362.11 Ind p
BUKU SERI - 1
PEDOMAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
DIREKTORAT DIREKTORAT JENDERAL JENDERALBINA BINAKESEHATAN KESEHATANMASYARAKAT MASYARAKAT DEPARTEMENKESEHATAN KESEHATANRI DEPARTEMEN
2006 2006
i
362.11
Katalog Dalam Terbitan. Departemen Kesehatan RI
Ind
Indonesia. Departemen Kesehatan RI. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Pedoman perencanaan tingkat puskesmas.--- Jakarta : Departemen Kesehatan, 2006.
p
I. Judul
1. COMMUNITY HEALTH SERVICES-PLANNING
ii
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Pedoman Manajemen Puskesmas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas. Pedoman Manajemen Puskesmas ini terdiri dari 3 seri buku yaitu : 1. Buku Seri 1 : Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas 2. Buku Seri 2 : Pedoman Lokakarya Mini Puskesmas 3. Buku Seri 3 : Pedoman Penilaian Kinerja Puskesmas Buku pedoman tersebut merupakan penyempurnaan dari buku pedoman yang telah ada sebelumnya. Proses penyempurnaan yang dilaksanakan meliputi penyesuaian dengan kebijakan yang baru, masukan narasumber serta uji coba pedoman yang melibatkan lintas program di Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/Kota dan Puskesmas. Puskesmas adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang merupakan ujung tombak penyelenggara pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Puskesmas perlu dikelola melalui pencapaian manajemen Puskesmas secara optimal. Akan tetapi sesuai dengan semangat desentralisasi masing-masing daerah dapat menerapkan model metode manajemen yang dianggap paling sesuai. Namun prinsipnya manajemen tersebut merupakan suatu siklus yang tidak terputus. artinya evaluasi hasil kinerja/kegiatan yang dilaksanakan harus dapat digunakan untuk menyusun perencanaan yang akan datang, dan selanjutnya perencanaan yang dibuat dapat dipantau dan dinilai hasilnya. Buku Pedoman manajemen Puskesmas ini, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Puskesmas dalam penyelenggaraan pelayanan dan kegiatannya. Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, untuk itu saran dan masukan untuk penyempurnaan buku ini sangat diharapkan.
Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
Dr. Sri Astuti Soeparmanto, MSc.PH
iii
iv
DAFTAR ISI HAL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
1
B. TUJUAN DAN MANFAAT
4 5
C. PENGERTIAN
5 6
D. RUANG LINGKUP
6 5
BAB II
MEKANISME PERENCANAAN TINGKAT PUSKEMAS
BAB III
TAHAP PENYUSUNAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
BAB IV
8 7
A. Tahap Persiapan
11
B. Analisa Situasi
12
C. Tahap Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
14
D. Tahap Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
33
Dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dalam Proses
36 37
Perencanaan Tingkat Puskesmas BAB V
41 40
PENUTUP
v
DAFTAR LAMPIRAN Format 1
Data Wilayah dan Fasilitas Pelayanan
Format 2a
Data Ketenagaan
Format 2b
Data Keadaan Obat dan Bahan Habis Pakai
Format 2c
Data Keadaan Peralatan Kesehatan
Format 2d
Data Pembiayaan Puskesmas
Format 2e
Data Keadaan Sarana Prasarana Kesehatan
Format 3
Data Peran Perna Serta Masyarakat
Format 4
Data Penduduk dan Sasaran program
Format 5
Data Sekolah
Format 6
Data Kesehatan Lingkungan
Format 7
Data Jumlah Kematian
Format 8
Data Jumlah Kunjungan
Format 9
Sepuluh Penyakit Terbanyak
Format 10
Data Kejadian Luar Biasa (KLB)
Format 11
Cakupan Program Pelayanan Kesehatan
Format 12
Hasil survey
Lampiran 13
Contoh Fish bone (Diagram tulang ikan)
Lampiran 14
Contoh Pohon Masalah
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab terhadap pembangunan kesehatan
di
wilayah
menyelenggarakan
kerjanya.
upaya
kesehatan
Puskesmas untuk
berperan
meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan
berwawasan
kesehatan,
pusat
pemberdayaan
keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan. Upaya Kesehatan Wajib
merupakan upaya kesehatan yang
dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas di Indonesia. Upaya ini memberikan daya ungkit paling besar terhadap keberhasilan pembangunan
kesehatan
melalui
peningkatan
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), serta merupakan kesepakatan global maupun nasional. Yang termasuk dalam Upaya Kesehatan Wajib adalah Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu Anak dan
1
Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta Pengobatan. Sedangkan Upaya Kesehatan Pengembangan adalah upaya kesehatan yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat setempat serta disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya Kesehatan Pengembangan ditetapkan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat melalui perwakilan masyarakat dalam bentuk Badan Penyantun Puskesmas/Konsil Kesehatan Kecamatan (bagi yang sudah terbentuk). Apabila
Puskesmas belum mampu
menyelenggarakannya, tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota wajib menyelenggarakannya. Upaya Kesehatan Pengembangan, antara lain : Upaya Kesehatan
Sekolah,
Upaya
Kesehatan
Olah
Raga,
Upaya
Kesehatan Kerja, Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut, Upaya Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Mata, Kesehatan Usia Lanjut, Pembinaan
Pengobatan
Tradisional,
Perawatan
Kesehatan
Masyarakat, dan sebagainya. Upaya laboratorium (medis dan kesehatan masyarakat) dan upaya pencatatan-pelaporan tidak termasuk pilihan karena merupakan pelayanan penunjang dari setiap Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas. Adapun perawatan kesehatan masyarakat merupakan bagian integral dari berbagai upaya pelayanan yang ada, sehingga diharapkan pelayanan Puskesmas bersifat menyeluruh.
2
Upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas dapat pula bersifat upaya inovasi, yakni upaya lain di luar upaya Puskesmas tersebut di atas yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan
pengembangan
penyelenggaraan
harus
Puskesmas
pertanggungjawaban
secara
wilayah,
menerapkan terpadu
pemberdayaan
azas
yaitu
azas
masyarakat,
keterpaduan dan rujukan. Agar upaya
kesehatan terselenggara secara optimal, maka
Puskesmas
harus
Manajemen
Puskesmas
dilaksanakan
melaksanakan
secara
adalah
sistematik
manajemen rangkaian untuk
dengan
baik.
kegiatan
yang
menghasilkan
luaran
Puskesmas secara efektif dan efisien. Manajemen Puskesmas tersebut terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Seluruh kegiatan di atas
merupakan
satu
kesatuan
yang
saling
terkait
dan
berkesinambungan. Perencanaan tingkat Puskesmas disusun untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, baik upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan maupun upaya kesehatan penunjang. Perencanaan ini disusun untuk kebutuhan satu tahun agar Puskesmas mampu melaksanakannya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan buku
3
ini dapat
digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan perencanaan di Puskesmas. B. TUJUAN DAN MANFAAT 1. TUJUAN a.
Tujuan Umum Untuk
meningkatkan
Puskesmas dalam tahunan
kemampuan
manajemen
di
menyusun perencanaan kegiatan
berdasarkan
fungsi
dan
azas
Kegiatan
(RUK)
penyelenggaraannya. b.
Tujuan Khusus 1) Tersusunnya
Rencana
Usulan
Puskesmas untuk tahun berikutnya dalam upaya mengatasi
masalah
atau
sebagian
masalah
kesehatan masyarakat. 2) Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) setelah diterimanya alokasi sumber daya untuk kegiatan tahun berjalan dari berbagai sumber. 2. MANFAAT a. Perencanaan
dapat
menyelenggarakan
memberikan upaya
petunjuk
untuk
kesehatan secara efektif
dan efisien demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. b. Perencanaan
memudahkan
pengawasan
dan
pertanggungjawaban. c. Perencanaan
dapat
mempertimbangkan
dukungan dan potensi yang ada.
4
hambatan,
C. PENGERTIAN Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang urut yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna. Perencanaan Tingkat Puskesmas diartikan sebagai proses penyusunan rencana kegiatan Puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. D. RUANG LINGKUP Perencanaan Tingkat Puskesmas mencakup semua kegiatan yang termasuk dalam Upaya Kesehatan Wajib, Upaya Kesehatan Pengembangan dan upaya kesehatan penunjang. Perencanaan ini disusun oleh Puskesmas sebagai Rencana Tahunan Puskesmas yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat serta sumber dana lainnya. Perencanaan Tingkat Puskesmas disusun melalui 4 tahap yaitu: 1.
Tahap persiapan
2.
Tahap Analisa Situasi
3.
Tahap penyusunan Rencana Usulan Kegiatan
4.
Tahap penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan
5
6
BAB II MEKANISME PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS Langkah
pertama
dalam
mekanisme
Perencanaan
Tingkat
Puskesmas adalah dengan menyusun Rencana Usulan Kegiatan yang meliputi Usulan Kegiatan Wajib dan Usulan Kegiatan Pengembangan. Penyusunan
Rencana
Usulan
Kegiatan
Puskesmas
harus
memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku baik secara global, nasional maupun daerah sesuai dengan hasil kajian data dan informasi yang tersedia di Puskesmas. Puskesmas perlu mempertimbangkkan masukan dari masyarakat melalui Konsil Kesehatan Kecamatan/ Badan Penyantun Puskesmas. Rencana Usulan Kegiatan harus dilengkapi pula dengan usulan pembiayaan untuk
kebutuhan
rutin,
sarana,
prasarana
dan
operasional
Puskesmas. RUK yang disusun merupakan RUK tahun mendatang (H+1). Penyusunan RUK tersebut disusun pada bulan Januari tahun berjalan (H) berdasarkan hasil kajian pencapaian kegiatan tahun sebelumnya (H-1), dan diharapkan proses penyusunan RUK telah selesai dilaksanakan di Puskesmas pada akhir bulan Januari tahun berjalan (H). Rencana Usulan Kegiatan kesehatan kabuptan/kota, kabupaten/kota, Kabupaten/Kota
melalui
yang telah disusun dibahas di dinas diajukan ke Pemerintah Daerah dinas
7
kesehatan
kabupaten/kota.
Selanjutnya RUK Puskesmas yang terangkum dalam usulan dinas kesehatan kabupaten/kota
akan diajukan ke DPRD untuk
memperoleh persetujuan pembiayaan dan dukungan politis. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD, selanjutnya diserahkan ke
Puskesmas
Berdasarkan
melalui
alokasi
dinas
biaya
kesehatan
yang
telah
kabupaten/kota.
disetujui
tersebut,
Puskesmas menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan. Sumber pembiayaan Puskesmas selain dari anggaran Daerah (DAU) adalah dari Pusat dan pinjaman/bantuan luar negeri yang dialokasikan melalui dinas kesehatan kabupaten/kota. RPK disusun dengan melakukan penyesuaian dan tetap mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Penyesuaian ini dilakukan, olehkarena RPK yang disusun adalah persetujuan atas RUK tahun yang lalu (H-1), alokasi yang diterima tidak selalu sesuai dengan yang diusulkan, adanya perubahan sasaran kegiatan, tambahan anggaran (selain DAU) dan lain-lainnya. Penyusunan RPK dilaksanakan pada bulan Januari tahun berjalan, dalam forum Lokakarya Mini yang pertama. Untuk
memudahkan
pemahaman
terhadap
mekanisme
Perencanaan Tingkat Puskesmas, dapat dilihat pada alur berikut ini:
8
9
Upaya Kesehatan Pengembangan
Upaya Kesehatan Wajib Usulan Kegiatan yang telah disetujui
Januari H+1
Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Masyarakat Konsil Kesehatan Kecamatan/ Badan Penyantun Puskesmas
Januari H
Rencana Usulan Kegiatan H+1
Dinas Kesehatan
Pemda Kabupaten/ Kota Penyandang Dana Lain
Rencana Tahunan Puskesmas
10
BAB III TAHAP PENYUSUNAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS
Penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut : A. TAHAP PERSIAPAN Tahap ini mempersiapkan staf Puskesmas yang terlibat dalam proses penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan untuk melaksanakan tahap-tahap perencanaan. Tahap ini dilakukan dengan cara : 1. Kepala Puskesmas membentuk Tim Penyusun Perencanaan Tingkat
Puskesmas
yang
anggotanya
terdiri
dari
staf
Puskesmas. 2. Kepala
Puskesmas
menjelaskan
tentang
pedoman
Perencanaan Tingkat Puskesmas kepada tim agar dapat memahami pedoman tersebut demi keberhasilan penyusunan Perencanaaan Tingkat Puskesmas. 3. Puskesmas mempelajari kebijakan dan pengarahan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, Dinas Kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan.
11
B. TAHAP ANALISIS SITUASI Tahap ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan permasalahan yang dihadapi Puskesmas melalui proses analisis terhadap data yang dikumpulkan. Tim yang telah disusun oleh Kepala Puskesmas
melakukan pengumpulan
data. Ada 2 (dua) kelompok data yang perlu dikumpulkan yaitu data umum dan data khusus. 1. Data Umum : a) Peta Wilayah Kerja serta Fasilitas Pelayanan (Format-1) Data wilayah mencakup luas wilayah, jumlah desa/ dusun/ RT/ RW, jarak desa dengan Puskesmas, waktu tempuh ke Puskesmas. Data ini dapat diperoleh di kantor Kelurahan/ Desa atau Kantor Kecamatan. b) Data Sumber Daya Data sumber daya Puskesmas (termasuk Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa, mencakup : 1) Ketenagaan (Format - 2a) 2) Obat dan bahan habis pakai (Format – 2b) 3) Peralatan (Format – 2c) 4) Sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah (Pusat dan Daerah), masyarakat, dan sumber lainnya (Format – 2d) 5) Sarana dan prasarana, antara lain gedung, rumah dinas, komputer, mesin tik, meubelair, kendaraan (Format – 2e)
12
c) Data Peran Serta Masyarakat (Format - 3) Data ini mencakup jumlah Posyandu, kader, dukun bayi dan tokoh masyarakat. d) Data Penduduk dan Sasaran Program ( Format - 4) Data penduduk dan sasaran program mencakup : jumlah penduduk
seluruhnya
berdasarkan
jenis
kelamin,
kelompok umur (sesuai sasaran program), sosio ekonomi pekerjaan, pendidikan, keluarga miskin (persentase di tiap desa/ kelurahan). Data ini dapat diperoleh di kantor Kelurahan/ Desa, Kantor Kecamatan, dan data estimasi sasaran di Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. e) Data sekolah ( Format - 5) Data sekolah
dapat diperoleh
dari dinas pendidikan
setempat, mencakup jenis sekolah yang ada, jumlah siswa, klasifikasi sekolah UKS, jumlah dokter kecil, jumlah guru UKS , dll. f) Data Kesehatan Lingkungan wilayah kerja Puskesmas (Format- 6) Data kesehatan lingkungan mencakup rumah sehat, tempat pembuatan makanan/ minuman, tempat-tempat umum , tempat pembuangan sampah, sarana air bersih, jamban keluarga dan sistem pembuangan air limbah. 2. Data Khusus (hasil penilaian kinerja Puskesmas) a) Status Kesehatan terdiri dari : �� data kematian (Format -7), �� Kunjungan Kesakitan (Format - 8),
13
�� Pola Penyakit
yaitu 10 penyakit terbesar yang
ditemukan (Format - 9). b) Kejadian Luar Biasa (Format – 10), dapat dilihat pada Laporan W1 (Simpus). c) Cakupan Program Pelayanan Kesehatan 1 (satu) tahun terakhir di tiap
desa/ kelurahan, dapat dilihat dari
Laporan Penilaian Kinerja Puskesmas (Format - 11). d) Hasil survey (bila ada), dapat Puskesmas atau
dilakukan sendiri oleh
pihak lain (Format - 12).
C. TAHAP PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : b.
Menyusun Rencana Usulan Kegiatan bertujuan untuk mempertahankan kegiatan yang
sudah dicapai pada
periode sebelumnya dan memperbaiki program yang masih bermasalah. c.
Menyusun rencana kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan di wilayah tersebut dan kemampuan Puskesmas.
Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) langkah, yaitu
Analisa Masalah dan penyusunan Rencana
Usulan Kegiatan. 1.
Analisa Masalah Analisa masalah dapat dilakukan melalui kesepakatan kelompok Tim Penyusun Perencanaan Tingkat Puskesmas
14
dan
Konsil
Kesehatan
Kecamatan/
Badan
Penyantun
Puskesmas melalui tahapan : a)
Identifikasi masalah, Masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Identifikasi
masalah dilaksanakan dengan
membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis program, cakupan, mutu, ketersediaan
sumber
daya. Contoh tabel identifikasi masalah No 1 2 3 4 5 Dst b)
Program
Target
Pencapaian
Masalah
Menetapkan urutan prioritas masalah Mengingat adanya keterbatasan kemampuan mengatasi masalah secara sekaligus, ketidak tersediaan teknologi atau adanya keterkaitan satu masalah dengan masalah lainnya, maka perlu dipilih masalah prioritas dengan jalan kesepakatan tim. Bila tidak dicapai kesepakatan dapat ditempuh dengan menggunakan kriteria lain. Dalam penetapan urutan prioritas masalah dapat memergunakan berbagai macam metode seperti kriteria mempergunakan matriks,
MCUA,
penggunaan
Hanlon,
metode
CARL
tersebut
masing-masing Puskesmas.
15
dsb.
Penetapan
diserahkan
kepada
Contoh Kriteria matriks. Masing-masing kriteria ditetapkan dengan nilai 1 – 5. Nilai
semakin besar jika
tingkat urgensinya sangat
mendesak, atau tingkat perkembangan keseriusan
semakin
memprihatinkan
dan tingkat apabila
tidak
diatasi. Kemudian kalikan tingkat urgensi (U) dengan tingkat perkembangan (G) dan tingkat keseriusan (S). Prioritas masalah diurutkan berdasarkan hasil perkalian yang paling besar dari ketiga hal tersebut dan disusun dalam bentuk matriks. Masalah Kriteria
Masalah
Masalah
Masalah
Masalah
1
2
3
4
Tingkat Urgensi (U) Tingkat Keseriusan (S) Tingkat Perkembangan (G)
UXSXG Penggunaan kriteria penilaian tidak harus terpaku pada contoh di atas, akan tetapi dapat disesuaikan dengan tingkat pemahaman petugas, situasi dan kondisi setempat. c)
Merumuskan masalah Hal ini mencakup apa masalahnya, siapa yang terkena masalahnya,
berapa
16
besar
masalahnya,
dimana
masalah itu terjadi dan bila mana masalah itu terjadi (what, who, when, where and how). d)
Mencari akar penyebab masalah Mencari akar masalah dapat dilakukan antara lain dengan menggunakan metode: 1)
diagram sebab akibat dari Ishikawa (disebut juga diagram
tulang
ikan
karena
digambarkan
membentuk tulang ikan), 2) pohon masalah (problem trees) Kemungkinan penyebab masalah dapat berasal dari : 1) Input (sumber daya) : jenis dan jumlah alat, obat, tenaga serta prosedur kerja manajemen alat, obat dan dana. 2) Proses (Pelaksana kegiatan) : frekwensi, kepatuhan pelayanan medis dan non medis. 3) Lingkungan. Kategori yang dapat digunakan antara lain adalah : 1) man, money, material, methode 2) apa, bagaimana, mengapa, dimana Penyebab masalah agar dikonfirmasi dengan sumber data primer (survey) dan data sekunder yaitu SP2TP (kartu pasien, buku register, LPLPO, dsb) ataupun data lainnya.
17
Contoh : 1. Mencari penyebab masalah dengan menggunakan diagram sebab akibat dari Ishikawa ( fishbone). Masalah: Cakupan persalinan tenaga kesehatan rendah. Langkah-langkah : ��Tuliskan “masalah” pada bagian kepala ikan. ��Buat garis horizontal dengan anak panah menunjuk ke arah kepala ikan. ��Tetapkan kategori utama dari penyebab. ��Buat garis dengan anak panah menunjuk ke garis horizontal. ��Lakukan “brainstorming” (curah pendapat) dan fokuskan pada masing-masing kategori. ��Setelah dianggap cukup, dengan cara yang sama lakukan untuk kategori utama yang lain. ��Untuk masing-masing kemungkinan penyebab, coba
membuat
daftar
sub
penyebab
dan
letakkan pada cabang yang lebih kecil. ��Setelah semua ide/ pendapat dicatat, lakukan klarifikasi (data) untuk menghilangkan duplikasi, ketidaksesuaian dengan masalah, dll. Yang perlu diperhatikan : �� Fishbone diagram tentang kemungkinan
hanya menggambarkan suatu penyebab, bukan
fakta/ penyebab yang sesungguhnya, untuk itu
18
diperlukan
pengumpulan
data
untuk
memastikannya. �� Efek (masalah) perlu diidentifikasi dan dipahami dengan jelas sehingga tidak terjadi kerancuan dalam mencari kemungkinan penyebabnya. �� Alat
ini
merupakan
mengidentifikasi secara
terbaik
untuk
kemungkinan penyebab
terfokus
kemungkinan
cara
sehingga
terlewatnya
dapat
dihindari
penyebab
yang
penting yang mungkin terjadi. �� Pastikan bahwa setiap anggota tim dapat terlibat secara
penuh
dalam
fishbone diagram tersebut.
19
proses
penyusunan
20
Sarana
Peralatan kebidanan kurang
Transportasi kurang
Dana
Lingkungan
Cak
Persalinan Nakes Tingkat ekonomi rendah Medan sulit
Budaya percaya dukun
Tingkat pendidikan rendah
Dana transpor petugas kurang
Tarif pelayanan bidan mahal
Obat risti kuranmg
Protap kurang Kerjasama dukun bidan kurang
Peran kader KPKIA kurang
Data bumil tidak akurat
R/R kurang tertib
Metode Penyuluhan kurang
Sarana penyuluhan kurang
Bidan tidak tinggal di desa
Banyak dukun
Peran lintas sektor kurang
Manusia
Diagram sebab akibat dari Ishikawa (Fishbone) :
2. Mencari penyebab masalah dengan menggunakan “pohon masalah (problem trees)” Langkah-langkah : ��Tuliskan masalah pada kotak di puncak pohon masalah. ��Buat garis panah vertikal menuju kotak tersebut. ��Tetapkan kategori utama dari penyebab dan tuliskan pada kotak
di bawahnya dengan arah
panah menuju ke kotak masalah. ��Lakukan “brainstorming” (curah pendapat) dan fokuskan pada masing-masing kategori. ��Setelah dianggap cukup, dengan cara yang sama lakukan untuk ketegori utama yang lain. ��Untuk masing-masing kemungkinan penyebab, coba membuat daftar sub penyebab dan letakkan pada kotak yang ada di bawahnya . ��Setelah
semua
pendapat
tercatat,
lakukan
klarifikasi data untuk menghilangkan duplikasi, tidak sesuai dengan masalah, dll.
21
22
Data bumil tdk akurat
Metode
Bidan tidak tinggal di desa
Banyak dukun
Manusia
Pohon masalah (Problem Trees)
Sarana penyuluhan kurang
Obat untuk resti kurang
Sarana
Cakupan persalinan nakes
Dana transpor Petugas kurang
Tarif persalinan bidan mahal
Dana
Budaya percaya dukun tinggi
Tingkat pendidik an rendah
Lingkungan
e)
Menetapkan cara-cara pemecahan masalah Untuk
menetapkan
masalah
cara
dapat
pemecahan
dilakukan
dengan
kesepakatan di antara anggota tim. Bila tidak terjadi kesepakatan dapat digunakan kriteria matriks. Untuk itu harus dicari
alternatif
pemecahan masalahnya. Contoh tabel Cara Pemecahan Masalah No
Prioritas Masalah
Penyebab Masalah
Alternatif Pemecahan Masalah
Pemecahan Masalah terpilih
Ket
1 2 3 4 5 6 dst
Brain storming (curah pendapat) Adalah suatu metode untuk dapat membangkitkan ide/ gagasan/ pendapat tentang suatu topik atau masalah tertentu dari setiap anggota tim dalam periode waktu yang singkat
dan bebas dari
kritik. a. Manfaat dari brain storming adalah untuk : 1) Mendapatkan ide/pendapat/gagasan sebanyak-banyaknya 2) Pengembangan kreatifitas berpikir dari anggota tim 3) Memacu keterlibatan seluruh peserta (anggota tim)
23
b. Tipe : 1)
Terstruktur, tiap anggota tim menyampaikan ide/ gagasan bergiliran.
2)
Tidak terstruktur, tiap peserta yang mempunyai ide/ gagasan dapat langsung menyampaikannya.
c. Langkah-langkah : 1) Tetapkan suatu topik/ masalah sejelas mungkin . 2) Beri waktu beberapa saat kepada anggota untuk memahami dan memikirkannya. 3) Tetapkan waktu yang akan digunakan untuk curah pendapat, misalnya 30-45 menit. 4) Anggota tim menyampaikan ide/gagasan/pendapat (secara terstruktur atau tidak terstruktur). 5) Apabila terdapat beberapa anggota yang mendominasi, gunakan curah pendapat terstruktur sehingga seluruh anggota mempunyai kesempatan yang sama. Bila yang dipilih secara terstruktur, anggota yang tidak menyampaikan pendapat pada gilirannya harus mengucapkan “Pass”, dan kesempatan diberikan pada anggota berikutnya. 6) Beri
dorongan/rangsangan
agar
anggota
berani
memberikan/mengajukan pendapat. 7) Selama
berjalan,
brainstorming
tidak
dibenarkan
menanggapi pendapat anggota yang sedang berbicara. Bila ini terjadi, pimpinan sidang harus segera menegur dengan kata-kata : “ no comment please” 8) Tuliskan setiap ide/gagasan tersebut pada flipchart/papan tulis sehingga dapat dilihat oleh seluruh anggota.
24
9) Teruskan brainstorming sampai waktu yang telah ditetapkan habis. 10) Lakukan klarifikasi, hilangkan sesuatu yang menyimpang dari topik atau duplikasi yang terjadi. 11) Buat list pendek yang sangat dekat /berhubungan dengan topik yang dibahas.
25
2. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan meliputi upaya
kesehatan
wajib,
upaya
kesehatan
pengembangan dan upaya kesehatan penunjang, yang meliputi : a) Kegiatan tahun
yang akan datang (meliputi
kegiatan rutin, sarana/prasarana, operasional dan program hasil analisis masalah). b) Kebutuhan
Sumber
Daya
berdasarkan
ketersediaan sumber daya yang ada pada tahun sekarang. c) Rekapitulasi
Rencana
Usulan
Kegiatan
dan
sumber daya yang dibutuhkan ke dalam format RUK Puskesmas. Rencana Usulan Kegiatan disusun dalam bentuk matriks dengan memperhatikan berbagai kebijakan yang berlaku, baik kesepakatan global, nasional, maupun daerah sesuai dengan masalah yang ada sebagai hasil dari kajian data dan informasi yang tersedia di Puskesmas. 2.1. Rencana Usulan Kegiatan Upaya Kesehatan Wajib a)
Menyusun
Rencana
Usulan
Kegiatan
Upaya Kesehatan Wajib ke dalam matriks
26
27
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target Dana
Alat
Tenaga
Kebutuhan sumberdaya
pembia yaan
silan
Sumber
keberha
Indikator
Kegiatan diisi dengan kegiatan dari paket program yang diusulkan dalam upaya mencapai tujuan program. Tujuan diisi dengan tujuan dari setiap kegiatan program Sasaran adalah jumlah populasi atau area di wilayah kerja yang akan dicakup dalam kegiatan Target adalah jumlah bagian dari sasaran/ area yang akan diberikan pelayanan oleh Puskesmas dihitung berdasarkan faktor koreksi kondisi geografis, jumlah sumber daya dan target pasar serta pencapaian tahun lalu �� Besar biaya mengacu pada peraturan daerah yang ada �� Sumber pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, swasta, masyarakat atau pendapatan fungsional Puskesmas
�� �� �� ��
Catatan :
Pengobatan
Gizi Masy.
4
6
KIA & KB
3
P2M
Kes. Lingk
2
5
Prom. Kes.
Kesehatan
Upaya
1
No
Matriks Rencana Usulan Kegiatan Upaya Kesehatan Wajib
b) Mengajukan
Rencana
Usulan
Kegiatan
Upaya Kesehatan Wajib Rencana Usulan Kegiatan Upaya Kesehatan Wajib
diajukan
ke
Kabupaten/Kota pembahasan sumber
Dinas
Kesehatan
untuk
mendapat
pembiayaannya.
pembiayaan
Apabila
berasal
dari
non
pemerintah maka diusulkan kepada institusi yang bersangkutan. c) Waktu
penyusunan
Rencana
Usulan
penyusunan
Rencana
Usulan
Kegiatan Jadwal Kegiatan
dilaksanakan
memperhatikan
dengan
siklus
perencanaan
kabupaten/ kota, yaitu jadwal pembahasan yang dilakukan kabupaten/ kota sehingga RUK tersebut harus sudah selesai atau sudah
diterima
Kabupaten/Kota pembahasan,
oleh
Dinas
sebelum demikian
pula
Kesehatan dilakukan dengan
Rencana Usulan Kegiatan untuk mitra kerja Puskesmas.
28
2.2
Rencana
Usulan
Kegiatan
Upaya
Kesehatan
Pengembangan a)
Identifikasi Upaya Kesehatan Pengembangan Telah
disebutkan
bahwa
Upaya
Kesehatan
Pengembangan dapat dipilih dari daftar upaya kesehatan Puskesmas yang telah ada atau dapat berupa inovasi yang dikembangkan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang terjadi di wilayah kerja Puskesmas. Apabila
Puskesmas
identifikasi
masalah
mempunyai dapat
kemampuan,
dilakukan
bersama
masyarakat (Konsil Kesehatan Kecamatan / Badan Penyantun Puskesmas) melalui pengumpulan data secara langsung di lapangan (Survey Mawas Diri). Tetapi apabila kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh
Puskesmas,
melalui
maka
identifikasi
kesepakatan
Technique)
oleh
kelompok
petugas
Puskesmas
dilakukan (Delbecq dengan
melibatkan Konsil Kesehatan Kecamatan/ Badan Penyantun
Puskesmas
(lihat
langkah
analisis
masalah). Dari hasil identifikasi ini kemungkinan akan muncul usulan Puskesmas yang sangat beragam. Dengan pertimbangan kondisi sumber daya yang ada, baik tenaga, sarana maupun biaya, maka perlu dibuat penyusunan prioritas.
29
Apabila Puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan tersebut tetapi
telah
menjadi
kebutuhan
masyarakat
setempat maka dinas kesehatan kabupaten/ kota yang wajib menyelenggarakannya.
Catatan : Survey Mawas Diri adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengenali keadaan dan masalah yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki untuk mengatasi masalah tersebut. Tahapannya dimulai dari pengumpulan data primer dan data sekunder, pengolahan
dan
penyajian data masalah dan potensi yang ada. Delbecq Technique adalah perumusan dan identifikasi potensi melalui sekelompok orang yang memahami masalah tersebut. Tahapan pelaksanaannya dimulai dengan pembentukan tim, menyusun daftar masalah, menetapkan kriteria penilaian masalah dan menetapkan urutan prioritas masalah berdasarkan kriteria penilaian .
30
31
6
5
4
3
2
1
No
Upaya Kesehatan
Kegiatan
Tujuan
Sasaran
Target
Kebutuhan sumberdaya dana alat Tenaga
Indikator keberhasilan
Sumber pembiayaan
Menyusun Rencana Usulan Kegiatan Upaya Kesehatan Pengembangan ke dalam matriks.
Matriks Rencana Usulan Kegiatan Upaya Kesehatan Pengembangan
b)
c)
Mengajukan
Rencana
Usulan
Kegiatan
Upaya
Kesehatan Pengembangan. Rencana
Usulan
Pengembangan Kabupaten/
Kota
Kegiatan diajukan
ke
Upaya
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
bersama-sama
dengan
Upaya
Kesehatan Wajib untuk pembahasan lebih lanjut. Rencana Usulan Kegiatan ini dapat juga diajukan pembiayaannya kepada pihak non pemerintah. Puskesmas dapat melibatkan potensi yang ada di wilayahnya untuk ikut serta dalam pembiayaan tersebut. Penggalangan dana dapat dilakukan kepada masyarakat, perusahaan, swasta, atau LSM melalui advokasi dan sosialisasi rencana kegiatan yang telah disusun dengan didukung oleh data yang telah di olah, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat dan mitra kerja Puskesmas. Potensi lainnya dapat pula berasal dari pendapatan fungsional Puskesmas atau sumber pembiayaan lainnya.
32
D. TAHAP PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) Tahap penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan baik untuk upaya kesehatan wajib, upaya kesehatan pengembangan, upaya kesehatan penunjang maupun upaya inovasi dilaksanakan secara bersama, terpadu dan terintegrasi.
Hal ini sesuai dengan azas
penyelenggaraan Puskesmas yaitu keterpaduan. Langkah-langkah penyusunan RPK adalah : a.
Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang sudah disetujui.
b.
Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK.
c.
Menyusun rancangan awal, rincian dan volume kegiatan yang akan dilaksanakan serta sumber daya
pendukung
menurut
bulan
dan
lokasi
Tahunan
untuk
pelaksanaan. d.
Mengadakan
Lokakarya
Mini
membahas kesepakatan RPK e.
Membuat RPK yang telah disusun dalam bentuk matriks.
33
34
PromKes
KesLing
KIA/KB
Perb.Gizi
P3M
Pengobatan
...................
2
3
4
5
6
7
Upaya Kesehatan
1
No
Kegiatan
Sasaran
Target
Volume Kegiatan
Rincian Pelaksanaan
Lokasi pelaksanaan
Tenaga pelaksana
Jadwal
Contoh Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas ......... Tahun ........... Biaya
35
PERSIAPAN
TAHAP
PROSES PERSIAPAN
TAHAP ANALISIS DATA
DATA KHUSUS (Penilaian Kinerja Puskesmas)
Pengumpulan Data
DATA UMUM
TAHAP PENYUSUNAN RUK
Penyusunan RUK -Upaya Kesehatan Wajib -Upaya Kes. Pengembangan.
Tahap-tahap Perencanaan Tingkat Puskesmas :
RPK
TAHAP PENYUSUNAN
Penyusunan RPK -Upaya Kesehatan Wajib -Upaya Kes.Pengembangan
M I N I
L O K A K A R Y A
36
BAB IV DUKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA DALAM PROSES PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS Di tingkat kabupaten/kota, dinas kesehatan bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan proses dan kegiatan perencanaan kesehatan di kabupaten/ kota, dalam hal ini termasuk Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP). Perencanaan tingkat Puskesmas juga harus dapat mengakomodasikan hasil diskusi pembangunan tingkat desa dan tingkat kecamatan. Dukungan
dinas
kesehatan
kabupaten/
kota
dalam
proses
perencanaan tingkat Puskesmas adalah sebagai berikut : 1. Mengajukan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota agar diterbitkan Surat Edaran Bupati/ Walikota tentang
Pedoman
Perencanaan Tingkat Puskesmas dan diinformasikan ke seluruh Puskesmas serta semua instansi kesehatan
maupun non
kesehatan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 2. Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah agar proses perencanaan, pembahasan dan persetujuan terhadap rencana usulan kegiatan dapat diselenggarakan tepat waktu. Sehingga realisasi
anggaran
dapat
tepat
waktu,
dan
selanjutnya
Puskesmas dapat melaksanakan kegiatan sesuai jadwal. 3. Pemberian tanda penghargaan kepada Puskesmas yang telah melaksanakan Perencanaan Tingkat Puskesmas dengan baik dan kepada instansi non kesehatan yang telah memberikan
37
peran aktif
dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan
dasar. 4. Meningkatkan
kerjasama
lintas
sektor
dalam
proses
Perencanaan Tingkat Puskesmas melalui forum resmi, seperti rapat tim perencanaan kesehatan kabupaten/ kota maupun kegiatan lainnya dalam rangkaian proses Perencanaan Tingkat Puskesmas. Dalam hal ini dapat ditempuh dengan membentuk Tim Perencanaan Kesehatan Tingkat Kabupaten/Kota yang beranggotakan lintas program dan lintas sektor . 5. Menyusun petunjuk teknis tata cara penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas yang memuat : a.
Kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan tahunan kabupaten/ kota, termasuk ketentuan prioritas upaya kesehatan
untuk
wilayah
kabupaten/
kota
yang
bersangkutan. b.
Perkiraan target cakupan tahunan masing-masing program dan Puskesmas, termasuk ketentuan-ketentuan pokok untuk pelayanan kesehatan swadaya masyarakat.
c.
Ketentuan-ketentuan
tentang
sumber
daya
(tenaga,
peralatan dan pembiayaan). 6. Supervisi dan bimbingan teknis. a. Melakukan
pelatihan
bagi
pengenalan dan penguasaan
staf
Puskesmas
dalam
Pedoman Perencanaan
Tingkat Puskesmas serta berbagai kebijakan pelaksanaan pembangunan kesehatan di kabupaten/ kota.
38
b. Melakukan bimbingan teknis dalam proses penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas, untuk : 1) Memberi penjelasan atas petunjuk teknis penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas sebagai masukan terhadap rencana usulan kegiatan puskesmas yang sedang disusun dan saran-saran perbaikan/umpan balik yang diperlukan. 2) Membantu kemajuan kegiatan penyusunan Perencanaan Tingkat Puskesmas,
agar
setiap Puskesmas dapat
menyelesaikan penyusunan Rencana Usulan Kegiatan secara tepat waktu. c. Supervisi dan bimbingan teknis dilakukan terpadu dengan melibatkan sektor non kesehatan yang terkait. 7. Menyusun rencana tahunan kesehatan kabupaten/ kota, dengan proses sebagai berikut : a. Menyusun
Pra-Rencana
Tahunan
Kesehatan
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil supervisi dan bimbingan teknis penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas. b. Melaksanakan
pertemuan
/pembahasan
perencanaan
kesehatan Kabupaten/Kota dengan membahas Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas. c. Menyusun
rancangan
Rencana
Kabupaten/Kota berdasarkan
Tahunan
Kesehatan
Pra Rencana Tahunan
Kesehatan Kabupaten/Kota dan hasil konsultasi Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas. Rancangan Rencana Tahunan ini dibahas dalam Pra-Rakorbang Kabupaten/Kota melibatkan sektor non kesehatan yang terkait.
39
yang
d. Menyusun
dan
menyampaikan
Rencana
Tahunan
Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dibahas dalam Rakorbang Tingkat Kabupaten/Kota. 8. Menyusun Rencana Operasional : a. Rencana Operasional disusun secara terpadu dengan memperhatikan secara seksama semua kegiatan yang dibiayai dari berbagai sumber (DAU, DAK, APBD). b. Rencana Rencana
operasional Usulan
diakomodasikan
disusun
Kegiatan dalam
dengan
memperhatikan
Puskesmas
Rencana
yang
Tahunan
sudah
Kesehatan
Kabupaten/Kota dengan mengikut sertakan Puskesmas dalam proses penyusunannya. Dengan demikian, alokasi kegiatan dan sumber pembiayaan untuk setiap Puskesmas telah termuat dalam Rencana Operasional ini.
40
BAB V PENUTUP Buku Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu pegangan dalam penyusunan dan pembinaan Perencanaan Tingkat Puskesmas di daerah. Dengan demikian Puskesmas diharapkan mampu menyusun rencana kegiatan tahunannya secara optimal
berdasarkan
besarnya masalah yang dihadapi dan kemampuan sumber daya yang ada, dengan tetap mengembangkan dan membina peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
41
Lampiran Lampiran
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Sarana
Peralatan kebidanan kurang
Transportasi kurang
Dana
Lingkungan
Cak
Persalinan Nakes Tingkat ekonomi rendah Medan sulit
Budaya percaya dukun
Tingkat pendidikan rendah
Dana transpor petugas kurang
Tarif pelayanan bidan mahal
Obat risti kuranmg
Protap kurang Kerjasama dukun bidan kurang
Peran kader KPKIA kurang
Data bumil tidak akurat
R/R kurang tertib
Metode Penyuluhan kurang
Sarana penyuluhan kurang
Bidan tidak tinggal di desa
Banyak dukun
Peran lintas sektor kurang
Manusia
Diagram sebab akibat dari Ishikawa (Fishbone) :
Lampiran 13 Contoh Fish bone (Diagram tulang ikan)
62
Data bumil tdk akurat
Bidan tidak tinggal di desa
Banyak dukun
Manusia
Sarana penyuluhan kurang
Obat untuk resti kurang
Sarana
Cakupan persalinan nakes
Dana transpor Petugas kurang
Tarif persalinan bidan mahal
Dana
Budaya percaya dukun tinggi
Tingkat pendidik an rendah
Lingkungan
Contoh Pohon Masalah
Metode
Pohon masalah (Problem Trees)
Lampiran 14
(Problem trees)
