BAB XI MANAJEMEN PERPAJAKAN PERUSAHAAN YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
Hubungan istimewa ini banyak dijumpai dalam praktik bisnis, baik dalam cakupan domestik maupun multinasional. Hubungan istimewa ini dapat terjadi dalam jaringan perusahaan multinasional. Globalisasi ekonomi, bisnis, dan investasi, telah mempersubur tumbuh kembangnya multinational multinational enterprises/corporations. enterprises/corporations. Hubungan Istimewa Menurut PSAK
Pengertian hubungan istimewa menurut PSAK adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu: 1. Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries (intermediaries), ), mengendalikan, atau dikendalikan oleh berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor. 2. Perusahaan asosiasi (associated (associated company). company). 3. Perorangan yang memiliki hak suara di perusahaan pelapor. 4. Karyawan kunci. 5. Perusahaan yang memiliki suatu kepentingan substansial dalam hak suara. 6. Dalam mempertimbangkan setiap kemungkinan hubungan istimewa, perhatian diarahkan pada substansi hubungan, bukan hanya pada bentuk hukumnya substance ( over form principle). principle). Yang Tidak Dianggap Sebagai Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
a. Penyandang dana, serikat dagang, perusahaan layanan umum public (public utilities) utilities) dan departemen dan instansi pemerintah. b. Satu-satunya pelanggan, pemasok, pemegang hak franchise, distributor atau perwakilan agen umum dengan siapa suatu perusahaan mengadakan transaksi usaha dalam volume
yang signifikan, semata-mata karena ketergantungan ekonomis yang diakibatkan oleh keadaan. Perpajakan dalam Kaitannya dengan Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa
1. Pasal 9 ayat 1 huruf f UU PPh 1983 mengatur, bahwa untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. 2. Pasal 10 UU PPh No.10 Tahun 1994 menentukan harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan atau diterima, sedangkan apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. 3. Pasal 18 ayat (4) UU PPh Tahun 1983 mengisyaratkan bahwa perhitungan kembali penghasilan (karena adanya transfer pricing ) hanya dapat dilakukan apabila di antara para pelaku terdapat hubungan istimewa. Metode Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) dalam suatu Transaksi antara Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa
Sebelum diterbitkannya PER-22/PJ/2013, dalam penentuan metode Harga Wajar atau Laba Wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penetuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropiate Method) dengan menggunakan PER-32/PJ./2011 sebagai berikut: 1. Metode Perbandingan Harga antara Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa (Comparable Uncontrolled Price/CUP ). 2. Metode Harga Penjualan Kembali ( Resale Price Method/RPM ). 3. Metode Biaya-Plus (Cost Plus Method ). 4. Metode Pembagian Laba ( Profit Split Method/PSM ). 5. Metode Laba Bersih Transaksional (Transactional Net Margin Method/TNMM ).
