ANALISIS PENERAPAN PENERAPAN E-BUDGETING E-BUDGETING PADA PADA PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA Kasus Korupsi dalam instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah merupakan salah satu masalah yang membutuhkan perhatian lebih, sebab praktik tersebut akan menimbulkan kerugian negara antara lain pembangun negara yang terhambat dan berujung pada kesejahteraan rakyat berkurang dikarenakan dana yang seharusnya disalurkan, digunakan untuk kepentingan rakyat dinikm dinikmati ati oleh oleh oknumoknum-oknu oknum m yang mengat mengatasn asnama amakan kan rakyat rakyat namun namun mencari mencari keuntun keuntungan gan pribadi. Kasus Korupsi yang belakangan ini sering menjadi pemberitaan adalah terutama di pemerintahan daerah. Tidak terkecuali Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. asil !urvey dari KPK atas Indeks Presepsi Presepsi Korupsi untuk seluruh seluruh Pemkot Jakarta Jakarta masih "# yang artinya artinya tindak korupsi masih tergolong tinggi. !alah satu media yang biasanya digunakan oleh oknum $ oknum tidak bertanggung ja%ab di pemerintahan daerah da erah adalah ada lah &nggaran Pendapatan dan 'elanja Daerah (&P'D). !alah satunya adalah praktik yang dikenal dengan *&nggaran !iluman+. &nggaran !iluman adalah anggaran yang diajukan oleh satuan kerja daerah namun kegiatan atau programnya ikti, atau kegiat kegiatan an yang yang sudah sudah ditiad ditiadakan akandi dicor coret etti tidak dak disetu disetujui jui namun namun tiba-t tiba-tiba iba muncul muncul kembal kembalii anggaranya, dapat pula melakukan peningkatan anggaran dengan jumlah yang tidak seharusnya. !ebagai contoh adalah DKI Jakarta yang akan kita bahas dalam makalah ini. enurut berita harian kompas pada tanggal / 0ovember 1234 'adan Penga%as Keuangan dan Pembangunan ('PKP) ('PKP) Per%aki Per%akilan lan Provin Provinsi si DKI Jakart Jakartaa menemu menemukan kan banyakny banyaknyaa kegiat kegiatan an ikti ikti dengan dengan &nggaran 5siluman5 di Dinas Pekerjaan 6mum (P6) dan Dinas Kesehatan pada &P'D 1234. Total Total anggaran siluman yang ditemukan di Dinas P6 DKI mencapai mencap ai 7p 8,93/ triliun pada &P'D 1234 dengan 191 kegiatan ikti. Kemudian ada sekitar 84 kegiatan ikti di Dinas Kesehatan dengan jumlah anggaran siluman sebesar 7p 88,441 miliar. &nal &nalis isis is akan akan tran trans ser er daer daerah ah (D&K (D&K,, D&6, D&6, D', D', dan dan Dana Dana :ton :tonom omii Khus Khusus us ;Penyesuaian) yakni dari pusat ke daerah dae rah juga dapat kita lakukan. 'ila melihat &P'0 dari tahun 122# hingga 1231 presentase transer daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. aka dapat dikatakan seharusnya pemerintah daerah seharusnya mampu meningkatkan pembangunan daerah sesuai dengan target atau kebutuhan program. 'erikut terlampir data 0amun karena praktik korupsi yang masih menjadi permasalahan, menyebabkan penggunaan dana-dana tersebut tidak sepenuhanya untuk kepentingan rakyat singkat kata pelaksanaan pemerintahan pembangunan terganggu. &nggapan bah%a semakin tingginya anggaran yang diberikan kepada daerah melalui transer daerah akan menunjukkan bah%a setiap daerah di Indonesia mengalami *gro%th+ sebenarnya kurang tepat karena ukuran sebenarnya apakah tercapai target pembangunan daerah yang diinginkan bukan semata $ mata hanya karena peningkatan anggaran yang diberikan. !ebagai akibatnya adalah adanya ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan pusat dan daerah, meski terdapat anggaran yang cukup besar untuk otonomi daerah dan otonomi khusus. Page 1 of 7
Indonesia adalah 0egara kepulauan dengan jumlah provinsi mencapai 88, 439 kabupaten, 3 kabupaten administrasi, <8 kota, dan 9 kota administrasi di Indonesia, maka praktik otonomi daerah atau desentralisasi dapat dikatakan tepat. 'eberapa alasannya karena setiap daerah karakteristik penduduknya yang memang berbeda, begitupula dengan kekayaan alam atau sumber pendapatan yang juga berbeda, kebutuhan mereka sangat beragam, berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya maka perlu pemerintahan yang terdesentralisasi. Praktik otonomi daerah di Indonesia saat ini dapat dikatakan menyediakan peluang timbulnya permasalahan korupsi yang sebelumnya kita bahas. Jika berdasar pada permasalahan di atas terdapat indikasi lemahnya penga%asan pemerintah akan penga%asan pengganggaran. !alah satu langkah strategis yang diharapkan dapat mengantisipasi isu $ isu tersebut di atas agar tidak terjadi kembali adalah dengan menerapkan e-budgeting. =-'ugeting adalah sistem penyusunan anggaran secara elektronik, melalui penggunaan e-budgeting dalam sektor pemerintahan diharapakan mampu memproteksi pelaksanaan penganggaran di Indonesia. !istem ini pertama kali diterapkan dan sekaligus menunjukkan kesukesan atas penerapannya oleh Pemerintah Kota !urabaya yang dipimpin oleh Tri 7ismaharini (7isma).
E-Budgeting
Definisi dan Tujuan =-'udgeting sendiri dapat diartikan sebagai sebuah sistem inormasi untuk penyusunan anggaran dengan menggunakan elektronik. Pada a%alnya sistem e-budgeting ini hanya berupa spreadsheet namun kemudian dikembangkan hingga berbasis internet. !istem =-'udgeting ini pertama kali diterapkan oleh Pemerintah Kota !urabaya. Termasuk dalam sistem =-'udgeting adalah semua kebutuhan data dan proses yang diperlukan hingga menampilkan laporan $ laporan analisa anggaran. Dengan menggunakan =-'udgeting telah membantu Pemerintah Kota !urabaya dalam membuat 7&' tahun 1229 dan tahun 122#.
Tujuan E-Budgeting =-'udgeting diterapkan untuk mendukung proses penyusunan anggaran. !eperti diketahui dalam proses pembuatan 7encana &nggaran 'elanja Daerah yang dilakukan tiap tahun mempunyai proses yang cukup lama. Proses $ proses yang ada antara lain mempersiapkan data standar harga satuan, pembagian bagian anggaran, merancang usulan-usulan kegiatan beserta rincian anggarannya oleh masing-masing unit satuan kerja, pembahasan internal maupun dengan DP7D, setelah melalui satu kali atau lebih revisi terbentuklah suatu rencana anggaran yang bisa diterima oleh semua pihak dan dapat menunjukkan arah pembangunan Page 2 of 7
Proses tersebut dapat dikatakan lambat dan berbelit $ belit, menghabiskan %aktu yang tidak sebentar. !elain itu terdapat isu lainnya selain proses yang cenderung lama, proses penyusunan anggaran yang sudah berjalan selama ini juga menggunakan kertas yang berlebih dan tidak eisien. &nggaran untuk penyusunan anggaran pun terbilang tinggi. Penga%asan yang lemah dalam penyusunan anggaran, proteksi anggaran itu sendiri dan penggunaan anggaran juga telah menjadi isu utama, seperti adanya *&nggaran !iluman+, maupun praktik $ praktik korupsi lainnya yang dilakukan pemerintah daerah. Tidak adanya transparansi terhadap masyarakat luas juga menjadi masalah karena penga%asan terbaik sebenarnya adalah dari rakyat sendiri. 'erdasarkan isu $ isu tersebut maka menurut analisis penulis tujuan diterapkannya =-'udgeting dapat dirumuskan, antara lain >
emberikan proses yang lebih cepat dalam penyusunan anggaran enghemat penggunaan kertas sehingga akan mengurangi biaya dalam penyusunan
anggaran eningkatkan proteksi anggaran serta penga%asan atas anggaran tersebut baik
penggunaan maupun pada saat penyusunan engatasi tindak korupsi melalui penyele%engan anggaran
Penerapan E-Budgeting di DKI Jakarta Kasus Korupsi akan anggaran juga banyak dialami oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, antara lain Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta 6dar Pristono, yang menjadi tersangka penyalahgunaan anggaran pengadaan transjakarta pada &P'D 1238, hingga penggeledehan Kantor Dinas Pekerjaan 6mum DKI terkait kasus dugaan korupsi perbaikan dan pemeliharaan jaringan atau saringan sampah tahun anggaran 1231 dan 1238. Indeks presepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh KPK di tahun 1232 juga menunjukkan bah%a seluruh Pemerintahan Kota Jakarta masih mendapat nilai merah yakni diba%ah #, Pemkot Jakbar (9,49), Pemkot Jaktim (9,44), Pemkot Jakpus (9,44), Pemkot Jakut (9,8#) dan Pemkot Jaksel (4,9/) yang artinya tingkat korupsi masih dapat dikatakan cukup tinggi. 'elajar dari kesuksesan Pemerintah Kota !urabaya dalam e-budgeting, Joko%i dan &hok selaku ?ubernur dan @akil ?ubernur (pada tahun 1238 saat Joko%i masih menjadi ?ubernur) juga tertarik untuk menerapkan e-budgeting di pemerintahan provinsi DKI Jakarta. ingga saat &hok menjabat sebagai ?ubernur kebijakan e-budgeting ini tetap terus diusung. engingat masih banyaknya kasus anggaran siluman yang ditemukan terjadi di DKI Jakarta dan tentu saja meningkatkan transparansi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memang serius dalam menerapkan e-budgeting, terbukti dari yang dikatakan oleh Kepala 'adan Pengelolaan Keuangan Daerah ('PKD) DKI Jakarta =ndang @idjajanti kepada Kompas.com bulan 0ovember 1238 bah%a DKI Page 3 of 7
menggandeng konsultan dari !urabaya atas penerapan e-budgeting di DKI Jakarta, karena memang dianggap !urabaya telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan e-budgeting dan juga meraih keberhasilan. Di tahun 1238 DKI Jakarta masih dalam proses persiapan dan mendata kode-kode kegiatan yang akan dimasukkan. emang perlu %aktu yang tidak sebentar dalam mengumpulkan kode-kode komponen kegiatan dari tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah (!KPD) sebab masing-masing !KPD memiliki kode yang berbeda. Kode-kode kegiatan tersebut jumlahnya mencapai puluhan ribu. Terlebih, nantinya setiap kegiatan juga akan dimaskukkan dalam satu Dokumen Pelaksanaan &nggaran (DP&). Persiapan dari peluncuran e-budgeting agar nantinya dapat digunakan oleh setiap pihak di pemerintahan DKI Jakarta ditargetkan akan rampung di akhir 1238 sehingga a%al 1234 pelaksanaan kegiatan menggunakan e-budgeting dapat dilakukan. Dengan menggunakan e-budgeting maka hanya pihak yang memiliki otoritas yakni melalui kepelihan pass%ord yang dapat mengubah anggaran, proses evaluasi akan anggaran pun dapat dilakukan secepatnya. =-'udgeting mulai diterapkan oleh DKI Jakarta sejak pembahasan 7ancangan &P'D (7&P'D) 1234 hingga pengesahan &P'D 1234. Diharapkan dengan adanya e-budgeting antara dinas !KPD dapat lebih mudah dalam mendiskuksikan anggaran mereka secara internal selain itu keterbukaan inormasi ditingkatkan, meniadakan tender ikti dari harga maupun pengadaan barang. !alah satu yang menjadi perhatian dari DKI Jakarta atas diberlakukannya e-budgeting ini adalah sisa lebih penggunaan anggaran (!iAP&) DKI Jakarta yang terbilang cukup tinggi dari tahun ke tahun. &%al tahun 1234 saja penyerapan &nggaran Pendapatan dan 'elanja Daerah 1234 DKI Jakarta hanya 82,B persen. !ebab, banyak proyek yang sengaja dicoret demi penyelamatan anggaran. &kibatnya, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) &P'D DKI dapat membengkak pada tahun ini. Pada dasarnya tingginya !iApa dapat mengindikasikan dua hal yakni pertama, daerah tersebut dianggap tidak banyak melakukan kegiatan $ kegiatan pembangunan daerah sehingga anggaran banyak yang tidak terserap. &rtinya pemenrintahan tidak akti dalam mensejahterakan rakyat melalui pembangunan daerahnya. aka !iAP& yang tinggi terlihat negative jika dalam sudut pandang ini. 0amun, di satu sisi nilai !iAP& yang tinggi juga dapat mengindikasikan bah%a selama ini dalam anggaran $ anggaran tersebut terdapat kegiatan-kegiatan ikti atau dapat juga jumlah dana yang terlampau besar ditentukan. aka jika !iAP& yang ada jumlahnya besar juga dapat berarti eisiensi penggunaan anggaran yang semakin baik tepat sasaran dan dapat terlihat mana sebenarnya anggaran $ anggaran siluman tersebut. aka menurut penulis !iAP& yang tinggi tidak serta merta mengindikasikan bah%a pembangunan daerah tidak baik dan penyerapan anggaran yang buruk, karena selama setiap anggaran itu memang dipergunakan untuk kepentingan rakyat untuk pembangunan secara eekti, eisien yakni tepat sasaran maka itulah yang terbaik. Peningkatan !iAP& juga dapat disebabkan kenaikan dari pendapatan pajak Page 4 of 7
yang justru menunjukkan kinerja Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta sangat baik, sehingga bisa mengumpulkan pajak melebihi dari yang telah ditargetkan. Dibandingkan nilai !iAP& yang rendah namun akibat dari adanya korupsi akan &P'D tersebut. elalui e-budgeting ini diharapkan dapat meminimalisir praktik *&nggaran !iluman+ pada &P'D DKI Jakarta dan meningkatkan eisiensi dan eektiitas dari anggaran, agar benar $ benar tepat sasaran. 'ah%a setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah DKI Jakarta adalah benar $ benar untuk kepentingan pembangunan daerah DKI Jakarta dalam rangka mensejahterakan masyarakat DKI Jakarta. !ehingga pada akhirnya praktik praktik korupsi terhadap &P'D dapat cepat dideteksi dan tentu saja ditiadakan.
Hambatan dalam Penerapan E-Budgeting di DKI Jakarta eski telah diterapkan di DKI Jakarta dari a%al 1234 hingga saat ini, namun e-budgeting belum menunjukkan keberhasilan yang signiikan. Terbukti bah%a masih banyaknya ditemukan *&nggaran !iluman+ di tahun 1234, dan kasus korupsi di beberapa dinas antara lain yakni Dinas Pekerjaan 6mum, Dinas Kebersihan, dan sebagainya. =-budgeting memang memiliki kelebihan proses yang cepat, transparansi dan eisiensi namun dalam penerapannya terdapat beberapa hambatan. 'erdasarkan isu $ isu dan pemeberitaan yang beredar dapat dianalisis bah%a beberapa hambatan yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penerapan e-budgeting, antara lain >
!umber daya manusia yang tidak memiliki keahlian memadai dalam mengoperasikan e budgeting. Pada dasarnya pemerintah telah melakukan pelatihan penggunaan e-budgeting tersebut, namun memang dari !D yang ada di pemerintahan beberapa ada yang memang sudah lama berkerja dan sudah terbiasa dengan sistem penganggaran yang lama, dan memang sudah berusia sehingga cenderung tidak adapti terhadap teknologi.
asih terdapat beberapa dinas !KPD yang menolak untuk menggunakan e-budgeting !atuan kerja perangkat daerah (!KPD) di DKI Jakarta yang kurang dapat
mengalokasikan anggaran untuk pengadaan barang secara satuan karena terbiasa dengan cara penganggaran terdahulu yakni sistem borongan atau “glondongan” Teknologi e-budgeting DKI Jakarta sendiri yang masih sering mengalami crash dan tingkat kematangan %ebsite yang belum memadai. Penulis sendiri saat mencoba mengakses e-budgeting Pemprov DKI Jakarta sempat tidak dapat mengakses dikarenakan adanya crash dari %ebsite tersebut, itur yang ditampilkan pun tidak selengkap Pemerintah Kota !urabaya.
Page 5 of 7
Kesimpulan dan Saran Atas Penerapan E-Budgeting di DKI Jakarta 'erdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bah%a penerapan e-budgeting di DKI Jakarta adalah keputusan yang patut didukung di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. !ebab dengan sistem ini diharapkan penga%asan dan proteksi akan anggaran dapat ditingkatakan sehingga kasus tindak korupsi semakin cepat dapat dideteksi sehingga dapat diberantas dengan cepat pula. !elain itu melalui e-budgeting anggaran daerah akan lebih transparansi terhadap masyarakatnya. Tidak saja dalam hal tindak korupsi, melalui e-budgeting pemerintah daerah dapat melakukan penghematan biaya penyusunan anggaran yakni biaya kertas, dan sebagainya. eski pembuatan teknologi sistem e-budgeting juga mengeluarkan dana yang tidak sedikit namun hal tersebut tidak setiap tahun dikeluarkan dan tidak sebesar dana yang harus dikeluarkan setiap tahunnya jika diakumulasikan ketika tidak menggunakan e-budgeting. @aktu yang dibutuhkan pun mejadi lebih cepat, mulai dari penyusunan hingga evaluasi karena data yang terintegrasi dan tersedia dengan baik. 0amun, selayaknya sistem yang diterapkan pasti masih membutuhkan adaptasi bagi usernya dalam hal ini dinas !KPD, tentu masih ditemukan hambatan $ hambatan dalam prosesnya. Dapat dianilisis bah%a penerapan e-budgeting di DKI Jakarta masih belom optimal, dibutuhkan perbaikan dalam 8 hal utama berikut >
Technology To !upport =-'udgeting !kill To 6se =-'udgeting @illingness To 6se =-'udgeting
Pertama > Keahlian skill yang tidak memadai dari dinas !KPD adalah salah satu hambatan yang ada, oleh karena itu untuk mengatasinya Pemprov DKI Jakarta meningkatkan kembali pelatihan kepada setiap unit satuan kerja atas pengoperasian dari e-budgeting tersebut. ungkin memang telah dilakukan sebelumnya, tapi ternyata masih terdapat kebingungan dan ketidakmampuan, maka sebaiknya Pemprov DKI Jakarta mengintensikan pelatihannya lagi dan tentu saja mengevaluasi apakah !KPD tersebut telah mampu menggunakan e-budgeting dengan baik. Kedua > asih kurang matangnya teknologi e-budgeting ketika diluncurkan juga menjadi hambatan. al ini menyebabkan penggunaannya tidak dapat berjalan dengan baik. Terjadinya crash dan masalah $ masalah lain dalam sistem akan menghambat pengerjaan anggaran itu sendiri. @ebsite yang cenderung masih kurang lengkap jika dibandingkan dengan Pemkot !urabaya juga menjadi hal yang perlu menjadi perhatian. @ebsite yang user riendly dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan tentunya menambah dukungan masyarakat akan penerapan e-budgeting tersebut. @ebsite yang cepat dan dapat diakses setiap saat tanpa perlu terjadi error dan sebagainya tentu akan semakin mendukung kinerja pemerintah daerah. Ketiga > asalah !KPD yang tidak mau menggunakan e-budgeting maka diperlukan pendekatan lebih dari pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk mensosialisasikan pentingnya Page 6 of 7
penerapan e-budgeting ke tingkat $ tingkat !KPD dengan lebih intensi, Diperlukan sedikit kesan memaksa bah%a setiap !KPD harus seluruhnya menggunakan e-budgeting. !elain itu mungkin dapat dipertimbangkan untuk memberikan re%ard atau insenti bagi !KPD yang dapat berhasil menggunakan e-budgeting dengan baik sehingga berujung kepada perbaikan kinerja, pelayanan publik dan bebas dari praktik korupsi. elalui perbaikan dalam hal tersebut diharapkan e-budgeting dapat diterapkan secara optimal sehingga manaat yang diberikan yakni tujuan $ tujuan yang diharapkan melalui e budgeting dapat tercapai. !elain itu menurut penulis dengan adanya e-budgeting diharapkan dapat meminimalisir !iAP&, karena melalui penyusunan anggaran yang eekti ; eisien maka &P'D yang ada juga akan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Penyusunan anggaran menjadi eisien dan eekti dan terbebas dari praktik korupsi.
Page 7 of 7
