RANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH SMK (MKKS-SMK KABUPATEN BOGOR)
PEMERINTAH PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN 2018 / 2021
1
ANGGARAN DASAR MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH – SMK ( MKKS-SMK) KABUPATEN BOGOR PRIODE 2018 / 2021
PEMBUKAAN Dengan Rahmat Allah SWT
Bahwa sesungguhnya pendidikan adalah merupakan tulang punggung bangsa yang dibangun dan dikembangkan oleh segenap bangsa Indonesia selaras dan seimbang dengan perkembangan zaman. Dengan demikian pendidik yang menjadi ujung tombak kekuatan dan pondasi pembangunan bangsa sangat diperlukan penanganan yang serius, profesional, dan kinerja yang tinggi bagi insan-insan yang terlibat didalamnya. Dengan adanya UUD 1945 pasal 31, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no.20 tahun 2003, dan diikuti lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen no. 14 tahun 2005. Ini menunjukan adanya keinginan yang dari para pemimpin bangsa untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Imbasnya bagi para pendidik adalah munculnya kebahagiaan, harapan sekaligus tantangan untuk lebih giat lagi dalam menunjukan pendidikan dan menekan keterpurukan dunia pendidikan di negeri yang kita cintai khususnya di kabupaten Bogor. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berbakti kepada bangsa dan negara demi pengembangan dan pembangunan maka atas dasar peraturan dan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, serta adanya dorongan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor berdirilah Organisasi MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH-SMK (MKKS-SMK) Kabupaten Bogor. Kemudian daripada itu untuk mewujudkan tujuan organisasi MKKS-SMK Kabupaten Bogor dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab bersama Kepala Sekolah SMK Kabupaten Bogor, melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan segenap pendidik dan tenaga kependidikan, mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekolah, memelihara persatuan dan kesatuan para insan pendidik, serta menjalin persaudaraan antara sesama pendidik di Kabupaten Bogor khususnya dan seluruh tanah air umumnya. Dengan dilandasi jiwa dan profesionalisme pendidik, dan keharusan untuk selalu mengembangkan pendidikan serta profesionalisme guru, jiwa seimbang dan patriot maka disusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi MKKS-SMK Kabupaten Bogor sebagai berikut:
2
BAB I LANDASAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1 LANDASAN KONSTITUSIONAL
Landasan Konstitusional Organisasi MKKS _ SMK adalah Pancasila dan UUD 1945. Landasan Operasional Organisasi berdasarkan pada undang-undang dasar 1945 pasal 31, undang-undang Pendidikan Nasional no.20 tahun 2003 dan undang-undang Guru dan dosen no.14 tahun 2005. Pasal 2 NAMA ORGANISASI
Nama Organisasi adalah MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH-SMK disingkat MKKS-SMK yang dimaksud adalah SMK Negeri dan SMK Swasta yang berada diseluruh wilayah Kabupaten Bogor yang telah memiliki izin operasional. Pasal 3 KEDUDUKAN
MKKS-SMK berpusat di Kabupaten Bogor dan memiliki kegiatan di seluruh wilayah kabupaten Bogor. BAB II KESEKRETARIATAN
Kesekretariatan MKKS-SMK bertempat di Jl. Kesadaran Cikempong RRT 03/05 Kel.Pakansari Kec. Cibinong Kab.Bogor. Yang meliputi 14 wilayah binaan ( Korwil ) BAB III AZAS DAN TUJUAN Pasal 4 AZAS
MKKS-SMK berazaskan pancasila dan kode etik guru Indonesia Pasal 5 TUJUAN
1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SMK se-kabupaten Bogor.
3
2. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penguasaan kompetensi sebagai kepala sekolah. 3. Meningkatkan kinerja kepala sekolah. 4. Menselaraskan secara profesional perkembangan dunia pendidikan yang mengarah kepada standar pendidikan nasional. 5. Menggalang kerjasama dan persaudaraan antar tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan kepala sekolah baik di tingkat lokal, nasional, maupun regional.
BAB IV FUNGSI KEGIATAN Pasal 6 FUNGSI
1. MKKS-SMK dibentuk untuk menggalang ketahanan dan menyelaraskan perkembangan dunia pendidikan di Indonesia, khususnya kabupaten Bogor. 2. MKKS-SMK dibentuk untuk mengikat tali persaudaraan dan kerjasama antar sekolah di tingkat SMK se-kabupaten Bogor. 3. MKKS-SMK dibentuk sebagai mitra dan fasilitator antara Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (KCD) atau perwakilan Dinas Pendidikan Jawa Barat di Kabupaten Bogor, dan pihak terkait dengan SMK s e-kabupaten Bogor. Pasal 7 KEGIATAN
Untuk menjalankan fungsinya, MKKS-SMK melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota, serta membimbing para guru dalam bidang pendidikan dalam hal kegiatan belajar mengajar. 2. Melindungi kepentingan dan hak-hak MKKS-SMK serta guru-guru. 3. Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota serta guru-guru sebagai pendidik terhadap bangsa, negara, dan korp guru. 4. Melaksanakan kegiatan monitoring Ujian Nasional (UKK/UN/UAS) 5. Melakukan studi banding kependidikan dengan sekolah – sekolah daerah lain atau sekolah-sekolah negara lain. 6. Membentuk sekolah koalisi nasional. 7. Meningkatkan kemampuan siswa menuju era globalisasi. 8. Melaksanakan koordinasi profesi dengan MKKS-SMK se-Jawa Barat. 9. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pendidikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta Kementerian
4
Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bogor. 10. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dewan Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dunia Usaha/Dunia Industri serta lembaga lain yang relevan dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pendidikan.
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 8 DASAR 1
Hasil Musyawarah dan Pemilihan pengurus MKKS SMK pada tanggal 15 Nopember 2017di SMK Amaliah Ciawi tentang pembentukan MKKS ,yang wajib menjadi anggota MKKS-SMK adalah Kepala Sekolah SMK (Negeri/Swasta) yang berada di Kabupaten Bogor yang telah memiliki ijin operasional dan ijin memimpin. Pasal 9 STATUS ANGGOTA
Kepala sekolah SMK yang berada di Kabupaten Bogor yang telah memiliki ijin operasional dan ijin memimpin secara otomatis menjadi anggota MKKS-SMK di Kabupaten Bogor. Pasal 10 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA
Hak dan kewajiban diatur dalam anggaran rumah tangga MKKS-SMK.
BAB VI ORGANISASI DAN TATALAKSANA Pasal 11 ORGANISASI
Pengurus MKKS-SMK tersusun atas satu tingkat, yaitu tingkat kabupaten yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dengan susunan pengurus terdiri dari: 1. Pembina 2. Penasehat
5
3. Ketua 4. Wakil ketua 5. Sekretaris I 6. Sekretaris II 7. Bendahara I 8. Bendahara II 9. Seksi Bidang 10. Koordinator Wilayah
Pasal 12 KEPENGURUSAN MKKS-SMK
Pengurus MKKS-SMK terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Unsur Pembina Unsur Penasehat Satu orang Ketua Umum merangkap anggota. Satu orang wakil ketua merangkap anggota Dua orang sekretaris merangkap anggota. Dua orang Bendahara merangkap anggota. Seksi – seksi menurut kebutuhan merangkap anggota Koordinator wilayah 14 orang merangkap anggota Pasal 13 TATALAKSANA
Tatalaksana MKKS-SMK dilakukan melalui: 1. 2. 3. 4. 5.
Wewenang dan tanggung jawab kepengurusan MKKS-SMK Musyawarah paripurna (MUSPAR) Musyawarah luar biasa. Rapat kerja. Rapat koordinasi terstruktur Pasal 14
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN MKKS-SMK
1. MKKS-SMK mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan dan memberi nasehat baik diminta maupun tidak diminta kepada anggota MKKS-SMK 2. Pengurus MKKS-SMK mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan hal berikut:
6
a. Membuat peraturan atau ketentuan yang sejalan dengan perundangundangan yang berlaku bagi MKKS-SMK terhadap segenap anggota. b. Mengeluarkan instruksi-instruksi dan “job desk” kepada anggota serta meminta laporan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. c. Menghimpun dan menyampaikan data dan informasi secara lisan/tertulis terkait dengan adanya kegiatan-kegiatan internal maupun eksternal pendidikan. d. Melakukan koordinasi antar pengurus dan anggota serta dengan lembaga/instansi lain yang relevan. BAB VII MUSYAWARAH Pasal 15 MUSYAWARAH PARIPURNA (MUSPAR)
Musyawarah Paripurna (MUSPAR) adalah merupakan kekuasaan tertinggi dalam tubuh organisasi MKKS-SMK. Pasal 16 KEWAJIBAN DAN HAK MUSYAWARAH PARIPURNA (MUSPAR)
Kewajiban dan hak musyawarah paripurna (MUSPAR): 1. Musyawarah Paripurna (MUSPAR) merupakan forum tertinggi MKKS-SMK yang bersidang satu kali dalam 2 tahun. 2. Musyawarah Paripurna (MUSPAR) meminta pertanggungjawaban ketua yang dibantu oleh pengurus MKKS-SMK lainnya. 3. Musyawarah Paripurna (MUSPAR) menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MKKS-SMK. 4. Memilih dan mengangkat ketua. 5. Mensahkan hasil musyawarah. Pasal 17 MUSYAWARAH LUAR BIASA
Musyawarah Luar Biasa MKKS-SMK dapat dilakukan setiap waktu atas usul sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MKKS-SMK serta dihadiri dan disetujui sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota MKKS-SMK. Pasal 18 KEWAJIBAN DAN HAK MUSYAWARAH LUAR BIASA
Kewajiban dan hak musyawarah luar biasa:
7
1. Menyelanggarakan sidang untuk meminta pertanggungjawaban ketua yang tidak melaksanakan AD/ART organisasi. 2. Mencopot ketua yang tidak menjalankan AD/ART organisasi. 3. Memilih ketua baru untuk menjalankan masa bakti kepengurusan sebelumnya sampai dilaksanakannya musyawarah paripurna (MUSPAR) 4. Mensahkan hasil musyawarah. BAB VIII RAPAT-RAPAT Pasal 19 RAPAT KERJA
Rapat kerja adalah rapat yang dilaksanakan satu tahun sekali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh pengurus MKKS-SMK dan dihadiri oleh: a. Dewan pengawas dan penasehat serta pengurus MKKS-SMK b. Perwakilan dari korwil yang ditunjuk oleh ketua korwil. Pasal 20 TUGAS DAN WEWENANG RAPAT KERJA
Tugas dan wewenang rapat kerja yaitu: 1. Menetapkan program kerja selama satu tahun masa bakti kepengurusan 2. Menindaklanjuti permasalahan yang harus dibahas berdasarkan laporan pengurus MKKS-SMK 3. Merumuskan anggaran pendapatan dan belanja organisasi. 4. Menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi. 5. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru. 6. Melakukan evaluasi program kerja setiap setahun sekali. 7. Mensahkan hasil rapat kerja. Pasal 21 RAPAT BIDANG ATAU KEPENGURUSAN
1. Rapat bidang adalah rapat yang dilakukan oleh bidang masing-masing. 2. Rapat bidang diikuti oleh pengurus bidang masing-masi ng. 3. Rapat bidang dipimpin oleh ketua bidang atau yang mewakili bidangnya masing-masing. 4. Rapat bidang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu secara berkala.
8
Pasal 22 PERIODE KEPENGURUSAN
Pengurusan MKKS-SMK adalah tiga tahun pembelajaran. Pasal 23 TUGAS DAN WEWENANG RAPAT BIDANG
Tugas dan wewenang rapat bidang ialah: 1. 2. 3. 4.
Membahas program kerja masing-masing bidang. Merumuskan program kerja masing-masing bidang. Menjalankan program kerja yang telah disahkan oleh rapat kerja. Mengadakan evaluasi di masing-masing bidang. Pasal 24 RAPAT ANGGOTA
1. Rapat anggota adalah rapat yang diikuti oleh seluruh anggota. 2. Rapat anggota dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan sekali dan atau lebih apabila diperlukan rapat anggota bisa dilaksanakan setiap waktu. Pasal 25 TUGAS DAN WEWENANG RAPAT ANGGOTA
Tugas dan wewenang rapat anggota adalah: 1. Membahas program kerja yang telah dilaksanakan. 2. Membahas program perkembangan kependidikan. 3. Evaluasi program kerja secara menyeluruh. Pasal 26 ANGGARAN ANGGOTA
Anggaran keuangan MKKS-SMK direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun kegiatan, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam anggaran rumah ta ngga. Pasal 27 PERTANGGUNGJAWABAN KEKAYAAN
Pertanggungjawaban kekayaan MKKS-SMK disampaikan pada musyawarah paripurna (MUSPAR)
9
Pasal 28 LAMBANG DAN ATRIBUT
Lambang dan atribut lainnya diatur dalam anggaran rumah tangga MKKS-SMK. BAB X PEMBUBARAN Pasal 29 PEMBUBARAN
Pembubaran MKKS-SMK dapat dibubarkan berdasarkan keputusan musyawarah paripurna (MUSPAR) khusus yang diselenggarakan untuk itu BAB XI PENUTUP Pasal 30 PENUTUP
1. Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh musyawarah paripurna (MUSPAR) 2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini. 3. Segala sesuatu yang bertentangan dengan anggaran dasar ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
10
ANGGARAN RUMAH TANGGA MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH – SMK ( MKKS-SMK) KABUPATEN BOGOR PRIODE 2018 / 2021
BAB I UMUM Pasal 1
Anggaran rumah tangga ini disusun berdasarkan anggaran dasar MKKS-SMK yang telah disahkan dalam musyawarah paripurna (MUSPAR) tahun 2018 Anggaran rumah tangga ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari anggaran dasar MKKS-SMK. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 PERSYARATAN
Persyaratan menjadi anggota: 1. Warga negara Indonesia. 2. Menjabat sebagai kepala sekolah dan memiliki ijin memimpin baik sekolah negeri maupun swasta. 3. Memenuhi ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh dinas pendidikan Propinsi Jawa Barat atau Yayasan. 4. Bersedia mentaati anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta ketentuanketentuan yang dikeluarkan oleh MKKS SMK Kabupaten Bogor. 5. Mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan oleh ketua MKKS -SMK. Pasal 3 KEWAJIBAN ANGGOTA
Anggota berkewajiban: 1. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang terkait dan sejalan dengan kegiatan MKKS-SMK, Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan organisasi.
11
2. Membayar iuran wajib dan iuran lain yang ditentukan atas kebijaksanaan pengurus MKKS-SMK dan ATAU kesepakatan anggota. 3. Menghadiri musyawarah-musyawarah serta rapat-rapat yang diadakan MKKSSMK maupun lembaga lain yang relevan. 4. Melaksanakan segala keputusan yang telah diambil dalam musyawarah paripurna (MUSPAR), rapat kerja anggaran serta rapat bidang. 5. Memelihara, memajukan, serta mengembangkan kegiatan MKKS-SMK serta menjaga nama baik organisasi dan dunia kependidikan. Pasal 4 HAK ANGGOTA
1. Berbicara pada musyawarah paripurna (MUSPAR) dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh MKKS-SMK. 2. Memberikan suara pada musyawarah paripurna (MUSPAR) dan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh MKKS-SMK. 3. Memiliki Hak jawab 4. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, Dinas Pendidikan, yang berlaku bagi MKKSSMK, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan organisasi. 5. Mendapatkan pelayanan informasi dan administrasi. Pasal 5 PEMBERHENTIAN ANGGOTA
Anggota MKKS-SMK bisa kehilangan keanggotannya apabila: 1. 2. 3. 4. 5.
Bukan warga Indonesia lagi Diberhentikan dari jabatan kepala sekolah ( PENSIUN ) Meninggal dunia. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota. Terlibat tindak pidana dan telah berketetapan hukum.
Pasal 6 SANKSI ANGGOTA
1. Anggota yang melakukan kelalaian terhadap kewajiban seperti pada pasal 3 anggaran rumah tangga ini atau melakukan tindakan yang merugikan organisasi atau mencemarkan nama baik organisasi dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa: a. Peringatan lisan
12
2. 3. 4.
5.
6.
7.
b. Peringatan tertulis c. Pemberhentian sementara d. Pemberhentian permanen Pemberian sanksi lisan merupakan wewenang ketua MKKS-SMK dan ketuaketua bidang bersangkutan Pemberian sanksi tertulis merupakan wewenang ketua MKKS-SMK Pemberhentian sementara bisa dilaksanakan apabila pemberian sanksi seperti yang tercantum pada anggaran rumah tangga BAB II pasal 6 ayat 1 point (a) dan (b) telah dilakukan dan anggota tetap melakukan pelanggaran dan kelalaian maka ketua mempunyai wewenang untuk melakukan pemberhentian sementara. Pemberhentian Permanen bisa dilaksanakan oleh wewenang ketua MKKS-SMK dengan meminta pertimbangan Dewan Penasehat dan para ketua bidang atau dilaksanakannya rapat anggota yang diperlukan untuk itu sesuai dengan anggaran dasar MKKS-SMK Anggota yang terkena sanksi berhak membela diri dan dapat mengajukan naik banding berturut-turut ke dewan pembina dan penasehat yang tingkatnya lebih tinggi. Tatacara rehabilitasi keanggotaan: a. Rehabilitasi keanggotaan yang terkena pemberhentian sementara merupakan wewenang ketua b. Rehabilitasi keanggotaan dapat diberikan maksimum 2 kali. Pasal 7 PRESIDIUM SIDANG
1. Presidium sidang dipilih dalam rapat pengurus dan korwil yang dipandu oleh Panitia Pengarah (Steering Committee). 2. Presidium sidang terdiri dari Satu orang ketua dan 2 orang anggota. 3. Presidium Sidang bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya sidang seperti aturan yang disepakati bersama. 4. Presidium Sidang berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan. 5. Presidum Sidang bertugas mengukuhkan ketua MKKS terpilih. Pasal 8 PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN
1. Ketua MKKS-SMK diangkat oleh musyawarah paripurna (MUSPAR), sedangkan sekretaris, bendahara, seksi seksi bidang dan Ketua Korwil diangkat oleh ketua terpilih yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah MUSPAR. 2. Susunan pengurus lengkap dilaporkan secara berjenjang kepada kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
13
Pasal 9 PENGUKUHAN KEPENGURUSAN
1. Ketua MKKS-SMK hasil musyawarah paripurna (MUSPAR) dikukuhkan oleh presidium sidang. 2. Pengurus MKKS SMK ditetapkan oleh Ketua Terpili h.
BAB III TATALAKSANA Pasal 9 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN PEMBINA DAN PENASEHAT
Dewan pembina dan penasehat dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Menghadiri musyawarah, rapat kerja, atau rapat pengurus sesuai dengan tigkatannya. 2. Mengawasi dan menasehati pengurus didalam pengelolaan organisasi. 3. Menampung dan menilai laporan permasalahan yang diajukan oleh organisasi atau anggota untuk kemudian dapat memberikan masukan dan nasehat-nasehat yang dianggap perlu untuk menyelesaikan permasalahan dengan pengurus sesuai tingkatannya.
Pasal 10 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS
1. Ketua MKKS-SMK mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggungjawab sebagai berikut: a. Memimpin organisasi secara menyeluruh berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. b. Membuat dan melaksanakan program induk berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi hasil rapat kerja. c. Dalam melaksanakan poin (a) dan (b) diatas mengeluarkan instruksiinstruksi dan ketentuan-ketentuan untuk organisasi yang sejalan dengan
14
d. e. f. g. h.
AD/ART MKKS-SMK peraturan-peraturan serta perundang-undangan yang berlaku bagi MKKS-SMK. Mengangkat dan memberhentikan pengurus lain jika diperlukan. Dalam bidang teknis dan operasional berkordinasi kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Menyelenggarakan musyawarah paripurna (MUSPAR) dan rapat kerja tepat pada waktunya. Bertanggung jawab pada musyawarah anggota. Mempertimbangkan usulan musyawarah luar biasa dari anggota.
2. Wakil ketua MKKS-SMK mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Membantu ketua dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari. b. Mewakili ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar atas mandat yang diberikan. 3. Sekretaris MKKS-SMK mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Menyelenggarakan administrasi umum. b. Menyelenggarakan tatausaha kepengurusan MKKS-SMK. c. Menyusun dan melaksanakan rencana kepengurusan MKKS-SMK d. Membuat laporan berkala kepada ketua MKKS-SMK. e. bertanggung jawab kepada ketua. 4. Bendahara MKKS-SMK mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Menyusun anggaran serta belanja organisasi MKKS-SMK. b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan kebijaksanaan ketua MKKS-SMK dan ketentuan-ketentuan organisasi. c. Mengurus iuran anggota. d. Membuat laporan berkala kepada ketua MKKS-SMK. e. Menyusun dan melaksanakan rencana program induk dibidangnya. f. Bertanggung jawab kepada ketua. 5. Seksi Bidang mempunyai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing: a. Menyusun dan melaksanakan program kerja induknya sesuai bidangnya masing-masing b. Membuat laporan berkala kepada ketua MKKS SMK. c. Bertanggung jawab kepada ketua. 6. Koordinator wilayah mempunyai tugas dan kewajiban sbb: a. Mensosialisasikan dan melaksanakan program kerja MKKS.
15
b. Mengkoordinir kegiatan MKKS di tingkat wilayah. c. Mengurus iuran anggota untuk kemudian di setorkan kepada bendahar MKKS d. Membuat laporan berkala kepada ketua MKKS e. Bertanggung jawab kepada ketua.
BAB IV KEUANGAN Pasal 11 IURAN DAN DANA
1. Iuran ditarik dari anggota yang besarnya ditentukan atas kesepakatan bersama sebesar Rp. 1.000/ siswa/bulan untuk kelas X dan XI Pertahun anggaran. 2. Iuran anggota untuk kelas XII Tahun Pelajaran 2017 /2018 ditetapkan sebesar Rp.6.700/siswa / bulan. 3. Untuk memperkuat keuangan organisasi, pengurus masing-masing tingkat organisasi dapat mengupayakan sumber keuangan lain dari usaha-usaha yang sah, tidak mengikat, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta tidak memberatkan anggota. Pasal 12 PENGGUNAAN KEUANGAN
Penggunaan keuangan adalah untuk: 1. 2. 3. 4.
Pengeluaran rutin. Kegiatan-kegiatan organisasi. Pengeluaran khusus. koordinasi Pasal 13 LAPORAN KEUANGAN
1. Laporan keuangan dibuat secara berkala setiap akhir bulan dan akhir tahun.
16
2. Laporan keuangan masa bakti kepengurusan disampaikan pada Rapat Kerja tahunan.
BAB V LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 14 LAMBANG
1. Lambang MKKS-SMK terdiri dari bentuk segitiga sama sisi bergaris ganda dan ditengahnya ada bintang dan huruf. 2. Bentuk dasar logo memiliki arti sebagai berikut: a. Bentuk segitiga sama sisi adalah konstruksi pertalian yang kuat dan seimbang. Pada awalnya pertalian K3 yang kuat (Kelompok Kerja Kepala Sekolah). b. Garis ganda tebal tipis. Garis yang tebal berarti bermakna sekolah yang sudah besar dan mapan. Sedangkan garis tipis berarti masih ada sekolah yang relatif kecil. Garis tebal berada diluar garis tipis hal itu bermakna SMK yang sudah besar diharapkan melindungi dan membina SMK yang masih kecil. c. Logo bintang berarti “menjunjung tinggi kebersamaan menuju sat u tujuan”
17
d. Huruf MKKS-SMK dan kabupaten Bogor menunjukan nama organisasi dan kedudukan wilayah. e. Warna dasar kuning melambangkan keterbukaan, serta warna merah pada bintang menunjukan kekuatan dan perubahan. Warna hitam pada garis dan huruf adalah bermakna ketegasan. f. Perubahan lambang, makna dan warna ditetapkan dengan keputusan musyawarah paripurna (MUSPAR)
Pasal 15 ATRIBUT
Atribut dan pengggunannya ditetapkan peraturan organisasi. BAB VI PENUTUP Pasal 16 PENUTUP
1. Anggaran rumah tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh musyawarah paripurna (MUSPAR) 2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam anggaran dasar ini, diatur dalam anggaran rumah tangga dan penggantiannya tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini. 3. Dengan berlakunya anggaran dasar ini maka anggaran dasar yang berlaku sebelum anggaran dasar ini, dinyatakan tidak berlaku dan segala sesuatu yang bertentangan dengan anggaran dasar ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 4. Anggaran rumah tangga ini disahkan oleh musyawarah paripurna MKKS-SMK.
18
