AUDIT RIGHT ISSUE DAN SPECIAL AUDIT 1.
PENGE PENGERT RTIAN IAN RIGH RIGHT T ISSUE ISSUE
Perus Perusah ahaa aan n yang yang membu membutuh tuhka kan n tamba tambaha han n dana dana yang yang besar besar untu untuk k perlu perluas asaa aan n usahanya, bisa memilih beberapa kemungkinan. Meminta kredit dari Bank, menjual obligasi atau menjual sahamnya ke masyarakat. Jika perusahaan menjual sahamnya ke masyarakat masyarakat maka dikatakan bahwa perusahaan tersebut “Go public”. Perusaha Perusahaan an yang yang menjual menjual sahamny sahamnya a ke masyara masyarakat kat disebut disebut emiten emiten dan penjua penjualan lan saham ke masyarakat disebut emisi saham. Banyak perusahaan yang tertarik untuk menjual saham ke masyarakat karena mereka dapat memperoleh dana segar (fresh money) yang murah dari masyarakat. Disebut murah murah karen karena a besa besarny rnya a divid dividen en yang yang dibag dibagika ikan n kepa kepada da para para pemeg pemegan ang g saha saham m tergantung besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan yang diusulkan oleh Direksi untuk untuk disah disahka kan n dala dalam m rapat rapat Umum Umum Pemeg Pemegan ang g Saha Saham. m. Serin Seringk gkali ali divide dividen n yang yang dibagikan lebih kecil dari bunga deposito. Sebetul Sebetulnya nya proses proses go public public memerluk memerlukan an persiap persiapan an yang matang, matang, memakan memakan waktu waktu yang cukup lama, karena banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum izin go public diperoleh dari menteri keuangan RI cq Ketua Bapepam. Persyaratan tersebut antara lain : 1
Perus Perusah ahaa aan n harus harus transpa transparen rent, t, dalam dalam arti arti harus harus ada keterbu keterbukaa kaan n meng mengen enai ai keadaan uangan perusahaan dan kegiatan operasinya.
2
Sistem Sistem akunta akuntansi nsi dan dan pengend pengendalia alian n intern intern perusah perusahaan aan harus harus cukup cukup baik. baik.
3
Kondisi Kondisi keuang keuangan an dan hasil hasil usaha usaha perusaha perusahaan an bebrapa bebrapa tahun tahun ang ang lalu, sekara sekarang ng dan beberapa tahun yang akan dating harus cukup baik.
4
Perus Perusah ahaa aan n harus harus meny menyiap iapka kan n prospe prospektu ktus. s.
5
Harus Harus ada tax cleara clearance nce dari dari Dirjen Dirjen Pajak Pajak yang menya menyataka takan n tidak tidak ada kewajib kewajiban an pajak perusahaan yang tertunggak.
6
Tidak Tidak ada masala masalah h hukum hukum yang menyan menyangku gkutt perusaha perusahaan an di pengan pengandila dilan. n.
Biaya yang harus dikeluarkan oleh calon emiten biasanya cukup besar karena dalam proses go public diperlukan jasa dari lembaga Pendukung, seperti : 1. Financial Consultant, yang bertindak sebagai koordinator dalam persiapan go public seperti penyusunan prospektus, perhitungan PER (Price Earning Ratio) dan lain-lain. 2. Lead atau Main Underwriter (Penjamin Emisi Utama), yang membnatu emiten dalam menjual sahamnya ke masyarakat. Jika saham tersebut tidak habis terjual maka underwriter harus membeli sendiri saham tersebut. Karena resikonya lebih tinggi maka biasanya fee yang diminta underwriter juga lebih besar.
6
Best Effort, dalam hal ini underwriter berjanji akan berusaha sebaik-baiknya untuk menjual seluruh saham yang ditawarkan ke masyarakat. Tetapi jika ada saham yang tak terjual, underwriter tidak diharuskan untuk membeli sisa saham tersebut, karena resikonya lebih kecil maka biasanya fee yang diminta underwriter juga lebih kecil.
3. Sub Underwriter (Penjamin Emisi Tambahan), yang membantu Lead Underwriter dalam menjual saham emiten ke masyarakat. 4. Kantor Akuntan Publik, yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan calon emiten untuk beberapa tahun yang lalu dan untuk periode berjalan. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk haruslah menjadi anggota Forum akuntan Pasar Modal dan terdaftar di Bapepam. Sebelum menjadi anggota Forum akuntan Pasar Modal terlebih dahulu KAP tersebut harus mengikuti training mengenai pasar modal dan setelah selesai diberikan Certificate yang merupakan salah satu syarat untuk menjadi anggota. Dalam menjalankan auditnya, KAP harus memperhatikan ketaatan calon emiten terhadap Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta standart akuntansi, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan Bapepam. Selain mengeluarkan audit report, KAP juga harus mengeluarkan comfort Letter. 5. Legal Consultant, yang bertugas menangani masalah-masalah hukum yang dihadapi perusahaan dan legal consultant harus membuat surat pernyataan apakah ada atau tidak masalah-masalah hukum yang dihadapi perusahaan, misalnya ada tuntutan dari pihak ketiga di pengadilan, pada saat perusahaan akan go public. 6. Notaris, yang bertugas menangani perubahan dan pembuatan akte-akte yang diperlukan perusahaan dalam rangka go public.
7. Tax Consultant, yang bertugas menangani masalah-masalah perpajakan perusahaan, termasuk mengusahakan di perolehnya Tax Clearance dari Dirjen Pajak. 8. Appraisal Company, yang bertugas melakukan penilaian kembali (appraisal) terhadap asset perusahaan agar sesuai dengan harga pasar yang wajar. Jika ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan semua persyaratan yang ditentukan Bapepam sudah dipenuhi, barulah Ketua Bapepam mengeluarkan izin untuk penjualan saham perusahaan ke masyarakat. Dalam hal ini Bapepam berusaha untuk melindungi kepentingan (calon-calon) investor agar tidak dirugikan oleh (calon) emiten. Setelah proses emisi saham selesai, emiten harus melaporkan realisasi penggunaan dana yang diperoleh dari emisi saham, kepada Bapepam. Bapepam akan memeriksa apakah realisasi tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dana yang dicantumkan dalam prospectus. Selain itu setiap enam bulan dan pada akhir tahun buku, emiten wajib mengirimkan laporan keuangannya kepada Bapepam dan Bursa Efek Indonesia dan mengiklankan laporan keuangan tersebut di dua surat kabar. Laporan keuangan tahunan harus diaudit oleh KAP anggota Forum Akuntan Pasar Modal. Sedangkan laporan keuangan tengah tahunan bisa diaudit atau di review terbatas oleh KAP anggota Forum, atau disusun oleh manajemen tanpa review terbatas atau tanpa di audit. Keterlambatan dalam memasukkan laporan keuangan ke Bapepam bisa dikenakan denda Rp. 1.000.000,- per hari. Jika di kemudian hari, emiten membutuhkan tambahan dana lagi, maka ia bisa melakukan penawaran umum terbatas (right issue). Proses right issue harus dilakukan sesuai dengan peraturan Ketua Bapepam No. Kep. 57/PM/1996 tanggal 17 januari 1996. Sebelumnya perusahaan harus membuat prospectus yang diiklankan di surat kabar. Proses right issue itu sendiri harus diaudit oleh KAP anggota Forum, yang bukan merupakan KAP yang melakukan general audit atas laporan keuangan emiten, untuk meyakinkan bahwa proses right issue tersebut tidak menyimpang dari peraturanperaturan Bapepam yang berlaku. Right Issue (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) adalah hak yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru. Jika pemegang saham lama tidak mau menggunakan haknya, maka hak tersebut bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalnya PT.ABC menawarkan kepada setiap pemegang satu lembar saham lama untuk membeli tiga lembar saham baru. Berarti bila saudara Ali memiliki 500 lembar saham lama, ia berhak untuk membeli 1500 lembar saham baru.
2.
TUJUAN PEMERIKSAAN ATAS PROSES RIGHT ISSUE
Jenis audit yang dilakukan KAP atas proses right issue termasuk jenis special audit, atau compliance audit. Tujuan pemeriksaannya adalah memeriksa kewajaran proses right issue, dalam arti apakah dilakukan sesuai Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP57/PM/1996 tanggal 17 januari 1996.
3.
PERATURAN – PERATURAN BAPEPAM YANG MENYANGKUT PROSES RIGHT ISSUE
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal telah mengeluarkan beberapa Surat Keputusan yang berkaitan dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, antara lain : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-57/PM/1996 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan lampirannya berupa Peraturan Nomor IX.D.1 : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-58/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan lampirannya berupa Peraturan Nomor IX.D.2 : Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-59/PM/1996 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Prosspektus. Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan lampirannya berupa Peraturan Nomor IX.D.3 : Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Dimana Para Pemegang Saham menerima Efek Yang Sama dan Terdapat Penambahan Modal Disetor Kurang dari 35% (tiga puluh lima persen), dan Peraturan Nomor.D.4 : Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Terlebih Dahulu, Dimana Para Pemegang Saham menerima Efek Tidak Yang Sama atau Terdapat Penambahan Modal Disetor 35% (tiga puluh lima persen) atau lebih.
4.
AUDIT PROSEDUR ATAS PROSES RIGHT ISSUE
Karena audit ini merupakan special audit, maka prosedur audit yang dijalankan juga tidak seluas prosedur audit dalam suatu general audit, tetapi terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan proses right issue. Prosedur audit tersebut antara lain : 1. Meminta copy, Pernyataan Pendaftaran dan memeriksa apakah pernyataan pendaftaran tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.2. 2. Meminta copy, Prospektus dan iklan Prospektus tersebut memeriksa apakah bentuk dan Isi Prospektus sesuai dengan Peraturan Nomor IX.D.3. atau IX.D.4. 3. Meminta Akte Notaris yanag berhubungan dengan Right Issue. 4. Membandingkan Laporan Hasil Penjatahan Saham dengan Daftar Hasil Penjatahan Saham yang diterbitkan oleh Biro administrasi Efek yang mengelola administrasi perusahaan. 5. Membandingkan Hak untuk memesan terlebih dahulu yang dimiliki oleh para pemegang saham perusahaan dengan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham. 6. Memeriksa Formulir Konfirmasi penjatahan saham mengenai jumlah saham yang dipesan oleh para pemegang saham dan jumlah yang seharusnya menjadi hak mereka. 7. Memeriksa Formulir Konfirmasi Penjatahan untuk mengetahui kesesuaian hasil penjatahan dengan keputusan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham. 8. Meminta rekening Koran atau daftar pembayaran ataaas saham yang dibeli oleh para pemegang saham. 9. Mengirim surat konfirmasi kepada pemegang saham utama perusahaan, bahwa sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang hak (pemegang saham lama) akan dibeli oleh pemegang saham utama.
5.
CONTOH LAPORAN AUDIT ATAS PROSES RIGHT ISSUE
Laporan audit atas proses right issue terdiri dari : 7
Pernyataan Akuntan
8
Laporan Hasil Penjatahan Saham
9
Daftar Hasil Penjatahan Saham : a. Masyarakat Perorangan Indonesia b. Lembaga / Badan Usaha Indonesia c. Dana Reksa d. Perorangan Asing e. Lembaga Asing f.
Akte Notaris Perjanjian Pengalokasian Sisa Saham
