6.1.5 a SK Pendokumentasian Perbaikan Kinerja

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WATUMALANG Nomor : TENTANG PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PERBAIKAN KINERJA PETUGAS PUSKESMAS WATUMALANG

Menimbang

: Bahwa untuk tercapainya pelayanan yang bermutu dan berkinerja tinggi maka dipandang perlu adanya ketertiban administrasi dan pertanggung jawaban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya pendokumentasian kegiatan bagi petugas Puskesmas.

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1 992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor: 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3495); 2. Undang-Undang Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4431); 3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437); 4. Peraturan pemerintah Nomor: 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor: 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 5. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor: 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4090); 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 836/Menkes/SK/VI/2005 tentang Pedoman Pengembangan Manajemen Kinerja Perawat dan Bidan; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan; 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 585/ Menkes /Per / IX/ 1989/ Tentang Persetujuan Tindakan Medik. 13. 14.

Peraturan Menteri Kesehatan Ri Nomor: 749 A / Menkes/Per/XII /1989 Tentang Rekam Medis/ MedicalRecords. Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pertama : Dokumentasi adalah suatu pencatatan dan pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan pasien dan semua kegiatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan ( bidan, dokter / perawat dan petugas kesehatan lainnya). Kedua : Yang dimaksud pendokumentasian pada poin pertama adalah sebagai berikut : 1. Tulisan yang berisi komunikasi tentang kenyataan yang esensial untuk menjaga kemungkinan – kemungkinan yang bias terjadi untuk suatu periode tertentu. 2. Menyiapkan dan memelihara kejadian - kejadian yang diperhitungkan melalui lembaran catatan dokumen. 3. Membuat catatan pasien yang otentik tentang kebutuhan pelayanan, mengidentifikasi masalah pasien, merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi. 4. Memantau catatan profesional & data dari pasien. Kegiatan pelayanan perkembangan pasien menjadi sehat atau sakit dan hasil kegiatan pasien. 5. Melaksanakan kegiatan keperawatan, misalnya: a. pencegahan penyakit b. peningkatan kesehatn c. perawatan penurunan penderitaan. Ketiga : Pendokumentasian kegiatan sebagai bukti nyata petugas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya Ditetapkan di Pada tanggal

: Watumalang : April 2013

Kepala UPTD Puskesmas Watumalang

dr. Dian Hayu Noormawati NIP. 19780725 200801 2 018

Tembusan : disampaikan kepada Yth : 1.Bupati Wonosobo 2.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo 3.Pertinggal