PENGADAAN
Permen BUMN NO. 5/2008
PENYEDIA LAYANAN
UU perlindungan konsumen
INISIATIF BISNIS
P PD.613/2015 ttg tata kelola persetujuan inisiatif bisnis
KERJASAMA
\KEMITRAAN
UU Persaingan Usaha sehat dan anti monopoli
PD.301.01/2015 ttg kebijakan logistik
KR.01/2013
PD.307/2014 ttg kemitraan
Kontrak berlangganan
Dokumen tender
PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN TUJUAN
KESALAHAN PENGERTIAN
PERBEDAAN HARAPAN DAN MISKOMUNIKASI
Status Hukum
BUMN
PT (Persseroan Terbatas)
Telco
Persahaan Publik (Tbk.)
UU No. 19/2003 BUMN
UU No. 40/2007
PT
UU No. 36/1999
Telekomunikasi
UU No. 8/1995
Pasar modal
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pasar Modal
Permen BUMN
Permen Terkait
Permen KOMINFO
Peraturan Bursa efek
DILUAR PERKARA PIDANA
Karyawan
Pensiunan
Anggota direksi
TPPBW/Mantan
DALAM STATUS
TERLAPOR
PENGGUGAT
TERGUGAT
TURUT TERGUGAT
INTERVERER
PEMOHON
TERMOHON
PELAPOR
PERKARA PIDANA
KARYAWAN
PENSIUNAN
TPPBW/MANTAN
SAKSI
TERSANGKA
TERDAKWA
Bantuan Hukum
JENIS BANTUAN HUKUM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
KONSULTASI HUKUM
PENDAPAT HUKUM
PENDAMPINGAN
KUASA DAN PEMBELAAN
INHOUSE LAWYER
EXTERNAL LAWYER
JAKSA PENGACARA NEGARA
LAKUKAN
JANGAN DI LAKUKAN
Mengumpulkan seluruh dokumen penting, asli,soft copy dan hard copy
Hilangnya dokumen
Mempersiapkan kronologi kasus ,SWOT Aanalys
Ketidakpedulian
Apabila menggunakan penasihat hukum diperlukan kerjasama dan transparansi dari anda untuk menghindari adanya potensi hal yang tak diinginkan
Tidak membaca materi
PERMOHONANA BANTUAN HUKUM UTUK PERKARA PIDANA
CORPORATE
DIR.KUG ditembuskan DIR.HCM,Corsec dan VP LC
DIVISI
EVP DIVISI
Ditembuskan Corsec dan SM GS/Pejabat Setingkat
ENTITAS ANAK
DIRUT dilampirkan surat pimpinan entitas anak
-karyawan aktif di corporate
-pensiunan perusahaan
-anggota direksi
-anggota dewan komisaris
-TPPBW
Karyawan aktif di divisi termasuk unit kerja dibawahnya maupun representative office
Karyawan/pensiunan yang diperbantukan /dipekerjakan /ditugaskan di entitas anak
Permohonan / permintaan
Copy panggiln dari PH
KRONOLOGIS
Surat penugasan
Surat ersetujuan
Kecuali, laporan dari :
Perusahaan
Negara
Pihak tertentu penetapan menteri BUMN
PERMOHONAN BANTUAN HUKUM DILUAR PRKARA PIDANA
Untuk perusahaan
penggugst, tergugat,turut tergugat
,interverer,pemohon,termohon,
pelapor,terlapor
Untuk pribadi
saksi,saksi ahli,penggugat
,tergugt,interverer, pemohon
,termhon,pelapor,terlapor
DIRUT
Dilampirkan surat dari pimpinan entitas anak
DIR.HCM ditembuskan Corsec dan VP LC
EVP
Ditembuskan VP LC,SM GS/ pejabat setingkat
Permohonan/
permintaan
Lampiran :
1.Copy panggilan sidang dll
2.Copy gugatan
3.Surat tugas di entitas anak
4.Kronologis masalah
Tidak dapat dikabulkan jika masalah hukum terjadi :
-antara karyawan vs karyawan /vs pensiunan/vs direksi/ vs perusahaan
Antara karyawa, pensiunan ,direksi komisaris/mantan, TPPBW dengan pihak lain
KARYAWAN/PENSIUNANYANG DIPERBANTUKAN /DITUGASKAN DI ENTITAS ANAK
1.Karyawan aktif
2.Pensiunan perusahaan
3.Anggota direksi/manta
4.Anggota dewan
5.TPPBW/mantan
Karyawan aktif di divisi termasuk unitkerja di bawahnya mapun representative office
LESSON & LEARNED
NO
PERMASALAHAN
SARAN
TERIMA KASIH
Action Learning Project
No
Program Kerja
Sasaran
Hasil
Tanggal Pelaksanaan
Lokasi
Kuantitatif
Kualitatif
1
Sosialisasi program pengelolaan gratifikasi
Karyawan paham dan dapat melaporkan
2
Kampanye pencegahan korupsi
Karyawan/vendor dsn pelsnggsn paham
3
Pelapor laporan harta kekayaan pejabat negara
Pejabat terkait melaporkan LHKPN
BAGAN
ACTION LEARNING PROJECT
(ALP)
Thap Penangan Perkara Perdata
NON LITIGASI
NEGOSIASI
SUKSES
PERDAMAIAN
LITIGASI
YA
TIDAK
PERDATA
-PERSIAPAN
-PERSIDANGAN
-BANDING
-KASASI
-PENINJAUAN
Bentuk perikatan DRIVRE
Pta Peran fungsi Hukum
Corporate
DIVRE (SM General support)
Compliance control - pengendalian kepatuhan terhadap aktifitas bisnis dan kebijakan
Pembuatan kontrak dan keputusan EVP
Legal Settlement – penyelesaian permasalahan huum termasuk bantuan hukum kepada direksi dan karyawan
Menjaga/memberikan advis kepatuhan
Legal Advisory – penyedia fungsi konsultasi dan rekomendasi masaaha hukum
Penyususnan legal opinion /pendapat hukum
Legal Drafting and Review – penyusunan dan pemeriksaan dokumen dan inisiatif bisnis
Penanganan perselisihan kontrak ligitimasi dan pendampingan bantuan penanganan claim pelanggan
SM General Affair
Bertanggg jawab atas efektifitas dan kelancaran berbagai aktifitas pendukung penyelenggaraan operasional eksekusi program-program bisnis di ujung tombak pelayanan dalam mendukung pencapaian bisnis/program utama perusahaan di lingkup geografis regional.
VP LEGAL & COMPIANCE
VP LEGAL & COMPLIANCE bertanggung jawab atas terjaganya kepatuhan seluruh aktifitas bisnis,kebijakan perusahaan dan keputusan manajemen ermasuk koordinasi fungsi penanganan aspek hukum di lingkungan Tekom Group serta daam koridor regulasi
Aturan Perusahaan BUMN = Undang-Undang– Jangan di langgar !
PERUBAHAN
PENGESAMPINGAN
-Peraturan perusahaan adalah
peraturan yang ditandatangani oleh
Pejabat yang berwenang
-Nota regulasi
Sebelm dilakukan pengesampingan
-Non-Retroaktif
-Rupa-rupa Pengesampingan
Setelah dilakukannnya pengesampigan
-Pencabutan/Perubahan dilakukan
berdasar peraturan yang tingkatnya
setara atau lebih tinggi
-Peraturan satu dengan yang lain tidak
boleh bertentangan
Penyebab sengketa
Aktifitas Hukum
Kewajiban dan Larangan
Prosedur dan kewenangan
Kontrak dan perikatan
Penangan Sengketa
Kewajiban dan larangan
(Level Divisi regional)
Kewajiban
EKSTERNAL
INTERNAL
Rutin
-Data dan informasi kinerja operasi keuangan
-Perijinan set
Legal interview
Non-Rutin
-Keterbukaan informasi publik
Laporan gratifikasi
-Menjaga data dan informasi tentang data ribadi pelanggan
Larangan
UU Tipikor
Korupsi-kolusi-nepotisme
UU Bursa efek
Insider trading
UU Telkom
Layanan tanpa ijin, Pornografi
UU anti monopoli
Persaigan tidak sehat
KONTRAK DRAFTING & REVIEW
contract drafting
--Proses pembuatan / penyusunan kontrak dengan memperhatikan
ketentuan terkait
--Ketentuan eksternal
--Ketentuan internal
contract reviewing
--Proses reviewing atas suatu draft kontrak dengan memperhatikan
paduan terkait
--Paduan ketentuan terkait
--Pencocokan klausul kontrak dengan dokumen pendukung
Kewajiban dan Larangan
(Total 147 minimum requirement – Corporate Level)
Dokume dasar perusahaan
Perizinan
Pungutan PNBP
Perpajakan
GCG Manual and Tools
Laporan pertanggung jawaban Internal
Keterbukaan informasi (Laporan Berkala)
Keterbukaan informasi (Laporan Insidentil)
Keterbukaan informasi (RUPS)
Organ utama perseroan dan organ pendukung
Program , sistem dan tata cara
Prosedur aksi korporasi
MEKANISME PENERITAN KUASA NOTARIL UNTUK KARYAWAN PIMPINAN
MULAI
SELESAI
Pengusulan karyawan pimpinan yang menerima kuasa
Distribusi surat kuasa kepada karyawan pimpinan
Pemrosesan surat kuasa
Administrasi dan pengendalian surat kuasa
Pembuatan surat kuasa
Penandatanganan surat kuasa
Proses penandatangaanan Lama
HC CENTER LEGAL & COMPIANCE NOTARIS DIRUT
Prosedur dan Kewenangan
No
1
Di TELKOM terdaat 503 peraturan Perusahan
Sesuai pasal 17(2)dan(9) anggaran dasar perseroan :
setiap anggota direksi berhak dan berwenang untuk atas nama direksi dalam mewakili perseroan serta berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya untuk perbuatan tertentu dalam suatu surat kuasa khusus
2
Peraturan perusahaan dibagi dalam 7 kategori :
-strategy(4)
-SDM(223)
-Keuangan(44)
-Infrastruktur(48)
-Costumer & marketing(123)
-Enterprise management(60)
-Stakeholder maagement(1)
Memeberikan landasan hukum yang kuat bagi setiap karyawan pimpinan dalam melakukan perbuatan hukum untuk mewakili perseroan
Tidak ada dokumen peraturan perusahaan yang disampaikan kepada pihak ketiga
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
8/11/2015
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
8/11/2015
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
8/11/2015
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
8/11/2015
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
8/11/2015
#
8/11/2015
#
Click to edit Master title style
8/11/2015
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
8/11/2015
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
8/11/2015
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
8/11/2015
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
8/11/2015
#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
8/11/2015
#
22
8/11/2015
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
#
P PD.613/2015 ttg tata kelola persetujuan inisiatif bisnis
UU Persaingan Usaha sehat dan anti monopoli
PD.307/2014 ttg kemitraan
UU perlindungan konsumen
Kontrak berlangganan
Dokumen tender
Permen BUMN NO. 5/2008
PD.301.01/2015 ttg kebijakan logistik
KR.01/2013
PENGADAAN
PENYEDIA LAYANAN
INISIATIF BISNIS
KERJASAMA
\KEMITRAAN
PERBEDAAN PENAFSIRAN DAN TUJUAN
KESALAHAN PENGERTIAN
PERBEDAAN HARAPAN DAN MISKOMUNIKASI
