3. AD ART HMS-ITB (Amandemen 28 Oktober 2015)

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

HIMPUNAN MAHASISWA SIPIL

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Jalan Ganesha 10 Bandung

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya pembinaan, pengisian, dan pengamanan negara yang berdasarkan Pancasila adalah juga menjadi tanggung jawab generasi muda demi terbentuknya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Institut Teknologi Bandung adalah lembaga pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dinamis sesuai dengan fungsinya dimana Jurusan Teknik Sipil ITB adalah jurusan yang cukup mempunyai peranan. Mahasiswa Teknik Sipil ITB merupakan unsur yang mutlak dan tak dapat dipisahkan dari Jurusan Teknik Sipil ITB, sadar akan tanggung jawabnya kepada Tuhan, tanah air, dan Bangsa Indonesia dan atas dasar bahwa kebutuhan bagi setiap individu di komunitas manapun, maka seluruh mahasiswa Teknik Sipil ITB secara sukarela menggabungkan diri dalam wadah organisasi kemahasiswaan dengan anggaran dasar sebagai berikut :

AD/ART HMS HMS ITB

4



ANGGARAN DASAR

BAB I IDENTITAS

Pasal 1 : Nama Organisasi bernama HIMPUNAN MAHASISWA SIPIL INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG disingkat HMS ITB.

Pasal 2 : Tempat Kedudukan Berkedudukan di tempat Program Studi Teknik Sipil ITB berada.

Pasal 3 : Waktu Didirikan pada tanggal 30 Mei 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4 : Lambang Lambang HMS ITB adalah gambar seorang ahli Teknik Sipil memakai helm pengaman proyek dengan latar belakang konstruksi yang selesai dibangun di dalam sebuah lingkaran dengan dikelilingi oleh tulisan HIMPUNAN MAHASISWA SIPIL ITB.

Pasal 5 : Bendera Bendera HMS ITB adalah bendera dengan gambar lambang Himpunan berwarna kuning dengan latar belakang hitam.

Pasal 6 : Jaket Jaket HMS ITB adalah jaket warna hijau tua dengan lambang Himpunan di dada sebelah kiri.

AD/ART HMS HMS ITB

5



BAB II ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 1 : Asas Kemahasiswaan yang berdasarkan Pancasila dan kebenaran akademik.

Pasal 2 : Prinsip 1. Kemandirian 2. Keadilan 3. Persamaan 4. Pemberdayaan

Pasal 3 : Tujuan 1. Membina kekeluargaan kekeluargaan antaranggota antaranggota khususnya khususnya dan antarmahasiswa pada umumnya. umumnya. 2. Mengusahakan dan memperjuangkan kepentingan anggota dalam bidang studi, keprofesian, kreativitas, dan kesejahteraan. kesejahteraan. 3. Membimbing, menampung, dan menyalurkan potensi anggota untuk pengabdian, perjuangan, dan pembangunan negara Republik Indonesia.

BAB III STATUS

Pasal 1 : Status 1. HMS ITB adalah organisasi yang mandiri dalam menentukan menentukan arah dan kebijakannya. kebijakannya. 2. HMS ITB merupakan bagian dari dari dunia kemahasiswaan ITB

AD/ART HMS HMS ITB

6



BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 1 : Keanggotaan HMS ITB adalah otomatis bagi mereka yang telah menjadi mahasiswa S-1 Program Studi Teknik Sipil ITB, kecuali bagi mereka yang memilih untuk tidak menjadi anggotanya.

Pasal 2 : Ada dua macam anggota anggota : 1. Anggota Muda 2. Anggota Biasa

Pasal 3 : Anggota adalah pemegang pemegang kedaulatan kedaulatan tertinggi dalam organisasi organisasi yang diwujudkan dalam dalam Musyawarah Anggota (MA).

BAB V PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

Pasal 1 : 1. Program studi yang yang dimaksud adalah Program Studi Teknik Sipil yang telah menerima mahasiswanya secara terpisah dari Program Studi lainnya di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan melalui mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang ada.

AD/ART HMS HMS ITB

7



BAB VI BADAN PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 1 : Badan perlengkapan organisasi terdiri atas : 1. Musyawarah Anggota Musyawarah Anggota disingkat MA HMS ITB adalah lembaga kekuatan tertinggi di HMS ITB. 2. Badan Perwakilan Anggota Badan Perwakilan Anggota disingkat BPA HMS ITB adalah lembaga legislatif tertinggi di HMS ITB yang merupakan perwakilan Anggota Biasa HMS ITB. 3. Badan Pengurus Badan Pengurus disingkat BP HMS ITB adalah lembaga eksekutif tertinggi di HMS ITB dan bertanggung jawab kepada MA 4. Senator HMS ITB Senator HMS ITB adalah perwakilan HMS ITB dalam Lembaga Kemahasiswaan Terpusat KM-ITB yang tergabung dalam Kongres KM-ITB

BAB VII RAPAT

Pasal 1 : Rapat terdiri dari : 1. Musyawarah Anggota 2. Rapat Badan Pengurus 3. Sidang Badan Perwakilan Anggota 4. Rapat-rapat lain yang ditentukan BP

AD/ART HMS HMS ITB

8



BAB VIII PERBENDAHARAAN

Pasal 1 : Perbendaharaan Perbendaharaan didapat dari : 1. Uang iuran dari dari Anggota Anggota Biasa HMS ITB 2. Sumbangan-sumbangan Sumbangan-sumbangan yang sah dan dan tidak mengikat 3. Usaha-usaha lain yang sah

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 1 : Perubahan/pengesahan Perubahan/pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ditetapkan melalui Musyawarah Anggota yang khusus diadakan untuk itu dan harus disetujui sekurangkurangnya tiga perempat dari jumlah Anggota Biasa HMS ITB yang hadir.

BAB X PEMBUBARAN Himpunan hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Anggota yang khusus diadakan untuk itu dan sah bila dihadiri dan disetujui sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah Anggota Biasa HMS ITB.

AD/ART HMS HMS ITB

9



BAB XI ATURAN PERALIHAN

Pasal 1 : Status Bila terbentuk lembaga sentral pengganti KM – ITB yang telah melalui proses representatif dan mempunyai legitimasi, maka HMS ITB merupakan organ lembaga itu dan mempunyai otonomi yang luas di dalam lingkungannya.

BAB XII ATURAN TAMBAHAN

Ketentuan mengenai perwakilan HMS ITB dalam lembaga sentral yang dibentuk sebagai pengganti KM – ITB akan ditentukan kemudian.

BAB XIII HAL-HAL LAIN

Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam Anggaran Dasar, diatur/ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. Tangga.

AD/ART HMS HMS ITB

10



ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I STATUS

Pasal 1 : HMS ITB menaati dan menjunjung tinggi keputusan-keputusan yang diambil bersama lembaga-lembaga kemahasiswaan kemahasiswaan yang representatif dan mempunyai legitimasi di ITB.

Pasal 2 : HMS ITB berperan dengan kedudukan yang sama tinggi dengan himpunan-himpunan mahasiswa yang lain di ITB.

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 1 : Anggota Muda 1. Anggota Muda Muda adalah otomatis otomatis seluruh Mahasiswa Mahasiswa Teknik Sipil ITB, kecuali yang telah memilih untuk tidak menjadi Anggota Biasa HMS ITB. 2. Masa berlaku berlaku Anggota Muda Muda ditetapkan oleh oleh Badan Pengurus Pengurus paling lama lama 12 bulan. bulan.

Pasal 2 : Anggota Biasa Anggota Biasa adalah Anggota Muda yang dinyatakan lulus dalam menjalani tahap pembinaan oleh HMS ITB.

Pasal 3 : Pembinaan Anggota Pembinaan-pembinaan Pembinaan-pembinaan di ruang lingkup l ingkup HMS ITB I TB ditentukan oleh Badan Pengurus.

AD/ART HMS HMS ITB

11



Pasal 4 : Hak dan Kewajiban Anggota Biasa 1. Setiap Anggota Biasa berhak berhak mendapat mendapat perlakuan yang sama sama dengan Anggota Biasa Biasa lain. 2. Setiap Anggota Anggota Biasa mempunyai mempunyai hak hak untuk memilih dan dipilih. 3. Setiap Anggota Anggota Biasa mempunyai mempunyai hak hak suara dan mengeluarkan mengeluarkan pendapat. pendapat. 4. Setiap Anggota Anggota Biasa mempunyai mempunyai hak kontrol, kontrol, recall , dan mosi tidak percaya. 5. Setiap Anggota Anggota Biasa mempunyai mempunyai hak bela bela diri. 6. Setiap Anggota Biasa berkewajiban berkewajiban manaati AD/ART serta peraturan lainnya yang yang berlaku di HMS ITB. 7. Setiap Anggota Biasa wajib wajib memelihara, menjaga, dan dan bertanggung jawab jawab atas nama baik HMS ITB. 8. Setiap Anggota Biasa wajib wajib membayar membayar iuran.

Pasal 5 : Hak dan Kewajiban Anggota Muda 1. Anggota Muda wajib menyelesaikan menyelesaikan proses pembinaannya pembinaannya untuk menjadi Anggota Biasa. 2. Anggota Muda Muda HMS ITB mempunyai mempunyai Hak untuk menolak menjadi Anggota Biasa HMS ITB.

Pasal 6 : Sanksi Setiap Anggota Biasa HMS ITB dapat dikenai sanksi yang dijatuhkan melalui keputusan dalam Musyawah Anggota apabila melanggar AD/ART atau peraturan-peraturan lain yang berlaku di HMS ITB. Sanksi dapat berupa : 1. Peringatan 2. Pemecatan Sementara 3. Pemecatan 4. Sanksi-sanksi lain

Pasal 7 : Status Anggota Biasa hilang bila : 1. Meninggal dunia. 2. Sudah bukan lagi lagi Mahasiswa Mahasiswa Program Studi Teknik Sipil ITB.

AD/ART HMS HMS ITB

12



3. Dipecat/menyatakan Dipecat/menyatakan diri keluar keluar dari dari HMS HMS ITB.

Pasal 8 : Status Anggota Muda Bila Anggota Muda HMS ITB tidak t idak lulus dalam pembinaannya menjadi Anggota Biasa HMS ITB, maka ia kehilangan status keanggotannya keanggotannya di HMS ITB.

BAB III BADAN PENGURUS (BP)

Pasal 1 : Struktur Badan Pengurus Struktur sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Bidang Pendidikan, Bidang Kesejahteraan, dan Bidang Keprofesian.

Pasal 2 : Hak dan Kewajiban 1. BP melaksanakan melaksanakan asas, asas, prinsip, dan tujuan tujuan HMS ITB. 2. BP wajib wajib menjunjung tinggi AD/ART. 3. BP mewakili dan mengoordinasi segala kegiatan kegiatan Anggota Biasa HMS ITB baik ke luar maupun ke dalam. 4. BP wajib memberikan pertanggungjawaban pertanggungjawaban pada pada masa akhir jabatannya jabatannya kepada MA atau sewaktu-waktu bila diminta oleh Anggota Biasa HMS ITB melalui BPA. 5. BP wajib memberikan keterangan keterangan sewaktu-waktu sewaktu-waktu bila diminta oleh BPA. 6. BP bersedia memberikan memberikan keterangan sewaktu-waktu sewaktu-waktu bila diminta oleh Pimpinan Pimpinan ITB sesuai dengan hierarkinya atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. berkepentingan. 7. BP membuat program kerja sesuai sesuai dengan asas, prinsip, prinsip, dan tujuan HMS ITB dan disetujui BPA. 8. BP wajib memberitahukan seluruh keputusan yang diambil kepada BPA sebelum dijalankan. 9. Apabila BP tidak menerima keputusan yang telah diambil oleh BPA, BP dapat mengajukan banding melalui Musyawarah Anggota.

AD/ART HMS HMS ITB

13



Pasal 3 : Rapat BP 1. Rapat Pleno BP dihadiri semua Anggota BP. 2. Rapat Harian BP sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dihadiri dihadiri oleh Anggota Inti BP (Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum). 3. Rapat Pleno BP sah apabila dihadiri oleh lebih dari dari setengah dari dari jumlah Anggota BP.

Pasal 4 : Syarat-syarat Calon Ketua Himpunan 1. Warga Negara Indonesia 2. Sah sebagai sebagai Anggota Biasa HMS ITB dan tidak sedang terkena sanksi. sanksi. 3. Sudah satu tahun tahun menjadi Anggota Anggota Biasa HMS ITB. 4. Menjalankan kewajiban sebagai sebagai Anggota Biasa HMS ITB dengan baik. 5. Tidak sedang sedang aktif aktif sebagai sebagai pengurus pengurus organisasi organisasi lain.

Pasal 5 : Pembentukan BP 1. Ketua Umum HMS ITB dipilih dalam dalam suatu masa pemilihan pemilihan yang langsung, langsung, bebas, dan rahasia. 2. Pemilihan diadakan diadakan pada suatu masa pemilihan oleh oleh panitia pemilih. 3. Panitia dibentuk oleh BPA. 4. Calon Ketua Umum HMS ITB tidak tidak duduk dalam panitia pemilihan. 5. Setiap Anggota Anggota Biasa HMS ITB mempunyai mempunyai satu satu hak suara. 6. Calon Ketua Himpunan yang yang mendapat suara suara terbanyak menyusun menyusun Badan Pengurus yang diminta pengesahannya dalam Musyawarah Anggota. 7. Ketentuan lain tentang pemilihan diatur diatur oleh panitia panitia dengan persetujuan BPA.

Pasal 6 : Masa Jabatan dan Pembubaran BP 1. BP mempunyai mempunyai masa jabatan paling lama lama 12 bulan. 2. Bila masa jabatan BP akan diperpanjang diperpanjang karena sesuatu hal, hal, harus diajukan ke MA. 3. Sesudah BP baru baru terbentuk, maka BP lama menyerahkan menyerahkan jabatannya ke BP baru. 4. Inventarisasi yang sudah di-clearing di- clearing -kan -kan oleh BPA, diserahkan kepada kepada BP baru. 5. Badan Pengurus Pengurus dapat dibubarkan dibubarkan oleh mosi tidak percaya percaya dari Anggota Biasa HMS ITB yang diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 Anggota Biasa HMS ITB dan Musyawarah Anggota yang khusus diadakan untuk itu.

AD/ART HMS HMS ITB

14



6. Jika mosi tidak percaya disetujui, disetujui, Badan Pengurus baru dibentuk dibentuk melalui prosedur dalam AD/ART.

BAB IV BADAN PERWAKILAN ANGGOTA

Pasal 1 : Wakil Anggota dalam BPA Wakil Anggota Biasa HMS ITB dalam BPA disebut Anggota BPA.

Pasal 2 : Syarat-syarat Anggota BPA 1. Warga Negara Indonesia. 2. Sah sebagai sebagai Anggota Biasa HMS HMS ITB dan tidak terkena sanksi yang dijatuhkan dijatuhkan HMS ITB. 3. Menjalankan kewajiban sebagai sebagai Anggota Biasa HMS ITB dengan baik.

Pasal 3 : Struktur 1. BPA dipimpin dipimpin oleh oleh Sekretaris Jenderal Jenderal BPA. 2. BPA terdiri atas sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dua dua komisi, yaitu Komisi Pengawas Pengawas dan Komisi Komisi Perbaikan Sistem.

Pasal 4 : Hak dan Kewajiban 1. Anggota BPA wajib menjunjung tinggi AD/ART. 2. BPA wajib mengawasi jalannya kepengurusan Himpunan. 3. BPA wajib wajib mengawasi Senator HMS ITB. 4. BPA mempunyai mempunyai Hak Tanya Tanya dan dan Hak Amandemen. 5. BPA mempunyai mempunyai hak untuk untuk memberikan memberikan pertimbangan pertimbangan kepada kepada BP. 6. BPA bertanggung bertanggung jawab kepada MA. 7. BPA dapat membatalkan keputusan yang diambil diambil oleh BP.

AD/ART HMS HMS ITB

15



Pasal 5 : Sidang BPA 1. BPA bersidang bersidang sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. setahun. 2. BPA dapat bersidang bersidang jika sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya seperempat seperempat dari jumlah Anggota BPA meminta untuk diadakan sidang. 3. Setiap Anggota Anggota BPA mempunyai mempunyai satu satu suara. suara. 4. Keputusan-keputusan Keputusan-keputusan dalam sidang BPA diadakan diadakan dengan jalan Musyawarah. Musyawarah. Cara pemungutan suara hanya bila musyawarah gagal. 5. Keputusan dalam sidang BPA sah sah bila sekurang-kurangnya disetujui disetujui oleh setengah jumlah Anggota BPA ditambah satu. satu. 6. Keputusan sidang sidang BPA harus diumumkan kepada Anggota Anggota Biasa HMS ITB selambatlambatnya dua hari sesudah sidang.

Pasal 6 : Pembentukan BPA 1. Pemilihan anggota anggota BPA dilaksanakan oleh panitia panitia pemilihan yang dibentuk dibentuk oleh BPA masa jabatan sebelumnya. sebelumnya. 2. Anggota BPA dipilih melalui angkatan dalam dalam pemilu angkatan angkatan yang bebas, rahasia, rahasia, langsung. 3. Jumlah Anggota Anggota BPA pada tiap angkatan dibagi dibagi 25 dan bila bila hasilnya bilangan bilangan pecahan, maka diadakan pembulatan ke atas. 4. Hasil pemilihan disahkan oleh MA. 5. Ketentuan lain yang belum tercantum, tercantum, diatur oleh panitia dengan persetujuan BPA masa jabatan sebelumnya. sebelumnya. 6. Anggota BPA tidak diperkenankan diperkenankan merangkap merangkap menjadi menjadi Anggota BP atau Senator.

Pasal 7 : Masa Jabatan Anggota BPA 1. BPA mempunyai mempunyai masa jabatan paling paling lama 12 12 bulan. bulan. 2. Sesudah BPA baru terbentuk, terbentuk, maka BPA lama menyerahkan menyerahkan jabatannya jabatannya kepada BPA baru. 3. Anggota BPA dapat dapat ditarik dengan mosi tidak percaya percaya oleh seperempat seperempat jumlah Anggota Biasa HMS ITB dalam angkatannya dan harus disahkan disahkan oleh BPA.

AD/ART HMS HMS ITB

16



BAB V SENATOR Pasal 1 : Posisi Senator Senator bertanggungjawab kepada MA.

Pasal 2 : Hak dan Kewajiban Senator 1. Senator wajib wajib melaksanakan melaksanakan dan dan menjunjung menjunjung tinggi AD/ART HMS ITB. 2. Senator wajib wajib melaksanakan melaksanakan dan dan menjunjung menjunjung tinggi tinggi AD/ART KM-ITB. 3. Senator menyampaikan menyampaikan dan menyosialisasikan setiap hasil keputusan yang yang diambil Kongres KM-ITB. 4. Senator melakukan penarikan penarikan aspirasi Anggota Biasa HMS ITB terkait kebutuhan kebutuhan Anggota Biasa HMS ITB, isu kemahasiswaan kemahasiswaan terpusat, terpusat, atau isu di Kongres KM-ITB. 5. Senator mewakili mewakili HMS ITB dalam pengambilan keputusan keputusan dalam sidang sidang Kongres KMITB. 6. Senator melaksanakan melaksanakan tugas sebagai sebagai Anggota Kongres KM-ITB sesuai sesuai dengan tugas tugas dalam Kongres KM-ITB yang dibebankan kepadanya. kepadanya. 7. Senator wajib menyelenggarakan menyelenggarakan forum forum untuk melaporkan kinerjanya dan menampung aspirasi sekurang-kurangnya sebulan sekali. 8. Senator memberikan pertanggungjawa pertanggungjawaban ban di akhir kepengurusan kepengurusan dan sewaktu-waktu bila dipandang perlu oleh BPA. 9. Senator berhak berhak mengatasnamakan mengatasnamakan seluruh Anggota Biasa HMS ITB di dalam dalam Kongres KM-ITB. 10. Senator Senator berhak membentuk Tim T im Senator. 11. Senator berhak menunjuk Anggota Biasa HMS ITB I TB sebagai perwakilannya untuk menyampaikan menyampaikan aspirasi Anggota Biasa HMS ITB dengan persetujuan BPA. 12. Senator berhak memberikan pertimbangan kepada BPA terkait pembuatan keputusan BPA sesuai dengan hasil sidang Kongres KM-ITB.

Pasal 3 : Masa Tugas Senator Masa tugas Senator sesuai dengan masa tugas Kongres KM-ITB selama satu periode kepengurusannya.

AD/ART HMS HMS ITB

17



Pasal 4 : Syarat Calon Senator 1. Warga Negara Indonesia. 2. Anggota Biasa HMS ITB. 3. Tidak sedang sedang terkena terkena sanksi sanksi dari HMS ITB dan KM-ITB. 4. Sudah satu tahun tahun menjadi Anggota Biasa Biasa HMS ITB. 5. Tidak sedang sedang aktif aktif sebagai pengurus organisasi lain. lain. 6. Belum pernah pernah menjabat sebagai Senator HMS ITB selama selama dua periode. periode. 7. Bersedia menjadi Anggota Tim Senator sampai berakhirnya masa tugas Senator sebelumnya jika menjadi Senator terpilih.

Pasal 5 : Mekanisme Pemilihan Senator 1. Senator dipilih dipilih melalui pemilu dan dan disahkan disahkan melalui Musyawarah Musyawarah Anggota. Anggota. 2. Jika Senator tidak dapat melanjutkan tugasnya di tengah masa tugasnya maka mekanisme pemilihan Senator baru diputuskan dalam Musyawarah Anggota yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 6 : Mekanisme Pemberhentian Pemberhentian Senator Senator dapat diberhentikankan jika: 1. Senator tidak menjalankan kewajibannya. 2. Senator terbukti terbukti melakukan melakukan kecurangan kecurangan saat proses proses pemilihan. 3. Adanya mosi tidak tidak percaya yang diajukan oleh sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 25 anggota anggota biasa. biasa. Penurunan Senator diputuskan dalam Musyawarah Anggota.

Pasal 7 : Hilangnya Status Senator Status Senator hilang apabila: 1. Meninggal dunia. 2. Sudah bukan lagi Anggota Anggota Biasa HMS ITB. 3. Telah berakhirnya masa tugas tugas senator senator HMS ITB. 4. Diberhentikan sebagai Senator. 5. Menyatakan mengundurkan diri secara resmi dan dan disetujui dalam dalam Musyawarah Musyawarah Anggota (MA).

AD/ART HMS HMS ITB

18



Pasal 8 : Mekanisme Penarikan Kembali Senator Jika ada kondisi khusus yang menyebabkan diperlukannya peninjauan kembali atas keberadaan Senator atau Kongres KM-ITB maka pembahasan berkenaan dengan hal itu dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Anggota.

Pasal 9 : Tim Senator 1. Tim Senator Senator dibentuk dibentuk untuk untuk membantu membantu kinerja kinerja Senator. Senator. 2. Anggota Tim Senator adalah Anggota Biasa HMS HMS ITB. 3. Tim Senator tidak boleh boleh menjadi staff staff dalam Badan Pengurus HMS ITB atau Anggota BPA HMS ITB. 4. Penambahan, pergantian, pergantian, atau pemberhentian Anggota Tim Senator Senator direkomendasikan direkomendasikan oleh Senator dan diputuskan bersama oleh BP, BPA, dan Senator dalam suatu rapat koordinasi khusus.

BAB VI MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 1 : Musyawarah Anggota Anggota (MA) 1. MA diadakan diadakan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sekali dalam dalam setahun. setahun. 2. MA dapat diadakan diadakan oleh permintaan permintaan sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya 25 Anggota Biasa HMS ITB. 3. Laporan dan pertanggungjawaban pertanggungjawaban Badan Badan Pengurus Pengurus disampaikan dalam MA. 4. Pemberitahuan MA sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dua hari hari sebelumnya. sebelumnya. 5. MA sah bila dihadiri setengah dari dari jumlah Anggota Anggota Biasa HMS HMS ITB. 6. Jika MA tidak bisa berlangsung karena tidak tidak memenuhi kuorum, ditunda dan dan tidak tergantung pada jumlah yang hadir. MA yang tertunda paling cepat tiga hari sesudahnya. 7. Keputusan-keputusan Keputusan-keputusan

dalam

MA

diadakan

pemungutan suara hanya bila musyawarah gagal.

AD/ART HMS HMS ITB

19

dengan

jalan

musyawarah.

Cara



BAB VII PERBENDAHARAAN

Pasal 1 : Iuran 1. Iuran Anggota Anggota Biasa HMS HMS ITB dipungut dipungut sekali dalam dalam satu semester. semester. 2. Besar iuran diserahkan kepada kebijaksanaan Anggota Anggota Biasa HMS ITB.

AD/ART HMS HMS ITB

20



BAGIAN PENJELAS ANGGARAN DASAR

BAB VIII PERBENDAHARAAN Pasal 1 2. Sumbangan-sumbangan Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat adalah sumbangan sumbangan yang tidak tidak membuat HMS ITB menyimpang dari tujuannya dalam menjalankan organisasinya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB II KEANGGOTAAN Pasal 5 : Hak dan Kewajiban Anggota Biasa HMS ITB 4. Hak kontrol adalah hak Anggota Anggota Biasa HMS ITB untuk meminta keterangan keterangan kepada lembaga-lembaga di HMS ITB terkait kebijakan yang diambil. Hak recall adalah hak Anggota Biasa HMS ITB untuk menarik atau menurunkan anggota dari jabatannya sesuai dengan mekanisme yang terdapat pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMS ITB. Hak mosi tidak percaya adalah hak Anggota Biasa HMS ITB untuk menyatakan ketidakpercayaan ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang berlaku di HMS ITB.

AD/ART HMS HMS ITB

21



BAB III BADAN PENGURUS Pasal 4 : Syarat-syarat Calon Ketua Himpunan 2. Sanksi yang dimaksud dimaksud adalah sanksi-sanksi sanksi-sanksi yang membuat calon calon ketua himpunan himpunan tidak bisa menjalankan fungsi ketua himpunan dengan baik.

BAB IV BADAN PERWAKILAN ANGGOTA

Pasal 4 : Hak dan Kewajiban 3. BPA mengawasi Senator terkait kehadiran kehadiran Senator dalam dalam rapat Kongres, Kongres, pengambilan keputusan dalam Kongres, pemberdayaan Tim Senator pada umumnya serta pemberdayaan Senator terpilih khususnya, pola penarikan dan pembahasan aspirasi, dan tugas yang diembannya di Kongres.

BAB V SENATOR

Pasal 1 : Posisi Senator Senator menyampaikan pertanggungjawabannya pertanggungjawabannya secara langsung kepada anggota melalui m elalui Musyawarah Anggota (MA). Senator merupakan lembaga mandiri yang posisinya setara dengan BP dan BPA. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Senator diawasi oleh BPA.

Pasal 2 : Hak dan Kewajiban Senator 1. –CUKUP JELAS – 2. –CUKUP JELAS – 3. –CUKUP JELAS – 4. Penarikan aspirasi aspirasi wajib dilakukan kecuali dalam kondisi kondisi yang tidak tidak memungkinkan. memungkinkan.

AD/ART HMS HMS ITB

22



5. –CUKUP JELAS – 6. Tugas sebagai Anggota Anggota Kongres KM-ITB adalah tugas/posisi/tanggung tugas/posisi/tanggung jawab yang diberikan oleh Kongres KM-ITB kepada masing-masing Senator. 7. Forum yang diselenggarakan diselenggarakan bertujuan bertujuan memfasilitasi Anggota Biasa HMS HMS ITB untuk mengontrol Senator dan menyampaika m enyampaikan n aspirasinya. 8. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Senator disampaikan disampaikan dalam dalam Musyawarah Anggota Anggota yang diadakan diadakan khusus untuk itu. 9. Senator berhak memberikan suara mengatasnamakan mengatasnamakan HMS ITB dalam forum forum kongres dan mempertanggungjawabkan suara tersebut kepada Anggota Biasa HMS ITB sesuai dengan mekanisme yang ada. Jika sebelumnya telah dilakukan penarikan aspirasi maka aspirasi Anggota Biasa HMS ITB tersebut yang harus disampaikan pada forum kongres tersebut. 10. Senator wajib mengajukan kebutuhan jumlah Anggota Tim Senator kepada BPA dan mendapat persetujuan BPA. Jika anggota yang akan masuk ke dalam Tim Senator merupakan staff BP maka Senator juga perlu mengajukan kepada BP dan mendapat persetujuan dari BP. 11. Anggota biasa HMS ITB tersebut termasuk anggota Tim Senator. Anggota biasa yang ditunjuk menggantikan Senator tidak mempunyai hak dan wewenang Senator, kecuali menyampaikan menyampaikan aspirasi HMS ITB. IT B. 12. Keputusan yang dibuat oleh BPA selanjutnya menjadi tanggung jawab BPA dalam penyampaian dan pelaksanaannya pelaksanaannya di dalam HMS ITB.

Pasal 3 : Masa Tugas Senator Masa tugas Senator sesuai dengan keputusan pengangkatan dan pemberhentian Kongres KM-ITB. Senator menyampaikan rangkuman laporan pertanggungjawabannya kepada anggota melalui MA, kemudian menyerahkan m enyerahkan jabatannya jabatannya kepada Senator terpilih.

Pasal 4 : Syarat Calon Senator 1. –CUKUP JELAS – 2. –CUKUP JELAS – 3. Sanksi dari HMS ITB yang dimaksud dimaksud seminimalnya adalah adalah pemberhentian pemberhentian sementara seperti yang diatur dalam AD-ART HMS ITB. Sanksi dari KM-ITB adalah sanksi yang

AD/ART HMS HMS ITB

23



dijatuhkan berdasarkan ketetapan ketetapan Kongres KM-ITB. KM-I TB. 4. –CUKUP JELAS – 5. –CUKUP JELAS – 6. –CUKUP JELAS – 7. Senator terpilih terpilih adalah pemenang dalam pemilu pemilu Senator HMS ITB.

Pasal 4 : Mekanisme Pemilihan Senator 1. Pemilihan Senator dilakukan melalui pemilu yang dilangsungkan bersama dengan pemilu Ketua Himpunan. Serah terima jabatan dan pengesahan senator Terpilih dilakukan melalui Musyawarah Anggota. 2. –CUKUP JELAS –

Pasal 6 : Mekanisme Pemberhentian Pemberhentian Senator Penurunan Senator dapat diajukan oleh BPA sebagai pengawas Senator maupun oleh Anggota Biasa HMS ITB melalui BPA atau melalui melalui mekanisme pengajuan pengajuan MA. 1. –CUKUP JELAS – 2. Kecurangan yang yang dimaksud adalah tindakan penipuan atau atau pemalsuan kepada publik publik (Anggota Biasa HMS ITB) yang menyebabkan anggota yang bersangkutan terpilih sebagai Senator. 3. –CUKUP JELAS – Pasal 7 : Hilangnya Status Senator Hilangnya status Senator menyebabkan kekosongan posisi Senator sehingga perlu dilakukan pemilihan Senator baru 1. –CUKUP JELAS – 2. –CUKUP JELAS – 3. Masa tugas senator diatur pada pada “Pasal 3 : Masa Tugas Senator ”. 4. Mekanisme pemberhentian Senator diatur pada “ Pasal 6 : Mekanisme Pemberhentian Senator”.

5. Senator menyampaikan menyampaikan alasan-alasan pengunduran pengunduran dirinya kepada seluruh anggota anggota yang hadir. Musyawarah Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Senator atau tetap mempertahan m empertahankan kan Senator jika siap dengan segala konsekuensinya.

AD/ART HMS HMS ITB

24



Pasal 8 : Mekanisme Penarikan Kembali Senator Kondisi-kondisi khusus yang dimaksud antara lain pembubaran KM-ITB, perubahan badanbadan pelengkap dalam KM-ITB, dan perubahan sistem organisasi dalam HMS ITB. Pasal 9 : Tim Senator 1. –CUKUP JELAS – 2. –CUKUP JELAS – 3. Anggota yang menjadi menjadi Tim Senator harus melepaskan melepaskan posisi dan tanggungjawabnya tanggungjawabnya sebagai staff Badan Pengurus atau anggota BPA. 4. Rapat koordinasi dihadiri oleh perwakilan perwakilan BP, BPA, dan Senator. Dalam rapat ini diterima

atau

ditolaknya

rekomendasi

Senator

diputuskan

mempertimbangkan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan kepentingan-kepentingan semua pihak.

AD/ART HMS HMS ITB

25

bersama

dengan



MARS HMS ITB

Kami HMS ITB bersatu padu Di bawah almamater ITB tercinta Melangkah dengan gagah dan perkasa meraih cita-cita Berbakti dan berkarya tuk negara Indonesia Tak gentar akan rintangan dan cobaan Dengan smangat ayo maju terus Hidup HMS ITB!!

AD/ART HMS HMS ITB

26

3. AD ART HMS-ITB (Amandemen 28 Oktober 2015)

Recommend Documents