Ak. Pajak Aktiva Tetap n Tidak Berwujud

AKUNTANSI PERPAJAKAN AKTIVA TETAP BERWUJUD

Aset tetap merupakan bagian dari neraca yang dilaporkan oleh manajemen dalam setiap periode atau setiap periode atau setiap tahun. Aset ini digolongkan menjadi asset tetap  berwujud dan asset tetap tidak berwujud. Asset tetap adalah asset berwujud yang diperoleh dalam dalam bentuk bentuk siap pakai pakai atau dengan dengan dibang dibangun un terlebi terlebih h dahulu dahulu,, yang yang diguna digunakan kan dalam dalam oper operasi asi peru perusah sahaan aan,, tida tidak k dima dimaks ksud udka kan n untu untuk k dijua dijuall dala dalam m rang rangka ka kegi kegiat atan an norm normal al  perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (PSAK No. 16 Tahun 2007). Masa manfaat adalah periode asset tetap diharapkan digunakan oleh perusahaan, atau jumlah  produksi atau unit serupa yang diharapkan perusahaan diperoleh diperoleh dari asset.

PENGAKUAN ASET TETAP

Suatu benda berwujud dapat diakui dan dikelompokkan sebagai asset tetap sesuai ketentuan akuntansi komersial apabila: 1. Manfaa Manfaatt keekon keekonomi omian an masa yang akan datang datang yang berkait berkaitan an dengan dengan asset tersebut tersebut kemungkinan akan mengalir ke dalam perusahaan 2. Biaya Biaya perol peroleha ehan n dapat dapat diukur diukur seca secara ra andal. andal. Biaya perolehan ini terdiri atas harga beli, termasuk bea impor, PPN Masukkan yang tidak dapat dikreditkan, dan biaya lain yang dapat diatribusikan secara langsung sampai asset tersebut siap dipakai atau berada di tempat. Biaya yang dapat diatribusikan contohnya adalah  biaya persiapan tempat, pengiriman awal, penyimpanan, bongkar muat, pemasangan, dan  biaya professional. Sebagai Sebagai contoh contoh PT Mekar membeli membeli sebuah angkutan angkutan orang yang kapasitasny kapasitasnyaa lebih dari 10 orang (mini bus), dengan harga perolehan yang dirinci sebagai berikut: Harga Pembelian

= Rp 220.000.000

PPN yang harus dibayar 10%

= Rp 22.000.000

PPnBM yang harus dibayar 10%

= Rp 22.000.000 +

   4   8

Harga Perolehan

= Rp 264.000.000

PEROLEHAN ASSET TETAP Pembelian Aktiva

Berdasarkan Berdasarkan PSAK 16, aktiva aktiva tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk  siap pakai dicatat dengan sejumlah harga beli ditambah dengan biaya yang terjadi utnuk  menempatkan aktiva itu pada kondisi dan tempat yang siap utnuk dipergunakan. PPN yang tak dapat dikreditkan merupakan salah satu unsure pembentuk harga perolehan, kecuali pajak  itu dibebankan sebagai biaya pada tahun perolehan tersebut. Dalam ketentuan perpajakan, perpajakan, tergantung dari status hubungan hubungan antara penjual dan  pembeli, sehubungan dengan pihak yang yang terlibat dalam transaksi pembelian aktiva dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan yang tidak. Harta perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta ditentukan sebagai berikut: 1. Tidak Tidak dipen dipengar garuhi uhi hubu hubunga ngan n istime istimewa: wa: a. Bagi pihak pihak pembeli, pembeli, harga harga perolehan perolehan harta harta adalah adalah harta yang yang sesungguh sesungguhnya nya dibayar dibayar;; Termasuk dalam harga perolehan harta adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan, dan  biaya pemasangan.  b. Bagi pihak penjual, harga penjualan harta adalah harga yang sesungguhnya sesungguhnya diterima. 2. Dipeng Dipengaru aruhin hin hubung hubungan an istim istimewa ewa:: a. Bagi Bagi piha pihak k pemb pembel eli, i, harg hargaa pero perole leha han n hart hartaa adal adalah ah juml jumlah ah yang ang seha seharu rusn sny ya dikeluarkan  b. Bagi pihak penjual, harta penjualan harta adalah jumlah yang seharusnya seharusnya diterima. Contoh: PT. A (pemegang saham 30% dari PT B) menjual sebuah peralatan kepada PT B Rp 10 juta. Harga di pasar bebas Rp 12 juta maka untuk tujuan perpajakan harga  perolehan (dan penjualan) yang dicatat di buku kedua badan itu Rp 10 juta akan dihitung kemb kembal alii menj menjad adii Rp 12 juta juta.. Jika Jika pera peralat latan an itu itu meru merupa pakan kan baran barang g kena kena pajak pajak,, tanp tanpaa memperhatika koreksi harga itu PT. A akan memungut PPN misalkan sebesar Rp 1 juta.

   4   8

Harga Perolehan

= Rp 264.000.000

PEROLEHAN ASSET TETAP Pembelian Aktiva

Berdasarkan Berdasarkan PSAK 16, aktiva aktiva tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk  siap pakai dicatat dengan sejumlah harga beli ditambah dengan biaya yang terjadi utnuk  menempatkan aktiva itu pada kondisi dan tempat yang siap utnuk dipergunakan. PPN yang tak dapat dikreditkan merupakan salah satu unsure pembentuk harga perolehan, kecuali pajak  itu dibebankan sebagai biaya pada tahun perolehan tersebut. Dalam ketentuan perpajakan, perpajakan, tergantung dari status hubungan hubungan antara penjual dan  pembeli, sehubungan dengan pihak yang yang terlibat dalam transaksi pembelian aktiva dipisahkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan yang tidak. Harta perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta ditentukan sebagai berikut: 1. Tidak Tidak dipen dipengar garuhi uhi hubu hubunga ngan n istime istimewa: wa: a. Bagi pihak pihak pembeli, pembeli, harga harga perolehan perolehan harta harta adalah adalah harta yang yang sesungguh sesungguhnya nya dibayar dibayar;; Termasuk dalam harga perolehan harta adalah harga beli dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh harta tersebut, seperti bea masuk, biaya pengangkutan, dan  biaya pemasangan.  b. Bagi pihak penjual, harga penjualan harta adalah harga yang sesungguhnya sesungguhnya diterima. 2. Dipeng Dipengaru aruhin hin hubung hubungan an istim istimewa ewa:: a. Bagi Bagi piha pihak k pemb pembel eli, i, harg hargaa pero perole leha han n hart hartaa adal adalah ah juml jumlah ah yang ang seha seharu rusn sny ya dikeluarkan  b. Bagi pihak penjual, harta penjualan harta adalah jumlah yang seharusnya seharusnya diterima. Contoh: PT. A (pemegang saham 30% dari PT B) menjual sebuah peralatan kepada PT B Rp 10 juta. Harga di pasar bebas Rp 12 juta maka untuk tujuan perpajakan harga  perolehan (dan penjualan) yang dicatat di buku kedua badan itu Rp 10 juta akan dihitung kemb kembal alii menj menjad adii Rp 12 juta juta.. Jika Jika pera peralat latan an itu itu meru merupa pakan kan baran barang g kena kena pajak pajak,, tanp tanpaa memperhatika koreksi harga itu PT. A akan memungut PPN misalkan sebesar Rp 1 juta.

   4   8

Jika PT. B pengusaha Kena pajak (PKP), PPN itu dapat dikreditkan dengan PPN keluar keluaran an atas atas penyer penyeraha ahan n barang barang badan badan terseb tersebut. ut. Oleh Oleh karena karena itu, itu, PPN terseb tersebut ut tidak  tidak  dikapitalisasi sebagai nilai perolehan peralatan. Sebaliknya, jika PT. B bukan PKP atau aktiva dipero diperoleh leh sebelum sebelum badan badan itu dikuku dikukuhka hkan n menjad menjadii PPK terdap terdapat at dua piliha pilihan n perlak perlakuan uan  perpajakan yaitu dikapitalisasi sebagai nilai perolehan aktiva (sesuai ( sesuai dengan SAK) sehingga sebagai biaya pada saat pembelian aktiva sehingga nilai aktiva hanya Rp 10 juta, sedangkan Rp 1 juta merupakan penurunan penghasilan tahun itu. Dari kedua alternative tersebut, pengusaha yang lebih memperhatikan cash flow maka akan memilih perlakuan kedua yang akan memperoleh penghematan pajak dari pengurangan  penghasilan Rp 1juta. Sesuai dengan tariff tarif f pajak penghasilan yang berlaku, pengurangan itu  paling banyak 30% atau Rp 300.000,00 (berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sejak tahun 2009 tarif PPh badan turun menjadi 28% dan nanti mulai tahun 2010 menjadi 25%).  Perolehan Asset Asset Tetap Secara Gabungan

Apabila asset diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing asset tetap ditentukan ditentukan dengan dengan mengalokas mengalokasikan ikan harga gabungan gabungan berdasarkan berdasarkan perbandingan perbandingan nilai wajar masing-masing asset yang bersangkutan. Contoh harga bangunan termasuk tanah seharga Rp 300.000.000 (termasuk biaya notaries,  bhea balik nama, bea perolehan atas hak tanah dan atau bangunan, dan lain-lain). Alokasi harga perolehannya dapat dihitung sebagai berikut: Jenis Asset

Harga Wajar

Alokasi Harga Perolehan

Tanah

150.000.000

15/25 × 300.000.000 = 180.000.000 180.000.000

Bangunan

100.000.000

10/25 × 300.000.000 = 120.000.000 120.000.000

Jumlah

250.000.000

300.000.000

Ayat Jurnal yang disusun saat pembelian tunai adalah: Tanah

180.000.000

Bangunan

120.000.000

Kas dan Bank

300.000.000

   4   8

 Perolehan Aset Aset Tetap Secara Angsuran Angsuran

Terhadap asset tetap yang diperoleh secara angsuran, perlu diperhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Contoh, asset tetap dibeli secara angsuran dalam 10 kali amgsuran. Asset tetap yang dibeli  berupa mobil harga perolehan Rp 120.000.000 dibayar dalam 24 kali angsuran, masingmasing Rp 5.000.000 per bulan dengan bunga 20% pertahun. Perhitungan angsuran pertama: Angsuran bulanan

Rp 5.000.000

Bunga 1/12 × 20% Rp 120.000.000

Rp 2.000.000

Jumlah pembayaran

Rp 7.000.000

Angsuran bulan kedua: Angsuran bulanan

Rp 5.000.000

Bunga 1/12 × 20% × (120.000.000 – 5.000.000.000)

Rp 1.916.700

Jumlah Pembayaran

Rp 6.916.700

Ayat Jurnal yang disusun •

Saat pembelian asset tetap Mobil/kendaraan

120.000.000

Uang angsuran •

120.000.000

Saat Pembayaran Utang angsuran

5.000.000

Beban bunga

2.000.000

   4   8

Kas dan bank •

7.000.000

Saat pembayaran angsuran kedua Utang angsuran

5.000.000

Beban bunga

1.916.700 Kas dan bank

6.916.700

Perhitungan pembayaran angsuran dibuat setiap bulan. Pada hitungan tersebut, bunga semakin lama semakin menurun karena jumlah pinjaman juga menurun. Penetapan bunga yang digunakan berdasarkan pada tingkat bunga efektif. Cara lain yang dapat dilakukan untuk pembelian dengan angsuran ini, bergantung  pada perjanjian. Terdapat pula harga dengan angsuran ditetapkan terlebih dahulu dan angsuran yang harus dibayar setiap bulan tetap, maka angsuran terdiri atas 2 komponen, yaitu angsuran dan bunga. Besarnya bunga dan setiap angsuran ditetapkan menggunakan tingkat  bunga tetap.

Perolehan dengan Sewa Guna Usaha Model

Sewa guna usaha (lease (lease)) umumnya umumnya merupakan merupakan perjanjian dengan pemberian hak  kepad lease untuk menggunakan aktiva yang dimilik  lessor  selama masa tertentu dengan membay membayar ar sejumla sejumlah h uang. uang. Secara Secara komersi komersial, al, lease modal modal pada pada hakika hakikatny tnyaa merupa merupakan kan  pembelian aktiva. Sesuai dengan ketentuan perpajakan jumlah yang dibayar pada saat  pengambialihan aktiva dari lessor  merupakan nilai kapitalisasi aktiva dimaksud. Menurut KMK 1169/91 1169/91 pada saat berakhirnya berakhirnya masa sewa guna usaha dari transaksi sewa guna usaha dengan dengan hak opsi, opsi, lease lease dapat dapat melaks melaksana anakan kan opsi opsi yang yang disetu disetujui jui bersam bersama. a. Opsi Opsi membeli membeli dilakukan dengan melunasi pembayara nilai sisa barang modal, yang kemudian menjadi dasar   penyusutan aktiva tersebut oleh lesee. Pada PSAK 30 yang menyatakan bahwa (bagi  penyewa guna usaha) aktiva yang disewaguna usahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya.

Perolehan Aset Tetap secara Pertukaran

   4   8

Menurut PSAK No. 16, suatu asset tetap dapat diperoleh dengan pertukaran atau  pertukaran sebagian. Dalam pertukaran sebagian dapat dilakukan untuk suatu asset tetap yang tidak serupa asset lain. Biaya ini diukur pada nilai wajar asset yang dipertukarkan atau diperoleh, yang paling andal, sebanding dengan nilai wajar asset yang dipertukarkan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang di transfer. Asset yang diperoleh dari perolehan melalui pertukaran dengan: 1. Asset nonmoneter, baik dengan asset tetap yang sejenis atau asset tetap yang tidak  sejenis. 2. Sekuritas berupa obligasi atau saham yang dilakukan oleh perusahaan sendiri atau emisi oleh badan lain. Asset tetap yang diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu asset yang tidak serupa asset lain, biaya tersebut diukur dengan nilai wajar asset yang dilepas atau diperoleh yang dianggap lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar asset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. Selisih nilai adalah selisih antara nilai buku asset tetap yang lama dengan nilai perolehan yang baru. Dalam hal ini apabila asset tetap dipertukarkan dengan asset tetap yang tidak sejenis harus diakui sebagai laba atau rugi. Sebaiknya apabila dipertukarkan dengan asset tetap yang sejenis, maka pengakuan laba rugi ditangguhkan sampai saat asset tetao yang baru dilepaskan. Pada PSAK No. 16 (2007) juga menyebutkan bahwa keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi. Praktik akuntansi pajak tidak mengatur tentang perolehan aset dengan pertukaran,  baik kategori aset yang sejenis atau bukan sejenis, maupun dengan sekuritas yang tidak  diterbitkan perusahaan sendiri hanya pada pasal 10 ayat(2) UU PPh menyatakan bahwa nilai  perolehan atau nilai penjualan dalam hal terjadi tukar menukar harta adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Dalam hal terjadi transaksi tukar menukar harta dengan harta lain, maka nilai  perolehan atau nilai penjualan harta tersebut adalah: 1. Bagi pihak pembeli, harga perolehan harta yang seharusnya dikeluarkan berdasarkan harga pasar;

   4   8

2. Bagi pihak penjual, harga penjualan harta adalah harga yang seharusnya diterima  berdasarkan harga pasar pasar (pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPh). Contoh: PT A

PT B

(Harta X)

(Harta Y)

 Nilai Sisa Buku

10.000.000

12.000.000

Harga Pasar

20.000.000

20.000.000

Antara PT A dan PT B terjadi pertukaran harta. Walaupun tidak terdapat realisasi  pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, karena harga pasar harta yang diperlukan adalah Rp 20.000.000 maka jumlah sebesar Rp 20.000.000 merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima. Selisih antara harga  pasar dengan nilai sisa buku harta yang dipertukarkan merupakan keuntungan pajak   penghasilan. PT A memperoleh keuntungan sebesar Rp 10.000.000 (Rp 20.000.000 – Rp 10.000.000) dan PT B memperoleh keuntungan sebesar Rp 8.000.000 ( Rp 20.000.000 – Rp 12.000.000 ). Dalam melakukan pertukaran dapat terjadi pertukaran antara yang sejenis dan  pertukaran dengan aset yang tidak sejenis. Sebagai contoh mesin pabrik ditukar dengan mesin  pabrik yang baru atau ditukar dengan kendaraan. Akuntansi pajak tidak embedakan jenis aset yang dipertukarkan sejenis atau tidak, tetapi lebih ditekankan perhitungan laba atau rugi  pertukaran tidak terdapat laba atau rugi ditangguhkan. Secara konkret dapat dilihat contoh di atas keuntungan yang dikenakan: Pajak Penghasilan = Nilai sisa Buku Fiskal – Harga Pasar  Apabila dibuat perbandingan untuk mencari berapa besarnya laba pertukaran atas tukar  menukar asset antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak diikhtisarkan: PT Waras mempunyai mesin yang dipertukarkan dengan truk milik PT Wiris dengan menggunakanan data yang ditetapkan, akan tampak pada perbandingan berikut ini: PT Waras Keterangan

Akuntansi Komersial

Akuntansi Pajak  

   4   8

Harga Perolehan

250.000.000

250.000.000

Akumulasi Penyusutan

(90.000.000)

187.500.000

 Nilai sisa buku

160.000.000

62.500.000

Harga pasar truk 

180.000.000

180.000.000

Laba Pertukaran

20.000.000

117.500.000

PT Wiris Keterangan

Akuntansi Komersial

Akuntansi Pajak  

Harga Perolehan

200.000.000

200.000.000

Akumulasi Penyusutan

(72.000.000)

150.000.000

 Nilai sisa buku

123.000.000

50.000.000

Harga pasar truk 

180.000.000

180.000.000

Laba Pertukaran

52.000.000

130.000.000

Ayat Jurnal yang disusun oleh PT Waras: Truk

180.000.000

Akumulasi Penyusunan

90.000.000

Mesin

250.000.000

Laba Pertukaran

20.000.000

Rekonsiliasi yang disusun adalah sebagai berikut: Keterangan

Akuntansi Komersial

Beda

Akuntansi Pajak  

Penyusutan Pada: Tahap 1

30.000.000

32.500.000

62.500.000

Tahap 2

30.000.000

32.500.000

62.500.000

Tahap 3

30.000.000

32.500.000

62.500.000

90.000.000

97.500.000

187.500.000

(20.000.000)

(97.500.000)

(117.500.000)

70.000.000

0

70.000.000

Laba Pertukaran

   4   8

Dari gambaran rekonsiliasi di atas terlihat bahwa aset tetap termasuk dalam kelompok  1 (satu) yang disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus yang telah berjalan selam 3(tiga) tahun. Secara komersial, aset tetap tersebut juga disusutkan dengan metode garis lurus. Dengan dibandingkan dengan laba pertukaran akan menghasilkan angka yang sama antara akuntansi komersial dan akuntransi pajak. Ditinjau dari sisi PT Wiris ayat jurnal yang disusun: Mesin

180.000.000

Akumulasi Penyusutan Truk

72.000.000

Truk

200.000.000

Laba Pertukaran

52.000.000

Rekonsiliasi Fiskal yang disusun: Keterangan

Akuntansi Komersial

Beda

Akuntansi Pajak  

Penyusutan pada: Tahap 1

24.000.000,00

26.000.000,00

50.000.000,00

Tahap 2

24.000.000,00

26.000.000,00

50.000.000,00

Tahap 3

24.000.000,00

26.000.000,00

50.000.000,00

72.000.000,00

78.000.000,00

150.000.000,00

(52.000.000,00)

(78.000.000,00)

(130.000.000,00)

20.000.000

0

20.000.000,00

Laba Pertukaran

Dasar asumsi yang digunakan sama, yaitu metode penyusutannya adalah metode garis lurus dan kelompok 1 (satu). Seperti dalam akuntansi komersial, tukar-menukar asset tetap diikuti dengan tambahan uang. Pertukaran aset yang sejenis dan memiliki manfdaat yang sama dalam bidang usaha yang sama serta nilai wajarnya sama tanpa diikuti tambahan uang,

   4   8

maka secara Akuntansi Komersial tidak ada laba rugi yang diakui. Dalam Akuntansi Pajak  tidak membedakan pertukaran sejenis atau tidak sejenis.

Perolehan Aset Tetap dengan Cara Membangun Sendiri

Sesuai akuntansi komersial, biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga beli nya dan setiap biaya dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat asset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Demikian pula dalam aset yang diperolehnya. Oleh karena itu membangun sendiri tentu saja menggunakan  prinsip yang sama seperti asset yang diperoleh, yaitu meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan asset asset sampai siap pakai. Biaya tidak langsung, efisiensi atau inefesiensi, dan bunga selama masa konstruksi  juga termasuk dalam nilai asset tetap karena membangun sendiri. Perlu diperhatikan setiap laba internal dieliminasi dalam menetapkan biaya. Sebagai contoh, biaya pembangunan Rp 250.000.000 sedangkan harga pasar asset tetap Rp 300.000.000 . Maka penghematan Rp 50.000.000 tidak diakui sebagai penghasilan. Demikian hal nya biaya dan jumlah yang abnormal dari bahan baku yang tidak terpakai, tenaga kerja, sumber daya lain yang terjadi dalam memproduksi suatu asset yang dikonstruksi sendiri tidak dimasukkan dalam biaya perolehan, tetapi segera diakui sebagai kerugian pada tahun yang bersangkutan. Dari aspek perpajakan perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri tersebut sebagai objek yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Bunga yang dikeluarkan atas pinjaman untuk pembangunan selama masa konstruksi akan dikapitalisasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan asset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu. Perlakuan akuntansi komersial dapat diikuti oleh akuntansi pajak, sedangkan terhadap bunga yang dikapitalisasi akan dibebankan ke penghasilan melalui penyusutan selama masa manfaat. Perolehan Secara Hibah, Bantuan, dan Sumbangan

Dalam perolehan secara hibah, bantuan dan sumbangan secara langsung dihubungkan dengan perlakuan akuntansi pajak, karena akuntansi komersial sedikit mengatur asset yang diperoleh dari sumbangan (donasi).

   4   8

Terhadap asset tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun modal yang berasal dari sumbangan atau modal donasi. Contoh, asset tetap berupa tanah dan bvangunan dengan harga  pasar Rp 250.000.000,00 telah diterima sebagai sumbangan. Modal donasi dari sisi akuntansi pajak mengacu pada Pasal 10 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan yang mengatur: 1. Apabila terjadi penghalihan harta berupa bantuan, sumbangan, harta hibah, atau warisan,

syarat yang harus dipenuhi berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b adalah: Tidak termasuk sebagai objek pajak adalah: a.  bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau

lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat berhak; Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan social, atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan.  b. Warisan. 2. Apabila tidak memenuhi syarat yang diperlukan sesuai pasal 4 ayat 3 huruf a Undang-

Undang Pajak Penghasilan dengan contoh konkret yaitu harta hibahan yang diberikan tersebut ternyata mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka dasar penilaian bagi yang menerima  penghibahan sama dengan nilai pasar dari harga tersebut. Demikian pada akuntansi pajak atas penerimaan hibah juga akan dibukukan sebelah kredit  pada akun “modal donasi” sebagai alokasi sistematis rasional harga perolehan asset. Mengacu pada Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang Pajak Penghasilan, maka hibah pun dapat dikelompokkan ke dalam: 1. Memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) Bentuk asset yang dihibahkan berupa kendaraan dengan rincian:

   4   8

Harga Perolehan

Rp 100.000.000,00

Akumulasi Penyusutan

Rp 60.000.000,00 –  

Harga Sisa Buku

Rp 40.000.000,00

Harga Pasar

Rp 55.000.000,00

Ayat jurnal yang disusun dari popok pemberi adalah sebagai berikut: Biaya Tidak Dapat Dibebankan/Saldo Laba 40.000.000 Akumulasi Penyusutan Kendaraan

60.000.000

Kendaraan

100.000.000

Sedangkan ayat jurnal bagi penerima hibah adalah: Kendaraan

40.000.000

Modal Hibahan

40.000.000

Bila hibah yang diterima Wajib Pajak tidak dalam rangka hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, maka dipandang sebagai transaksi modal dengan sisa  buku

menurut

pembukuan

pemberi

hibah

yang

digunakan

sebagi

dasar 

 pengukurannya. Sebelumnya, penerima hibah mengakuinya sebagai ekuitas, bukan sebagi penghasilan menurut fiskus. 2. Tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) Pemberian

hibah

ini

tidak

mempunyai

hubungan usaha, pekerjaan,

kepemilikan, atau penguasaan dengan pihak hibah. Transaksi hibah ini dipandang sebagi transaksi pertukaran, sehingga dasar pengukurannya harga pasar. Seperti contoh yang lalu, ayat jurnal yang disusun dari pemberi adalah sebagai berikut: Biaya Hibah

50.000.000

Akumulasi Penyusutan Kendaraan

60.000.000

   4   8

Kendaraan

100.000.000

Kendaraan dari Hibah Kendaran

15.000.000

Sedangkan ayat jurnal bagi hibah adalah: Kendaraan Penghasilan hibah

55.000.000 55.000.000

Harga pasar kendaraan dihibahkan sebagi penghasilan, sedangkan nilai sisa  bukunya diakui sebagai biaya. Apabila terjadi laba rugi, maka akan alokasikan kea kun laba yang ditahan. Apabila tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3), hibah diaanggap sebagai  penghasilan yangdikenakan Pajak Penghasilan bagi penerimanya, dan dicatat sebesar  harga pasar dari harta hibahan.bagi pemberi harta hibahan, pengubahan harta tersebut merupakan pengalihan harta. Oleh karena itu, harus dihitung laba atau rugi atas hibah harta, yaitu harga pasar dikurangi nilai sisa buku apabila harta tersebut disusutkan. Penghibahan berupa tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi yang dikategorikan sebagai pengolahan harta dikenakan PPh Final.

Harga Perolehan atau Harga Penjualan dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta dalam Rangka Likuidasi, Penggabungan, Pemekaran, Pemecahan, atau Pengambilalihan Usaha

Apabila terjadi pengalihan harta, penilaian harta yang dialihkan dilakukan  berdasarkan harga pasar. Pengalihan harta tersebut dapat dilakukan dalam rangka  pengembangan usaha berupa penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan  pengambilalihan usaha.di samping itu, pengalihan tersebut dapat pula dilakukan dalam rangka likuidasi usaha atau sebab lainnya. Berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang  perlu diketahui: Istilah Merger

Penjelasan Meliputi penggabungan usaha atau peleburan usaha.

   4   8

Penggabungan

Penggabungan dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya

usaha

terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha yang tidak mempunyai sisa kerugian atau

Peleburan usaha

mempunyai sisa kerugian yang lebih kecil. Penggabungan dari dua atau lebih Wajib Pajak Badan yang modalnya terbagi atas saham dengan cara mendirikan badan usaha

Pemekaran usaha

 baru. Pemisahan satu Wajib Pajak Badan yang modalnya terdiri ats saham menjadi dua Wajib Pajak Badan atau lebih dengan cara mendirikan  badan usaha baru dan mengalihkan sebagian harta dan kewajiban kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melakukan

likuidasi badan usaha yang lama.  Nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi,  penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha adalah: 1. Penggunaan Harga Pasar  Jumlah yang harusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku harta yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan. Contoh: PT A dan PT B melakukan peleburan dan membentuk badan baru yakni PT C. Data-data tercatat sebagai berikut:

Nilai sisa buku

PT A Rp 200.000.000,00

PT B Rp 300.000.000,00

Harga pasar

Rp 300.000.000,00

Rp 450.000.000,00

Pada dasarnya, penilaian harta yang diserahkan oleh PT A dan PT B dalam rangka  peleburan menjadi PT C adalah harga pasar dari harta. Dengan demikian, PT A mendapat keuntungan Rp 100.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 – Rp 200.000.000,00) dan PT B mendapat keuntungan Rp 150.000.000,00 (Rp 450.000.000 – Rp 300.000.000,00) sedangkan PT C membukukan semua harta tersebut dengan jumlah Rp 750.000.000,00 (Rp 300.000.000,00 + Rp 450.000.000,00).

   4   8

 Namun dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan social, ekonomi, investasi, moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan nilai lain selain harga pasar, yaitu atas dasar milai sisa buku (dengan menggunakan metode “ pooling of interest ”). Dalam hal in PT C membukukan penerimaan harta sebesar Rp 200.000.000,00 + Rp 300.000.000,00 = Rp 500.000.000,00. 2. Penggunaan Nilai Buku Secara umum, penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha akan melibtakan  pihak yang mengalihkan harta dan pihak yang memperoleh harta. Sesuai Akuntansi Komersial, metode yang digunakan dalam konsolidasi adalah: •

Penyatuan kepentingan ( pooling of interest )

•

Pembelian ( purchase)

Dalam akuntansi perpajakan digunakan metode pembelian ( purchase method ) atau  berdasarkan harga pasar, sedangkan metode penyatuan kepentingan dapat digunakan  berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Pengaturan yang memberikan wewenang kepada menteri keuangan untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar yaitu atas dasar nilai buku. Ketentuan tersebut telah dituangkan

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

No.

43/PMK.03/2008 tentang

Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 13 Maret 2008. Pokok-pokok  aturan menteri keuangan tersebut meliputi: 1) Pihak yang diperkenankan menggunakan nilai buku Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku dalam  penggabungan usaha atau peleburan usaha. Syarat yang diperlukan bagi Wajib Pajak  yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, maupun pemekaran usaha: •

Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha. Langkah-langkah:

   4   8



Permohonan diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima harta yaitu dalam hal Wajib Pajak melakukan merger atau Wajib pajak yang mengalihkan harta dalam hal dilakukan pemekaran usaha.



Pengajuan permohonan ditujukan kepada Kantor Wilayah Dirjen Pajak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger atau  pemekaran usaha dilakukan.



Sebagai dukungan permohonan perlu melampirkan surat pernyataan yang mengemukakan alsan dan tujuan melakukan merger atau pemekaran usaha disertai bukti pendukung serta melampirkan daftar isian dan surat pernyataan dalam rangka business purpose test .



Atas permohonan Wajib Pajak yang mengajukan permohonan dimaksud, kepala kantor wilayah harus menerbitkan surta keputusan paling lama 1 (satu)  bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap. Bila melebihi waktu tersebut, maka permohonan Wajib Pajak dianggap diterima dan akan diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan.

•

Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha terkait.

•

Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (business purpose test ) Masalah pelunasan seluruh utang pajak wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak yang

mengalihkan harta dan Wajib pajak yang menrima harta, termasuk utang pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di kantor pelayanan pajak lokasi. Sedangkan memenuhi persyaratan business purpose test apabila: 

Tujuan utama dari merger dan pemekaran usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalaln serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak.



Kegiatan usaha Wajib pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger.



Kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger.

   4   8



Kegiatan usaha Wajib pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap  berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger.



Kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka pemekaran usaha wajib berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif  merger.



Harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger atau pemekaran usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger  atau pemekaran usaha.

2) Wajib pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku adalah: •

Wajib Pajak yang belum  go public yang akan melakukan penawaran umum  perdana ( Initial Public Offering )

•

Wajib Pajak yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana ( Initial Public Offering )

3) Sisa kerugian dan kompensasi kerugian Sisa kerugian yang muncul akibat penggabungan dua atau lebih Wajib Pajak  yang modalnya terbagi atas saham dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha disebut sisa kerugian fiskal. Dalam hal kompensasi kerugian yaitu Wajib Pajak yang melakukan merger  dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri/Wajib Pajak yang dilebur. 4) Pencatatan nilai buku Bagi Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan  pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. 5) Penyusutan

   4   8

Penyusutan atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak-pihak yang mengalihkan. 6) Pajak penghasilan Apabila merger atau pemekaran usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, jumlah anggsuran Pajak Penghasilan pasal 25 dari pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak atau pihak pihak

yang

mengalihkan.

Sedangkan

untuk

pembayaran,

pemungutan,

dan

 pemotongan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak atau pihak-pihak  yang mengalihkan sebelum dilakukannya merger atau pemekaran usaha dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan Pajak  Penghasilan dari Wajib Pajak yang menerima pengalihan. 7) Penjualan harta Bagi Wajib Pajak yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku, bila Wajib Pajak yang menerima harta melakukan penjualan harta yang sebelumnya dimiliki Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum melewati jangka waktu 2 tahun setelah tanggal efektif merger atau pemekaran usaha. Wajib Pajak  tersebut dapat menyampaikan pernyataan tertulis bahwa harta tersebut layak dijual demi meningkatkan efisiensi perusahaan dan disertai dengan bukti pendukung. Bagi Wajib Pajak yang akan menjual sahamnya di bursa efek selambatlambatnya jangka waktu 1 (satu) tahun setelah memperoleh persetujuan Dirjen Pajak  untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dalam rangka penawaran umum perdana (initial public offering ) dan penyataan pendaftaran menjadi efektif.

Harga Perolehan dalam Hal Terjadi Pengalihan Harta Termasuk Setoran Tunai yang Diterima oleh Badan sebagai Pengganti Penyertaan Modal

Penyertaan Wajib Pajak dalam permodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan setoran tunai atau pengalihan harta. Apabila terjadi pengalihan harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal,

   4   8

maka dasar penilaian harta bagi badan yang menerima pengalihan adalah sama dengan nilai  pasar dari harta yang dialihkan tersebut. Contoh: Wajib Pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya adalah Rp 25.000.000,00 kepada PT Y sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal Rp 20.000.000,00. Harga pasar mesin-mesin bubut tersebut sebesar Rp 40.000.000,00. Dalam hal ini PT Y akan mencatat mesin bubut tersebut sebagai asset dengan nilai Rp 40.000.000, 00 dan sebesar nilai tersebut bukan merupakan penghasilan bagi PT Y. Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar harta sebesar: (Rp 40.000.000,00 – Rp 20.000.000,00) = Rp 20.000.000,00 dibukukan sebagai agio. Bagi Wajib Pajak X, selisih sebesar Rp 15.000.000,00 (Rp 40.000.000,00 – Rp 25.000.000,00) merupakan Objek Pajak.

PENYUSUTAN ASET TETAP

Masalah penyusutan merupakan masalah yang penting selama masa manfaat asset tetap. Masa manfaat suatu aset tetap berwujud kecuali tanah dengan berjalannya waktu akan semakin menurun kemampuannya untuk memberikan jasa. Pengakuan atas penurunan asset tetap berwujud tersebut dialokasikan ke dalam  penyusutan (depreciation) sebagai alokasi sistematis rasional harga perolehan harga asset  berwujud. Sebagaimana diatur dalam PSAK No. 17 Tahun 2007, yang dimaksudkan  penyusutan adalah alokasi jumlah suatu asset yang dapat dususustkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan,  baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusutan dilakukan dilakukan terhadap asset  berwujud dengan syarat aset tetap berwujud tersebut: 1. Diharapkan digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi; 2. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas; dan 3. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok   barang dan jasa untuk disewakan, atau untuk tujuan administrasi.

   4   8

Penyusutan atau jumlah disusutkan (depreciable amount ) adalah biaya perolehan suatu aset jumlah lain yang disubtitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan dikurangi nilai sisa. Terdapat istilah penghapusan yang pengertiannya berbeda dengan penyusutan. Penghapusan adalah penghapusan nilai buku suatu asset yang dilakukan apabila nilai buku yang tercantum dalam laporan tidak lagi menggambarkan manfaat dari asset yang  bersangkutan. Seperti diketahui dalam akuntansi komersial, asset tetap yang dapat disusutkan sering kali merupakan bagian signifikan asset perusahaan. Oleh karena itu, penyusutan juga dapat  berpengaruh secara signifikan dalam menentukan dan menyajikan posisi keuangan dari hasil usaha. Dapat pula nilai sisa suatu aset sering kali tidak signifikan dan diabaikan dalam  penghitungan jumlah yang dapat disusutkan. Apabila nilai sisa signifikan, nilai tersebut diestimasi pada tanggal perolehan atau pada tangtgal dilakukan reevaluasi aset (hanya mungkin dengan ketentuan pemerintah). Sedangkan jumah yang dapat disusutkan (depreciable amount ) adalah biaya perolehan suatu aset, atau jumlah lain yang disubtitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan, dikurangi nilai sisainya. Sesuai Pasal 11 Undang- Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendidirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian bagian yang sama besar masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Dalam  pengaturan penyusutan tersebut, persyaratan asset yang dapat disusutkan menurut ketentuan  perpajakan meliputi 1. Harta yang dapat disusutkan adalah harta berwujud 2. Harta tyersebut mempunyai masa manfaat lebih dari (satu) tahun, 3. Harta tersebut

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara

 penghasilan Terdapat pula asset tetap yang menurut akuntansi dapat disusutkan, tetapi menurut akuntansi pajak tidak dapat disusutkan, yaitu:

   4   8

1. Aset tetap perusahaan berupa kendaraan yang dikuasai dan dibawa pulang  pegawai, termasuk juga yang ada di daerah terpencil. 2. Aset tetap perusahaan berupa rumahyang terletak bukan di aerah terpencil yang ditempati pegawai yang tidak diberi tunjangan oleh perusahaan. Dengan demikian, harta yang dimiliki perusahaan tetapi tidak digunakan untuk  mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan karena tidak memenuhi syarat di atas, tidak boleh disusutkan. Apabila terjadi penjualan, maka laba atau rugi dihitung dengan mengurangkan harga perolehan terhadap harga jual. Harga demikian kebanyakan dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi, tentu laba tersebut sebagai objek Pajak Penghasilan. Dalam melakukan penyusutan tentu memperhatikan dasar yang digunakan untuk  menyusutkan. Apabila dasar penyusutan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak  sama, seharusnya akan menghasilkan jumlah penyusutan yang sama dengan asumsi menggunakan metode penyusutan yang sama. Adanya pengelompokan harga berwujud  berdasarkan masa manfaat dan sekaligus penetapan persentase tarif penyusutan yang telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengakibatkan adanya perbedaan, yang dikenal dengan beda waktu (time difference). Ditinjau dari seluruh jumlah yang dibebankan adalah sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Pengaruh secara umum tentu menimbulkan selisih antara laba bersih komersial dengan Penghasilan Kena Pajak. Secara komersial yang diatur pada PSAK No. 46 Tahun 2007, selisih pajaknya dibukukan dalam Akun Pajak Penghasilan yang ditangguhkan. Untuk aset yang disusutkan harus dikelompokkan terlebih dahulu sesuai masa manfaat. Akuntansi komersial mengatur estimasi suatu asset yang dapat disusutkan dengan dasar pertimbangan yang biasanya didasarkan pada pengalaman dengan jenis asset yang serupa. Sedangkan ketentuan perpajakan untuk pengelompokan asset tetap berdasarkan masa manfaat mengacu pada SuratKeputusan Menteri KEuangan No. 520/KMK.04/2000 Tanggal 14

Desember

2000

yang

disempurnakan

dengan

keputusan

Menteri

Keuangan

 No.138/KMK.03/2002 Tanggal 8 April 2002. Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Komersial

Jumlah penyusutan akan dialokasiukan ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aset tetap berwujud menggunakan berbagai metode yang sistematis. Penggunaan metode penyusutan mempersyaratkan adanya penggunaan yang kosisten (taat asas), tanpa

   4   8

memandang tingkat profibilitas perusahaan dan pertimbangan perpajakan, sehingga diharapkan dapat menyediakan daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke  periode. 1. Dasar waktu a. Metode garis lurus ( straight line method )

Dalam metode ini, biaya penyusutan dialokasikan berdasarkan berjalannya waktu, dalam jumlah-jumlah yang sama selama masa manfaat asset tetap berwujud tersebut. Biaya Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Perhitungan Penyusutan  b. Metode pembebanan Menurun 1) Metode jumlah angka tahun ( sum of the year digit method )

Metode ini sering disebut metode jumlah angka tahun yang akan menghasilkan  jumlah penyusutan yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Dengan rumusan: Biaya Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Perhitungan Penyusutan Dasar Penghitungan Penyusutan = Harga Perolehan - Nilai Residu

Tarif penyusutan ditetapkan dengan pecahan, yaitu pembilang adalah angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap., sebagai contoh 1,2,2,4,5 dan seterusnya, sedangkan pembilang untuk tahun pertama adalah penjulahan angka tahun sampai dengan angka tahun terakhir. Sebagai contoh, apabila masa manfaat hanya 5 tahun, maka penjumlahannya (1 +2 +3 +4 +5 ) = 15. Menghitung besarnya biaya penyusutan apabila awal penyusutan tidak  sama dengan awal tahun bukunya. Sebagai contoh awal tahun 2009 terjadi  pembelian asset tetap tetapi juga terdapat asset tetap yang dibeli dalam tahun  berjalan. 2) Metode saldo menurun/saldo menurun ganda (declining/double declining balance

method )

   4   8

Dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi lebih kecil dari tahun ke tahun, dengan dasar pemikiran bahwa kapasitas aset tetap dalam memberikan jasanya dari tahun ke tahun semakin menurun. Penghitungan biaya  penyusutan dapat dirumuskan: Biaya Penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar Perhitungan Penyusutan Dasar Penghitungan Penyusutan = Harga Sisa Buku Awal Periode Pada umumnya, tariff penyusutran adalah dua kali tariff penyusutan apabila menggunakan metode garis lurus tanpa memperhatikan nilai residu (residu value). 2. Dasar penggunaan a. Metode jam jasa ( service hour method)

Pada

metode ini besarnya penyusutan dihitung dengan mendasarkan pada teori

 bahwa pembelian asset tetap ditunjukkan dari jumlah jam jasa langsung dan dalam metode ini mengakui estimassi masa manfaat asset nyang diukur dalam jam jasa. Tarif penyusutan =

b. Metode unit produksi ( productive output method )

Dalam metode unit produksi taksiran manfaat dinyatakan dalam kapasitas produksi yang dapat dihasilkan. Kapasitas produksi ini dapat pula dinyatakan dalam bentuk jam  pemakaian atau urut – urut kegiatan lainnya. Penghitungan besarnya biaya penyusutan dapat dirumuskan: Tarif Penyusutan = Biaya Penyusutan = Tarif Penyusutan x dasar Penytusutan Dasar Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Residu

3. Dasar kriteria lainnya

   4   8

Menggunakan dasar criteria lainnya bahwa biaya penyusutan dapat dihitung dengan dasar jenis dan kelompok. Pengelompokan ini dikenali dalam kelompok atau dalam perjakan dikenali dengan golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan  bangunan. Ketentuan Pasal 11 Undang- Undang Pajak Penghasilan mengelompokkannya ke dalam “Bukan Bangunan” dan kelompok “Bangunan”. Akuntansi komersial mengelompokkan asset berdasarkan masa manfaat. Untuk memperoleh asset tetap sesuai akuntansi komersial dapat bermacam –  macam cara, yaitu perolehan secara gabungan, angsuran, pertukaran, dan membangunan sendiri, serta meode penyusutan yang digunakan juga telah diatur dalam PSAK 17 Tahun 2007. Passal 6 ayat (1) huruf b Undang – Undang Pajak Penghasilan telah menjelaskan tentang pengeluaran – pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan harta tidak   berwujud serta pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun  pembebannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi. Demikian pula halnya dalam Pasal 9 ayat (2), pengeluaran yang menurut sifatnya merupakan pembayaran di muka, sebagai contoh sewa untuk beberapa tahun yang dibayarkan sekaligus pembebanannya akan dilakukan melalui alokasi – alokasi per tahun. Penyusutan menurut akuntansi pajak ini tidak mempertimbangkan nilai sisa (residu value), sehingga diartikan bahwa seluruh harga perolehan tersebut disusutkan. Sebenarnya banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh asset tetap telah disampaikan dalam akuntansui konvensional. Tetapi dapat teridentifikasi bahwa aset tetap dapat diperoleh melalui: 1. Pembelian baik secara tunai kredit atau angsuran. 2.  Leasing (sewa guna usaha)

3. Pertukaran dengan sekurutas atau dengan aset lainnya. 4. Penyertaan modal. 5. Membangun sendiri 6. Hibah ataui pemberian 7. Bangun guna serah (built operate and transfer-BOT )

   4   8

Pasal 10 Undang-Undang Pajak perpajakan mengatur cara penilaian harat seperti  penetapan harta perolahan atau harga penjualan dalam rangka menghitung laba atau rugi apabila terjadi penjualan barang dagangan. Dalam menentukan harga perolehan atau harga penjualan, suatu harga dapat dikelompokkan menjadi: 1. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi jual beli harta. 2. Harta perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harga. 3. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi pengalihan harta dalam rangka

likuiditas,

penggabungan,

peleburan,

pemekaran,

pemecahan,

atasu

 pengambilalihan usaha. 4. Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal terjadi pengalihan harta karena hibah, bantuan, atau sumbahan, dan warisan. 5. Harta perolehan ataun harta penjualan dalam hal terjadi pengalihan harta termasuk  setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal.

Metode Penyusutan Sesuai Ketentuan Perpajakan

Metode penyusutan menurut Ketentuan perundang – undangan Perpajakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang - Undang Pajak Penghasilan. 1. Metode garis lurus, atau metode saldo menurun untuk ast

tetap berwujud bukan

 bangunan 2. Metode garis lurus untuk asset tetap berwujud berupa bangunan Penggunaan metode penyusutan asset tetap berwujud disyaratkan taat asas (konsisten). Dalam hal Wajib Pajak menggunakan metode saldo menurun, maka sisa buku  pada akhir masa manfaat harus disusutkan sekaligus. Dengan memperhatikan pembukuan Wajib Pajak, apabila ditemukan adanya alat-alat kecil yang sejenis dapat disusutkan dalam satu golongan. Penentuan kelompok dan tariff penyusutan harta berwujud didasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan : Kelompok Harta Berwujud

Masa Manfaat

Metode Garis Lurus

Metode Saldo Menurun

   4   8

I. Bukan Bangunan Kelompok 1

4 Tahun

25 %

50 %

Kelompok 2

8 Tahun

12.5 %

25 %

Kelompok 3

16 Tahun

6.25 %

12.5 %

Kelompok 4

20 Tahun

5%

10 %

Permanen

20 Tahun

5%

-

Tidak Permanen

10 Tahun

10 %

-

II. Bangunan

Keputusan Menteri Keuangan No. 520/KMK.04/2000 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 138/KMK.03/2002 yang mengatur pengelompokan jenis jenis harta tidak berwujud adalah sebagai berikut: Kelompok 1 Nomor Jenis Usaha urut 1. Semua jenis usaha

2. 3.

Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan Industri makanan dan minuman

Jenis Harta

a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer,  scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder , televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman. g. Dies, jigs, dan mould. Alat yang digerakkan bukan dengan mesin. Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh,  pengering, pallet, dan sejenisnya

   4   8

4. 5.

Perhubungan pergudangan Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai dan komunikasi angkutan umum Industri semi konduktor   Falsh memory tester, writer machine, biporar test   system, elimination (PE8-1), pose checker 

Kelompok 2 Nomor Jenis Usaha urut 1. Semua jenis usaha

2.

Pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan

3.

Industri makanan dan minuman

4. 5. 6.

Industri mesin Perkayuan Konstruksi

7.

Perhubungan, prgudangan, dan komunikasi

Jenis Harta

a. Mabel dan peralatan dari logam temasuk  meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya. a. Mesin pertanian / perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk,  penanaman, penebar benih dan sejenisnya.  b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, kehutanan, perkebunan, dan perikanan. a. Mesin yang mengolah produk asal  binatang, unggas dan perikanan, misalnya  pabrik susu, pengalengan ikan .  b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, magarine,  penggilingan kopi, kembang gula, mesin  pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan / memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala  jenis. d. Mesin yang menghasilkan / memproduksi  bahan-bahan makanan dan makanan segala  jenis. Mesin dan peralatan penebangan kayu. Mesin dan peralatan penebangan kayu. Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane buldozer dan sejenisnya. a. Truck kerja untuk pengangkutan dan  bongkar muat, truck peron, truck ngangkang, dan sejenisnya;

   4   8

8.

Telekomunikasi

9.

Industri semi konduktor 

 b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal  pendingin, kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; c. Kapal yang dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal-kapal suar, kapal  pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya yang mempunyai berat sampai dengan 100 DWT; d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat sampai dengan 250 DWT; e. Kapal balon. a. Perangkat pesawat telepon;  b. Pesawat telegraf termasuk pesawat  pengiriman dan penerimaan radio telegraf dan radio telepon.  Auto frame loader, automatic logic handler, baking oven, ball shear tester, bipolar test handler  (automatic), cleaning machine, coating machine, curing oven, cutting press, dambar cut machine, dicer, die bonder, die shear test, dynamic burn-in  system oven, dynamic test handler, eliminator  (PGE-01), full automatic handler, full automatic mark, hand maker, individual mark, inserter  remover machine, laser marker (FUM A-01), logic test system, marker (mark), memory test system, molding, mounter, MPS automatic, MPS manual, O/S tester manual, pass oven, pose checker, re form machine, SMD stocker, taping machine, tiebar cut press, trimming/forming machine, wire bonder, wire pull tester. Kelompok 3

Nomor Jenis Usaha urut 1. Pertambangan selain minyak dan gas

2.

Pemintalan, penenunan, dan pencelupan

Jenis Harta

Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang  pertambangan, termasuk mesin - mesin yang mengolah produk pelikan. a. Mesin yang mengolah / menghasilkan  produk-produk tekstil (misalnya kain katun,

   4   8

3.

Perkayuan

4.

Industri kimia

sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule).  b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya. a. Mesin yang mengolah / menghasilkan  produk - produk kayu, barang-barang dari  jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya.  b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu a. Mesin peralatan yang mengolah / menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis,  persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan  bahan organis pembersih lainnya, zat albumina,  perekat, bahan peledak, produk pirotehnik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi.

5.

6.

Industri mesin

Perhubungan dan komunikasi

 b. Mesin yang mengolah / menghasilkan  produk industri lainnya (misalnya damar tiruan,  bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah). Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal). a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan,  biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal  pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT.  b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau

   4   8

mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT.

7.

Telekomunikasi

e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter  segala jenis. Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak   jauh.

Kelompok 4 Nomor urut 1.

2.

Jenis Usaha

Konstruksi Perhubungan dan telekomunikasi

Jenis Harta

Mesin berat untuk konstruksi a. Lokomotif uap dan tender atas rel.  b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan diperlengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan,  biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal  pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.

   4   8

f.

Kapal dibuat khusus untuk menghela atau

mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung

Terhadap pengeluaran harta berwujud bukan bangunan pengelompokannya ditetapkan  berdasr pada Keputusan Menteri Keuangan. Khusus untuk bangunan tidak permanen dimaksudkan adalah bangunan yang bersifat sementara dan terbuat dari bahan yang tidak  tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah – pindahkan yang masa manfaatnya tidak  lebih dari sepuluh tahun.

Penghitungan Penyusutan atas Komputer, Printer, Scaner, dan Sejenisnya

Kepmen keuangan No.138 /KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 khusus untuk   penyusutan

atas

computer,

printer,scanner,

dan sejenisnya

ditegaskan

dalam

SE-

07/PJ.42/2002 sebagai berikut: 1. Perubahan pengelompokan yang sebelumnya termasuk dalam kelompok 2 selanjutnya  berubah menjadi kelompok 1 2. Atas perubahan tersebut maka perhitungan penyusutan atas computer, scanner, printer  dan sejenisnya yang telah dimiliki dan digunakan dalam perusahaan sebelum tanggal 1 April 2002 diatur: 1) Penghitungan penyusutan berdasarkan ketentuan lam (kelompok 2) yang diberlakukan sampai dengan bulan Maret 2002 2) Penghitungan penyusutan berdasarkan ketentuan yang baru (kelompok 1) berlaku mulai bulan April 2002 dengan tetap menggunakan sisa manfaat semula yang akan mengalami penyesuaian / percepatan secara otomatis.

Penghitungan Penyusutan atas Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan

Kep ditjen pajak No. Kep.-220PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya  pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan tanggal 18 April 2002 mengatur 

   4   8

 pembebanan biaya melalui penyusutan terhadap telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Aturan tersebut meliputi: 1) Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiki dan digunakan  perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan 50% dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan asset tetap (harta berwujud bukan bangunan) kel 1(perhatikan pengelompokan sesuai kepmen keuangan terakhir No. 138/KMK.03/2002) 2) Biaya perolehan, pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus atau sejenisnya yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan sebagai asset tetap kelompok 2 (perhatikan pengelompokan sesuai kepmen keuangan terakhir No. 138/KMK.03/2002) 3) Biaya perolehan, pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedab atau sejenisnya yang dimiliki dan digunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya perolehan,  pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan asset tetap (harta berwujud bukan  bangunan) kelompok 2 (perhatikan pengelompokan sesuai kepmen keuangan terakhir   No. 138/KMK.03/2002) Dalam hal pembebanan biaya tersebut pada butir 1,2, dan 3 ternyata penghasilan wajib pajak dimaksud dikenakan PPh yang bersifat final atau berdasarkan norma  penghitungan khusus, maka pembebanan biaya-biaya tersebut telah termasuk dalam  penghitungan PPh yang bersifat final atau norma penghitungan khusus, sehingga ketentuan  pembebanan tidak diberlakukan. Demikian halnya atas biaya-biaya yang dibebankan sebagai  biaya perusahaan maka juga tidak dianggap sebagai penghasilan bagi pegawai perusahaan ybs.

Pengelompokan Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan Aaas Usaha Jasa Telekomunikasi Seluler

Kepmen Keuangan No. 138/KMK.03/2002 tanggal 8 April 2002 mengatur   pengelompokan harta berwujud bukan bangunan untuk kepentingan penyusutan. Sedangkan Kep Ditjen pajak No. Kep.-520/PJ./2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang jenis-jenis harta yang digunakan dalam usaha jasa telekomunikasi seluler yang termasuk dalam kelompok  harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan.

   4   8

Jenis Harta yang Disusutkan dan Pengelompokannya 1. Kelompok Asset Berwujud 1, jenis asetnya base stasion controller  2. Kelompok Asset Berwujud, jenis asetnya mobile switching center, homer location

register, visitor location register, authentication center, equipment identitu register, intelligent network service control point, intelligent network service management point, radio base stasion, transceiver unit, terminal SDH/mini link, antenna. Tata Cara Perhitungan Penyusutan Fiskal

Untuk perhitungan penyusutan fiscal atau jenis harta tersebut diatur: •

Kep ditjen pajak tersebut mulai berlaku tahun pajak/tahun 2002

•

Atas jenis-jenis harta sebagaimana dimaksud dalam kep ditjen pajak tersebut yang telah dimiliki dan digunakan dalam perusahaan sejak sebelum tahun pajak/ tahun buku 2002,  perhitungan penyusutan fiscal sampai dengan tahun pajak/ tahun buku 2001 menggunakan tariff penyusutan kelompok 3

•

Penghitungan penyusutan fiscal atas harta dimaksud pada butir 2 mulai tahun pajak/ tahun  buku 2002 menggunakan tariff penyusutan kelompok yang baru (kelompok 1 atau kelompok 2) dengan metode penyusutan yang tetap sama, yaitu: 1. Metode garis lurus dasar penyusutan adalah harga perolehan 2. Metode saldo menurun dasar penyusutan adalah nilai sisa buku fiscal.

•

Masa manfaat yang tersisa atas harta dimaksud pada butir 2 setelah perpindahan dari kelompok 3 ke dalam kelompok 1 atau kelompok 2 akan mengalami penyesuaian otomatis karena beban penyusutan yang semakin besar. Khusus untuk harta yang disusutkan dengan metode saldo menurun masa manfaat yang tersisa dalam: 1. Kel 1 akan berakhir paling lama pada tahun keempat sejak tahun pajak/ tahun  buku 2002 ( nilai sisa buku fiscal disusutkan sekaligus) 2. Kel 2 akan berakhir paling lama pada tahun ke delapan sejak tahun pajak/ tahun  buku 2002 (nilai sisa buku fiscal disusutkan sekaligus)

Penyusutan Hingga Akhir Masa Manfaat

Sama seperti akuntansi komersial, penyusutan menurut akuntansi pajak dimulai pada  bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali untuk harta yang masih dalam prosespengerjaan,  penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut sehingga penyusutan  pada tahun pertama dihitung secara prorate. Dengan persetujuan Direktorat Jendral Pajak,

   4   8

 penyusutan dapat dilakukan pada saat bulan tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan.  Perhitungan Aset Tetap Atas Aset

Tetap Yang Diperoleh Sebelum Tahun 1995 (Aturan

 Peralihan) Pengaturan penyusutan terhadap asset yang diperoleh sebelum tahun 1995 masih tetap dimuat untuk menunjukan kronologis aturan tata cara penyusutan pada saat dikeluarkan ketentuan peralihan pada tahun 1995. Contoh, PT Jaya memiliki lima buah Aset Tetap Berwujud yang diperoleh sebelum tahun 1995. Dengan dikeluarkannya SE-44/PJ.4/1995 perihal penyusutan atau amortisasi atas pengeluran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun  pajak 1995, maka perhitungan penyusutan PT Jaya tahun 1995 dilakukan sebagi berikut : Masa Manfaat (Tahun)

Max

Pem akai an

Sisa Awal Tahun 1995

1984

16

11

Mesin 2

1988

8

Mesin 3

1990

Mesin 4 Mesin 5

Jenis Harta

Tahun Perolehan

Mesin 1

Penyusutan Hingga 1994

Nilai Sisa Buku Awal 1995

Gol.

Harga Pokok 

Tarif  Semula

5

III

100.000.000

10 %

68.618.940

31.381.060

7

1

II

50.000.000

25 %

43.325.806

6.674.194

16

5

11

III

100.000.000

10 %

40.951.000

59.049.000

1991

8

4

4

II

50.000.000

25 %

34.179.688

15.280.312

1993

16

2

14

III

100.000.000

10 %

19.000.000

81.000.000

Apabila awal tahun 1995 sisa manfaat sudah habis atau sama dengan satu tahun, maka diusulkan untuk disusutkan sekaligus dalam tahun 1995. Nilai Sisa Buku Aset tetap awal 1995 sebagai dasar penyusutan tahun 1995 dab seterusnya. Atas harta yang tidak lagi digunkan unutk mendapatkan, menagih, dan memlihara penghasilan atau atas harta yang telah habis masa manfaatnya secara fiscal tidak dapat disusutkan sejak tahun pajak 1995, maka nilai buku yang masih ada atas harata tersebut dibebankan selutuhnya sebagai biaya tahun 1995.

Pengelompokan Aset Tetap Sebelum Tahun 1995

   4   8

Metode penyusutan yang dipilih mencakup semua harata bukan bangunan yang kemunginan diperolehnya sebelum atau diperoleh sejak tahun 1995 tidak diperkenankan menggunakna dua macam metode penyusutan. Penyusutan asset tetap yang dimiliki sebelum awal tahun pajak 1995 dan masih digunakan untuk dapat mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, secara fiscal masih mempunyai sisa manfaat penyusutan dilakukan berdasat Nilai Sisa Buku. Aset tetap yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan dan mengagih serta memelihara penghasilan atau telah habis masa manfaatnya secar fiscal sejak tahun 1995 tidak dapat disusutkan. Maka  Nilai Sisa Buku yang masih ada dibebankan seluruhnya sebagai biaya pada tahun 1995. Sesuai surat edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-44/PJ.4/1995 Tanggal 2 Oktober  1995 (diperbarui dengan SE-49/PJ.4/1995 Tanggal 31 Oktober 1995) tentang penyusutan adan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harata yang masih

dimiliki dan

digunakan pada awal tahun 1995 sebagi berikut : Sisa Manfaat

Kelompok  

2 - 5 Tahun

1

7 - 11 Tahun

2

> 13 Tahun

3

Catatan : 1. Apabila sisa manfaat tinggal 1 tahun, maka disusutkan sekaligus. 2. Apabila sisa manfaat berada di tengah – tengah kelompok, misal 6 tahun, maka dapat memilih masuk kelompok 1 atu kelompok 2.

PENARIKAN HARTA BUKAN BANGUNAN

Asset tetap perusahaan yang tidak terpakai lagi dapat ditarik dari pemakaian. Penarikan dapat dilakukan dengan menjual asset tetap tersebut. Dalam akuntansi komersial, terhadap asset tetap yang dijual nilai bukunya dihitung sampai dengan tanggal penjualan, sedangkan dalam ketentuan perpajakan Nilai Sisa Bukunya dihitung sampai dengan akhir  tahun sebelum asset tersebut dijual. Ketentuan pasal 11 ayat 8 UU PPh bahwa telah terjadi penjualan atau penarikan harta  pasal 4 ayat 1 huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya maka nilai buku tersebut

   4   8

dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan, sehingga keuntungan atau kerugian karena pengalihan atau penarikan harta dikenakan pajak  dalam tahun dilakukan pengalihan harta. Apabila harta tersebut terbakar atau dijual maka  penerimaan netto dari penjualan harta yaitu selisih antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan, atau penggantian asuransi dibukukan sebagai  penghasilan.

KETENTUAN LAIN

Penyimpangan dari ketentuan pasal 11 ayat 1 UU PPh yang mengatur masalah  penyusutan bahwa MenKeu selanjutnya mempunyai kewenangan mengatur tersendiri untuk   penyusutan harta berwujud yang digunakan dalam rangka menyesuaikan dengan karakteristik   bidang-bidang usaha tertentu seperti pertambangan minyak, gas bumi serta perkebunan tanaman keras.

   4   8

AKUNTANSI PERPAJAKAN AKTIVA TETAP TIDAK BERWUJUD

Asset tidak berwujud dapat diketegorikan sebagai asset tetap perusahaan, namun secara fisik asset tetap tersebut tidak tampak. Oleh karena itu, disebut dengan istilah tidak   berwujud. Dalam PSAK No. 19 Tahun 2007 menyatakan asset tetap tidak berwujud (intangible assets) adalah asset tidak lancar (noncurrent assets) dan tidak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hokum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi asset yang lain. Karakteristik asset tidak   berwujud yang paling menonjol adalah tingkat ketikpastian nilai dan manfaat dikemudian hari. Nilai asset tidak berwujud ini dapat dalam jumlah yang besar. Sedangkan bentuk asset tidak berwujud ini dapat berbentuk hak paten, hak cipta , waralaba ( franchise), merk dagang dan goodwill . Cara untuk memperoleh asset tidak tetap ini dapat dilakukan dengan membeli dari  pihak luar. Termasuk dalam harga asset tidak berwujud tersebut, yaitu harga beli termasuk   biaya tambahan untuk mendapatkan asset, misalnya biaya yang dibayar kepada pemerintah, notaries, dan biaya administrasi lainnya. Contoh asset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, dan hak merek. Contoh lainnya adalah biaya riset dan pengembangan. Demikian pula halnya dengan biaya yang dikeluarkan dalam jumlah besar selama perusahaan belum menghasilkan produk komersial, dikenal sebagai biaya pra operasional, termasuk biaya komisi dan biaya pendirian. Biaya yang dapat dikapitalisasi ini juga dibebankan perperiode melalui amortisasi.

PENGGOLONGAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TIDAK BERWUJUD

Dasar yang digunakan sebagai penggolongan aset tidak berwujud berdasarkan PSAK   No. 19 Tahun 2007, yaitu: 1. Kemampuan khusus diidentifikasi dapat atau tidak dapat diidentifikasi secara khusus.

   4   8

2. Cara peolehan: diperoleh secara individual, secara kelompok melalui penggabungan  badan usaha, atau dikembangkan sendiri. 3. Masa manfaat yang diharapkan: tergantung pada pembatasan yang diatur oleh hukum atau perjanjian, pada faktor keekonomian atau manusia, atau pada jangka waktu yang tidak terbatas atau tidak dapat ditentukan di masa depan. 4. Kemampuan untuk dipisahkan dari seluruh perusahaan. Hak yang dapat dialihkan tanpa bukti pemilikan, dapat dijual atau tidak dapat dijual dipisahkan dari perusahaan atau dari bagian pokoknya. Untuk aset tetap tidak berwujud yang diperoleh, harus dicatat sebasar harga perolehan  pada tingkat akuisisi. Harga perolehan tersebut sebesar jumlah yang dibayar, nilai wajar dari aset lain yang diperoleh, nilai tunai dari kewajiban yang ada atau nilai wajar dari aset lain yang diterima untuk saham yang dikeluarkan. Dalam hal aset tidak berwujud yang diperoleh secara kelompok atau sebagai bagian dari perusahaan yang diakuisisi, haruslah dicatat sebesar harga perolehan pada tanggal akuisisi. Sebagai contoh Goodwill  sebagai aset tetap  berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan sn tidak terpisah secara khusus dan tidak terpisah dari keberadaan perusahaan. Dengan demikian harga perolehan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasikan adalah sebagian dari harga perolehan sekelompok aset atau  perusahaan yang diakuisisi yang kebiasaannya ditentukan dari nilai wajar masing-masing aset.

TERMASUK PENGERTIAN ASET TIDAK BEWUJUD Hak paten

Hak paten ( patent ) merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menentukan hal untuk menjual, membuat, atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu (umumnya 17 tahun). Hak paten ini dapat digunakan sendiri atau diserahkan kepada pihak  lain dengan suatu perjanjian. Harga perolehan paten ini terdiri atas biaya-biaya pendaftarn,  biaya membuat percobaan, dan lain sebagainya. Hak paten diamortisasi selama masa  penggunannya. Adapun jurnal amortisasi yaitu: Amortisasi hak paten

15.000.000

   4   8

Hak paten

15.000.000

Hak Cipta

Hak cipta (copyright ) merupakan suatu hak yang diberikan kepada seorang pengarang atau pencipta untuk menerbitkan, menjual, atau mengawasi hasil ciptaannya. Pencatatan atas hak cipta di neraca sesuai dengan harga perolehan yang terdiri atas semua biaya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Selain itu, hak cipta dapat pula dibeli. Amortisasi terhadap hak cipta ini sesuai masa yang ditetapkan atau diamortisasi sekaligus spabila masanya kurang dari yang ditetapkan dan taksiran masa sesuai jumlah yang akan dijual. Merk Dagang

Dalam bentuk merk dagang (trade mark ) didaftarkan terlebih dahulu dan dilindungi oleh undang-undang yang penggunaannya tidak terbatas. Cara memperoleh merek dagang ini dapat dengan pembelian atau dibuat sendiri. Mengingat timbulnya yang tidak terbatas inilah, maka tidak dilakukan amortisasi, tetapi timbulnya asumsi perubahan masa mendatang, maka merek dagang akan diamortisasi dalam masa yang pendek. Waralaba

Waralaba ( franchise) merupakan hak yang diberikan oleh pihak tertentu ( franchisor ) kepada pihak lain atas penggunaan fasilitas yang dimiliki  franchisor . Akuntansi dan hal yang  berkenaan dengan pemajakan atas waralaba diatur sendiri.  Leasehold 

Bentuk  leasehold  ini merupakan hak dari penyewa untuk menggunakan aset tetap dalam perjanjian sewa menyewa. Sewa yang dibayar setiap periode dibebankan pada periode terjadinya atau dikapitalisasi sebagai aset tetap berwujud tergantung perjanjian sewa, operating, atau capital lease . Apabila pembayaran sewa dilakukan dimuka, maka perlakuan akuntansinya yaitu: 1. Dicatat pada set lancer dengan akun sewa yang dibayar di muka. 2. Dicatat sebagai aset tetap tidak berwujud (pembayaran di muka dalam beberapa  periode yang relative sama).

   4   8

Terhadap beban sewa yang dibayar di muka atau aset tetap tidak berwujud diamortisasi setiaaap masa selama jangka waktu sewa, untuk pengelompokan pada aset tetap tidak   berwujud dapat digunakan dalam leasehold. Goodwill 

PSAK No. 19 Tahun 2007 tidak mengatur khusus masalah  goodwill . Dimana  goodwill merupakan aset tetap tidak berwujud yang tidak dapat didafinisikan secara khusus. Bahasan dari akunyansi kom ersial,  goodwill  sebagai kemampuan oerusahaan untuk  memperoleh keuntungan (rate of return) atau kondisi normal sebagai akibat adanya faktor  tertentu yang mendukung. Goodwill dicatat ketika terjadi: 1. Pembelian; 2. Merger, reorganisasi, perubahan bentuk uasha, dan perubahan kepemilikan. Variable yang menentukan dalam perhitungan goodwill antara lain: 1.  Rate of return atau proyeksi laba yangd apat dihasilkan di masa yang akan datang. 2.  Nilai aset diluar  goodwill .

Penetapan besarnya goodwill dapat digunakan dua cara, yaitu: 1. Kapitalisasi penghasilan bersih rata-rata (capitalization of average incomeI ); 2. Kapitalisasi kelebihan penghasilan rata-rata (capitalization of average exess income).

Ilustrasi soal: PT Bintang memperoleh laba bersih (tidak termasuk laba luar biasa) dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, adalah sebagai berikut: Tahun 2003

Laba bersih sebesar

Rp 115.000.000,00

2004

Laba bersih sebesar

Rp 103.000.000,00

2005

Laba bersih sebesar

Rp 103.000.000,00

2006

Laba bersih sebesar

Rp 140.000.000,00

2007

Laba bersih sebesar

Rp 126.000.000,00

   4   8

Jumlah Bersih

Rp 587.000.000,00

Penghasilan bersih rata-rata 1/5 Rp 587.000.000,00 = Rp 117.400.000,00 per tahun. Estimasi penghasilan setiap tahun Rp 120.000.000,00

Pada tanggal 1 Januari 2008 aset perusahaan (tidak termasuk   goodwill ) besarnya Rp 1.050.000.000,00 dan utang Rp 110.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung  goodwill sebagai berikut: 1. Metode Kapitalisasi Penghasilan Bersih Rata-rata Pada cara ini ditetapkan bahwa jumlah yang akan dibayarkan kepada perusahaan yang dibeli, dihitung dengan cara mengkapitalisasi estimasi penghasilan yang akan datang dengan menggunakan tariff. Tarif ini yang menunjukkan hasil yang diharapkan dari investasi (ditetapkan 10%). Jumlah yang dibayar (Rp 120.000.000 x 100/10)

Rp 1.200.000.000,00

 Nilai bersih aset (Rp 1.050.000.000 x Rp 110.000.000) (Rp 940.000.000,00) Goodwill 

Rp

260.000.000,00

2. Kapitalisasi Kelebihan Penghasilan Rata-rata Perhitungan  goodwill  didasarkan pada penghasilan bersih rata-rata dan nilai aset yang akan dibeli selanjutnya apabila diketahui hasil yang diharapkan dari investasi 10% dan kelebihan penghasilan penghasilan yang akan dikapitalisasi 25%, maka penghitungan  goodwill : Estimasi penghasilan yang akan datang

Rp 1.200.000.000,00

 Nilai bersih aset

(Rp

940.000.000,00)

Kelebihan penghasilan

Rp

260.000.000,00

Proyeksi hasil investasi 10% x Rp 260.000.000,00

Rp

26.000.000,00

Goodwill = 100/25 x Rp 26.000.000,00 = Rp

104.000.000,00

   4   8

Biaya Yang Ditangguhkan

Biaya yang ditangguhkan (deffered cost ) diketegorikan sebagai aset tetap tidak   berwujud. Aset tetap tidak berwujud mempunyai hak, tetapi pada biaya yang ditahun ditangguhkan ini memperoleh nilai karena adanya pembayaran di muka yang biasanya menyangkut masa yang lama. Konsekuensinya setiap tahun dilakukan amortisasi sebagai contoh amortisasi atas biaya pendirian. Apabila biaya pendirian ini memberikan manfaat selama perusahaan berdiri, maka biaya pendirian setelah dikapitalisasi tidak diamortisasi sehingga tampak terus menerus dineraca. Sebaliknya terhadap biaya pendirian tidak memberi manfaat langsung akan diamortisasi tergantung kebijakan perusahaan.

DEPLESI

Pada akuntansi komersial aset tidak tidak berwujud dikelompokkan menjadi aset dengan masa manfaat yang dibatasi oleh ketentuan hukum yaitu: atas dasar ketentuan,  persetujuan atau sifat dari aset itu sendiri. Terdapat pula aset tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas sebagai contoh goodwill dan merek dagang. Sedangkan perkakuan akuntansi untk tujuan pajak dalan Undang-undang

Pajak tidak diatur secara tersendiri.

Masalah pengelompokkan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan akan dibahas  pada bahasan amortisasi. Perusahaan dapat juga memperoleh hak, berupa hak untuk pengelolaan sumber alam (penggalian dan pemanfaatnya). Biaya-biaya yang berkaitan dengan penguasaan akan semakin berkurang setiap periodenya. Pembebanan biaya per periode tersebut disebut deplesi.

AMORTISASI Amortisasi dalam Akuntansi Komersial

Pada

saat tertentu nilai aset tidak berwujud akan habis. Oleh karena itu, harga

 perolehan aset tidak berwujud harus diamortisasi selama taksiran masa manfaat, dan tidak   boleh dibebankan seluruhnya pada periode perolehan. Periode amortisasi ini harus dievaluasi secara teratur, jumlah harga perolehan yang belum diamortisasi harus menjadi beban sisa

   4   8

masa manfaat yang baru, namun dipersyaratkan untuk tidak meleihi 20 tahun dari tanggal  perolehan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menaksir masa manfaat aset tidak berwujud (PSAK No. 19 Tahun 2007): 1. Ketentuan hukum, peraturan, dan perjanjian yang membatasi masa manfaat maksimum. 2. Kemungkinan untuk memperbarui atau memperpanjang masa manfaat yang telah ditentukan . 3. Pengaruh keuangan, permintaan, persaingan, dan faktor perubahan ekonomi dan teknologi yang mempengaruhi masa manfaat. 4. Perkiraan tindakan yang akan dilakukan oleh pesaing, pelaksana hukum atau

 peraturan yang membatasi keunggulan dalam daya saing (competitive advantage). 5. Adanya masa manfaat yang tidak terbatas dan masa manfaat yang diharapkan tidak  dapat ditaksir secara wajar. 6. Kemungkinan aset tidak berwujud terdiri atas beberapa jenis atau faktor yang mempunyai masa manfaat berbeda. Praktik akuntansi komersial metode amortisasi aset tidak berwujud pada umumnya menggunakan metode garis lurusyang dirumuskan: Biaya amortisasi = % tarif x harga perolehan aset tidak berwujud  Namun ada pengecualian apabila terdapat metode lain yang lebih sesuia dengan kondisi perusahaan. Contoh: PT Jaya mengeluarkan seluruh biaya Rp 300.000.000,00 untuk memperoleh hak paten yang dibayarnya tunai untuk masa manfaat 5 tahun. Dengan menggunakan garis lurus, besarnya amortisasi tiap tahun = 1/5 x Rp 300.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 Jurnal yang disusun: 1. Pada saat pembayaran Hak paten

300.000.000

   4   8

Kas dan Bank

300.000.000

2. Pada saat pembebanan Biaya amortisasi Hak paten

60.000.000 60.000.000

Amortisasi Dalam Akuntansi Pajak 

Perlakuan akuntansi aset tidak berwujud tidak berbeda dengan perlakuan akuntansi aset tetap. Kesulitan yang dihadapi pada umumnya karena sifta aset yang tidak berwujud fisik   berakibat bukti keberadaan kabur, termasuk kesulitan dalam penentuan nilai perolehan serta masa manfaat ekonomis. Periode amortisasi aset tidak berwujud tidak boleh melebihi 20 tahun, dengan dasar   pemikiran bahwa periode tersebut sudah banyak perkembangan dan periode selebihnya tidak  lagi mempunyai masa manfaat ekonomis. Namun perusahaan diharuskan mengevaluasi  periode amortisasi aset tidak berwujud secara teratur dan harus dibebankan pada sisa manfaat dengan syarat tidak melebihi 20 tahun dari tanggal perolehan. Amortisasi menurut akuntansi pajak berdasarkan pada Pasal 11a Undang-undang Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa amortisasi dilakukan terhadap pengeluaran untuk  memperoleh aset tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak  guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah ( goodwill ) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara  penghasilan. Metode yang digunakan dalam amortisasi aset tetap tidak berwujud menurut akuntansi pajak: 1. Metode garis lurus 2. Metode saldo menurun

   4   8

Untuk tujuan pajak dalam menghitung amortisasi aset tetap tidak berwujud, terlebih dahulu aset tersebut dikelompokkan sesuai dengan masa manfaatnya, yang terlihat sebagai  berikut: Kelompok harta tidak berwujud

Masa manfaat

Tarif amortisasi Garis lurus

Saldo menurun

Kelompok 1

4 tahun

25 %

50%

Kelompok 2

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok 3

16 tahun

6,25%

12,5%

Kelompok 4

20 tahun

5%

10%

Penetapan masa manfaat dan tarif amortisasi dimaksudkan untuk memberikan keseragaman dalam melakukan amortisasi. Kemungkinan dapat terjadi bahwa masa manfaat aset tetap tidak berwujud tidak tercantum pada kelompok masa manfaat, maka wajib pajak  menggunakan masa manfaat terdekat. Contohnya, aset tetap tidak berwujud masa manfaat sebenarnya 6 tahun, dapat menggunakan kelompok masa manfaat 4 tahun atau 8 tahun. Ilustrasi: Untuk memperoleh hak paten perusahaan telah mengeluarkan uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00. Masa manfaat hak paten tersebut 4 tahun. 1. Perhitungan amortisasi setiap tahun dengan menggunakan garis lurus = 25% x Rp 150.000.000,00 = Rp 37.500.000,00 2. Perhitungan amortisasi setiap tahun dengan menggunakan saldo menurun = 50% x Rp 150.000.000,00 = Rp 75.000.000,00

SAAT AMORTISASI DAN AMORTISASI PADA AKHIR MASA MANFAAT

Dalam akuntansi komersial, amortisasi ini dilakukan pada saat diperoleh, demikian  pula dalam akuntansi pajak mempunyai cara yang sama. Pada akhrir masa manfaat, asset tetap tidak berwujud akan diamortisasi sekaligus. Khusus untuk amrortisasi asset tetap tidak   berujud menggunakan metode saldo menurun.

   4   8

Ketentuan Khusus

Pada ketentuan khusus ini mengatur masalah; 1. Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pendirian modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai ketentuan yang  berlaku. 2. Amortisasi terhdap pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun dibidang penambangan minyak dan gas  bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi. Metode satuan produksi dilakukan dengan menerapkan presentasi tariff amortisasi yang besarnya setiap tahun sama dengan presentase dengan perbandingan antara realisasi penambangan minyak dan gas bumi pada tahun yang bersangkutan dengan taksiran jumlah seluruh kandungan minyak dan gas bumi dilokasi tersebut diproduksi. Apabila ternyata jumlah produksi yang sebenarnya lebih kecil dari yang diperkirakan, sehingga masih terdapat sisa pengeluaran untuk memperoleh haak atau pengeluaran lain, maka atas sisa pengeluaran dapat dibebankan sekaligus dalam tahun pajak yang bersangkutan. Contoh: PT Maju Jaya mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak  dan gas bumi disuatu lokasisebesar Rp 800.000.000,00. Taksiran jumlah kandungan minyak sebesar 200.000.000 barel produksi sebenarnya 50.000.000 barel. a. Tariff amortisasi = (50.000.000/200.000.000) x 100% = 25% Amortisasi tahun pertama = 25% x Rp 800.000.000,00 = Rp 200.000.000,00  b. Produksi sebenarnya tahun 2 sebesar 75.000.000 barel Tariff amortisasi = (75.000.000/25.000.000) x 100% = 37,5% Tariff amortisasi tahun ke-2 = 37,5% x Rp 800.000.000,00 = Rp 300.000.000,00 3. Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan yang memunyai masaa manfaat lebih dari 1 tahun selain minyak dan gas bumi, hak penguasaan hutan dan hak   penguasaan sumber alam, serta hasil alam lainnya, seperti hak penguasaan hasil laut, diamortisasi berdasarkan metode satuan produksi dengan jumlah paling tinggi 20% setahun.

   4   8

Contoh: Pengeluaran untuk memperoleh hak penguasaan hutan sebesar Rp 800.000.000,00. Potensi hutan tersebut 10.000.000 ton kayu. a. Produksi sebenarnya tahun pertama = 1.000.000 ton Tariff amortisasi = (1.000.000/10.000.000) x 100% = 10% Amortisasi = 10% x Rp 800.000.000,00 = Rp 80.000.000,00  b. Apabila produksi sebenarnya tahun ke-2 sebesar 3.000.000 ton atau 30% potensi tersedia, maka amortisasi tahun tersebut 20% x Rp 800.000.000,00 = Rp 160.000.000,00 4. Amortisasi atas pengeluaran yang dilakukan operasi operasional mempunyai masa manfaat lebh dari satu tahun. Terhadap pengeluaran tersebt harus dikapitalisasi terlebih dahulu. Pengertian biaya-baya adalah yang dikeluarkan sebelum operasi komersial, sebagai contoh: biaya study kelayakan dan biaya produksi perobaan tetapi tidak termasuk   biaya operasional rutin (gaji pegawai, rekening listrik dan sebagainya). Biaya rutin ini akan dibebankan sekaligus pada tahun pengeluaran. 5. Amortisasi terhadap  goodwill  tidak diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan

 perpajakan. Goodwill  sebenarnya termasuk juga asset tetap tidak berwujud, tetapi tidak  dapat diidentifikasi khusus dan memang tidak terpisah dari perusahaan. Apabila ditinjau dari sisi ekonomis,  goodwill  menunjukkan kemampuan lebih perusahaan dalam memperoleh laba diatas nomal rata-rata perusahaan sejenis. Oleh karena itu,  goodwill  merupakan kombinasi bermacam-macam factor yang melekat pada eksistensi perusahaan. Hal ini juga yang menjadikan alasan praktik akuntansi pajak tidak diperkenankan melakuka amortisasi terhadap goodwill .

PENGALIHAN HAK ASET TETAP TIDAK BERWUJUD

Apabila terjadi pengalihan hak asset tetap tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 11a ayat 1, 4, dan ayat 5 undang-undang pajak penghasilan yaitu:

   4   8

1. Pengeluaran untuk memperoleh asset tetap tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk  mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. 2. Pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi. 3. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada point 2, hak penguasaaan hutan dan hak penguasaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.  Nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan. Kemungkinan terjadi pengalihan asset tetap tidak berwujud yang memenuhi syarat  pasal 4 ayat 3a dan 3b undang-undang pajak penghasilan (yang tidak termasuk sebagai obyek   pajak: warisan), maka Nilai Sisa Buku Aset tersebut boleh dibebankan sebagai kerugian bagi  pihak yang mengalihkan. Sebagai contoh: PT Monalisa mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak penambangan minyak dan gas bumi disuatu lokasi sebesar Rp 600.000.000,00 dan gas bumi mencapai 100.000.000 barel, hak penambangan dijual kepada pihak lain seharga Rp 400.000.000,00 Harga perolehan

= Rp 600.000.000,00

Amortisasi yang telah dilakukan 100.000.000 x 100% x Rp 600.000.000,00

= (Rp 300.000.000,00)

200.000.000  Nilai Sisa Buku

= Rp 300.000.000,00

Harga jual

= Rp 400.000.000,00

Dengan demikian Nilai Sisa Buku sebesar Rp 300.000.000,00 dibebankan sebagai kerugian dan harga jual sebesar Rp 400.000.000,00 dibukukan sebagai penghasilan.

   4   8

DEVALUASI, REORGANISASI SEMU, DAN APRESIASI AKTIVA

Secara komersial, kalau dianggap nilai suatu aktiva terlalu tinggi (overstated) dari manfaatnya, perusahaan dapat melakukan devaluasi aktiva. Devaluasi itu menurunkan nilai aktiva dengan membebankannya ke rugi-laba atau saldo laba (laba ditahan). Overstatement itu dapat dilakukan oleh investor terutama yang mempunyai induk perusahaan diluar negeri karena pada saat perolehan overstatement nilai aktiva dimaksudkan terutama untuk  memenuhi persyaratan tertentu, misalnya minimum realisasi penanaman modal. Dalam ketentuan perpajakkan devaluasi sendiri (tanpa adanya ketentuan operasional perpajakkan) aktiva perusahaan tidak dikenal. Untuk mengurangi rugi operasi yang diderita secara berkelanjutan, dalam praktek  komersial perusahaan dapat melakukan reorganisasi semu atau reasdjustment. Hal ini akan menurunkan nilai aktiva tetap, laba ditahan, nominal modal saham, dengan selisih defisit dapat dibebankan kepengurangan modal saham. Ketentuan pajak sangat peduli terhadap  penghasilan (keuntungan) perusahaan. Dengan mengabaikan dengan turunnya daya beli uang,  jumlah penghasilan wajib pajak diukur berdasarkan nilai histories barang atau jasa yang diserahkan. Pemakaian nilai historis itu memberikan petunjuk umum, devaluasi aktiva atau reorganisasi semu kurang dikenal dalam ketentuan perpajakkan. Sama halnya dengan praktek akuntansi komersial, untuk tujuan perpajakkan dasar   penilaian aktiva merupakan harga perolehan (cost) yang diukur sebesar harga pasar wajar.  Namun, berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya karena devaluasi nilai rupiah. Kekurangsepadanan antara biaya (historis) penyusutan dengan tingkat harga yang berlaku atau pertimbangan yang lain, pemerintah dapat mengeluarkan ketentuan penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan. Kesempatan revaluasi sejak tahun 1970 diberikan tiga kali, yaitu pada 1971 (berdasarkan Kepmen Nomor KEP-508/KMK/II/7/1971 Tanggal 7 Juli 1971), pada 1976 (berdasarkan Kepmen Nomor KEP-1677/KMK/II/12/1976 tanggal 28 Desember 1976) pada 1978 (berdasarkan Kepmen Nomor KEP-109/KMK.04/1978 tanggal 27 Maret 1978). Selanjutnya pada 1986 pemerintah juga memperkenankan revaluasi berdasarkan peraturan  pemerintah Nomor 45 tahun 1986 dan Kepmen Nomor 914/KMK.04/1986 tanggal 25 Oktober 1986. teakhir berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk  melakukan revaluasi aktiva tetapnya yang dimiliki lebih dari 5 tahun. Revaluasi dilakukan

   4   8

terhadap seluruh aktiva, termasuk tanah dan hak-hak atas tanah, dengan dasar penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai. Ketentuan tentang penilaian kembali ini bersifat repetitive dan otomatis setiap 5 tahun  perusahaan dapat melakukan revaluasi terhadap aktiva yang belum dilakukan penilaian kembali pada saat revaluasi masa sebelumnya. Dengan tujuan untuk memperbaiki iklim  berusaha dan investasi, ketentuan penilaian kembali aktiva tetap memberikan keringanan  perpajakkan terhadap pajak penghasilan (tariff umum maksimal 30%) atas nilai lebih (surplus) karena penilaian kembali dengan tariff pajak final 10%. Pengenaan pajak itu setelah terlebih dahulu memperhitungkan nilai lebih revaluasi dengan kerugian fiscal yang masih  berhak atas kompensasi kerugian. Selanjutnya, apabila nilai lebih karena penilaian kembali itu dikapitalisasi, kemudian dibagikan dalam bentuk saham bonus, penghasilan deviden tidak  dikenakan pajak penghasilan. Sebagai contoh, PT Andi pada akhir 1996 mempunyai aktiva tetap dengan nilai buku Rp500 juta. Kerugian yang masih berhak atas kompensasi Rp100.000.000,00. perusahaan itu memanfaatkan ketentuan penilaian kembali aktiva tetap dengan meminta jasa dari perusahaan  penilai PT iwan. Nilai aktiva itu berdasarkan perhitungan dari PT iwan Rp700 juta. Dengan demikian, 1. Untuk mencatat penilaian kembali Aktiva tetap

Rp 250.000.000,00

Selisih penilaian kembali aktiva

Rp 250.000.000,00

2. Untuk mencatat pembayaran dan pembebanan pajak 10% Pajak penghasilan revaluasi Kas Selisih penilaian kembali aktiva tetap Pajak penghasilan revaluasi

Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00

3. Untuk mencatat kapitalisasi Selisih penilaian kembali aktiva

Rp 235.000.000,00

   4   8

Modal saham

Rp 235.000.000,00

Pembagian saham bonus tidak dicatat dalam praktek akuntansi komersial. Penghapusan atas aktiva yang dinilai kembali itu dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tercantum dalam ketentuan perpajakkan (pasal 11 UU PPh (umur semula) bukan berdasarkan sisa masa manfaat. Misalnya biaya revaluasi aktiva Rp 35 juta, berdasarkan ketentuan pajak  final biaya itu tidak boleh dikurangkan dari nilai lebih revaluasi (karena telah dikenakan  pajak dengan tariff murah) maupun penghasilan yang lain (karena tidak ada kaitan langsung). Biaya itu langsung dikurangkan dari selisih penilaian kembali aktiva. Dengan demikian, yang tersedia untuk pembagian saham bonus hanyalah Rp 200 juta.

PENERAPAN TEORI PADA KASUS

PT. Satu Bintang Akuntansi

: metode penyusutan garis kurus tanpa nilai residu

PPh

: Metode penyusutan saldo menurun

Pada tanggal 5 Oktober 2007 membeli 5 buah kendaraan seharga Rp 90.000.000 per buah. Taksiran umur enam tahun termasuk kelompok 2. Tidak ada tambahan pengurangan/  pengalihan biaya yang dikapitalisasi hingga akhir tahun 2012. Kejadian tahun 2013:

   4   8

1. Pada tanggal 5 Januari 2003, sebuah kendaraan mengalami kecelakaan dan tidak  mendapat penggantian asuransi, dijual dengan harga Rp 1.000.000 2. Pada tanggal 1 Maret 2003, 2 buah kendaraan dijual tunai dengan harga masingmasing Rp 50.000.000

•

Penyusutan kendaraan metode garis lurus (akuntansi komersial)

Tanggal perolehan Harga perolehan Taksiran nilai residu Jumlah yang disustkan Taksiran umur  Penyusutan per tahun Penyusutan per bulan Penyusutan 2007 = 3 bulan 5 Januari 2013, penarikan 1 kendaraan Harga perolehan 5 Oktober 2007 Penyusutan – 2007 = 3 bulan 2008 – 2012 =5 tahun  Nilai buku 31 Desember 2012 Harga jual Rugi penarikan kendaraan 1 Maret 2013 penjualan 2 kendaraan Harga perolehan 5 Oktober 2007 Penyusutan 1997 = 3 bulan 1998 – 2002 = 5 tahun 2003 = 2 bulan  Nilai buku 1 Maret 2013 Harga jual 2 kendaraan Keuntungan penjualan

1 kendaraan (5 Oktober 07) 90.000.000 0 90.000.000 6 tahun 15.000.000 1.250.000 3.750.000

1 kendaraan 90.000.000 3.750.000 75.000.000

78.750.000 11.250.000 (1.000.000) 10.250.000 2 kendaraan 180.000.000

7.500.000 150.000.000 5.000.000

Penyusutan 2 buah kendaraan tahun 2003 9 bulan x 2 x Rp 1.250.000

•

5 kendaraan (5 Oktober 07) 450.000.000 0 450.000.000 6 tahun 75.000.000 6.250.000 18.750.000

162.500.000 17.500.000 100.000.000 (82.500.000)

22.500.000

Penyusutan kendaraan metode saldo menurun (akuntansi fiskal)

   4   8

Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 Nilai Penyusutan 22.500.000 16.875.000 12.656.250 9.492.187 7.119.141 5.339.356 4.004.516 12.013.550 90.000.000

Penyusutan Fiskal 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % sekaligus

90.000.000 67.500.000 50.625.000 37.968.750 28.476.563 21.357.422 16.018.066

 Nilai Buku 67.500.000 50.625.000 37.968.750 28.476.563 21.357.422 16.018.066 12.013.550 0

Awal tahun 2003 (1 kendaraan)  Nilai buku

16.018.066

Penjualan

1.000.000

Rugi penarikan kendaraan

(15.018.066)

1 Maret 2003  Nilai buku 2 kendaraan x 16.018.006

32.036.132

Penyusutan 2 bulan

•

2(2/12 x 25% x 16.018.066)

1.334.837

 Nilai buku 2 kendaraan

33.370.000

Harga jual

100.000.000

Keuntungan penjualan

69.298.705

Perbandingan penyusutan komersial dan fiscal Keterangan Penyusutan 5 kendaraan 2007 2008

Komersial (Rp) 18.750.000 75.000.000

Beda waktu (Rp)

Fiskal (Rp)

93.750.000 9.735.000

112.500.000 84.375.000

   4   8