KERANGKA ACUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
A. PENDAHULUAN
Dalam rangka pencapaian kemandirian kesehatan, pemberdayaan masyarakat merupakan unsur penting yang tidak bisa diabaikan. Pemberdayaan kesehatan di bidang kesehatan merupakan sasaran utama dari promosi kesehatan. Masyarakat merupakan salah satu dari strategi
global
promosi
kesehatan
pemberdayaan
(empowerment)
sehingga pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar
masyarakat
sebagai
primary
target
memiliki
kemauan
dan
kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Konsep
pemberdayaan
mengemukakan
sejak
dicanangkannya
Strategi Global WHO tahun 1984, yang ditindaklanjuti dengan rencana aksi dalam Piagam Ottawa (1986). Dalam deklarasi tersebut dinyatakan tentang perlunya mendorong terciptanya : a. Kebijakan berwawasan kesehatan,
b.
lingkungan
pelayanan
kesehatan,
d.
yang
mendukung,
keterampilan
c.
reorientasi
individu,
dan
e.
dalam gerakan
masyarakat.
B. LATAR BELAKANG
Pemberdayaan masyarakat terhadap usaha kesehatan agar menjadi sehat sudah sesuai dengan Undang – Undang Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, bahwa pembangunan kesehatan harus ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat
yang
setinggi
– tingginya,
sebagai
investasi
bagi
pembangunan pembangunan sumber daya masyarakat. Dalam memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan, dapat dilakukan komunikasi dengan berbagai media yang tersedia di masyarakat, baik leaflet, brosur, lembar balik, dan pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat Dokumen PKM Rantepangli
1
Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggungjawab memberdayakan dan mendorong peran serta aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan di wilayah kerja, perlu dilakukan fasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu fungsi Puskesmas.
Fungsi
tersebut
tercermin
dalam
perencanaan
dan
pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas.
C. LANDASAN HUKUM
1. Undang – Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomorr 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
D. TUJUAN
1. Tujuan Umum Umum Timbulnya Timbulnya kesadaran, pengetahuan dan pemahaman pemahaman akan kesehatan masyarakat secara umum. 2. Tujuan Khusus Khusus 1. Timbulnya Timbulnya kemauan dalam menjaga dan meningkatkan meningkatkan derajat kesehatan dilingkungan sekitar. 2. Adanya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah – masalah yang terjadi disekitarnya. E. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN NO
KEGIATAN POKOK
1
Pemberdayaan MAsyarakat
RINCIAN KEGIATAN 1. Melibatkan masyarakat dalam perencanaan puskesmas yaitu dengan meminta saran dan kebutuhan masyarakat 2. Melakukan
Survey
Mawas
Diri. Dokumen PKM Rantepangli
2
3. Melaksanakan
kegiatan
Posyandu Balita dan Usila 4. Meyebarkan
informasi
kesehatan
F. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN
1. Meminta masukan dan saran dari masyarakat akan kebutuhan pelayanan kesehatan melalui : Pertemuan lintas sektor, diskusi kelompok saat posyandu, kotak saran, dan survey kepuasan 2. Pelaksanaan survey mawas diri dilakukan bersama – sama dengan masyarakat dalam bentuk pendataan, diskusi untuk mengetahui masalah kesehatan yang terjadi disekitarnya. 3. Setiap bulan diwilayah kerja posyandu dilaksanakan posyandu balita dan usila 4. Menjalin kerjasama dengan badan usaha yang berada diwililayah kerja puskesmas dalam hal penyediaan media informasi.
G. SASARAN
Sasaran pemberdayaan adalah Masyarakat, dan Badan Usaha
Dokumen PKM Rantepangli
3
Dokumen PKM Rantepangli
4
H. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
No
WAKTU PELAKSANAAN
KEGIATAN
1
1
Pertemuan Forum
2
Suvey Mawas diri
3
Posyandu Balita dan Usila
4
Menjalin kemitraan dengan badan usaha
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
Dokumen PKM Rantepangli Rantepangli
I. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
Evaluasi
pelaksanaan
pemberdayaan
masyarakat
dilakukan
pada
pertemuan lintas sektor.
J. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
Pencatanan dan pelaporan pemberdayaan masyarak di laporkan dalam laporan pemberdayaan masyarakat
Rantepangli, Rantepangli, ..................2016 ..................2016 Kepala Puskesmas Rantepangli
Hj. Nurhayati, S.ST NIP. 19690905 199003 2 008
I. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN
Evaluasi
pelaksanaan
pemberdayaan
masyarakat
dilakukan
pada
pertemuan lintas sektor.
J. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
Pencatanan dan pelaporan pemberdayaan masyarak di laporkan dalam laporan pemberdayaan masyarakat
Rantepangli, Rantepangli, ..................2016 ..................2016 Kepala Puskesmas Rantepangli
Hj. Nurhayati, S.ST NIP. 19690905 199003 2 008
Dokumen PKM Rantepangli
6
DAFTAR PUSTAKA
1. Undang – Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomorr 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Dokumen PKM Rantepangli
7
