Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
BAB 11 KERJASAMA ANTAR DAERAH BAB 12 12.1.
Kerjasama Antar Pemerintah
Kerjasama adalah keseluruhan rangkaian kegiatan kerja antar satuansatuan kerja organisasi yang satu dengan lainnya yang merupakan kebulatan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Kerja sama yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Terdapatnya permasalahan pembangunan lintas batas administratif yang tidak dapat diselesaikan oleh satu daerah otonom saja (misal pengembangan infrastruktur makro wilayah), permasalahan pembangunan yang menimbulkan eksternalitas negatiftidak hanya disatu daerah namun linta daerah administratif, dan adanya kewenangan masing-masing daerah otonom yang bersifat populis politis, serta adanya disparitas kondisi fiskal/APBD, disparitas sosial-ekonomi-budaya antar budaya, serta potensi sumberdaya antar daerah, menyebabkan dibutuhkannya kerjasama antar daerah untuk menginternalisasi eksternalitas lintas daerah yang terjadi baik secara formal maupun informal sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Dengan melakukan kerjasama antar daerah dapat diperoleh manfaat berupa: Economic of Scale dan Economic of scope melalui Cross Boundary Leveraging (Sinergi dan komplementasi) melalui kerjasama penyediaan pelayanan publik bersama. \u2022
Efesiensi pelayanan
\u2022
sumberdaya
dengan
menghindari
\u2022
Membagi resiko dan keuntungan
\u2022
Penguatan bargaining position daerah
duplikasi
Tahapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan kerjasama antar pemerintah diantaranya ialah: \u2022
Monitoring perkembangan sektoral dan daerah
\u2022
Analisis kebutuhan kerjasama sektoral dan daerah
11-1
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Mendorong tertentu
\u2022
intensitas
sektoral
tertentu
pada
\u2022
Koordinasi sektoral untuk keserasian antar daerah
\u2022
Kerjasama antar daerah dengan stimulan sektoral
daerah
Tanpa kerjasama antardaerah, pembangunan wilayah akan dihadapkan pada berbagai masalah, antara lain menyangkut pengendalian pencemaran, konflik kepentingan penggunaan lahan, serta pembangunan prasarana transportasi dan prasarana dasar lainnya, yang bersifat lintas daerah. Kesulitan utama dalam menyelenggarakan kerjasama antardaerah adalah dalam menentukan hasil atau outcome yang ingin dituju dari kerjasama tersebut. Dalam hal ini, ada dua hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, tingkat kerjasama yang mungkin dilaksanakan di suatu wilayah merupakan fungsi dari aspek sejarah, upaya kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya, dan sistem nilai dan budaya yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Kerjasama antardaerah menjadi lebih sulit jika dilakukan di wilayah yang tidak memiliki sejarah kerjasama dengan wilayah lainnya serta memiliki budaya individualis dan kompetisi dalam masyarakatnya. Pertimbangan kedua adalah bahwa mengkuantitatifkan, mengamati, dan mengukur kerjasama merupakan suatu tantangan yang tidak mudah dilaksanakan. Dengan demikian, ketentuan mengenai kinerja antardaerah terhadap pencapaian tujuan, terhadap keadilan manfaat bagi seluruh daerah yang terlibat, dan terhadap keuntungan dan kerugian salah satu daerah. Strategi kerjasama antardaerah memerlukan tindakan taktis yang berbeda untuk mencapai tujuan yang berbeda, dapat bersifat ad hoc untuk jangka waktu yang pendek, atau dirancang untuk tujuan jangka panjang. Strategi yang berbeda harus dinilai berdasarkan harapan setiap daerah yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Dengan kata lain, hasil kerjasama antardaerah harus diukur berdasarkan pengetahuan mengenai tujuan awal yang ingin dicapai oleh setiap daerah melalui kerjasama tersebut, dan tidak hanya dilaksanakan berdasarkan kepercayaan terhadap kerjasama sebagai cara untuk mengatasi seluruh masalah pembangunan wilayah atau didasarkan pada ukuran kerjasama yang baik dan yang buruk. Untuk menyelenggarakan kerjasama antardaerah, diperlukan suatu model kerjasama antardaerah yang dapat digunakan untuk merancang bentuk organisasi yang memfasilitasi kerjasama, serta untuk mengevaluasi kerjasama kelembagaan yang telah ada. Model kerjasama antardaerah mencakup beberapa dimensi yang mencakup tujuan atau isu yang harus dipecahkan melalui kerjasama, pendekatan taktis yang digunakan untuk melaksanakan kerjasama antardaerah, bentuk kelembagaan yang digunakan untuk mendorong kerjasama antardaerah, dan hasil yang diharapkan dari kerjasama tersebut.
11-2
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
Kerjasama antardaerah yang bersifat spontan dapat dibangun jika setiap daerah yang terlibat memperoleh manfaat bersama atas kerjasama tersebut, seperti halnya kerjasama antardaerah dalam pembangunan infrastruktur bersama, dimana setiap daerah mendapat jaminan pelayanan oleh infrastruktur yang akan dibangun. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Banten dengan mengikutsertakan pemerintah kota/kabupaten yang wilayahnya berbatasan langusng untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakatyang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. 12.2.
Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta
Pemerintah dalam penataan ruang berperan berlaku sebagai penyediaan barang dan jasa publik. Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat tidak selalu dapat dipenuhi oleh pemerintah hal ini didasarkan bahwa pemerintah mengalami kekurangan dana dan atas dasar teori manfaat dan keuntungan kegiatan penyediaan dan pemeliharaan barang dan jasa publik sehingga pemerintah harus mencari solusi yang inovatif untuk mengantisipasinya. Berdasar UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \u201cDalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga\u201d. Pihak ketiga yang dimaksud ialah pihak swasta. Keterlibatan pihak swasta dalam pemerintahan dapat berupa penyediaan prasarana dan pemberian layanan kepada masyarakat. Tujuan dari mengikutsertakan pihak swasta dalam pembangunan ialah: \ u 2 0 2 2
Membantu pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik.
Meringankan beban administrasi dan keuangan pemerintah dalam pengadaan pelayanan.
\ u 2 0 2 2
Meningkatkan efektivitas dan produktivitas layanan public melalui kompetisi.
\ u 2 0 2 2
\ u 2 0 2 2
Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
Terdapat berbagai macam bentuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta (KPS), yaitu diantaranya: \ u 2 0 2 2
Joint Venture
\ u 2 0 2 2
Kemitraan Pemerintah \u2013 Swasta
o
Service Contract
o
Management Contract
o
Kontrak Bangun/Rehabilitasi
o
Lease Contract
o
Concession Contract
\ u 2 0 2 2
Contract Operations
11-3
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
•
Asset Selling
•
KPS yang Kompleks.
Adapun Public Private Partnerships (PPPs) merupakan konsep KPS yang paling umum digunakan. PPS merupakn kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur publik, fasilitas umum, dan jasa publik lainnya dengan ciri-ciri umum diantaranya melaksanakan kegiatan padat modal, sektor swasta membiayai, membangun, dan mengelola prasarana, tetapi Pemerintah tetap sebagai pemilik aset. Asumsi dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2030 ±10 juta jiwa mengakibatkan ada isu-isu strategis yang perlu dibahas untuk 20 tahun kedepan seperti permasalahan transportasi, tuntunan penyediaan sarana prasarana membutuhkan dana yang sangat besar dan tidak dapat ditanggung sendiri oleh pemerintah oleh karena itu perlunya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam hal pemenuhan kebutuhan pelayanan publik seperti jaringan jalan, public transport, dan lain-lain. Tabel 11.1 Obyek Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi, Dan Daerah Dalam Penataan Ruang KEWENANGAN UTAMA : Perencanaan, Penetapan TINGKAT Lokasi, Pemanfaatan, PEMERINTAHAN Pengendalian, Penyelenggaraan, Ijin Lokasi
Pusat
KEWENANGAN YANG BERKAITAN : Kebijakan, Pedoman, Norma, Syarat, Prosedur, Kriteria, Standar, Pengaturan
Umum : -
Pertahanan keamanan
-
Konservasi
-
-
-
Perencanaan (SPPN)
nasional
Pembangunan secara makro
nasional
SDA serta teknologi tinggi yang strategis
-
Standardisasi nasional
-
SDA perairan di luar 12 mil
-
Batas-batas maritim
Kelautan : -
-
Penegakan wilayah laut
hukum
Pengendalian fungsi perlindungan laut
-
Pesisir kecil
pantai
dan
pulau
Pertambangan dan energi :
11-4
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
KEWENANGAN UTAMA : Perencanaan, Penetapan TINGKAT Lokasi, Pemanfaatan, PEMERINTAHAN Pengendalian, Penyelenggaraan, Ijin Lokasi -
-
-
Eksplorasi-pengangkutan minyak dan gas bumi Pembangkit listrik lintas Propinsi, transmisi, dan distribusi
KEWENANGAN YANG BERKAITAN : Kebijakan, Pedoman, Norma, Syarat, Prosedur, Kriteria, Standar, Pengaturan -
-
-
Depot minyak dan gas bumi lintas Propinsi
transmisi Jaringan nasional/regional listrik dan gas bumi SD mineral, energi, airtanah Pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan nasional
Kehutanan dan perkebunan : -
-
Kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya Rencana makro kehutanan dan perkebunan nasional
-
-
-
Perindustrian perdagangan
Hutan, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan areal perkebunan Inventarisasi, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam Kawasan hutan dan areal perkebunan
dan Kawasan berikat
Kepariwisataan
Prasarana dan kepariwisataan
Pendidikan dan kebudayaan Pertanahan
Zoning benda cagar budaya -
Permukiman
sarana
Hak atas tanah Landreform
Perumahan permukiman -
dan
Konservasi aksitektur bangunan dan kawasan bangunan bersejarah
Pekerjaan umum : -
Status jalan nasional
-
-
-
Prasarana dan sarana kawasan terbangun Prasarana wilayah
dan
sarana
Status, kelas, dan fungsi jalan
11-5
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
KEWENANGAN UTAMA : Perencanaan, Penetapan TINGKAT Lokasi, Pemanfaatan, PEMERINTAHAN Pengendalian, Penyelenggaraan, Ijin Lokasi
KEWENANGAN YANG BERKAITAN : Kebijakan, Pedoman, Norma, Syarat, Prosedur, Kriteria, Standar, Pengaturan
Perhubungan : -
-
Jaringan jalan hambatan
bebas
-
Bandara lintas propinsi dan antarnegara
-
-
-
-
Lintas penyeberangan dan alur pelayaran nasional Sarana dan prasaran di wilayah laut Tata ruang nasional
-
-
Rute, jaringan, dan kapasitas penerbangan Sistem pendukung penerbangan di Bandara Kawasan keselamatan operasi penerbangan
udara
Lingkungan hidup
-
-
Pengembangan daerah
Lokasi pelabuhan penyeberangan lintas propinsi dan antarnegara
otonomi
SDA dan lingkungan Sumberdaya laut di luar 12 mil
-
AMDAL
-
Daerah otonom
-
Ibukota Daerah
-
Perencanaan daerah
-
Kerjasama daerah
-
Kerjasama antardaerah
-
Kawasan perkotaan
-
APBD
-
Keuangan daerah
-
PAD dan pembiayaan lain
sumber
Bidang lain : -
Rencana nasional secara makro
-
-
-
Pembangunan makro
secara
Pelayanan minimal bidang yang wajib dilaksanakan Kabupaten/Kota Perubahan ruang/kawasan
fungsi
11-6
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
KEWENANGAN UTAMA : Perencanaan, Penetapan TINGKAT Lokasi, Pemanfaatan, PEMERINTAHAN Pengendalian, Penyelenggaraan, Ijin Lokasi
KEWENANGAN YANG BERKAITAN : Kebijakan, Pedoman, Norma, Syarat, Prosedur, Kriteria, Standar, Pengaturan -
-
-
Propinsi
Umum : -
-
-
Kabupaten/Kota
-
-
dan
SDA di wilayah laut di luar 12 mil Pemberian ijin oleh daerah
Pemerintahan lainnya :
Lintas kabupaten dan kota : pekerjaan umum, perhubungan, kehutanan, perkebunan Kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota Rencana propinsi
Pengelolaan perlindungan SDA
tata
ruang
-
-
-
-
Pembangunan secara makro Pengelolaan regional
regional pelabuhan
Pengendalian LH Kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah
Semua kewenangan Semua kewenangan tersisa selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
kewenangan
yang
Wajib dilaksanakan : a. Pekerjaan umum b. Kesehatan c. Pendidikan kebudayaan
dan
d. Pertanian e. Perhubungan f.
Industri perdagangan
dan
g. Penanaman modal h. Lingkungan hidup i.
Pertanahan
Sumber : UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
11-7
Naskah Akademis RTRW DKI Jakarta 2010-2030
BAB 11 KERJASAMA ANTAR DAERAH...................................................................1 12.1. Kerjasama Antar Pemerintah .................................................... 1 12.2. Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta ............................... 3
11-8
