Bappenas_KPU_24 September 2018 (1)

VISI INDONESIA 2025: RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020-2024 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Disampaikan pada : Diseminasi RPJPN 2005-2025 kepada Peserta Pemilu Presiden 2019 Komisi Pemilihan Umum Jakarta, 25 September 2018

OUTLINE REPUBLIK INDONESIA

1.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024

2.

RPJPN 2005-2025 2.1 Modal Dasar 2.2 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 2.3 Sasaran Pokok RPJPN 2005-2025 2.4 Arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024

3.

CAPAIAN RPJPN 2005-2025 DAN ISU STRATEGIS 3.1 Capaian RPJPN 2005-2025 3.2 Isu Strategis

4.

KOMITMEN GLOBAL 4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /S /S us tainable Development G oals (SDGs) 4.2 Konvensi Global Perubahan Iklim

5.

RPJMN 2020-2024 (RANCANGAN TEKNOKRATIK) 5.1 Tema dan Kerangka (Framework) Rancangan Teknokratik Pembangunan Indonesia 5.2 Target Indikatif RPJMN 2020-2024 5.3 Batasan Pembangunan (Development Development Cons traint ) 5.3.1 Kondisi Investasi 5 Tahun ke Depan 5.3.2 Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 5.4 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 5.4.1 Pembangunan Manusia 5.4.2 Pembangunan Ekonomi 5.4.3 Pembangunan Infrastruktur 5.4.4 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

OUTLINE REPUBLIK INDONESIA

1.

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024

2.

RPJPN 2005-2025 2.1 Modal Dasar 2.2 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 2.3 Sasaran Pokok RPJPN 2005-2025 2.4 Arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024

3.

CAPAIAN RPJPN 2005-2025 DAN ISU STRATEGIS 3.1 Capaian RPJPN 2005-2025 3.2 Isu Strategis

4.

KOMITMEN GLOBAL 4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /S /S us tainable Development G oals (SDGs) 4.2 Konvensi Global Perubahan Iklim

5.

RPJMN 2020-2024 (RANCANGAN TEKNOKRATIK) 5.1 Tema dan Kerangka (Framework) Rancangan Teknokratik Pembangunan Indonesia 5.2 Target Indikatif RPJMN 2020-2024 5.3 Batasan Pembangunan (Development Development Cons traint ) 5.3.1 Kondisi Investasi 5 Tahun ke Depan 5.3.2 Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 5.4 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 5.4.1 Pembangunan Manusia 5.4.2 Pembangunan Ekonomi 5.4.3 Pembangunan Infrastruktur 5.4.4 Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

REPUBLIK INDONESIA

I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024

DASAR HUKUM PENYUSUNAN RPJMN 2020-2024 REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Pasal 37 Ayat (1) Visi dan misi Pasangan Calon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 dan harus dapat dijabarkan dalam program kerja pemerintah apabila Pasangan Calon tersebut terpilih. Hal ini agar tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

RPJPN SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN RPJMN REPUBLIK INDONESIA

UUD 45 (VISI MISI ABADI) VISI Negara Indonesia Yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan M akmur

MISI • • • •

Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Memajukan Kesejahteraan Umum Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial

RPJPN

(Visi Misi Interim, 2005-2025)

RPJMN

RPJMN

RPJMN

RPJMN

(2004-2009)

(2010-2014)

(2015-2019)

(2020-2024)

dst ...

REPUBLIK INDONESIA

UU No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif Pasal 14, Ayat (1) menjelaskan Menteri PPN/Kepala Bappenas menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal

UU No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2025 Pasal 4, ayat (2) yang menyatakan bahwa RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional yang memuat visi, misi, dan program Presiden

REPUBLIK INDONESIA

II. RPJPN 2005-2025 2.1 Modal Dasar 2.2 Visi dan Misi RPJPN 2005-2025 2.3 Sasaran Pokok RPJPN 2005-2025 2.4 Arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN 2020-2024

2.1 MODAL DASAR REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Negara Kepulauan yang Strategis

Kekayaan Alam dan Keanekaragaman Hayati

Potensi Penduduk dengan Budaya yang Beragam

Perkembangan Politik dan Demokrasi yang Matang dan Kondusif

2.2 VISI DAN MISI RPJPN 2020-2025 (1/2) REPUBLIK INDONESIA

VISI INDONESIA 2025

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

MANDIRI

MAJU

ADIL

MAKMUR

Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

2.2 VISI DAN MISI RPJPN 2020-2025 (2/2) REPUBLIK INDONESIA

Kedelapan MISI untuk mewujudkan visi pembangunan Nasional sebagai berikut :

1

2 Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila

5

Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

6 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadlian

3

7 Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional

4

8

Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu

Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia International

2.3 SASARAN POKOK RPJPN 2005-2025 (1/4) REPUBLIK INDONESIA

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berfalsafah Pancasila:

1. Karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral 2. Budaya bangsa dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa

Terwujudnya bangsa yang berdaya saing:

1

Pendapatan per kapita setara dengan negara upper-middle income pada tahun 2025 2. Tingkat pengangguran tidak lebih 5% 3. Jumlah rakyat miskin tidak lebih 5% penduduk 4. Kualitas SDM termasuk peran perempuan dalam pembangunan 5. Struktur ekonomi kokoh 6. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain

2.3 SASARAN POKOK POKOK RPJPN 2005-2025 (2/4) REPUBLIK INDONESIA

Terwujudnya Indonesia demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan

Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan w ilayah NKRI, dan kedaulatan negara

1. Suprem Supremasi asi huku hukum m dan HAM HAM

1. Terwujudn erwujudnya ya keamanan keamanan nasion nasional al

2. Sistem Hukum Nasional Nasional tertata

2. TNI yang profesio profesional, nal, komponen komponen cadang cadangan, an, dan pendukung pertahanan yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri pertahanan yang andal

3. Pene Penega gaka kan n hukum hukum

4. Kelembag Kelembagaan aan demokras demokrasii 5. Penguatan Penguatan peran peran masyaraka masyarakatt sipil dan partai partai politik politik 6. Pelembaga Pelembagaan an nilai-nil nilai-nilai ai demokrasi demokrasi yang yang menitikberatkan prinsip toleransi, non diskriminasi , dan kemitraan 7. Terwujudnya konsolidasi demokrasi di berbagai berbagai aspek kehidupan politik

3. POLRI yang yang profesional profesional,, partisipasi partisipasi masyara masyarakat kat dalam keamanan ketertiban, dan koordinasi antarinstitusi pertahanan dan keamanan


Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan:

1. Tingkat Tingkat pembangun pembangunan an yang merata merata ke seluruh seluruh wilayah wilayah melalui peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan berkurangnya kesenjangan 2. Kemand Kemandiri irian an pangan pangan 3. Terpenuhiny erpenuhinya a kebutuhan hunian hunian yang dilengkapi dilengkapi dengan dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, yang didukung dengan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh 4. Lingkungan Lingkungan perkotaa perkotaan n dan perdesaan perdesaan yang yang lebih baik, baik, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah untuk masyarakat.

Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari:

1. Membaiknya Membaiknya pengelolaan pengelolaan dan pendayagunaan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup 2. Terpelihara erpeliharanya nya kekayaan kekayaan keragaman keragaman jenis jenis dan kekhasan SDA untuk mewujudkan nilai t ambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional 3. Kesadaran, Kesadaran, sikap sikap menatal menatal dan perilak perilaku u masyarakat masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup


Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional:

1. Terbangunnya jaringan sarana dan dan prasarana prasarana sebagai sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia 2. Meningkatn Meningkatnya ya dan menguatny menguatnya a SDM bidang kelautan kelautan yang didukung IPTEK 3. Menetapkan Menetapkan wilay wilayah ah NKRI, asset dalam dalam kerangka kerangka pertahanan negara 4. Membangun Membangun ekonomi ekonomi kelautan kelautan secara secara terpadu terpadu dengan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan

Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional: 1. Memperkuat Memperkuat dan memprom mempromosika osikan n identitas identitas nasional nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional 2. Memulihkan Memulihkan posisi posisi penting penting Indonesi Indonesia a sebagai sebagai negara demokratis 3. Meningkatny Meningkatnya a kepemimpin kepemimpinan an dan kontribu kontribusi si Indonesia dalam kerja sama internasional untuk mewujudkan dunia yang aman dan damai

4. Terwujudnya kemandirian nasional dan konstelasi konstelasi global, dan meningkatnya investasi perusahaan Indonesia di luar negeri

2.4 ARAHAN RPJPN 2005-2025 UNTUK RPJMN 2020-2024 (TAHAP IV) REPUBLIK INDONESIA

Visi Pembangunan 2005-2025 INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN lima tahunan sebagai berikut: a. b.

IV RPJMN 2020 - 2024

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

III RPJMN 2015 - 2019

II RPJMN 2010 - 2014 I RPJMN 2005 - 2009

c.

TIGA KATA KUNCI: Struktur Perekonomian yang Kokoh Keunggulan Kompetitif Wilayah SDM Berkualitas

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas SDM termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian

Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang

REPUBLIK INDONESIA

EMPAT FOKUS TAHAPAN RPJMN 2020-2024 SESUAI RPJPN 2005-2025 Tujuan RPJMN ke-4 dapat tercapai dengan acuan pada empat fokus pembangunan sebagai berikut:

Struktur Perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif

Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Tujuan RPJM 2020-2024 ke-4 Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang :  Mandiri,  Maju,  Adil dan makmur melalui :

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat Kelembagaan politik dan hukum



Struktur Perekonomian yang Kokoh;  Keunggulan Kompetitif Wilayah;  SDM Berkualitas.

REPUBLIK INDONESIA

FOKUS 1 RPJMN 2020-2024 TAHAP IV RPJPN Kelembagaan Politik dan Hukum yang terpercaya dan kokoh ditandai dengan terwujudnya hal-hal sebagai berikut:

FOKUS KELEMBAGAAN POLITIK & HUKUM

Konsolidasi Demokrasi • Supremasi Hukum • Penegak HAM

Rasa aman dan damai pada seluruh rakyat

Keutuhan & kedaulatan NKRI • Pertahanan & keamanan (TNI Profesional) • Sinergi TNI & POLRI • Intelijen dan kontra intelijen • Industri pertahanan handal

•

Tata pemerintahan profesional dan netral

Sistem hukum berlandaskan UUD 1945

•

Terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi yang mandiri Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global

FOKUS 2 RPJMN 2020-2024 TAHAP IV RPJPN

REPUBLIK INDONESIA

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral Pancasila. Fokus dalam Optimalisasi Kualitas SDM 01

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh

02

Mantapnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yang ditandai dengan meningkat dan meratanya akses, kualitas, dan relevansi pendidikan, serta meningkatnya kemampuan Iptek

03

Meningkatnya kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terwujudnya kesetaraan gender, serta penduduk tumbuh seimbang

04

SDM yang berkarakter, berakhlak mulia, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dan patriotik


REPUBLIK INDONESIA

Terbentuknya struktur perekonomian yang semakin kokoh akan berdampak pada daya saing perekonomian yang kuat dan meningkatkan keterpaduan antara industri dan sektor jasa sehingga menimbulkan pembangunan yang berkelanjutan. Manfaat Terwujudnya RPJMN IV terhadap Kondisi Ekonomi

01

02

Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik

Kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi

05

06

Tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin

Terselenggaranya jaringan transportasi, pos dan telematika yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah

04

03

Berkembangnya usaha dan investasi dari perusahaanperusahaan Indonesia 07

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan yang berdampak pada tingginya pendapatan per kapita pada tahun 2025 08

Tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga

Kebutuhan hunian terpenuhi dengan skema pembiayaan yang efisien sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh


REPUBLIK INDONESIA

Terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di dalam rencana pembangunan nasional.

FOKUS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

01

02

Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan SDA

03

Meningkatnya nilai tambah dan daya saing dari SDA

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

REPUBLIK INDONESIA

III. CAPAIAN RPJPN 2005-2025 DAN ISU STRATEGIS 3.1 Capaian RPJPN 2005-2025 3.2 Isu Strategis

REPUBLIK INDONESIA

3.1 Capaian RPJPN 2005-2025

A. BIDANG SDM, KEPENDUDUKAN, IPTEK, DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Pembangunan Sosial Budaya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat , terutama dalam rangka mewujudkan visi bangsa yang berdaya saing, masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta pembangunan yang merata dan berkeadilan

3 1

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat

66,53 (2010)

70,81 (2017)

Prestasi Olahraga meningkat Peringkat Asian Games 2006: 22 2018: 4

2

Kependudukan

Rata-rata tingkat kelahiran membaik TFR (2003) = 2,63 TFR (2015) = 2,28 (SUPAS 2015)

Administrasi Kependudukan Belum Terintegrasi

Pendidikan

Rata-rata lama sekolah meningkat 2005: 7,30 tahun 2017: 8.45 tahun Angka Melek Huruf meningkat 2005: 90,9 % 2017: 95,50 % Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 718 tahun meningkat 2005: 85,79 % 2017: 91,42 %

4

6

Kesehatan

Angka Kematian Ibu menurun (tahun 2015: 305/100.000 kelahiran hidup)

5

Iptek

Peringkat Global Competitiveness Index (GCI) naik

Stunting Baduta menurun (tahun 2016: 26,1%)

2005-2006: 69 2017-2018: 36

Kepesertaan JKN meningkat (Per 1 September 2018: 201,6 juta jiwa atau 76,1%)

Jumlah paten yang didaftarkan meningkat 2007 = 5.174 2017= 9.877

Kebudayaan

Meningkatnya peran kebudayaan dalam pembangunan Kontribusi ekonomi kreatif berbasis seni budaya terhadap PDB meningkat 2010: Rp 525,96 Triliun 2016: Rp 922,59 Triliun

7

Kesetaraan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) meningkat: 2010: 89.42% 2017: 90,96% Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat: 2010: 68.15% 2017: 71,74% Indeks Ketimpangan Gender menurun

B. BIDANG KETENAGAKERJAAN, PENANGGULANGAN KEMISKINAN & UKM REPUBLIK INDONESIA

Salah satu sasaran pokok perwujudan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera adalah berkurangnya tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan.

Ketenagakerjaan

1

Penanggulangan Kemiskinan

Perkembangan TPT dan Lapangan Kerja Formal, 2005-2018 100% 10,26%

12% % 2 2 , 8 5

80% 60% 40% 20% 0%

% 3 8 , 9 6

5,13% % 8 7 , 1 4

% 7 1 , 0 3

5 0 0 2

6 0 0 2

7 0 0 2

8 0 0 2

9 0 0 2

0 1 0 2

Formal

2 1 0 2

3 1 0 2

Informal

4 1 0 2

5 1 0 2

6 1 0 2

7 1 0 2

8 1 0 2

160

t e k r 140 a M 120 r o y b c a 100 L n e 80 r i a c l i i f f P 60 E t

40 20 0

75

94

+10 43 +32 +9

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan, 2005-2018

6% 4% 2% 0%

TPT (%)

120 -17 110 +5 +26

Persepsi dan motivasi berwirausaha di Indonesia tinggi. Implementasinya masih rendah.

8%

Perkembangan Peringkat Daya Saing Pilar Efisiensi Pasar Tenaga Kerja dalam GCI 2008-2018

84

1

10%

Peningkatan daya saing global melalui pasar kerja yang fleksibel dan efisien.

2

a k g n i r e P

1 1 0 2

Tingkat kemiskinan turun dari 16,0% (2005) menjadi 9,8% (2018) atau berkurang sebanyak 9,15 juta jiwa.

1

Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 10,26% (2005) menjadi 5,13% (2018).

UKM

-7

+7 115 108 103

-12

96

2

Percepatan penurunan tingkat kemiskinan terus diupayakan terutama kemiskinan kronis.

Perkembangan Pendudukan Miskin Berdasarkan Kategori Tahun 2005-2017

2

Tahun 2005-2015 UMKM mampu menyerap banyak tenaga kerja, pertumbuhan perlu dipercepat.

C. BIDANG EKONOMI REPUBLIK INDONESIA

Pencapaian visi bidang ekonomi terlihat dari kinerja pertumbuhan ekonomi dan proses transformasi struktural, serta terjaganya stabilitas makroekonomi

Pertumbuhan Ekonomi

1

Transformasi Struktural

Stabilitas Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh stabil dalam kis aran 5 – 6 persen s epanjang 2005 2017

1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

20

Inflasi I ndonesia terus menurun, berada di bawah 4 pers en

1

Inflasi Umum (Persen)

Pertumbuhan industri perlu ditingkatkan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sehingga kontribusinya meningkat

Pertumbuhan dan Share Industri Manufaktur (Persen)

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

2

PDB per kapita Indonesi a mendekati batas kelas menengah ke atas

5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 0 - 0 - l - 0 - l - 0 - l - 0 - l - 1 - l - 1 - l - 1 - l - 1 - l - 1 - l - 1 - l - 1 - l - 1 - l - 1 - l n l u n u n u n u n u n u n u n u n u n u n u n u n u n u a J a J a a J a a J a a J a a J a a J a a J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J

2

Perkembangan PDB per kapita (USD, harga berlaku)

140.000

Tahun 2017 PDB/kapipta USD 3.877; GNI/kapita USD 3.533

120.000

GNI Per kapita 2017 USD 3.533

Cadangan devisa cenderung terus meningkat Cadangan Devisa dan Neraca Pembayaran

80.000 60.000 40.000 20.000 (20.000) 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ekspor industri Indonesia perlu ditingkatkan agar bisa setara dibandingkan negara-negara lain Kontribsi Ekspor Non Migas Industri terhadap Total Ekspor Non Migas (Persen)

100.000

2004

2

2016

D. BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (1/2) REPUBLIK INDONESIA

Setelah lebih dari 10 tahun di implementasikan, dampak RPJPN terhadap pembangunan bidang politik, hukum, pertanahan dan keamanan telah menunjukkan kemajuan di berbagai kehidupan masyarakat meliputi kehidupan demokrasi, diplomasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan serta birokrasi.

Politik

Hankam

Indeks demokrasi Indonesia yang relatif stabil dan cenderung meningkat dari 63,70 (2009) menjadi 72,11 (2017)

Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Pertahanan (Minimum Essential Force/MEF) 2010-2018 sebesar 60,4%

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang lebih baik ditandai dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 75,11% (Pemilu Legislatif 2014), 71,31% (Pemilu Presiden 2014). Tingkat partisipasi pada Pilkada Serentak 63,9% (2015), 74,89% (2017), 74,02% (2018)

Kontribusi industri pertahanan dalam negeri, pada tahun 2018 sebesar 49,8%. Dari 7 program prioritas industri pertahanan telah terlaksana 2 program (29%)

Meningkatnya peran kepemimpinan Indonesia dalam forum dan kegiatan internasional

Jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut pada tahun 2018 sebanyak 45 kasus

Terlibat aktif menjaga keamanan dan kedamaian internasional dengan mengirimkan Pasukan Perdamaian Garuda sebesar 3,500 dari target 4,000

Hukum Terwujudnya masyarakat yang berbudaya hukum dan anti-korupsi ditandai dengan peningkatan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dari 3,55 (indikator persepsi 3,54 dan indikator pengalaman 3,58) menjadi 3,71 (indikator persepsi 3,81 dan indikator pengalaman 3,60) periode 2012-2017.

D. BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN (2/2) REPUBLIK INDONESIA

Dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi beberapa capaian telah menunjukkan trend positif ditandai dengan peningkatan indeks RB skor “B” ke atas dari 2015-2017, di tingkat K/L dari 86,84% menjadi 96,25% dan di provinsi dari 8,82% menjadi 47,06% serta capaian lainnya sebagai berikut:

Reformasi Birokrasi Peringkat

90 565 Unit PMPTSP

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik 54 peringkat dari 2007-2016

Total Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP) yang melayani hingga 2018, meningkat dari 6 unit di 2005

23 LNS dibubarkan

423 Instansi Pemerintah

Selama kurun waktu 2014-2017 telah dilakukan penataan dan perampingan kelembagaan pemerintah

Telah menerapkan sistem Computer A s s is ted Tes t (CA T) dalam proses seleksi pegawai

Regulasi Pendukung Reformasi Birokrasi

1. UU 39/2008 tentang Kementerian Negara; 2. UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik;

Skor SAKIP

Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (dengan kategori baik) di tahun 2017 di tingkat K/L 93,90%, di provinsi 85,29%

Sistem Merit

Sistem promosi terbuka mulai diberlakukan untuk mengisi posisi JPT Madya dan Pratama

4. UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 5. UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sisi Akuntabilitas

Sisi Kelembagaan

E. BIDANG PENGEMBANGAN PEN GEMBANGAN WILA WI LAY YAH REPUBLIK INDONESIA

RPJPN 2005-2025 menekankan pada pembangunan yang merata dan berkeadilan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, walaupun untuk realisasi proyek pembangunannya masih membutuhkan upaya ekstra dan sinergi antar pi hak.

Target Pengembangan Wilayah Pembangunan yang memperhatikan potensi unggulan wilayah

Mendorong percepatan pembangunan di wilayah startegis dan luar Jawa

Pengembangan wilayah-wilayah perbatasan dan tertinggal

Capaian dan Tantangan

475/

target proses 4% Dari legalisasi

34/

Dari target proses penyusunan

RTRW Kab/Kota Yang Sudah Perda 508 RTRW Prov 34 Yang Sudah Perda

Capaian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kab/Kota di Indonesia

12%

4/12 4/14 KEK

KI

4 KPBPB

Progres Rencana Detail Tata Ruang untuk kawasan perbatasan

Perkembangan proyek penguatan pusat pertumbuhan wilayah di Indonesia

Pelayanan dasar yang belum optimal dan daya saing daerah yang masih rendah

Tingginya urbanisasi dan ketimpangan antar wilayah

Pengendalian pertumbuhan wilayah dengan aspek pembangunan berkelanjutan Peningkatan sinergi kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dan perdesaan

Rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan pembangunan Peningkatan kapasitas pemda dan pengelolaan pertanahan yang efisien

45/

RDTR Kab/Kota

1.838 Yang Sudah Perda

Capaian Rencana Detail Tata Ruang di daerah yang sudah tersedia

F. BIDANG B IDANG SARANA PRASARANA P RASARANA REPUBLIK INDONESIA

Pembangunan sarana dan prasarana Indonesia telah mengalami kemajuan secara signifikan dibandingkan dengan sebelum/awal pelaksanaan RPJPN tahun 2004/2005 untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

3 1

Transportasi

2

Konektivitas Laut dan Multimoda

Perumahan Permukiman

Capaian Akses Air Minum 2014 = 6-7 2018 = 4-5

2005 = 508 2018 = 1.340

Tahun 2005 : 47,62% Tahun 2017 : 72,04%

4

Sumber Daya Air

JUMLAH WADUK (BUAH) 227 178 2018 2005

Rasio Elektrifikasi

62,09% (2005)

LUAS LAHAN BERIRIGASI (JUTA HA)

2005 = 26.866 2018 = 47.017

9.8

2005 = 48 2018 = 152

2005 = 187 2018 = 254

Transportasi Perkotaan 2014 = 3 kota 2018 = 9 kota

2005 = 3 kota

Kontribusi dalam Penyediaan Perumahan Layak

5

2018

Capaian Akses Sanitasi

Tahun 2007 : 58,77% Tahun 2017 : 76,91%

97,13% (2017) Kapasitas Pembangkit Listrik 2005: 26,1 GW 2018: 61,9 GW

8.5 2005 = 193 2018 = 340

Energi dan Ketenagalistrikan

Infrastruktur Kilang Minyak

2005

86,34

m3/dtk

KAPASITAS AIR

2008: 1,162 MBSD 2018: 1,169 MBSD

TIK

Penetrasi telepon seluler 2004: 13,98% 2018: 166,20% Pelanggan pitalebar 2004: 84,9 ribu 2018: 6,2 juta

BAKU DIBANGUN

Infrastruktur Jaringan Gas Kota 2010: 77.833 SR 2017: 373.190 SR

2005-2018

Pembangunan Hunian Layak Baru Tahun 20052017: 4.171.987 unit

ONE RIVER ONE MANAGEMENT ONE CONSOLIDATED PLANNING

Peningkatan Kualitas Hunian Tahun 20052017:

Wilayah Sungai Telah Memiliki Pola Pengelolaan Sumber

Pengguna internet 2004: 5,71% 2017: 54,68%

53 dari 128 0,7%

12,5%

Desa blank spot 2004: 43,000

G. BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

Dalam mewujudkan Indonesia asri dan lestari, terdapat tiga sasaran pokok, yakni pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, mewujudkan SDA yang memiliki nilai tambah, serta peningkatan awareness masyarakat.

Pencapaian

Meningkatnya kawasan konservasi perairan laut dari 6,84 juta ha (2005) menjadi 19,1 juta ha (2017) dan pemanfaatan ekonomi hutan

Berkontribusi Berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan perbaikan lingkungan

Tersusunnya pedoman CEPA*) dan RAN**) keanekaragaman hayati 2003-2020

Meningkatnya akses masyarakat pada pemanfaatan SDA

Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai sumber ekonomi nasional.

Laju deforestasi (dalam dan luar kawasan) berkurang dari 1,17 juta ha/tahun (2003-2006) menjadi 480 ribu ha/tahun (2016-2017)

Membaiknya pengendalian aspek lingkungan hidup pada proses penambangan penambangan

REPUBLIK INDONESIA

3.2 Isu Strategis

ISU STRATEGIS BIDANG EKONOMI REPUBLIK INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

Transformasi Struktural Tidak Berjalan

low base growth

15

Kontribusi Industri terhadap PDB (Persen)

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Persen YoY) oil boom

oil bust

manufacturing growth & liberalization

commodity boom

10 32

5

) B D30 P n e s r 28 e P ( r u t k 26 a f u n a 24 M i r t s u22 d n I e r 20 a h S

0 -5

Rata-rata1968-1979

Rata-rata1980-1996

Rata-rata 2000-2017

7,5%

6,4%

5,3%

-10 -15

Asia Financial Crisis

1968

1975

1982

1989

1996

2003

2010

2017

Defisit Transaksi Berjalan Masih Tinggi

30

Defisit Transaksi Berjalan

20

18 8

8,5

9

9,5

10

10,5

PDB per Kapita, PPP (konstan 2011 USD), log Indonesia

Malaysia

Thailand

2

10 0

0

-10

-2

-20

Indikasi premature deindustrialization: kontribusi industri turun lebih cepat dibandingkan dengan negara tetangga sebelum

4

-30

-4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN EKONOMI 2020 - 2024 REPUBLIK INDONESIA

Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Berdasarkan Kajian Growth Diagnostic) 01

Akar Pemasalahan

Regulasi yang tumpang tindih dan birokrasi yang menghambat

Dampak

Isu Strategis

Tidak Berjalannya Transformasi Struktural Indikator:

02

03

04

Rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja

Kontribusi industri manufaktur menurun

Kualitas infrastruktur yang masih rendah Intermediasi sektor keuangan rendah, dan pasar keuangan yang dangkal

05 Sistem dan besarnya penerimaan

pajak belum cukup memadai untuk mendorong pertumbuhan & stabilitas

Rendahnya Inovasi dan Kualitas Investasi

Kontribusi dan produktivitas tenaga kerja manufaktur relatif stagnan Konstribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor rendah

Sistem inovasi yang tidak efektif

Keterkaitan hulu-hilir yang lemah

Defisit Transaksi Berjalan Relatif Masih Tinggi

Penciptaan nilai tambah dan devisa

06

07

Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

Fasilitasi transformasi struktural melalui peningkatan efisiensi, produktivitas, nilai tambah dan

Tantangan Pemanfaatan Sumber Pertumbuhan Baru (Pariwisata dan Ekonomi

PENDUDUK USIA PRODUKTIF MENCAPAI PUNCAK PADA 2020-2024 REPUBLIK INDONESIA

ANGKA KETERGANTUNGAN BERBAGAI SKENARIO

Piramid Penduduk Indonesia 2024

54

85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

52 50 48 46 44 42

TFR2,1

Proyeksi 2010-2035

TFR Trend

UN revisi 2017

40

12.000 2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

7.000

2.000 Per emp uan

3.000 Laki-laki

•

Bonus demografi paling tinggi diperoleh pada periode 2020-2024: periode kunci pemanfaatan bonus demografi.

•

Penduduk usia produktif 174-180 juta pada 2020-2024: paling banyak di wilayah Asia Tenggara

•

Optimalisasi bonus demografi perlu dilakukan melalui pembangunan manusia yang holistik dan terintegrasi

8.000

Ribu

TINGKAT KEMISKINAN KRONIS (EXTREME POVERTY ) REPUBLIK INDONESIA

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia 25 20

8,99

11,41

15 10

7,84

3,17% orang miskin

8,81 7,91

6,87

3,46

3,77

5 5,34 0 2009

2013 <0,8GK

18%

Elastisitas kenaikan 1% konsumsi rumah tangga

0,8GK-GK

4,33% orang sangat miskin

2017 GK-1,2GK

Penduduk Sangat Miskin Maret 2017: 9,8 juta (3,77 %)

Tingkat Kemiskinan Kronis Per Provinsi di I ndonesia

16% 14%

Keadaan Perumahan

12% 10%

Air minum tidak layak

2017 84%

8% 6% 4%

Tak ada toilet

31%

Tak ada listrik

10%

2% 0%

i t r t h n r a a h n a o t u a t a t u i n u g l u a t h a r n l h a t r a a r a a a b a l n e a r t u e a r a u a a a u r r a a r l r a k r r e r i m t u u b i a r a a g t a a a a u t t B a m r c t g u t p a a a g a l a a m k a R a g t a n i t t n a m n l A U B R a k i B n B i B a U B a g p B n k g n J l T a T B e l T U U e e e e e a a o i n i n m p a J a T y a B a a a n T S n n s T S a P r a S s u M r e r e a r a n n a a e i i T o e k u e u I w g e a a r t e s s t t a K a a o w u p r B L K l G w l t t g a a n a a n w e e i e t n a a a g g a a a u D J w a w w s a Y g a t t P a l I J n n e l n J p m a n m a a m m u l m u a a M D e l e i w u e i S S u S i l l m m m T l u u a K T S a l l i l i a a u S S a u S s a K a a K K

Lantai tanah

16%

Luas lantai sempit

16%

 

   

64,6 % di pedesaan 73,54 % bekerja di pertanian (K+D) 67% Jumlah ART: 5+ orang 36% berumur 0-14 tahun 73% Tamat SD ke bawah 24 % KRT lansia

Extreme poverty di atas angka nasional paling besar terdapat di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, NTB, Bengkulu,

REDISTRIBUSI PERTUMBUHAN KESEJAHTERAAN REPUBLIK INDONESIA

Pertumbuhan Konsumsi di Desa, 2016-2017

Pertumbuhan Konsumsi di Kota, 2016-2017

100

100

97

97

94

94

91

91

88

88

85

85

82

82

79

79

76

76

73

73

70

70

67

67

64 61 58 55 52 49 46

Peningkatan kualitas pelatihan dan perluasan akses pelatihan untuk tenaga kerja muda

64

58

•

55

•

52 49 46 43

40

40

34 31

Pemberian Bantuan Iuran untuk SJSN

28

22 19 16 13 10 7 4 1

37 34 31 28

25

25

Bantuan Sosial yang Komprehensif dan Terintegrasi berupa: Pangan, Pendidikan, dan Bantuan Tunai Bersyarat

•

61

43

37

Kebijakan redistribusi fiskal yang memihak kelompok menengah ke bawah

22 19 16 13 10 7 4 1

Pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha baru; Perluasan bentuk kemitraan usaha; Kemudahan akses bagi wirausaha sosial (impact inves tment dan keringanan pajak).

ISU STRATEGIS BIDANG SARANA DAN PRASARANA REPUBLIK INDONESIA

Infrastruktur Pendukung Pembangunan Ekonomi Belum Optimal

Pelayanan Dasar yang Belum Memadai Akses Perumahan dan Permukiman yang Layak dan Terjangkau Pengelolaan Air Tanah, Air Baku serta Air Minum Aman dan Berkelanjutan

Konektivitas Pengembangan keterpaduan konektivitas antarmoda dan multimoda berbasis pengembangan wilayah ( demand ), dengan penguatan simpul perpindahan antarmoda yang efisien dan terintegrasai

Akses Sanitasi Aman

Infrastruktur Perkotaan ( Smart City ) Belum Memadai Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat

Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi Penanganan terpadu keselamatan transportasi Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur



Konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air  Penerapan modernisasi irigasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi

Energi, Ketenagalistrikan dan TIK Belum Memadai 

Pemerataan penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkualitas dan berkelanjutan  Keandalan penyediaan pasokan energi dan listrik  Penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang ramah lingkungan (termasuk penyiapan pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik)



Menyelenggarakan pelayanan TIK yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia  Membangun jaringan TIK yang andal bagi seluruh masyarakat dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

Wilayah Sumatera Sumatera Wilayah Share PDRB Terhadap 34 Provinsi, 2017 (Persen) Pertumbuhan Ekonomi, 2017 (Persen)

Wilayah Kalimantan Kalimantan Wilayah 21,7 4,3

WilayahSulawesi Sulawesi Wilayah

Share PDRB Terhadap 34 Pr ovinsi, 2017 (Persen)

8,2

Share PDRB Terhadap 34 Pr ovinsi, 2017 (Persen)

6,1

Pertumbuhan Ekonomi, 2017 (Persen)

4,3


7,0

Tingkat Kemiskinan, September 2017 (Persen)

10,4


6,2


10,9

Penduduk Miskin (Ribu jiwa), September 2017

5.969,1


988,5


2.107,6

Tingkat Pengangguran, Agustus 2017 (Persen)

5,2


5,0


4,9

Wilayah Maluku Wilayah Maluku Share PDRB Terhadap 34 Pr ovinsi, 2017 (Persen)

0,5


6,7


13,4


398,7


WilayahJawa Jawa + + Bali Wilayah Share PDRB Terhadap 34 Provinsi, 2017 (Persen)

WilayahNusa Nusa Tenggara Tenggara Wilayah 60,0

Share PDRB Terhadap 34 P rovinsi, 2017 (Persen)

7,6

Wilayah Papua Papua Wilayah 1,6

Share PDRB Terhadap 34 Provinsi, 2017 (Persen)

2,1


1,9


5,6



9,2


18,3


26,7


14.112,9


1.882,9


1.123,3

4,5

ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA

PENURUNAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH •

•

•

PENGELOLAAN URBANISASI •

Kemiskinan di KTI (18,01%)*, KBI (10,33%)*, perdesaan (13.47%)* dan perkotaan (7,20%)* yang tinggi Ketimpangan Pendapatan Perdesaan (0,324) -Perkotaan (0,4) Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa

PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

•

PEMANFAATAN RUANG •

•

•

•

Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030 Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 4% PDB, di India 13% PDB)

Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (1 dari 12 KEK, 4 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata) Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat Pertumbuhan yang lemah Kawasan Strategis Kabupaten yang belum berkembang

•

•

Konflik ruang) yang semakin meningkat (15.525 kasus periode 2015-2018 Desa-desa dalam kawasan hutan dan perkebunan besar tidak dapat melaksanakan kewenangannya tertama untuk pembangunan infrastruktur (20.000 desa) Kejadian Bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian Banjir, Longsor, Kebakaran Hutan,dsb)

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH • •

• •

Akses dan kualitas pelayanan dasar yang terbatas (perumahan layak baru 37,8%*, air minum 72%*, sanitasi layak 67,5%*, dsb) Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal Peraturan Perundangan yang belum harmonis serta Kerjasama dan Inovasi Daerah yang belum berkembang Proses perizinan yang lama dan berbiaya tinggi

ISU STRATEGIS LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

Daya Dukung dan Daya Tampung SDA dan LH:

Dampak Perubahan Iklim:

01

Terjadi peningkatan suhu antara 0,3- 1,5 C (skenario RCP4.5) dan 0,5- 1,5 C (skenario RCP8.5) dalam periode 2020-2045 (Proyeksi BMKG

01

Kualitas Air : peningkatan polutan BOD dan COD pada tahun 2024 diproyeksi mendekati ambang batas yang diperbolehkan (KLHS RPJMN 2020-2024);

dalam Kaji Ulang RAN API 2018).

02

Peningkatan potensi bahaya perubahan iklim, antara lain: •

•

•

02

Potensi kekeringan: terutama Nusa Tenggara, Jawa dan Sumatera bagian utara; Potensi abrasi: Lebih dari 1820 km garis pantai di seluruh wilayah pulau besar di Indonesia berstatus sangat rentan; dan

Peningkatan tinggi gelombang ekstrem: kenaikan gelombang hingga lebih dari 1 meter di hampir seluruh wilayah perairan Indonesia sehingga memperkecil wilayah tangkap nelayan dengan ukuran kapal <10 GT dan membahayakan keselamatan pelayaran terutama untuk kapal-kapal di bawah 30 GT

03

Proporsi Lahan: Share tutupan hutan nasional terhadap luas daratan nasional menurun dari 54% (2000) menjadi 44% (2030) dan Pulau Jawa memiliki kontribusi terkecil, dari 25% (2000) menjadi 20% (2030)

Keanekaragaman Hayati : peningkatan ancaman terhadap derajat keterpaduan habitat alami di seluruh Indonesia sehingga diperlukan restorasi dan/atau pemulihan ekosistem yang berada pada ambang batas daya dukung

ISU STRATEGIS KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Fenomena Iceberg Fakta dan Permasalahan Utama Hutan Indonesia

0,5 juta hektar 14,5 juta hektar 32 juta hektar

30%

tutupan hutan hilang per tahun (rata-rata 1990 – 2017)

Kawasan konservasi tidak berfungsi sesuai mandat

terdapat konflik tenurial

kawasan hutan tidak berhutan

dari

554

Berdasarkan Publikasi KLHK “Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia 2016: 1.

Ketidakpastian kawasan hutan

Lemahnya

g over nance

Unit manajemen tidak efektif

Kawasan hutan Indonesia

120 juta ha ; 2.

Kawasan hutan tidak berhutan 32

3.

juta ha;

APL berhutan 7

ha.

juta

ISU STRATEGIS SUMBER DAYA AIR NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Neraca Air Permukaan Indonesia 2015 : Surplus Secara Total Namun Persebaran Tidak Merata

Kondisi Umum Sumber Daya Air 400.000,00

KEBUTUHAN (Juta m 3)

2015:

2020:

2025:

2030:

250.369

362.367

531.387

790.044

KETERSEDIAAN (J uta m 3)

•

Cateris Paribus

300.000,00

200.000,00

2015:

2020:

2025:

2030:

699.414

699.414

699.414

699.414

Secara total, kuantitas air seluruh pulau di Indonesia terjadi surplus sebesar 449.045 juta m 3 (2015). Namun untuk Jawa+Bali terjadi defisit sebesar 105.786 juta m 3 dan Nusa Tenggara defisit sebesar 2.317 juta m 3.

3 m a 100.000,00 t u J

Sumatera

Jawa-Bali

Kalimantan

Sulawesi

Nusa Tenggara

Maluku

Papua

(100.000,00) •

Seiring bertambahnya penduduk, maka defisit ini akan semakin tinggi jika tidak ada upaya konservasi sumber daya air yang jelas dan terukur

(200.000,00) Ketersediaan

Kebutuhan

Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan

REPUBLIK INDONESIA

IV. KOMITMEN GLOBAL 4.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) /Sustainable Development Goals (SDGs) 4.2 Konvensi Global Perubahan Iklim

4.1 TPB/SDGs: TRANSFORMASI MDGs MENJADI SDGs

REPUBLIK INDONESIA

MDGs

SDGs

4.1 TPB/SDGs: KAITAN ANTARA SDGs DENGAN FOKUS PEMBANGUNAN

REPUBLIK INDONESIA

Goal 16

Goal 1 • • •

•

Tingkat Kemiskinan Perlindungan sosial Pelayanan Dasar

• • •

Goal 2

Indeks Perilaku anti Korupsi Indeks Lembaga Demokrasi Indeks Kebebasan Sipil Indeks Hak-Hak Sipil

• •

Goal 7 •

Goal 2 • •

Prevalence of undernourishment (POU) Prevalensi Stunting pada Balita

•

• •

Angka Kematian Ibu Prevalensi dan Insidensi Penyakit Menular dan Tidak Menular

• •

Rata-rata Lama Sekolah Angka Partisipasi Pendidikan Kualitas Pendidikan

Goal 5 • • •

ASFR ( Age specific Fertility Rate) Kesetaraan Gender Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan

Goal 6 • • •

Air minum layak Sanitasi Layak Pengelolaan Sumber Daya Air

Goal 7 Rasio elektrifikasi

Goals 9 Pembangunan prasarana transportasi

a s i u a n Pem M I bangunan n f r a s t r u k t u r

Laju Pertumbuhan PDB per Kapita Pekerja non formal sektor pertanian

Goal 9

P o l h u k a m

Goal 4 •

Bauran energi barukan

Goal 8

Goal 3 •

Tingkat Kerawanan Pangan Pertanian Berkelanjutan

• •

Nilai tambah manufaktur terhadap PDB Penduduk terlayani Mobile Broadband

Goal 12 • •

Pengarusutamaan SCP di dalam Dokumen Perencanaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Goal 14 • •

Ekonomi

Kawasan konservasi perairan Tangkapan ikan berada dalam biologis yang aman

Goal 15 •

Kewilayahan

•

Tutupan hutan dan lahan Rehabilitasi lahan terdegradasi

Goal 17 •

Pertumbuhan ekspor Produk Non Migas

Goal 11 Perumahan layak huni Sistem transportasi yang aman

Goal 10

Goal 11

•

•

•

Koefisian Gini Daerah tertinggal

Penduduk kota yang tinggal di daerah kumuh

4.2 KONVENSI GLOBAL PERUBAHAN IKLIM: REPUBLIK INDONESIA

PEMBANGUNAN RENDAH KARBON INDONESIA SEBAGAI PLATFORM BARU PEMBANGUNAN NASIONAL

Perencanaan Pembang unan R endah K arbon (PP R K ) adalah kebijakan perencanaan pembangunan terintegrasi dan strategi investasi rendah karbon untuk RPJMN 2020-2024 dan Roadmap SDG 2030 yang mendorong Indonesia menurunkan intensitas emisi dan emisi GRK. Daya dukung dan daya tampung SDA dan LH menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan target PRK.

Trade Off Carryi ng C apacity

Inter-related Human Acti vities

Dampak/ Tekanan

Energi

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Industri

Daya Tampung

Air H L K I

Pertanian

Kehutanan

Emisi Daya Dukung

Kehati

Ketersediaan

Permukiman

Trade Off

+

Kelautan

Target

Perikanan

Ekonomi

Kemiskinan

Tutupan Lahan

Intensitas Emisi

Emisi GRK

4.2 KONVENSI GLOBAL PERUBAHAN IKLIM: PROSES KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMN 2020-2024 DAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

REPUBLIK INDONESIA

Pertimbangan dalam KLHS:

1

Pembangunan harus terus berkelanjutan

2

Daya dukung dan daya tampung SDA dan LH (Carrying Capacity ) menjadi pertimbangan dalam kebijakan

3

4

Menghapus silo dalam perencanaan

Pemangku kepentingan punya hak suara yang sama dalam perencanaan

RPJMN Hijau & Rendah Karbon 2020-2024

REPUBLIK INDONESIA

V. RPJMN 2020-2025 (RANCANGAN TEKNOKRATIK)

REPUBLIK INDONESIA

5.1 Tema dan Kerangka (Framework ) Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

TEMA RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020-2024 REPUBLIK INDONESIA

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera,

Adil dan Berkesinambungan” Berpenghasilan Menengah-Tinggi

Sejahtera

•

Transformasi struktural berjalan.

•

Kualitas hidup meningkat.

•

Produktivitas tenaga kerja meningkat.

•

Perilaku disiplin dan beradab.

•

Iklim investasi kondusif.

•

SDM berkualitas dan berdaya saing.

•

GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055.

•

Indeks kebahagiaan meningkat.

Adil •

Ketimpangan menurun.

•

Redistribusi berjalan baik.

Berkesinambungan •

Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development ).

•

Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.

KERANGKA PEMBANGUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIS RPJMN 2020-2024 REPUBLIK INDONESIA

VISI 2045

2020-2024

Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing

TEMA

Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan

PEMBANGUNAN MANUSIA 1

2

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur

PEMBANGUNAN EKONOMI

Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial

1

Pangan

2

Energi

SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

3

Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Digital

4

Industri Manufaktur

5

Kelautan dan Kemaritiman

Development Constraints :

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN 1 2 3

Sentra-Sentra Pertumbuhan Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1

Transportasi

2

Telekomunikasi

3

Sumber Daya Air

4

Perumahan dan Pemukiman

Kondisi Investasi

PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 1

Hukum dan Regulasi

2

Pertahanan dan Keamanan

3

Politik

Kondisi SDA

PENGARUSUTAMAAN Kesetaraan Gender

Tata Kelola (Governance)

Kerentanan Bencana

5

Perubahan Iklim

Modal Sosial dan Budaya

REPUBLIK INDONESIA

5.2 Target Indikatif RPJMN 2020-2024

GAMBARAN PERTUMBUHAN POTENSIAL INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

Pertumbuhan Potensial (Persen) 10,00

Pertumbuhan potensial Indonesia terus menurun terutama dibandingkan masa sebelum krisis Asia. Namun pada tahun 2017 ada kecenderungan membaik, diperkirakan pada kisaran 5,2 persen, sebagai dampak reformasi struktural di antaranya perbaikan infrastruktur dan iklim investasi

5,00

-

(5,00)

(10,00)

(15,00) 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Growth Accounting

HP Filter

AS1

AS2

Aktual

S umber: E s timasi B appenas

SIMULASI KERANGKA EKONOMI MAKRO REPUBLIK INDONESIA

SKENARIO PERTUMBUHAN P OTENSIAL INDONESIA 2020-2024

Berdasarkan perhitungan potential growth, diperkirakan : •

•

Pertumbuhan 2020-2024

pertumbuhan ekonomi 2020-2024 4,9 persen (baseline) – reformasi struktural berhenti.

Kondisi Saat Ini*

Indikator

Diperlukan reformasi struktural untuk memperbaiki produktivitas melalui TPAK, peningkatan investasi dan produktivitas.

Baseline: 4,9

5,4

5,7

6,0

66,7

66,7

68

69

70

Pertumbuhan Investasi

6,2

6,0

7,5

8,0

8,3

Pertumbuhan TFP

1,0

Tetap

Naik 10%

Naik 25%

Naik 50%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi 2020-2024 diperkirakan kisaran 5,4-6,0% per tahun.

* TPAK berdasarkan data agustus 2017, pertumbuhan investasi tahun 2017, tingkat pengangguran Februari 2018, rata-rata lama sekolah tahun 2016, pertumbuhan TFP berdasarkan estimasi Bappenas

Low Scenario Asumsi Makro Indonesia

2020

2021

2022

2023

Moderat Scenario 2024

2020

2021

5,4

2022

2023

High Scenario 2024

2020

2021

5,7

2022

2023

2024

6,0

Pertumbuhan PDB (%, yoy)

5,3

5,4

5,4

5,5

5,5

5,4

5,5

5,7

5,9

6,1

5,5

5,7

5,9

6,2

6,5

Inflasi (%, yoy): End of Period

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

Dari perhitungan potential growth, arah pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020-2024 dapat ditunjukkan melalui tiga skenario, yaitu Low , Moderat, dan High Scenario . Pencapaian

REPUBLIK INDONESIA

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi: •

•

•

•

Pertumbuhan ekonomi didorong oleh transformasi struktural yang diindikasikan dengan peningkatan industri pengolahan. Sektor pertanian tetap meningkat, pasokan bagi industri pengolahan. Sektor jasa-jasa produktif: Perdagangan, konstruksi, transportasi, infokom, dan jasa keuangan akan turut berkembang. Sektor listrik tumbuh mendukung pengembangan sektor industri.

HASIL SIMULASI PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI (SISI PRODUKSI DAN SISI PENGELUARAN)

Industri: 5,40 – 7,05

RATA-RATA 2020-2024 (SKENARIO RENDAH DAN TINGGI)

Pertanian: 3,57 – 3,94 Perdagangan: 5,51 – 6,03 Konstruksi: 5,42 – 5,96

Gambaran Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran: •

Konsumsi Rumah Tangga tumbuh seiring meningkatnya pendapatan masyarakat.

•

Pertumbuhan investasi meningkat mendukung pengembangan industry pengolahan

•

Ekspor akan tumbuh seiring dengan berkembangnya industri pengolahan.

•

Pengeluaran pemerintah lebih efektif dan efisien.

55 Pertambangan: 0,57 – 0,88 Transportasi: 8,68 – 9,11 Infokom: 10,84 – 11,62 Jasa Keuangan: 7,15 – 7,84 Listrik: 4,01 – 4,48

PERTUMBUHAN EKONOMI

5,4 – 6,0

C:

5,21 – 5,37*

I:

7,45 – 8,25

X:

6,75 – 7,60

M: 7,56 – 8,00 Perhitungan Bappenas

G:

3,28 – 4,11

PROYEKSI TARGET INDIKATIF PEMBANGUNAN 2020-2024 REPUBLIK INDONESIA

PERTUMBUHAN EKONOMI

KEMISKINAN

Kondisi Saat Ini (2018)

5,27%*

9,82%

5,13%

0,389

Sasaran dalam RKP 2019

5,2-5,6%

8,5-9,5%

4,8-5,2%

0,38-0,39

Sasaran dalam RPJPN 2005-2025

4,5-5,5%**

≤5%

Proyeksi Baseline SDGs 2024

4,2 %***

8,21%

5,02%

0,387

***) Laju pertumbuhan PDB per kapita.

Sasaran Dalam RPJMN 2020-2024****

5,7%

5,0-5,7%

4,0-4,6%

0,371-0,373

****) Skenario moderat

PENGANGGURAN

5%

≤

KETIMPANGAN

0,36

*) Kuartal II 2018

**) Tertulis: setara negara berpendapatan menengah.

PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL REPUBLIK INDONESIA

Low Scenario

NASIONAL

Moderate Scenario

High Scenario

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

Pertumbuhan PDB (YoY, %)

5,3

5,4

5,4

5,5

5,5

5,4

5,5

5,7

5,9

6,1

5,5

5,7

5,9

6,2

6,5

Inflasi (YoY, %): End of Period

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

3,5

3,5

3,0

3,0

3,0

5,4

Rerata Per tumbuhan Ekonomi

5,7

Sumatera 2020

4,7

2024

6,1

Sulawesi Kalimantan

Pertumbuhan Ekonomi Regional Berdasarkan Asumsi Skenario Moderat (5,7 Persen)

Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di luar Jawa

6,0

2020

4,6

2024

5,2

2020

6,8

2024

7,0

Maluku 2020

5,5

2024

6,0

Jawa-Bali 2020

5,8

2024

6,3

Papua

Nusa Tenggara 2020

4,3

2020

6,0

REPUBLIK INDONESIA

5.3 Keterbatasan Pembangunan (Development Constraints) 5.3.1 Kondisi Investasi 5 Tahun ke Depan 5.3.2 Kondisi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

5.3.1 KONDISI INVESTASI 5 TAHUN KE DEPAN (2020-2024)

REPUBLIK INDONESIA

Sumber Pembiayaan

Total Kebutuhan Investasi* Rp38.083,5 – Rp38.854,4 Triliun

Tabungan Dalam Negeri Tabungan Luar Negeri

Share (%)

35.503,8 – 36.419,4

93,2 – 93,7

2.435,0 – 2.579,7

6,3 – 6,8

Pemenuhan Kebutuhan Investasi

Instrumen Pembiayaan Rp Triliun

Share (%)

Kredit Perbankan

3.387,1 – 3.509,2

8,9 – 9,0

Penerbitan Saham

933,8 – 962,9

2,45 – 2,48

Penerbitan Obligasi

4635,2 – 4657,2

11,9 – 12,2

Dana Internal BUMN

1.917,8 – 1.944,7

5,00 – 5,04

27.187,6 – 27.802,6

71,4 – 71,6

Dana Internal Masyarakat

Rp Triliun

Rp Triliun

Share (%)

Pemerintah

3.740,7 – 4.403,7

9,8 – 11,3

Belanja Modal BUMN

2.905,8 – 2.946,5

7,58 – 7,63

31.437,0 – 31.504,3

81,1 – 82,5

Masyarakat/ Swasta

PERTUMBUHAN KREDIT PERBANKAN (Rata-Rata 2020-2024): 12,3 – 12,6 persen

Total PMA-PMDN 2020-2024 Rp 5.884,3 – 6.072,6 Triliun

Perlunya peningkatan peran swasta dalam memenuhi kebutuhan investasi, antara lain melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Isu Strategis saat ini: 1. Penguatan kerangka regulasi dan kebijakan. 2. Optimasi integrasi kelembagaan. 3. Terbatasnya kapasitas pembiayaan serta instrument investasi melalui pasar keuangan (termasuk peningkatan financial literacy dan financial inclusion).

REPUBLIK INDONESIA

5.2.3 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA: TINGKAT PERTUMBUHAN PDB DENGAN KETERBATASAN SUMBER DAYA ALAM Perbandingan Skenario Pertumbuhan PDB (Baseline Keterbatasan SDA, Normal)

7,0%

Keterbatasan sumber daya alam (deplesi Air, Energi dan Hutan) diproyeksikan semakin menghambat pertumbuhan ekonomi apabila tidak dilakukan intervensi kebijakan pembangunan yang pro terhadap

6,0% 5,0% 4,0% 3,0%

carrying capacity

2,0% 1,0% 0,0% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Baseline - Simulasi Pertumbuhan PDB dengan keterbatasan SDA Normal - Proyeksi Pertumbuhan PDB Bappenas tanpa Mempertimbangkan

Ketersediaan Sumber Daya Alam

Tingkat pertumbuhan PDB real

Catatan: Hasil simulasi sementara dan akan dilakukan validasi

REPUBLIK INDONESIA

5.3.2 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA: KONDISI KRITIS SUMBER DAYA PENOPANG PEMBANGUNAN Ketersediaan air di Pulau Jawa diproyeksikan mendekati kelangkaan mutlak di tahun 2020 (<500m3/kapita/tahun)

Peningkatan potensi deforestasi hingga tahun 2045 akibat pertambahan lahan pertanian

Keterbatasan Sumberdaya

Peningkatan peristiwa iklim ekstrim akibat perubahan suhu global hingga 1,5 °C di tahun 2045

Permintaan energi meningkat, Sumber Energi terbatas, Energi Terbarukan belum berkembang

5.3.2 KONDISI LINGKUNGAN HIDUP DAN SDA: REPUBLIK INDONESIA

INTERVENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN PDB Perbandingan Skenario Pertumbuhan PDB (Normal, Keterbatasan SDA, Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon-PRK)

Bentuk Intervensi kebijakan

7,0%

Reforestasi dan Pengurangan Laju Deforestasi

6,0%

5,0%

Peningkatan kualitas lingkungan hidup

4,0%

3,0%

Peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi pemanfaatan sumber daya

2,0%

1,0%

Peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan serta peningkatan efisiensi energi

0,0% 20 20 20 21 20 22 2 02 3 2 02 4 2 025 20 26 20 27 202 8 2 02 9 2 030 20 31 20 32 203 3 203 4 2 03 5 2 036 20 37 20 38 203 9 2 04 0 2 04 1 20 42 20 43 20 44 204 5 Baseline - Simulasi Pertumbuhan PDB dengan keterbatasan SDA Normal - Proyeksi Pertumbuhan PDB Bappenas tanpa Mempertimbangkan Keterbatasan SDA (2020-2024: 5.7%, 2025-2030: 6%, 2031-2045: 5.6% ) PRK - Simulasi Pertumbuhan PDB menerapkan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon

Catatan: Hasil simulasi sementara dan akan segera dilakukan validasi

Jasa Ekosistem

Tingkat Pertumbuhan PDB

Ketersediaan Sumber Daya

Tingkat Pertumbuhan PDB

REPUBLIK INDONESIA

5.4 Arah Kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

REPUBLIK INDONESIA

5.4.1 Pembangunan Manusia 1. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial 2. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA: PELAYANAN DASAR DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

Isu Strategis TFR tinggi 2,4 (SDKI, 2017)

Arah Kebijakan Memperluas pelayanan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ) dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah

1/3 Balita Stunting

1.

TBC No.2 di Dunia

Memperkuat intervensi spesifik dan sensitif penurunan stunting terintegrasi pada lokus prioritas

2.

Memperkuat pelayanan kesehatan dasar dan upaya promotif dan preventif

1/3 Penduduk menderita tekanan darah tinggi

3,8 Juta Anak Usia 7-18 Tahun Tidak Sekolah 42,3% siswa dibawah standar minimum kompetensi membaca, matematika,

1.

2.

Isu Strategis 28 juta penduduk BABS No.2 di G20 73 juta penduduk tanpa akses air minum layak

Pendanaan, cakupan kepesertaan, dan kelembagaan SJSN belum optimal

Mempercepat wajib belajar 12 tahun dengan memberikan keberpihakan terhadap anak dari keluarga kurang mampu dan penanganan anak tidak sekolah

1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan

Memperkuat penerapan kurikulum berbasis pembelajaran keterampilan abad-21 (higher-order thinking skills)

1 dari 2 anak laki-laki & 1 dari 3 anak perempuan mengalami

Arah Kebijakan

Memperkuat sistem layanan air minum dan sanitasi berkelanjutan untuk menuntaskan akses universal dan pencapaian akses aman

Memperbaiki skema pendanaan, pelaksanaan, dan kelembagaan SJSN.

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MANUSIA: SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

REPUBLIK INDONESIA

Isu Strategis

Arah Kebijakan

Isu Strategis

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan APK pendidikan tinggi rendah 29,9 %

pelatihan vokasi selaras kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi dengan penguatan kemitraan swasta/ industri (kurikulum, tenaga

Belum kokohnya ketahanan budaya bangsa

Memperkokoh ketahanan budaya melalui pengembangan seni, nilai tradisi, pendidikan karakter, bahasa, dan perfilman

Pemanfaatan teknologi untuk produktivitas belum optimal

Memperkuat peran Iptek dan Inovasi sebagai pengungkit produktivitas melalui pengembangan bidang riset strategis, penyediaan infrastruktur dan SDM iptek, serta pembinaan technopreneur

Prestasi Olahraga masih perlu ditingkatkan (hanya 1 medali emas pada Olimpiade 2016)

Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade

pendidik, dan sarana prasarana) 41,2% angkatan kerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi

2. Memperluas pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas melalui peningkatan mutu

Tingkat pengangguran kaum muda 12,6%

pembelajaran dan sumber daya pendidikan tinggi

3. Meningkatkan akses dan keterampilan kaum muda dalam berwirausaha;

1. Memperluas akses dan skema pembiayaan bagi wirausaha 98,7% wirausaha di Indonesia berskala mikro (tenaga kerja kurang dari 5 orang)

2. Mengembangkan kewirausahaan berbasis teknologi dan sosial 3. Meningkatkan kemudahan berusaha (perijinan, investasi, insentif, dll) melalui OSS (Online Single Submission)

TPAK perempuan 51%

1. Menyediakan fasilitas dan regulasi kerja yang ramah perempuan 2. Meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan di sektor formal

REPUBLIK INDONESIA

5.4.2 Pembangunan Ekonomi 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pangan dan Pertanian Energi, Mineral, dan Pertambangan Kelautan dan Kemaritiman Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Digital Industri Manufaktur

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI: PANGAN DAN PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

ISU STRATEGIS

KONDISI SAAT INI 01

01

Produksi komoditas pertanian meningkat: Padi 4,7%; Jagung 15,2%; Daging 15%

02

Harga beras 1 tahun terakhir berfluktuatif dengan meningkat rata-rata 0,58% per bulan. 03

ARAH KEBIJAKAN

Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri

Kesejahteraan petani produsen yang masih rendah. NTP tahun 2017 rata-rata 101,3.

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu-hilir pangan, pertanian dan perikanan Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat

04

Meningkatkan kualitas SDM pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, & pembudidaya ikan 02

Peningkatan kualitas konsumsi dan gizi masyarakat. Skor PPH 88,0 dan Angka Rawan Pangan 7,91

Dukungan sarana prasarana yang belum memadai dan belum terpadu.

Banyaknya infrastruktur pertanian yang rusak.

Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen. Optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi

05

Penerapan modernisasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi 03

Share PDB sektor Pertanian 12,68%, menampung 29% penduduk usia kerja

Kondisi serta Pemanfaatan Waduk Serbaguna

Pemantapan infrastruktur pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan,

ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI: ENERGI, MINERAL DAN PERTAMBANGAN

REPUBLIK INDONESIA

ISU STRATEGIS 01

ARAH KEBIJAKAN

02

Tingginya ketergantungan terhadap BBM menyebabkan impor BBM yang sangat besar yaitu mencapai 41% dari konsumsi BBM. 03

01

Pemanfaatan EBT belum optimal (bauran EBT 8,4%).

04

03

Penyediaan energi dan ketenagalistrikan masih kurang memadai baik kualitas maupun kuantitas

Pemanfaatan batubara dalam negeri yang stagnan di bawah 30 persen dari total produksi.

Kebutuhan Energi (Juta BOE) 2.190

2.311

2.442

7

Arah Kebijakan

2.589

Peningkatan Produksi, Cadangan Migas dan Batubara 04

Optimalisasi Distribusi dan Pemanfaatan Minyak dan Gas dalam Negeri 06

Peningkatan Efisiensi dan Konservasi Energi 07

2.744

Pertambangan Berkelanjutan

Meningkatkan kapasitas kilang dan pembangkit listrik Peningkatan dan

02

Akselerasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 05

Akselerasi Peningkatan Nilai Tambah Migas, Batubara dan Mineral Dalam Negeri

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI: KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

REPUBLIK INDONESIA

ISU STRATEGIS

KONDISI SAAT INI 01

01

6,04% sumbangan PDB Maritim yang termasuk dalam kategori rendah

02

Belum terintegrasinya antara RTRW (daratan) dan RTRLN dan RZWP3K 03

Sampah Plastik di Laut No. 2 setelah China (1,29 juta ton/tahun)

ARAH KEBIJAKAN Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan 1.

Penyelarasan tata ruang darat dan laut

2. 3.

Pengembangan cluster industri perikanan Pemantapan sarpras perikanan termasuk pengembangan sistem rantai dingin Penguatan aksesibilitas dan daya saing destinasi unggulan pariwisata bahari di 24 lokasi Optimalisasi pemanfaatan produk kelautan: bioteknologi (marine bioproduct ) Pengembangan konektivitas laut

4. 04

5.

01

Terbatasnya SDM kelautan (knowledge dan skill) dan diseminasi teknologi

Kawasan konservasi perairan hanya seluas 19,1 juta ha

Masih tingginya biaya logistik

6.

Pengelolaan Ekosistem Laut 05

Produktivitas kemaritiman belum optimal

1.

Pengembangan Sustainable Fisheries

2.

Pengembangan kawasan konservasi perairan Penanggulangan pencemaran dan sampah laut

3.

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI: PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

KONDISI SAAT INI Jumlah wisatawan mancanegara meningkat dari 9,4 juta orang (2014) menjadi 14,0 juta orang (2017)

ISU STRATEGIS Pangsa kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih rendah terhadap: Dunia = 1,1% Asia Pasifik = 4,3% ASEAN = 11,7%

Jumlah wisatawan nusantara meningkat dari 252,2 juta orang (2014) menjadi 277,0 juta orang (2017)

Peningkatan jumlah dan kualitas SDM pariwisata sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata

Nilai devisa pariwisata meningkat dari USD 11,2 miliar (2014) menjadi USD 15,2 miliar (2017)

Kesiapan dan daya dukung destinasi masih perlu ditingkatkan mengingat beberapa indikator daya saing pariwisata Indonesia masih berada di peringkat 30% terbawah

Kinerja pariwisata Indonesia berada di peringkat 42 dari 136 negara (WEF, 2017)

Peningkatan kinerja ekspor pariwisata terutama terkait pengeluaran wisatawan mancanegara

ARAH KEBIJAKAN Strategi Peningkatan Daya Saing 1. Inovasi produk pariwisata (atraksi, kuliner, akomodasi, dan transportasi) untuk meningkatkan rerata pengeluaran harian wisatawan, terutama wisatawan mancanegara; 2. Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan pariwisata terutama di destinasi unggulan; 3. Peningkatan pengelolaan destinasi dan layanan pariwisata yang didukung penerapan standar pariwisata berkelanjutan; 4. Peningkatan investasi pariwisata dan penguatan rantai pasok industri pariwisata yang didukung optimalisasi sumber daya lokal; 5. Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang terampil dan kompenten dengan didukung perbaikan pendidikan dan pelatihan pariwisata serta sertifikasi kompetensi; da n 6. Penguatan citra pariwisata dan perluasan/diversifikasi pemasaran.

Fokus Pengembangan Meeting, Incentives, Conference, Exhibition (MICE), wisata minat khusus (adventure, cruise, heritage , halal), dan cross

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI: EKONOMI KREATIF DAN DIGITAL

REPUBLIK INDONESIA

ISU STRATEGIS

KONDISI SAAT INI

E k r a f

Share PDB

7,44% Rp 922,59 Triliun

E k r a f

E k r a f

Share Tenaga Kerja

14,28%

USD 20 Miliar

Ketersediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan kreativitas;

16,91 juta Akses pendanaan, termasuk bagi wirausaha baru;

Transaksi: USD 8 miliar pada tahun 2017

Sumber: Bekraf dan BPS, 2018; McKinsey, 2017

Strategi Peningkatan Daya Saing 1. Pengembangan bakat dan peningkatan kompetensi SDM kreatif khususnya pada generasi muda, yang didukung penguatan seni dan budaya , serta kreativitas konten sebagai substansi dasar pengembangan produk kreatif; 2. Pengembangan infrastruktur dan ruang kreatif yang didukung kemudahan berusaha dan penyediaan insentif bagi inovasi dan diklat vokasi; 3. Peningkatan akses pembiayaan dan investasi yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif;

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI);

4. Peningkatan dukungan riset dan akses informasi melalui kerjasama triple helix (pemerintah, akademisi, dan swasta) yang didukung peningkatan penerapan HKI;

Peningkatan kapasitas usaha kreatif dan digital sebagai penyedia lapangan kerja

5. Peningkatan kualitas tata kelola usaha kreatif ;

E-COMMERCE

Share Ekspor

13,77%

Ketersediaan SDM berkualitas;

ARAH KEBIJAKAN

Akses dan pangsa pasar internasional; dan

6. Perluasan akses pasar, jaringan dan kemitraan di dalam dan luar negeri; 7. Pengarusutamaan teknologi informasi dalam peningkatan efisiensi di berbagai sektor layanan publik;

Fokus Pengembangan Regulasi yang kondusif untuk pertumbuhan, dan kepastian usaha.

Penguatan industri film, animasi, g ames , dan musik, yang didukung peningkatan daya saing kuliner,

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI: INDUSTRI MANUFAKTUR

REPUBLIK INDONESIA

Kondisi Saat Ini

Isu Strategis

Arah Kebijakan Strategi Industrialisasi

Kontribusi PDB industri di Indonesia cenderung menurun menjadi di bawah 20 persen

Produktivitas tenaga kerja industri cenderung stagnan selama lebih dari 3 dekade

Nilai ekspor industri mencapai 44,95 persen dari total ekspor

Ketergantungan impor yang tinggi: 71 persen impor (bahan baku dan barang modal)  sektor industri

Gejala premature de-industrialisasi dimana kontribusi PDB industri di Indonesia yang turun lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang setara

Peningkatan Keterampilan+Kompetensi SDM dan Tata Kelola Usaha Inovasi melalui Kerja Sama Triple Helix

Peningkatan jumlah dan kualitas SDM industri sesuai dengan kebutuhan industri

Investasi yang Berorientasi GPN, Teknologi dan Ekspor

Kontribusi ekspor industri Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan negaranegara setara, terutama untuk produk yang berteknologi tinggi

Ketersediaan Infrastruktur, Energi dan Logistik

Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produksi Sektor Primer

Peningkatan Manfaat FTA dan Promosi Ekspor Peningkatan Manuservice dan Industri Daur Ulang Pemanfaatan Pengungkit Keunggulan Kompetitif: Industry 4.0 , Ekonomi Kreatif dan Digital Optimasi Permintaan: Pasar Domestik, Industri Halal, Healthy and Leisure Lifestyle

Fokus Pengembangan Subsektor 1. Perkuatan industri hulu dan antara terutama di subsektor kimia dan logam

Rendahnya basis industri hulu dan pendukung

2. Peningkatan ekspor subsektor unggulan: • Sub-sektor berbasis teknologi: otomotif , mesin dan peralatan elektronik • Sub-sektor padat karya: tekstil dan produk tekstil, dan alas kaki Sub-sektor berbasis SDA: makanan minuman, pengolahan ikan,

REPUBLIK INDONESIA

5.4.3 Pembangunan Infrastruktur

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (1/2) ISU STRATEGIS ISU STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN



Peningkatan akses perumahan dan permukiman yang layak Optimalisasi tampungan terbangun untuk akselerasi penyediaan air baku dan air minum  Peningkatan akses sanitasi aman  Penanganan terpadu keselamatan transportasi  Pengelolaan banjir terpadu di lokasi pusat pertumbuhan ekonomi 

Penyediaan Pelayanan Dasar Infrastruktur yang Belum Memadai



Infrastruktur Konektivitas Laut dan Antarmoda yang Belum Memadai

Integrasi pelabuhan dan kawasan industri (termasuk logistic center )  Konektivitas laut melalui integrasi pengelolaan pelabuhan, efisiensi jaringan pelayaran, dan pengembangan platform e-logistik;  Konektivitas transportasi multimoda pada hinterland pelabuhan;  Pengembangan konektivitas transportasi udara

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (2/2) ISU STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN 

Peningkatan peran transportasi masal Pengelolaan air baku, air tanah, air minum, dan sanitasi terpadu  Penataan kota berkelanjutan  Pemanfaatan TIK dalam pengembangan infrastruktur perkotaan 

Infrastruktur Perkotaan Belum Memadai



Pemerataan dan peningkatan akses dan infrastruktur TIK Pemanfaatan TIK untuk layanan publik (bantuan sosial, kesehatan [telemedicine], pendidikan [e-learning ], pertanian dan perikanan)  Pemanfaatan TIK untuk sektor industri dan perdagangan  Penerapan syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) perangkat TIK untuk mendukung industri manufaktur lokal 

Dukungan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) Belum Optimal

REPUBLIK INDONESIA

5.4.4 Pembangunan Politik, Hukum, serta Pertahanan dan Keamanan

REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM (1/2) ISU STRATEGIS Pergeseran Pusat Gravitasi Politik Internasional dari Amerika Eropa ke Asia-Pasifik

Pergeseran Arena Pertarungan Negara Besar Ke Seascape Kontestasi Kekuatan Besar 1. Pivot Asia vs OBOR (BRI) 2. Krisis Nuklir di Korea 3. Sengketa Laut China Selatan 4. Melemahnya Sentralitas ASEAN 5. Terorisme: Timur Tengah ke Asia Tenggara

ARAH KEBIJAKAN Penguatan Implementasi Doktrin Poros Maritim Dunia yang lebih berorientasi kelua r, seperti aktif dalam kerjasama negara-negara pesisir Samudera Hindia (IORA)

Penguatan Kepemimpinan pada forum internasional dan regional

Melemahnya Tata Kelola Global: 1. Maraknya konflik kekerasan di berbagai wilayah; 2. Masih adanya potensi negara gagal; 3. Potensi terjadinya pembersihan etnis dan genosida Ketidakpastian Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat (Trump Adm.) 1. Unilateralisme menguat; 2. Proteksionisme dalam perdagangan internasional Menguatnya Deglobalisasi dan Populisme: 1. BREXIT;

Mengoptimalkan Peran Indonesia di Dewan HAM PBB dan di Dewan Keamanan PBB

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN POLHUKHANKAM (2/2)

REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN

ISU STRATEGIS Instabilitas Kawasan Timur Tengah: 1. Konflik Ideologi; 2. Konflik Sumber Daya Alam; 3. Konflik Kedaulatan Wilayah.

Ancaman Keamanan dari Aktor Non-Negara: 1. Kejahatan Transnasional (Narkoba dan Terorisme) 2. Keamanan Siber; 3. Radikalisme.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Isu Strategis Nasional: Kekayaan Pulau Natuna dan Blok Masela; Gangguan Keamanan di Papua; Intoleransi Menguat; Dinamika Kinerja Demokrasi; Tuntutan peran serta masyarakat dalam proses kebijakan publik; Masih adanya Perilaku Koruptif; Pengembalian keseimbangan sosial masyarakat setelah terjadinya tindak pidana

•

Penguatan kapasitas mengantisipasi ancaman perang terbuka, narkoba, terorisme, dan bencana alam

•

Memperkuat aktualisasi ideologi negara

•

Penguatan kapasitas keamanan dalam negeri, termasuk pengamanan perbatasan antar negara

•

Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik, dan penguatan desentralisasi

•

Penguatan peran serta stakeholders dalam kebijakan, perluasan kemitraan pembangunan (Prinsip No One Left Behind ), dan peningkatan profesionalitas dan netralitas ASN

•

Penguatan penegakan hukum dengan mengoptimalkan restorative justice

•

Penguatan kapasitas pencegahan korupsi melalui penguatan pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi

REPUBLIK INDONESIA

5.4.5 Pembangunan Kewilayahan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN REPUBLIK INDONESIA

ISU STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan Antar Wilayah Masih Timpang

1.

Pusat Pertumbuhan Wilayah Masih Belum Optimal

3. 4.

Peningkatan konektivitas antar-wilayah Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN)

5.

Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal Peningkatan inovasi pemerintahan daerah

Pelayanan Dasar Belum Optimal

2.

6. 7.

Daya Saing Daerah Relatif Masih Rendah

Pemanfaatan Ruang dan Urbanisasi Kurang Terkendali

Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.

8. 9.

Peningkatan kemudahan perizinan Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM 10. Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah

11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan 12. Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan

REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN ARAH KEBIJAKAN: PEMBANGUNAN WILAYAH 2020-2024 1. Sumatera 2. Jawa – Bali – Nusa Tenggara 3. Kalimantan 4. Sulawesi 5. Papua-Maluku

RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA 2020-2024 REPUBLIK INDONESIA

KPBPB Sabang Kab. Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe

Kota Banda Aceh

2020

2021

2022

2023

2024

4,7

4,9

5,3

5,7

6,1

Pariwisata Danau Toba Kab. Samosir, Sumut

e t a r e d o M

5,3

KI Kuala Tanjung Kawasan Metropolitan Mebidangro



Wilayah Sumatera

KEK Arun Lhokseumawe

KEK & KI SEI MANGKEI Kab. Simalungun, Sumut

KPBPB Batam, Bintan, Karimun KEK Galang Batang Kab. Bintan, Kepri



Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Sumatera 2020-2024 yaitu  Pertanian, kehutanan, perikanan  Sub sub sektor tanaman perkebunan  Industri Manufaktur  Sub sektor industri makanan dan minuman  Sub sektor industri karet, barang dari karet, dan plastik  Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor  Sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor

Tema pembangunan wilayah Sumatera yaitu  Pusat produksi dan pengolahan hasil bumi dan Kota lumbung energi nasional Pekanbaru Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang utama  Kota Baru Kota diarahkan untuk: Padang Jambi  Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada KEK Tanjung Api- Api Kab. Banyuasin, Sumatera KEK Arun Lhokseumawe, Galang Batang, Tanjung Selatan Api-Api, Tanjung Kelayang.  Operasionaliasi KI Kuala Tanjung dan Tanggamus. Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI Kota Baru  Peningkatan investasi di KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Kelayang Palembang Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Kab. Belitung, P. Bangka  Peningkatan peran dan investasi KPBPB Sabang, Belitung Kawasan Strategis Existing Batam, Bintan, dan Karimun terhadap wilayah Kawasan Metropolitan Kota Bengkulu  Pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba Patungrayaagung Rencana Pengembangan Kawasan Strategis  Pengembangan kawasan metropolitan Mebidangro; rencana pengembangan kawasan metropolitan Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Kota Patungrayaagung KI Tanggamus Lampung Kawasan Metropolitan Kota Batam

REPUBLIK INDONESIA

KWSN STRATEGIS

Pelabuhan Sabang

1. Kawasan Banda Aceh dan Sekitarnya Tanaman pangan, Perikanan, Panas Bumi, (PKN, KSN, PKSN) Industri, Pariwisata

Jalan Lintas Timur

1

SEKTOR UNGGULAN

2 Bandara Kualanamu Pelabuhan Belawan

3

Pelabuhan Kuala Tanjung

4

7

11 Pelabuhan Dumai Pelabuhan Sekupang Bandara Hang Nadim

8

9

6

Jalan Lintas Barat

10

12

5

Tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Panas Bumi, Industri

3. Kawasan Perkotaan Metropolitan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro; PKN, KSN)

Tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Panas Bumi, Industri, Pariwisata

4. Kawasan Pematang Siantar dan Sekitarnya (KSPN, KEK, PKW,)

Tanaman pangan, Perkebunan, Minyak dan Gas Bumi, Industri, Pariwisata

5. Kawasan Padang Pariaman dan Sekitarnya (PKN, KSN)

Tanaman pangan, Perikanan, Industri, Pariwisata

6. Kawasan Andalan Pekanbaru dan Sekitarnya (PKN)

Tanaman pangan, Perkebunan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Industri

Pelabuhan Tanjung Api-api

16 15

Pelabuhan Teluk Bayur

2. Kawasan Lhokseumawe dan Sekitarnya (PKSN, KEK)

14

Bandara HAS Hanandjoeddin

17

7. Kawasan Duri-Dumai dan Sekitarnya (PKN, PKSN)

Tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, Minyak dan Gas Bumi, Industri

8. Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan Sekitarnya (PKSN, PKW)

Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi

9. Kawasan Zona Batam-Tanjung Pinang dan Sekitarnya (PKN, KSN,

Perikanan, Industri, Pariwisata

13 Bandara

18

Pelabuhan Bakauheni

REPUBLIK INDONESIA

KWSN STRATEGIS

Pelabuhan Sabang

Jalan Lintas Timur

1

SEKTOR UNGGULAN

10. Kawasan Andalan Laut Batam dan Sekitarnya

Perikanan, Pertambangan, Pariwisata

11. Kawasan Andalan Laut Natuna dan Sekitarnya (PKSN, PKW)

Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Pariwisata

12. Kawasan Muara Bulian Timur Jambi dan Sekitarnya (PKN)

Tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Industri, Pariwisata

13. Kawasan Bengkulu dan Sekitarnya (PKN)

Tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, Panas Bumi, Industri, Pariwisata

14. Kawasan Palembang dan Sekitarnya (PKN, KSN)

Tanaman pangan, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Industri, Pariwisata

2 Bandara Kualanamu Pelabuhan Belawan

3

Pelabuhan Kuala Tanjung

4

7

11 Pelabuhan Dumai Pelabuhan Sekupang Bandara Hang Nadim

8

9

6

Jalan Lintas Barat

10

12

5

Pelabuhan Tanjung Api-api

16 15

Pelabuhan Teluk Bayur

14

Bandara HAS Hanandjoeddin

18

Pelabuhan Bakauheni

Industri karet, kelapa sawit, dan petrokimia

16. Kawasan Bangka (PKN)

Tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan, Industri, Pariwisata

17. Kawasan Belitung (KSPN, KEK)

Pertanian, Perkebunan, Industri, Pariwisata

17

13 Bandara

15. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api

RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA-BALI 2020-2024

REPUBLIK INDONESIA



Pariwisata Kep.Seribu Kab. Kep.Seribu, DKI Jakarta

Kota Cilegon

Kawasan Megapolitan Jabodetabek Kawasan Metropolitan Kawasan Metropolitan Kedungsepur Kawasan Metropolitan Bandung Raya Gerbangkertosusila KI Kendal

Kota Serang KEK Tanjung Lesung

Kab. Pandeglang, Banten

Kota Baru Maja Kota Tasikmalaya

Kab. Kendal, Jawa Tengah

KI Gresik

Pariwisata Borobudur dan sekitranya

Wilayah Jawa + Bali 2020

2021

2022

2023

2024

5,8

5,9

6,1

6,2

6,3

Kab. Magelang, Jawa Tengah

e t a r e d o M

Kab. Gresik, Jawa Timur

Pariwisata BromoSemeru Jawa Timur

6,1



Tema Pembangunan Wilayah Jawa-Bali yaitu:  Pendorong industri, pariwisata, perdagangan serta pangan nasional berkelanjutan  Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan yang utama diarahkan untuk:  Operasionalisasi dan peningkatan investasi di KI Kendal  Pengembangan Kawasan Pariwisata Borobudur, Kepulauan Seribu, Bromo dan Semeru  Peningkatan investasi di KEK Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Bali

Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Jawa-Bali 2020-2024 yaitu  Industri Manufaktur  Sub sektor industri pengolahan tembakau  Sub sektor industri kulit, barang dari kulit  Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor  Sub sektor perdanganan mobil, sepeda motor dan reparasi

 

Peningkatan Investasi di KI Gresik Pengembangan Kawasan megapolitan Jabodetabekjur, kawasan metropolitan Bandung Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, dan Sarbagita

Kawasan Metropolitan Sarbagita

Destinasi Pariwisata Utama – Bali Kawasan Strategis Existing

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Kawasan Megapolitan Kawasan Metropolitan Kota Baru Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi

RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA 2020-2024

REPUBLIK INDONESIA

Kawasan Strategis Existing Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

Pariwisata Labuan Bajo

KEK Mandalika

Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan

Kab. Manggarai Barat, NTT

Kab. Lombok Tengah, NTB

Daerah Tertinggal

Kota Kupan g

Wilayah Nusa Tenggara 2020

2021

2022

2023

2024

4,3

4,4

4,8

4,9

5,1

Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi

e t a r e d o M

4,7



Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Nusa Tenggara 2020-2024 yaitu  Pertanian, kehutanan, dan perikanan  Sub sub sektor peternakan  Sub sub sektor tanaman pangan  Penyediaan akomodasi dan makan minum  Sub sektor penyediaan akomodasi  Sub sektor penyediaan makan minum



Tema Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara yaitu:  Pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, peternakan, perikanan, dan kelautan, pertanian yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan kawasan minapolitan



Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:  Peningakatan Investasi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika dan kawasan pariwisata Labuan Bajo  Pengembangan Kota Pelabuhan di Mataram dan Kupang

REPUBLIK INDONESIA

1

Pengembangan Jalan Tol

2 3

4

5 7

8 6

9

11

10 12

Pengembangan Jalan Lintas Selatan Jawa

KAWASAN STRATEGIS

SEKTOR UNGGULAN

Jaringan Transmisi Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi

Pengembangan Jalur Kereta Api

KAWASAN STRATEGIS

13

14

17

16

Pengembangan Jalan Lintas Pulau Sumbawa

SEKTOR UNGGULAN

15 Pengembangan Jalan Lintas Pulau Timor

KAWASAN STRATEGIS

Tanaman panga n, pariwisata Kawasan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Industri, perikanan, panas Karanganyar, Wonogiri, bumi Sragen, Klaten (SubosukoKawasan Andalan Perikanan, pertambangan, Wonosraten) Laut Pulau Seribu 2 pariwisata, minyak dan gas Kawasan Cekungan Bandung Industri, Tanaman pangan, (PKN) 8 (PKN, KSN) pariwisata, perkebunan, (KSPN) bumi 3 panas bumi Kawasan Jawa Tengah Kawasan Bojonegara-Merak- Industri, pariwisata, Kawasan Cirebon-Indramayu- Tanaman panga n, industri Selatan (Purwokerto, Cilegon Tanaman pangan, Majalengka-Kuningan perikanan, panas bumi, Kebumen, Cilacap dan (PKN) perikanan, pertambangan, 1 (Ciayumaja Kuning) dan pertambangan, minyak dan Sekitarnya) panas bumi Sekitarnya gas bumi (PKN) 7 4 (PKN) Kawasan Andalan Perikanan, pertambangan, Kawasan Yogyakarta dan pariwisata, Tanaman panga n, Kawasan Borobudur dan Laut Krakatau dan 1 Pariwisata Sekitarnya Sekitarnya industri, perikanan, Sekitarnya Kawasan Perkotaan Jakarta Industri, pariwisata, (PKN, KSN) perikanan, perdagangan, 2 Jasa

Kawasan Bogor-PuncakCianjur (Bopunjur dan Sekitarnya) 2 (KSN)

SEKTOR UNGGULAN industri, pariwisata Tanaman pangan, pa nas bumi

Tanaman panga n, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan, panas bumi

Pariwisata, Pertambangan dan panas bumi

REPUBLIK INDONESIA

1

Pengembangan Jalan Tol

2 3

4

5 7

6

9

8

10

11

KAWASAN

SEKTOR

STRATEGIS

UNGGULAN

Kawasan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan

9

Pengembangan Jalur Kereta Api

16

Pengembangan Jalan Lintas Pulau Sumbawa

15 Pengembangan Jalan Lintas Pulau Timor

Kawasan Denpasar-Ubud-

pariwisata, Tanaman

Kawasan Kupang dan

- perikanan laut

perikanan, industri, pariwisata, panas bumi,

Kintamani (Bali Selatan)

pangan, industri, perikanan,

Sekitarnya

- pariwisata

panas bumi

(PKN, PKSN)

minyak dan gas bumi

(PKN, KSN)

12

15

Kawasan Maumere-Ende kehutanan, pariwisata

(Gerbangkertosusila) (PKN, KSN)

Sekitarnya (Bali Utara) 12

Kawasan Malang dan

Tanaman pangan, perikanan

(PKW) Kawasan Lombok dan

(PKN, KSPN)

industri, perkebunan

Sekitarnya

Kawasan Probolinggo -

pariwisata, panas bumi PKN, KSPN (Mandalika), KEK Mandalika Tanaman pangan,

Pasuruan – Lumajang

industri, pertambangan, Kawasan Bima (KSN) 14

10

17

Tanaman pangan,

Kawasan Singaraja dan

Sekitarnya

14

13

12 Pengembangan Jalan Lintas Selatan Jawa

Jaringan Transmisi Listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi

Pariwisata, Tanaman pangan, perikanan, panas

(KSN)

16

Tanaman pangan,

bumi 13

perkebunan panas bumi

perikanan, pertambangan, pariwisata

Kawasan Ruteng-Bajawa perkebunan, perikanan (KSPN)

Tanaman pangan, industri pariwisata, perikanan

industri, perikanan,

17

pertambangan, pariwisata, Tanaman pangan, panas bumi

RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN 2020-2024

REPUBLIK INDONESIA

Kawasan Strategis Kalimantan Utara Kota Baru Tanjung Selor

Wilayah Kalimantan 2020

2021

2022

2023

2024

4,8

4,9

4,9

5,0

5,2

e t a r e d o M

5,0

KEK. MBTK

Kab. Kutai Timur , Kaltim

KI Landak

Kota Baru Pontianak Kawasan Strategis Kalimantan Barat



Kota Samarinda

KI Ketapang Kota Palangkaraya

Kota Balikpapan

Kota Baru Banjarbaru KI Batulicin

Kawasan Metropolitan Banjarbakula Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

Kab. Tanah Bumbu, Kalsel

KI Jorong Kab. Tanah Laut, Kalsel

Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Kawasan Metropolitan Kota Baru

Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Kalimantan 2020-2024 yaitu:  Industri Manufaktur  Sub sektor industri batu bara dan pengilangan migas  Sub sektor industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain-lain  Pertanian, kehutanan, perikanan  Sub sub sektor tanaman perkebunan  Pertambangan dan Penggalian  Sub sektor pertambangan batu bara  Transportasi dan pergudangan  Sub sektor angkutan sungai, danau, dan penyebrangan

Kawasan Strategis Existing Daerah Tertinggal



Tema Pembangunan W ilayah Kalimantan yaitu:  Pusat produksi dan pengolahan hasil tambang, kehutanan, dan lumbung energi nasional  Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:  Operasionalisasi KEK MBTK, KI Landak, Batulicin dan Jorong.  Peningkatan investasi di KI Ketapang  Pengembangan kawasan metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin dan sekitarnya).

REPUBLIK INDONESIA

NO

Kota Baru Tanjung Selor

Jalan Lintas Utara Jalan Lintas Tengah

23

Kota Baru Pontianak 18 6 2

Pelabuhan Bontang

19

4 5 Bandara Supadio

Kawasan Pontianak dan Sekitarnya (PKN & KSN Khatulistiwa)

Tanaman Pangan, Perikanan, Industri, Pariwisata

2.

Kawasan Singkawang dan Sekitarnya (PKW PKSN Perbatasan: Jagoibabang, Aruk)

Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Industri, Pariwisata

3.

Kawasan Ketapang dan Sekitarnya (PKW)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Industri

4.

Kawasan Kapuas Hulu dan Sekitarnya (PKW dan PKSN Perbatasan)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Pariwisata

5.

Kawasan Sanggau (PKW dan PKSN Perbatasan)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Minyak & Gas Bumi

6.

Kawasan Andalan Laut Pontianak dan Sekitarnya

Perikanan, Pariwisata

7.

Kawasan Andalan Laut Ketapang dan Sekitarnya

Perikanan, Pariwisata

8.

Kawasan PKN Palangkaraya

9.

Kawasan Sampit-Pangkalan Bun (PKW)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Industri, Pariwisata

10.

Kawasan Buntok (PKW & KSN)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Minyak dan Gas Bumi, Pariwisata

11.

Kawasan Muara Teweh (PKW & KSN)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi

12.

Kawasan Kuala Kapuas (PKW & KSN)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Minyak & Gas Bumi

11 21

Pelabuhan Ketapang

Bandara Sepinggan

Bandara Tjilik Riwut

10

3

9

Kota Baru Banjarbaru

8 14

7

12 16

17 Pelabuhan

SEKTOR UNGGULAN

1.

20 1

KWS. STRATEGIS

REPUBLIK INDONESIA

Kota Baru Tanjung Selor

Jalan Lintas Utara Jalan Lintas Tengah

23

Kota Baru Pontianak 18 6 2

NO

KWS. STRATEGIS

14.

Kawasan Kandangan dan Sekitarnya (PKL)

Tanaman Pangan, Perkebunan,Minyak dan Gas Bumi, Pariwisata

15.

Kawasan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya (PKN, PKW, & KSN)

Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Industri, Pariwisata

16.

Kawasan Batulicin (PKW & KSN)

Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Industri, Pariwisata

17.

Kawasan Andalan Laut Pulau Laut (PKW)

Perikanan, Pertambangan

18.

Kawasan Tanjung Redeb dan Sekitarnya (PKW)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Industri, Pariwisata

19.

Kawasan Sangkulirang, Sangata, dan Muara Wahau (Sasamawa) (PKW & KEK MBTK)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Industri, Pariwisata

20.

Kawasan Bontang, Samarinda, Tenggarong, Balikpapan, Penajam dan Sekitarnya (Bonsamtebajam) (PKN, PKW & KSN)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Industri, Pariwisata

21.

Kawasan Andalan Laut Bontang-Berau dan Sekitarnya

Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi, Pariwisata

Kawasan Tarakan, Tanjung Salas, Nunukan, Pulau Bunyu, dan Malinau (Tatapanbuma)

Tanaman Pangan, Kehutanan, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Minyak dan Gas

Pelabuhan Bontang

19

4 5

20 Bandara Supadio

1

11 21

Pelabuhan Ketapang

Bandara Sepinggan

Bandara Tjilik Riwut

10

3

9

Kota Baru Banjarbaru

8 14

7

12 16

17 Pelabuhan

22.

SEKTOR UNGGULAN

REPUBLIK INDONESIA

RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI 2020-2024 Pariwisata Bunaken Kota Baru Manado

Sulawesi Utara

Wilayah S ulawesi 2020

2021

2022

2023

2024

6,8

6,9

6,9

6,9

7,0

Kawasan Metropolitan Bimindo

e t a r e d o M

6,9

KI/KEK Bitung Kab. Bitung, Sulut

KI/KEK Palu



Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Sulawesi 20202024 yaitu:  Pertanian, kehutanan, perikanan.  Sub sektor perikanan  Sub sub sektor tanaman pangan  Industri Manufaktur  Sub sektor industri barang galian bukan logam



Tema Pembangunan Wilayah Sulawesi:  Pusat Lumbung pangan (padi, jagung) nasional, perkebunan kakao, serta pengembangan industri pengolahan. Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:  Pengembangan Kawasan metropolitan Mamminasata dan rencana pengembangan kawasan metropolitan Bimindo.  Operasionalisasi dan peningkatan investasi KEK Bitung  Peningkatan investasi di KEK Palu, KI Bantaeng, KI Morowali, dan KI Konawe.  Pengembangan Kawasan Pariwisata Bunaken dan Wakatobi serta Tana Toraja diharapkan dapat me ndorong peningkatan sektor jasa.

Kota Palu, Sulteng

KI Morowali

Pariwisata Tana Toraja

Kab.Morowali, Sulteng

Sulawesi Selatan

KI Konawe Kab. Konawe, Sultra

Kawasan Strategis Sulawesi Selatan Kawasan Metropolitan Mamminasata

Kota Kendari

Kota Baru Makassar KI Bantaeng Kab.Bantaeng, Sulsel

Pariwisata Wakatobi

Sulawesi Tenggara

Kawasan Strategis Existing Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan

Daerah Tertinggal

Kawasan Metropolitan

Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI

•

Bandara Sam Ratulangi

Pelabuhan Toli-Toli

Pelabuhan Bitung

5

REPUBLIK INDONESIA

1 2 4

Pelabuhan Pantoloan Bandara Mutiara

Rawan Gempa Bumi

Pelabuhan Luwuk

6

`

7

Jalan Lintas Tengah Rencana Jalur Kereta Api Pulau Sulawesi

` Bandara Haluoleo

` `

`

Pelabuhan Makassar

` Bandara Sultan

KWSN STRATEGIS Rawan Tanah Longsor

3 Jalan Lintas Timur

8

Rawan Banjir

Pelabuhan Kendari

SEKTOR UNGGULAN

1. Kawasan Manado dan Sekitarnya (PKN, KSN, Metropolitan, KEK, KI)

perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan, tanaman pangan, panas bumi

2. Kawasan DumogaKotamobagu dan Sekitarnya (PKW)

tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan, panas bumi

3. Kawasan Gorontalo (PKN, PKSN, PKW, KSN)

tanaman pangan, perikanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, panas bumi

4. Kawasan Marisa

tanaman pangan, perkebunan, perikanan, pertambangan

5. Kawasan Toli-toli dan Sekitarnya (PKSN, PKW)

Pertambangan, perkebunan, perikanan, tanaman pangan, pariwisata

6. Kawasan Poso dan Sekitarnya (PKW)

tanaman pangan, perikanan, pariwisata, perkebunan, industri

7. Kawasan Kolonedale dan Sekitarnya (PKW, KI)

tanaman pangan, perikanan, pariwisata, perkebunan, agroindustri, pertambangan, industri

8. Kawasan Palu dan Sekitarnya (PKN, KSN,

Pertambangan, perikanan, industri, tanaman pangan,

Bandara Sam Ratulangi

Pelabuhan ToliToli

Pelabuhan Bitung

REPUBLIK INDONESIA

Rawan Banjir

Pelabuhan Pantoloan Bandara Mutiara

Jalan Lintas Timur Pelabuhan Luwuk

8

Jalan Lintas Tengah

`

7 Rencana Jalur Kereta Api Pulau Sulawesi

`

9

` 10

15 Bandara Haluoleo

`

`

13

Pelabuhan Makassar

11 Pelabuhan Kendari

12

`

Rawan Tanah Longsor

KWSN STRATEGIS

Rawan G empa Bumi

9. Kawasan Mamuju dan Sekitarnya (PKN)

Bandara Sultan

Perkebunan, tanaman pangan, kehutanan, agroindustri, perikanan, minyak dan gas bumi

10. Majene 11. Kawasan Asesolo/ Kendari

Agroindustri, pertambangan, perikanan, perkebunan, tanaman pangan, industri, pariwisata 12. Kawasan Kapolimu- Agroindustri, pertambangan, Patikala Muna-Buton perikanan, tanaman pangan, (KSPN, PKW) perkebunan, kehutanan, pariwisata, minyak dan gas bumi 13. Kawasan Mowedong Agroindustri, pertambangan, /Kolaka (PKW) perikanan, perkebunan, tanaman pangan 14. Kawasan Pariwisata, industri, tanaman Mamminasata dan pangan, agroindustri, perikanan Sekitarnya (Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa,Takalar) 15. Kawasan Palopo dan Pariwisata, perkebunan, tanaman Sekitarnya pangan, perikanan, pertambangan 16. Kawasan Bulukumba-Watampone

14

SEKTOR UNGGULAN

17. Kawasan Pare-Pare

tanaman pangan, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan, perdagangan, industri Agroindustri, tanaman pangan,

RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA 2020-2024

REPUBLIK INDONESIA

Pariwisata Raja Ampat

Wilayah Papua 2020

2021

2022

2023

6,0

6,2

6,7

7,3

e t 2024 a r e d o 7,6 M

6,8



Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Papua 20202024 yaitu:  Pertanian, kehutanan, perikanan  Sub sektor perikanan  Sub sub sektor tanaman pangan  Sub sub sektor hortikultura  Pertambangan dan Penggalian  Sub sektor pertambangan bijih logam  Transportasi dan pergudangan  Sub sektor angkutan laut



Tema pembangunan Wilayah Papua:  Pusat perikanan, pertanian, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, serta pertambangan berbasis kampung masyarakat adat.  Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:  Pengembangan kawasan strategis di Merauke dan Kawasan Pariwisata Raja Ampat.  Operasionalisasi dan peningkatan investasi di KEK Sorong dan KI Teluk Bintuni. 

Kab. Raja Ampat, Papua Barat

Kota Baru Sorong

KEK Sorong

Kab. Sorong, Papua Barat

KI Bintuni

Kab. Bintuni, Papua Barat

Kota Jayapura

Kota Baru Jayapura

Kawasan Strategis Existing Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan Kota Baru Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Daerah Tertinggal

Kawasan Strategis Merauke

REPUBLIK INDONESIA

Pelabuhan Ternate

8 Bandara Sultan Baabulah

5

KAWASAN STRATEGIS SEKTOR UNGGULAN MALUKU 1. Kawasan Seram (KSN, Tanaman pangan, keh utanan, PKW) perkebunan, perikanan, pariwisata, panas bumi, minyak dan gas bumi

Jaringan Jalan Lintas Utara

6 Bandara Sentani

2. Kawasan Kei-Aru- Pulau Wetar-Pulau TanimbarSaumlaki (PKSN)

Perikanan, kehutanan, perkebunan, industri, minyak dan gas bumi

3. Kawasan Buru (PKW)

Perkebunan, perikanan, Tanaman panga n, pariwisata

7 Bandara Patimura

3

4. Kawasan Andalan Laut Arafuru dan Sekitarnya (PKW)

1

5. Kawasan Ternate, Tidore, Perkebunan, perikanan laut, Sidangoli, Sofifi, Weda dan industri, pertambangan, Sekitarnya (PKN, PKW, KI) pariwisata, Tanaman pangan, panas bumi

Jaringan Jalan Arteri Ambon Jaringan Jalan Lintas Tengah Pelabuhan Ambon

perikanan laut, pertambangan, pariwisata, minyak dan gas bumi

4 Jaringan Jalan Lintas Perbatasan Pulau Papua

2 Bandara Mopah

6. Kawasan BacanHalmahera Selatan (PKW) 7. Kawasan Kepulauan Sula (PKW)

Perkebunan, Tanaman pangan, panas bumi Perkebunan, kehutanan, industri, pertambangan, perikanan

8. Kawasan Andalan Laut Halmahera-Morotai dan Sekitarnya (PKSN, KSPN, KEK)

perikanan laut, pertambangan, pariwisata

RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU 2020-2024 REPUBLIK INDONESIA

KEK Morotai

Wilayah Maluku 2020

2021

2022

2023

2024

5,5

5,6

5,8

5,8

6,0

Kab. Morotai, Maluku Utara

e t a r e d o M

KI Buli Kab. Buli, Maluku Utara

5,7



 •

Kota Baru Sofifi

Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Maluku 20202024 yaitu:  Pertanian, kehutanan, perikanan.  Sub sektor perikanan  Sub sub sektor tanaman perkebunan  Industri Manufaktur  Sub sektor industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain-lain  Transportasi dan pergudangan  Sub sektor angkutan sungai, danau, dan penyebrangan Tema pembangunan Wilayah Maluku:  Pusat pengembangan pangan, perikanan, dan energi Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:  Operasionalisasi dan peningkatan investasi KEK Morotai sebagai kawasan pariwisata  Operasionalisasi KI Buli serta rencana pengembangan kawasan strategis Ambon.  Pengembangan Kota Pelabuhan di Ternate, Halmahera, dan Ambon

Kawasan Strategis Maluku

Kota Ambon

Jalur Penghubung Koridor Ekonomi/MP3EI Ibu Kota Prov/Pusat Ekonomi Daerah Tertinggal

Kawasan Strategis Existing Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Rencana Pengembangan Kota Metropolitan

Bappenas_KPU_24 September 2018 (1)

Recommend Documents