KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) Kementerian Negara/Lembaga Unit Eselon I/II
: :
Program Hasil (Outcome) Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran (Output) Volume Keluaran (Output) Satuan Ukur Keluaran (Output)
: : : : : : :
A.
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air/ Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air/ Balai Wilayah W ilayah Sungai Kalimantan III Peningkatan Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu Tersedianya Dokumen Rasionalisasi Pos Hidrologi Rasionalisasi Pos Hidrologi WS Berau Kelai (Kelay) Penyusunan Kajian Laporan Kegiatan 1 (satu) Laporan
LATAR LA TAR BELA B ELAKA KANG NG Dasar hukum untuk melaksanakan kegiatan ini adalah : 1.
Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1974 Tentang Sumber Daya Air
2.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
3.
Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.
Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA
5.
Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
6.
Keputusan Menteri Kimpraswil No. 509 tahun 2001 tentang Pengelolaan Hidrologi
7.
SK Dirjen. Dirjen. SDA No. 116/2009 tentang Prosedur Mutu Hidrologi di Lingkungan Lingkungan Ditjen. SDA Manual Mutu, dan 11 Prosedur dan Instruksi Kerja Pengelolaan Hidrologi.
8.
Konsep Pedoman Rasionalisasi Jaringan Pos Hidrologi Perencanaan jaringan pos hidrologi yang ideal, efektif dan efisien.
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 196/PMK.02/2015 Tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 Tentang Petunjuk Penyusunan Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan TA. 2018.
Rasionalisasi Pos Hidrologi
2
B.
GAMBARAN UMUM Data hidrologi berupa data curah hujan, muka air/debit, iklim yang dikumpulkan/dimonitor di setiap pos merupakan data dasar dalam rangka menyusun informasi hidrologi yang siap pakai untuk menunjang kebutuhan pengembangan, penelitian, pengelolaan dan konservasi dan pengendalian daya rusak sumber daya air. Data siap pakai tersebut terdiri atas data ketersediaan air, debit banjir, debit minimum/aliran rendah, debit normal dan kadar sedimentasi sungai. Hubungan antara perlunya data hidrologi dalam menunjang pengelolaan sumber daya air, telah secara jelas diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 1974 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42/2008 tentang Pengelolaan SDA, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : a.
Konservasi sumber daya air : 1)
Data hidrologi dan hidrometeorologi diperlukan untuk menunjang pemantauan kualitas air, muka air/debit sungai/danau/waduk, pengaruh arus pasang surut air laut, intrusi air laut, sedimentasi
2)
Data hidrogeologi diperlukan untuk menunjang pemantauan elevasi muka air tanah.
b.
Pendayagunaan sumber daya air : Data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi diperlukan untuk menunjang kegiatan antara lain: 1)
Perencanaan baik secara makro maupun detail design prasarana pemanfaatan SDA
2)
Pengelolaan sarana dan prasarana pemanfaatan SDA (O&P Sungai dan Daerah Irigasi)
3) c.
Penelitian pengembangan pemanfaatan SDA.
Pengendalian Daya Rusak Air Data hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi diperlukan untuk menunjang kegiatan antara lain perencanaan pengendalian banjir, longsor, kekeringan dan erosi, sedimentasi.
Namun masih ada faktor lain yang tidak kalah penting harus dipertimbangkan, yaitu dengan adanya isu global perubahan iklim (climate c hange) dan dampak nyatanya telah dirasakan hampir seluruh Indonesia tidak terkecuali juga dirasakan oleh Propinsi Kalimantan Timur. Adanya fakta semakin tidak menentunya musim, meningkatnya frekuensi dan besaran bencana yang terjadi akibat air misalnya banjir, kekeringan, longsor, rob, dan lain sebagainya. Kesalahan yang terjadi pada saat pemantauan/pengumpulan data dasar hidrologi di lapangan akan menghasilkan data siap pakai yang keliru dan hal ini akan mengakibatkan
Rasionalisasi Pos Hidrologi
3
hasil perencanaan, penelitian, pengelolaan, pengendalian daya rusak air sumber daya air menjadi tidak efisien/efektif. Dengan demikian sangat diharapka n data hidrologi di lapangan harus dipantau dengan baik dan ditunjang oleh metoda yang tepat serta kualitas sumber daya manusia yang cakap dan trampil, disamping itu ketelitian/akurasi data dasar tersebut sangat tergantung pada seberapa jauh pos hidrologi tersebut dapat memantau kondisi karakteristik hidrologi suatu daerah aliran secara akurat dan benar. Permasalahannya adalah: apakah jumlah pos hidrologi yang ada pada saat ini sudah memadai baik jumlah maupun lokasinya serta apakah sudah dapat mencerminka n kondisi karakteristik hidrologi daerah tersebut. Sebagaimana diketahui biaya operasionl pos sangat tergantung dari jumlah pos yang dioperasikan. Dengan demikian untuk lebih mengefisienkan biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengolah data dasar hidrologi, maka untuk kondisi pos yang terlalu rapat perlu dilakukan seleksi pos yang perlu tetap beroperasi dan pemasangan pos baru untuk daerah yang memerlukan sehingga bilamana ditinjau dari segi ekonomi pengelolaan pos hidrologi effisien, namun tidak menurun kan akurasi data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis hidrologi. Menilik biaya operasi dan pemeliharaan pos hidrologi yang cukup besar dari tahun ke tahun dan juga umur dari peralatan yang makin tua maka dibutuhkan suatu studi penataan kembali yang rasionil (rasionalisasi) jaringan pos hidrologi yang ada dalam satuan wilayah sungai sehingga secara dini dapat diketahui pos -pos mana yang sangat dominan /pos untuk dapat menggambarkan karakteristik daerah aliran sungai dan pos-pos mana yang kurang dominan untuk dapat di pindah ke lokasi lain atau di tutup dan khusus untuk pos hidrologi yang telah lama beroperasi (telah menghasilkan data pengamatan yang cukup panjang) hendaknya tetap dipertahankan. Berdasarkan hasil studi rasionalisasi diharapkan dapat diperoleh suatu jaringan hidrologi yang efektif dan efisien akan tetapi tetap dapat menghasilkan data yang akurat serta berkelanjutan, serta dapat memberikan informasi yang cepat, mudah, akurat dan up to date agar dapat digunakan untuk pencapaian target dari perencanaan, penelitian dan pengelolaan. Untuk mengatasi dan mencegah semakin menurunnya kualitas dan kuantitas data hidrologi, diperlukan data tentang kondisi dan keberadaan pos pada saat ini atau dengan kata lain perlu pengkajian ulang terhadap jaringan pos hidrologi eksisting. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan survei, pengumpulan informasi/data yang akurat mengenai kondisi dan keberadaan pos serta data hidrologi, analisis kerapatan dan analisis korelasi antar pos hidrologi. Dengan memperhatikan keberadaan data serta pos, baik yang dikelola oleh Kementrian PUPR maupun instansi lain, diharapkan dengan melaks anakan studi rasionalisasi ini akan
Rasionalisasi Pos Hidrologi
4
menghasilkan jaringan hidrologi yang efektif dan effisien, baik ditinjau dari segi biaya pengelolaan pos hidrologi maupun waktu yang diperlukan untuk mengolah data lapangan, akan tetapi tetap dapat memberikan informasi yang cepat, mudah, akurat dan up to date agar dapat digunakan untuk pencapaian target dari perencanaan, penelitian dan pengelolaan sumber daya air. Untuk hal tersebut di atas, pada Tahun Anggaran 2018, Balai Wilayah Sungai Kalimantan III bermaksud akan melakukan kegiatan Rasionalisasi Pos Hidrologi untuk memberikan informasi tentang kondisi jaringan pos hidrologi, kerapatan serta korelasi antara pos hidrologi tersebut maka diharapkan dapat diperoleh perencananan jaringan pos hidrologi yang dapat menghasilkan informasi hidrologi guna menunjang kebutuhan konservasi, pendayagunaan serta pencegahan daya rusak air. Kegiatan ini difokuskan ke WS Berau Kelai.
C.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari rasionalisasi jaringan pos hidrologi adalah merencanakan jaringan hidrologi yang efektif dan efisien serta dapat menggambarkan kondisi karakteristik hidrologi pada Wilayah Sungai (WS) / Daerah Aliran Sungai (DAS) Berau Kelai yang termasuk mempertimbangkan variasi dari topografi dari WS/DAS nya. Sedang Tujuannya dari rasionalisasi jaringan pos hidrologi adalah untuk memperoleh jaringan hidrologi yang efisien, efektif dan dapat mewakili kondisi karakteristik Wilayah Sungai (WS) / Daerah Aliran Sungai (DAS) Berau Kelai sehingga dapat meminimumkan biaya yang dibutuhkan untuk operasi dan pemeliharaan pos hidrologi.
D.
E.
KELUARAN PEKERJAAN (OUTPUT) 1.
Memberikan Rekomendasi jaringan pos hidrologi.
2.
Rencana pelaksanaan perbaikan jaringan pos hidrologi
3.
Rasionalisasi terhadap alat hidrologi (hujan dan duga air).
4.
Rasionalisasi sarana dan prasarana perlengkapan kantor
5.
Rasionalisasi sumber daya manusia
6.
Sistem informasi hidrologi.
MANFAAT PEKERJAAN (OUTCOMES) Memberikan Arahan terkait perencananan jaringan pos hidrologi yang dapat menghasilkan informasi hidrologi guna menunjang kebutuhan konservasi, pendayagunaan serta pencegahan daya rusak air untuk WS Berau Kelai.
Rasionalisasi Pos Hidrologi
5
F.
ORGANISASI PELAKSANA Nama Organisasi Pengguna Jasa Layanan Konsultan adalah Pemerintah Republik Indonesia dengan pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum Melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Provinsi Kalimantan Timur. a. Organisasi Pelaksana secara struktural berada dibawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III Propinsi Kalimantan Timur. b. Secara fungsional dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Propinsi Kalimantan Timur yang beralamat di jalan Tengkawang No.05 Samarinda, No. Telepon (0541) 270972.
G.
SUMBER DANA Sumber pembiayaan pekerjaan ini diambil dari DIPA APBN Tahun Anggaran 201 8 melalui Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, dengan biaya sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah).
H.
LINGKUP PEKERJAAN Agar dapat mencapai hasil sesuai dengan maksud dan tujuan pekerjaan ini, maka diperlukan batasan-batasan yang akan mempertajam kajian yang akan dilakukan oleh konsultan, adapun ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut : a. Pengumpulan data teknis/ informasi yang terdiri dari (apabila tersedia dan dapat digunakan sebagai bahan Analisa): 1)
Peta topographi skala 1 : 50.000
2)
Peta/foto udara skala 1 : 10.000 (bila tersedia)
3)
Peta jaringan pos hidrologi saat ini (eksisting).
4)
Peta jaringan sungai dan bangunan-bangunan air (prasarana SDA).
b. Pengumpulan data sekunder debit sungai, data curah hujan, data klimatologi, termasuk instansi pengelola serta pemiliknya Baik itu BWS Kalimantan III Sendiri, BMKG, Dinas pertanian, Dinas Pekerjaan Umum Pentaan Ruang dan perumhan Rakyat Provinsi Kaltim maupun Pihak lain yang memiliki POS Hidrologi di WS Berau Kelai. c. Pengukuran debit aliran, dan kualitas air untuk lokasi-lokasi yang direkomendasikan sebagai lokasi penempatan Stasiun Duga Air (sesuai dengan arahan Direksi dan Pengawas Pekerjaan) e. Pengukuran penampang sungai (cross section) di lokasi pos duga air eksisting maupun rencana f. Pemasangan patok tetap pada lokasi pos rekomendasi g. Melakukan kalibrasi alat dan pengukuran penampang sungai pada pos hidrometri serta
Rasionalisasi Pos Hidrologi
6
pemasangan patok tetap pada lokasi yang belum memiliki patok tetap. h. Survai, Inventarisasi dan dokumentasi kondisi pos hidrologi, kondisi bangunan- bangunan air serta fungsinya pada saat ini. Hal-hal yang perlu dilakukan adalah : 1)
Menyusun tim untuk melakukan survei dan orientasi lapangan
2)
Inventarisasi kondisi pos hidrologi yang masih beroperasi pada saat ini termasuk pengecekan peralatan pos.
3)
Mengidentifikasi penyebab menurunnya efisiensi peralatan dan jaringan hidrologii serta usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk penanggulangannya. Membuat photo/dokumentasi dan informasi pos (log book) dari pos-pos hidrologii
4)
yang masih beroperasi. i. Pemetaan jaringan pos hidrologi yang masih beroperasi. j. Melakukan analisis rasionalisasi jaringan pos hidrologi pada setiap wilayah sungai (WS)/Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam melakukan kajian ini diperlukan pekerjaan sbb: 1)
Mempelajari kondisi jaringan pos hidrologi yang ada saat ini (pos dengan peralatan otomatis maupun manual) serta kerapatan jaringan pos hidrologi.
2)
Mempelajari karakteristik hidrologi pada setiap wilayah sungai (WS)/daerah aliran sungai (DAS) dan kelayakan datanya.
3)
Pembuatan peta-peta karakteristik hidrologi.
4)
Mengusulkan metoda rasionalisasi yang tepat untuk menyusun jaringan pos hidrologi yang efisien dan efektif tetapi tetap dapat mewakili kondisi karakteristik hidrologi wilayah sungai dengan memperhatikan aksisesibitas menuju lokasi yang direncanakan.
5)
Mempelajari hasil-hasil yang diperoleh dari analisis dan kajian yang dibuat serta menyusun langkah-langkah yang dibutuhkan agar supaya jaringan pos hidrologi efektif dan efisien.
k. Menyusun biaya O&P pos dan peralatan serta rencana pembiayaan. l. Menyusun rekomendasi prioritas kegiatan yang perlu dilakukan (mis: relokasi, rehabilitasi, peningkatan pos atau pembangunan baru serta penutupan pos) terhadap pos hidrologii yang ada pada setiap wilayah sungai yang distudi. Dalam hal ini perlu dilakukan kegiatan sbb: 1)
Menyusun kriteria dan tahapan serta rencana pelaksanaan hasil rasionalisasi.
2)
Mengadakan diskusi tentang hasil rasionalisasi dengan melibatkan instansi-instansi pengelola dan pemilik pos hidrologi
3)
Menyusun
program
rasionalisasi
yang
dapat
disepakati
oleh
instansi
pengelola/pemilik pos hidrologi 4)
Menyusun prioritas pelaksanaan hasil rasionalisasi yaitu meliputi rekomendasi jaringan
Rasionalisasi Pos Hidrologi
hidrologi,
RAB
pelaksanaan
perbaikan/pembangunan
baru
atau
7
peningkatan pos baik itu pos manual, otomatis maupun telemetri. n. Menyusun Laporan
I.
1)
Laporan Pendahuluan
2)
Laporan Akhir Sementara
3)
Laporan Akhir
4)
Laporan Penunjang
5)
Soft Copy semua laporan dan penunjang.
WAKTU PELAKSANAAN Keluaran kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Kajian Rekomendasi untuk Penyusunan Rasionalisasi Jaringan Pos Hidrologi W S Berau Kelai harus dicapai dalam waktu 5 (Lima) bulan / 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender.
J.
TENAGA AHLI Berikut ini adalah Susunan tenaga ahli yang diusulkan untuk menangani pekerjaan Rasion alisasi Pos Hidrol ogi. Sehubungan dengan lingkup pekerjaan seperti tersebut diatas, maka Penyedia Jasa diminta untuk menggunakan tenaga-tenaga ahli yang cukup berpengalaman dibidangnya
masing-masing, adapun kebutuhan tenaga ahli adalah
sebagai berikut : 1
Ketua Tim
1 orang
5
bulan
2
Ahli Sumber Daya Air
1 orang
3
bulan
3
Ahli Godesi
1 orang
2
bulan
Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas perkiraan tenaga ahli yang terlibat dalam pekerjaan, yang terdiri dari : 1. Tenaga Ahli a.
Pemimpin Tim Konsultan ( Team Leader ) Team Leader disyaratkan seorang sarjana Teknik Pengairan/ Sipil (S1) memiliki Sertifikat Ahli Madya Teknik Sumber Daya Air dengan pengalaman kerja 3 (tiga) tahun berpengalaman dalam pekerjaan perencanaan dalam bidang sipil sub bidang pengairan, dan berpengalaman dalam perencanaan hidrologi wilayah sungai.
b.
Ahli Sumber Daya Air Ahli Sumber Daya Air, disyaratkan seorang Sarjana Teknik Sipil/Pengairan (S1), memiliki Sertifikat Ahli Muda Teknik Sumber Daya Air dengan pengalaman kerja 4 (empat) tahun berpengalaman dalam pelaksanaan perencanaan di bidang sipil sub bidang prasarana keairan terutama Pengembangan Wilayah Sungai, dan mampu
Rasionalisasi Pos Hidrologi
8
membuat konsep desain perencanaan bangunan hidrologi. c.
Ahli Geodesi Ahli Geodesi disyaratkan seorang Sarjana Teknik Geodesi (S1), memiliki Sertifikat Ahli
Muda
Teknik
geodesidengan
pengalaman
kerja
4
(empat)
tahun
berpengalaman dalam pelaksanaan di bidang sipil sub bidang prasarana keairan yaitu pemetaan dan pengukuran sarana dan prasarana keairan.
K.
LAPORAN 1.
Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan harus diselesaikan paling lambat satu (1) bulan setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2.
Laporan Rencana Mutu Kont rak (RMK) Laporan mencakup Sistimatis kerja atau kerangka acuan kerja bagi konsutan yang telah disetujui oleh pemilik proyek dalam rangka memberikan hasil desain yang dapat dipertanggung jawabkan dan diketahui oleh kedua pihak. Laporan ini harus sebelum konsultan memulai pekerjaan dan diselesaikan paling lambat tujuh (7) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Quality Assurance yaitu suatu dokumen yang berisi seluruh kegiatan terencana dan sis tematis yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan yang memadai bahwa produk/jas a yang akan dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan. Rencana Mutu minimal harus berisi : a.
Organisasi yang melaksanakan studi/terkait harus sesuai dengan keahlian yang diperlukan untuk memenuhi mutu yang diminta.
b.
Tahapan kegiatan penting pada perencanaan harus jelas
c.
Jadwal rencana inspeksi untuk memastikan kesesuaian prosedur termasuk standar kriteria penerimaannya.
d.
Pelaksanaan verifikasi pada tahapan yang sesuai dengan mengacu pada standar penerimaan.
e. 3.
Pelaksanaan identifikasi dan rekaman mutu.
Laporan Bulanan Laporan ini dibuat tiap bulan, diserahkan paling lambat tanggal 5 (lima) untuk bulan berikutnya. Laporan bulanan harus menguraikan kemajuan/progres pekerjaan baik secara keseluruhan maupun per daerah irigasi, masalah-masalah yang dihadapi serta rencana kerja berikutnya. Selain itu diuraikan hambatan/ kendala-kendala yang dihadapi
Rasionalisasi Pos Hidrologi
9
dan rencana penanganannya. Notulen rapat termasuk keputusan yang diambil juga harus dilampirkan dalam laporan bulanan. Laporan bulanan harus menguraikan: Nama dan tugas tim, pekerjaan yang dilaksanakan, hasil/produk pekerjaan. Laporan ini ditandatangani oleh Team Leader dan sebelum diserahkan laporan ini harus sudah diperiksa/disyahkan oleh pengawas/supervisi yang bersangkutan.
4.
Laporan System Plannin g (Interim Report ) Laporan system planning berisikan antara lain :
5.
▪
uraian lingkup kegiatan secara detil yang mengacu pada laporan pendahuluan;
▪
hasil kegiatan investigasi dan pengukuran
▪
hasil studi sementara
Laporan Akhir Sementara (Draft Final Report ) Berisikan konsep hasil inventarisasi potensi irigasi, rencana pengembangan areal irigasi dan rencana bangunan dan jaringan irigasi.
6.
Laporan Akhir (Final Report ) Laporan Akhir merupakan hasil perbaikan/revisi dari Konsep Laporan Akhir setelah mempertimbangkan berbagai masukan dan saran dari peserta diskusi Konsep Laporan Akhir.
7.
Laporan Ringkasan (Executiv e Summary) Merupakan ringkasan dari laporan akhir
8.
Back up data gambar dan Dokumentasi Lapangan Merupakan semua back up data dari semua gambar baik berupa as build drawing maupun soft drawing selama masa pelaksanaan pekerjaan dan juga termasuk foto – foto dokumentasi semua kegiatan lapangan secara keseluruhan dalam bentuk album gambar. Back up data gambar berupa Kalkir, Re Kalkir, Copy kalkir A1, Copy kalkir A2 dan laporan-laporan lanilla yang berhubungan dengan backup data gambar
9.
Leaflet Terdiri dari rangkuman atau gambaran umum hasil kegiatan konstruksi
10. Banner hasil pekerjaan Banner terdiri dari rangkuman atau gambaran umum hasil kegiatan konstruksi.
Rasionalisasi Pos Hidrologi
10
11. Extern al Hardis k 1 TB Terdiri dari rekaman seluruh laporan. Adapun jumlah laporan secara keseluruhan yang harus dibuat oleh penyedia jasa pada pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
1 Laporan Rencana Mutu Kontrak
buku
3
2 Laporan Pendahuluan
buku
3
3 Laporan Bulanan
buku
4 Laporan Interim
buku
3
5 Laporan Pengukuran (Hidrometri)
buku
3
6 Laporan Penunjang (Dokumen Lelang, RAB, KAK, Spektek)
buku
3
7 Laporan Hidrologi
buku
3
8 Laporan Draft Akhir / Akhir Sementara
buku
3
9 Laporan Akhir
buku
5
album
3
set
4
buah
1
lembar
50
10 Album Photo Dokumentasi Kegiatan 11 Album Gambar 12 External Hardisk 1 T 13 Leaflet Kegiatan L.
3
x
5
DISKUSI DAN PRESENTASI a. Kegiatan Disk usi dan Presentasi •
Diskus i/Presentasi L aporan Pendahuluan d an RMK Bagian pertama diskusi ini membahas Laporan Pendahuluan, yaitu langkahlangkah serta metodologi yang akan diterapkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, selain itu dalam presentasi ini dibahas tentang rencana kerja. Bagian kedua diskusi ini adalah membahas laporan perbaikan Rencana Mutu Kontrak (RMK) dari pekerjaan ini. Adapun Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang dibuat penyedia jasa minimal mencakup : A.
Informasi Pengguna dan Penyedia Jasa
B.
Bagan organisasi pelaksanaan pekerjaan (Pengguna dan Penyedia Jasa)
C.
Uraian tugas dan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan
D.
Prosedur pelaksanaan pekerjaan
E.
Prosedur intruksi kerja (Metode Pelaksanaan)
F.
Bagan alir kegiatan
G. Daftar bahan H.
Daftar peralatan
Rasionalisasi Pos Hidrologi
11
I.
Jadwal kegiatan dan jadwal inspeksi termasuk jadwal mobilisasi bahan, peralatan utama dan personil inti
J.
Lembar kerja
K.
Daftar Simak
Presentasi Laporan ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan ke-2 (dua) dihadapan Direksi, Pemberi Kerja, Pejabat dari Dinas/Instansi serta semua Stakeholder yang terkait. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam Laporan Sistem Planing. •
Diskus i/Presentasi Laporan System Planning/Interim Kegiatan ini merupakan ekspose Presentasi Laporan Interim yang merupakan hasil kemajuan pekerjaan yang berupa hasil pekerjaan review hasil survey dan investigasi baik di lapangan maupun laboratorium. Presentasi ini dilaksanakan pada bulan ke-4 (empat) minggu ke-1, dihadapan Direksi, Dinas/Instansi dan semua Stakeholder yang terkait. Tanggapan dan saran yang berguna harus dituangkan dalam laporan ini.
•
Diskus i/Presentasi Draft Laporan Akhir Kegiatan ini merupakan ekspose Draft Laporan Akhir (Draft Final Report). Presentasi hasil –hasil pelaksanaan pekerjaan perencanaan desain harus dilaksanakan di hadapan Direksi, Dinas/Instansi dan semua Stakeholder yang terkait. Presentasi Draft Laporan Akhir dilaksanakan pada bulan ke-6 (enam), minggu ke-1.
M.
KEWAJ IBAN PENYEDIA JASA •
Menyelesaikan pekerjaan dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam TOR
•
Menyediakan Tenaga Ahli pelaksana sesuai dengan TOR
•
Pada saat presentasi, wajib untuk menghadirkan Ketua Tim
•
Menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai surat perjanjian kerja/kontrak kerja
•
Apabila dipandang perlu oleh Pengguna Jasa, maka Penyedia Jasa harus mengadakan pelatihan, kursus singkat, diskusi dan seminar terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan dalam rangka alih pengetahuan kepada staf proyek.
Rasionalisasi Pos Hidrologi
12
•
Penyedia Jasa harus menunjuk wakilnya yang sewaktu-waktu dapat dihubungi dalam rangka pelaksananaan pekerjaan tersebut dan mempunyai kuasa untuk bertindak dan mengambil keputusan atas nama konsultan.
•
Semua peralatan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan ini harus disediakan oleh penyedia jasa.
N.
FASILITAS YANG DISEDIAKAN OLEH PENGGUNA JASA •
Menyediakan atau memberi kemudahan dalam pengadaan data berupa laporan, peraturan dan informasi lainnya yang dimiliki atau diperlukan dan berhubungan dengan penyelesaian pekerjaan.
•
Menyediakan surat pengantar atau pendamping konsultan dalam rangka berhubungan dengan instansi lain dalam rangka koordinasi atau mencari data/informasi
•
Dalam hal terdapat keraguan, Pemberi Pekerjaan akan memberikan keputusan tentang ketentuan-ketentuan teknis yang harus dipenuhi.
•
Hal-hal yang belum jelas dan belum tercakup dalam Term Of Referance (TOR) ini, akan dijelaskan dalam acara penjelasan pekerjaan
Samarinda, Desember 2017 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PPK OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA I SATKER OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA KALIMANTAN III
TTD
RIZ ANUGERAH, ST. MT. NIP. 19761014 200911 1 001
Rasionalisasi Pos Hidrologi
13
