Asas Ease of Administration
A. Konsepsi Asas Ease of Administration
Pemungutan pajak haruslah memperhatikan asas-asas atau prinsip pemungutan pajak yang harus dipegang teguh. Salah satu asas-asas pemungutan pajak ialah asas ease of administration. Ease of administration atau kriteria kemudahan administrasi terdiri dari berbagai aspek atau unsur berikut, yaitu: 1. Asas Certainty (kepastian) Asas certainty merupakan kepastian baik bagi petugas pajak maupun semua wajib pajak terkait dengan kepastian siapa-siapa saja yang harus dikenakan pajak, apa-apa saja yang dijadikan objek pajak, serta besarnya jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana pajak terhutang itu harus dibayar. Selain itu prosedur pemenuhan kewajiban yang meliputi prosedur pembayaran dan pelaporan dan pelaksanaan hak-hak perpajakannya juga harus memerlukan kepastian hukum. Apabila asas kepastian tidak terpenuhi atau muncul ketidakpastian maka akan mucul dispute (perselisihan atau perbedaan pendapat) antara wajib pajak dan fiskus. Untuk itu peraturan-peraturan perpajakan harus terus mengalami penyempurnaan agar dapat menyesuaikan perkembangan-perkembangan perkembangan-perkembangan yang ada sehingga dapat memberikan kepastian hukum. 2. Asas Convenience (kemudahan/kenyamanan) Asas convenience terkait pada sistem dan prosedur perpajakan, yaitu terkait dengan saat pembayaran atau jatuh tempo pembayaran. Jatuh tempo pembayaran ini diharapkan pada waktu yang tepat. Misal saat kita menerima gaji atau saat kita menerima bunga deposito. 3. Asas Efficiency Pemungutan pajak dapat dikatakan efisien jika biaya dalam memenuhi kewajian pajak lebih rendah dari hasil pemungutannya (cost of taxation). Untuk mengukur efisiensi, istilah yang digunakan dari segi fiskus dinamakan administrative costs. Sedangkan dari segi wajib pajak disebut compliance cots cost. Administration costs merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah baik berupa gaji pegawai pajak dan biaya operasional, untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan. Compliance costs berkaitan dengan wajib pajak dan juga pihak ketiga yang diberi kewajiban memungut pajak, meliputi pajak yang harus dibayar.
4.
Asas Neutrality
Pajak yang dikeluarkan menurut asas neutrality harus bebas dari distorsi terhadap produksi juga faktor-faktor ekonomi lainnya. Jadi, pajak tidak mempengaruhi segala kegiatan masyarakat seperti pilihan masyarakat melakukan konsumsi, produksi barang-barang dan jasa. Karena dengan menaikkan tarif pajak belum tentu akan meningkatkan penerimaan pajak karena ada tarif yang jangan dipilih dalam ³prohibited area´.
B.
Pentingnya Asas Ease Administration
Pajak yang merupakan kontribusi wajib dari wajib pajak untuk negara merupakan pemasukan terbesar bagi negara. Untuk itu agar pajak yang dipungut sesuai dengan tujuan dan fungsinya maka dalam pemungutannya harus memperhatikan asas-asas pemungutan pajak. Kemudahan dalam administrasi pajak merupakan asas yang sangat penting. Misalnya dalam prosedur pemungutan pajak, apabila wajib pajak dibenturkan dengan birokrasi yang rumit, dapat dipastikan akan menimbulkan keengganan wajib pajak dalam membayar pajak. Otomatis pendapatan dari sektor pajak akan mengalami penurunan. Bahkan proseur yang rumit itu akan menyusahkan bagi fiskus itu sendiri dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban wajib pajak. Selain itu perlunya petunjuk pemungutan pajak yang jelas dan terperici. Tentunya petunjuk yang berupa peraturan itu tidak menimbulkan penafsiran yang ambigu sehingga dapat membuat kerancuan baik bagi wajib pajak maupun pihak fiskus tersebut. Dengan demikian kemudahan dalam administrasi pajak atau disebut dengan ease administration merupakan suatu asas pemungutan pajak yang tidak kalah penting, bahkan sedikit banyak memegang pengaruh yang sangat penting dalam prosedur pemungutan agar pemungutan berjalan secara efisien, simpel, pasti, jelas, dan mudah sehingga wajib pajak semakin meningkat dalam kesadarannya untuk membayar pajak. C. Cost
of Taxation
Dalam pemungutan pajak, dikatakan efisien jika cost of taxation-nya rendah. Baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi fiskus. Dari sisi fiskus, istilah yang lebih tepat digunakan untuk mengukur efisiensi adalah administrative costs, yaitu biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk menjalankan sistem administrasi perpajakan seperti gaji pegawai pajak dan juga termasuk biaya operational. Sedangkan dari sisi wajib pajak istilah yang tepat adalah compliance costs. Compliance costs merupakan keseluruhan beban yang ditanggung oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakannya.
Tapi compliance costs juga tidak selalu berupa biaya yang dapat dinilai dengan uang tetapi juga dengan biaya yang intangible yang meliputi: a.
Fiscal
costs : biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang yang harus dikeluarkan/ditanggung pleh wajib pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan. b. Time costs : biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan. c. Psychological costs : biaya psikis.psikologis, misalnya stres, kegelisahan, kegamangan, dan sebagainya yang terjadi ketika proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan ha k-hak perpajakan.
DAFTAR
R osdiana,
PUSTAKA
Haula. Pengantar Perpajakan. Depok: 2010.
