1
DAY DA YA SERAP HUKUM ISLAM DI INDONESIA I NDONESIA PADA BIDANG PRIVAT
Makalah Revisi
Dipersentasekan dalam Forum Seminar Kelas pada Mata Kuliah Hukum Islam di Indonesia Konsentrasi Hukum Islam Program Doktor (S3) Pascasarjana I! "lauddin Makassar #leh$ AKRAMA HATTA NIM: 8000!"0"#
D$se% Pe&a%'($
Pro%& Dr& Sa'ri Samin M&"g& Dr& Dr& Kurniati M&H&I&
P"S"S"*+"!"
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
,-1.
,
I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Masalah Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum /ang 'erlaku nasio nasiona nall di negara negara *epu'l epu'lik ik Indon Indonesi esia&s a&sist istem em huku hukum m Indon Indonesi esia a terse' terse'ut ut 'ersi% 'ersi%at at majem majemuk uk kar karena sistem sistem huku hukum m /ang /ang 'erla 'erlak ku nasio nasiona nall terdir terdirii dari dari le'ih le'ih satu satu sistem sistem&& Siste Sistem0 m0sis sistem tem terse' terse'ut ut adalah sistem hukum adat sistem hukum Islam dan sistem hukum arat& Se'a Se'aga gaii negar negara a /ang /ang pend pendud udukn ukn/a /a terdir terdirii dari dari 'er'a 'er'agai gai macam ras dan suku 'angsa Indonesia menghormati ke'e'asan pendudukn/a memeluk agama masing2 masing sehingga tidaklah mungkin mungkin menerap menerapkan kan hukum hukum Islam secara secara penuh penuh kepad kepada a setiap setiap arga negara meskipun ma/oritas penduduk Indonesia 'eragama Islam& Islam& "kan "kan tetapi tetapi agama agama Islam Islam 'ersi%at 'ersi%at uni4ersa uni4ersal&Hu l&Huku kum m Islam adalah 'agian dari agama Islam sehingga 'ersi%at uni4ersal&Pada hakikatn/a hukum Islam merupakan ke/akinan /ang melekat pada seti setiap ap oran orang g /an /ang 'era 'eraga gam ma Isla Islam m tida tidak k pedu peduli li kapan apan dan dan dimanapun& Indonesia adalah negara hukum ( rechtstaat ) ) 'ukan negara kekuasaan ( machstaats) se'agaimana tertuang dalam 'un/i D 1567 1567 pasal pasal 1 a/at a/at (3) 'aha 'aha negar negara a Indon Indonesi esia a adal adalah ah negar negara a hukum& hukum& Se'aga Se'agaii negara negara hukum hukum maka maka menjadi menjadi suatu suatu keaji keaji'an 'an
3
'aha setiap pen/elenggaraan negara dan pemerintahann/a selalu 'erdasarkan pada peraturan perundang0undangan&Maka negara hukum /ang dimaksud di sini 'ukan han/a merupakan pengertian umum /ang dapat dikaitkan dengan 'er'agai konotasi&Maupun han/a rechstaat dan rule of law se'agaimana dipraktikkan di arat& 8api
monokrasi
Islam
dan
negara
hukum
Pancasila
/ang
dipraktikkan di Indonesia& !amun Indonesia 'ukan negara /ang menganut paham teokrasi 'erdasarkan pen/elenggaraan negaran/a terhadap agama tertentu saja& Di mana menurut paham teokrasi negara dan agama dipahami se'agai dua hal /ang tidak dapat dipisahkan& 9akni dijalankan
'erdasarkan
:rman0:rman
8uhan&Sehingga
tata
kehidupan mas/arakat 'angsa dan negara dilakukan dengan titah 8uhan dalam kehidupan umat manusia&#leh karena itu paham ini melahirkan
konsep
negara
agama
atau
agama
resmi
dan
dijadikann/a agama resmi terse'ut se'agai hukum positi%& Konsep negara teokrasi ini sama dengan paradigma integralistik& 9aitu paham /ang 'eranggapan 'aha agama dan negara merupakan suatu kesatuan /ang tidak dapat dipisahkan& Pada tataran lain negara Indonesia juga tidak menganut negara sekuler /ang mendisparitas agama atas negara dan memisahkan secara diametral antara agama dengan negara& Paham ini melahirkan konsep agama dan negara /ang merupakan dua entitas 'er'eda dan satu sama lain memiliki ila/ah garapan
6
masing0masing& Sehingga ke'eradaann/a harus dipisahkan dan tidak 'oleh satu sama lain melakukan inter4ensi& Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum /ang 'ukan 'erdasar pada agama tertentu&8etapi mem'eri tempat kepada agama0agama /ang dianut oleh rak/at untuk menjadi sum'er hukum atau mem'eri 'ahan hukum terhadap produk hukum nasional&Hukum agama se'agai sum'er hukum diartikan se'agai sum'er hukum materiil (sum'er 'ahan hukum) dan 'ukan harus menjadi sum'er hukum %ormal (dalam 'entuk tertentu) menurut peraturan se'agai
perundang0undangan&Dalam
agama /ang dipeluk
konteks
ma/oritas
inilah
Islam
penduduk Indonesia
memiliki prospek dalam pem'angunan hukum !asional&Karena secara kultural /uridis :loso:s maupun sosiologis memiliki argumentasi /ang sangat kuat& Penerapan atau positi4isme hukum Islam dalam sistem hukum nasional setidakn/a melalui dua langkah& 9aitu proses demokrasi dan prolegnas (akademisi) 'ukan indoktrinasi& Dalam proses demokrasi ada mus/aarah mu%akat /ang kemudian dituangkan dalam prolegnas (progam legislasi nasional)& 9ang selanjutn/a untuk menjadi hukum positi% diperlukan kajian le'ih mendalam melalui naskah akademik karena men/angkut tinjauan dari 'er'agai macam aspek&aik sosiologis politis ekonomis maupun :loso:s& Hal ini se'agaimana diatur dalam !o& 1-;,--6 se'agaimana
7
sudah diu'ah menjadi !o& 1,;,-11 tentang Pem'entukan Peraturan Perundang0undangan& Seiring
'erjalann/a
aktu
ada
'e'erapa norma0norma
hukum Islam /ang sudah menjadi hukum positi%&"dalah apa'ila 'erkaitan dengan akunta'ilitas pu'lik atau tanggung jaa' pu'lic& erdasarkan uraian diatas perlu kiran/a mem'ahas mengenai 'agaimana perkem'angan hakum islam di 'idang pri4at di Indonesia& B. Rumusan Masalah
1& agaimanakahpeluang
dan
tantangan
hukum
Islam
di
hukum
Islam
di
Indonasia< ,& "pakele'ihan
dan
kelemahan
produk
Indonesia<
II PEMBAHASAN
A. Peluang Dan Tantangan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia
.
=Hukum Islam> merupakan terminologi khas Indonesia jikalau diterjemahkan
langsung
kedalam
'ahasa
ara'
maka
akan
diterjemahkan menjadi al-hukm al Islam suatu terminologi /ang tidak dikenal dalam al0?ur@an dan as0Sunnah& Maka padanan /ang tepat dari istilah =Hukum Islam> adalah al-Fikih al-Isla>my Aatau alSyari>’ah al-Isla>my> sedangkan dalam acana ahli hukum 'arat
digunakan istilah Islamic law.1 Sedangkan terminologi >Hukum pri4at Islam> /ang menjadi telaah utama makalah ini dapat di uraikan 'ardasarkan pengertian dari kata0kata pen/usunn/a se'agai 'erikut $ Hukum adalah seperangkat peraturan0peraturan /ang di'uat oleh /ang 'erenang (negara) dengan tujuan mengatur tata kehidupan 'ermas/arakat /ang mempun/ai ciri memerintah dan melarang
serta
mempun/ai
si%at
memaksa
serta
mengikat
anggotan/a dengan menjatuhkan sanksi hukuman 'agi mereka /ang melanggarn/a& , Sedangkan Hukum pri4at adalah hukum /ang 'ertujuan menjamin adan/a kepastian didalam hu'ungan antara orang /ang satu dengan orang /ang lain kedua0duan/a se'agai anggota
1"hmad *o:B Hukum Islam di Indonesia (+akarta$ *ajaali Pers ,--3) h& 3
,Soeroso Pengantar Ilmu Hukum (+akarta$ Sinar Cra:ka,--6) h& 3
E
mas/arakat 3 dan 'enda dalam mas/arakat& Dalam terminologi Islam istilah perdata ini sepadan dengan pengertian mua’amalah& Kemudian %rase Hukum pri4at disandarkan kepada kata Islam +adi dapat dipahami menurut hemat penulis 'aha >Hukum Perdata Islam> adalah peraturan /ang dirumuskan 'erdasarkan ah/u "llah dan sunnah *osul tentang tingkah laku
mukallaf dalam hal
perdata;mu’a>malah /ang diakui dan di/akini 'erlaku mengikat 'agi semua pemeluk Islam (diIndonesia)& Menurut Muhammad Daud "li 6 >Hukum Perdata Islam> adalah se'agian dari hukum Islam /ang telah 'erlaku secara /uridis %ormal atau menjadi hukum positi% dalam tata hukum Indonesia /ang isin/a han/a se'agian dari lingkup mu’amalah 'agian hukum Islam ini menjadi hukum positi% 'erdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan
perundang0undangan&
ontohn/a
adalah
hukum
perkainan kearisan asiat hi'ah akat dan peraka%an& 1& Hukum
Islam
Pada
Masa
Kerajaan;kesultanan Islam di
!usantara 7 3Soeroso Pengantar Ilmu Hukum h& ,--
68im Pen/usun Bunga am!ai Peradilan Islam di Indonesia "ilid 1 (andung$ lul "l'a' Pres 155E) h& E3& 7"miur !urudin dan "hari " 8arigan Hukum Perdata Islam diIndonesia (+akarta$ Kencana ,--6) h& &
7
Pada masa ini hukum Islam dipraktekkan oleh mas/arakat dalam 'entuk /ang hampir 'isa dikatakan sempurna #syumul$ mencakup masalah mu@amalah ahal al0s/akhsi//ah (perkainan perceraian dan arisan) peradilan dan tentu saja dalam masalah i'adah& Hukum Islam juga menjadi sistem hukum mandiri /ang digunakan di kerajaan0kerajaan Islam nusantar& 8idaklah 'erle'ihan jika dikatakan pada masa jauh se'elum penjajahan 'elanda hukum islam menjadi hukum /ang positi% di nusantara&
,& Hukum Islam Pada Masa Penjajahan elanda Perkem'angan penjajahan elanda
hukum dapat
Islam
di
Indonesia
pada
diklasi:kasi kedalam dua
masa 'entuk
Pertama adan/a toleransi pihak elanda melalui G# /ang
mem'erikan ruang agak luas 'agi perkem'angan hukum Islam& %edua adan/a upa/a inter4ensi elanda terhadap hukum Islam
dengan menghadapkan pada hukum adat& Pada %ase kedua ini elanda ingin menerapkan politik hukum /ang sadar terhadap Indonesia /aitu elanda ingin menata kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum elanda dengan tahap0tahap ke'ijakkan strategikn/a /aitu$ 0 ece!tie in &om!le'u (Salomon Ke/er hristian Gan Den erg 167015,EJ) teori ini men/atakan hukum men/angkut agama
5
seseorang& +ika orang itu memeluk Islam maka hukum Islamlah /ang 'erlaku 'agin/a namum hukum Islam /ang 'erlaku tetaplah han/a dalam masalah hukum keluarga perkainan dan arisan& (eori ece!tie (Snouck Hurgronje 17E0153.J disistemisasi
oleh & Gan Gollenho4en dan 8er Harr n) teori ini men/atakan 'aha hukum Islam 'aru diterima memiliki kekuatan hukum jika 'enar0'enar diterima oleh hukum adat implikasi dari teori ini mengaki'atkan perkem'angan dan pertum'uhan hukum Islam menjadi lam'at di'andingkan institusi lainn/a . di nusantara& 3& Hukum Islam 'idang pri4at pada masa penjajahan jepang Menurut Daniel S& e4 +epang memilih untuk tidak mengu'ah atau mempertahankan 'e'erapa peraturan /ang ada& "dat istiadat lokal dan praktik keagamaan tidak dicampuri oleh +epang untuk mencegah resistensi perlaanan dan oposisi /ang tidak diinginkan& +epang
han/a
'erusaha
menghapus
sim'ol0sim'ol
pemerintahan elanda di Indonesia dan pengaruh ke'ijakan pemerintahan +epang terhadap perkem'angan hukum di indonesia tidak 'egitu signi:kan& E 6& Hukum Islam Pada Masa Kemerdekaan ."miur !urudin dan "hari " 8arigan Hukum Perdata Islam diIndonesia h& 16
E"miur !urudin dan "hari " 8arigan Hukum Perdata Islam diIndonesia h& 16
1-
Salah satu makna
ter'esar kemerdekaan
'agi 'angsa
Indonesia adalah ter'e'as dari pengaruh hukum elanda menurut Pro%& Haairin setelah kemerdekaan alaupun aturan peralihan D 1567 men/atakan 'aha hukum /ang lama masih 'erlaku sepanjang tidak 'ertentangan dengan D 1567 seluruh peraturan pemerintahan elanda /ang 'erdasar teori
rece!tie (Haairin
men/e'utn/a se'agai teori i'lis) tidak 'erlaku lagi karena jian/a 'ertentangan dengan D 1567& 8eori rece!tie harus e'it karena 'ertentangan dengan al0 ?ur@an dan sunnah *osul& Disamping Haairin Sa/uti 8hali' juga mencetuskan teori ece!tie a &ontrario /ang men/atakan 'aha hukum adat 'aru 'erlaku kalau tidak 'ertentangan dengan hukum Islam&5 7& Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan #rde aru Pada aal orde 'aru 'erkuasa ada harapan 'aru 'agi dinamika
perkem'angan
hukum
Islam
harapan
ini
tim'ul
setidakn/a karena kontri'usi /ang cukup 'esar /ang di'erikan umat Islam dalam menum'angkan reim orde lama& !amun pada realitasn/a keinginan ini menurut D*& "miiur !urudin 'ertu'rukan denagn strategi pem'angunan
orde 'aru
/aitu
mena'ukan
"miur !urudin dan "hari " 8arigan Hukum Perdata Islam diIndonesia h& 1E015
5"hmad *o:B Hukum Islam di Indonesia h& ,-
11
pem'icaraan masalah0masalah ideologis selain Pancasila terutama /ang 'ersi%at keagamaan& !amun dalam era orde 'aru ini 'an/ak produk hukum Islam (tepatn/a Hukum Perdata Islam) /ang menjadi hukum positi% /ang 'erlaku secara /uridis %ormal alaupun didapat dengan perjuangan keras
umat
Islam&
Diantaran/a
oleh
Ismail
Sunn/ 1- co'a
diskrisipsikan secara kronologis 'erikut ini $ a& ndang0 undang !omor 1 tahun 15E6 tentang Perkainan Politik hukum mem'erlakukan hukum Islam 'agi pemeluk0 pemelukn/a oleh pemerintah orde 'aru di'uktikan oleh ini pada pasal , diundangkan > Perkawinan adalah sah a!a)ila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan ke!ercayaan itu> dan pada pasal .3 dijelaskan 'aha /ang dimaksud dengan
pengadilan dalam ini adalah Pengadilan "gama (P") 'agi agama Islam dan Pengadilan !egeri (P!) 'agi pemeluk agama lainn/a& Dengan
!o&
1
tahun
15E6
Pemerintah
dan
DP*
mem'erlakukan hukum Islam 'agi pemeluk0pemeluk Islam dan menegaskan 'aha Pengadilan "gama 'erlaku 'agi mereka /ang 'eragama Islam& '& ndang0 undang !omor E tahun 155 tentang Peradilan "gama Dengan disahkan/a P" terse'ut maka terjadi peru'ahan penting dan mendasar dalam lingkungan P"& Diantaran/a$ 1-8im Pen/usun Bunga am!ai Peradilan Islam di Indonesia "ilid* h& 6306E
1,
1) P" telah menjadi peradilan mandiri kedudukann/a 'enar0 'enar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum peradilan militer dan peradilan tata usaha negara& ,) !ama susunan eenang kekuasaan dan hukum acaran/a telah
sama dan
seragam
diseluruh
Indonesia& Dengan
uni4ikasi hukum acara P" ini maka memudahkan terjadin/a keterti'an dan kepastian hukum dalam lingkungan P"& 3) 8erlaksanan/a ketentuan0ketentuan dam Pokok Kekuasaan Kehakiman 15E-& 6) 8erlaksan/a
pem'angunan
hukum
nasional
'eraasan
nusantara dan 'eraasa' hineka 8unggal ika dalam P"& c& Kompilasi Hukum Islam Inpres no& 1 tahun 1551 (KHI) Seperti diuraikan diaal makalah ini 'aha sejak masa kerajaan0kerajan Islam di nusantara hukum Islam dan peradilan agama telah eksis& 8etapi hakim0hakim agama diperadilan terse'ut sampai adan/a KHI tidak mempun/ai kita' hokum khusus se'agai pegangan dalam memecahkan kasus0kasus /ang mereka hadapi& Dalam menghadapi kasus0kasus itu hakim0hakim terse'ut merujuk kepada kita'0kita' Fikih /ang puluhan 'an/akn/a& #leh karena itu sering terjadi dua kasus serupa apa'ila ditangani oleh dua orang hakim /ang 'er'eda re%erensi kita'n/a keputusann/a dapat 'er'eda pula sehingga menim'ulkan ketidakpastian hukum& Cuna mengatasi ketidakpastian hukum terse'ut pada Maret 157 Presiden Soeharto mengam'il prakarsa sehigga ter'itlah Surat
13
Keputusan ersama (SK) Ketua Makamah "gung dan Departemen "gama&SK itu mem'entuk pro/ek kompilasi hukum islam dengan tujuan merancang tiga 'uku hukum masing0masing tentang Hukum perkainan (uku I) tentang Hukum Kearisan (uku II) dan tentang Hukum Peraka%an (K III) ulan Fe'ruari 15 ketiga 'uku itu dilokakar/akan dan mendapat dukungan luas se'agai ino4asi dari para ulama di seluruh Indonesia& Pada tanggal 1- +uni 1551 Suharto menandatangani Intruksi Presiden !o& 1 tahun 1551 se'agai dasar hukum 'erlakun/a KHI terse'ut& #leh karena itu sudah jelas 'aha dalam 'idang perkainan kearisan dan aka% 'agi pemeluk0pemeluk Islam telah ditetapkan oleh undang0undang /ang 'erlaku adalah hukum Islam& .& Hukum Islam Pada Masa *e%ormasi Lra re%ormasi dimana iklim demokrasi di Indonesia mem'aik dimana tidak ada lagi kekuasaan repsesi% seperti era orde 'aru dan 'ertam'ah luasn/a keran0keran aspirasi politik umat Islam pada pemilu 1555 dengan 'ermunculann/a partai0partai Islam dan munculn/a tokoh0tokoh politik Islam dalam kancah politik nasional sehingga keterakilan suara umat Islam 'ertam'ah di lem'aga legislati% maupun eksekuti%& Mereka giat memperjuangkan aspirasi umat Islam terrmasuk juga memperjuangkan 'agaimana hukum Islam ikut juga mearnai proses pem'anguanan hukum nasional&
16
B. Kelemahan dan kelebihan Produk hukum Islam di Indonesia ila dilihat dari realitas politik dan perundang0undangan di Indonesia nampakn/a eksistensi hukum Islam semakin patut diperhitungkan
seperti
terlihat
dalam
'e'erapa
peraturan
perundangan /ang kehadirann/a semakin memperkokoh Hukum Islam$
1& ndang0ndang Perkainan ndang0ndang !o& 1 8ahun 15E6 tentang Perkainan disahkan dan diundangkan di +akarta Pada tanggal , +anuari 15E6 (em'aran !egara 8ahun 15E6 !o&8am'ahan em'aran !egara !omer 3-15)& ,& ndang0ndang Peradilan "gama ndang0ndang !o& E 8ahun 155 tentang Peradilan "gama disahkan dan diundangkan di +akarta pada tanggal ,5 Desem'er 155 (em'aran !egara *epu'lik Indonesia 8ahun 155 !o& 65 8am'ahan
em'aran
!egara
*epu'lik
Indonesia
!o&
36--)&Kemudian pada tanggal ,- Maret ,--. disahkan !omor 3 tahun ,--.&tentang Peru'ahan atas !o& E 8ahun 155 tentang Peradilan "garna& 9ang melegakan dari ini adalah semakin luasn/a keenangan Pengadilan "gama khususn/a keenangan dalam men/elesaikan perkara di 'idang ekonomi s/ariah&ntuk menjelaskan 'er'agai persoalan s/ariah di atas +ewan Syari,ah
17
asional #+S$ telah mengeluarkan sejumlah fatwa /ang 'erkaitan
dengan ekonomi s/ariah /ang sampai saat ini jumlahn/a sudah mencapai 73 %ata&Fata terse'ut dapat menjadi 'ahan utama dalam
pen/usunan
kompilasi
terse'ut&
Sehu'ungan
dengan
tam'ahan keenangan /ang cukup 'an/ak kepada pengadilan agama se'agaimana pada !o& 3 tahun ,--. /aitu mengenai ekonomi s/ariah sementara hukum Islam mengenai ekonomi s/ariah masih terse'ar di dalam kita'0kita' Fikih dan %ata Dean S/ariah !asional kehadiran Kompilasi Hukum Lkonomi S/ariah (KHLS) /ang didasarkan pada P/0 omor (ahun 223 tanggal 1- Septem'er ,-- tentang %om!ilasi Hukum konomi Syari,ah menjadi pedoman dan pegangan kuat 'agi para Hakim Pengadilan "gama khususn/a agar tidak terjadi disparitas putusan Hakim dengan tidak menga'aikan penggalian hukum /ang hidup dan 'erkem'ang dalam mas/arakat se'agaimana maksud Pasal , a/at (1) ndang0 ndang !omor 6 8ahun ,--6 tentang Kekuasaan Kehakiman& Kompilasi Hukum Lkonomi S/ariah terdiri dari 6 uku 63 a' E5. Pasal& 3& ndang0ndang Pen/elenggaraan I'adah Haji ndang0ndang !o& 1E 8ahun 1555 tentang Pen/elenggaraan I'adah Haji disahkan dan diundangkan di +akarta pada tanggal 3 Mei 1555 (em'aran !egara *epu'lik Indonesia 8ahun 1555 !o& 73 8am'ahan em'aran !egara *epu'lik Indonesia !o& 33,) /ang digantikan oleh !omor 13 8ahun ,--& pengganti ini memiliki
1.
.5 pasal dari se'elumn/a 3- pasal& ini mentik'eratkan pada adan/a pengaasarn dengan di'entukn/a %omisi Pengawasan Ha4i Indonesia 5%PHI6& Demikian juga dalam ini diiatur secara
terperinci tentang ia/a Pen/elenggaraan I'adah Haji PIHJ&"turan 'aru terse'ut diharapkan dapat menjadikan pelaksanaan i'adah haji le'ih terti' dan le'ih 'aik& #)
ndang0ndang Pengelolaan Nakat ndang0ndang !omor 3 8ahun 1555 tentang Pengelolaan
Nakat disahkan dan diundangkan di +akarta pada tanggaI ,3 Septem'er 1555 (em'aran !egara *epu'lik Indonesia 8ahun 1555 !o& 1.6 8am'ahan em'aran !egara *epu'lik Indonesia !o& 37)& Selama ini pengelolaan akat 'erdasarkan ndang0ndang !omor 3 8ahun 1555 tentang Pengelolaan Nakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkem'angan ke'utuhan hukum dalam mas/arakat sehingga perlu diganti& Maka di'enntuklan !o& ,3 8ahun ,-11& Pengelolaan akat /ang diatur dalam ndang0ndang ini meliputi kegiatan perencanaan pengumpulan pendistri'usian dan penda/agunaan& Dalam !o& ,3 8ahun ,-11 pengertian akat terdapat pada Pasal 1 "/at (1) /ang 'er'un/i$ Nakat merupakan harta /ang aji' dikeluarkan oleh seorang muslim atau 'adan usaha untuk di'erikan kepada /ang 'erhak meneriman/a sesuai dengan s/ari@at Islam&
1E
Nakat /ang dimaksud di sini adalah akat mal dan akat :trah& "dapun /ang termasuk dalam akat mal meliputi akat emas perak dan logam mulai lainn/aO uang dan surat 'erharga lainn/aO perniagaanO pertanian perke'unan dan perhutananO peternakan dan perikananO pertam'anganO perindustrianO pendapatan dan jasaO dan rika& (Pasal 6 "/at (1) dan (,)) ndang0undang ini mempun/ai implikasi /ang sangat luas 'agi lem'aga pengelolaann/a&Pengelolaan terse'ut secara umum mengoptimalkan pengelolaan dan peman%aatann/a 'erdasarkan skala prioritas ke'utuhan mustahiB dan dapat diman%aatkan untuk usaha0usaha /ang produkti%& ntuk meujudkan optimalisasi pengelolaann/a 'adan amil akat
senantiasa
dituntut
untuk
amanah
pro%esionalisme
transparansi dan akunta'ilitas serta kemandirian se'agai se'uah industri pu'lik menuju mas/arakat /ang sejahtera 'erda/aguna dan 'ertaBa& ntuk menjamin pengelolaan akat se'agai amanah agama dalam undang0undang ini ditentukan adan/a unsur pem'inaan dan unsur pengaasan /ang terdiri dari ulama kaum cendekia mas/arakat dan pemerintah serta adan/a sanksi hukum terhadap pengelola /ang tidak sesuai denga ketentuan&
7& Kompilasi Hukum Islam a& Pengertian KHI
1
Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam /ang senantiasa menjadi rujukan dasar 'agi terciptan/a mas/arakat 'erkeadilan /ang menjunjung nilai0nilai kemanusiaan menghargai
hak0hak
kaum
perempuan
meratan/a
nuansa
kerahmatan dan ke'ijaksanaan serta terujudn/a kemaslahatan 'agi seluruh umat manusia& Semua ketentuan terse'ut hendak digali dan dirumuskan dari sum'er0sum'er Islam /ang otoritati% al0 ?ur@n dan al0Sunnah melalui pengkajian terhadap ke'utuhan pengalaman
dan
ketentuan0ketentuan
/ang
hidup
dalam
mas/arakat Indonesia khaanah intelektual klasik Islam dan pengalaman perada'an mas/arakat Muslim dan arat di 'elahan dunia /ang lain& Kompilasi Hukum Islam ter'entuk dengan cara menghimpun dan menseleksi 'er'agai pendapat Fikih mengenai persoalan kearisan perkainan dan peraka%an dari kita'0kita' Fikih /ang 'erjumlah 3 kita'& 11 '& KHI Se'agai Fikih Indonesia Ke'uda/aan Islam sering dise'ut0se'ut se'agai ke'uda/aan Fikih&"nasir ini tampakn/a merunut pada posisi Fikih /ang adiluhung dalam kehidupan umat Islam&Karena menjadi 'agian paling intim itu regulasi Fikih melalui institusi !egara dipandang perlu dan 4ital oleh se'agian 'esar umat Islam termasuk dinegeri ini& Dorongan ini 'ukan han/a tendensi teologis semata melainkan juga alas an 11Maruki Qahid *umadi Fi7h /ad8a) egara (9og/akarta$ KIS ,--1) h& 177&
15
sosiologis dan politis& "lasan politis dan sosiologis 'erkaitan dengan eksistensi hukum Islam se'agai pendatang dinegeri ini&KonRik pluralisme tradisi hukum mem'uktikan itu&aha secara sosiologis hukum Islam telah menjadi 'egitu penting disamping ke'aradaan hukum adat dan hukum sipil /ang pada saatn/a nanti sama0sama menjadi amunisi dalam pem'entukan hukum asosias&Pemilihan Pancasila se'agai dasar negara /ang tidak sekuler dan teokratis selanjutn/a
mem'aa
implikasi
terhadap
paradigma
pengem'angan hukum Islam& Fikih /ang mulan/a dinamis dan Reksi'el ti'a0ti'a perlu diregulasikan& Ini merupakan dampak dari proses
akomodasi
terhadap
kekuatan
politik
Islam
/ang
menghendaki tuntutan pelaksanaan atas hukum Islam& Karena itulah ajah0ajah akomodati% itu hingga kini dapat terlihat dalam 'er'agai regulasi&Salah satun/a adalah Kompilasi Hukum Islam /ang disahkan melalui Instruksi Presiden !o& 1 8ahun 1551(achtiar Lendi$ 155)&Perlu dipahami dalam hal kita perlu memposisikan KHI dalam ruang discourse /ang 'erkelindan dengan %enomena0 %enomena di sekitarn/a&agaimanapun KHI merupakan langkah positi4isasi hukum Islam karena disahkan oleh negara /ang menganut aliran positi4isme /uridis&"liran ini 'erpendapat 'aha hukum dapat diterima setelah mendapatkan 'entuk positi%n/a dari suatu instansi /ang 'erenang&Dalam perspekti% inilah Maruki Qahid dan *umadi (,--1) kemudian menjuluki Fikih maha' ne0 gara untuk KHI& Pen/e'utan itu didasari 'aha KHI merupakan Fikih
,-
/ang dalam proses inisiasi perumusan dan pengesahan 'erada di tangan negara atau perpanjangan tangann/a& Fikih /ang secara terminologis 'erarti al0%ahmu (pemahaman) masuk dalam ruang sensor negara sehingga nilai 'enar atau tidakn/a ditentukan oleh negara&*uang imajinasi ini semakin dikukuhkan dengan anggapan KHI se'agai Fikih Indonesia /ang genesisn/a dapat kita temukan dalam pemikiran Has'i ash0ShiddieB/ dan Haairin&Fikih /ang 'erkem'ang pada mas/arakat sekarang se'agiann/a adalah Fikih Hijai /aitu Fikih /ang ter'entuk atas dasar adat istiadat /ang 'erlaku di Hija atau %aBih Mishr/ /aitu Fikih /ang ter'entuk atas dasar adat istiadat atau ke'iasaan Mesir& Selama ini kita 'elum menunjukkan kemampuan untuk 'erijtihad meujudkan Fikih /ang sesuai dengan kepri'adian Indonesia karane itu kadang0kadang kita paksakan Fikih Hija atau Mishr/ atau Fikih irak /ang 'erlaku di Indonesia atas dasar taklid& 1, c& Kedudukan KHI dalam tata hukum Indonesia Dalam konteks sosiologis kompilasi /ang 'ersu'tansi hukum islam itu jelas merupakan produk keputusna politik& Instrument hukum politik /ang digunakan adalah Inpres no&1 tahun 1551&Selain %ormulasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia KHI 'isa dise'ut se'agai representasi dari se'agian su'stansi hukum material Islam /ang dilegislasikan oleh penguasa politik pada
1,Maruki Qahid *umadi Fi7h /ad8a) egara* h& 13-
,1
aman orde 'aru& 13 Dengan demikian KHI mempun/ai kedudukan /ang penting dalam tata hukum Indonesia& Karena merupakan se'uah produk hukum dari proses politik orde 'aru& Karena itu selain 'ersi%at nis'i KHI dengan segala 'entukn/a kecuali ruh hukum Islamn/a merupakan cerminan kehendak social para pem'uatn/a&Kehadiran/a dengan demikian sejalan dengan moti%0 moti% social 'uda/a dan politik tertentu dari pem'eri legitimasi dalam hal ini reim politik orde 'aru&Perkem'angan kon:gurasi politik
senantiasa
mempengaruhi
perkem'angan
produk
hukum&Kon:gurasi politik tertentu senantiasa melahirkan produk hukum /ang memiliki karakter tertentu& Kon:gurasi politik /ang demokratis senantiasa melahirkan hukum0hukum /ang 'erkarakter responsi4e;populistik senantiasa
akan
sedangkan
melahirkan
kon:gurasi
hukum0hukum
politik /ang
otoriter
'erkarakter
konser4ati%;ortodoks& 16 Pengaruh politik hukum terhadap KHI akan menjadi Pengaruh
karakter0karakter terse'ut
politik
akan
hukum
mem'aa
Islam
di
Indonesia&
konsekuensi
untuk
memper'incangkan kem'ali diskursus hukum agama dan hukum !egara di dalam adah !egara Pancasila& Ke'eradaan hukum islam harus
diselaraskan
dengan
4isi
pem'angunan
hukum
/ang
13Maruki Qahid *umadi Fi7h /ad8a) egara* h& 166
16Moh&Mah%ud MD Perkem)angan Politik Hukum (9og/akarta$1553) h& .E70.E.
,,
dicanangkan !egara& Disini lalu terjadi proses :lterisasi terhadap materi hukum Islam oleh !egara& Dengan demikian secara ideologis KHI 'erada pada titik tengah antara paradigm agama dan paradigma !egara&Dalam paradigm agama hukum Islam aji' dilaksanakan oleh mat Islam secara kaah tidak mengenal ruang dan aktu&Penerapann/a dalam kehidupan social menjadi misi agama /ang suci& Dengan kata lain 'aha hukum Islam 'erada dalam penguasaan hukum !egara dengan mempertim'angkan pluralitas agama etnis ras dan golongan& Hasil interaksi dari dua paradigma /ang 'er'eda itu merupakan ujud n/ata politik !egara terhadap hukum islam di Indonesia& Karena itu KHI merupakan satu0 satun/a hukum materiil Islam /ang memperoleh legitimasi politik dan /uridis dari !egara& d& Penerapan KHI Di di Indonesia "da dua hal /ang menjadi pertim'angan sehingga KHI penting untuk dise'arluaskan pertama karena KHI diterima oleh Majelis se'agai
lama Indonesia&Kedua Karena KHI 'isa dipergunaka pedoman
perkainan
dalam
kearisan
dan
men/elesaikan peraka%an
maslaah0masalah
'aik
oleh
instansi
pemerintah maupun mas/arakat /ang memerlukann/a&KHI 'isa dijadikan pedoman 'agi hakim dilingkungan adan Peradilan "gama se'agai hukum terapan dalam men/elesaikan perkara0 perkara /ang diajukan kepadan/a&Maka tampak se'etuln/a %ungsi pedoman itu ditujukan 'agi para hakim dilingkungan adan
,3
Peradilan "gama&Sedangkan mas/arakat /ang dise'utkan han/a 'ersi%at taaran alternati4e& Implementasi Kompilasi Hukum islam 'ersi%at %akultati% /aitu ketentuan0ketentuan hukum islam /ang 'oleh dikatakan se'agai hasil ijtihad kolekti% ala Indonesia /ang tertuang dalam Inpres no& 1 8ahun 1551 itu tidak secara priorit/ mengikat dan memaksa arga !egara Indenesia khususn/a ummat Islam& KHI 'ersi%at anjuran dan alternati4e hukum& 17 Perujudan hukum 'agi umat Islam di Indonesia terkadang menim'ulkan pemahaman /ang 'er'eda&"ki'atn/a hukum /ang dijatuhkan sering terjadi perde'atan di kalangan para ulama&Karena itu diperlukan upa/a pen/eragaman pemahaman dan kejelasan 'agi kesatuan hukum Islam&Keinginan itu akhirn/a memunculkan %om!ilasi Hukum Islam #%HI$ /ang saat ini telah menjadi salah satu
pegangan utama para hakim di lingkungan Peradilan "gama&Se'a' selama ini Peradilan "gama tidak mempun/ai 'uku standar /ang 'isa dijadikan pegangan se'agaimana haln/a KH Perdata& Dan pada tanggal 1- +uni 1551 Presiden menandatangani Inpress !o&1 8ahun 1551 /ang merupakan instruksi untuk memas/arakatkan %HI. 1) ndang0undang tentang Qaka% ndang0ndang !o& 61 8ahun ,--6 tentang Qaka% disahkan dan diundangkan di +akarta pada tanggal ,E #kto'er ,--6 (em'aran !egara *epu'lik Indonesia 8ahun ,--6 !o& 175 17Maruki Qahid *umadi Fi7h /ad8a) egara (9og/akarta$ KIS ,--1) h& 1E&
,6
8am'ahan
em'aran
!egara
*epu'lik
Indonesia
!o&
6675)&Kemudian pada tanggal 17 Desem'er ,--. ditetapkanlah peraturan pemerintah *epu'lik&Indonesia !omor 6, 8ahun ,--. tentang Pelaksanaan ndang0ndang !omor 61 8ahun ,--6 tentang aka%&Maksud pen/usunan peraturan pelaksanaan PP ini adalah untuk men/ederhanakan pengaturan /ang mudah dipahami mas/arakat
organisasi
dan
'adan
hukum
serta
peja'at
pemerintahan /ang mengurus peraka%an B9I* dan :%S sekaligus menghindari 'er'agai kemungkinan per'edaan pena%siran terhadap ketentuan /ang 'erlaku& ,) ndang0undang 8entang Per'ankan S/ariah ndang0ndang !omor 1- 8ahun 155 tentang Peru'ahan atas ndang0 ndang !omor E 8ahun 155, tentang Per'ankan /ang diundangkan pada tanggal 1- !o4em'er 155 menandai sejarah 'aru di 'idang per'ankan /ang mulai mem'erlakukan sistem ganda duel sistem )anking di Indonesia /aitu sistem per'ankan
kon4ensional
dengan
piranti
'unga
dan
sistem
per'ankan dengan peranti akad0akad /ang sesuai dengan prinsip0 prinsip s/ariah& Sejarah per'ankan secara %aktual telah mencatat 'aha dalam kurun aktu antara tahun 155, hingga Mei ,--6 telah 'erkem'ang pesat per'ankan Pasal 1 angka 1 ndang0 ndang !omor ,1 8ahun ,-- (selanjutn/a dise'ut !o& ,1 8ahun ,--) tentang Per'ankan S/ariah men/e'utkan 'aha per'ankan s/ariah adalah segala sesuatu /ang men/angkut tentang ank
,7
S/ariah dan nit saha S/ariah mencakup kelem'agaan kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahan/a&
"kad0akad
dimaksud
antara
lain
adalah
adiah
mudhara'ah mus/arakah ijarah ijarah muntahi/a 'it0tamlik mura'ahah salam Istishna,i Bardh akalah atau akad lain /ang sesuai dengan prinsip s/ariah&
III PENUTUP
A) Kesimpulan
1& Hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan ke'ijakan /ang diterapkan oleh pemerintah&
,.
Pasang surut terse'ut adalah perkem'angan /ang dinamis dan 'erkesinam'ungan 'agi upa/a trans%ormasi hukum Islam ke dalam sistem hukum !asional& Sejarah produk hukum Islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa re%ormasi merupakan %akta /ang menjadi 'ukti 'aha sejak dahulu kala hukum Islam telah menjadi hukum /ang sangat 'erpengaruh di Indonesia& ,& Hukum Islam 'erkedudukan se'agai salah satu hukum /ang mempengaruhi
perkem'angan
sistem
hukum
nasional&
e'erapa hukum Islam /ang telah melekat pada mas/arakat kemudian dijadikan peraturan perundang0undangan& Dengan adan/a
peraturan0peraturan
perundang0undang
/ang
memiliki muatan hukum Islam maka umat muslim Indonesia pun memiliki landasan /uridis dalam men/elesaikan masalah0 masalah perdata& erdasarkan 'er'agai uraian di atas maka dapat disimpulkan 'aha prospek penerapan hukum Islam di Indonesia cukup cerah&
B. Saran Se'agai saran diharapkan untuk perkem'angan hukum Islam selanjutn/a dapat dikeluarkan lagi peraturan perundang0undangan mengenai apa /ang 'elum ada se'elumn/a& Se'agai contoh anak adopsi&Islam tidak mengenal adan/a anak adopsi /ang ada han/alah anak asuh&9ang mengenal soal pengangkatan anak han/alah hukum 'arat dan hukum adat& ila peraturan mengenai
,E
adopsi;asuh menim'ulkan
dikeluarkan kepastian
menurut hukum
hukum 'agi
Islam
anak0anak
maka
akan
asuh;adopsi
maupun orangtuan/a& Selanjutn/a adalah mengenai perkainan antar agama /ang 'elum diatur dengan gam'lang di ndang0ndang Perkainan& Seharusn/a dimuat aturan /ang jelas mengenai laki0laki muslim /ang diper'olehkan menikah dengan perempuan non muslim atau perempuan muslim /ang diharamkan menikah dengan laki0laki non muslim& Selama ini karena peraturann/a tidak ada maka 'an/ak orang memilih untuk menikah di luar negeri& ila peraturann/a ada maka 'atas antara larangan dan 'ukan akan terlihat jelas&
,
DA*TAR PUSTAKA
"li Muhammad Daud Penera!an Hukum Islam dalam egara e!u)lik Indonesia* Makalah disampaikan pada Pendidikan %ader ;lama di "akarta* tanggal 1E Mei 1557& !urudin "miur dan " 8arigan Hukum Perdata Islam diIndonesia +akarta$ Kencana ,--6& Didi Kusnadi& Hukum Islam di Indonesia #(radisi* Pemikiran* Politik Hukum dan Produk Hukum$& Kuningan$ L'ook ,-1-& *a:B "hmad Hukum Islam di Indonesia (et IO +akarta$ P8& *aja Cra:ndo Persada 1557) *asdi/anah "ndi %ontri)usi Hukum Islam dalam /ewu4udkan Hukum Pidana asional* Makalah Disampaikan pada upacara Pem'ukaan Seminar !asional tentang %ontri)usi Hukum Islam (erhada! (erwu4udnya Hukum Pidana asional yang Ber4iwa %e)angsaan II09og/akarta , Desem'er 1557& *o:B "hmad Hukum Islam di Indonesia +akarta$ *ajaali Pers ,--3 Soeroso Pengantar Ilmu Hukum +akarta$ sinar gra:ka ,--6 Spe/oeti Narkoi %ontri)usi Hukum Islam (erhada! Hukum asional Makalah disampaikan pada Seminar %onse! %eadilan dalam Pers!ektif Hukum I"I! Sunan "mpel Cunungjati0andung 1. Mei 1556& Su'ekti "sas0"sas Hukum Perdata +akarta$ Intermasa ,--7 8im Pen/usun Bunga am!ai Peradilan Islam di Indonesia "ilid 1 andung$ lul "l'a' Pres 155E Peradilan 0gama di Indonesia< Se4arah 8im Pen/usun Perkem)angan :em)aga dan Proses Pem)entukkan ;ndang;ndangnya +akarta DLP"C ,--1 D 1567& ndang0ndang !o& ,1 8ahun ,-- tentang Per'ankan S/ariah& ndang0ndang !o& 1 8ahun 15E6 tentang Perkainan& ndang0ndang !o& E 8ahun 155 tentang Peradilan "gama& ndang0 ndang !omor 6 8ahun ,--6 tentang Kekuasaan& ndang0ndang !o& 1E 8ahun 1555 +o !omor 13 8ahun ,-- tentang Pen/elenggaraan I'adah Haji& ndang0ndang !omor 3 8ahun 1555 tentang Pengelolaan Nakat& ndang0ndang !o& 61 8ahun ,--6 tentang Qaka%& Kompilasi Hukum Islam&
,5
http$;;sesukakita&ordpress&com;,-11;-E;1-;kedudukan0hukum0 islam0dalam0negara0repu'lik0indonesia; http$;;rega%eliT&ordpress&com;,-1,;-3;,7;perkem'angan0dan0 kedudukan0hukum0islam0dalam0sistem0hukum0nasional;
