Nomor urut SOP Tanggal Pembuatan
: SETDAMLK/BAG_KUM/04 : 10 Juli 2017
Tanggal Revisi
:
Tanggal Pengesahan
: 30 Juli 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Oleh
: dr. STEFANUS BRIA SERAN, MPH
BAGIAN HUKUM
Nama SOP
Dasar Hukum 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Keterkaitan SOP Penyusunan Peraturan Daerah
Peringatan 1. Mencatat jadwal pembahasan draf Raperda dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD DPRD 2. Mengoordinasikan dengan Tim pembahas untuk setiap jadwal pembahasan Raperda 3. Mencatat setiap masukan Pansus DPRD sebagai bahan penyempurnaan
Penyusunan Peraturan Daerah (bersifat Evaluasi)
Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal S1 2. Pengalaman Minimal 1 Tahun 3. Sudah mengikuti Pelatihan Legal Drafting 4. Memahami Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan (Legal Drafiting) 5. Ketelitian 6. Kecermatan
Peralatan/Perlengkapan 1. Buku agenda, ATK 2. Peraturan Perundang-undangan 3. Komputer, Printer, LCD
Pencatatan dan Pendataan 1. jadwal pembahasan 2. masukan Pansus
SOP Penyusunan Peraturan Daerah Pelaksana No
Uraian
PD Pemerka rsa
Pengagen da Draf PHD
Pendokume n PHD
Korektor (Staf Subbag PHD)
Kasubbag PHD
Kabag Hukum
Mutu Baku Sekertaris Daerah
BUPATI MALAKA
DPRD
Biro Hukum Setda Prov
Gubernur NTT
Keterangan
Kelengk apan
Waktu
Output
1.
Mulai
2.
Mengusulkan draf ranperda kepada Bagian Hukum
Nota Dinas Pengant ar
1 hari
Draf Ranperda dan Naskah Akademik
3.
Menerima dan mengagendakan dalam buku register koreksi
Buku Agenda, ATK, lembar kendali surat
10 menit
Tercatatnya isi disposisi pada buku agenda
4.
Membaca,menelaah isi draf Ranperda,dan memberkan disposisi pada kendali surat
ATK
1 jam
5.
Membaca,menelaah isi raperda,dan memberikan disposisi korektor pada kendali surat
Referens i
2 hari
6.
Koreksi I terhadap ranperda (substansi,format,dan tata naskah)
7.
Koreksi Kasubbag (Persetujuan Hasil Koreksi I)
ATK, Pedoma n (juklak, juknis) Peratura n Perunda ngundanga n ATK, Pedoma n (juklak, juknis) Peratura n Perunda ngundanga n
Paraf dan disposisi pada kendali surat Paraf dan disposisi pada kendali surat
5 hari
Koreksi/revi si Ranperda
1 hari
Koreksi/revi si Ranperda
Draf yang diusulkan masuk dalam Prolegda
Pelaksana No
Uraian
PD Pemerka rsa
Pengagen da Draf PHD
Pendokume n PHD
Korektor (Staf Subbag PHD)
Kasubbag PHD
Kabag Hukum
Mutu Baku Sekertaris Daerah
BUPATI MALAKA
DPRD
Biro Hukum Setda Prov
Gubernur NTT
Keterangan
Kelengk apan
Waktu
Output
ATK
10 menit
Disposisi untuk perbaikan sesuai hasil koreksi
8.
Ranperda disertai Persetujuan Hasil Koreksi I dan turun ke korektor kembali
9.
Pengembalian Pengembalian ke PD Pemrakarsa untuk penyesuaian Raperda dengan Hasil Koreksian
ATK, Buku Agenda
1 hari
Draft Ranperda yang telah dikoreksi I
10.
Pengembalian Pengembalian Ranperda hasil Koreksi untuk dikoreksikan kembali apakah telah sesuai dengan catatan Koreksi I disertai softcopi
ATK, Flashdis k, Buku Agenda
1 jam
Draft Ranperda yang telah diperbaiki I
Koreksi Kasubbag (Persetujuan Hasil Koreksi II)
ATK, Pedoma n (juklak, juknis) Peratura n Perunda ngundanga n
2 jam
Draft Ranperda yang telah dikoreksi II
11.
12.
13.
14.
15.
Persetujuan Hasil Koreksi II dan turun ke korektor kembali
Pengembalian Pengembalian ke PD Pemrakarsa untuk penyesuaian raperda dengan Hasil Koreksi II Pengembalian Pengembalian Ranperda hasil Koreksi untuk dikoreksikan kembali apakah telah sesuai dengan catatan Koreksi II disertai softcopi
ATK
1 jam
ATK
1 hari
ATK, Buku Agenda Flashdis k
30 menit
Disposisi untuk perbaikan sesuai hasil koreksi II Draf Ranperda yang telah dikoreksi II Draf Peraturan Bupati yang telah diperbaiki II
Norma waktu menyesuaik an
Norma waktu menyesuaik an
Pelaksana No
Uraian
PD Pemerka rsa
Pengagen da Draf PHD
Pendokume n PHD
Korektor (Staf Subbag PHD)
Kasubbag PHD
Kabag Hukum
Mutu Baku Sekertaris Daerah
BUPATI MALAKA
DPRD
Biro Hukum Setda Prov
Gubernur NTT
Kelengk apan
Keterangan
Waktu
Output
16.
17.
Persetujuan Hasil Koreksi II dan disposisi naik untuk proses Finalisasi
ATK
20 menit
Disposisi untuk proses penandatan ganan
18.
Membubuhkan paraf koordinasi
ATK
1 hari
Paraf pada tiap lembarnya
ATK Nota Dinas
1 hari
Paraf Hirarki pada halaman asman
Undanga n, ATK Makan Minum, Tempat
2 hari
Ranperda yang sudah Final
ATK, Surat Pengant ar
30 Menit
Surat Pengantar
20 Menit
Surat Pengantar
30 Menit
Ranperda dan Naskah Akademik tersampaika n pada DPRD
1 hari
Nota Penjelasan
19.
20.
21.
Kepala Bagian Hukum mengajukan Ranperda kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah Bagian Hukum bers ama PD Pemrakarsa dan/atau stakeholder terkait melaksanakan Koordinasi dan finalisasi serta paparan Raperda di hadapan Bupati Mempersiapkan Surat Pengantar Ranperda yang akan ditandatangani ditandatangani Bupati
22.
Penandatangan Penandatangan Surat Pengantar
ATK
23.
Ranperda dan Surat Pengantar disampaikan kepada DPRD melalui Sekretariat Dewan
ATK Tanda Terima
24.
Mempersiapkan Nota Penjelasan Bupati
ATK, Raperda
1 hari untuk persiapan Dan 1 hari untuk pelaksanaan
Disertai Ranperda yang sdh Final
Menyesuaik an jadwal Badan Musyarawah DPRD
Pelaksana No
Uraian
PD Pemerka rsa
Pengagen da Draf PHD
Pendokume n PHD
Korektor (Staf Subbag PHD)
Kasubbag PHD
Kabag Hukum
Mutu Baku Sekertaris Daerah
BUPATI MALAKA
DPRD
Biro Hukum Setda Prov
Gubernur NTT
Kelengk apan
Waktu
25.
Pembacaan Nota Penjelasan
1 hari
26.
Pemandangan Umum DPRD
1 hari
27.
Mempersiapkan Nota Jawaban Bupati
28.
Pembacaan Nota Jawaban
29.
Pembahasan di tingkat Baleg/Pansus/Komisi sesuai tata tertib DPRD
30.
Mengikuti Rapat Paripurna Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD terhadap Ranperda
31.
Raperda kemudian disetujui dalam Paripurna DPRD
32.
Mempersiapkan Surat Permohonan Evaluasi
33.
Mengirimkan Mengirimkan Perda untuk dievaluasi di Biro Hukum Setda Provinsi
ATK, Raperda
1 hari
Keterangan Output
Nota Jawaban
1 hari
Menyesu aian standar Setwan
1 kali masa sidang
Ranperda win-win solution
1 hari
Keputus an DPRD, Berita Acara ATK Draf Surat Permoho nan
SPPD, Surat Permoho nan Evaluasi, tanda terima,
1 hari
1 jam
1 hari
Menyesuaik an jadwal Badan Musyarawah DPRD Menyesuaik an jadwal Badan Musyarawah DPRD Menyesuaik an jadwal Badan Musyarawah DPRD Menyesuaik an jadwal Badan Musyarawah DPRD
Perda
Menyesuaik an jadwal Badan Musyarawah DPRD Menyesuaik an jadwal Badan Musyarawah DPRD
Pelaksana No
Uraian
PD Pemerka rsa
Pengagen da Draf PHD
Pendokume n PHD
Korektor (Staf Subbag PHD)
Kasubbag PHD
Kabag Hukum
Mutu Baku Sekertaris Daerah
BUPATI MALAKA
DPRD
Biro Hukum Setda Prov
Gubernur NTT
Kelengk apan
Waktu
Keterangan Output Menyesuaik an jadwal provinsi
34.
Menghadiri rapat evaluasi di Provinsi NTT
SPPD
1 hari
35.
Sinkronisasi hasil evaluasi Gubernur
ATK, Perda
1 hari
36.
Mengikuti Rapat Paripurna Penyempurnaan hasil Evaluasi
37.
Membuat Surat Permohonan Register
ATK
10 menit
Nota Dinas Pengantar dan Surat Permohona n Register
38.
Menandatangani Surat Permohonan Register
ATK
10 Menit
Surat Permohona n Register
39.
Mengirimkan Mengirimkan Perda disertai Surat Permohonan Register ke Biro Hukum Setda Provinsi
SPPD
1 hari
Surat Permohona n Register tersampaika n kepada Biro Hukum
40.
Perda diberi Nomor Register
ATK
1 hari
41.
Memberitahukan Surat Nomor Register ke Bagian Hukum
ATK, Fax, Surat
1 hari
44.
Mempersiapkan berkas Naskah Dinas Perda yang sudah diberi Nomor Register untuk diajukan penandatangan kepada Bupati
ATK, Nota Dinas
30 menit
45.
Menandatangani Perda oleh Bupati
ATK
30 menit
Perda hasil sinkronisasi Menyesuaik an jadwal Badan Musyarawah DPRD
1 hari
42.
43.
Surat Pemberitah uan Register
Pelaksana No
Uraian
46.
Pengundangan Pengundangan Perda
47.
Selesai
PD Pemerka rsa
Pengagen da Draf PHD
Pendokume n PHD
Korektor (Staf Subbag PHD)
Kasubbag PHD
Kabag Hukum
Mutu Baku Sekertaris Daerah
BUPATI MALAKA
DPRD
Biro Hukum Setda Prov
BUPATI MALAKA
STEFANUS BRIA SERAN
Gubernur NTT
Kelengk apan
Waktu
ATK
30 Menit
Keterangan Output Perda secara resmi berlaku dan disebarluask an
