BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Pada era perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini, kita memerlukan peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang handal dan siap pakai.
Dengan
demikian
banyak
lembaga pendidikan atau universitas menerapkan suatu sistem yang dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai pa kai dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan pekerjaan yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara kita. Melihat situasi dan kondisi yang sekarang ini, kita dituntut untuk bisa menguasai ilmu
yang kita terima di dunia
pendidikan dan dapat mengaplikasikannya di dunia bisnis atau ata u kerja. Dalam mengaplikasikan pengetahuannya, mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan praktek kerja lapangan ke perusahaan atau ke instansi pemerintah yang biasa disebut magang. Program magang merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi bagian integral dari kurikulum, bertujuan untuk menjembatani antara dunia kampus dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui magang
ini
diharapkan
mahasiswa
dapat mengakomodasikan antara
konsep-konsep atau teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan kenyataan operasional operasi onal di lapangan kerja ker ja yang sesungguhnya s esungguhnya sehingga pengetahuan
belajar
akan
menjadi
1
lebih
tinggi.
Semua
itu
akan
bermuara kepada peningkatan proses belajar dan sekaligus memberi bekal kepada mahasiswa untuk terjun ke lapangan kerja yang sesungguhnya. Magang
adalah
penerapan
pelajaran
yang
sudah
ada
di
lingkungan fakultas, kemudian di praktekkan di lapangan dalam hal ini dunia kerja nyata. Kegiatan magang berisikan unsur-unsur pendidikan dan penelitian. Pendidikan dilakukan dengan cara memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja kantor yang diperkenalkan diperkenalkan secara langsung oleh orang yang sudah berpengalaman di dalam kantor tersebut. Dunia
usaha
membutuhkan
sumber
daya
manusia
yang
berkualitas, jujur dan memuaskan, cerdik dan pintar serta mempunyai latar l atar belakang pendidikan yang baik, maka
dalam
Pembangunan Nasional “Veteran” Veteran” Jawa Timur magang
ini menjadi suatu keharusan
hal
ini
Universitas
menjadikan
bagi mahasiswa
program
yang
ingin
menyelesaikan bidang studinya. Program yang telah direncanakan pihak universitas untuk dapat menghasilkan dan menciptakan hubungan timbal t imbal balik antar dunia usaha sebagai pencipta kesempatan kerja dengan dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja terdidik. Selain itu juga dalam magang diupayakan agar mahasiswa/i benar-benar mengerti tentang tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam dunia kerja Pemerintah Indonesia saat ini sedang membangun tata kelola keuangan yang baik bagi penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersifat pengeluaran maupun penerimaan negara. Hal
2
tersebut terlihat dari pembentukan secara khusus undang-undang yang mengatur alur keuangan negara dari hulu sampai hilir. Pembentukan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah bukti bahwa pemerintah serius
dalam
melakukan reformasi
terhadap pengelolaan
keuangannya. Dalam Undang-Undang tersebut, perincian dari penyusunan APBN sampai bentuk tanggung jawab pelaporan penggunaannya telah dibahas sangat rinci dan terstruktur, sehingga diharapkan dapat membangun sistem yang terintegrasi antara pemerintah dengan kementerian lembaga/ instansi dalam pelaksanaan sistem keuangan negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) juga menyusun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi
dan
Tata
Kerja
Instansi
Vertikal
Direktorat
Jenderal
Perbendaharaan. Di dalam peraturan tersebut terdapat pembentukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) guna membantu Menteri Keuangan
dalam
pertanggungjawabannya
terhadap
realisasi
APBN.
Pembentukan instansi tersebut merupakan panjang tangan dari Menteri Keuangan dalam mengelola dana anggaran yang sudah ditetapkan oleh Presiden, khususnya dalam lingkup wilayah maupun daerah. Kanwil Dirjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,
pembinaan,
monitoring,
evaluasi,
penyuluhan, penyusunan
bimbingan laporan,
teknis,
penelaahan,
verifikasi,
dan
pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tugas yang diemban, maka setiap
3
kanwil dibantu dengan instansi yang lebih berfokus pada oprasional dan perincian kegiatan setiap satuan kerja yang tersebar di Indonesia. Instansi yang dimaksud telah termaktub di dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). KPPN
Sidoarjo
merupakan
kantor
dengan
tipe
A1
yang
mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam struktur organisasi kantor dengan tipe A1 terdapat satu sub bagian umum, kelompok jabatan fungsional, dan empat seksi, yaitu : Seksi Pencairan Dana I & II, Seksi Bank/Giro Pos, dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera). Tugas umum dari dibentuknya KPPN adalah membantu proses pertanggungjawaban penggunaan APBN kepada Menteri Keuangan. Selain itu KPPN juga menjadi kuasa BUN daerah yang memegang kendali penuh atas pengelolaan perbendaharaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem tata kelola yang dimaksud adalah dengan menerapkan sebuah standar yang menjadi acuan bagi instansi untuk menyajikan laporan keuangannya. Laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab KPPN selaku kuasa BUN daerah untuk dilaporkan kepada kanwil Dirjen Perbendaharaan terdiri dari (a) Laporan Arus Kas; (b) Laporan Realisasi Anggaran; (c) Neraca; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan. Keempat laporan tersebut disusun oleh KPPN dengan menggerakan empat seksi yang dalam satu unit instansi KPPN. Namun dalam proses penyusunan laporan yang akan
4
disajikan, Seksi vera yang menjadi unit terakhir sebelum laporan tersebut sampai
kepada
Kepala
BUN
Daerah
dan
Kantor
Wilayah
Dirjen
Perbendaharaan. Tugas pokok dan fungsi Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Seksi Vera) adalah melakukan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi, penelitian, penilaian, rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat
(LKPP)
serta
melakukan
verifikasi
atas
laporan
pertanggungjawaban bendahara instansi. Bendahara instansi yang dimaksud adalah Satuan Kerja (Satker), yaitu sebuah entitas yang berada dalam suatu unit organisasi pada Kementrian Lembaga/ Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. KPPN Sidoarjo sendiri memiliki jumlah 90 satker yang setiap bulannya melaporkan penerimaan dan penggunaan anggarannya ke KPPN Sidoarjo. Data yang diterima oleh KPPN Sidoarjo dari setiap satker nantinya akan diproses melalui beberapa seksi diatas. Adanya berbagai macam tugas pokok dan fungsi bagian/seksi yang berbeda-beda tersebut maka penulis memilih judul laporan kegiatan Praktek Kerja Langsung yaitu
“
Tinjauan
Penggunaan SPAN atas Rekonsiliasi Verifikasi dan Akuntansi (Vera) Sebagai Perwujudan Keandalan Laporan Keuangan di KPPN Sidoarjo ”.
Alasan yang mendasari dalam pemilihan judul tersebut adalah penulis ingin mengamati tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Seksi Vera bagi kepentingan pemerintah pada umumnya dan KPPN Sidoarjo pada khususnya.
5
1.2 Waktu dan Lokasi Pelaksanaan PKL
Penulis telah mengajukan permohonan kerja praktek di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo yang berada di Jl. Wolter Mongisidi no. 89 A Sidoarjo. Dan telah melaksanakan magang selama satu bulan, yakni mulai 7 Agustus s/d 30 Agustus 2017.
1.3 Tujuan PKL
Tujuan penulis magang di KPPN Sidoarjo ini adalah 1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja KPPN khususnya Seksi Verifikasi dan Akuntansi (Vera). 2. Menerapkan
teori
yang
didapatkan
dalam
kuliah
sekaligus
menganalisa aplikasi SPAN yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 3. Melatih mahasiswa agar mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja sesungguhnya.
1.4 Manfaat PKL
1. Melatih diri untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 2. Menambah pengalaman sebagai bekal ilmu memasuki dunia kerja Dalam proses kegiatan yang penulis lakukan, penulis sudah mulai mengetahui dunia kerja di KPPN Sidoarjo, namun untuk sebuah proses perlu pembelajaran lebih lanjut, oleh karena itu, tujuan, manfaat yang kami peroleh adalah sebagai berikut:
6
1.4.1
Bagi Mahasiswa
1.
Mendapatkan
wawasan
yang
semakin
luas
mengenai
penyusunan dan proses analisis laporan keuangan sebuah instansi melalui berbagai aplikasi, khususnya aplikasi SPAN. 2.
Melatih etos kerja yang tinggi dalam menyesuaikan diri pada lingkungan kerja.
3.
Menjadi wadah untuk menambah ilmu praktek langsung ketika di lingkungan instansi.
4.
Memperkuat
ketajaman
berorganisasi,
beradaptasi
dalam
teamwork, beraspirasi terhadap perkembangan keuangan baru serta menambah kepekaan pada lingkungan sekitar, khususnya pada KPPN Sidoarjo 5.
Mengembangkan keterampilan dan memperluas wawasan di bidang Ekonomi, khususnya mengembangkan mata kuliah yang diterapkan pada jurusan Akuntansi.
1.4.2
Bagi Akedemik
1. Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu komunikasi, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya. 2. Memadukan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktek nyata di dunia kerja dan masyarakat. 3. Diharapkan makin terbina jalinan komunikasi yang baik dan saling menguntungkan antara UPN “Veteran” Jawa Timur,
7
khususnya jurusan akuntansi dengan masyarakat luas, khususnya dengan kalangan perusahaan maupun instansi pemerintah. 1.4.3
Bagi Instansi
1. Mendapat bantuan tenaga keuangan untuk membantu pekerjaan pekerjaaan yang membutuhkan tenaga diluar pihak instansi tanpa harus membuka proses rekrutmen baru dan mendapatkan bantuan riset yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian bagi instansi. 2. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi KPPN untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas khususnya di KPPN Sidoarjo.
8
BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Rekonsiliasi 2.1.1
Pengertian Rekonsiliasi
Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian rekonsiliasi ialah perbuatan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula; perbuatan menyelesaikan perbedaan; kemudian pengertian lainnya adalah penetapan pos – pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing – masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai
hubungan
satu
dengan
yang
lain;
dan
dalam
pengertiannya yang lainnya diartikan sebagai ikhtisar yang memuat rincian perbedaan antara dua akun atau lebih. Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia Nomor 233/PMK.05/2007 tanggal 23 Desember 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
2.1.2
Dasar Hukum Rekonsiliasi
Dasar hukum pelaksanaan rekonsiliasi antara satuan kerja (satker) sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Instansi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Umum (SAU) adalah :
9
1.
Undang – Undang Republik Indonesian Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang – Undang Republik Indonesian Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
4.
Peraturan
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan
Nomor
PER-
19/PB/2008 tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 5.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER36/PB/2009 Tanggal 28 Juli 2009 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara.
2.1.3
Elemen-Elemen yang Direkonsiliasi
Elemen-elemen yang wajib diperhatikan saat melakukan rekonsiliasi: 1. Rekonsiliasi Belanja Bandingkan elemen data Belanja berupa Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, Lokasi, BAES1, dan jumlah rupiah antara SAI dan SPAN.
10
2. Rekonsiliasi Estimasi Pendapatan Bukan Pajak Bandingkan elemen data Estimasi Pendapatan Bukan Pajak berupa Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, Lokasi, BAES1, dan jumlah rupiah antara SAI dan SPAN. 3. Rekonsiliasi Mutasi Uang Persediaan Bandingkan elemen data Mutasi Uang Persediaan berupa Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, Lokasi, BAES1, dan jumlah rupiah antara SAI dan SPAN. 4. Rekonsiliasi Pagu Belanja Bandingkan elemen data Pagu Belanja berupa Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, Lokasi, BAES1, dan jumlah rupiah antara SAI dan SPAN. 5. Rekonsiliasi Pendapatan Bukan Pajak Bandingkan elemen data Pendapatan Bukan Pajak berupa Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, Lokasi, BAES1, dan jumlah rupiah antara SAI dan SPAN. 6. Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Bandingkan elemen data Pendapatan Pajak berupa Satker, KPPN, Akun, BAES1, dan jumlah rupiah antara SAI dan SPAN. 7. Rekonsiliasi Pengembalian Belanja Bandingkan elemen data Pengembalian Belanja berupa Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, Lokasi, BAES1, dan jumlah rupiah antara SAI dan SPAN.
11
8. Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak Bandingkan elemen data Pengembalian pendapatan Bukan Pajak berupa Satker, KPPN, Akun, BAES1, dan jumlah rupiah antara SAI dan SPAN. 9. Rekonsiliasi Pengembalian Pendapatan Pajak Bandingkan elemen data Pengembalian Pendapatan Pajak berupa Satker, KPPN, Akun, BAES1, dan jumlah rupiah antara SAI dan SPAN. 10. Rekonsiliasi Kas
2.1.4
Hasil Rekonsiliasi dan Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi secara Otomatis
Apresiasi dapat menerbitkan BAR otomatis dengan syarat elemen yang wajib diperhatikan ada jenis rekonsiliasi berikut ini bernilai SAMA, yaitu: 1. Rekonsiliasi Pagu Belanja 2. Rekonsiliasi Belanja 3. Rekonsiliasi Pengembalian Belanja Berdasarkan hasil rekonsiliasi yang dilakukan antara SAI dan SPAN maka: 1. Apabila diperoleh data sama maka BAR segera dibuatkan sesuai format BAR yang ada di OMSPAN (otomatis). 2. Apabila diperoleh data yang berbeda, dimana perbedaan itu karena kesalahan pada SPAN, maka BAR diterbitkan (manual)
12
dengan memberikan penjelasan secara memadai dan data di SPAN harus segera diperbaiki. Apabila diperoleh data berbeda, dimana perbedaan itu karena kesalahan pada SAI, maka BAR baru diterbitkan setelah SAI melakukan koreksi dan rekonsiliasi ulang dengan SPAN sampai dengan hasil sama.
2.2 Apa itu SPAN?
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, dan pelaporan. SPAN adalah sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kemenkeu dan untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga. 1. Sistem berbasis COTS (Suatu sistem aplikasi komputer yang tidak dijual bebas karena peruntukkannya yang spesifik, misal : pemerintahan). Aplikasi ini akan berbasis Oracle. Selama bergaul dengan KPPN, sedikit banyak kita sudah mengetahui atau pernah mendengar MySql atau Foxpro, maka Oracle adalah aplikasi sejenis. 2. Sistem dengan platform. Yang dimaksud Platform disini adalah sistem operasi atau seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak.
13
3. Sistem dengan database terpusat. Server Database SPAN di tempatkan di Jakarta dan Backup Server Database akan di tempatkan di Surabaya dan Balikpapan. 4. Sistem dengan perekaman data hanya satu kali. Diharapkan kedepan tidak ada lagi entri data berulang dan tumpang tindih antar aplikasi. 5. Sistem dengan business rules baku. Business rule yang ada selama ini sering berubah secara dinamis mengikuti peraturan yang sering pula berubah-ubah. Akibatnya, para stakeholder mengalami kesulitan untuk menikuti perubahan yang terus menerus terjadi dalam waktu singkat. Dengan sistem ini, akan tercipta suatu business rule yang konstan. 6. Sistem yang terhubung secara on-line. Aplikasi yang terhubung dengan menggunakan semacam cloud server dan berbasis internet memungkinkan semua data dapat terpantau secara real time, sama seperti sistem perbankan saat ini. 2.2.1
Latar Belakang SPAN
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan melakukan Reformasi Manajemen Keuangan Negara yang dimulai sejak tahun 2003. Sebagai langkah awal dalam perwujudan reformasi tersebut,
maka
dibentuklah
program
Government
Financial
Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Tujuan dari program GFMRAP adalah untuk memperkuat efisiensi dan integritas dalam manajemen keuangan negara dan administrasi pendapatan, terutama melalui penguatan tatakelola, akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.
14
Program reformasi keuangan negara berupa program GFMRAP diwujudkan dalam bentuk modernisasi anggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi anggaran dan perbendaharaan tersebut diimplementasikan dalam bentuk Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara
(SPAN).
SPAN
merupakan
suatu
sistem
pengelolaan keuangan negara yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan ke dalam satu sistem terintegrasi, yang meliputi fungsi penganggaran,
pelaksanaan
anggaran
dan
pertanggungjawaban
keuangan negara. SPAN merupakan program transformasi berskala besar di bidang keuangan negara yang bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara melalui penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Dengan adanya SPAN, maka fungsi-fungsi pengelolaan keuangan yang ada pada beberapa unit yang berbeda seperti perencanaan dan penganggaran di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), manajemen DIPA dan pembayaran serta penyusunan laporan keuangan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan fasilitasi dukungan teknologi informasi di Pusat
Sistem
Informasi
dan
Teknologi Keuangan (Pusintek) dapat terintegrasi ke dalam suatu sistem yang sama. Dengan mengacu pada Model Referensi Perbendaharaan yang digunakan di beberapa negara, SPAN memfasilitasi arah kebijakan penganggaran, mendukung pertanggungjawaban dari para pengguna
anggaran,
meningkatkan
15
efisiensi
pengelolaan
perbendaharaan, memfasilitasi reformasi akuntansi dan pelaporan, mengurangi
biaya
pinjaman
dan
memperkuat
keamanan
dan
kredibilitas data keuangan. Implementasi SPAN yang merupakan bagian dari Program Reformasi
Pengganggaran
dan
Perbendaharaan
dalam
lingkup
Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui 3 (tiga) komponen utama yaitu : reformasi Proses Bisnis, reformasi Sistem Teknologi Informasi, dan Tata Kelola Perubahan. Dengan mendasarkan pada program tersebut, SPAN dibangun dengan menggunakan tiga pilar, yaitu penyempurnaan proses bisnis, dukungan teknologi informasi dan manajemen komunikasi dan perubahan. Penyempurnaan
proses
bisnis
dikembangkan
melalui
beberapa modul yang ada pada SPAN yaitu perencanaan anggaran (Budget Preparation), manajemen DIPA (Management of Spending Authority), Manajemen Komitmen (Commitment Management), Manajemen Pembayaran (Payment Management), Manajemen Kas (Cash Management), Manajemen Penerimaan (Governement Receipt), Buku Besar dan Bagan Akun Standar (General Ledger and Chart of Account),
dan
Pelaporan
(Reporting),
serta
modul
SAKTI.
Penyempurnaan proses bisnis merupakan dasar dari perubahan yang didukung oleh teknologi informasi. Selanjutnya, diperlukan perubahan pola pikir pengguna aplikasi yang didukung oleh adanya pelatihan penggunaan aplikasi kepada para penggunanya. Dengan adanya ketiga pilar tersebut, maka perubahan proses bisnis dapat diterima dan digunakan oleh para penggunanya baik dalam lingkup Satuan Kerja
16
Kementerian Negara/Lembaga selaku Pengguna Anggaran ataupun Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
2.2.2
Tujuan dan Sasaran SPAN
Berdasarkan PMK No 276 tahun 2008 program reformasi SPAN dilaksanakan melalui tiga komponen utama yaitu: reformasi Proses Bisnis, reformasi Sistem Teknologi Informasi, dan Tata Kelola Perubahan. Reformasi Proses Bisnis dikembangkan melalui beberapa modul yaitu perencanaan anggaran (budget preparation), Manajemen DIPA (management of spending authority), Manajemen Komitmen (commitment
management),
Manajemen
Pembayaran
(payment
management), Manajemen Kas (cash management), Akuntansi (general ledger and chart of account), dan Pelaporan (reporting). Tujuan
dilaksanakan
Program
Reformasi
Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara sesuai dengan PMK Nomor 276 tahun 2008, adalah : a. Mengendalikan anggaran Negara, asset, dan kewajiban Pemerintah Pusat b. Menyediakan informasi yang komprehensif, dapat diperca ya c. Tersedianya sistem pelaporan manajerial tentang tentang operasi keuangan pemerintah yang komprehensif, dapat diandalkan dan realtime d. Terwujudnya tahapan transisi penerapan sistem akuntansi dari berbasis kas ke berbasis akrual e. Terlaksananya pelayanan kepada publik yang lebih efisien
17
Dengan adanya kejelasan tujuan, sasaran dan manfaat dari pelaksanaan reformasi pengelolaan keuangan Negara melalui SPAN, diharapkan program SPAN menghasilkan output berupa sistem pengelolaan keuangan Negara yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagaimana amanat Undang-Undang Keuangan Negara. 2.2.3
Visi dan Misi SPAN
Visi
SPAN
adalah
“Terwujudnya
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban keuangan Negara yang transparan dan akuntabel, aman dan mudah diterapkan dengan dukungan sistem informasi manajemen keuangan yang terintegrasi“. Untuk mewujudkan visi tersebut, SPAN mempunyai Misi. Misi SPAN adalah sebagai berikut : 1. Mengembangkan proses bisnis secara berkelanjutan dengan mendasarkan pada praktek penyelenggaraan yang sesuai dan terbaik.system yang aman, akurat dan handal. 2. Menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung system yang aman, akurat dan handal. 3. Memastikan diterimanya perubahan oleh pemangku kepentingan dan memberikan solusi lengkap terhadap dampak perubahan.
2.2.4
Keunggulan SPAN
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan sistem yang mengintegrasikan data dari siklus pengelolaan keuangan Negara (mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pelaporan) secara online yang akan membawa perubahan terhadap
18
prosedur kerja, sistem aplikasi yang dipergunakan dan organisasi kearah yang lebih baik. Keunggulan SPAN dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Integrasi data. Data yang ada di SPAN merupakan satu-satunya data yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan. Data hanya dilakukan satu kali entry dan data yang terkumpul secara terpusat. 2. Secara online. Siapa pun yang memiliki akses terhadap data tersebut dapat mengambil data tersebut dari mana pun, asalkan bisa terhubung dengan internet. 3. Perubahan prosedur kerja. Adanya penyempurnaan mekanisme kerja yang menyederhanakan proses bisnis yang ada. 4. Adanya penyempurnaan prosedur kerja. 5. Perubahan sistem aplikasi. Adanya penyempurnaan sistem aplikasi dengan penggunaan aplikasi yang terintegrasi. 6. Adanya penyempurnaan sistem. Menerapkan paket solusi yang terintegrasi untuk mendukung 7. Perubahan organisasi. Adanya penyempurnaan proses bisnis dan aplikasi,
maka
akan
berdampak
pada
penyempurnaan
organisasi, baik secara struktur maupun sumber daya manusia (SDM).
19
2.2.5
Pilar SPAN
Terdapat 3 (tiga) pilar dalam pengembangan SPAN, yaitu : 1. Penyempurnaan Proses Bisnis (BPI) Penelahaan dan perbaikan Treasury Model yang mengacu pada best practices dan kekhasan pada Kementrian Keuangan. BPI bertujuan menyelaraskan antara bisnis proses di DJA dan di DJPBN sehingga menjadi landasan untuk pelaksanaan Commercial Of The Shelf (COTS) solution SPAN. SPAN terdiri atas modul-modul yang dapat dikelompokkan dalam tiga proses yaitu : a. Perencanaan Anggaran, yang terdiri atas Modul Penyusunan Anggaran (Budget Preparation). b. Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri atas : i.
Modul Manajemen DIPA (Management of Spending Authority)
ii.
Modul
Manajemen
Komitmen
(Commitment
Management) iii.
Modul Manajemen Pembayaran (Payment Management)
iv.
Modul Penerimaan Negara (Government Receipt )
v.
Modul Manajemen Kas (Cash Management)
c. Akuntansi dan Pelaporan yang terdiri dari : i. ii.
Modul Modul Buku Besar dan Bagan Akun Standar Modul Pelaporan (Reporting)
20
2. Teknologi Informasi (TI) Solusi
COTS
(Commercial
Off
The
Shelf)
menfasilitasi dan mengotomasi implementasi Model Referensi Perbendaharaan. Program aplikasi berbasis COTS adalah program aplikasi yang dibuat secara khusus oleh perusahaan penyedia software berdasarkan ‘best practices of business process’ pada bidang bersangkutan, sehingga program aplikasi tersebut dapat digunakan secara umum oleh semua institusi untuk menangani bidang bersangkutan. Dalam pengelolaan keuangan, salah satu contoh COTS adalah Oracle E Business Suite, yaitu software berbasis Oracle yang dapat diaplikasikan secara umum oleh banyak institusi untuk menangani pengelolaan keuangan.
3. Manajemen Perubahan dan Komunikasi (CMC) Merupakan upaya untuk mempersiapkan organisasi dan sumber daya manusia untuk menerima cara berpikir (mindset) dan prosedur kerja baru. Kegiatan manajemen perubahan dan komunikasi SPAN meliputi: i.
Menganalisa dampak terhadap organisasi dan SDM yang diakibatkan perubahan dalam bisnis proses dan IT karena diterapkannya SPAN.
ii.
Mengidentifikasi
tingkat
kesiapan
dari
organisasi
(DJPBN, DJA dan Pusintek) serta K/L yang terpilih sebagai pilot project untuk menghadapi perubahan
21
dalam tiap tahapan SPAN dan memastikan persiapan yang diperlukan dilaksanakan. iii.
Meningkatkan kemampuan para change agent melalui pelatihan.
iv.
Mempersiapkan strategi pengelolaan perubahan dan komunikasi serta rencana kerja yang komprehensif.
v.
Mengidentifikasi risiko perubahan dan mempersiapkan rencana mitigasi terhadap kemungkinan risiko tersebut.
vi.
Mempersiapkan
pelatihan
dan
workshop
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan SPAN.
22
yang
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PKL 3.1 Sejarah KPPN Sidoarjo
Perkembangan sistem keuangan di Indonesia sejak zaman pemerintahan Belanda telah mengalami banyak perubahan, tatanan keuangan publik pada awal masa kemerdekaan diadopsi secara utuh dari praktik -praktik birokrasi pada masa Kolonial Belanda. Salah satu sistem yang diadopsi adalah sistem pencairan dana yang dikelola oleh Central Kantoor voor de Comptabiliteit (CKC) yang difungsikan sebagai kantor kas penerimaan dan pengeluaran negara (ordonansering). Kemudian
keberadaan
S’Land
(Kantor
Kas
Negara)
yang
mempunyai wewenang comptable atau fungsi bendahara umum. Dan dalam fungsi verifikasi dan penatausahaan pegeluaran negara dikenal Administrative KantoorVoor de Landkassen atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan Kantor Pengawas dan Tata Usaha Kas Negara (KPTUKN). Namun pada akhir tahun 1950, kedua tatanan dari zaman Belanda ini dirubah dan diatur kembali oleh pemerintah Indonesia. Karena pada saat itu negara dituntut untuk mengelola sendiri organisasi dan keuangan negaranya tanpa berhubungan dengan zaman kolonial Belanda. Tahun 1951, pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa di tiap-tiap daerah atau wilayah terdapat kas negara. Sehingga pada tahun 1965, pencairan APBN mengalami perubahan mekanisme pencairan dari sistem tunai ke sistem giral. Dengan adanya perubahan tersebut, maka terbentuklah Kantor Bendahara Negara (KBN).
23
Pada tahun 1975, KBN direorganisasi menjadi dua unit kerja, yaitu Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) dan Kantor Kas Negara (KKN). Dengan peran dan fungsi yang mulai tertata, kedua unit kerja ini terus berupaya untuk meningkatkanpelayanan kepada masyarakat.Sistem giralisasi mempercepat proses pencairan dana untuk pihak ketiga. Mulai saat itu dikenal Bank Tunggal sebagai bank pengeluaran dan Bank Persepsi sebagai bank penerimaan. Pada tanggal 1 April 1990, KPN dan KKN dilebur menjadi Kantor Perbendaharaan
dan
diimplementasikannya
Kas
Negara
sistem
giralisasi
(KPKN) penuh
seiring
atas
dengan
penerimaan
dan
pengeluaran negara. Perubahan tersebut dilakukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang semua dilakukan oleh dua kantor cukup dilakukan oleh satu kantor saja yang kita kenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Seiring dengan bergulirnya reformasi manajemen keuangan negara, yang ditandai dengan diterbitkannya paket tiga Undang-Undang di bidang keuangan negara berdasarkan Keputusan Menteri Keungan Nomor 303/KMK01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, pada tahun 2005 KPKN diubah menjadi Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara
(KPPN).
KPPN
hanya
menjalankan fungsi bendahara umum negara (comptabel ) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undangundang Nomor 1 Tahun 2004. KPPN di seluruh Indonesia sampai dengan awal tahun 1960-an, berjumlah 15 KPPN dandengan dua tipe KPPN, yaitu KPPN tipe A dan
24
KPPN tipe B yang keduanya dipimpin oleh seorang kepala kantor. Namun menurut data dari Dirjen Perbendaharaan saat ini jumlah KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia berjumlah 180 instansi. Dengan lima tipe KPPN yaitu (a) Tipe A1; (b) Tipe A2; (c) Tipe Khusus Pinjaman dan Hibah; (d) Tipe Khusus Penerimaan; (e) Khusus Investasi. Data tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri KeuanganNomor 169/PMK.01/2012. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo sebelumnya bernama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Sidoarjo yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Anggaran tanggal 23 Mei 2002 Nomor KEP-68/A/2002 sebgai KPKN tipe A1 terhitung tanggal 1 Oktober 2002. Pada awal beroperasinya, KPKN Sidoarjo menempati gedung di jalan Diponegoro Nomor 14 Sidoarjo berada di bawah kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang dulu bernama kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Anggaran Surabaya. Latar Belakang Pembentukan KPKN sidoarjo dilakukan sebagai langkah awal untuk mendekatkan pelayanan kepada stakeholder yang semula dilayani oleh KPKN Surabaya I dan KPKN Surabaya II. Hal ini dilakukan sebagai implementasi hasil evaluasi terhadap volume kerja KPKN Surabaya I dan KPKN Surabaya II yang semakin bertambah dan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga dipandang perlu untuk membentuk KPKN Sidoarjo. Sesuai
dengan
perkembangan
organisasi
dan
pelaksanaan
reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur kantor dari Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
25
(KPKN) menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 02 Mei 2005 Nomor 218/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
3.2 Bentuk Badan Hukum KPPN Sidoarjo
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyebutkan bahwa KPPN terdiri dari 5 (lima) tipe, antara lain sebagai berikut: 1. KPPN Tipe Al : Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas
beban
anggaran,
serta
penatausahaan
penerimaan
dan
pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. KPPN Tipe A2 : Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas
beban
anggaran,
serta
penatausahaan
penerimaan
dan
pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Note :
Perbedaan antara KPPN Tipe A1 dan A2 terletak pada divisi/
sub bagian dalam organisasi yangmana juga akan memberikan perbedaan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas. 3. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah : Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung
26
jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN jenis ini mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas
beban
anggaran,
serta
penatausahaan
penerimaan
dan
pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 4. KPPN Khusus Penerimaan : Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. KPPN Khusus Investasi : Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Sistem
Manajemen
Investasi.
Mempunyai
tugas
melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. KPPN Sidoarjo masuk dalam kategori Tipe A1, yang mana dalam melaksanakan
tugas
sebagaimana
menyelenggarakan fungsi :
27
dimaksud
dalam
Pasal
27
a. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan. b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. c. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN. d. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan. e. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara. f. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang. g. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. h. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri. i.
Penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak.
j.
Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi.
k. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan. l.
Pelaksanaan kehumasan.
m. Pelaksanaan administrasi KPPN.
3.3 Visi – Misi KPPN Sidoarjo 1.
Visi
Menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia”
“
28
2.
Misi
a. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal. Strategi
i.
Memastikan penerimaan negara diterima tepat waktu dan akurat.
ii.
Memastikan penerimaan negara dilimpahkan setiap hari oleh Bank/ Pos Presepsi.
iii.
Memastikan wajib bayar menyetorkan penerimaan negara menggunakan sistem MPN G2.
b. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel. Strategi
i.
Memastikan pengeluaran negara dilakukan dengan tepat waktu dan akurat.
ii.
Memastikan kualitas SDM satker yang handal.
iii.
Memastikan kualitas SDM KPPN yang handal.
iv.
Memastikan satker disiplin dalam penggunaan anggaran.
v.
Meminimalisir pengaduan dari pemangku kepentingan atas layanan KPPN.
c. Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang handal, professional, dan modern. Strategi
29
i.
Memastikan peraturan perbendaharaan dilaksanakan.
ii.
Memastikan SPAN dan SAKTI dapat diimplementasikan.
iii.
Memberikan pelayanan yang prima.
d. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Strategi
i.
Memastikan pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu dalam rangka meningkatkan kualitas akuntansi dan pelaporan keuangan satker.
ii.
Memastikan kelengkapan dan keakuratan data KPPN selaku BUN.
iii.
Memastikan kepatuhan satker dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan dan LPJ Bendahara secara tepat waktu dan akurat.
3.
Motto
“ CLEAR (Cepat, Lugas, Effisien, Amanah, dan Ramah)” 4.
Komitmen
“ Bulatkan tekad, tingkatkan semangat dan kuatkan komitmen. Bekerja itu Ibadah, Berprestasi itu Indah”
3.4 Tugas dan Fungsi KPPN Sidoarjo
Tugas pokok Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum,
30
penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui kas negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sidoarjo menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut : 1. Pengujian terhadap dokumen surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan; 2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dari kas negara atas nama menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara); 3. Penyaluran Pembiayaan atas beban APBN; 4. Penilain dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan; 5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari kas negara; 6. Pengiriman dan Penerimaan kiriman uang 7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; 8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negri; 9. Penatausahaan PNBP; 10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi 11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan; 12. Pelaksanaan kehumasan 13. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
31
3.5 Nilai Organisasi
Dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi vertikal Dirjen Perbendaharaan,
KPPN
Sidoarjo
memegang
teguh
nilai-nilai
yang
dicanangkan oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian Keuangan. Adapun nilai-nilai tersebut antara lain : 1. Integritas (integrity) : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 2. Profesionalisme ( professionalism) : Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 3. Sinergi ( sinergy) : membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. 4. Pelayanan ( service) : memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. 5. Kesempurnaan
(excellence)
:
Senantiasa
melakukan
upaya
perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.
32
3.6 Lokasi KPPN Sidoarjo
KPPN Sidoarjo terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 89A Sidoarjo dengan batas sebelah utara :CV. Koko Mega Risqi, barat : Jalan Pasar Ikan, selatan : Toko Jangkar Mas, timur : Darma hasil Guna (DHS). KPPN Sidoarjo terletak di pusat Kota Sidoarjo, apabila dilihat dari gambar peta lokasi dibawah maka posisi KPPN terletak di sebelah Timur dari alun-alun Kota Sidoarjo dan Polres Sidoarjo. Dimana hal tersebut juga sangat mendukung adanya aktifitas kenegaraan seperti perbendaharaan dan penatausahaan.
3.7 Struktur Organisasi KPPN Sidoarjo
Berikut struktur organisasi dan penjabaran tugas dari masingmasing seksi di KPPN Sidoarjo menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.01/2012 dan berlaku secara umum bagi KPPN dengan Tipe A1 di seluruh Indonesia.
Kepala Kantor
SubBagian Umum
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
Seksi Pencairan Dana
Seksi Bank
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPPN Sidoarjo
33
Seksi Verifikasi dan Akuntansi
Penjabaran tugas pokok dan fungsi untuk masing-masing seksi : 1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan organisasi, kinerja,
SDM,
dan
keuangan,
penatausahaan
user
SPAN
(Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara), penyusunan bahan masukan dan konsep Renstra, Renja, RKT, PK, LAKIP KPPN, rumah tangga dan kehumasan. 2. Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan SPM, penerbitan SP2D, penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja BLU, penerbitan surat pengesahan atas ralat SPM dari satuan kerja dan Nota Dinas kesalahan dan perbaikan SP2D hasil verifikasi pada KPPN,pengelolaan data kontrak, data supplier, dan belanja pegawai satker, serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran satker. 3. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan perbendaharaan, fungsi customer service, supervisi teknis SPAN dan helpdesk SAKTI, pemantauan standar kualitas layanan KPPN dan penyediaan layanan perbendaharaan, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis. 4. Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana, fungsi cash management , penerbitan daftar tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan penerimaan negara.
34
5. Seksi Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan verifikasi pembayaran, rekonsiliasi laporanakuntansi, penyusunan Laporan Keuangan tingkat Kuasa BUN, pelaporan realisasi dan analisis kinerja anggaran serta analisis data statistik laporan keuangan.
3.8 Jumlah Pegawai di KPPN Sidoarjo
Berikut adalah penjabaran jumlah pegawai KPPN Sidoarjo beserta penempatan pegawai berdasarkan masing-masing seksi-nya : Kepala Kantor = 1
orang
b. Kepala Seksi = 5
orang
c. Pelaksana
= 24 +
orang
= 30
orang
a.
Jumlah
Tabel dibawah menggambarkan penempatan jumlah pegawai pelaksana berdasarkan seksi masing-masing di KPPN Sidoarjo :
Tabel 3.1 Jumlah pegawai pelaksana pada masing-masing seksi Tahun 2015 No.
Seksi/Sub bagian
Jumlah Pegawai
1.
Seksi SubBag Umum
5 orang
2.
Seksi Pencairan Dana
8 orang
3.
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
5 orang
4.
Seksi Bank
2 orang
5.
Seksi Verifikasi dan Akuntansi
4 orang
Jumlah
24 orang
35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Pelaksanaan PKL 4.1.1
Deskripsi Pelaksanaan PKL
Disini penulis menelusuri beberapa divisi di KPPN Sidoarjo dalam melakukan aktivitas magang selama satu bulan di KPPN Sidoarjo. Dimana, selama dalam kurun waktu satu bulan magang di KPPN Sidoarjo, penulis membantu kegiatan di bagian Umum, Pencairan Dana dan Bank serta pelayanan khususnya bagian Verifikasi dan Akuntansi (Vera). Menurut ketentuan dari pihak kampus untuk melaksanakan sebuah PKL (Praktek Kerja Lapangan) maka disini penulis menetapkan bagian pelayanan Verifikasi dan Akuntansi di KPPN Sidoarjo lebih menjadi program utama penulis untuk melaksanakan PKL atau bisa disebut sebagai magang dan menerapkan teori yang didapatkan dalam kuliah sekaligus mengaplikasikan bisnis terpadu terhadap kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 1. Pada hari pertama tanggal 7 Agustus, mendapatkan pengarahan dan penjelasan secara umum dari kepala kantor dan kepala seksi Verifikasi dan Akuntansi serta mempelajari SOP KPPN Sidoarjo. 2. Pada hari Kedua tanggal 8 Agustus, mempelajari kode satker dan berbagai akun haram serta mengecek akun haram dan kode satker tersebut pada SPM yang telah diserahkan oleh divisi Pencairan Dana.
36
3. Pada hari ketiga tanggal 9 Agustus, mempelajari aplikasi SPAN dan memverifikasi laporan keuangan satker pada SPAN. 4. Pada hari keempat tanggal 10 Agustus, mempelajari dan melakukan rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon dan ORACLE. 5. Pada hari kelima tanggal 11 Agustus, mendapatkan pengarahan dan penjelasan secara umum dari kepala seksi Pencairan dana serta mempelajari SOP kinerja Pencairan Dana. 6. Pada hari keenam tanggal 14 Agustus, mendapatkan pengarahkan mengenai kinerja seksi front office di bagian Konversi dan Validasi. 7. Pada hari ketujuh tanggal 15 Agustus, mempelajari pembuatan Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada SPAN. 8. Pada hari kedelapan tanggal 16 Agustus, mempelajari pembuatan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pada aplikasi GPP dan BPP. 9. Pada hari kesembilan tanggal 17 Agustus, memperingati HUT RI ke-72 dengan melaksanakan upacara bendera di KPPN Sidoarjo. 10. Pada hari kesepuluh tanggal 18 Agustus, mempelajari tahapan dalam seksi middle office yaitu mengesahkan SPM yang telah dikonversi
dan
divalidasi
serta
melakukan
pengelompokan
dokumen ke dalam tiga kelompok yaitu : pihak satker, divisi VERA, dan divisi Bank sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan. 11. Pada hari kesebelas tanggal 21 Agustus, mendapatkan pengarahan dan penjelasan secara umum dari kepala seksi Bank.
37
12. Pada hari keduabelas tanggal 22 Agustus, mempelajari SOP dari divisi Bank. 13. Pada hari ketigabelas tanggal 23 Agustus, memperbaiki kesalahan Arsip Data Komputer (ADK) satker pada aplikasi SPAN. 14. Pada hari keempatbelas tanggal 24 Agustus, membuat surat balasan dan menerbitkan SPM-PP / Retur. 15. Pada hari kelimabelas tanggal 25 Agustus, membantu mengelola rekening kuasa BUN dan Bendahara. 16. Pada hari keenambelas tanggal 28 Agustus, mempelajari tahapan dan prosedur perhitungan penggajian pegawai melalui aplikasi SAKTI dan SAS. 17. Pada hari ketujuhbelas tanggal 29 Agustus, mempelajari teknis presensi kepegawaian melalui aplikasi GPP. 18. Pada hari kedelapanbelas tanggal 30 Agustus, memahami lebih lanjut teknis kerja dalam divisi Umum dan perpisahan hari terakhir PKL dengan menyerahkan cinderamata kepada pihak KPPN Sidoarjo.
4.1.2
Prosedur Pelayanan di KPPN Sidoarjo
KPPN Sidoarjo memberikan pelayanannya kepada Satker (Satuan Kerja) setiap hari yaitu pada hari Senin – Jumat. Berikut jam layanan KPPN Sidoarjo : Senin – Kamis : 07.30 – 17.00 Istirahat : 11.30 – 13.30 Jum’at
: 07.30 – 17.00 Istirahat : 11.00 – 13.30
38
Untuk prosedur awal pelayanan kepada satker, sesuai dengan SOP KPPN Sidoarjo adalah sebagai berikut : Perwakilan satker yang datang akan disambut oleh petugas jaga di Front Office kemudian mengambil nomor antrian dan menunggu di kursi tunggu. Nomor antrian terbagi menjadi 3 (tiga) loket pelayanan yaitu : loket rekonsiliasi data, loket penerimaan dokumen bank, dan penerimaan ADK konversi. Pada saat giliran sesuai nomor antrian maka tamu dapat menuju ke meja Front Office/ Customer Service Officer sesuai dengan tujuannya.
5.1.2 6.1.2 7.1.2 8.1.2 9.1.2 10.1.2 11.1.2
Gambar 4.1 Prosedur pelayanan KPPN Sidoarjo
Selanjutnya adalah pelayanan rekonsiliasi data yang dilakukan oleh KPPN khususnya pada Seksi Vera. Data yang diberikan oleh satker kepada KPPN berupa kiriman soft file ADK Rekonsiliasi via email akan direkonsiliasi menggunakan aplikasi SPAN oleh pelaksana Seksi Vera dengan memasukkan parameter Jenis Rekonsiliasi SEMUA dan parameter
39
elemen rekonsiliasi tanpa mengabaikan Nomor Dokumen dan Tanggal Dokumen. Setelah melakukan rekonsiliasi, kemudian pelaksana Seksi Vera mencetak Laporan Hasil Rekonsiliasi (LHR) dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan kemudian disampaikan kepada satker.
Gambar 4.2 Proses rekonsiliasi oleh KPPN Sidoarjo
4.1.3
Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN Daerah
Dalam fungsinya menatausahakan sistem perbendaharaan negara, KPPN selaku Kuasa BUN Daerah wajib melaporkan kondisi keuangan daerah yang sudah ditetapkan dalam bentuk Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah. Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah KPPN Sidoarjo merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPN
40
Sidoarjo
sebagai
UAKBUN-Daerah.
Laporan
Keuangan
tingkat
UAKBUN-Daerah KPPN Sidoarjo terdiri atas : 1. Laporan Arus Kas 2. Neraca Kas Umum Negara 3. Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Arus Kas (LAK) merupakan laporan keuangan yang menginformasikan penerimaan/ pengeluaran kas ke/ dari kas negara. LAK tidak terkait dengan bagian anggaran tertentu tetapi mencakup seluruh bagian anggaran. LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh KPPN selaku Kuasa BUN Daerah. Sedangkan Neraca Kas Umum Negara (KUN) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan di KPPN. LAK dan Neraca KUN disusun dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. 1.
Laporan Arus Kas
LAK berdasarkan
menyajikan aktivitas
aliran
operasi,
kas
masuk
aktivitas
dan
kas
investasi,
keluar aktivitas
pendanaan, dan aktivitas transitoris yang melalui/ dari rekening milik BUN, potongan SPM, dan yang tidak melalui rekening BUN tetapi menurut
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku
harus
mendapatkan pengesahan dari Kuasa BUN seperti : a. Pendapatan dan belanja pada BLU; b. Pendapatan dan belanja yang besumber dari hibah langsung dalam bentuk uang pada Kementerian Negara/ Lembaga; dan
41
c. Pendapatan/
penerimaan
pembiayaan
dan
belanja
yang
bersumber dari hibah atau pinjaman luar negeri/ dalam negeri yang oleh pihak pemberi pinjaman dan hibah luar negeri/ dalam negeri tidak disalurkan melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan untuk mendanai belanja entitas kepada rekanan yang ditunjuk. Aktivitas
operasi
pengeluaran kas
adalah
yang ditujukan
aktivitas
penerimaan
untuk kegiatan
dan
operasional
pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari : a. Pendapatan perpajakan; b. Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan c. Pendapatan hibah Sedangkan arus keluar dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk : a. Belanja pegawai; b. Belanja barang; c. Belanja bunga d. Belanja subsidi e. Belanja hibah f.
Belanja bantuan social
g. Belanja lain-lain; dan h. Transfer daerah atau dana desa.
42
Aktivitas
Investasi
adalah
aktivitas
penerimaan
dan
pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi antara lain : a. Penjualan aset tetap; b. Penjualan aset lainnya; c. Penerimaan dari investasi; dan d. Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.
Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi antara lain terdiri dari : a. Perolehan aset tetap; b. Perolehan aset lainnya; c. Penyertaan modal pemerintah; dan d. Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.
Aktivitas
Pendanaan
adalah
aktivitas
penerimaan
dan
pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain : a. Penerimaan pembiayaan dalam negeri; b. Penerimaan pembiayaan luar negeri; dan c. Penerimaan pengembalian penerusan pinjaman.
43
Sedangkan arus kas keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain : a. Pengeluaran pembiayaan dalam negeri; b. Pengeluaran pembiayaan luar negeri; dan c. Penerusan pinjaman.
Aktivitas
Transitoris
mencerminkan
penerimaan
dan
pengeluaran kas tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris antara lain : a. Penerimaan PFK; b. Penerimaan kiriman uang; c. Penerimaan non anggaran pihak ketiga; dan d. Penerimaan kembali uang pesediaan/ tambahan uang persediaan dari bendahara.
Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transitoris antara lain : a. Pengeluaran PFK; b. Pengeluaran kiriman uang; c. Pengeluaran non anggaran pihak ketiga; danPemberian uang persediaan/ tambahan uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran.
44
2.
Neraca Kas Umum Negara
Neraca kas umum negara menggambarkan pengaruh dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, potongan SPM, dan pengesahan terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan didalam Neraca Kas Negara merupakan dampak dari data transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diproses oleh Kuasa BUN. Neraca KUN berbeda dengan Neraca K/L yang dapat menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas walaupun transaksi penerimaan dan pengeluarannya belum terjadi. Neraca KUN tidak menyajikan aset dan kewajiban yang merupakan kewenangan pengguna anggaran seperti kas di bendahara penerimaan, piutang pajak, piutang PNBP, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek di pengguna anggaran, dan kewajiban jangka panjang.
3.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LAK dan Neraca KUN dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
45
4.1.4
Aktivitas Kegiatan di KPPN Sidoarjo
Selama kurun waktu satu bulan melakukan kegiatan magang di KPPN Sidoarjo, penulis ditempatkan di bagian Umum, Pencairan Dana dan Bank serta pelayanan khususnya bagian Verifikasi dan Akuntansi (Vera). Dimana dalam aktivitasnya, khususnya di Seksi Vera, terdapat berbagai macam ilmu dan pembelajaran dalam melayani 90 satker yang berada dibawah kendali dan pengawasan KPPN Sidoarjo. Satker yang berada di bawah kendali KPPN adalah sebagai berikut : Tabel 4.3 Daftar satker KPPN Sidoarjo
No
Nama Satker
N
Nama Satker
o
N
Nama Satker
o
Kemenag Kab. 1
PUSPENERBAL
31
61
KP BC Sidoarjo
Sidoarjo 2
BALURJATIM
32
BPK
62
Dinas Kelautan
3
KPPN Sidoarjo
33
BPK
63
RUPBASAN
4
Satbrimob
34
PJN Metro II
64
Bina Marga
5
Starmet Juanda
35
BNN Sidoarjo
65
MIN Buncitan
36
Kejari Sidoarjo
66
KPKNL Sidoarjo
KPP Madya 6
Sidoarjo 7
Pusdik Gasum
37
MIN Buduran
67
BPIPI
8
MTN Tarik
38
Watu Kosek
68
Koperasi Sidoarjo
KPP Pratama 9
Kemenag Kab. 39
69
Sidoarjo Utara BPS Sidoarjo
Kemenag Prov.
Sidoarjo 40
Kemenag Prov.
46
Jatim 70
Kemenag Prov.
10
11
PTUN Sidoarjo
Jatim
Jatim
Kantor Imigrasi
Kemenag Prov.
41
71
Surabaya
Jatim
12
PTUN Sidoarjo
42
BPKP Prov. Jatim
72
PIP
13
MTN Tlasih
43
Lapas Sidoarjo
73
DKP
14
Das Brantas
44
Pengadilan Agama
74
Bapas
15
MTN Sidoarjo
45
Pengadilan Agama
75
BBKPS KPP Pratama
16
MTN Krian
BKSDA
46
76
Sidoarjo Barat 17
PASMAR
BKSDA
47
77
BPPKI Balai Karantina
18
MAN Sidoarjo
BKSDA
48
78
Ikan KPP Pratama 19
49
BPN Sidoarjo
79
LP Kalisosok
50
BPN Sidoarjo
80
Dinas Kesehatan
81
SAR Surabaya
Sdoarjo Selatan 20
BKN Regional
Kemenag Prov. 21
POLRES Sidoarjo
51
Jatim BPPHP Wil. VIII 22
Pengadilan Negeri 52
Kemenag Prov 82
Surabaya
Sidoarjo
Jatim
Pengadilan Negeri 23
PPJ Nasional
53
83
Dinas Kehutanan
84
BPN Sidoarjo
Sidoarjo 24
Balai Bahasa
54
Koperasi & UKM Kanwil DJP II
25
PKP
55
Kemenag Prov. 85
Juanda
47
Jatim
Kemenag Kab. 26
56
BPP Das Brantas
86
BPN Sidoarjo
Sidoarjo Kemenag Kab. 27
Kemenag Prov. 57
KP BC Juanda
87
Sidoarjo
Jatim BB Jln Nasional
28
Rutan
CAPIL
58
88
V Kemenag Kab. 29
Rumkit Pusdik 59
Otoritas Bandara
89
Sidoarjo
Gasum Kemenag Prov.
30
Kemenag Kab. Sda
60
90
Jatim
48
KPU Sidoarjo
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Selama satu bulan menempuh kegiatan PKL di KPPN Sidoarjo, penulis telah mendapatkan banyak ilmu dan gambaran dalam dunia kerja. Melalui kegiatan PKL dapat memberikan pembelajaran kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang selama ini didapatkan di bangku perkuliahan untuk dipraktikan dan diterapkan di dunia kerja nyata. Tentunya kegiatan PKL dilakukan di perusahaan atau instansi yang terkait dan sesuai dengan jurusan mahasiswa agar mendapatkan feedback antara perusahaan/ instansi dengan mahasiswa. Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan di KPPN Sidoarjo, penulis mendapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Terdapat beberapa jenis KPPN yang tersebar di Indonesia yang berada dibawah Kementerian Keuangan dan KPPN Sidoarjo merupakan kantor Kuasa BUN dengan Tipe A1 yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda dengan tipe-tipe lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. Memahami kegiatan yang dilakukan oleh kelima seksi yang ada di KPPN Sidoarjo. Kerja sama dan adanya saling keterkaitan antar seksi berjalan sesuai dengan prosedur sehingga aktivitas pelayanan perbendaharaan di KPPN Sidoarjo dapat berjalan dengan lancar. 3. KPPN Sidoarjo memiliki kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal untuk melakukan aktivitas terkait keuangan negara, dimana hal
49
tersebut secara tidak langsung akan menumbuhkan kondisi yang baik untuk mengakselerasi kinerja instansinya. 4. Setiap seksi yang ada pada KPPN Sidoarjo bekerja sangat professional dalam keseharian mereka menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Meskipun masih ada juga pegawai yang lalai dan malas diakibatkan karena kinerja komputer atau jaringan internet yang terlalu lambat. 5. Seksi verifikasi dan akuntansi sebagai wadah bagi penulis juga sangat baik memberikan bimbingan kepada pegawai pelaksana baru (dalam hal ini adalah penulis) agar mampu bekerja seirama dengan pegawai yang lain.
5.2 Saran
1. Penerapan ilmu dari bangku perkuliahan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi bisa diaplikasikan dan dipraktekkan pada kondisi kerja di KPPN yang sangat kondusif. Karena kemungkinan besar ilmu yang didapat adalah akibat pengaruh lingkungan yang mendukung. 2. Pelayanan tambahan bagi seluruh pegawai KPPN seperti adanya dokter umum yang praktik di kantor merupakan salah satu fasilitas penunjang bagi pegawai untuk memberikan kontribusi terbaik mereka. Dan hal tersebut perlu dijaga agar memberikan rasa nyaman dan aman bagi pegawai yang pada saat itu mengalami kondisi yang kurang sehat. 3. Perlu adanya koordinasi yang lebih intens lagi antara pemerintah dan instansi vertikal nya terkait sistem dan tata kelola keuangan negara,
50
sehingga akan menciptakan laporan keuangan yang akurat dan terinci. Sehingga bisa menjadi dasar pembuatan keputusan bagi pemerintah. 4. Dalam hal kedisiplinan para pegawai, sebaiknya ditingkatkan kembali agar jam istirahat sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Apabila tidak ada kepentingan, sebaiknya pegawai tetap berada di kantor.
51