BAB I ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU SUIGENERIS 1. Ilmu Ilmu huku hukum m yang yang su suige igener neris is Ilmu Ilmu huk hukum um ada adala lah h il ilmu mu ya yang ng mem memil ilik ikii ke kepri priba badia dian n yan yang g kha khass (su (suii generis) gene ris).. Ciri ilmu huku hukum m seba sebagai gai sui gene generis ris : kara karakte kterr norm normati atiff ilmu hukum, Terminologi ilmu hukum, Jenis ilmu hukum, Lapisan ilmu hukum. Dari sudut kualitas sulit dikelompokkan dalam Ilmu Pengetahuan Alam atau dalam Ilmu Pengetahuan Sosial.
Pengel Pengelomp ompoka okan n yang yang kurang kurang tepat bagi bagi Ilmu Ilmu Hukum Hukum ke dalam dalam Ilmu Ilmu Penget Pengetahu ahuan an Sosial Sosial mempun mempunyai yai pengar pengaruh uh di bidang bidang akadem akademis. is. Gelar Gelar yang yang diberikan pada Strata dua (S2) ternyata mengalami perkembangan. Mulai dari Magister Science (MS), Magister Humaniora (M Hum) terakhir menjadi Magister Hukum (MH). Ketida Ketidakpa kpasti stian an ini menuru menurutt Philip Philipus us M Hadjon Hadjon,, merupa merupakan kan salah salah satu satu sebab terjadiny terjadinyaa berbagai keracuan keracuan dalam usaha usaha pengembangan pengembangan ilmu hukum. hukum. Sebagian yuris Indonesia kehilangan kepribadiannya dan konsekuensi selanjutnya ialah pembangunan hukum melalui pembentukan hukum yang tidak ditangani secara profesional. Pendidikan hukum tidak jelas arahnya. 1 Ilmu Ilmu huku hukum m adal adalah ah ilmu ilmu yang yang memi memilik likii kepr keprib ibad adia ian n yang yang khas khas ( sui generis ). Ciri ilmu hukum sebagai sui generis, adalah : 1. Karak Karakter ter nor norma mati tiff ilmu ilmu huku hukum m 2. Term Termin inol olog ogii ilmu ilmu huku hukum m 3. Jeni Jeniss ilmu ilmu huku hukum m 4. Lapi Lapisa san n ilmu ilmu huk hukum um2 2. Karak Karakter ter nor norma mati tiff Ilmu Ilmu Huku Hukum m Sulit untuk mengkategorikan ilmu hukum ke dalam kelompok ilmu yang mana, sehingga lebih tepat jika ilmu hukum adalah ilmu yang suigeneris. Ilmu hukum mempunyai 3 lapisan , jika dalam tataran dogmatic hukum dapatlah dapa tlah dikatakan dikatakan bahw bahwa a ilmu hukum term termasu asukk ilmu praktis, praktis, kare karena na bertujuan untuk problem solving . Tetapi dalam tataran teori hukum ilmu hukum huku m masu masukk ilmu normatif. normatif. Dala Dalam m tata tataran ran fil filsafa safat, t, tida tidakk dapa dapatt ilmu hukum dipertanyakan masuk apa karena filsafat bukan ilmu, tetapi filsafat adalah induk dari ilmu. Tidaklah Tidaklah cukup suatu penelitian hukum hanya melihat adanya adanya perbedaan perbedaan antara norma dan kenyataan di masyarakat. Di dalam kajian Ilmu Hukum haruslah mementingkan metode penelitian yang berlaku di dalam Ilmu Hukum sendiri. Kesalahan selanjutnya dikatakan oleh Philipus M Hadjon bahwa mereka mema memaks ksaa form format at pene peneli liti tian an ilmu ilmu sosi sosial al dala dalam m pene peneli liti tian an huku hukum m norm normat atif. if. 1
Ibid Ibid.
2
1
Penelitian hukum normatif tidak menggunakan analisis kuantitatif (Statistik), serta merta penelitian hukum dikualifikasikan sebagai penelitian kualitatif. 3 Penelitian kualitatif ataupun kuantitatif termasuk ke dalam kategori Ilmu a posteriori. Sedangkan Ilmu Hukum merupakan suatu Ilmu a priori. Antara Ilmu a priori maupun a posteriori sama-sama mencari hukum, prinsip, rumusan dalam mengendalikan seluruh detil dan partikular pengetahuan. Disebutkan oleh Muhamad Zainuddin tentang pengertian Ilmu a posteriori adalah rangakaian pengetahuan yg diperoleh dari pengamatan inderawi dan eksperimen. Sedangkan Ilmu a priori : rangakaian pengetahuan yg diperoleh tidak dari pengamatan inderawi dan eksperimen tapi bersumber dari akal sendiri.4 Penekanan dari perbedaan itu dari sudut pandangnya, bersumber dari panca indera atau bukan. Adapun karakteristik pengetahuan secara umum dikatakan sebagai ilmu apabila memenuhi criteria :
1. 2. 3. 4.
logico hipotetico verificative generalized understanding. theoretical construction information about why and how (something behind). 5
Karakteristik ilmu
logico hypotetico verificative
Diterima nalar pembaca didukung bukti (tdk selalu yg tampak) diuji
generalized understanding. pembaca bisa membayangkan urutan peristiwanya , punya makna reproducable dapat diulang / dilakukan juga di tempat yang lain theoretical construction teori : penjelasan hubungan dua konsep/variable/kejadi cara : deduktif, induktif , dpt didukung comparacy, analogy, syntesis information about why and how Skema 1 : Karakteristik ilmu
diskripsi
Bentuk kejanggalan itu secara umum ada tiga yaitu adanya kata Tanya dalam rumusan masalah, sumber data, serta populasi. Ketiga kejanggalan itu memaksakan format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif.
3
Philipus M. Hadjon, Op.cit., hal 2. Muhamad Zainuddin, Metode Penelitian, Bahan Kuliah Logika dan Metode Sains, Pasca Sarjana, Univ. Airlangga, 2006, hal. 8. 5 Ibid. 4
2
Kejanggalan pertama yaitu adanya keharusan rumusan masalah dalam kalimat tanya. Kata-kata bagaimana, seberapa jauh, dan lain-lain, dipaksakan dalam rumusan masalah penelitian hukum normatif. 6 Pertanyaan yang boleh di dalam penelitian hukum adalah pertanyaan yang hanya dapat di jawab “ya” atau “tidak. Apabila pertanyaan dijawab dengan ya maka pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Ya . Dengan demikian akan dicari alasannya. Alasan dari jawaban itu harus berpangkal dari ketentuan norma hukum tertentu. Contoh pertanyaan hukum adalah : Apakah pembantu rumah t angga berhak atas ketentuan upah minimum propinsi / kota ? Pertanyaan itu hanya dapat dijawab ya atau tidak tidak mungkin dijawab dengan ya dan tidak. Dalam hal ini asas-asas logika dapat diberlakukan. Hal ini akan dijelaskan dalam Bab selanjutnya. Kejanggalan kedua yaitu berkaitan dengan bahan hukum. Oleh Philipus M Hadjon dikatakan bahwa sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Tanpa disadari bahwa data bermakna empiris, sedangkan penelitian hukum normatif tidak mengumpulkan data. 7 Kejanggalan ketiga yaitu berkaitan dengan Populasi dan sampling. Oleh Philipus M Hadjon dikatakan bahwa seorang peneliti hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya hanya pada satu undang-undang. Dia harus melihat keterkaitan undang-undang tersebut dengan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian populasi dan sampling tidak dikenal dalam penelitian hukum normatif. 8 Penelusuran penelitian hukum lebih dikenal dengan system penarikan peraturan atau norma hukum secara vertical dan horizontal. Dapat dengan ketentuan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Supaya memudahkan pemahaman dapat dijelaskan dalam Skema 2 di bawah ini :
Ketentuan hukum yang lebih tinggi UUD
UU…….
Kasus yang sedang dihadapi Pasal ……. Dari UU No… Tahun…..
UU
Ketentuan di bawahnya Peratuan Pemerintah Peraturan Presiden a. b. c. d.
Hukum kebiasaan Yurisprudensi Traktat / perjanjian Doktrin
Skema 2 : Penelusuran aturan hukum
6
Ibid Ibid . 8 Ibid, 7
3
Apabila kita melakukan penelitian atau kajian Ilmu Hukum maka metode yang dipakai adalah metode penelitian hukum. Ada dua pendekatan ialah : a. Pendekatan dari sudut falfasah ilmu b. Pendekatan dari sudut pandang teori hukum. 9 Untuk menjelaskan hakikat keilmuwan hukum apabila pendekatan ditinjau dari sudut falfasah ilmu, dapat digambarkan dalam skema 3 di bawah ini :
1.
Pandangan positivistis ….Ilmu empiris - sociolological jurisprudence - socio legal jurisprudence
Ilmu hukum empiris - penelitian kualitatif-kuantitatif ( the gab is described but is rarely explained ) 2. Pandangan normatif Ilmu normatif Ilmu hukum normatif Skema 3
:
Pendekatan falsafah ilmu
Pendekatan dari sudut teori hukum di bagi atas tiga lapisan utama, yaitu : dogmatik hukum, teori hukum (dalam arti sempit) dan filsafat hukum. Diantara ketiga lapisan ilmu hukum semuanya memberikan dukungan pada praktik hukum. Ilmu mencakup aspek proses ( scientific research), prosedural ( scientific method) dan produk ( scientific knowledge). Ketiganya membentuk segi tiga konotasi ilmu (the trifold connotation of science ).10 Memang pegelompokan ilmu terdapat bermacam- macam pendapat. Shidarta membagi ilmu pada dasarnya ada dua yaitu ilmu formal dan ilmu empiris (Ilmu Positif). Perbedaan ilmu- ilmu Formal dan empiris tampak dalam tabel 411 di bawah ini :
Hal yang diselidiki Pendekatan kebenaran Pengetahuan yang dihasilkan Ilmu yang termasuk kelompok ini
Ilmu-Ilmu Formal Sistem penalaran dan perhitungan Formal Apriori
Ilmu-Ilmu Empiris Gejala Faktual
Logika, Matematika dan teori sistem
Ilmu-Ilmu Alam (Naturwissenchsften) dan Ilmu-Ilmu kemanusiaan ( Geites-wissenchsften)
Material Aposteriori
9
Ibid. Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke indonesiaan,Utomo, Bandung, 2006, hal. 41. 11 Ibid., hal 43. 10
4
Tabel 4
:
Perbedaan lmu Formal dan Empiris.
Menurut van Melsen, Ilmu Hukum pada hakikatnya adalah seni praktis yang berasal dari keperluan kongkrit untuk mengadili (seni kehakiman). Terhadap terjemahan dari pendapat van Melsen ini seharusnya “ars”tidak diartikan sebagai seni kehakiman tetapi sebagai kemampuan berkeahlian hukum di bidang kehakiman. Ilmu Praktis merupakan lawan dari ilmu teoritis. Perbedaan antara ilmu- ilmu teoritis dengan ilmu-ilmu praktis dapat digambarkan dalam tabel 5 di bawah ini : Ilmu-Ilmu Teoritis Ilmu-Ilmu Praktis Nomologis Normologis Dalil logika Bisa kausalitas /imputasi Kausalitas imputasi Contoh ilmu Ilmu- Ilmu formal dan ilmuIlmu kedokteran, Otoritatif : ilmu yang termasuk ilmu empiris Ilmu Tekhnik, Hukum kelompok ini Ilmu Managemen, Non otoritatif : Ilmu Komunikasi, Etika Pedagogi Palemologi. Tujuan Sekedar menambah Menawarkan penyelesaian atas suatu pengetahuan yang problema konkret Penggunaan Produknya tidak digunakan Produknya merupakan tawaran produknya sendiri untuk memecahkan penyelesaian langsung atas suatu problema konkret ( diserahkan problem konkret. kepada ilmu lain untuk menggunakannya) Kerjasama Cenderung tidak dilakukan Menjadi keharusan (multidisipliner) dengan ilmu (monodisipliner) lain Kandungan Tidak mengandung sifat seni Mengandung sifat seni (ars). seni (ars) Tabel 5
:
Perbedaan ilmu- ilmu teoritis dengan ilmu-ilmu praktis
Dari tabel 8 di atas, posisi Ilmu Hukum tampaknya memang merupakan bagian dari ilmu praktis yang normologis. Pendapat itu kurang tepat. Ilmu hukum mempunyai 3 lapisan , jika dalam tataran dogmatic hukum dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum termasuk ilmu praktis, karena bertujuan untuk problem solving . Tetapi dalam tataran teori hukum ilmu hukum masuk ilmu normatif. Dalam tataran filsafat, tidak dapat ilmu hukum dipertanyakan masuk apa karena filsafat bukan ilmu, tetapi filsafat adalah induk dari ilmu. 3. Terminologi Ilmu Hukum A pabila
kita berbicara mengenai terminology ilmu hukum maka kita akan menelursuri kembali asal kata dasi suatu istilah. Dalam bahasa Belanda, Jerman dan bahasa Inggris digunakan istilah berikut : - Rechtswetenschap (Belanda) - Rechtstheorie (Belanda) - Jurisprudence (Inggris)
5
-
(Inggris) (Jerman) 12
Legal science Jurisprudenz
Untuk memudahkan pemahaman mengenai Rechtswetenschap dilihat skema 6 di bawah ini :
dapat
Dalam arti sempit
Rechtswetenschap
de rechtsleer / ajaran hukum Dogmatik hukum tdk bebas nilai ttp sarat nilai isinya deskripsi hukum positif & sistematika hukum positif Dalam arti luas
Dogmatik Hukum, Teori Hukum, Filsafat Hukum
Skema 6
:
Rechtswetenschap.
Dalam arti sempit
terletak antara FH dan DH : Ilmu eksplanasi hk Ilmu hukum :ilmu interdisipliner
Rechtstheorie Dalam arti luas
Dogmatik Hukum,Teori Hukum, Filsafat Hukum
Skema 7
12
:
Rechtstheorie
Philipus M Hadjon , Ibid .
6
Istilah dalam bahasa Inggris mengenai jurisprudence, legal science, dan legal philosophy mempunyai makna yang berbeda dengan istilah-istilah Belanda Jurisprudence merupakan suatu disiplin yang bersifat suigeneris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, kajian tersebut tidak termasuk ke dalam bilangan kajian yang bersifat empiric maupun evaluatif. Jurisprudence bukanlah semata-mata studi tentang hukum, melainkan lebih dari itu yaitu studi tentang sesuatu mengenai hukum. 13
Jurisprudence, Legal science, dan Legal philosophy
Menjawab secara umum tentang :
1. 2.
Hakekat hukum & sitem hukum Hubungan hukum dengan keadilan & moral 3. Social nature of law (esensi sosial dari hukum , hukum memberikan dasar dasar pengaturan pada masyarakat ) Skema 8
:
Jurisprudence, Legal science, dan Legal philosophy
Untuk memudahkan memahami perbedaan sudut pandang kajian ilmu hukum dengan kajian ilmu yang berkenaan dengan hukum dapat digambarkan dalam Skema di bawah ini : Kajian ilmu hukum mempelajari substansi hukum memandang hukum dari dalam konsep hukum, kaidah-kaidah hukum, struktur hukum fungsi hukum. mempelajari factor- factor eksternal faktor-faktor social, faktor-faktor politik, faktor-faktor budaya, faktor-faktor ekonomi dan lain-lain Kajian ilmu yang berkenaan dengan hukum memandang hukum dari luar menempatkan hukum sebagai gejala sosial
13
Peter Mahmud Marzuki, op. Cit ., hal. 20.
7
Skema 9
:
Perbedaan sudut pandang kajian ilmu hukum dengan kajian ilmu yang berkenaan dengan hukum
4. Jenis Ilmu Hukum
Ilmu Hukum dibedakan menjadi Ilmu hukum normatif obyeknya norma dengan Ilmu hukum empiris yang terdiri dari factual patterns of behavior, Sociological jurisprudence dan Socio – legal studies. Tahapan Ilmu hukum empiris di atas, untuk memudahkan pemahaman perbedaaan antara ketiganya, dapat digambarkan dalam skema 13, di bawah ini, yaitu :
Factual patterns of behavior Perilaku hakim dalam kasus hak reproduksi Ilmu hukum empiris
Sociological jurisprudence the gab : law in action- law in book Socio legal studies hub timbal balik antara hukum & masyarakat ( hukum berpengaruh / tidak)
Skema 10
:
Perbedaaan tahapan Ilmu hukum empiris.
J.J.H Bruggink menggambarkan perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif sebagai berikut 14 :
Pandangan positivistic : ilmu hukum empirik Hubungan dasar Subyek – obyek Sikap ilmuwan Penonton (toeschouwer) PERSPEKTIF EKSTERN Teori kebenaran Korespondensi Proposisi Hanya informative atau empiris Metode Hanya metode yang bisa diamati panca indra Moral Non kognitif Hubungan antara Pemisahan tegas
Pandangan normatif : Ilmu hukum normatif Subyek – subyek Partisipan (doelnemer) INTERN Pragmatik Normatif dan evaluatif Juga metode lain Kognitif Tidak ada pemisahan
Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, Refleksi tentang hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996, hal 127. 14
8
moral dan hukum Ilmu
Skema 11
Hanya sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris :
Ilmu hukum dalam arti luas
perbedaan antara ilmu hukum empiris dengan ilmu hukum normatif
Tentang penggunaan teori kebenaran dari ilmu hukum yang pragmatis, ternyata masih belum ada kesepakatan diantara ahli hukum. Masih ada perdebatan tentang penggunaan teori kebenaran yang dipakai dasar, antara koherensi dengan pragmatis. Mereka berpendapat, apabila suatu aturan hukum dibuat dengan hanya mendasarkan teori kebenaran yang pragmatis, akan mengakibatkan timbulnya kesesatan. Sebagai contoh pada wakil rakyat kita yang duduk di DPR, apabila mereka akan menggunakan dasar kebenaran pragmatis dengan menekankan hanya pada konsensus di antara anggota DPR tanpa memperhatikan konsep dan teori hukum akibatnya produk hukum jauh dari rasa keaadilan. Hal ini mengingat suara wakil rakyat kita yang duduk di DPR hanya menyarakan suara Partai atau ada kepentingan di balik itu. Tetap kebenaran yang dipakai adalah koherensi. Prinsip teori kebenaran koherensi adalah dikatakan benar apabila sesuai dengan yang seharusnya.
5. Lapisan Ilmu Hukum
Lapisan Ilmu Hukum
Filsafat Hukum
Teori Hukum
Dogmatik Hukum
Praktik Hukum
Skema 12
:
Lapisan ilmu hukum
9
Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. menunjukkan bahwa hukum positif didukung oleh ilmu hukum positif, teori hukum dan filsafat hukum. 15 Hal ini dapat digambarkan dalam skema 16. Filsafat Hukum
Grodbegrippen, reflektif, spekulatif
meta - teori
meta – teori
Teori Hukum
Algemene begrippen, analitis, normatif-empiris Sebagai jembatan dari algemene rechtsleer Isi : asas hukum dari sistem hukum
Dogmatik Hukum
technischjuridisch begrippen , tekhnis yuridis, normatif
teori
teori
teori Hukum Positif
ARS
Pembentukan hukum
Penerapan hukum interpretasi, kekosongan hukum, antinomi, norma kabur
Legal problem solving
Skema13 Hubungan antara filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum
Menurut Philipus M Hadjon, dogmatic hukum (ilmu hukum positif) adalah ilmu hukum praktis. Fungsi ilmu praktis adalah problem solving . Dengan demikian, dogmatic hukum sebagai ilmu hukum praktis tujuannya adalah legal 15
Ibid., hal 10.
10
. Untuk tujuan tersebut dibutuhkan ars, yang merupakan problem solving ketrampilan ilmiah. Ars itu dibutuhkan para yuris untuk menyusun legal opinion sebagai output dari langkah legal problem solving . Ars yang dimaksud adalah legal reasoning atau legal argumentation , yang hakekatnya adalah giving reason .16 Giving reason dapat dilakukan dengan melalui tahap pembentukan hukum positf atau penerapan hukum positif. Pada pembentukan hukum pada dasarnya dilakukan apabila norma hukum positif belum ada. Pada penerapan hukum dilakukan apabila noema hukum positif sudah ada untuk diterapkan pada suatu kasus yang ada tetapi masih memerlukan interpretasi, kekosongan hukum, antinomi, norma kabur.
Latihan
1. Apa yang dimakksud dengan ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis ? Jelaskan. 2. Di dalam pengelompokan ilmu, ilmu hukum termasuk dalam kelompok bidang ilmu apa ? Jelaskan berdasarkan pendapat ahli hukumnya ! 3. Dalam kepustakaan Indonesia, Ilmu Hukum sering disalah artinya dengan Rechtswetenschap (Belanda), Rechtstheorie (Belanda), Jurisprudence (Inggris), Legal science (Inggris) dan Jurisprudenz. Jelaskan perbedaan istilah-istilah itu ! 4. Berikan contoh kasus penelitian Sociological jurisprudence dan Socio – legal studies ! 5. Jelaskan mengenai lapisan ilmu hukum serta hubungan antara lapisan itu dengan menyebut karakteristiknya ! 6. Apakah ars dapat diartikan sebagai seni ? legal argumentation pada dasarnya merupakan suatu ars. Jelaskan arti dari kalimat itu !
Daftar Pustaka
AGM van Melsen, Ilmu Pengetahuan dan tanggung jawab kita, terjemahan K Bertens ,Gramedia, Jakarta, 1985. Asri Wijayanti, Efektivitas Pasal 4 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2000 dalam peningkatan hubungan industrial, Penelitian yang dibiayai DP2M Dikti, 2007. Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, Refleksi tentang hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1996. 16
Ibid., hal 12.
11
Jan Gijssels dan Mark Van Hoecke, What is rechtsteorie ?, Kluwer Antwerppen, 1982. Lord Lloyd O Hamstead dan MDA Freeman, dalam Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, ELBS/Steven, 1985. Muhamad Zainuddin, Metode Sains, Bahan Kuliah Logika dan Metode Sains, Pasca Sarjana, Univ. Airlangga, 2006. -------, Metode Penelitian, Bahan Kuliah Logika dan Metode Sains, Pasca Sarjana, Univ. Airlangga, 2006. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, UGM Press, Surabaya, 2005. Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke indonesiaan, Utomo, Bandung, 2006. Siti Rachmana Bintari, “Pengaruh berlakunya Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 terhadap kawin dampulan di Kabupaten Dati II Bojonegoro”, Tesis, Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 1991.
12
