusun; d) Menjabarkan program dan strategi-taktik perjuangan di tingkat RT, RW, atau Dusun sesuai Ketetapan dan Keputusan badanbadan Partai di atasnya; e) Memilih Ketua Komite Basis, Sekretaris Komite Basis, dan Bendahara Komite Basis; f) Menetapkan keputusan lain dalam lingkup wilayah kerjanya yang dinilai penting. (4) Musyawarah Basis diikuti oleh seluruh Anggota PRD di tingkat RT, RW, atau Dusun setempat. BAB VIII STRUKTUR ORGANISASI, KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI Pasal26 Struktur Organisasi (1) Struktur organisasi PRD tersusun sebagai berikut: a) Organisasi PRD tingkat Pusat, disebut Komite Pimpinan Pusat, disingkat KPP; 42


b) Organisasi PRD tingkat Provinsi, disebut Komite Pimpinan Wilayah, disingkat KPW; c) Organisasi PRD tingkat Kabupaten atau Kota, disebut Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota, disingkat KPK; d) Organisasi PRD tingkat Kecamatan, disebut Komite Pimpinan Kecamatan, disingkat KPKc; e) Organisasi PRD tingkat Desa atau Kelurahan, disebut Komite Pimpinan Desa, disingkat KPD, atau Komite Pimpinan Kelurahan, disingkat KPL; f) Organisasi PRD tingkat RT atau RW atau dusun, disebut Komite Basis, disingkat Kombas. (2) Perwakilan PRD di luar negeri disebut Komite Perwakilan yang dikoordinasikan langsung oleh Komite Pimpinan Pusat (KPP); (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Komite Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


43

Pasal 27 Kelengkapan Partai (1) Kelengkapan Partai dapat dibentuk sesuai kebutuhan di tiap-tiap tingkatan; (2) Kelengkapan Partai di tingkat Pusat terdiri dari: a) Bidang; b) Departemen; c) Komisaris Nasional. (3) Kelengkapan Partai di tingkat Wilayah terdiri dari: a) Bidang; b) Departemen; c) Komisaris Regional. (4) Kelengkapan Partai di tingkat Kabupaten/ Kota terdiri dari: a) Bidang b) Departemen (5) Kelengkapan Partai di tingkat Kecamatan disebut Biro; (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Kelengkapan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (5) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 28 Perangkat Partai (1) Perangkat Partai terdiri dari Lembaga Partai, 44


Organisasi Sayap atau onderbouw Partai, dan Fraksi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perangkat Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 29 Kuota Perempuan Struktur kepengurusan Partai di setiap tingkatan wajib diisi oleh sekurang-kurangnya tiga puluh persen perempuan dari seluruh jumlah pengurus. BAB IX MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI Pasal 30 Majelis Pertimbangan Partai (1) Majelis Pertimbangan Partai, disingkatMPP, adalah lembaga pertimbangan Partai yang bersifat konsultatif dengan fungsi memberikan usulan, saran, dan nasehat kepada Komite Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya; (2) MPP dapat dibentuk sesuai kebutuhan dari tingkat pusat sampai ke tingkat kabupaten/ kota; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai MPP diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.


45

BAB X KEDUDUKAN, TUGAS,DAN WEWENANG Pasal 31 Komite Pimpinan Pusat (1) Komite Pimpinan Pusat adalah badan pelaksana tertinggi Ketetapan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional; (2) Komite Pimpinan Pusat adalah badan pembuat keputusan hariantertinggi untuk menjabarkan aspek-aspek praktis dari Ketetapan Kongres dan Rapat Pimpinan Nasional; (3) Komite Pimpinan Pusatberkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) Komite Pimpinan Pusat dipimpin oleh Pimpinan Harian yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum-Wakil Bendahara Umum; (5) Ketentuan lebih lanjut tentang fungsi dan tugas Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara Umum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; (6) Komite Pimpinan Pusatmemiliki wewenang: a) Bertindak keluar untuk dan atas nama PRD; 46


b) Menyusun dan menetapkan Peraturan Partai; c) Membentuk atau mengesahkan lembaga, organisasi sayap/onderbouw, dan fraksi Partai; d) Mengangkat dan/atau memberhentikan pengurus Bidang, Departemen, Komisaris Nasional, lembaga, organisasi sayap/ onderbouw, dan fraksi Partai; e) Mengangkat dan/atau memberhentikan Anggota Majelis Pertimbangan Partai; f) Mengesahkan dan/atau membekukan kepengurusan Komite Pimpinan Wilayah dan Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota; g) Membentuk dan/atau membekukan kepengurusan Komite Perwakilan; h) Ketentuan lebih lanjut tentang pembekuan kepengurusan KPW dan KPK sebagaimana dimaksud pada poin (f) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; i) Menetapkan calon Anggota Legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), serta calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh Komite Pimpinan Partai di bawahnya; Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

47

j) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengajuan calon sebagaimana dimaksud pada poin (i) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; k) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Komite Pimpinan Wilayah dan Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota; l) Menunjuk pengganti Anggota Pimpinan Harian yang berhalangan tetap. (7) Komite Pimpinan Pusatmemiliki tugas: a) Membuat program dan rencana kerja tahunan; b) Menyusun laporan mengenai perkembangan Partai kepada Rapat Pimpinan Nasional; c) Menyampaikan laporan jawaban kepada Kongres;

pertanggung

d) Meluaskan pengaruh Partai melalui media publikasi dalam berbagai jenis; e) Membangun kerjasama dengan kekuatan politik lain dalam kerangka visi dan misi Partai; f) Menyelenggarakan Kongres atau Kongres Luar Biasa dan Rapat Pimpinan Nasional; g) Memperkuat sistem kepartaian, yang meliputi sistem rekrutmen dan database keanggotaan, sistem pendidikan dan 48


kaderisasi, sistem iuran dan keuangan, sistem administrasi dan pengarsipan, serta sistem propaganda Partai. Pasal 32 Komite Pimpinan Wilayah (1) Komite Pimpinan Wilayah adalah badan pelaksana Partai tertinggi di tingkat provinsi; (2) Komite Pimpinan Wilayah berkedudukan di ibukota provinsi; (3) Komite Pimpinan Wilayah dipimpin oleh Pimpinan Harian yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara-Wakil Bendahara; (4) Ketentuan lebih lanjut tentang fungsi dan tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; (5) Komite Pimpinan wewenang:

Wilayah

memiliki

a) Bertindak keluar untuk dan atas nama PRD di tingkat provinsi; b) Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus Bidang, Departemen, Komisaris Regional, lembaga, dan fraksi Partai di tingkat provinsi; c) Merekomendasikan kader atau anggota untuk menjadi pengurus organisasi sayap/ Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

49

onderbouw tingkat provinsi; d) Mengangkat dan/atau memberhentikan Anggota Majelis Pertimbangan Partai di tingkat provinsi; e) Mengusulkan pembekuan atau perubahan kepengurusan Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota kepada Komite Pimpinan Pusat; f) Merekomendasikan calon Anggota Legislatif (DPR RI dan DPRD Provinsi), serta calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Komite Pimpinan Pusat. (6) Komite Pimpinan Wilayah memiliki tugas: a) Membuat program dan rencana kerja tahunan; b) Menyusun laporan reguler kepada Komite Pimpinan Pusat; c) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa; d) Meluaskan pengaruh Partai melalui media publikasi dalam berbagai jenis; e) Membahas dan merumuskan taktik harian dalam rangka pembesaran Partai; f) Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Wilayah Luar Biasa; g) Memberikan rekomendasi kepada Komite Pimpinan Pusat terkait perselisihan 50


kepengurusan Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota; h) Memperkuat sistem kepartaian, yang meliputi sistem rekrutmen dan database keanggotaan, sistem pendidikan dan kaderisasi, sistem iuran dan keuangan, sistem administrasi dan pengarsipan, serta sistem propaganda Partai di wilayahnya. Pasal 33 Komite Pimpinan Kabupaten dan Komite Pimpinan Kota (1) Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota adalah badan pelaksana Partai tertinggi di tingkat Kabupaten atau Kota; (2) Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota berkedudukan di ibukota kabupaten atau di kota setempat; (3) Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota dipimpin oleh Pimpinan Harian yang terdiri dari Ketua, Wakil KetuaWakil Ketua, Sekretaris, Wakil SekretarisWakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara-Wakil Bendahara; (4) Ketentuan lebih lanjut tentang fungsi dan tugas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; (5) Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

51

Pimpinan Kota memiliki wewenang: a) Bertindak keluar untuk dan atas nama PRD di tingkat kabupaten/kota; b) Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus Bidang, Departemen, lembaga, dan fraksi Partai di tingkat kabupaten/ kota; c) Merekomendasikan kader atau anggota untuk menjadi pengurus organisasi sayap/ onderbouw tingkat kabupaten/kota; d) Mengangkat dan/atau memberhentikan Anggota Majelis Pertimbangan Partai di tingkat kabupaten/kota; e) Mengesahkan kepengurusan Kecamatan;

dan/atau membekukan Komite Pimpinan

f) Merekomendasikan calon Anggota DPRD Kabupaten, serta calon Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Komite Pimpinan Pusat; (6) Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota memiliki tugas: a) Membuat program dan rencana kerja tahunan; b) Menyusun laporan reguler kepada Komite Pimpinan Wilayah dan Komite Pimpinan Pusat; 52


c) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Kabupaten/ Musyawarah Kota atau Musyawarah Kabupaten Luar Biasa/Musyawarah Kota Luar Biasa; d) Meluaskan pengaruh Partai melalui media publikasi dalam berbagai jenis; e) Membahas dan merumuskan taktik harian dalam rangka pembesaran Partai; Musyawarah f) Menyelenggarakan Kabupaten / Musyawarah Kota atau Musyawarah Kabupaten Luar Biasa/ Musyawarah Kota Luar Biasa; g) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Komite Pimpinan Kecamatan; h) Memperkuat sistem kepartaian, yang meliputi sistem rekrutmen dan database keanggotaan, sistem pendidikan dan kaderisasi, sistem iuran dan keuangan, sistem administrasi dan pengarsipan, serta sistem propaganda Partai di wilayahnya. Pasal 34 Komite Pimpinan Kecamatan (1) Komite Pimpinan Kecamatan adalah badan pelaksana Partai tertinggi di tingkat Kecamatan; (2) Komite Pimpinan Kecamatanberkedudukan di ibukota kecamatan; Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

53

(3) Komite Pimpinan Kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Harian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; (4) Ketentuan lebih lanjut tentang fungsi dan tugas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; (5) Komite Pimpinan wewenang:

Kecamatan

memiliki

a) Bertindak keluar untuk dan atas nama PRD di tingkat kecamatan; b) Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus Biro di tingkat kecamatan; c) Merekomendasikan kader atau anggota untuk menjadi pengurus organisasi sayap/ onderbouw tingkat kecamatan; d) Mengesahkan dan/atau membekukan kepengurusan Komite Pimpinan Desa/ Komite Pimpinan Kelurahan; e) Merekomendasikan calon Anggota DPRD Kabupaten, serta calon Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota; (6) Komite Pimpinan Kecamatanmemiliki tugas: a) Membuat program dan rencana kerja tahunan; b) Menyusun laporan reguler kepada Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota; 54


c) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Kecamatan Luar Biasa; d) Meluaskan pengaruh Partai melalui media publikasi dalam berbagai jenis; e) Membahas dan merumuskan taktik harian dalam rangka pembesaran Partai; f) Menyelenggarakan Musyawarah Kecamatan atau Musyawarah Kecamatan Luar Biasa; g) Menyelesaikan perselisihan kepengurusan Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan; h) Memperkuat sistem kepartaian, yang meliputi sistem rekrutmen dan database keanggotaan, sistem pendidikan dan kaderisasi, sistem iuran dan keuangan, sistem administrasi dan pengarsipan, serta sistem propaganda Partai di wilayahnya. Pasal 35 Komite Pimpinan Desa dan Komite Pimpinan Kelurahan (1) Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan adalah badan pelaksana Partai tertinggi di tingkat Desa/Kelurahan; (2) Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan berkedudukan di desa/kelurahan setempat; Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

55

(3) Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan dipimpin oleh Pimpinan Harian yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara; (4) Ketentuan lebih lanjut tentang fungsi dan tugas Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; (5) Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan memiliki wewenang: a) Bertindak keluar untuk dan atas nama PRD di tingkat desa/kelurahan; b) Merekomendasikan kader atau anggota untuk menjadi pengurus organisasi sayap/ onderbouw tingkat desa/kelurahan; c) Mengesahkan dan/atau membekukan kepengurusan Komite Basis; d) Menetapkan calon Anggota Badan Perwakilan Desa, calon Anggota Dewan Kelurahan, dan calon Kepala Desa. (7) Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan memiliki tugas: a) Membuat program dan rencana kerja; b) Menyusun laporan reguler kepada Komite Pimpinan Kecamatan; c) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan atau Musyawarah 56


Desa Luar Biasa/Musyawarah Kelurahan Luar Biasa; d) Meluaskan pengaruh Partai melalui media publikasi dalam berbagai jenis; e) Membahas dan merumuskan taktik harian dalam rangka pembesaran Partai; f) Menyelenggarakan Musyawarah Desa/ Musyawarah Kelurahan atau Musyawarah Desa Luar Biasa/Musyawarah Kelurahan Luar Biasa; g) Memperkuat sistem kepartaian, yang meliputi sistem rekrutmen dan database keanggotaan, sistem pendidikan dan kaderisasi, sistem iuran dan keuangan, sistem administrasi dan pengarsipan, serta sistem propaganda Partai di wilayahnya. Pasal 36 Komite Basis (1) Komite Basis adalah badan pelaksana Partai di tingkat basis; (2) Komite Basis berkedudukan di RT/RW/Dusun setempat; (3) Komite Basis memiliki wewenang: a) Bertindak keluar untuk dan atas nama PRD di tingkat RT/RW/Dusun; b) Menetapkan calon Ketua RT, calon Ketua RW, dan/atau calon Kepala Dusun. Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

57

(4) Komite Basis memiliki tugas: a) Membuat program kerja; b) Menyusun laporan reguler kepada Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan; c) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Basis; d) Meluaskan pengaruh Partai melalui media publikasi dalam berbagai jenis; e) Membahas dan merumuskan taktik harian dalam rangka pembesaran Partai; f) Mengajak dan mendorong warga di RT/ RW/Dusun setempat untuk mempraktekkan demokrasi Pancasila yang partisipatoris; g) Menyelenggarakan Musyawarah Basis; h) Memperkuat sistem kepartaian, yang meliputi sistem rekrutmen dan database keanggotaan, sistem pendidikan dan kaderisasi, sistem iuran dan keuangan, sistem administrasi dan pengarsipan, serta sistem propaganda Partai di wilayahnya. BAB XI RAPAT-RAPAT PARTAI Pasal 37 Rapat Partai di Tingkat Pusat (1) Rapat-Rapat Partai di tingkat Pusat, yaitu: 58


a) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Pusat; b) Rapat Pleno Komite Pimpinan Pusat; c) Rapat Konsultasi; d) Rapat Koordinasi; e) Rapat-Rapat Kelengkapan Partai; f) Rapat-Rapat Perangkat Partai; g) Rapat Majelis Pertimbangan Partai; (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat-Rapat Partai di tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 38 Rapat Partai di Tingkat Wilayah (1) Rapat-Rapat Partai di tingkat Wilayah, yaitu: a) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Wilayah; b) Rapat Pleno Komite Pimpinan Wilayah; c) Rapat Konsultasi; d) Rapat-Rapat Kelengkapan Partai; e) Rapat-Rapat Perangkat Partai; f) Rapat Majelis Pertimbangan Partai; (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat-Rapat Partai di tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

59

Pasal 39 Rapat Partai di Tingkat Kabupaten atau Kota (1) Rapat-Rapat Partai di tingkat Kabupaten atau Kota, yaitu; a) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kabupaten atau Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kota; b) Rapat Pleno Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota; c) Rapat Konsultasi; d) Rapat-Rapat Kelengkapan Partai; e) Rapat-Rapat Perangkat Partai; f) Rapat Majelis Pertimbangan Partai; (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat-Rapat Partai di tingkat Kabupaten atau tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 40 Rapat Partai di Tingkat Kecamatan (1) Rapat-Rapat Partai di tingkat Kecamatan, yaitu; a) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kecamatan; b) Rapat Pleno Komite Pimpinan Kecamatan; c) Rapat-Rapat Kelengkapan Partai; d) Rapat-Rapat Perangkat Partai; 60


(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat-Rapat Partai di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 41 Rapat Partai di Tingkat Desa atau Kelurahan (1) Rapat Partai di tingkat Desa atau Kelurahan, yaitu; a) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Desa atau Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kelurahan; b) Rapat Pleno Komite Pimpinan Desa atau Komite Pimpinan Kelurahan; (2) Ketentuan lebih lanjut tentang RapatRapat Partai di tingkat Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 42 Rapat Partai di Tingkat Basis (1) Rapat-Rapat Partai di tingkat Basis, yaitu: a) Rapat Komite Basis; b) Rapat Umum Anggota; (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat-Rapat Partai di tingkat Basis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

61

BAB XII KONFERENSI-KONFERENSI PARTAI Pasal 43 Konferensi Partai (1) Partai dapat menyelenggarakan Konferensi untuk membahas,mendalami, dan membangun kohesifitas pandangan dan gerak Partai atas suatu pokok persoalan tertentu; (2) Konferensi diselenggarakan oleh Komite Pimpinan Partai sesuai tingkatannya; (3) Hasil konferensi bersifat usulan atau rekomendasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan Partai; (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepesertaan Konferensidiatur oleh Komite Pimpinan Partai penyelenggara Konferensi. BAB XIII PRINSIP KERJA ORGANISASI Pasal 44 Prinsip Kerja Organisasi Organisasi Partai bekerja dengan prinsip Kepemimpinan Demokratik, yaitu demokratis dalam proses pengambilan keputusan dan terpimpin dalam pelaksanaannya, dengan penjabaran sebagai berikut: 62


(1) Badan dan Struktur yang lebih rendah serta tiap-tiap Anggota mematuhi, tunduk dan mengikuti kepemimpinan badan dan struktur yang lebih tinggi; (2) Badan dan Struktur yang lebih tinggi memperhatikan dan mempelajari setiap laporan, data, informasi, usulan dan kritik dari Badan dan Struktur yang lebih rendah dan atau dari Anggota sebagai panduan pengambilan keputusan; (3) Keputusan dibuat berdasarkan diskusi yang teliti, mendalam, dan penuh perhitungan; (4) Setiap tingkat Struktur PRD dibimbing oleh mekanisme evaluasi yang harus dilaksanakan secara rutin dan berkala sebagai syarat membangun dan memperkuat kolektivisme; (5) Perdebatan Anggota dilangsungkan secara demokratis sebelum pengambilan keputusan, dan setelah pengambilan keputusan seluruh Anggota wajib menjalankan keputusan tersebut secara bulat. BAB XIV TATA URUTAN ATURAN PARTAI Pasal 45 Tata Urutan Aturan Partai Tata urutan aturan Partai tersusun sebagai berikut: (1) Ketetapan Kongres Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

63

(2) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (3) Ketetapan Rapat Pimpinan Nasional (4) Peraturan Partai (5) Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat (6) Ketetapan Musyawarah Wilayah (7) Surat Keputusan Komite Pimpinan Wilayah (8) Ketetapan Musyawarah Kabupaten/ Musyawarah Kota (9) Surat Keputusan Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota (10) Ketetapan Musyawarah Kecamatan (11) Surat Keputusan Komite Pimpinan Kecamatan (12) Ketetapan Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan (13) Surat Keputusan Komite Pimpinan Desa/ Komite Pimpinan Kelurahan (14) Ketetapan Musyawarah Basis (15) Surat Keputusan Komite Basis BAB XV PERSELISIHAN INTERNAL Pasal 46 Penyelesaian Perselisihan Internal (1) Penyelesaian perselisihan terkait kepengurusan di tingkat Komite Pimpinan Pusat diputuskan oleh Badan Kehormatan Partai; 64


(2) Penyelesaian perselisihan terkait kepengurusan di tingkat Komite Pimpinan Wilayah diputuskan oleh Komite Pimpinan Pusat; (3) Penyelesaian perselisihan terkait kepengurusan di tingkat Komite Pimpinan Kabupaten/ Komite Pimpinan Kota diputuskan diputuskan oleh Komite Pimpinan Pusat berdasarkan saran dan masukan dari Komite Pimpinan Wilayah; (4) Penyelesaian perselisihan terkait kepengurusan di tingkat Komite Pimpinan Kecamatan, Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan, dan Komite Basis diputuskan oleh struktur Komite Pimpinan Partai satu tingkat di atasnya. Pasal 47 Badan Kehormatan (1) Badan Kehormatan berdasarkan ketetapan Nasional;

Partai Rapat

dibentuk Pimpinan

(2) Komposisi Badan Kehormatan Partai terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan tiga orang Anggota; (3) Badan Kehormatan Partai bekerja paling lambat enam puluh hari dalam menyelesaikan setiap kasus perselisihan; (4) Keputusan Badan Kehormatan Partai bersifat final dan mengikat.


65

BAB XVI KEUANGAN PARTAI Pasal 48 Keuangan Partai Keuangan Partai adalah semua hak dan kewajiban Partai yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggungjawab Partai. Pasal 49 Sumber Keuangan Sumber keuangan Partai berasal dari: (1) Iuran Anggota; (2) Sumbangan yang sah dan tidak mengikat; (3) Hibah; (4) Sumbangan wajib Anggota Partai yang terpilih sebagai pejabat publik; (5) Usaha-usahalain yang sah sesuai UndangUndang. Pasal 50 Pengelolaan Keuangan Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan Partai dipertanggungjawabkan oleh Komite Pimpinan Partai kepada Kongres dan Musyawarah Partai sesuai tingkatannya.

66


BAB XVII LAMBANG, BENDERA, DAN LAGU Pasal 51 Lambang Partai Lambang Partai berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan lebar terhadap panjang adalah 3:2 berwarna dasar putih dengan garis bingkai berwarna merah,yang di dalam bingkai tersebut,pada bagian atas,terdapat bujur sangkar berwarna merah dan di dalam bujur sangkartersebut tertera gambar bintang kuning yang dilingkari setengah lingkaran roda gerigi berjumlah sembilan berwarna hitamdi sisikiri,dan di bawah bujur sangkar tersebut tertera tulisan “PRD” berwarna merah dan “PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK” berwarna hitam di bagian paling bawah. Pasal 52 Bendera Partai Bendera Partai berwarna dasar putih berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan lebar terhadap panjang adalah 2:3 yang ditengahtengahnya tercantumLambang Partai. Pasal 53 Makna Lambang dan Bendera Partai (1) Warna dasar putih bermakna perjuangan yang tulus dan suci. Anggaran Dasar Partai Rakyat Demokratik

67

(2) Warna merah bermakna menyala-nyalanya semangat perjuangan dan keberanian Rakyat Indonesia. (3) Bintang berwarna kuning bermakna tujuan mulia dari perjuangan Rakyat Indonesia. (4) Roda gerigi berwarna hitam berjumlah sembilan bermakna rakyat yang menjadi tenaga penggerak perubahan menuju tujuan dan cita-cita perjuangan. Pasal 54 Lagu Partai (1) Lagu Partai terdiri dari Mars dan Hymne; (2) Mars Partai adalah “Mars Partai Rakyat Demokratik”; (3) Hymne Partai adalah “Darah Juang”. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 Ketentuan Peralihan Selama struktur Partai berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga belum terbentuk, maka struktur dan komposisi kepengurusan yang telah ditetapkan sebelumnya masih tetap berlaku.

68


BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Ketentuan Penutup (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Partai. (2) Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 26 Maret 2015 Kongres Ke-8 Partai Rakyat Demokratik Pimpinan Sidang: Wahida Baharuddin Upa (Ketua), Saiful Laode (Sekretaris).


69

70


Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik


71

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Pengertian Anggota Biasa, Kader, dan Anggota Kehormatan (1) Anggota Biasa adalah tiap-tiap orang yang telah berikrar sebagai Anggota Partai melalui mekanisme yang ditentukan Partai, bersedia menjalankan program serta kebijakankebijakan Partai, dan memegang kartu tanda anggota. (2) Kader adalahanggota yang telah teruji militansi, dedikasi dan loyalitasnya terhadap Partai dan perjuangan Rakyat serta telah melalui jenjang pendidikan kader. (3) Anggota Kehormatan adalah individu yang berjasa terhadap Partai dan perjuangan Rakyat yang ditetapkan sebagai Anggota Kehormatan oleh Rapat Pimpinan Nasional atau Kongres berdasarkan usulan Komite Pimpinan Pusat atau Komite Pimpinan Wilayah. Pasal 2 Hak dan Kewajiban Anggota (1) Setiap Anggota memiliki hak: a) Memilih dan dipilih untuk kepengurusan Partai; b) Dipilih untuk bertugas dalam jabatan72


jabatan politik; c) Mendapatkan pendidikan Partai secara terorganisir dan sistematis; d) Mendapatkan informasi tentang perkembangan Partai; e) Melakukan pembelaan diri jika dikenakan sanksi; f) Memberikan penilaian, usulan, saran, dan kritik untuk kemajuan Partai. (2) Setiap Anggota memiliki kewajiban: a) Menjaga nama baik dan menjunjung tinggi kehormatan Partai; b) Menjalankan garis-garis kebijakan Partai yang telah ditetapkan; c) Mematuhi aturan dan keputusan Partai; d) Menjalankan tugas yang diberikan oleh Partai; e) Membayar iuran anggota. Pasal 3 Hak dan Kewajiban Kader (1) Hak Kader: a) Setiap kader memiliki hak yang sama sebagaimana Hak Anggota yang diatur pada Pasal 2 Ayat (1) tercantum di atas; b) Mendapatkan prioritas dalam pengisian kepengurusan Partai dan jabatan-jabatan politik; c) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas sebagaimana disebutkan pada poin (a) di Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik

73

atas diatur dalam Peraturan Partai atau Surat Keputusan Komite Pimpinan Partai. (2) Kewajiban Kader: a) Setiap kader memiliki kewajiban yang sama sebagaimana Kewajiban Anggota yang diatur pada Pasal 2 Ayat (2) tercantum di atas; b) Menjadi tulang punggung dan tenaga inti penggerak Partai; Pasal 4 Hak dan Kewajiban Anggota Kehormatan (1) Hak Anggota Kehormatan: a) Memberikan saran, usulan, dan kritikan yang dianggap penting dalam rangka memajukan Partai; b) Mendapatkan informasi tentang perkembangan Partai; c) Diajukan oleh Partai untuk menduduki jabatan publik. (1) Kewajiban Anggota Kehormatan adalah menjaga nama baik dan menjunjung tinggi kehormatan Partai. Pasal 5 Ikrar Anggota Setiap orang yang telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai Anggota wajib mengucapkan ikrar sebagai berikut: 74


“Demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia dan tanpa penindasan bangsa atas bangsa, dengan bersungguh-sungguh aku bertekad akan selalu membaktikan diri dalam perjuangan Rakyat serta setia pada cita-cita Partai. Semoga Yang Maha Kuasa merestui perjuangan ini.” Pasal 6 Hilangnya Keanggotaan Keanggotaan dinyatakan hilang apabila: (1) Meninggal dunia; (2) Mengundurkan diri secara tertulis; (3) Menjadi anggota partai politik lain; (4) Diberhentikan. BAB II PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 7 Penghargaan (1) Partai dapat memberikan penghargaan atas prestasi kerja kepartaian yang dilakukan oleh anggota. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik

75

ayat (1) di atas diatur dalam Peraturan Partai atau Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat. Pasal 8 Sanksi (1) Partai menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melakukan tindakan indisipliner. (2) Jenis dan tingkatan sanksi yang dijatuhkan berupa: a) Teguran lisan; b) Teguran tertulis; c) Pembebanan kerja kepartaian dan/atau materi; d) Skorsing; e) Pemberhentian. Pasal 9 Prinsip Penjatuhan Sanksi (1) Jenis dan tingkatan sanksi yang dijatuhkan harus sesuai dengan bobot kesalahan; (2) Penjatuhan sanksi bermakna kecuali sanksi pemberhentian;

re-edukasi,

(3) Penjatuhan sanksi diputuskan atas dasar diskusi yang teliti, cermat, mendalam, dan penuh perhitungan; (4) Sebelum sanksi dijatuhkan, anggota yang akan dikenai sanksi diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri; 76


(5) Anggota yang dijatuhkan sanksi mendapatkan rehabilitasi apabila kemudian terbukti tidak bersalah. Pasal 10 Mekanisme Penjatuhan Sanksi (1) Sanksi diberikan oleh Komite Pimpinan Partai di setiap tingkatan; (2) Sanksi berupa teguran maksimal tiga (3) kali;

lisan

diberikan

(3) Sanksi teguran lisan dan teguran tertulis dapat diberikan di setiap Komite Pimpinan Partai dengan kewajiban untuk melaporkannya kepada struktur yang lebih tinggi; (4) Pemberian sanksi skorsing dan pemecatan kepada anggota Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kabupaten atau Komite Pimpinan Kota dilakukan oleh Komite Pimpinan Wilayah dan harus mendapat persetujuan dari Komite Pimpinan Pusat; (5) Pemberian sanksi skorsing dan pemecatan kepada anggota Pimpinan Harian Komite Pimpinan Wilayah dilakukan oleh Komite Pimpinan Pusat; (6) Pemberian sanksi skorsing dan pemecatan kepada anggota Pimpinan Harian Komite Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pimpinan Nasional; (7) Peninjauan sanksi dilakukan oleh struktur Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik

77

yang lebih tinggi dari struktur yang memberi sanksi. BAB III FUNGSI KERJA STRUKTUR Pasal 11 Fungsi Kerja Struktur Tingkat Pusat (1) Ketua Umum bertugas:

Komite

Pimpinan

Pusat

a) Memimpin perjuangan Partai di lapangan politik; b) Memimpin kerja-kerja Partai dalam berhubungan dan membangun kerjasama dengan pihak lain; (2) Wakil Ketua Umum bertugas membantu Ketua Umum dalam kerja-kerja politik sesuai bidangnya. (3) Sekretaris Jenderal bertugas: a) Memimpin dan memaksimalkan kerjakerja di bidang ideologi dan organisasi yang ditangani oleh Wakil Sekretaris Jenderal; b) Menyelaraskan aspek-aspek kerja ideologi, politik, dan organisasi; c) Berkoordinasi dengan Bendahara Umum untuk memaksimalkan sistem tata keuangan Partai. (4) Wakil Sekretaris Jenderal bertugas membantu 78


Sekretaris Jenderal dalam kerja-kerja sesuai bidangnya. (5) Bendahara Umum a) Memimpin kerja-kerja pencarian dan penggalangan dana Partai; b) Mengelola serta mengatur penggunaan dana partai. (6) Wakil Bendahara Umum bertugas membantu Bendahara Umum dalam kerja-kerja kebendaharaan. Pasal 12 Fungsi Kerja Struktur Tingkat Wilayah (1) Ketua Komite Pimpinan Wilayah (KPW) bertugas: a) Memimpin perjuangan Partaidi lapangan politik tingkat Provinsi; b) Memimpin kerja-kerja Partai dalam berhubungan dan membangun kerjasama dengan pihak lain di tingkat provinsi; (2) Wakil Ketua KPW bertugas membantu Ketua KPW dalam kerja-kerja politik sesuai bidangnya. (3) Sekretaris KPW bertugas: a) Memimpin dan memaksimalkan kerjakerja di bidang ideologi dan organisasi yang ditangani oleh Wakil Sekretaris KPW di tingkat provinsi; b) Menyelaraskan aspek-aspek kerja Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik

79

ideologi, politik, dan organisasi di wilayah kerjanya; c) Berkoordinasi dengan Bendahara KPW untuk memaksimalkan sistem tata keuangan Partai. (4) Wakil Sekretaris KPW bertugas membantu Sekretaris KPW dalam kerja-kerja sesuai bidangnya. (5) Bendahara KPW bertugas: a) Memimpin kerja-kerja pencarian dan penggalangan dana Partai di wilayah kerjanya; b) Mengelola serta mengatur penggunaan dana partai di tingkat KPW. (6) Wakil Bendahara KPW bertugas membantu Bendahara KPW dalam kerja-kerja kebendaharaan. Pasal 13 Fungsi Kerja Struktur Tingkat Kabupaten dan Kota (1) Ketua Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota (KPK) bertugas: a) Memimpin perjuangan Partaidi lapangan politik tingkat Kabupaten/Kota; b) Memimpin kerja-kerja Partai dalam berhubungan dan membangun kerjasama dengan pihak lain di tingkat kabupaten/ kota; 80


(2) Wakil Ketua KPK bertugas membantu Ketua KPK dalam kerja-kerja politik sesuai bidangnya. (3) Sekretaris KPK bertugas: a) Memimpin dan memaksimalkan kerjakerja di bidang ideologi dan organisasi yang ditangani oleh Wakil Sekretaris KPK di tingkat kabupaten/kota; b) Menyelaraskan aspek-aspek kerja ideologi, politik, dan organisasi di wilayah kerjanya; c) Berkoordinasi dengan Bendahara KPK untuk memaksimalkan sistem tata keuangan Partai. (4) Wakil Sekretaris KPKbertugas membantu Sekretaris KPK dalam kerja-kerja sesuai bidangnya. (5) Bendahara KPK bertugas: a) Memimpin kerja-kerja pencarian dan penggalangan dana Partai di wilayah kerjanya; b) Mengelola serta mengatur penggunaan dana partai di tingkat KPK. (6) Wakil Bendahara KPK bertugas membantu Bendahara KPK dalam kerja-kerja kebendaharaan.


81

Pasal 14 Fungsi Kerja Struktur Tingkat Kecamatan (1) Ketua Komite Pimpinan Kecamatan (KPKc) bertugas: a) Memimpin perjuangan Partaidi lapangan politik tingkat Kecamatan; b) Memimpin kerja-kerja Partai dalam berhubungan dan membangun kerjasama dengan pihak lain di tingkat kecamatan; (2) Sekretaris KPKcbertugas: a) Memimpin dan memaksimalkan kerjakerja di bidang ideologi dan organisasi; b) Menyelaraskan aspek-aspek kerja ideologi, politik, dan organisasi di wilayah kerjanya; c) Berkoordinasi dengan Bendahara KPKc untuk memaksimalkan sistem tata keuangan Partai. (3) Bendahara KPKc bertugas: a) Memimpin kerja-kerja pencarian dan penggalangan dana Partai di wilayah kerjanya; b) Mengelola serta mengatur penggunaan dana partai di tingkat KPKc. Pasal 15 Fungsi Kerja Struktur Tingkat Desa dan Kelurahan (1) Ketua 82

Komite

Pimpinan


Desa/Komite

Pimpinan Kelurahan (KPD/KPL) bertugas: a) Memimpin perjuangan Partaidi lapangan politik tingkat desa/kelurahan; b) Memimpin kerja-kerja Partai dalam berhubungan dan membangun kerjasama dengan pihak lain di tingkat desa/ kelurahan; (2) Sekretaris KPD/KPL bertugas: a) Memimpin dan memaksimalkan kerjakerja di bidang ideologi dan organisasi di tingkat desa/kelurahan; b) Menyelaraskan aspek-aspek kerja ideologi, politik, dan organisasi di wilayah kerjanya; c) Berkoordinasi dengan Bendahara KPD/ KPL untuk memaksimalkan sistem tata keuangan Partai. (1) Bendahara KPD/KPL bertugas: a) Memimpin kerja-kerja pencarian dan penggalangan dana Partai di wilayah kerjanya; b) Mengelola serta mengatur penggunaan dana partai di tingkat KPD/KPL. Pasal 16 Fungsi Kerja Struktur Tingkat Basis (1) Ketua Komite Basis bertugas: a) Memimpin perjuangan Partai di lapangan politik tingkat RT/RW/Dusun; Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik

83

b) Memimpin kerja-kerja Partai dalam berhubungan dan membangun kerjasama dengan pihak lain di tingkat RT/RW/ Dusun; (2) Sekretaris Basis bertugas: a) Memimpin dan memaksimalkan kerjakerja di bidang ideologi dan organisasi di tingkat RT/RW/Dusun; b) Menyelaraskan aspek-aspek kerja ideologi, politik, dan organisasi di wilayah kerjanya; c) Berkoordinasi dengan Bendahara Komite Basis untuk memaksimalkan sistem tata keuangan Partai. (3) Bendahara Komite Basis bertugas: a) Memimpin kerja-kerja pencarian dan penggalangan dana Partai di wilayah kerjanya; b) Mengelola serta mengatur penggunaan dana partai di tingkat Basis. BAB IV KELENGKAPAN DAN PERANGKAT PARTAI Pasal 17 Kelengkapan Partai (1) Kelengkapan Partai yang menjalankan fungsi kerja politik disebut Bidang dan dikoordinasikan oleh Wakil Ketua Umum 84


pada struktur Komite Pimpinan Pusat, atau oleh Wakil Ketua pada struktur Komite Pimpinan Partai di tingkat daerah. (2) Kelengkapan Partai yang menjalankan fungsi kerja ideologi dan organisasi disebut Departemen dan Komisaris yang dikoordinasikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal pada struktur Komite Pimpinan Pusat atau oleh Wakil Sekretaris pada struktur Komite Pimpinan Partai di tingkat daerah. (3) Biro dikoordinasikan oleh Sekretaris Komite Pimpinan Kecamatan. (4) Ketentuan lainnya tentang Kelengkapan Partai diatur oleh Komite Pimpinan Pusat. Pasal 18 Perangkat Partai (1) Perangkat Partai dalam bentuk lembaga dapat berupa Badan Pemenangan Pemilu (BPP), satuan tugas (satgas), lembaga bantuan hukum, lembaga riset, lembaga bantuan kemanusiaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial-budaya, atau lembaga lainnya sesuai dengan UndangUndang; (2) Perangkat Partai dalam bentuk organisasi sayap atau onderbouw adalah organisasi massa bersifat nasional yang dibentuk oleh Partai atau telah terbentuk sebelumnya dan disahkkan oleh Komite Pimpinan Pusat Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik

85

sebagai organisasi sayap atau onderbouw Partai; (3) Perangkat Partai dalam bentuk fraksi adalah Fraksi Rakyat Demokratik (FRD); (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Perangkat Partai diatur oleh Komite Pimpinan Pusat. BAB V KOMITE PERWAKILAN Pasal 19 Komite Perwakilan (1) Komite Perwakilan adalah struktur Partai yang dibentuk di suatu teritori tertentu di luar teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) Komite Perwakilan dipimpin oleh satu orang ketua dan satu orang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Komite Pimpinan Pusat; (3) Komite Perwakilan bertugas meluaskan pengaruh Partai di kalangan Warga Negara Indonesia di teritori tertentu serta menjalin hubungan dengan organisasi atau lembaga lain atas mandat dan/atau persetujuan dari Komite Pimpinan Pusat.

86


BAB VI MAJELIS PERTIMBANGAN PARTAI Pasal 20 Majelis Pertimbangan Partai (1) Majelis Pertimbangan Partai dikoordinasikan oleh satu orang ketua dan satu orang sekretaris yang ditentukan berdasarkan musyawarahmufakat; (2) Jumlah Anggota Majelis PertimbanganPartai sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang. BAB VII PEMBEKUAN KEPENGURUSAN Pasal 21 Sebab Pembekuan Pembekuan kepengurusan dapat dilakukan dalam situasi force majeure atau keadaan luar biasa, seperti: (1) Mayoritas pengurus Komite Pimpinan Wilayah dan/atau Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan AD/ART Partai; (2) Mayoritas pengurus Komite Pimpinan Wilayah dan/atau Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota berhalangan tetap.


87

Pasal 22 Kepengurusan Sementara Dalam hal terjadi pembekuan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21Anggaran Rumah Tanggadi atas maka Komite Pimpinan Pusat wajib menunjuk dan menetapkan struktur sementara atau caretaker hingga terbentuknya struktur defenitif hasil Musyawarah Partai. BAB VIII REKRUTMEN CALON PEJABAT PUBLIK Pasal 23 Prinsip Penjaringan (1) Rekrutmen untuk penjaringan calon pejabat publik oleh Partai bersifat terbuka dan demokratis; (2) Proses penjaringan calon pejabat publik harus memperhatikan aspek dedikasi, loyalitas, kapasitas, prestasi, dan peluang kemenangan. Pasal 24 Mekanisme Penjaringan (1) Proses penjaringan calon anggota legislatif untuk tingkat pusat dilakukan oleh Komite Pimpinan Pusat; (2) Proses penjaringan calon anggota legislatif dan calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah untuk tingkat provinsi dilakukan 88


oleh Komite Pimpinan Wilayah dan hasilnya direkomendasikan kepada Komite Pimpinan Pusat untuk dapat ditetapkan; (3) Proses penjaringan calon anggota legislatif dan calon kepala daerah dan/atau calon wakil kepala daerah untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Komite Pimpinan Kabupaten/ Komite Pimpinan Kota dan hasilnya dilaporkan kepada Komite Pimpinan Wilayah serta direkomendasikan kepada Komite Pimpinan Pusat untuk dapat ditetapkan; (4) Bakal calon anggota legislatif tingkat provinsi harus mendapatkan rekomendasi dari sekurang-kurangnya satu Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota. (5) Bakal calon anggota legislatif tingkat kabupaten/kota harus mendapatkan rekomendasi dari sekurang-kurangnya satu Komite Pimpinan Kecamatan. (6) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cararekrutmen pejabat publikdiatur dalam Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat. BAB IX RAPAT-RAPAT Pasal 25 Tata Cara Rapat Tata cara rapat Partai adalah sebagai berikut: Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik

89

(1) Setiap rapat Partai dipimpin oleh pimpinan rapat yang terdiri dari seorang ketua dan seorang sekretaris; (2) Setiap rapat Partai didokumentasikan secara tertulis, dibuatkan berita acaranya dan ditandatangani oleh pimpinan rapat. Pasal 26 Rapat Partai di Tingkat Pusat (1) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Pusat diikuti oleh Ketua Umum, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, WakilWakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Wakil-Wakil Bendahara Umum; (2) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan; (3) Rapat Pleno Komite Pimpinan Pusat diikuti oleh Pimpinan Harian Komite Pimpinan Pusat, Bidang, Departemen, Komisaris Nasional, serta perwakilan dari organisasi sayap/onderbouw dan lembaga Partai; (4) Rapat Pleno Komite Pimpinan Pusat diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan; (5) Rapat Konsultasidapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Komite Pimpinan Pusat untuk mendapatkan masukan dari Majelis Pertimbangan Partai tingkat Pusat; 90


(6) Rapat Koordinasidapat diselenggarakan sewaktu-waktu antar Bidang, Departemen, Komisaris Nasional, atau Lembaga dan Sayap Organisasi Partai yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Harian; (7) Rapat Bidang, Rapat Departemen, dan Komisaris Nasional diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 27 Rapat Partai di Tingkat Wilayah (1) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Wilayah diikuti oleh Ketua KPW, WakilWakil Ketua KPW, Sekretaris KPW, WakilWakil Sekretaris KPW, Bendahara KPW, dan Wakil-Wakil Bendahara KPW; (2) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan; (3) Rapat Pleno Komite Pimpinan Wilayah diikuti oleh Pimpinan Harian Komite Pimpinan Wilayah, Bidang, Departemen, Komisaris Regional,serta perwakilan dari organisasi sayap/onderbouw dan lembaga Partai di tingkat wilayah; (4) Rapat Pleno Komite Pimpinan Wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan; (5) Rapat

Konsultasi

dapat

diselenggarakan


91

sewaktu-waktu oleh Komite Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan masukan dari Majelis Pertimbangan Partai tingkat Wilayah; (6) Rapat Koordinasi dapat diselenggarakan sewaktu-waktu antar Bidang, Departemen, Komisaris Regional, atau Lembaga dan Sayap Organisasi/Onderbouw Partai yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Harian Partai tingkat Wilayah; (7) Rapat Bidang,Rapat Departemen, dan Komisaris Regional diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 28 Rapat Partai di Tingkat Kabupaten/Kota (1) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota diikuti oleh Ketua KPK, Wakil-Wakil Ketua KPK, Sekretaris KPK, Wakil-Wakil Sekretaris KPK, Bendahara KPK, dan Wakil-Wakil Bendahara KPK; (2) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan; (3) Rapat Pleno Komite Pimpinan Kabupaten/ Komite Pimpinan Kota diikuti oleh Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota, Bidang, Departemen, serta 92


perwakilan dari organisasi sayap/onderbouw dan lembaga Partai di tingkat Kabupaten/ Kota; (4) Rapat Pleno Komite Pimpinan Kabupaten/ Komite Pimpinan Kota diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan; (5) Rapat Konsultasi dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota untuk mendapatkan masukan dari Majelis Pertimbangan Partai tingkat Kabupaten/Kota; (6) Rapat Koordinasi dapat diselenggarakan sewaktu-waktu antar Bidang, Departemen, atau Lembaga dan Sayap Organisasi/Onderbouw Partai yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Harian Partai tingkat Kabupaten/Kota; (7) Rapat Bidang, Rapat Departemen, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 29 Rapat Partai di Tingkat Kecamatan (1) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kecamatan diselenggarakan sekurangkurangnya satu kali dalam satu bulan; (2) Rapat Pleno Komite Pimpinan Kecamatan diikuti oleh Pimpinan Harian Komite Pimpinan Kecamatan dan jajaran Komite Pimpinan Kecamatan lainnya; Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik

93

(3) Rapat Pleno Komite Pimpinan Kecamatan diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan; (4) Rapat Koordinasi dapat diselenggarakan sewaktu-waktu antar Biro atau Lembaga dan Sayap Organisasi/Onderbouw Partai yang dikoordinasikan oleh Pimpinan Harian Partai tingkat Kecamatan; (5) Rapat Biro diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Pasal 30 Rapat Partai di Tingkat Desa/Kelurahan (1) Rapat Pimpinan Harian Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan; (2) Rapat Pleno Komite Pimpinan Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan diikuti oleh Pimpinan Harian Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan dan jajaran Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan lainnya; (3) Rapat Pleno Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan.

94


Pasal 31 Rapat Partai di Tingkat Basis (1) Rapat Komite Basis diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan; (2) Rapat Umum Anggota adalah Musyawarah Basis dan diselenggarakan sesuai kebutuhan. Pasal 32 Rapat Majelis Pertimbangan Partai (1) Rapat Majelis Pertimbangan Partai diselenggarakan di tiap-tiap tingkatan; (2) Rapat Majelis Pertimbangan diselenggarakan sesuai kebutuhan.

Partai

BAB X KEUANGAN PARTAI Pasal 33 Iuran Anggota (1) Setiap anggota PRD wajib membayar iuran anggota; (2) Iuran anggota dihimpun secara periodik; (3) Besar iuran anggota ditentukan oleh Komite Pimpinan Pusat; (4) Besar iuran anggota Partai yang terpilih sebagai pejabat publiksebesar dua puluh lima persen dari penghasilan yang diterima; Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik

95

(5) Persentase alokasi pengelolaan iuran anggota adalah sebagai berikut: a) Lima puluh persen dikelola oleh Komite Basis; b) Sepuluh persen dikelola oleh Komite Pimpinan Desa/Komite Pimpinan Kelurahan; c) Sepuluh persen dikelola oleh Komite Pimpinan Kecamatan; d) Sepuluh persen dikelola oleh Komite Pimpinan Kabupaten/Komite Pimpinan Kota; e) Sepuluh persen dikelola oleh Komite Pimpinan Wilayah; f) Sepuluh persen dikelola oleh Komite Pimpinan Pusat. BAB XI PENGGUNAAN LAMBANG, BENDERA, DAN LAGU PARTAI Pasal 34 Tata Cara Penggunaan Tata cara penggunaan lambang, bendera, dan lagu Partai diatur dalam Peraturan Partai dan Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat.

96


BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 Ketentuan Penutup (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditentukan melalui Peraturan Partai dan/atau Surat Keputusan Komite Pimpinan Pusat; (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan hanya dapat diubah melalui Kongres. (4) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka yang digunakan adalah penafsiran Komite Pimpinan Pusat. Ditetapkan di Jakarta Tanggal 26 Maret 2015 Kongres Ke-8 Partai Rakyat Demokratik Pimpinan Sidang: Wahida Baharuddin Upa (Ketua), Saiful Laode (Sekretaris)


97

98


Lampiran Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Rakyat Demokratik

Lampiran AD - ART Partai Rakyat Demokratik

99

Lambang Partai Rakyat Demokratik

100


Bendera Partai Rakyat Demokratik


101

Mars Partai Rakyat Demokratik

102


Himne Partai Rakyat Demokratik Darah Juang Cipt. John Tobing Di sini neg’ri kami, Tempat padi terhampar, Samud’ranya kaya raya, Neg’ri kami subur Tuhan. Di neg’ri permai ini, Berjuta rakyat bersimbah luka, Anak kurus tak sekolah, Pemuda desa tak kerja, Reff: Mereka dirampas haknya, Tergusur dan lapar, Bunda relakan darah juang kami, ‘tuk membebaskan rakyat, Mereka dirampas haknya, Tergusur dan lapar, Bunda relakan darah juang kami, Padamu kami berbakti, Padamu kami mengabdi.


103

Bagan Organisasi Partai Rakyat Demokratik

KONGRES

RAPIMNAS

B K

K P P

MPP

K P W

MPP

K P K

MPP

KPKc

KPD / KPL

KOMBAS

Keterangan 1. 2.

104

= Garis Instruktif = Garis Konsultatif


Pengurus Harian KPP-PRD Periode 2015-2020

Agus Priyono, Ketua Umum

Dominggus Oktavianus, Sekretaris Jenderal

Yudi Budi Wibowo, Bendahara Umum

Harris B.A. Sitorus, Wakil Ketua Umum

Alif Kamal, Wakil Ketua Umum

Wahida Baharuddin Upa, Wakil Ketua Umum

AJ Susmana, Wakil Ketua Umum

Lukman Hakim, Wakil Ketua Umum

Binbin Firman Tresnadi, Wakil Sekretaris Jenderal

Ahmad Rifai, Wakil Sekretaris Jenderal

Rudi Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal

Mawardi, Wakil Sekretaris Jenderal

Dewa Putu Adiwibawa, Wakil Sekretaris Jenderal

Kelik Ismunanto, Wakil Bendahara Umum

Diena Mondong, Wakil Bendahara Umum


105

106


Buku Saku AD ART Partai Rakyat Demokratik

Recommend Documents