ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA AHNAFIA CORSE TEMPAT LEMBAGA
ANGGARAN DASAR
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 1
Lembag Lembaga a Pendid Pendidika ikan n Ketera Keteramp mpila ilan n (LPK) (LPK) ini bernam bernama a “A “AHN HNAFI AFIA A CORS CORSE“ E“ di disi dising ngka katt AC bert bertem empa patt kedu kedudu duka kan n di Jala Jalan n Leba Lebak k Bangsr Bangsrii No. 29 A Desa Desa Guyang Guyangan an Kecama Kecamata ta Bangsr Bangsrii Kabupa Kabupaten ten Jepara 59453
Bandan bilamana dipandang perlu dapat membuka
cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat lain.
WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI Pasal 2 Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) ini berdiri pada hari kamis Tanggal Delapan Februari Tahun Dua Ribu Satu dan diperbaharui pada hari Selasa Tanggal Enam Februari Tahun Dua Ribu Tujuh dan didirikan untuk waktu yang telah ditentukan lamanya.
AZAS DAN TUJUAN Pasal 3
Lembaga Lembaga Pendidikan Pendidikan Keterampil Keterampilan an (LPK) ini berazaskan berazaskan Pancasila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Adapun tujuan dan maksud dari Lembaga Lembaga Pendidikan Pendidikan Keterampilan Keterampilan (LPK) ini ialah sebagai sarana sarana untuk berpastisipasi di dalam pengembangan pendidikan non formal dan
keterampilan,
khususnya
dalam
menggali
dan
mengembangkan bahasa asing dan komputer. Hal ini dimaksudkan untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
1
serta Sumber Daya Manusia (SDM) melalui usaha-usaha yang teratur, terencana dan berkesinambungan.
KEGIATAN Pasal 4
Untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 3 di atas,
Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)
Ahnafia Course ini memiliki program-program di antaranya : a) Dalam bidang Bahasa;
1. Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris 2. Menyelenggarakan Kursus Bahasa Arab
b) Dalam Bidang Komputer; 1.
Pengenalan dan pelatihan computer dan internet
2.
Kursus Program Office
3.
Kursus Program Gravis
4.
Pelatihan tehnisi dan instalasi CPU Komputer
KEKAYAAN Pasal 5
Kekayaan Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Ahnafia Course diperolah dari : 1. Modal Pangkal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupaih). 2. Donasi, sumbangan–sumbangan yang tidak mengikat dari
swasta dan perorangan. 3. Pendaftaran peserta didik yang sesuai dengan ketentuan 4. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran
Dasar Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK) Ahnafia Course atau peraturan Undang-undang yang berlaku. 5. Sebagian kekayaan Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)
Ahnafia Course harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga, adapun sebagian
2
yang lain akan
dipergunakan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan kebijakan pengurus.
PENGURUS Pasal 6
Pengurus adalah organ LPK yang melaksanakan kepengurusan LPK. LPK AC mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus.
Pengurus ini terdiri dari direktur/Ketua, Sekretaris,
Bendahara, dan Dua Orang Koordinator, keseluruhannya diangkat oleh Direktur untuk waktu yang ditentukan selama-lamanya 5 tahun dan dapat dipilih kembali.
KEANGGOTAAN PENGURUS Pasal 11
Keangotaan Pengurus berakhir karena: Meniggal dunia. Mengundurkan diri. Masa Jabatan berakhir. Tidak aktif secara berturut turut 1 (satu) tahun.
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS Pasal 12 1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan LPK
untuk kepentingan LPK. 2. Pengurus wajib menyusun program kerja
RAPAT PENGURUS Pasal 16
1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang
perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih dari pengurus.
3
2. Rapat pengurus diadakan di tempat kedudukan LPK atau
ditempat kegiatan LPK. 3. Rapat pengurus dipimpin oleh ketua umum.
PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNG JAWAB Pasal 17
Tahun buku LPK adalah tahun almanak. Pembina diwajibkan membuat pembukuan yang tertib dan rapi mengenai LPK ini, sedangkan neraca tahunan harus disahkan oleh Rapat Pengurus.
PENUTUP Pasal 20
Hal-hal yang belum diatur atau kurang lengkap diatur dalam anggaran Dasar ini dapat diputuskan oleh Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam Aturan Rumah Tangga atau Peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
4
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BAB I KEANGGOTAAN DAN SATUAN ANGGOTA Pasal 1 KEANGGOTAAN Untuk menjadi anggota GANTI DENGAN NAMA LEMBAGA ketentuan sebagai berikut : 1.
Warga Negara Indonesia.
2.
Menyatakan diri secara sukarela menjadi anggota.
3.
Ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pembina.
harus memenuhi ketentuan–
Pasal 2 SATUAN ANGGOTA Anggota GANTI DENGAN NAMA LEMBAGA terdiri dari : 1.
Anggota biasa, yaitu semua anggota YCPI yang memenuhi ketentuan pasal 1.
2.
Anggota luar biasa yaitu simpatisan dan para purna anggota ………….., anggota kehormatan, yaitu para cendekiawan dan mereka yang dianggap telah berjasa kepada …………. khususnya dan pengembangan masyarakat umumnya. BAB II KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA Pasal 3 KEWAJIABN ANGGOTA
1.
2.
Anggota Biasa : a.
Menghayati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga.
b.
Mentaati dan memenuhi seluruh keputusan lembaga.
c.
Melaksanakan dan memperjuangkan seluruh keputusan lembaga
d.
Membela kepentingan lembaga, manakala ada hal-hal yang akan merugikan nama baik lembaga.
e.
Membayar iuran secara aktif.
Anggota luar biasa dan anggota kehormatan : Mempunyai kewajiban yang sama dengan anggota biasa lainnya kecuali ayat 1.e. Pasal 4 HAK ANGGOTA 1.
2.
Anggota biasa berhak untuk : a.
Memperoleh perlakuan dan pelayanan yang sama dari lembaga.
b.
Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul dan saran-saran.
c.
Mempunyai hak dipilih dan memilih.
d.
Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidkan dan latihan, penataran, bimbingna dan ketermapilan dalam berorganisasi.
e.
Hak-hak lain yang akan ditentukan dalam peraturan Organisasi.
Anggota luar biasa dan anggota kehormatan : Mempunyai hak yang sama dengna anggota biasa kecuali nayat 1.c, 1.d, dan 1.e. BAB III KEHILANGAN KEANGGOTAAN, SKORSING DAN PEMBERHENTIAN Pasal 5
5
1.
2.
Anggota kehilangan keanggotaannya karena : a.
Meniggal Dunia.
b.
Atas permintaan sendiri secara tertulis.
c.
Diberhentikan.
Anggota dapat skorsing atau diberhentikan apabila : a.
Bertindak bertentangan dengan AD/ART lembaga.
b.
Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik lembaga.
3.
Keputusan Skorsing atau pemberhentian hanya dapat dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu, kecuali mengenai hal-hal yang luar biasa.
4.
Anggota yang terkena tindakan skorsing atau pemberhentian dapat membela diri pada forum musyawarah yang diadakan untuk itu. BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG PESERTA & WAKTU RAPAT-RAPAT Pasal 6 RAPAT PEMBINA PLENO
1.
Memegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga.
2.
Menetapkan dan merubah AD/ART, Program kerja dan rekomendasi-rekomendasi prinsipil.
3.
Menilai pertanggungjawaban pengurus.
4.
Memilih dan menetapkan susunan pengurus melalui pemilihan formatur.
5.
Memilih dan menetapkan Dewan Pembina.
6.
Menetapkan rapat Dewan Pengurus berikutnya.
7.
Rapat Dewan Pengurus Pleno diadakan sekali dalam lima tahun.
8.
Rapat Dewan Pengurus Pleno dihadiri oleh anggota–anggota Dewan Pengurus.
9.
Rapat Dewan Pengurus Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah bagian anggota Dewan Pengurus. Pasal 7 RAPAT TAHUNAN
1.
Mengadakan penilaian tehadap pelaksanaan program umum dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
2.
Rapat tahunan diselenggarakan sedikitnya 1 kali dalam satu tahun.
3.
Sekurang-kurangnya dihadiri oleh lebih dari setengah bahagian angota Dewan Pengurus. Pasal 8 RAPAT KERJA PENGURUS
1.
Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja dan menetapkan pelaksanaan selanjutnya.
2.
Diselenggarakan sedikitnya sekali dalam tiga bulan. BAB V HAK BICARA DAN HAK SUARA Pasal 9 Hak bicara dan hak suara peserta rapat adalah :
1.
Hak bicara hakekatnya menjadi hak perorangan yang penggunaannya diatur oleh peserta rapat.
2.
Hak suara anggota dipergunakan dalam pengambilan keputusdan pada sasarnya dimiliki oleh peserta. BAB VI SUSUNAN PENGURUS
6
Pasal 10 1.
Dewan Pengurus Yayasan adalah badan tertinggi lembaga.
2.
Komposisi Dewan Pengurus Yayasan adalah : PEMBINA Ketua
:
Anggota
: 1. 2.
PENGAWAS Ketua
:
Anggota
: 1. 2.
PENGURUS Ketua
:
Sekretaris
:
Bendahara
:
DIVISI – DIVISI : Koord. Divisi Diklat
: 1. 2.
Koord. Divisi Litbang
: 1. 2.
Koord. Divisi Perencanaan Program : 1. 2. Koord. Divisi Advokasi
: 1. 2.
Koord. Divisi Pengembangan SDM
: 1. 2.
Koord. Divisi Humas dan Lembaga : 1. 2.
BAB VII KEUANGAN DAN KEKAYAAN Pasal 11 1.
Iuaran anggota diatur dalam peraturan lembaga.
2.
Hak-hak yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran dari dan untuk lembaga wajib dipertanggungjawabkan dalam forum-forum yang akan ditentukan dalam peraturan lembaga. BAB VIII PEMBENTUKAN BADAN DAN LEMBGA BARU ATAU CABANG BARU Pasal 12
1.
Pembentukan Badan dan Lembaga baru atau Cabang baru dalam rangka pelaksanaan program dimungkinkan sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan AD/ART lembaga.
2.
Pembentukan Badan dan lembaga atau cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 12 tidak boleh menyebapkan timbulnya timpang tindih fungsi, wewenang dan tanggungjawab dalam tubuh lembaga.
7
BAB IX PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Pasal 13 1.
Dewan Pengurus melalui rapat khusus membicarakan penyempurnaan ART yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada rapat Dewan Pengurus Pleno berikutnya.
2.
Penyempurnaan ART hanya dilakukan dalam rapat Pengurus Pleno. BAB X PENUTUP Pasal 14
1.
Hal-hal yang belum diatur ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan lembaga.
2.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan Di
:
Pada Tanggal
:
DEWAN PEMBINA
________________________ Ketua
8
VISI DAN MISI LEMBAGA
Visi
"Terwujudnya Keswadayaan Yayasan dalam memberikan layanan Pendidikan untuk semua dalam upaya menjawab persoalan yang ada ditengah-tengah kehidupan Masyarakat"
Misi Lembaga 1. Membantu lembaga pendidikan dengan melibatkan masyarakat
dalam
mendukung program pemerintah. 2.
Melaksanakan program pendidikan yang
sesuai dengan
kebutuhan
masyarakat. 3.
Melaksanakan persoalan
pengembangan,
persoalan,
baik
pengkajian
pendidikan,
dan
penelitian
kesejahteraan
terhadap
sosial,
budaya,
ketenagakerjaan, dan kearusutamaan gender serta penegakkan HAM.
KEGIATAN /PROGRMA KERJA 1.
Mendirikan atau Mengelola lembaga Pendidikan Formal dari tingkat Dasar sampai Perguruan Tinggi.
2.
Menyelenggarakan atau mengelola program pada pendidikan norformal, diantaranya PKH, PAUD, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan,
Pendidiian
Keaksaraan,
pendidikan
Kesetaraan,
Pendidikan
Keterampilan dan Pelatihan Kerja, TBM, KBU, KUPP, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 3.
Mendirikan satuan pendidikan nonformal, diantaranaya Lembaga Kursus, Lembaga Pelatihan, Kelompok Belajar, PKBM, Majelis ta'lim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
4.
Sebagai
lembaga
Konsultan
Pendidikan
Untuk
Semua,
melaksanakan
penelitian, pengembangan serta pengkajian. 5.
Mendirikan dan atau mengelola Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.
6.
Mendirikan dan mengelola Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Werdha.
9
7.
Mendirikan bantuan korban bencana alam, memberikan bantuan dan pendampingan kepada anak jalanan, fakir miskin, tuna wisma, gelandangan dan pengemis (gepeng).
8.
Memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penegakan HAM, pencegahan trafiking, serta berupaya mengakomodir aspirasi yan berkembang di masayarakat, baik dibidang IPTEK, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan.
10
STRUKTUR LEMBAGA
11
RINCIAN TUGAS TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA
1.
Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina.
2.
Kewenangan pembina meliputi :
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar. b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas. c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan. d. Pengesahan Program Kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan. f.
Pengesahan laporan tahunan.
g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. 3.
Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenagn yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.
TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS
1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas Pengawas untuk kepentingan Yayasan. 2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. 3. Pengawas berwenang memeriksa dokumen, pembukuan dan memasuki bangunan halaman atau tempat yang dipergunakan Yayasan. 4. Mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Pengurus dan memberi peringatan kepada pengurus.
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS
1. Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. 2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan pembina. 3. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan persetujuan dari Pembina.
12
4. Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal mengikat Yayasan sebagai penjamin utang, membebani Kekayaan Yayasan demi kepentingan lain.
13
RENCANA PROGRAM Program Yang Akan dilaksanakan (1 –3 Tahun) 1. Membuka Program KF 2. Melengkapi Sarana dan Prasarana PAUD (Play Group, TPA) 3. Program Kejar Paket A Setara SD 4. Program Lanjutan kejar Paket B Kelas II Setara SMP 5. Program Kejar Paket C Setara SMA 6. Melaksanakan Pendidikan Kecakapan Hidup PNF (Life Skills) 7. Membentuk Kelompok Belajar Usaha (KBU) 8.
Membuka Diklat (menjahit, Tata Boga, TRP, TKR, Bahasa Asing, dll)
9.
Melaksanakan Program Kursus Program Wirausaha Orientasi Pedesaan (KWD)
10.
Melaksanakan Program Kursus wirausaha Orientasi Perkotaan (KWK)
11.
Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP)
12.
Pemberdayaan Perempuan/Pengarustamaan Gender
13.
Melengkapi Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Iqra
14.
Kursus Para Profesi (KPP)
14
