BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Sisitem politik dalam suatu Negara terkadang bersifat relatif, hal ini dipengaruhi oleh elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut. juga faktor sejarah dalam perpolitikan dalam suatu Negara. pengaruh sistem Negara lain juga turun member kontribusi pada pembentukan sistem politik suatu Negara. seperti halnya sistem politik Indonesia, seiring dengan waktu, sistem politik di Indonesia selalu mengalami perubahan. Indonesia merupakan bagian dari sistem politik dunia, dimana sistem politik Indonesia akan berpengaruh pada sistem politik Negara tetangga maupun dalam cakupan lebih luas. struktur kelembagaan atau institusi khas Indonesia akan terus berinteraksi secara dinamis, saling mempengaruhi, sehingga melahirkan sistem politik hanya dimiliki oleh Indonesia. Almond mendefinisikan sistem politik sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Ini berarti bahwa setiap sistem politik tidak pernah hidup dalam ruang hampa. Iya senantiasa hidup dalam suatu lingkungan tertentu yang saling memengaruhi. Lingkungan ini, menurut almond, di bedakan menjadi 2, yakni Lingkungan Domestik dan Lingkungan Internasional. Interaksi antar sistem politik dengan lingkungannya dapat dilihat dalam kasus, misalnya, kebijakan pemerintah untuk melakukan import beras. Salah satu akibat yang banyak di khawatirkan oleh para petani akibat import beras murah ini adalah menurunnya harga beras lokal, dan ini berarti akan berdampak terhadap pendapatan mereka. Dalam jangka panjang, impor beras yang terus menerus akan menghancurkan petani. Pengangguran akan semakin bertambah dan kemampuan ekonomi petani akan terus-menerus mengalami penurunan. Situasi ini akan mendorong masyarakat petani dan komonitas-komunitas politik dalam negeri untuk melakukan tekanan-tekanan dalam sistem politik. Para petani dan LSM mungkin akan melakukan demonstrasi secara terus-menerus yang ditujukan untuk mengartikulasi kepentingan mereka, menuntut sistem politik agar melakukan revisi atas kebijakan impor beras yang mereka lakukan. Jika pemerintah tidak mengindahkan tuntutan-tuntutan itu, maka bisa jadi akan mendorong terjadi instabilitas sosial dan politik. Sementara itu, ketergantungan yang besar
1
terhadap bahan pangan dari luar negeri akan melemahkan kemampuan, diplomasi Negara, vis-àvis Negara lain. Dari contoh diatas, dapat dilihat bagaimana suatu sistem politik memengaruhi lingkungan domestiknya. selanjutnya, oleh karena sistem politik tersebut juga melakukan interaksi dengan sistem politik lain dalam lingkungan internasional maka keberadaannya juga mempunyai dampak terhadap bagaimana kebijakan luar negeri yang dilaksanakan dan bagaimana Negaranegara lain merespon kebijakan tersebut. Dalam situasi seperti ini, hampir pasti tidak ada satu pun sistem politik yang tidak bersinggungan dengan lingkungan-lingkungannya, tempat dimana sistem politik tersebut berada.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam makalah ini, yaitu: 1. Bagaimana batas-batas sistem politik lingkungan domestik ? 2. Bagaimana batas-batas sistem Politik lingkungan Internasional ?
2
BAB II PEMBAHASAN A. Lingkungan Domestik
Mourice Duverger memasukkan lingkungan domestik ini sebagai bagian struktur politik. Menurutnya, struktur politik sebagai pengelompokkan sosial yang berbeda-beda. Oleh karna itu, struktur ini dapat di dekati dengan 2 cara, yakni mengambil kategori yang beraneka ragam dari setiap masyarakat manusia dengan setiap kategori yang mewakili jenis struktur politik tertentu, dan dengan mendasarkan study-study yang terdapat didalam semua atau hampir pada semua komunitas manusia secara geografik, demografik,kelembagaan,cultural, dan lain sebagainya. Menurut Duverger, struktur politik di bagi menjadi 2 yakni struktur fisik dan struktur sosial dimana pemisahan diantara keduanya tidak dilakukan secara kaku. Istilah fisik lebih merujuk pada unsur-unsur yang paling dekat dengan alam, sedangkan istilah alam mengacu pada faktor-faktor yang lebih artificial dan secara hakikih manusiawi seperti teknologi, lembaga-lembaga, kebudayaan, dan keyakinan. Dalam konsepsi Duverger, manusia tidak menanggapi struktur fisik dalam bentuk-bentukknya yang asli, material, tetapi melalui ideide, keyakinan, dan tradisi-tradisi sosial yang diperoleh. Sementara itu, Hitchner dan Levine mengemukakan bahwa setiap sistem politik menjadi bagian dari lingkungan yang lebih besar. Sistem politik berada dalam lingkungan isolasi, dan tidak hanya sekedar interelasi bagian-bagian yang dapat kita bongkar dan diuji. Oleh karena itu, untuk memahami beroperasi sistem politik, kita harus melihat batas-batas diluar institusi politik yang lebih luas menyangkut konteks hystoris, sosial, ideology, dan cirri-ciri sikologis yang menentukannya. Dalam hal ini, penting untuk memahami sistem politik dengan melihat latar-belakang politik seperti lokasi geografis, ekonomi, komunikasi, pendidikan, sejarah, ideologi, dan budaya politik. 1. Struktur Fisikal
Deverger mengungkapkan bahwa komunitas manusia kurang lebih terikat dalam wilayah geografik. Dalam kaitan ini, teritorial dan populasi secara tradisional diakui sebagai unsur-unsur dasar bangsa-bangsa dalam teori Negara, dan mereka sebenarnya merupakan komponen-komponen setiap kelompok manusia. Oleh karena itu menurut Duverger, memberikan batasan nation-state secara tradisional sebagai “sejumlah 3
penduduk yang terikat pada suatu wilayah tertentu” adalah memberikan sutua sifat tertentu yang bisa digunakan untuk hampir semua komunitas kepada satu jenis komunitas. Implikasi kondisi geografis ini sangatlah besar dalam kaitannya dengan politik atau fenomena kekuasaan. Baik dalam konteks antagonism yang tujuannya untuk memperoleh kekuasaaan atau integrasi yang bertujuan untuk sesuatu yang sedang dicapai oleh mereka yang memegang kekuasaan. Bagi Indonesia sendiri, struktur fisikal semacam ini telah banyak memebrikan warna bagi sistem politik.
2. Lingkungan Geografis
Beberapa faktor yang bersifat geografis sangat menentukan pengaruhnya dalam kehidupan politik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Duverger adalah iklim, SDA, dan ruang adalah struktur politik. Pertama, iklim. Banyak ilmuwan memberikan gambaran bagaimana pengaruh iklim ini dalam kehidupan masyarakat politik suatu wilayah. Analisis semacam ini telah dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan jaman dulu, seperti Aristoteles ataupun ilmuwan klasik seperti Montesquieu. Dalam The Spirit Laws jilid XVII, Montesquieu mengatakan bahwa panas yang tinggi melemahkan kekuatan dan keberanian manusia, sedangkan dalam iklim yang dingin ada kekuatan tubuh dan jiwa tertentu yang memungkinkan manusia melakukan perbuatan-perbuatan yang langgeng, mengejutkan, besar dan berani. Meskipun demikian, pengaruh iklim tidaklah seabsolut yang dikemumukan oleh Montesquieu. Bagaimanapun akan lebih bijak jika dikatakan bahwa interaksi masyarakat-masyarakat yang berada dalam suatu wilayah iklim tertentu dan perjalanan historis masyarakat tersebut akan sangat menentukan bagaimana politik dilakukan dan diorganisasikan. Negara-negara seperti Thailand misalnya, telah banyak mengalami kudeta militer, sedangkan di Negara-negara lain yang memiliki iklim yang kurang lebih sama tidaklah demikian. Jelas sekali, contoh yang lain barangkali, jika dibedakan antara Malaysia dan Indonesia yang kondisi iklimnya untuk wilayah-wilayah tertentu tidak banyak mengalami perubahan, akan tetapi pengorganisasian politik di kedua Negara mempunyai beberapa perbedaan. Dengan demikian, barangkali tetaplah penting untuk dikatakan bahwa iklim akan menentukan kehidupan masyarakat, tetapi berada dalam derajat yang relative. 4
Kedua, kekayaan alam. Ada pandangan bahwa kelimpahan sumber daya alam akan menetukan kehidupan sosial dan politik, sementara pada sisi yang lain kelimpahan sumber daya alam akan melemahkan energi dan kehendak sehingga menyebabkan stagnasi dan dekadensi. Bagaimanapun tidak ada suatu kesepakatan yang bulat atas pengaruh kelimpahan kekayaan alam terhadap politik suatu Negara. Negara-negara yang diberi kelimpahan sumber daya alam
mempunyai struktur
politik mapan dan menjadi dominan dalam politik internasional, sedangkan yang lainnya gagal memanfaatkan kelimpahan sumber daya alam yang diberikan kepadanya. Negaranegara miskin berjuang keras untuk menjadi kaya dan demi mengejar ketertinggalanketertinggalan mereka, sedangkan yang lainnya menjadi sumber konflik dan antagonisme politik yang tidak ada habis-habisnya. Namun, nampaknya, pemanfaatan yang efisien terhadap sumber-sumber kekayaan alam akan memberikan modal bagi berlakunya sistem politik yang stabil, dan dalam interaksinya dengan sistem politik yang lain. Pandangan semacam ini menemukan relevansinya dalam sistem politik di Indonesia. Ketika kita membahas kapabilitas sistem politik, telah ditemukan bahwa sistem poltik yang dibangun pada masa orde baru tidak memiliki cukup kapabilitas ekstraktif sebagai akibat korupsi, kolusi dan nepotisme yang akut. Akibatnya, kekayaan sumber daya alam yang melimpah tidak memberikan kemampuan dan kineja yang cukup bagus bagi sistem politik karena sumber-sumber tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik. Budaya politik yang sangat kuat dalam mengejar kekuasaan dan kekayaan elit-elit politik membuat sumber daya alam tersebut tidak mempunyai makna yang berarti bagi keseluruhan anggota sistem politik, dan hanya bermakna bagi kelompok-kelompok yang berada dalam lingkaran kekuasaan. Sebaliknya, Negara-negara kaya dan besar seperti Amerika Serikat mampu memanfaatkan kekayaan alam dan sumber daya yang dimiliki sehingga mampu mengukuhkan dirinya sebagai Negara superpower yang brutal.
3. Struktur Demografis
Jumlah, komposisi, dan tingkat persebaran penduduk akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan politik. Bagi sementara Negara, jumlah penduduk yang besar memberikan banyak keuntungan seperti ketersediaan tenaga kerja murah, pasar bagi produk-produk industry, dsb. 5
Bagi sebagian sistem politik yang lain, jumlah penduduk yang besar akan menyulitkan karena menimbulkan banyak tekanan terhadap sistem politik. Pengangguran yang terus menerus mengalami peningkatan sebagai akibat percepatan jumlah lapangan kerja baru yang masuk bursa kerja membuat sistem politik mengalami banyak tekanan. para pengambil kebijakan public akan senantiasa dihadapkan pada tuntutan-tuntutan untuk menyediakan lapangan kerja. Di Indonesia, jumlah penduduk yang besar nampaknya lebih dekat sebagai sumber masalah dibandingkan dengan sebagai modal yang besar bagi sistem politik. Selama lebih empat dekade, jumlah penduduk yang besar tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Bahkan, ada kecenderungan menjadi buruk. Ini terjadi karena sebagian masyarakatnya hidup dalam kemiskinan dan kurang memadai akses pendidikan. Akibtanya, angkatan kerja tidak mempunyai cukup keterampilan untuk bersaing di dunia kerja. Kondisi ini dipacahkan, salah satunya, dengan mengirimkan tenaga-tenaga kurang terdidik ke Negara-negara tetangga sebagai TKI. Sayangnya, oleh karena mereka hanya mempunyai sedikit saja keterampilan dan bahkan diantaranya tidak mempunyai keterampilan sama sekali membuat mereka banyak bekerja di sektor informal yang tidak mempunyai cukup perlindungan. Banyak diantaranya menjadi korban kekerasan majikan. Kondisi ini menjadi semakin buruk ditengah rendahnya kapabilitas responsive kapabilitas sistem politik yang membuat pemerintah tidak begitu menaruh perhatian terhadap pekerja-pekerja informal yang teraniaya ini.
4. Kemampuan Ekonomi
Seringkali terjadi, kemampuan ekonomi suatu Negara merupakan produk geografi yang menentukan sumber-sumber alamiah yang tersedia untuk pembangunan. Negaranegara miskin seperti Negara-negara yang berada diwilayah subsahara Afrika mengalami persoalan karena miskin SDA. Namun, sumber daya alam hanya menjadi bahan dasar yang memerlukan modal lebih lanjut seperti tenaga kerja dan kemampuan teknologi. Negara-negara kaya SDA dapat saja terbelakang seperti Indonesia sebagai akibat redahnya kemampuan teknologi, ketiadaan elit politik yang bersih dan mempunyai integritas, serta tenaga kerja yang terampil. Keseluruhannya ini memengaruhi bagaimana
6
sumber-sumber daya alam dapat digunakan secara efektif bagi kemakmuran seluruh negeri. Teori-teori determinisme ekonomi mengatakan bahwa kekuasaan politik seringkali mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan pusat kekuatan ekonomi. Dalam kaitan ini, standar hidup merupakan kondisi tertentu bagi layanan dan tanggungjawab pemerintahan sendiri yang efektif umumnya diasosiasikan dengan cara relative standar hidup, menyebarnya literacy dalam masyarakat, dan kemajuan teknologi. Kemakmuran ekonomi bagaimanapun juga akan mempunyai pengaruh terhadap daya kritis masyarakatnya terhadap pemerintahan. Jika kemakmuran mempunyai korelasi positif dengan pendidikan, maka dapat pula diasumsikan bahwa kemakmuran akan mendorong munculnya tuntutan-tuntutan baru bagi sistem politik seperti tuntutan akan partisipasi dalam sistem politik. Demikian pula dalam konteks politik interansioanal, banyak teori mempunyai anggapan bahwa kemampuan ekonomi suatu Negara akan menentukan posisinya dalam politik internasional dan dalam hubungannya dengan Negara lain.
5. Ideologi
Setiap organisasi sosial dan politik harus menggunakan pancasila sebagai landasan yang fundamental untuk menjalankan pengorganisasiannya, dan penggunaan asas lain disebut subversif. Selain itu, pemapanan Pancasila sebagai sebagai satu-satunya ideologi Negara yang sah didisiplinkan melalui penggunaan wacana diskursif bahwa Orde Baru adalah Orde Pancasila dan Kegagalan Orde Lama sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dalam kenyataannya, Pancasila sebagai ideologi belum pernah menjadi acuan tindakan yang benar-benar nyata. Pada masa orde lama, Pancasila diterjemahkan sebagai Nasakom, sedangkan pada Orde Baru Pancasila tidak lebih hanya menjadi alat pelenggengan kekuasaan Soeharto, yang sebenarnya juga bukanlah rezim yang secara nyata mendasarkan diri pada Pancasila. Pada masa reformasi, ideologi ini tetap menjadi ideologi Negara, tetapi daya tariknya telah semakin melemah. Setidaknya dalam panggung wacana, Pancasila hanya sekali-sekali saja terdengar, sementara secara de facto
7
hampir semua kebijakan pemerintah sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila. Namun kebijakan neoliberallah yang dominan. Jika Pancasila adalah kelima sila sebagaimana rumusannya yang sah dalam pembukaan UUD 1945, maka pertanyaan mendasarnya adalah manakah diantara kelima sila tersebut yang telah menjadi acuan tindakan-tindakan konkret politik pemerintah dan menjadi landasan bagi pengelolaan Negara? Jawabannya hampir sama sekali tidak ada. Sila kemanusiaan telah dihancurkan oleh anarkisme massa dan penindasan yang hampir tidak ada ujung, sementara sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah dirusak oleh munculnya radikalisme massa yang menghendaki pengorganisasian sosial-politik berdasarkan interprestasi mereka atas satu ajaran agama yang mereka yakini.
B. Lingkungan Internasional
Selain berinteraksi dengan lingkungan internal atau lingkungan domestik, sistem politik juga melakukan interaksi dengan sistem politik lain dalam lingkungan internasional maka keberadaannya juga mempunyai dampak terhadap bagaimana kebijakan luar negeri dilaksanakan dan bagaimana Negara-negara lain menciptakan kebijakan tersebut. Lingkungan
internasional
meliputi
aktor-aktor
internasional,
lembaga-lembaga
internasional, dan juga sistem politik yang lain. Baik sistem politik maupun lingkungannya akan berada di suatu kondisi saling memengaruhi satu sama lain. Dalam konteks lingkungan internasional diantaranya yang menarik adalah Rezim HAM dan lingkungan hidup dengan Dominasi Ekonomi Politik Amerika Serikat. 1. Rezim HAM dan Lingkungan Hidup
Alasan-alasan kedaulatan nasional tidak lagi memadai untuk melindungi Negaranegara yang mempunyai kejahatan terhadap kemanusiaan. Pemimpin-pemimpin yang mempunyai track record kejahatan kemanusiaan dapat diseret sewaktu-waktu ke Mahkamah Internasional untuk diadili, sementara Negara-negara yang menjadi penindas atas kemanusiaan akan mendapatkan tekanan secara terus-menerus dari dunia internasional. Bahkan, mungkin saja mereka akan dikucilkan dari lingkungan pergaulan internasional. Dalam hal ini, model Negara Westphalian tidak la gi memadai. Menurut model Westphalian, Negara merupakan sistem politik yang didasarkan pada batas-batas territorial dan otonomi. Batas territorial dalam hal ini, dilaksanakan diatas 8
batas-batas gografik ruang dibandingkan dengan diatas masyarakat, sedangkan otonomi mengandung pengertian bahwa Negara melaksanakan kekuasaan diluar campur tangan aktor-aktor eksternal. Kasus-kasus pelanggaran HAM
selama masa Orde Baru dan terutama kasus
pelanggaran Timor-Timur (sekarang Timor Leste) menjadi contoh bagaimana rezim hak asasi manusia ini beroperasi di tingkat interanasional dan global dalam memberikan tuntutan terhadap sistem politik. Selama beberapa tahun belakangan, Indonesia harus menghadapi embargo internasional alutsista sebagai akibat pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan selama rezim orde baru berkuasa. Pendeknya, tidak ada satupun Negara di dunia ini yang dapat selamat dari tekanan-tekanan internasional dan global dari pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Demikian halnya dengan lingkungan hidup. Kini Negara-negara nasional harus lebih memerhatikan persoalan lingkungan hidup mereka jika tidak ingin mendapatkan masalah dalam pergaulan internasional. Kelompok-kelompok pecinta lingkungan hidup telah lantang dalam menyuarakan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan tidak segansegan mereka menyerukan boikot bagi produk-produk industri yang tidak mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Meskipun Protokol Kyoto belum mampu memaksa seluruh Negara untuk menaati kesepakatan-kesepakatan tersebut, tetapi kepedulian komunitas internasional terhadap persoalan lingkungan hidup telah demikian signifikan. Bagi sistem politik, ini menjadi persoalan yang teramat jelas. Indonesia telah berkali-kali mendapatkan tekanan dari para aktivis lingkungan hidup lokal yang mempunyai jaringan global. Para aktivis telah menyerukan banyak tuntutan bagi diperhatikannya persoalan-persoalan lingkungan sebagai akibat, misalnya, kerusakan hutan yang semakin parah, lumpur panas Lapindo, pengerukan pasir secara besar-besaran untuk dijual ke Singapura, pencemaran sungai dan air laut serta kerusakan tanah sebagai akibat limbah indsutri yang tidak diolah dengan baik. Kesemuanya ini telah memberikan tekanan pada sistem politik. Menghadapi tuntutan-tuntutan semacam ini, bagaimanapun juga pemerintah pada akhirnya harus lebi peduli terhadap kerusakan-kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat pembangunan dan industrialisasi.
9
2. Dominasi Ekonomi Politik Amerika Serikat
Ada anggapan bahwa situasi politik Internasional saat ini tidaklah lebih baik dibandingkan dengan masa perang dingin. pada masa perang dingin, perang nuklir dapat saja meletus sewaktu-waktu ketika konflik antara blok Barat yang kapitalis (yang dipimpin oleh Amerika Serikat) dengan blok Timur yang sosialis (yang dipimpin oleh Uni Sofyet), tetapi ekskalasi konflik tersebut dapat lebih mud ah diprediksi. Setelah perang dingin berakhir seiring keruntuhan Uni Sofyet pada awal tahun 1990an, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan adidaya tunggal, dengan kekuatankekuatan menengah dengan kecil yang menyebar.
10
BAB III PENUTUP A. Kesimpulan
Dalam sistem politik terdapat batasan-batasan baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal atau yang lebih dikenal dengan lingkungan domestik yang terdiri atas struktur fisikal, lingkungan geografis, struktur demografis, kemampuan ekonomi, dan ideologi. Selain berinteraksi dengan lingkungan internal atau lingkungan domestik, sistem politik juga melakukan interaksi dengan sistem politik lain dalam lingkungan internasional maka keberadaannya juga mempunyai dampak terhadap bagaimana kebijakan luar negeri dilaksanakan dan bagaimana Negara-negara lain menciptakan kebijakan tersebut. Adapun dari lingkungan internasional yaitu rezim HAM dan lingkungan hidup serta dominasi ekonomi politik Amerika Serikat.
11
DAFTAR PUSTAKA
Azam, Jumran. 21/12/20012 . Lingkungan Internal dan Eksternal Sistem Politik. http://jumrankkazam.blogspot.com/2012/12/lingkungan-internal-danekstrenal. 10/11/2013. Evilestha. 08/06/2012. Tugas Resume Buku Budi Winarno. http:evilestha.blog.fisip.uns.ac.id. 10/11/2013. Winarno, Budi. 2007. Sistem Politik Indonesia Era Reformasi. http://books.google.com/books?id. 9/11/2013.
12
