Bali Roadmap Dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Program Studi s2 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan dan isu mengenai lingkungan hidup kini telah menjadi isu yang terus berkembang yang menggambarkan realitas yang terjadi di sekitar kita dengan keadaan keadaan ketida ketidakpas kpastia tian n dan mengkha mengkhawat watirk irkan. an. Bertam Bertambahn bahnya ya jumlah jumlah pendudu penduduk, k, degrad degradasi asi lingkun lingkungan gan akibat akibat ulah ulah manusi manusia, a, dan daya daya dukung dukung lingku lingkungan ngan yang yang menurun demi memenuhi kebutuhan manusia yang mengatasnamakan pembangunan dapat menyebabkan bencana seperti: banjir, tanah longsor, erosi, degradasi lahan, dan lain sebagainya. Bencana-bencana tersebut di duga sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang menyebabkan perubahan iklim. Menu Menuru rutt peng pengam amat at,, kris krisis is ling lingku kung ngan an memb membag agii perk perkem emba bang ngan an kris krisis is lingku lingkungan ngan ke dalam dalam dua period periode, e, yakni yakni krisis krisis lingkunga lingkungan n pertam pertamaa dan krisis krisis lingkungan kedua. Periode krisis lingkungan pertama dipicu oleh publikasi buku Silent Springs karya Rachel Carson pada tahun 1962. Carson mengkritik penggunaan dan produksi pestisida (DDT) secara berlebihan di Amerika Serikat. Serikat. Dengan merujuk pada derita yang dialaminya sendiri, ia menyimpulkan bahwa pemakaian DDT telah menimbulkan menimbulkan dampak samping samping seperti seperti kanker. kanker. Berbeda Berbeda dengan krisis lingkungan per perta tama ma,, pada pada peri period odee kris krisis is ling lingku kunga ngan n kedua kedua,, baik baik akar akar penye penyeba bab b maupu maupun n kebijakan kebijakan yang diambil berskala berskala global. global. Menurut Menurut Homer-Dixon, Homer-Dixon, penyebab krisis krisis lingkungan tersebut mencakup enam sumber, yaitu perubahan iklim yang disebabkan oleh oleh efek efek rumah rumah kaca, kaca, penipi penipisan san lapisa lapisan n ozon, ozon, degrad degradasi asi dan hilangn hilangnya ya tanah tanah pertanian yang subur, penggundulan hutan, pengurangan dan polusi suplai air bersih, dan penipis penipisan an daerah daerah penangk penangkapa apan n ikan. ikan. Keenam Keenam sumber sumber peruba perubahan han lingku lingkungan ngan tersebut disertai dengan pertumbuhan penduduk dan distribusi sumberdaya yang tidak merata telah melahirkan kelangkaan lingkungan (environmental scarcity).1 1

Suharko. 1998.”Model-Model Gerakan Ngo Lingkungan (Studi Kasus di Yogyakarta)” dalam Jurnal Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Vol.2, No. 1, hal. 43. 1


Sebagai isu global, masalah lingkungan mendapat perhatian serius dari hampir semua negara di dunia. Sebab, krisis lingkungan tersebut tersebar ke setiap negara, meskipun dengan derajat yang berbeda-beda. Seluruh negara di dunia terlibat dalam mencari solusi terhadap persoalan tersebut. Negara-negara yang tergabung dalam G7, misalnya, mengagendakan isu ini pada pertemuan mereka pada tahun 1989. Ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan yang sebelumnya dianggap berada pada wilayah low politics tiba-tiba dikaitkan dengan isu-isu sentral politik dunia. Isu lingkungan global menjadi soal ketiga terpenting mendampingi agenda klasik dalam politik internasional, yakni soal keamanan dan ekonomi.2 Puncak dari semua itu adalah diselenggarakannya konferensi tentang Biodiversity di Rio Dejainero, Brazil pada tahun 1992 dan hasilnya telah diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia. Konferensi ini dihadiri oleh 150 negara dan 2.500 NGO.. KTT ini menghasilkan kompromi atau kesepakatan mengenai perlunya pembangunan berkelanjutan, yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi, dan sosial. Kesepakatan tersebut tertuang dalam tiga dokumen yang secara hukum mengikat dan tiga dokumen yang secara hukum tidak mengikat. Ketiga dokumen yang mengikat yaitu Convention on Biological Diversity (CBD) atau Kovensi Keanekaragaman Hayati, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka PBB tentang

Perubahan Iklim, Convention to Combat Desertification (CCD) atau Konvensi tentang Mengatasi Degradasi Lahan. Ketiga dokumen yang tidak mengikat yaitu Rio Declaration (Deklarasi Rio) tentang 27 prinsip yang menekankan hubungan antara lingkungan dan pembangunan, Forest Principles ( Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on Management, Conservation, and Sustainable Development of all Types of Forests) menyatakan pentingnya hutan bagi

pembangunan ekonomi, penyerap karbon atmosfer, perlindungan keragaman hayati, dan pengelolaan daerah aliran sungai, Agenda 21 adalah rencana komprehensif 2

Ibid 2


mengenai program pembangunan berkelanjutan ketika memasuki abad 21 (Murdiono, et al 2004). Dalam pertemuan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim pada 11 Desember 1997 di Kyoto, Jepang telah disepakati perjanjian yang di kenal dengan sebutan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah kesepakatan yang mengatur upaya penurunan emisi GRK oleh negara maju, secara individu atau bersama-sama di bawah Framework Convention on Climate Change.3 Sebanyak 180 negara menandatangani protokol ini. Dalam Protokol Kyoto, 38 negara industri berkomitmen memotong emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan mulai tahun 2008 hingga 2012 pada level 5,2% di bawah level yang mereka hasilkan sebelum 1990.4 Tujuan Protokol Kyoto adalah untuk mencapai "stabilitas" konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer hingga level yang akan mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Protokol Kyoto terdiri dari 28 pasal dan dua lampiran (annex) serta menetapkan penurunan emisi GRK akibat kegiatan manusia, mekanisme penurunan emisi, kelembagaan, serta prosedur penataan dan penyelesaian sengketa.5 Negara berkembang tidak diwajibkan menurunkan emisi tetapi bisa melakukannya secara sukarela dan diminta melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang lebih bersih dan lebih ramah iklim. Untuk itu, negara maju diwajibkan memfasilitasi alih teknologi dan menyediakan dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah iklim. Keberlanjutan masa pemberlakuan protokol Kyoto mendapat tantangan di karenakan sikap awal dari negara-negara maju yang notabene penyumbang emisi 3

Dari Rio ke Bali via Kyoto: Memahami peraturan internasional tentang perubahan iklim (Bagian Kedua), dalam http://www.beritabumi.or.id/?g=liatinfo&infoID=ID0005&ikey=3 , 12 Januari 2012. 4

Protokol Kyoto Ditandatangani, dalam http://www.vhrmedia.com/vhr-corner/agenda,ProtokolKyoto-Ditandatangani-766.html, 13 Januari 2012. 5

Ibid 3


terbesar terlihat enggan untuk berkomitmen, seperti Amerika Serikat yang belum menandatangani Protokol Kyoto di KTT ke-15 Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark yang berlangsung pada tanggal 7-18 Desember 2009.6 Negara maju lain hanya akan mau memperpanjang masa berlaku Protokol Kyoto jika AS meratifikasi dan mematuhi kewajiban penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam protokol tersebut.7 Sikap Amerika Serikat tentu saja mempunyai alasan yang kuat. Menurut pandangan Amerika Serikat, Protokol Kyoto ‘cacat fatal’, dan akan melumpuhkan perekonomian Amerika Serikat.8 Hal ini tentu saja masuk akal, mengingat perekonomian Amerika Serikat di topang oleh industri minyak menyumbang emisi CO2 terbesar kedua di dunia setelah China. Departemen Energi Amerika Serikat yang menghitung tingkat emisi gas rumah kaca memperlihatkan data, sepanjang 2010 jumlah karbon dioksida yang terlepas ke udara 564 juta ton (setara 512 metrik ton) yang sebagaian besar dari tiga negara, yaitu: Cina, Amerika Serikat, dan India sebagi penyumbang terbesar emisi karbon dioksida.9 Akibat sikap Amerika Serikat yang belum menandatangani Protokol Kyoto, maka masa berlaku Protoko Kyoto berakhir pada tahun 2012. Masa berlakunya Protokol Kyoto yang telah berakhir di tahun 2012, mengundang kekhawatiran diberbagai kalangan di karenakan kesepakatan yang ditandatangani pada 1997 tersebut mengikat lebih dari 40 negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi masalah perubahan iklim di bawah kerangka Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) mengadakan COP 13 UNFCCC di Bali, Indonesia. Lebih dari 10 ribu politisi dan 6

Delegasi RI Akan Paksa AS Ratifikasi Protokol Kyoto, dalam http://www.kompas.com/lipsus112009/gjread/2009/12/08/15585662/Delegasi.RI.Akan.Paksa.AS.Ratif ikasi.Protokol.Kyoto, 13 Januari 2012. 7 Amerika Serikat Ganjalan Protokol Kyoto, dalam http://www.cappa.or.id/index.php? option=com_content&view=article&id=23%3Aamerika-serikat-ganjalan-protokolkyoto&catid=14%3Akabar-kita&Itemid=1, 13 Januari 2012. 8 Ibid 9 Tingkat Emisi Karbon Semakin Buruk, dalam http://bataviase.co.id/node/863899, 17 Januari 2012. 4


pakar ambil bagian dalam konfrensi ini mengingat Protokol Kyoto masa berlaku Prtokol Kyoto yang telah berakhir.10 Ketua Konvensi Iklim PBB Yvo de Boer dalam pembukaan konfrensi menekankan bahwa akan dibahas sebuah road map bagi perjanjian mendatang.11 Berbagai pihak mengharapkan dari pertemuan ini mencapai kata sepakat untuk menyepakati Roadmap yang diajukan untuk mengganti Protokol Kyoto. 1.2 Perumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis mencoba menentukan arah pembahasan sebagai garis haluan analisa agar tidak melebar dan meluas dari pokok pembahasan. Pertanyaan utama yang menjadi rumusan masalah dari makalah ini yaitu : - Apakah Bali Roadmap itu?

- Mengapa Bali Roadmap menjadi penting/urgensi bagi negara berkembang? 1.3 Kerangka Berpikir

Sebenarnya permasalahan lingkungan hidup seperti perubahan iklim bukanlah hal yang baru. Permasalahan mengenai lingkungan hidup telah menjadi perhatian publik yang ditandai dengan munculnya gerakan lingkungan dan mulai berkembang pesat sejak akhir tahun 1950-an, dengan indikator meningkatnya perhatian publik dan aktivis lingkungan. Gerakan ini di tandai dengan munculnya kelompok pemerhati lingkungan di Amerika dan Inggris yang di kenal dengan “Green Party” di Amerika atau “Partai Hijau” di Inggris. Berdasarkan fakta tersebut, penulis menggunakan pendekatan environmentalism yang pada dasarnya menerima framework yang berdasarkan pada struktur politik, sosial, ekonomi dan normatif dunia yang ada sekarang ini yang ingin memperbaiki lingkungan melalui struktur yang ada tersebut. Penulis juga menggunakan teori collective goods, dimana lingkungan yang termasuk 10

Konferensi Puncak Iklim di Bali world.de/dw/article/0,,2983238,00.html, 17 Januari 2012. 11 Ibid

Dimulai,

dalam

http://www.dw-

5


didalamnya;

air, tanah dan udara merupakan barang milik bersama,

yang

apabila terjadi

permasalahan

atau

kerjasama dalam mencegah

lingkungan dan

diperlukan tindakan bersama

menyelesaikan masalah

tersebut

karena

dampaknya dapat melintasi batas negara dan bersifat global. 1.4 Hipotesis

Kerjasama maupun tindakan bersama dalam mengatasi isu lingkungan, sebenarnya telah banyak di bahas dalam berbagai forum nasional maupun internasional dan dituangkan dalam berbagai kerangka kerjasama. Banyaknya kerangka kerjasama yang dituangkan mengenai isu lingkungan, dikarenakan permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang bersifat global dan dianggap merugikan bagi negara berkembang maupun negara maju apabila setiap negara dan pihak benar-benar mematuhi kerangka kerjasama yang telah disepakati. Dengan habisnya masa pemberlakuan Protokol Kyoto mengenai perubahan iklim pada tahun 2012, diharapkan Bali Roadmap yang disepakati oleh 190 negara yang ikut serta dalam pertemuan perubahan iklim (UNFCCC) di Bali dapat digunakan sebagai peta atau jembatan untuk menghasilkan protokol yang baru dalam mengatasi perubahan iklim. Dengan adanya Bali Roadmap, maka point-point yang di capai dalam Bali Roadmap dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang seperti Indonesia dalam mencegah atau mengatasi perubahan iklim yang di sebabkan oleh emisi gas rumah kaca (GRK) dari negara-negara maju.

BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Lingkungan Hidup Dan Perubahan Iklim

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perubahan iklim, kita perlu mengetahui apa itu pengertian lingkungan hidup dan perubahan iklim. Istilah 6


lingkungan, dapat digunakan dalam lingkungan yang umum untuk menggambarkan dimana kita dan apa yang melingkupi kita.12 Manusia hidup di bumi ini tidak sendirian, melainkan bersama mahluk lain, yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Mahluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu terkait erat pada mereka.13 Contoh: dari manakah kita mendapatkan oksigen untuk bernafas?? Oleh karena itu anggapan bahwa manusia adalah mahluk yang paling berkuasa adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan, manusia bersama tumbuhan, hewan, jasad renik, benda tak hidup menempati ruang suatu tertentu. Ruang yang di tempati tersebut di sebut lingkungan hidup mahluk tersebut. Sedangkan menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengertian Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Perubahan Iklim beranjak pada perubahan yang terjadi pada iklim dalam satu kurun waktu, baik karena variabilitas alami atau dari hasil dari aktivitas manusia.14 Sedangkan UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim) lebih memberi tekanan pada aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim. Pengertian perubahan iklim global pada prinsipnya adalah naiknya gas-gas karbondioksida, gas metan, dan gas-gas lain yang secara normal berada dalam jumlah kecil di atmosfer, yang dapat meneruskan cahaya matahari namun beserta uap air dapat menahan pantulan energi panas dari bumi sehingga memperlambat pengeluaran panas bumi ke angkasa sehingga menghangatkan

12

Jill Steans & Lloyd Pettiford, 2009. “ International Relations: Perspectives and Themes”, dalam Deasy Silvya Sari. “ Hubungan Internasional: Perspektif Dan Tema ”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 376. 13 Otto Soemarwoto, 2004. “ Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan ”, Jakarta: Djambatan, hal. 51. 14 Apa itu Perubahan Iklim, dalam http://rumahiklim.org/masyarakat-adat-dan-perubahaniklim/apa-itu-perubahan-iklim/,16 Januari 2012. 7


permukaan bumi.15 Gas-gas tersebut disebut gas rumah kaca (GRK) karena sifat gas tersebut yang dapat memantulkan berfungsi seperti kaca yang meneruskan cahaya matahari, dan juga menangkap energi panas dari dalamnya. Gas-gas rumah kaca (GRK) tersebut yaitu senyawa kimia seperti uap air, karbon dioksida, metana, nitrat oksida yang terdapat di atmosfer.16 Apabila semakin tebal konsentrasi gas GRKnya, semakin banyak panas bumi yang tertahan di permukaan sehingga meningkatkan suhu udara yang dekat dengan permukaan bumi yang dapat mempengaruhi iklim di bumi seperti pola-pola curah hujan dan angin. Dengan terjadinya perubahan iklim, membawa dampak terhadap lingkungan seperti: beberapa jenis mahluk hidup tidak dapat bertahan hidup karena lingkungan tempat tinggal mereka berubah, pola curah hujan yang berubah dan meningkatnya intensitas hujan mengakibatkan banjir dan longsor yang dapat mengakibatkan korban jiwa dan rusaknya infrastruktur serta rusaknya struktur tanah dan tanaman. Dampak dari perubahan iklim yang terjadi akibat aktivitas manusia, dan berakibat langsung terhadap kehidupan manusia itu sendiri membuat kalangan pemerintah dan publik secara global sadar tentang bahayanya dari dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Dengan adanya kesadaran secara global berbagai upaya dilakukan untuk membahas dan mengatasi perubahan iklim dalam berbagai pertemuan dunia baik tingkat PBB (UNFCCC) maupun badan dunia yang lain dalam dua dasa warsa terakhir sejak pertemuan UNFCCC tahun 1997 di Kyoto, Jepang yang menghasilkan Protokol Kyoto yang dirancang untuk menargetkan bagi negara-negara industri maju membatasi emisi gas rumah kaca (GRK) mereka di tingkat global.17 Dengan berakhirnya mekanisme Protokol Kyoto tahun 2012 yang mana AS tidak turut menandatanganinya, maka upaya dunia terhadap perubahan iklim akan mempunyai mekanisme tertentu dalam berbagai kegiatan terutama dengan adanya 15

Fakta, Perubahan Iklim Dan Efek Rumah Kaca : Global Warming, dalam http://www.anekanews.com/2011/05/fakta-perubahan-iklim-dan-efek-rumah.html, 16 Januari 2012. 16 Gas-gas rumah kaca yang tercakup dalam Protokol Kyoto adalah karbon dioksida (CO2), nitrat oksida, metana, sulfur heksaklorida, HFCs (senyawa hidro fluoro) dan PFCs (Perfluorokarbon). CFCs (Klorofluorokarbon), yang juga gas rumah kaca, dicakup oleh Protokol Montreal. 17 http://www.vhrmedia.com/vhr-corner/agenda,Protokol-Kyoto-Ditandatangani-766.html/Loc. Cit. 8


pendanaan internasional dan program-program serta aksi yang lebih nyata dalam menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut terlihat dari pertemuan COP 13 UNFCCC pada bulan Desember tahun 2007 di Bali yang menghasilkan Peta jalan Bali ( Bali Road Map) yang didalam berisikan mandat tentang implementasi untuk mengatasi perubahan iklim. 2.2 Bali Roadmap

Bali menjadi tempat Konferensi Para Pihak atau COP 13 UNFCCC dan pertemuan para pihak atau Meeting of the Parties (MOP) ke 3 atau disingkat (COP13/CMP3).18 Pertemuan ini sangat penting, karena di harapkan dapat menghasilkan sebuah mandat/strategi/pedoman pembahasan mengenai pengurangan emisi GRK di masa mendatang karena Protokol Kyoto akan berakhir pada tahun 2012. Konfrensi ini menelan dana sekitar sekitar Rp.115 milliar dengan harapan agar dapat

menghasilkan

kesepakatan

untuk

menanggulangi

perubahan

iklim.19

Perundingan yang berlangsung di Bali, berjalan sangat rumit. Sikap Amerika ditunjukan dengan menentang masuknya angka pemotongan emisi 25-40 persen pada 2020 dari tingkat 1990 dalam rancangan kesepakatan.20 Walaupun perundingan berjalan sangat rumit, pada akhirnya menghasilkan sebuah Roadmap dalam menyikapi perubahan iklim dengan catatan angka 20-40% pemotongan emisi negara maju di tahun 2020 tidak tertera di teks deklarasi.21 AS dan seluruh negara lainnya menyepakati penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) 50 % di tahun 2050.22

18

Dari Rio ke Bali via Kyoto: Memahami peraturan internasional tentang perubahan iklim (Bagian Ketiga),dalam http://www.beritabumi.or.id/?g=liatinfo&infoID=ID0004&ikey=3, 12 Januari 2012. 19 Brigitta Isworo Laksmi, “Pemanasan Global Ke Mana "Dunia" Bergerak? “, dalam http://www.unisosdem.org/article_detail.php? aid=9202&coid=1&caid=56&gid=5, 17 Januari 2012. 20 Bali Roadmap Disepakati, dalam http://www.tempo.co/read/news/2007/12/16/055113629/BaliRoadmap-Disepakati, 17 Januari 2012. 21

Bali Road Map Tak Menyentuh Substansi Persoalan , dalam http://www.metrotvnews.com/read/newsvideo/2007/12/16/50673/-Bali-Road-Map-Tak-MenyentuhSubstansi-Persoalan-/82, 17 Januari 2012. 22 Ibid 9


Roadmap adalah “peta” yang menjelaskan bagaimana sistem dan startegi dalam menyikapi perubahan iklim global pasca pertemuan perubahan iklim (UNFCCC) pada bulan Desember tahun 2007 di Bali.23 Kesepakatan yang semula diusulkan sebagai Bali Roadmap, kemudian dinamai Bali Action Plan . Dalam Bali Roadmap tercakup lima hal yaitu: Komitmen Pasca 2012 ( AWG on Long-term Cooperative Action Under The Convention), Adaptasi/Dana Adaptasi ( Adaptation Fund ) , Alih Teknologi (Technology transfer ) , REDD ( Reducing Emission from Deforestation

in

Developing

Countries)

dan

CDM

(Clean

Development

Mechanism).24 Berikut ini adalah penjelasan singkat, lima hal yang tercantum dalam

Bali Road Map. 1. Komitmen Pasca 2012 (Dialog & AWG)

Semua Parties/kelompok menyadari diperlukannya reduksi penurunan emisi global yang lebih besar sebesar 25-40% sebagai komitmen lanjutan dari negara maju (annex-I Protokol Kyoto) sesuai dengan AR4 IPCC. Negara maju untuk komitmen membentuk rencana aksi dalam melakukan langkah menurunkan emisi GRK yang terukur, dilaporkan dan terverifikasi. Negara berkembang melakukan mitigasi dalam rangka melakukan pembangunan berkelanjutan melalui bantuan tekonologi, peningkatan kapasitas, pendanaan, melalui cara-cara terukur, nyata dan dapat dilaporkan. 2. Dana Adaptasi Disepakatinya elemen operasional Adaptation Fund, yaitu: operating entity, fungsi, komposisi keanggotaan, quorum, pengambilan keputusan, chairmanship, frequency of meetings, observer , transparansi, secretariat , trustee, monetization, access to funding , pengaturan institusi, dan review. Badan Dana Adaptasi ( Adaptation Fund Board ) sebagai operating entity, GEF sebagai Sekretariat dan trustee oleh World Bank. Pendanaan adaptasi bersumber dari 2% hasil penjualan CER (Certified Emissions Reduction) dari proyek CDM yang memiliki dana Euro 37 juta (meningkat 80-300 juta USD periode 2008-2012). 3. Alih Teknologi Peningkatan tindakan pengembangan teknologi dan transfer pada dukungan aksi mitigasi dan adaptasi. Peningkatan dari tingkat pembahasan 23

Budi Winarno, 2011. “ Isu-Isu Global Kontemporer ”, Yogyakarta, CAPS (Center for Academic Publishing Service), hal. 161. 24 Bali Roadmap Kesepakatan Konfrensi Pemanasan Global, dalam http://www.iec.co.id/berita/baliroadmap-kesepakatan-konfrensi-pemanasan-global, 17 Januari 2012. 10


teknis hingga implementasi melalui mempercepat jalan penyebaran, penggunaan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan, Peningkatan aksi pada penyediaan sumber keuangan dan dukungan investasi pada tindakan mitigasi dan adaptasi serta kerjasama teknologi, memperkuat akses pendanaan bagi negara berkembang. 4. Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries (REDD) Semua pihak menyepakati bahwa langkah nyata dalam mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan merupakan kepentingan mendesak.Program kerja telah ditetapkan dan difokuskan pada, misalnya, kajian perubahan tutupan lahan dan emisi GRK, metode untuk mendemonstrasikan pengurangan emisi dari deforestasi. Hal ini penting untuk mengangkat kebutuhan komunitas lokal dan warga asli. Persetujuan dilakukannya demonstration activities degradasi, deforestrasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dimasukkan dalam mekanisme REDD National dan Sub-National baselines. 5. Clean Development Mechanism (CDM) Distribusi pelaksanaan CDM sampai level sub-regional. Perubahan Skala AR CDM dari 8 kton menjadi 16 kton yang dilakukan oleh masyarakat berpendapatan rendah, dengan kriteria low income communities ditentukan oleh negara tuan rumah. Langkah ini akan memperluas jumlah proyek dan distribusi proyek di negara-negara yang sebelumnya tidak dapat ikut serta dalam kategori proyek ini. Carbon Capture and Storage (CCS) dimasukan ke dalam proyek CDM. CCS secara luas diakui sebagai teknologi penting untuk melanjutkan penggunaan bahan bakar minyak yang bersih.25 Walaupun tidak tercantum pengurangan emisi bagi negara-negara maju, setidaknya dari point-point yang disepakati terlihat kepentingan negara berkembang telah terakomodir seperti adanya pengaturan dana adaptasi, Ahli teknologi, dan REDD yang sebelumnya belum disepakati dalam Protokol Kyoto. 2.3 Urgensinya Bali Roadmap Bagi Negara Berkembang. Studi Kasus: REDD ( Reducing Emisison from Deforestation in Developing Countries) Di Indonesia.

Disepakatinya Bali Roadmap, merupakan kabar yang menggembirakan dan menggambarkan tercapainya kepentingan negara-negara berkembang. Iran sebagai salah satu negara berkembang berharap juga kepentingan negara berkembang 25

Ibid 11


tercantum dalam Bali Roadmap yang akan dihasilkan dari Konferensi PBB untuk Perubahan Iklim.26 Harapan Iran ini disampaikan ketika Menteri Lingkungan Hidup Iran berkunjung ke Indonesia untuk menyampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal ini dikarenakan pada Konferensi Para Pihak atau COP 13 UNFCCC dan pertemuan para pihak atau Meeting of the Parties (MOP) ke 3, Indonesia menjadi tuan rumah (host ). Peran aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional yang membahas masalah lingkungan, tentu saja perlu diapresiasi. Indonesia Akan tetapi apakah usaha Indonesia tersebut benar-benar murni untuk menyelamatkan lingkungan atau didalamnya terdapat kepentingan?? Indonesia di tahun 2009 dengan kepemilikan hutan kurang lebih 138 juta hektar memiliki peranan yang penting dalam menjaga suhu bumi.27 Akan tetapi di tahun 2011, saat ini kawasan hutan hanya tersisa 80 juta hektar dari 130 juta hektar yang disebabkan adanya eksploitasi yang dilakukan selama kurang lebih 40 tahun.28 Kerugiaan yang ditaksir akibat kerusakan hutan menurut Direktur Greenomics Indonesia, Elfian Effendi mengungkapkan; akibat alih fungsi hutan selama 40 tahun terakhir, kerugian yang diderita negara dan masyarakat Indonesia minimal Rp 589,3 triliun per tahun.29 Kerugian total itu terbagi menjadi tiga bagian, yakni Rp 170,2 triliun untuk kerugian kayu, Rp 320,6 triliun akibat hancurnya ekologi, serta kenaikan inflasi Rp 88,5 triliun per tahun. Belum lagi tuntutan penduduk, dan pengelolaan lingkungan yang tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan dapat merugikan rakyat miskin dan perekonomian di Indonesia. Contoh: perikiraan total kerugian perekonomian akibat keterbatasan akses ke air bersih dan sanitasi yang aman 26

Bali Roadmap Harus Memuat Kepentingan Negara Berkembang, dalam http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2007/12/13/2551.html, 17 Januari 2012. 27 Menhut MS Kaban : Luas Hutan di Indonesia 138 Juta Hektar , dalam http://www.wargahijau.org/index.php?option=com_content&view=article&id=555:menhut-ms-kabanluas-hutan-di-indonesia-138-juta-hektar&catid=8:green-industry&Itemid=13 , 18 Januari 2012. 28 Luas Hutan Indonesia Terus Berkurang, dalam http://www.pelitaonline.com/readcetak/3019/luas-hutan-indonesia-terus-berkurang/, 18 Januari 2012. 29 Alih Fungsi Hutan Negara Rugi Rp 589,3 Triliun Setahun, dalam http://www.dishut.jabarprov.go.id/?mod=detilBerita&idMenuKiri=334&idBerita=317 , 18 Januari 2012. 12


setidaknya mencapai 2 persen dari PDB setiap tahun sedangkan biaya tahunan yang ditimbulkan polusi udara bagi perekonomian Indonesia telah diperhitungkan mencapai sekitar $400 juta per tahun.30 Disepakatinya Bali Roadmap, dapat membantu meringankan pembiayaan rehabilitasi hutan dikerenakan alokasi alokasi dana dari pemerintah sebesar Rp. 5 triliun per tahun dari Kementerian Kehutanan belum cukup untuk memenuhi target rehabilitasi hutan yang membutuhkan dana hingga puluhan triliun rupiah.31 Hal ini yang membuat Indonesia berusaha keras agar kepentingan Indonesia dalam perundingan di Bali tercapai untuk membantu pendanaan bagi hutan indonesia dengan disepakatinya dana adaptasi dan Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries (REDD).

REDD singkatan dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, merupakan sebuah skema Internasional (secara sukarela) pemberian

insentif dari negara pengemisi karbon (negara Industri / Annex 1, seperti Amerika Serikat) kepada negara yang mempunyai hutan luas (seperti Indonesia) karena keberhasilannya

mengurangi

emisi

dari

deforestasi

(hilang) dan degradasi

(berkurang) hutannya.32 Pemberian insentif ini dimaksudkan untuk memberikan “ganti rugi”, karena dengan tidak menebang pohon (menghilangkan hutan) atau mengurungkan niatnya menebang pohon, pemilik hutan akan mengalami kerugian ekonomi. Insentif yang diberikan berupa dukungan finansial (uang), transfer teknologi, dan atau peningkatan kapasitas dalam menjaga hutan.33 Skema ini mulai menjadi perdebatan sejak Papua Nugini dan Kosta Rika menjabarkan proposal 30

Bank Dunia dan Lingkungan Hidup di Indonesia, dalam http://web.worldbank.org/wbsite/external/countries/eastasiapacificext/indonesiainbahasaextn/0,,conten tmdk:21556989~pagepk:1497618~pipk:217854~thesitepk:447244,00.html#, 18 Januari 2012. 31 Agus Warsito: Rehabilitasi Hutan Terbentur Masalah Dana, dalam http://iklimkarbon.com/2010/10/06/agus-warsito-rehabilitasi-hutan-terbentur-masalah-dana/,19 Januari 2012. 32 Perubahan Iklim dan REDD, dalam http://www.aman.or.id/in/publikasi/buku/103-perubahaniklim-dan-redd.html, 18 Januari 2012. 33 Ibid 13


pengurangan emisi deforestasi pada diskusi perubahan iklim pada tahun 2005.34 Indonesia maju untuk memperjuangkan REDD pada konvensi perubahan iklim COP 13 UNFCCC pada bulan Desember tahun 2007 di Bali, di mana ide tersebut telah berkembang dengan mengikutsertakan isu “degradasi hutan”.35 Kompensasi REDD memerlukan kesepakatan menyangkut tingkat referensi emisi yang berbeda bagi masing-masing negara, yang akan berimplikasi terhadap efektivitas penurunan emisi, efisiensi biaya, dan distribusi dana REDD di antara negara-negara peserta. Penentuan tingkat referensi emisi ini melibatkan perimbangan antara kepentingan dan tujuan yang berbeda, dapat diilustrasikan dalam persamaan berikut: Dana REDD Total = Keuntungan bersih negara-negara REDD + Sumber: Laporan Tentang Penilaian Terhadap Beberapa Pilihan Untuk Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (REDD), Ringkasan Esekutif Pemerintah Norwegia.

Dengan adanya mekanisme bantuan berupa kompensasi dana maka kepentingan Indonesia terpenuhi dengan adanya dana adaptasi dan skema Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries (REDD) yang tercantum dalam

Bali Roadmap untuk mereboisasi hutan agar hutan tetap lestari. Kompensasi bantuan ini, terlihat dengan bantuan dari pemerintah Norwegia yang sejak awal berkomitmen mengelontorkan uang senilai US$ 1 miliar bagi kelangsungan hutan di Indonesia.36 Akan tetapi bantuan dari implementasi REDD juga rawan akan konflik dan mendapatkan tantangan dari berbagai bentuk lobi dari pihak industri terkait dengan kepentingannya.37

Dengan adanya

bantuan

berupa uang dari

pihak

yang

berkepentingan, dapat dijadikan alasan untuk boleh menebang hutan dan menanam 34

REDD, apakah itu?, dalam http://www.redd-indonesia.org/index.php? option=com_content&view=article&id=180&Itemid=68, 18 Januari 2012. 35 Ibid 36 Menguak Tabir REDD: US$ 1 MIliar Vs Puluhan Triliun Rupiah, dalam http://www.financeindonesia.org/showthread.php?1696-Menguak-Tabir-REDD-US-1-MIliar-VsPuluhan-Triliun-Rupiah, 18 Januari 2012. 37 Implementasi REDD Rawan “Digoda” Lobi Industri, dalam http://www.ekologisme.com/kebijakan-pemerintah/implementasi-redd-rawan-digoda-lobi-industri/707, diakses pada tanggal 18 Januari 2012. 14


kembali. Tindakan korupsi dari pejabat yang berwenang juga dapat menghambat program-program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam pelestarian hutan. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan koordinasi bersama antar pihak yang terkait agar hutan Indonesia dapat lestari.

BAB III KESIMPULAN

Berakhirnya Protokol Kyoto pada tahun 2012, tidak serta merta upaya untuk mengatasi perubahan iklim kandas begitu saja. Upaya yang dilakukan komunitas internasional dan organiasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurusi masalah perubahan iklim di bawah kerangka Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) mengadakan COP 13 UNFCCC di Bali, Indonesiam mengingat

Protokol Kyoto masa berlaku Prtokol Kyoto yang telah berakhir. Dalam pembukaan 15


konfrensi menekankan bahwa akan dibahas sebuah road map bagi perjanjian mendatang. Berbagai pihak tentu saja mengharapkan dari pertemuan ini mencapai kata sepakat untuk menyepakati Roadmap yang diajukan untuk mengganti Protokol Kyoto. Bali Roadmap merupakan sebuah “peta” yang menjelaskan bagaimana sistem dan startegi dalam menyikapi perubahan iklim global yang merupakan sebuah langkah awal yang signifikan dan merupakan kabar yang menggembirakan bagi negara-negara berkembang. Hal ini dikarenakan dalam Bali Roadmap telah di sepakati lima hal yaitu: Komitmen Pasca 2012 ( AWG on Long-term Cooperative Action Under The Convention), Adaptasi/Dana Adaptasi ( Adaptation Fund ), Alih

Teknologi (Technology transfer ), REDD ( Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries) dan CDM (Clean Development Mechanism) yang di dalam

kelima hal tersebut terakomodir kepentingan bagi negara berkembang terutama dalam penyelamatan hutan. Indonesia dengan kepemilikan hutan kurang lebih 138 juta hektar memiliki peranan yang penting dalam menjaga suhu bumi dan dapat memanfaatkan hal-hal yang tercantum dalam Bali Roadmap salah satunya yaitu mengenai skema REDD ( Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries). Skema merupakan sebuah skema Internasional (secara sukarela) pemberian insentif dari negara pengemisi karbon seperti Indonesia karena keberhasilannya mengurangi emisi dari deforestasi (hilang) dan degradasi (berkurang) hutannya. Kompensasi bantuan ini, terlihat dengan bantuan dari pemerintah Norwegia yang sejak awal berkomitmen mengelontorkan uang senilai US$ 1 miliar bagi kelangsungan hutan di Indonesia. Akan bantuan dari implementasi REDD juga rawan akan konflik dan mendapatkan tantangan dari berbagai bentuk lobi dan praktek penyelewengan seperti korupsi yang dapat menghambat program pemerintah Indonesia dalam pelestarian hutan. Oleh sebab itu dibutuhkan komitmen dan koordinasi bersama antar pihak yang terkait agar hutan Indonesia dapat lestari. 16

Bali Roadmap Dalam Menghadapi Perubahan Iklim

Recommend Documents