MAKALAH AKUNTANSI KEUANGAN SYARI’AH
QARDH (PINJAMAN)
Dosen Pengampu:
Yayu Putri Senjani, SE., M.Sc
Kelompok 10
Randi Radityo Putra (1112082000030) Annisa Dina Aolia (1112082000052) Nova Yulianti (1112082000012)
PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERISTAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2014 M/1435 H
1
A. PENGERTIAN
Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata: (qaradha) yang sinonimnya: qatha’a artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh). Qardh secara etimologi adalah pinjaman. Secara terminologi muamalah adalah memiliki sesuatu (hasil pinjaman) yang dikembalikan (pinjaman tersebut) sebagai penggantinya dengan nilai yang sama. Secara teknis qardh adalah akad pemberian pinjaman dari seseorang/lembaga keuangan syariah kepada orang lain/nasabah yang dipergunakan untuk keperluan mendesak. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan besama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau sekaligus. Pinjaman Qardh menurut PSAK 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian. Landasan Hukum
a. Al-Qur’an => QS. Al-Hadid:11 b. Al-Hadits => Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata,”Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi) c. Ijma => Para ulama telah menyepakati bahwa qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Rukun Dan Syarat Qardh
a.
Rukun Qardh dan Qardhul Hasan 1) muqtaridh (peminjam), pihak yang membutuhkan dana 2) muqridh (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana; 3) Objek akad, yaitu merupakan pinjaman yang dipinjamkan oleh pemilik kepada pihak yang menerima pinjaman (dana/qardh) 4) Shighah, yaitu Ijab dan Qabul. Perkataan yang diucapkan oleh pihak yang menerima pinjaman dari orang yang memberi barang pinjaman atau ucapan yang mengandung adanya izin yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat dari pihak yang menerima pinjaman.
b.
Syarat Qardh dan Qardhul Hasan 1) 2)
Kerelaan kedua belah pihak, dan Dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.
Ketentuan Umum al-Qardh
1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan. 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang dit erima pada waktu yang telah disepakati bersama. 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
2
5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b) menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya. Sanksi
1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem-balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa – dan tidak terbatas pada – penjualan barang jaminan. 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh. Sumber Dana
a) Bagian modal LKS; b) Keuntungan LKS yang disisihkan; dan c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. B. APLIKASI AL- QARDH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH
Berikut adalah berbagai contoh pengaplikasian al-qardh dalam lembaga keuangan syariah terutama dalam perbankan syariah: 1.
Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji. Ketentuan Umum a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa ( ujrah) dengan menggunakan prinsip al-Ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000. b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al- Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. d. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.
2.
Pengalihan Utang Ketentuan Umum a. Pengalihan utang adalah pemindahan utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan syariah; b. Al-Qardh adalah akad pinjaman dari LKS kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya kepada LKS pada waktu dan dengan cara pengembalian yang telah disepakati. c. Nasabah adalah (calon) nasabah LKS yang mempunyai kredit (utang) kepada Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) untuk pembelian asset, yang ingin mengalihkan utangnya ke LKS. d. Aset adalah aset nasabah yang dibelinya melalui kredit dari LKK dan belum lunas pembayan kreditnya. Ketentuan Akad 3
Akad dapat dilakukan melalui empat alternatif berikut: Alternatif I 1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh ( .( ) 2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya 3. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud alternatif I ini. Alternatif II 1. LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin LKK; sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk antara LKS dan nasabah terhadap asset tersebut. 2. Bagian asset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian asset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah kepada LKK. 3. LKS menjual secara murabahah bagian asset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 4. Fatwa DSN nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif II ini. Alternatif III 1. Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh( ) atas aset, nasabah dapat melakukan akad Ijarah dengan LKS, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2002. 2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. 3. Akad Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan sebagaimana dimaksudkan angka 2. 4. Besar imbalan jasa Ijarah sebagaimana dimaksudkan angka 1 tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan LKS kepada nasabah sebagaimana dimaksudkan angka 2. Alternatif IV 1. LKS memberikan qardh kepada nasabah. Dengan qardh tersebut nasabah melunasi kredit (utang)nya; dan dengan demikian, asset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh ( .( ) 2. Nasabah menjual aset dimaksud angka 1 kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardh-nya kepada LKS. 3. LKS menyewakan asset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik . 4. Fatwa DSN nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh dan Fatwa DSN nomor: 27/DSNMUI/III/2002 tentang al- Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik berlaku pula dalam pelaksanaan Pembiayaan Pengalihan Utang sebagaimana dimaksud dalam alternatif IV ini. 3.
Sebagai pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
4. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil. Dalam hal ini telah dikenalkan produk khusus dalam perbankan syariah yang disebut Qardhul Hasan. Jika produk tersebut dikonversikan pada sistem peminjaman pada perbankan syariah dapat digambarkan dalam tahapan berikut. Pertama, perbankan memberikan dana qard hasan pada pihak pengaju pinjaman dengan identifikasi: dana sesuai yang dibutuhkan dan dana untuk usaha produktif (apabila yang diajukan diawal untuk usaha konsumtif). Kedua, perbankan memberikan panduan pengelolaan dana 4
untuk usaha konsumtif. Langkah ketiga adalah dengan memberikan pembinaan khusus untuk pengelolaan dana produktif dari produk qard hasan. Selanjutnya mengevaluasi hasil usaha dan tata kelola dari usaha tersebut. Dan langkah terakhir adalah bank syariah memberikan fasilitas trading house bagi pihak pengelola dana produktif. 5. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya. Dalam prakteknya pada poin pertama jasa yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) untuk menalangi pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) kurang tepat bila digunakan istilah al-Qardh (meminjamkan), karena dalam Islam, pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas jasa pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang mengatakan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karena itu, dalam Lembaga Keuangan Syari'ah pinjaman tidak disebut kredit, tapi pembiayaan ( financing ). Dalam kasus ini, bila nasabah datang ke Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan ingin meminjam uang untuk keperluan naik haji karena biaya yang tersedia tidak cukup, maka ia harus melakukan akad ijarah (sewa) dan bukan akad qardh (meminjam). Karena jika LKS memberikan pinjaman kepada nasabah atas nama akad qardh untuk membantu menalangi pembiayaan haji, maka LKS tidak boleh mengambil keuntungan dari pinjaman itu. Sebagai lembaga komersial yang mengharapkan keuntungan, LKS tentu tidak mungkin melakukannya. Karena itu, akad yang harus dilakukan di awal adalah akad ijarah (sewa), di mana LKS dapat mengambil keuntungan dari harga sewa atau harga produk yang disewakan tersebut. Akad seperti inilah yang diperbolehkan dalam Islam. C. PENGAKUAN, PENGUKURAN DAN PENYAJIAN QARDH
a.
Pengakuan dan pengukuran 1. Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari peminjam atas qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. 2. Dalam hal bank bertindak sebagai peminjam qardh, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman qardh diakui sebagai beban.
b. Penyajian Pinjaman Qardh yang sumber dari intern bank, disajikan dalam neraca bank pada pos pinjaman qardh, sedangkan yang bersumber dari ekstern bank, disajikan dalam pelaporan sumber dan penggunaan qardhul hasan. Ilustrasi Jurnal 1. Bank sebagai pemberi pinjaman a. Pada saat pinjaman Qardh diberikan Db. Piutang Qardh Cr. Kas
XXX
b. Pada saat menerima pelunasan ditambah kelebihan pembayaran Db. Kas XXX Cr. Piutang qardh Pendapatan qardh
XXX
XXX XXX
5
2. Bank sebagai peminjam a.
Pada saat penerimaan pinjaman Db. Kas Cr. Utang Qardh
XXX XXX
b. Pada saat pelunasan ditambah kelebihan pembayaran Db. Utang qardh Beban qardh Cr. Kas
XXX XXX XXX
Ilustrasi kasus pinjaman Qardh Pada tanggal 17 Desember 2008 Sdr.Budi menerima pinjaman qardh dari lembaga keuangan syariah sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) untuk menambah modal kerja warung klotongan. Pinjaman qardh tersebut dikenakan biaya administrasi Rp.100.000,- dan Sdr. Budi diperbolehkan memberi imbalan ke LKS apabila dengan pinjaman qardh itu akan memperoleh keuntungan. Sdr. Budi memberikan imbalan ke LKS sebesar Rp.50.000,-. Ilustrasi jurnal dari transaksi tersebut diatas sebagai berikut: Pada saat pinjaman qardh diberikan Piutang qardh Kas
Rp.5.000.000,Rp.5.000.000,-
Pada saat menerima pelunasan ditambah kelebihan pembayaran Kas Rp.5.150.000,Piutang qardh Rp. 5000.000,Pendapatan qardh Rp. 150.000,-
6
DAFTAR PUSTAKA
http://idoycdt.wordpress.com/2011/04/19/bea-cukai/ http://www.badilag.net/data/FATWA%20MUI%20EDIT/19%20AL-QARDH.htm http://syafaatmuhari.wordpress.com/fatwa-dsn-mui/
http://warungekonomiislam.blogspot.com/2012/11/al-qardh.html http://mypreciusthing.blogspot.com/2013/02/perlakuan-akuntansi-qardh_12.html PSAK no 59 tahun 2002
7
