2.Program 1000 HARI

Versi 5 Sept ‘12

PEDOMAN PERENCANAAN PROGRAM GERAKAN SADAR GIZI DALAM RANGKA SERIBU HARI PERTAMA KEHIDUPAN (1000 HPK)

REPUBLIK INDONESIA AGUSTUS 2012

KATA PENGANTAR

n a p u d i h e K a m a t r e P i r a H 0 0 0 1 n a k a r e G m a r g o r P n a a n a c n e r e P n a m o d e P

Sasaran pembangunan pangan dan gizi dalam RPJMN 2010-2014 dan RAN-PG 2011-2015 adalah menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita, termasuk stunting. Beberapa program dan kegiatan pembangunan nasional telah dilakukan untuk mendukung sasaran tersebut. Seiring dengan hal tersebut, gerakan perbaikan gizi dengan fokus terhadap kelompok 1000 hari pertama kehidupan pada tataran global disebut Scalling Up Nutrition (SUN) dan di Indonesia disebut dengan Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam Rangka Percepatan Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan dan disingkat Gerakan 1000 HPK). SUN (Scaling Up Nutrition ) Movement merupakan upaya global dari berbagai negara dalam rangka memperkuat komitmen dan rencana aksi percepatan perbaikan gizi, khususnya penanganan gizi sejak 1.000 hari dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Gerakan ini merupakan respon negara-negara di dunia terhadap kondisi status gizi di sebagian besar negara berkembang dan akibat kemajuan yang tidak merata dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs (Goal 1). Gerakan 1000 HPK bukanlah inisiatif, institusi maupun pembiayaan baru melainkan meningkatkan efektivitas dari inisiatif yang telah ada yaitu meningkatkan koordinasi termasuk dukungan teknis, advokasi tingkat tinggi, dan kemitraan inovatif, dan partisipasi untuk meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan masyarakat, dan pembangunan. Hal ini perlu didukung dengan kepemimpinan nasional dan daerah yang cukup kuat, meningkatkan partisipasi partisipa si seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dunia usaha, organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan. Tiga elemen dari Gerakan 1000 HPK adalah: (i) Aksi pada tingkat Nasional. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang kuat, berdasarkan atas data epidemiologi gizi, dan kapasitas untuk menangani masalah gizi. (ii) Didasarkan atas bukti yang nyata dan intervensi yang cost-effective. (iii) Pendekatan bersifat multisektor dengan prinsip kemitraan dalam hal jaminan ketahanan pangan, proteksi sosial, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender, dan tata kelola Pemerintahan yang baik. Tiga strategi dalam Gerakan 1000 HPK adalah: (i) mobilisasi berbagai organisasi untuk melakukan upaya bersama secara efektif, (ii) mendorong keterpaduan antar institusi, dan (iii) mengidentifikasi dan mendorong kepemimpinan di bidang gizi. Dengan adanya Gerakan Nasional Sadar Gizi Dalam Rangka Percepatan Perbaikan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan) diharapkan semua pemangku kepentingan mempunyai persepsi, komitmen dan langkah nyata yang terkoordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk gerakan 1000 HPK ini di berbagai tingkat administrasi baik di pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Keberhasilan dari gerakan 1000 HPK ini selain ditentukan oleh perencanaan yang sistematis dan terpadu, juga ditentukan oleh kepemimpinan di berbagai tingkat administrasi.

Jakarta, Agustus 2012 TIM PENYUSUN

KATA PENGANTAR


Sasaran pembangunan pangan dan gizi dalam RPJMN 2010-2014 dan RAN-PG 2011-2015 adalah menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada balita, termasuk stunting. Beberapa program dan kegiatan pembangunan nasional telah dilakukan untuk mendukung sasaran tersebut. Seiring dengan hal tersebut, gerakan perbaikan gizi dengan fokus terhadap kelompok 1000 hari pertama kehidupan pada tataran global disebut Scalling Up Nutrition (SUN) dan di Indonesia disebut dengan Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam Rangka Percepatan Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan dan disingkat Gerakan 1000 HPK). SUN (Scaling Up Nutrition ) Movement merupakan upaya global dari berbagai negara dalam rangka memperkuat komitmen dan rencana aksi percepatan perbaikan gizi, khususnya penanganan gizi sejak 1.000 hari dari masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Gerakan ini merupakan respon negara-negara di dunia terhadap kondisi status gizi di sebagian besar negara berkembang dan akibat kemajuan yang tidak merata dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium/MDGs (Goal 1). Gerakan 1000 HPK bukanlah inisiatif, institusi maupun pembiayaan baru melainkan meningkatkan efektivitas dari inisiatif yang telah ada yaitu meningkatkan koordinasi termasuk dukungan teknis, advokasi tingkat tinggi, dan kemitraan inovatif, dan partisipasi untuk meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan masyarakat, dan pembangunan. Hal ini perlu didukung dengan kepemimpinan nasional dan daerah yang cukup kuat, meningkatkan partisipasi partisipa si seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dunia usaha, organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan. Tiga elemen dari Gerakan 1000 HPK adalah: (i) Aksi pada tingkat Nasional. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang kuat, berdasarkan atas data epidemiologi gizi, dan kapasitas untuk menangani masalah gizi. (ii) Didasarkan atas bukti yang nyata dan intervensi yang cost-effective. (iii) Pendekatan bersifat multisektor dengan prinsip kemitraan dalam hal jaminan ketahanan pangan, proteksi sosial, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender, dan tata kelola Pemerintahan yang baik. Tiga strategi dalam Gerakan 1000 HPK adalah: (i) mobilisasi berbagai organisasi untuk melakukan upaya bersama secara efektif, (ii) mendorong keterpaduan antar institusi, dan (iii) mengidentifikasi dan mendorong kepemimpinan di bidang gizi. Dengan adanya Gerakan Nasional Sadar Gizi Dalam Rangka Percepatan Perbaikan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan) diharapkan semua pemangku kepentingan mempunyai persepsi, komitmen dan langkah nyata yang terkoordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk gerakan 1000 HPK ini di berbagai tingkat administrasi baik di pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Keberhasilan dari gerakan 1000 HPK ini selain ditentukan oleh perencanaan yang sistematis dan terpadu, juga ditentukan oleh kepemimpinan di berbagai tingkat administrasi.

Jakarta, Agustus 2012 TIM PENYUSUN

DAFTAR SINGKATAN

ASI

:

Air Susu Ibu

BBLR

:

Berat Badan Lahir Rendah

GNP

:

Gross National Product

IUGR

:

Intra Uterine Growth Retardation

KIE

:

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

KMS

:

Kartu Menuju Sehat

KUKP

:

Kebijakan Umum Ketahan Pangan

PTM

:

Penyakit Tidak Menular

RAN-PG

:

Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi

RAD-PG

:

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi

RISKESDAS

:

Riset Kesehatan Dasar

SUN

:

Scaling Up Nutrition

1000 HPK

:

Seribu Hari Pertama Kehidupan


2

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………………………………… PENGANTAR ………………………………………………………………………………………………………………

1

DAFTAR SINGKATAN …………………………………………………………………………………………………………. .

2

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………………………………………… ..

3

DAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………………………………………....... ....

4

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………………………………………………………………… GAMBAR ………………………………………………………………………………………………………………… .

5

BAB I. PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………………… .

6

A. Latar Belakang ……………………………………………………………………………………………………..…..... ...

6

B. Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan ……………………………………………………………………… .

7

C. Tujuan Pedoman ……………………………………………………………………………………………………… ..… ..…

7

D. Pengguna Pedoman …………………………………………………………………………………………………… .

7

BAB II. GERAKAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN ……………………………………………………… .

8

A. Visi, Misi dan Goals Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan ……………………………………..

8

B. Tahapan Gerakan ………………………………………………………………………………………………………….

8

C. Strategi Gerakan ………………………………………………………………………………………………………… .

11

D. Kemitraan dalam Gerakan …………………………………………………………………………………………….

12

1. Pemangku Kepentingan ……………………………………………………………………………………… .

12

2. Kegiatan Utama Pemangku Kepentingan …………………………………………………………… .. 13 n a p u d i h e K a m a t r e P i r a H 0 0 0 1 n a k a r e G m a r g o r P n a a n a c n e r e P n a m o d e P

BAB III. KERANGKA PERUMUSAN INTERVENSI GIZI ………………………………………………………… .

16

A. Kerangka Pikir Penyebab Masalah Gizi ………………………………………………………………………. .. 16 B. Jenis-jenis Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif …………………………………………………...…....... Sensitif …………………………………………………...…....... .

16

C. Permasalahan dalam Pelaksanaan Intervensi Gizi ………………………………………………………. .

18

BAB IV. PERENCANAAN KEGIATAN UNTUK INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN SENSITIF.... SENSITIF .... 19 A. Pengantar …………………………………………………………………………………………………..………………. .

19

B. Langkah-langkah Penyusunan Rencana ……………………………………………………...……………….

19

C. Rincian Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif ………………………………………………… Sensitif ………………………………………………….... 19 BAB V. MONITORING DAN EVALUASI GERAKAN 1000 HPK …………………………………………… HPK …………………………………………….... 22 A. Indikator Proses ……………………………………………………………………………………………………………

22

B. Indikator Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif …………………………………………………………… Sensitif …………………………………………………………… ..

23

C. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi …………………………………………………………………………. .. 24 D. Indikator Hasil ………………………………………………………………………………………………………………

25

E. Kelembagaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi ……………………………………………. ……………………………………………...

26

BAB VI. PENUTUP …………………………………………………………………………………………………………………. .

28

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………………………………………………………………………. .. 29 LAMPIRAN ……………………………………………………………………………………………………………………..……… .

30

DAFTAR TABEL

Tabel 1

Indikator dan Data Dasar ....................................................................................

8

Tabel 2

Rencana Kegiatan Utama Pemerintah .............................................................

13

Tabel 3

Rencana Kegiatan Utama Donor .......................................................................

14

Tabel 4

Rencana Kegiatan Utama Lembaga Sosial Kemasyarakatan ..................

14

Tabel 5

Rencana Kegiatan Utama Dunia Usaha ………………………………………….…

15

Tabel 6

Rencana Kegiatan Utama UN System .............................................................

15

Tabel 7

Identifikasi Masalah Dalam Pelaksanaan Pelayanan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan ......................................................................................

18

Tabel 8

Kegiatan Dalam Rangka Intervensi Gizi Spesifik .........................................

20

Tabel 9

Kegiatan Dalam Rangka Intervensi Gizi Sensitif ..........................................

21

Tabel 10

Indikator Proses ............................................................................ ...........................

22

Tabel 11

Indikator Spesifik .....................................................................................................

23

Tabel 12

Indiaktor Sensitif ......................................................................................................

24

Tabel 13

Indikator Hasil ………………………………...................................................................

25

Tabel 14

Pelaporan ………………………………………………………………………………………….

30

Tabel 15

Daftar Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik Pada Kelompok Ibu Hamil ….

31

Tabel 16

Daftar Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik pada Kelompok 0-6 Bulan …

33

Tabel 17

Daftar Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik pada Kelompok 7-24 Bulan

34

Tabel 18

Daftar Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif ……………………………………………

38


4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.


Kerangka Pikir Penyebab Masalah Gizi …………………………….................

16

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ibu hamil, ibu menyusui, bayi baru lahir dan anak usia di bawah dua tahun (baduta) merupakan kelompok sasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan 1000 hari pertama manusia. Seribu hari pertama kehidupan adalah periode seribu hari mulai sejak terjadinya konsepsi hingga anak berumur 2 tahun. Seribu hari terdiri dari, 270 hari selama kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi dilahirkan. Periode ini disebut periode emas ( golden periode) atau disebut juga sebagai waktu yang kritis, yang jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan terjadi kerusakan yang bersifat permanen (window of opportunity ). Untuk itu diperlukan dua kelompok intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif . Yang dimaksud dengan intervensi gizi sensitif adalah adalah berbagai kegiatan yang cukup cost effective untuk mengatasi masalah gizi khususnya masalah gizi stunting (anak pendek jika dibandingkan dengan standar normal). Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010, prevalensi stunting rata-rata nasional sebesar 36 persen. Sedangkan yang dimaksud dengan intervensi spesifik adalah berbagai kegiatan program pembangunan yang memberi pengaruh terhadap status gizi masyarakat terutama kelompok 1000 hari pertama, misalnya penanggulangan kemiskinan, pendidikan, gender, air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Kegiatan sensitif ini merupakan kegiatan yang bersifat multi dan lintas sektor. Intervensi gizi spesifik telah banyak dilaksanakan pada perbaikan gizi masyarakat di Indonesia dan umumnya ditangani oleh kementerian kesehatan. Hampir semua intervensi gizi spesifik telah dilaksanakan, namun cakupan dan kualitas kegiatan dari intervensi gizi spesifik itu masih rendah. Kegiatan gizi sensitif yang bersifat lintas sektoral, Indonesia telah mempunyai pengalaman yang cukup panjang dan menunjukkan hasil yang baik. Misalnya pada saat pelaksanaan program Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) pada tahun 1970-1980-an. Pada Program UPGK tersebut paling tidak melibatkan sektor kesehatan, pertanian, BKKBN, dalam negeri dan organisasi kemasayarakatan (PKK). Namun sejak terjadinya krisis multi dimensi pada tahun 1997-1998, kegiatan gizi sensitif ini mengalami kemunduran. Contoh lain dari intervensi gizi sensitif adalah kegiatan yodisasi garam, yang melibatkan beberapa sektor penting yaitu kesehatan, perindustrian, Badan POM, perdagangan dan dalam negeri. Contoh lainnya adalah bantuan langsung bersyarat (conditional cash transfer ) yang di Indonesia nama programnya dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) yang tujuannya untuk memperbaiki keadaan kesehatan dan gizi ibu hamil dan anak balita yang melibatkan sektor sosial, pendidikan, kesehatan, dan dalam negeri. Dalam perbaikan gizi masyarakat, kontribusi intervensi gizi sensitif lebih besar yaitu sekitar 70 persen dibanding dengan intervensi spesifik yang hanya 30 persen. Oleh karena itu kedua intervensi gizi tersebut harus dilaksanakan secara bersamaan dan komprehensif. Gerakan perbaikan gizi dengan fokus terhadap kelompok 1000 hari pertama kehidupan pada tataran global disebut Scalling Up Nutrition (SUN) dan di Indonesia disebut dengan Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam Rangka Percepatan Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan dan disingkat Gerakan 1000 HPK).


6

B.

Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan

Gerakan 1000 HPK bukanlah inisiatif, institusi maupun pembiayaan baru melainkan meningkatkan efektivitas dari inisiatif yang telah ada yaitu meningkatkan koordinasi termasuk dukungan teknis, advokasi tingkat tinggi, dan kemitraan inovatif, dan partisipasi untuk meningkatkan keadaan gizi dan kesehatan masyarakat, dan pembangunan. Hal ini perlu didukung dengan kepemimpinan nasional dan daerah yang cukup kuat, meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dunia usaha, organisasi profesi dan lembaga kemasyarakatan. Tiga elemen dari Gerakan 1000 HPK adalah: (i) Aksi pada tingkat Nasional. Untuk itu diperlukan kepemimpinan yang kuat, berdasarkan atas data epidemiologi gizi, dan kapasitas untuk menangani masalah gizi. (ii) Didasarkan atas bukti yang nyata dan intervensi yang cost-effective. (iii) Pendekatan bersifat multisektor dengan prinsip kemitraan dalam hal jaminan ketahanan pangan, proteksi sosial, kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender, dan tata kelola Pemerintahan yang baik. Tiga strategi dalam Gerakan 1000 HPK adalah: (i) mobilisasi berbagai organisasi untuk melakukan upaya bersama secara efektif, (ii) mendorong keterpaduan antar institusi, dan (iii) mengidentifikasi dan mendorong kepemimpinan di bidang gizi. C. Tujuan Pedoman Tujuan Umum


Pedoman ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi berbagai pihak terkait dalam menyusun perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatankegiatan gizi yang bersifat spesifik dan sensitif. Tujuan Khusus 1. Tersedianya pilihan kegiatan gizi yang bersifat spesifik dan Sensitif, sesuai dengan masalah gizi dan tugas masing-masing pemangku kepentingan; 2. Teridentifikasinya kebutuhan sumber daya pendukung 3. Tersedianya bahan advokasi yang sederhana dan mudah dipahami. D. Pengguna Pedoman Pengguna dari buku pedoman ini adalah: : 1. Unit perencana dan pelaksana di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan yang terkait dengan perbaikan gizi masyarakat, 2. Unit perencana dan pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, 3. Lembaga legislatif baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten dan kota, 4. Pemangku kepentingan lain yang berasal dari lembaga swasta, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan mitra kerja internasional.

BAB II. GERAKAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN A. VISI, MISI DAN GOALS GERAKAN 1000 HPK i.

Visi Terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi untuk memenuhi hak dan berkembangnya potensi ibu dan anak

ii.

Misi: 1. Menjamin kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi setiap ibu dan anak 2. Menjamin dilakukannya pendidikan gizi secara tepat dan benar untuk meningkatkan kualitas asuhan gizi ibu dan anak

iii.

Goals Tabel 1. Tabel Indikator dan Data Dasar No

Indikator

Data Dasar (Baseline)

RPJMN 2014

SUN Movement

WHO 2025

2015 1

Menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 40 persen

2

Menurunkan proporsi anak balilta yang menderita kurus (wasting) kurang dari 5 persen. Menurunkan anak yang lahir berat badan rendah sebesar 30 persen Tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih

3 4

5

6

Menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50 persen Meningkatkan prosentase ibu yang memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan paling kurang 50 persen

35,6 % (2010)

< 32 %

17,9 % (2010)

< 15%

< 32 %

8,8 % (2010)

< 8,5 %

14,2 % (2010)

Kenaikan tidak melebihi 0,45% per tahun

40 % (2001)

25 %

15,3 % (2010)

20%

< 32 % n a p u d i h e K a m a t r e P i r a H 0 0 0 1 n a k a r e G m a r g o r P n a a n a c n e r e P n a m o d e P

B. TAHAPAN GERAKAN 1000 HPK i. Tahap Satu: Analisa Kondisi saat ini 1.

Komitmen politik untuk upaya perbaikan gizi masyarakat cukup kuat baik dalam bentuk UU, PP, Perpres, Permen, dan Perda.

2.

Program perbaikan gizi secara nyata sudah dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan tugas pokok misalnya oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pendidikan

8

dan Kebudayaan, Kementerian Sosial. Namun demikian upaya dari setiap K/L tersebut masih terfragmentasi, belum diarahkan kepada goals yang disepakati. Untuk meningkatkan kerjasama antar K/L sejak tahun 2000 telah disusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi Nasional (RAPGN) untuk setiap 5 tahun. Di tingkat daerah telah pula disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) melai tahun 2011.


3.

Sampai dengan tahun 2012 upaya perbaikan gizi masyarakat diarahkan terhadap semua kelompok umur dengan sasaran utama mengatasi masalah kekurangan gizi baik gizi kurang maupun gizi buruk. Sejak adanya Gerakan 1000 HPK dilakukan reorientasi penajaman sasaran yaitu fokus terhadap ibu hamil, ibu menyusui dan anak dibawah dua tahun terutama untuk mengatasi masalah stunting. Hal ini didasarkan atas hasil Riskesda 2007 dan 2010 yang menunjukkan bahwa prevalensi stunting adalah 36, 8 persen dan 35,6 persen. Data lain dari Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa prosentase anak BBLR 8,8 persen, wasting 13,3 persen, anemia pada wanita usia subur, ASI ekslusif 15,3 persen (2010).

4.

Untuk mengatasi masalah gizi pada dasarnya telah dilaksanakan program gizi yang bersifat spesifik maupun program yang bersifat sensitif. Namun demikian ada beberapa kegiatan gizi spesifik yang belum dilaksanakan yaitu antara lain pemberian Kalsium pada ibu hamil dan pemberian Zink pada anak, selain itu cakupan dari kegiatan program spesifik masih rendah. Kegiatan gizi yang bersifat sensitif pada dasarnya sudah dilaksanakan sejak lama sejak UPGK, namun masih perlu ditingkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi di berbagai tingkat administrasi.

5.

Dukungan sumber daya keuangan untuk pelaksanaan perbaikan gizi masih terbatas, baik dalam APBN maupun dalam APBD. Walaupun terdapat kecenderungan peningkatan anggaran setiap tahunnya terutama dalam APBN.

ii. Tahap Dua: Penyiapan Gerakan 1.

Komitmen politik untuk meningkatkan upaya perbaikan gizi cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Perpres No…… tentang Gerakan Nasional sadar gizi yang berisikan tentang tujuan, strategi, sasaran, kegiatan dan pelaksanaan perbikan gizi baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah. Semua K/L yang mempunyai peranan penting dalam upaya perbaikan gizi telah ditetapkan sebagai naggota yang dipimpin oleh Menkokesra yangbertanggung jawab langsung kepada Presiden.

2.

Untuk memperkuat platform kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya perbaikan gizi telah dirumuskan Kerangka Kebijakan Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Untuk Negeri Dan Buku Pedoman Perencanaan Program Akselerasi Perbaikan Gizi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan Untuk Negeri. Diharapkan dengan adanya platform ini maka setiap pemangku kepentingan mempunyai persepsi dan langkah – langkah yang sama untuk mempercepat pencapaian upaya perbaikan gizi.

3.

Saat ini sedang disusun dua buah dokumen yaitu Naskah Akademik dan Pedoman Perencanaan Program Akselerasi Perbaikan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan untuk Negeri yang menjadi landasan upaya percepatan perbaikan gizi baik di pusat maupun daerah yang didasarkan pada Perpres Gerakan Nasional Sadar Gizi.

4.

Kegiatan intervensi gizi yang bersifat spesifik telah disepakati dan akan ditingkatkan pelaksanaannya dengan dukungan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang terkait.

5.

Peningkatan mobilisasi pembaiayaan untukmendukung pelaksanaan program perbaikan gizi terutama di daerah melaluipeningkatan APBD provinsi maupun kabupaten dan kota.

iii. Tahap Tiga : Pelaksanaan dan Pengorganisasian Gerakan 1.

Pada tataran eksekutif akan ditetapkan ketua gugus tugas Gerakan Nasional Sadar Gizi yang dipimpin oleh Menkokesra. Untuk membantu tugas gugus tugas ini terdapat tim teknis yang dipimpin oleh Wamen PPN/Waka Bappenas. Pada tataran legislatif telah dibentuk Kaukus Kesehatan yang tugas utamanya untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan politik dan anggaran dari anggota legeslatif untuk program-program kesehatan dan perbaikan g izi.

2.

Berfungsinya gugus tugas Gerakan Nasional Sadar Gizi (dalam perpres) yang tugas pokoknya mengkoordinasikan dan mensinkronkan penyusunan rencana dan program kerja pada K/L dengan melaksanakan rapat koordinasi minimal satu kali setiap tiga bulan.

3.

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan lintas sector dalam upaya perbaikan gizi baik di tingkat nacional maupun tingkat daerah dengan cara memonitor secara reguler pelaksanaan RANPG, RADPG dan platform Gerakan 1000 HPK.

4.

Terlaksananya program gizi sensitif oleh berbagai K/L terkait untuk mendukung pelaksanaan program gizi yang spesifik.

5.

Menganalisis kesenjangan kebutuhan dana untuk pelaksanaan program perbaikan gizi dan secara bertahap memenuhi kesenjangan tersebut baik dalam anggaran APBN maupun APBD.

iv. Tahap Empat: Memelihara Kesinambungan Gerakan 1. Menjaga kelangsungan kepemimpinan untuk peningkatan program perbaikan gizi secara terus menerus sesuai dengan penugasan dalam Perpres. 2. Memperkuat kinerja gugus tugas baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten dan kota). 3. Memperkuat pelaksanaan kerjasama antar sektor melalui sinkronisasi kebijakan antar sektor baik di pusat maupun daerah.


10

4. Memperluas dan meningkatkan kegiatan gizi spesifik dan kegiatan gizi sensitif sehingga menjangkau seluruh sasaran program. 5. Menjamin ketersediaan anggaran yang memadai baik APBN maupun APBD untuk program perbaikan gizi dengan cara pemahaman bersama antara eksekutif dan legeslatif.

C. STRATEGI GERAKAN 1000 HPK

a. Strategi Nasional Tahap pertama: membangun komitmen dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Tahap kedua: Mempercepat pelaksanaan Gerakan Nasional Sadar Gizi, meningkatkan efektifitas dan meningkatkan sumber pembiayaan. Tahap ketiga: Memperluas pelaksanaan program, meningkatkan kualitas pelaksanaan dan memelihara kesinambungan kegiatan untuk mencapai indikator dampak yang sudah disepakati. b. Strategi Pelaksanaan 1. Meningkatkan kapasitas kerjasama antar pemangku percepatan kegiatan perbaikan gizi berdasarkan bukti.


2. Meningkatkan kapasitas kepentingan

kepentingan

untuk

untuk memfasilitasi kerjasama antar pemangku

3. Meningkatkan kapasitas untuk melaksanakan kerjasama menguntungkan antar berbagai pemangku kepentingan.

yang

saling

4. Meningkatkan kapasitas untuk pemantauan dan evaluasi kinerja bersama dalam rangka pencapaian sasaran perbaikan gizi. 5. Meningkatkan kapasitas untuk identifikasi dengan berbagi pengalaman atau model-model intervensi terkait untuk meningkatkan pemahaman dalam pencapaian sasaran dan hal-hal yang harus dicegah. 6. Meningkatkan kapasitas untuk advokasi dalam rangka peningkatan komitmen politik dan mobilisasi sumberdana dan bantuan teknis. c. Strategi Mobilisasi Sumber Daya 1. Menghitung kebutuhan anggaran untuk program perbaikan gizi. 2. Menghitung kesenjangan anggaran antara kebutuhan dan ketersediaan saat ini. 3. Membuktikan bahwa kegiatan yang dilakukan secara terpadu baik dalam penganggaran untuk intervensi spesifik gizi maupun kebijakan sensitif gizi jauh lebih efektif jika dibandingkan bila dilaksanakan secara terpisah. 4. Mengkoordinasikan kegiatan advokasi secara nasional dan global untuk mengurangi kesenjangan penganggaran dan untuk mobilisasi sumber daya

d. Prinsip-prinsip keterlibatan dalam Gerakan 1000 HPK 1. Transparan: semua pemangku kepentingan menunjukkan hasil dari aksi bersama secara transparan dan jujur. 2. Inklusif: melalui kerjasama kemitraan antar pemaku meningkatkan intervensi dan hasil yang diinginkan

kepentingan

untuk

3. Berbasis hak: bertindak sejalan dengan komitmen menegakkan keadilan dan hak bagi semua perempuan, pria, dan anak-anak. 4. Kemauan untuk bernegosiasi: saat konflik muncul, secara bersama bertekad untuk menyelesaikan konflik dan menuju arah yang lebih baik 5. Tanggungjawab bersama: semua pemangku kepentingan memiliki rasa tanggungjawab bersama dalam menyelenggarakan kegiatan secara kolektif sebagai bukti komitmen bersama. 6. Cost-effective: menyusun beberapa prioritas berdasarkan analisis berbasis bukti dan menetapkan prioritas yang mempunyai daya ungkit paling besar dalam pencapaian target namun dengan dana yang paling minimal. 7. Komunikasi terus menerus: komunikasi melalui berbagi pengalaman secara rutin antar pemangku kepentingan termasuk hal yang berhasil dan yang gagal.

D. Kemitraan Dalam Gerakan 1. Pemangku Kepentingan a. Pemerintah Pemerintah berperan sebagai inisiator, fasilitator, dan motivator gerakan 1000 HPK, yang terdiri dari K/L, donor, organisasi masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan. b. Donor Tugas donor adalah untuk memperkuat kepemilikan nacional dan kepemimpinan, berfokus pada hasil, mengadopsi pendekatan multisektoral, memfokuskan pada efektivitas, mempromosikan akuntabilitas dan memperkuat kolaborasi dan inklusi (melalui kerjasama kemitraan antar pemaku kepentingan untuk meningkatkan intervensi dan hasil yang diinginkan). c. Organisasi Kemasyarakatan Tugas organisasi kemasyarakatan adalah memperkuat mobilisasi, advokasi, komunikasi, riset dan analisasi kebijakan serta pelaksana pada tingkat masyarakat untuk menangani kekurangan gizi. d. Dunia Usaha Dunia usaha bertugas untuk pengembangan produk, control kualitas, distribusi, riset, pengembangan teknologi informasi, komunikasi, promosi perubahan perilaku untuk hidup sehat.


12

e. Mitra Pembangunan Mitra pembangunan bertugas untuk memperluas dan mengembangkan kegiatan gizi sensitif dan spesifik melalui harmonisasi kelahlian dan bantuan teknis antar mitra pembangunan antara lain UNICEF, WHO, FAO dan IFAD (International Fund for Agriculture and Development ), SCN (Standing Committee on Nutrition).

2. Kegiatan Utama Gerakan 1000 HPK a. Pemerintah Tabel 2. Rencana Kegiatan Utama Pemerintah No

No

1

Menetapkan Perpres Gerakan 1000 HPK

1

2

Menyusun Naskah Akademik

2

3 4

Menyusun Kerangka Program SUN Menyusun Pedoman Perencanaan Program SUN Sosialiasi Gerakan 1000 HPK tingkat nacional dan di daerah Penyusunan kerangka monitoring dan evaluasi

3 4

7

Pertemuan berkala Gugus Tugas Nasional

7

8

Pertemuan berkala Tim Teknis Gugus Tugas Menyusun laporan berkala tentang kemajuan Gerakan 1000 HPK

8

5 n a p u d i h e K a m a t r e P i r a H 0 0 0 1 n a k a r e G m a r g o r P n a a n a c n e r e P n a m o d e P

Jangka Pendek (18 Bulan)

6

9

5 6

9 10 11 12

Jangka Menengah (36 bulan) Mobilisasi sumber dana dalam APBN dan APBD, termasuk PPP dan CSR dan mitra pembangunan internacional Melakukan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran dan pelaksanaan kegiatan Meningkatkan kemitraan dengan donor Meningkatkan kemitraan dengan dunia usaha Meningkatkan kemitraan dengan Lembaga Kemasyarakatan Meningkatkan kerjasama dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan antar K/L Meningkatkan kerjasama dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pengganggaran antar Pusat dan Daerah Melakukan replikasi program/model yang terbukti efektif Advokasi kepada legislatif dan eksekutif Menjaga kesinambungan pelaksanaan Gerakan 1000 HPK Mengintegrasikan Gerakan 1000 HPK pada RPJMN 2015 – 2019 Menyusun laporan tahunan kemajuan Gerakan 1000 HPK kepada Presiden

b. Donor Tabel 3. Rencana Kegiatan Utama Donor No

Jangka Pendek (18 Bulan)

1

Memperkuat dan memperluas jaringan antar donor, untuk mendukung Gerakan 1000 HPK Mendukung gizi sebagai isu prioritas nacional dan daerah

1.

Meningkatkan skala dan kualitas bantuan kepada pemerintah

2.

Mendukung intensitas kerjasama antar donor untuk menjamin efisiensi dan efektifitas antar donor Bekerjasama dengan pemerintah untuk mengembangkan rencana pembiayaan Gerakan 1000 HPK

3.

Meningkatkan kerjasama antara donor untuk menjamin efisiensi bantuan yang diberikan Mendorong kerjasama antar negara dengan prevalensi kekurangan gizi yang tinggi

2

3

4

5

6

Jangka Menengah (36 bulan)

4.

Melakukan review sector pangan dan gizi untuk basis kebijakan RPJMN 2015-2019

Memutakhirkan perkiraan biaya untuk intervensi gizi yang bersifat spesifik dan sensitif Memberikan bantuan teknis kepada pemerintah untuk intervensi gizi yang spesifik, gizi sensitif, pertanian dan kesejahteraan soial

c. Lembaga Sosial Kemasyarakatan Tabel 4. Rencana Kegiatan Utama Lembaga Sosial Kemasyarakatan No 1.

2

3

4 5

Jangka Pendek (18 Bulan) Memperluas kepersertaan antar sector dan kelompok di tingkat nasional dan daerah Memperkuat keterkaitan antara LSK dengan pemerintah dengan menggunakan mekanismee yang berlaku Mengembangkan dan menyetujui prinsip2 mediasi jika tidak terjadi kesepahaman

Memberikan kontribusi dalam perumusan kerangka program SUN Melakukan mobilisasi dalam rangka meningkatkan demand masyarakat

Jangka Menengah (36 bulan) 1.

Mengintegrasikan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan ke dalam kegiatan LSK

2.

Membantu mengembangkan rencana nacional dan menetapkan sasaran yang ingin dicapai

3

4 5

Melakukan evaluasi dan penelitian yang mengaitkan antara gizi dengan gender, ketenagakerjaan, pertanian, pangan, kesehatan, kemiskinan, jaminan sosial dan pendidikan Advokasi ke dunia internacional untuk mendukung Gerakan 1000 HPK Advokasi kepada pemerintah untuk mobilisasi sumberdana yang lebih besar untuk menangani kekurangan gizi


14

d. Dunia Usaha Tabel 5. Rencana Kegiatan Utama Dunia Usaha No 1. 2

3

4

5

Jangka Pendek (18 Bulan) Memfasilitasi keterlibatan dunia usaha dalam Gerakan 1000 HPK Memberikan pedoman dan contoh tentang keterlibatan dunia usaha dalam Gerakan 1000 HPK Memberikan pedoman dan mediasi bila terjadi ketidak sepakahaman dalam kebijakan maupun pelaksanaan Gerakan 1000 HPK

Jangka Menengah (36 bulan) 1. 2.

3.

Bekerja secara nyata untuk mendukung Gerakan 1000 HPK Nasional Melaksanakan contoh bagaimana pengusaha internacional mendukung Gerakan 1000 HPK Global Meningkatkan peran dunia usaha untuk memperbaiki keadaan gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, ibu menyusui dan anak baduta melalui penerapan CSR sesuai dengan peraturan yang berlaku

Bekerja secara nyata untuk mendukung strategi Gerakan 1000 HPK Tukar menukar pengalaman dalam sistem distribusi pangan dan gizi termasuk penggunaan teknologi/inovasi

e. Mitra Pembangunan (UN sistem) n a p u d i h e K a m a t r e P i r a H 0 0 0 1 n a k a r e G m a r g o r P n a a n a c n e r e P n a m o d e P

Tabel 6. Rencana Kegiatan Utama Mitra Pembangunan (UN Sistem) No 1.

2 3

4

Jangka Pendek (18 Bulan) Membangun jaringan dan memperluas kerjasama UN System diluar 4 organisasi utama (UNICEF, WFP, FAO dan WHO) Membangun sistem untuk merespon permintaan pemerintah Bekerjasama dengan pemerintah dan donor untuk mendukung rencana pembiayaan Gerakan 1000 HPK Memutakhirkan perkiraan biaya untuk pelaksanaan program gizi spesifik dan program gizi sensitif

No 1.

2.

Jangka Menengah (36 bulan) Melakukan sinergitas agenda kegiatan nasional dan global dalam rangka menyelaraskan dan menghindari duplikasi kegiatan Bantuan teknis dan experties untuk memperkuat Gerakan 1000 HPK

BAB III. KERANGKA PERUMUSAN INTERVENSI GIZI

A. Kerangka Pikir Penyebab Masalah Gizi Untuk menjelaskan berbagai faktor penyebab masalah gizi, termasuk "Stunting", lazimnya digunakan model UNICEF seperti diperlihatkan pada Gambar 1. Dari model tersebut diketahui penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung dari masalah gizi adalah kurangnya asupan gizi dan terbatasnya pelayanan kesehatan dasar. Penyebab tidak langsung adalah terbatasnya aksesibilitas pangan, pola asuh yang kurang baik, dan terbatasnya kesediaan air minum dan sanitasi yang layak. Akar masalah dari penyebab langsung dan tidak langsung adalah kemiskinan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, daya beli yang rendah, sanitasi lingkungan yang buruk. GAMBAR 1. KERANGKA PIKIR PENYEBAB MASALAH GIZI

Sumber: World Bank 2011, diadaptasi dari UNICEF 1990 & Ruel 2008 dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia

B.

Jenis-jenis Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif

Untuk mengatasi penyebab langsung dilaksanakan berbagai intervensi gizi spesifik menurut kelompok sasaran, yaitu: I.

Ibu hamil Pemeriksaan kehamilan dan tablet tambah darah 2. Konseling menyusui 3. Suplementasi dengan zat gizi makro 4. Pengobatan kecacingan pada ibu hamil 5. Suplementasi kalsium 1.


16

Pengobatan malaria pada ibu hamil 7. Menghindar dari perokok pasif 8. Penggunaan kelambu berinsentisida 9. Pemberian cash transfer bersyarat (PKH) 6.

II. Bayi Baru lahir Konseling menyusui 2. Inisiasi Menyusu Dini 3. Pemeriksanaan kesehatan 4. Penundaan pengguntingan tali pusat 5. KIE Gizi 6. Imunisasi 7. Penanganan bayi BBLR 8. Pemantauan pertumbuhan 1.

III. Bayi dan Anak Promosi ASI 2. KIE Pemberian MP ASI 3. Penanganan penyakit infeksi 4. Imunisasi 5. Cuci tangan 6. Penanganan gizi buruk akut 7. Pemberian MP ASI anak berusia diatas 6 bulan 8. Suplementasi vitamin A 9. Home fortification (micro nutrition fortification/sprinkle) 10. Pengobatan kecacingan 11. Penggunaan kelambu berinsektisida 12. Pemantauan pertumbuhan 1.


Beberapa jenis intervensi gizi sensitif yang perlu dilaksanakan di Indonesia antara lain: 1. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak 2. Ketahanan Pangan dan Gizi, termasuk pengendalian harga pangan 3. Keluarga Berencana 4. Perlindungan kepada ibu hamil dan menyusui 5. Jaminan Kesehatan Masyarakat 6. Jaminan Persalinan Universal 7. Program Beras Miskin 8. Program Keluarga Harapan 9. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi 10. Fortifikasi 11. Pendidikan Gizi Masyarakat 12. Kawasan bebas rokok 13. Wajib belajar 9 tahun 14. Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) 15. Konseling calon pengantin

16. Subsidi pertanian termasuk subsidi pangan 17. Pengaturan label makanan 18. Promosi gizi seimbang dan aktivitas fisik

C. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Intervensi Gizi Dalam pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif selama ini dijumpai beberapa masalah seperti pada tabel berikut ini. Tabel 7. Identifikasi Masalah Dalam Pelaksanaan Pelayanan Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan Masalah Intervensi Gizi Spesifik 1.

Terbatasnya kecukupan dukungan sarana dan prasarana

2.

Terbatasnya kecukupan dan kualitas tenaga

3.

Masalah Intervensi Gizi Sensitif 1.

Kurangnya pemahaman dan kesepakatan tujuan bersama akan pentingnya menangani masalah 1000 hari pertama

Lemahnya keterpaduan perencanaan dan penganggaran

2.

Masih kurangnya regulasi yang mengatur kemitraan (PPP dan CSR)

4.

Kurang terpadunya pelaksanaan pelayanan

3.

5.

Lemahnya monitoring dan Evaluasi

Rendahnya Equitas, transparansi saling menguntungkan dalam kemitraan

6.

Kurangnya pemberdayaan masyarakat

4.

7.

Kurangnya pemberdayaan kelompok potensial (al , institusi pendidikan gizi dan organisasi profesi)

Perencanaan penganggaran masih berorientasi pada kinerja tupoksi masingmasing yang belum memperhatikan keterpaduan

5.

Efektifitas pelaksanaan RAN PG dan RAD PG yang berfokus pada 1000 hari pertama

6.

Pengetahuan terhadap 1000 hari pertama masih terbatas baik pada masyarakat umum maupun kelompok potensial (OP, institusi pendidikan)

7.

Masih lemahnya koordinasi perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi di berbagai level administrasi

8.

Terbatasnya kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan gizi seimbang

9.

Terbatasnya jangkauan daerah yang tercover kegiatan sensitif 1000 hari pertama

8.

Rendahnya kegiatan pendidikan gizi masyarakat

9.

Belum adanya pembakuan kegiatan sebagai acuan bagi para perencana untuk mendukung implementasi intervensi spesifik

10. Belum adanya pembakuan kegiatan sebagai acuan bagi para perencana untuk mendukung implementasi intervensi sensitif


18

BAB IV. PERENCANAAN KEGIATAN UNTUK INTERVENSI GIZI SPESIFIK DAN GIZI SENSITIF A.

Pengantar

Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran untuk intervensi gizi Sensitif dan intervensi spesifik, mengiukuti mekanisme yang sudah ada, baik APBN maupun APBD. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari perencanaan setiap sektor Kementerian/lembaga di pusat dan SKPD di daerah. Koordinasi perencanaan dan penganggaran di Pusat dilakukan oleh Bappenas, sedangkan di daerah dilaksanakan oleh Bappeda. B.


Langkah-langkah Penyusunan Rencana

Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan gizi spesifik dan Sensitif adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi kegiatan gizi spesifik dan sensitif yang seharusnya dilakukan 2. Mengidentifikasi pencapaian kinerja kegiatan gizi spesifik dan sensitif yang dilakukan 3. Menentukan kegiatan spesifik dan sensitif yang kinerjanya rendah 4. Menentukan kegiatan yang diperlukan tetapi belum dilakukan 5. Menentukan target kinerja kegiatan gizi spesifik dan sensitif untuk setiap tahun 6. Mengidentifikasi sumberdaya tenaga, dana dan sarana untuk mencapai target kinerja, yang bersumber dari APBN, APBD, dan swasta serta sumberlainnya yan dapat dipertanggungjawabkan. 7. Menyusun rencana kerja kementerian dan lembaga (RKA-KL) dan DPA di daerah 8. Mengusulkan RKA-KL ke DPR dan DPA ke DPRD 9. Melakukan kemitraan dengan swasta untuk pembiayaan kegiatan yang sensitif maupun spesifik C.

Rincian Kegiatan untuk setiap Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif C. 1.

Intervensi Gizi Spesifik

Setiap intervensi gizi spesifik harus memiliki target yang jelas dan terukur untuk setiap kelompok sasaran. Untuk pelaksanaan intervensi tersebut dilakukan serangkaian kegiatan yang menyesuaikan dengan kondisi setempat yang komponennya antara lain terdiri dari pengadaan bahan, pelatihan petugas, KIE untuk individual dan kelompok, pemantauan, dan bimbingan teknis (supervisi) dan penyusunan pedoman teknis. Daftar rincian kegiatan dan target untuk setiap intervensi gizi spesifik dapat dilihat pada tabel 8 .

i. Kegiatan Dalam Rangka Intervensi Gizi Spesifik Tabel 8. Kegiatan Dalam Rangka Intervensi Gizi Spesifik No 1

2

3

4

5

6

Kegiatan Meningkatkan konsumsi pangan seharihari melalui perbaikan pendapatan keluarga dan pendidikan gizi seimbang Melanjutkan suplemen tablet besi-folat dengan perencanaan dan pengawasan yang lebih baik Bagi ibu hamil yang kurus (diukur dengan lingkar lengan) diberikan bantuan suplemen pangan sumber energi, dan protein, yang diusahakan menggunakan bahan pangan yang sudah difortifikasi seperti garam (yodium), tepung terigu (zat besi,seng, asam folat dan vitamin B1 dan B2), dan minyak goreng (vitamin A) Intensifkan pendidikan atau KIE gizi sehingga setiap ibu hamil memahami pentingnya tablet besi-folat dan merasa membutuhkan untuk kesehatannya Menerbitkan Peraturan Daerah tentang peredaran garam beryodium agar sasaran cakupan rumah tangga yang menkonsumsi garam beryodium yang memenuhi syarat dapat meningkat Pemberian pil besi pada ibu hamil di daerah endemik malaria harus dilakukan secara berhati-hati

No 7

8

9

10

11

12

Kegiatan Peningkatan Pemberantasan malaria didaerah endemik harus menjadi prioritas Sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang PP 33, 2012 sehingga masyarakat dapat ikut berperan dalam pelaksanaannya Melakukan evaluasi efektivitas atas berbagai MP-ASI yang beredar di masyarakat baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, LSM, maupun oleh industri pangan

Memberi prioritas pada pengembangan MP-ASI lokal untuk anak-anak masyarakat miskin Pendidikan gizi tentang ASI Eksklusif perlu disertai pendidikan tentnag MP-ASI

Melakukan penelitian pengetahuan, sikap dan perilaku (KAP) tentang MP-ASI di berbagai kelompok sosial masyarakat

C.2 Intervensi Gizi Sensitif Daftar Kegiatan intervensi gizi sensitif dapat dilihat pada Tabel 9. Secara umum setiap intervensi perlu disusun rencana kegiatan yang secara umum terdiri : Pendataan; 1. Pengadaan; 2. Pelatihan; 3. KIE; 4. Pemantauan; 5. Bimbingan teknis (supervisi); 6. Regulasi. 7.


20

i. Kegiatan Dalam Rangka Intervensi Gizi Sensitif Tabel 9. Kegiatan Dalam Rangka Intervensi Gizi Sensitif No

Kegiatan

No

1

Perencanaan terpadu untuk menentukan prioritas lokasi pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi

10

2

Mencegah kejadian luar biasa diare karena akan berdampak pada peningkatan kejadian kurang gizi akut

11

3

Peningkatan pendidikan kesehatan tentang perilaku hidup bersih

12

Kegiatan Evaluasi bersama tentang hal-hal positip dan negatip pengalaman program Gizi-KB di UPGK Adanya suatu pusat KIE gizi 1000 HPK untuk mengelola kegiatan KIE Gizi Penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran peraturan SNI wajib , terutama yodisasi garam

4

5


6

7

8

9

Menjamin nilai tukar ("term of trade") produk pertanian dan perkebunan yang menguntungkan petani kecil Menghidupkan kembali program pemanfaatan tanaman pekarangan dan kebun sekolah dikaitkan dengan program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) Lebih mengefektifkan bantuan beras RASKIN sehingga tiap keluarga dapat 15 kg beras seperti yang direncanakan, dengan prioritas keluarga yang ada ibu hamil dan menyusui. Mengupayakan akses pangan pada kelompok rawan pangan, khususnya ibu hamil dan menyusui, dan baduta serta remaja perempuan antara lain dengan program keluarga harapan (BLT bersyarat) Meningkatkan produksi sayur dan buah untuk mencukupi kebutuhan vitamin, mineral dan serat dalam rangka diversifikasi pangan Menjamin pembangunan infrastruktur perdesaan termasuk irigasi dan penyediaan air bersih dan sanitasi

13

Peningkatan advokasi kepada pemerintah daerah yang tingkat konsumsi garam yodiumnya masih sangat rendah

14

Studi PSP (Pengetahuan, Sikap dan Perilaku) tentang gizi untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang gizi dan masalah gizi dimasyarakat termasuk para pelaku program

15

Pendidikan tentang Gizi Seimbang menjadi topik ajaran dan bahasan utama ditiap acara pendidikan atau KIE Gizi dengan sasaran utama adalah guru SD dan jurnalis

16

Pendidikan persiapan perkawinan yang sehat ditinjau dari usia, kesehatan dan budaya melalui program kerjasama Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama, dan Dalam Negeri.

17

Memberikan kewenangan kepada Puskesmas untuk memeriksa kesehatan calon pengantin agar bebas dari kekurangan gizi (kurus dan atau anemi)

18

Membahas sinkronisasi UU perkawinan dan UU Perlindungan Anak yang melibatkan anggota DPR, alim ulama, pakar kesehatan dan budaya

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI GERAKAN 1000 HPK Untuk mengawal agar program percepatan yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan dan sasaran, diperlukan suatu sistem monitoring dan evaluasi untuk mengetahui kemajuan, hambatan, dan pencapaian tujuan program. Pada dasarnya moni toring dan evaluasi yang akan dikembangkan berupa proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan secara sistematis dan kontinyu sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program kerja Gerakan 1000 HPK selanjutnya. Adapun evaluasi dirancang sebagai proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja Gerakan 1000 HPK untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program pada masa mendatang. Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi gerakan 1000 HPK adalah untuk: 1). Menghimpun data dan informasi secara periodik tentang pelaksanaan program gerakan 1000 HPK yang dapat digunakan untuk tindakan koreksi/perbaikan yang diperlukan; 2). Menghimpun data dan informasi tentang pencapaian program kerja (kinerja) gerakan 1000 HPK dalam kerangka evaluasi input proses output berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. A. Indikator Proses Tabel 10. Tabel Indikator Proses Indikator 1: Meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam berbagi pengalaman pelaksanaan 1. Adanya komitmen tertulis untuk bergabung dalam Gerakan 1000 HPK Global 2. Terbentuknya Gugus Tugas Gerakan 1000 HPK

Indikator 2: Terjaminnya kebijakan yang koheren dan adanya kerangka legalitas program

1. Direviewnya kebijakan, rencana dan strategi yang ada

2. Finalisasi review kebijakan

3. Berfungsinya Gugus Tugas Gerakan 1000 HPK secara efektif

3. Peraturan dan kebijakan di validasi dan disetujui

4. Dicapainya komitmen politik tingkat tinggi untuk Gerakan 1000 HPK

4. Dilaksanakannya kebijakan dan berbagai peraturan secara efektif untuk meningkatkan keadaan gizi masyarakat

Indikator 3: Menyelaraskan program-program sesuai dengan Kerangka Program Gerakan 1000 HPK 1. Teridentifikasinya program-program gizi spesifik dan gizi sensitif 2. Didiskusikannya kerangka program dan hasil dari Gerakan 1000 HPK yang akan dicapai 3. Disepakatinya Kerangka Program Gerakan 1000 HPK dan diidentifikasinya kesenjangan 4. Diatasinya kesenjangan melalui upaya bersama

Indikator 4: Teridentifikasinya sumbersumber pembiayaan

1. Terselesaikannya kerangka pembiayaan spesifik gizi

2. Dipahaminya sumbersumber pembiayaan untuk perbaikan gizi antar sektor 3. Mobilisasi dan harmonisasi sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan prioritas 4. Teriidentifikasinya kesenjangan sumber pembiayaan


22

B.

Indikator Intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif

Indikator kinerja spesifik dan indikator sensitif pada dasarnya adalah indikator proses yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap status gizi dan indikator output. Indikator spesifik yang digunakan dalam panduan ini adalah sekumpulan indikator yang direkomendasikan oleh Lancet/SUN yang secara rinci mengavaluasi ketersediaan program/kegiatan dan pencapaian kinerja penurunan masalah gizi tertentu yang penanganan masalahnya dilaksanakan oleh sektor kesehatan dan bertujuan untuk mengatasi penyebabpenyebab langsung masalah gizi kurang/gizi lebih. Indikator sensitif adalah sekelompok indikator yang mengindikasikan proses yang dilaksanakan oleh sektor-sektor di luar kesehatan, secara tidak langsung mempengaruhi output (status gizi). 1. Indikator Spesifik Tabel 11. Tabel Indikator Spesifik Sasaran

Indikator Ibu Hamil

a. perlindungan terhadap kekurangan zat besi, asam folat dan kekurangan energi dan protein kronis

% cakupan Suplementasi besi-folat % cakupan Supplemen ibu dengan zat gizi mikro % cakupan Ibu Hamil yang mendapat suplemen % ibu hamil mengkonsumsi < 70 persen AKG % cakupan ibu hamil mendapat pengobatan kecacingan % cakupan ibu hamil mendapat suplementasi kalsium % Ibu hamil terkespose asap rokok (perokok pasif) Jumlah inisiasi Menyusui Dini dan ASI Ekslusif termasuk konseling KB % ibu mengkonsumsi garam beriodium      


 

b. Perlindungan terhadap kekurangan Yodium c. Perlindungan ibu hamil terhadap malaria a. ASI Ekslusif

 

  

b. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI

            

% cakupan ibu hamil mendapat pengobatan malaria % Kelambu dengan Obat Anak Umur 0 – 23 bulan % cakupan Promosi ASI perorangan dan kelompok % ibu melahirkan yang menunda pengguntingan takli pusar % cakupan sasaran ter-ekspos KIE Gizi (Ketersediaan updated pesan dan metode efektif; % Cakupan KIE Pemberian MP-ASI % cakupan Pemberian MP-ASI anak usia > 6 bul an; % penurunan prevalensi stunted, underwight, wastede) % anak memperoleh akses garam beriodium) % cakupan Management Zinc pada diare % cakupan Penanganan gizi buruk akut pada anak baduta % cakupan Suplementasi Vitamin A % cakupan baduta yang mengkonsumsi sprinkle; % penurunan defisiensi zat gizi mikro) % cakupan Pengobatan kecacingan; % penurunan prevalensi kecacingan) % cakupan Pemberian Cash bersyarat pada needy group % cakupan Pemberian kelambu-obat pada needy group

Sasaran 

Indikator % Cakupan imunisasi dasar

2. Indikator Sensitif Tabel 12. Tabel Indikator Sensitif Sasaran Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

  

Ketahanan Pangan dan Gizi

   

Keluarga Berencana





Jaminan Masyarakat

Kesehatan

 



Jaminan Persalinan Dasar



Fortifikasi Pangan

 

Pendidikan Gizi Masyarakat

 

Remaja Perempuan

 

C.

Indikator % cakupan akses terhadap air bersih % sanitasi yang layak % cakupan cuci tangan dan PHBS; % penduduk dengan konsumsi Kkal % rumahtangga rawan pangan Tingkat Konsumsi Energi/kapita/hari; Tingkat Konsumsi Protein/kapita/hari; Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun % angka kelahiran % penduduk yang miskin yang tercakup p rogram kesehatan % puskesmas yang memebrikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin % rumah sakit yang memberikan pelayanan rujukan bagi penduduk miskin % ibu hami hamil yang mendapatkan penggantian biaya persalinan melalui jampersal %penduduk yang menikmati produk pangan difortifikasi Jumlah jenis produk pangan yang difortifikasi Meningkatnya materi KIE untuk sosialisasi dan advokasi Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat Usia menikah pertama anak perempuan Jumlah remaja yang mengalami kehamilan

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan Evaluasi program kerja gerakan sadar gizi disajikan pada uraian di bawah ini, sedangkan aspek yang dimonitor dan dievaluasi disajikan pada Tabel 3. 1.

Pelaksana/Penanggungjawab Monev a. Untuk kegiatan intervensi gizi spesifik merupakan tanggungjawab sektor kesehatan dan khusus untuk kegiatan fortifikasi dilakukan bersama dengan sektor industri. b. Untuk kegiatan yang bersifat intervensi gizi sensitif menjadi tanggungjawab sektor terkait. c. Untuk monitoring secara komprehensif yang mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif dilakukan oleh gugus tugas gerakan nasional sadar gizi yang diketuai oleh


24

Wamen PPN/Waka Bappenas untuk tingkat pusat. Sedangkan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Ketua Bappeda. 2.

Instrument a. Format pencatatan dan pelaporan menggunakan format dan mekanisme pelaporan yang sudah ada.

3.

Frekwensi Monev a. Laporan kinerja pencapaian indikator gerakan sadar gizi berbasis komunitas dilaksanakan melalui survei-survei yang reguler dilakukan, seperti RISKESDAS, SUSENAS, atau survei khusus jika diperlukan. b. Mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian kinerja gerakan sadar gizi dilakukan sekurangnya setiap semester.

4.

Analisis a. Dalam analisis kinerja gerakan 1000 HPK, difokuskan pada indikator-indikator intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. b. Hasil analisis kinerja dibahas dalam gugus tugas gerakan 1000 HPK yang dilaksanakan setiap semester, yang hasilnya digunakan memperbaiki kinerja program.

5.

Pelaporan a. Di tingkat kabupaten dan kota, hasil analisis kinerja gerakan disampaikan oleh Ketua Bappeda kepada Bupati/walikota setiap semester.


b. Di tingkat Provinsi, hasil analisis kinerja gerakan disampaikan oleh Ketua Bappeda kepada gubernur setiap semester. c. Ditingkat Pusat, hasil analisis disampaikan oleh Menko Kesra sebagai ketua Gugus Tugas Nasional kepada presiden setiap semester. D. Indikator Hasil Tabel 13. Tabel Indikator Hasil No

Indikator

1

Menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 40 persen

2 3 4 5 6

Menurunkan proporsi anak balita yang menderita kurus (wasting) kurang dari 5 persen. Menurunkan anak yang lahir berat badan rendah sebesar 30 persen. Tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih. Menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50 persen. Meningkatkan prosentase ibu yang memberikan ASI ekslusif selama 6 bulan paling kurang 50 persen.

E.

Kelembagaan dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme monitoring dan evaluasi program kerja gerakan 1000 HPK disajikan pada uraian di bawah ini, sedangkan aspek yang dimonitor dan dievaluasi disajikan pada Tabel 3. 1.

Kelembagaan

Leading sektor untuk pelaksanaan gerakan/program Gerakan 1000 HPK adalah Badan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS), khususnya kedeputian Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan di unit ini, sedangkan teknis monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh masing-masing lembaga pemerintah (LPD, LNPD) maupun pihak lain yang ditunjuk dengan mengacu pada indikator kunci yang telah ditetapkan. Bila dipandang perlu pelaksana monitoring dan evaluasi dapat mengembangkan indikator baru untuk memperkaya hasil monitoring dan evaluasi bagi perbaikan dan atau pengembangan program gerakan 1000 HPK di masa mendatang. Untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan, dibentuk gugus tugas MONEV yang beranggotakan para pakar lintas sektor dan lintas disiplin yang bertugas merumuskan instrument minitoring dan evaluasi, mengumpulkan dan atau mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi serta melakukan analisis untuk menghasilkan rekomendasi dan kebijakan yang diperlukan. Gugus tugas dilengkapi dengan seperangkat fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan pangkalan data-base gerakan 1000 HPK, melakukan analisis data dan perumusan kebijakan, baik dalam bentuk fasilitas teknologi informasi, perangkat lunak, maupun data-data hasil kajian dari unit kerja yang tekah ada (Riskesdas, Susenas, dll). 2.

Mekanisme

a.

Untuk program/kegiatan rutin yang dilaksanakan di unit kerja (LPD, LNPD, Pemda, unit kerja lain) monitoring dan evaluasi menyatu dalam program kerja yang ada, namun indikator yang digunakan sekurang-kurangnya harus mengacu pada indikator kinerja kunci program gerakan 1000 HPK yang telah ditetapkan. Sumber informasi dikumpulkan melalui supervisi, survei atau studi yang sudah ada atau dirancang khusus untuk monitoring dan evaluasi pencapaian Gerakan 1000 HPK;

b.

Untuk program-program kegiatan yang baru yang belum ada dalam kegiatan rutin unit kerja (LPD, LNPD, Pemda, unit kerja lain) monitoring dan evaluasi dikembangkan dan dikoordinasikan dibawah Kedeputian Sumberdaya Manusia dan Kebudayaan di Bappenas dengan mengacu pada indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan;

c.

Alur pengumpulan, analisis, dan formulasi rekomendasi kebijakan disusun oleh gugus tugas lintas sektor-lintas disiplin kepada koordinator gerakan/program Gerakan 1000 HPK untuk ditindak-lanjuti;

d.

Monitoring input dan proses dilakukan tiap semester (setahun dua kali), sedangkan monitoring output (indikator gizi sensitif dan gizi spesifik) akan dilakukan tahunan


26

(ketersediaan pangan, konsumsi, cakupan program suplementasi) hingga tiga tahun sekali (cakupan fortifikasi, prevalensi stunted, overweight).


BAB VI. PENUTUP

Dengan adanya Pedoman Perencanaan Program Gerakan Nasional Sadar Gizi Dalam Rangka Percepatan Perbaikan Gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan) diharapkan semua pemangku kepentingan mempunyai persepsi, komitmen dan langkah nyata yang terkoordinasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk gerakan 1000 HPK ini di berbagai tingkat administrasi baik di pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Keberhasilan dari gerakan 1000 HPK ini selain ditentukan oleh perencanaan yang sistematis dan terpadu, juga ditentukan oleh kepemimpinan di berbagai tingkat administrasi.


28

DAFTAR PUSTAKA 1. Cesar G Victora, Linda Adair, Caroline Fall, Pedro C Hallal, Reynaldo Martorell, Linda Richter, Harshpal Singh Sachdev, and for the Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: consequences for adult health and human capital. Lancet 2008. published online Jan 26. DOI: 10.1016/S0140-6736(07)61692-4 2.

Barker DJP. Developmental Origins of Chronic Disease. Public Health 126 (2012) 185-9

3.

Black RE, Allen LH, Bhutta ZA, et alfor the Maternal and Child Undernutrition Study Group. Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. Lancet 2008. published online Jan 17. DOI: 10.1016/S01406736(07)61690-0.

4. Eriksson JG, Forsén TJ, Kajantie E, Osmond C, Barker DJP (2007) Childhood growth and hypertension in later life. Hypertension 49:1415-1421.

5. M. T. Ruel (2008) Addressing the underlying determinants of undernutrition: Examples of successful integration of nutrition in poverty-reduction and agriculture strategies, 21-29. In SCN News No.36.

6. UNICEF (United Nations Children’s Fund) (1990) Strategy for Improved Nutrition of Children and Women in Developing Countries. Policy Review paper E/ICEF/1990/1.6, UNICEF:New York.

7. Department for International Development (2011) Scaling Up Nutrition: The UK’s n a p u d i h e K a m a t r e P i r a H 0 0 0 1 n a k a r e G m a r g o r P n a a n a c n e r e P n a m o d e P

position paper on under-nutrition, UKAID, London.

8. Ministry of Health, Indonesia, 2007, "RISKESDAS." National Health Survey 9. Dewey, K.G., and K.H .Brown, 2003, "Update on technical issues concerning complementary feeding of young children in developing countries and implications for intervention programs," Food and Nutrition Bulletin, 24: 5–28.

10. Kosuke Kawai , Donna Spiegelman , Anuraj H Shankar & Wafaie W Fawzi. Maternal multiple micronutrient supplementation and pregnancy outcomes in developing countries: meta-analysis and meta-regression, Bulletin of the World Health Organization 2011;89:402-411B. doi: 10.2471/BLT.10.083758

11. Meera Shekar, Repositioning Repositioning Nutrition as Central to Development: A Strategy for Large-Scale Action. World Bank, 2006, Washington D.C

12. Usha Ramakrishnan and Ray Yip

Experiences and Challenges in Industrialized Countries: Control of IronDeficiency in Industrialized Countries. J. Nutr. 132: 820S–824S, 2002

13. Mathuram Santosham, Aruna Chandran, Sean Fitzwater, Christa Fischer-Walker, Abdullah H Baqui, Robert Black. Progress and barriers for the control of diarrhoeal disease. Lancet 2010; 376: 63–67

LAMPIRAN 1 Tabel 14. Format Tabel Pelaporan No

Indikator Umum

Kondisi Awal (2012)

Midterm (2013)

Kondisi Akhir (2015)

Sumber Data/ Informasi

1 2 3 4 5 dst


30

LAMPIRAN 2

Tabel 15. Daftar Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik Pada Kelompok Ibu Hamil No 1

Intervensi Suplementasi Besi Folat

Target Fe1 : 95 % Fe3 : 90 %

1.

2. 3. 4.

5.

2


Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Protein (KEK)

200 Kabupaten (semua bumil KEK di daerah dengan prevalensi Stunting Tinggi)

1. 2. 3.

Kegiatan Pengadaan Fe Folat dan distribusi ke semua Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/RS Ibu dan Anak) Supervisi terstruktur dan berkala Pelatihan petugas KIE bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi Fe dan gizi seimbang pencatatan dan pelaporan gizi dan KIA oleh Kabid Kesga Pengadaan PMT Bumil pada APBN sesuai target Pengadaan PMT Bumil pada APBD di daerah mampu Supervisi terstruktur dan Berkala

4.

Distribusi PMT ke semua Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/RS Ibu dan Anak) 5. KIE bagi ibu hamil KEK untuk mengkonsumsi PMT dan gizi seimbang 6. Pemberian PMT 90 hari 7. Pengembangan PMT Bumil berbahan lokal pabrikan 8. Pembakuan standar PMT bahan lokal pabrikan Bumil KEK 9. Penambahan paket kegiatan PKH Plus dengan Pangan bagi keluarga ibu hamil 10. Pemberdayaan ekonomi mikro bagi keluarga bumil KEK

11. Peningkatan Pendidikan perempuan 12. Peningkatan Pelayanan KB 13. Pengadaan PMT Bumil bagi bumil KEK dengan harga terjangkau

Instansi Kemenkes

Kemenkes Kemenkes Kemenkes

Kemenkes Kemenkes Dinkes Kemenkes dan Dinkes Kemenkes dan Dinkes Kemenkes dan Dinkes

Kemenkes dan BPOM Kemensos

Kemenkop UKM, Kemen PU, Kemendagri Kemendiknas, Kemen PP BKKBN, Kemenkes Dunia usaha

14. Pengembangan produk PMT Bumil

5

Penanggulangan kecacingan pada ibu hamil

200 kabupaten (semua bumil KEK di daerah dengan prevalensi Stunting Tinggi)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

6

7

Suplemen kalsium ibu hamil

Pemberian kelambu berinsektisida dan Pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria

TNA

95 % ibu hamil di daerah resiko tinggi dan pengobatan bagi semua ibu hamil yang positif malaria

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8. 9.

Penyusunan pedoman standar pemberian obat cacing pada bumil Penyediaan obat cacing melalui APBN KIE sanitasi dan cuci tangan pakai sabun Penyediaan air bersih Penyediaan jamban keluarga/komunal Perbaikan Lingkungan Penyusunan pedoman teknis pemberian kalsium pada bumil Pengadaan suplemen kalsium KIE penggunaan suplemen kalsium Pelatihan petugas Pengadaan Rapid Diagnostik Tes (RDT) malaria , obat kina/ACT Pengadaan RDT, kina/ACT pada APBD di daerah mampu Supervisi terstruktur dan berkala Distribusi RDT, kina/ACT ke semua Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/RS Ibu dan Anak) KIE bagi ibu hamil positif malaria untuk mengkonsumsi RDT, obat kina/ACT Skrining RDT malaria bagi semua ibu hamil pada kunjungan pertama ANC Pemberian obat kina/ACT bagi ibu hamil yang positif malaria Pemberian kelambu berinsektisida KIE untuk penggunaan kelambu berinsektisida

Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha Kemenkes Kemenkes Kesehatan dan Kemendikbud Kemen. PU Kemen. PU Kemen. PU dan Pemda Kemenkes Kemenkes Kemenkes Kemenkes Kemenkes Kemenkes Kemenkes Kemenkes

Kemenkes

Kemenkes

Kemenkes Kemenkes Kemenkes dan Swasta


32

Tabel 16. Daftar Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik pada Kelompok 0-6 Bulan No 1

2

Intervensi Menunda pengguntingan tali pusat

Promosi menyusui (konseling individu dan kelompok)

Target TNA

95%

1.

Kegiatan Penyusunan protap

2.

Pelatihan petugas

3.

Pengawasan Pelaksanaan Training konselor dan fasilitator Menyusui ASI Eksklusif

1.

2. 3.

4. 5. 6.


7.

8.

KIE IMD dan ASI Eksklusif Melakukan IMD disemua sarana pelayanan kesehatan Sosialisasi dan advokasi PP ASI Permen Kesehatan menindaklanjuti PP ASI Pembentukan dan pembinaan kader motivator Kadarzi Pelarangan iklan susu formula di media masa Peningkatan pengawasan implementasi PP ASI

9.

Instansi Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Sentra Laktasi Indonesia Kementerian Kesehatan

Kemenakertrans, Pemda, dan Badan POM Kemenakertrans, Badan POM, serta Pemda

Penyiapan ruang ASI ditempat kerja dan fasilitas umum 10. Pelarangan iklan susu formula di media masa

Seluruh Instansi

11. Penegakan Hukum PP ASI

Badan POM dan Kepolisian

Kemenkominfo

Tabel 17. Daftar Kegiatan Intervensi Gizi Spesifik pada Kelompok Umur 7-24 Bulan No 1

2

Intervensi Promosi menyusui(konseling individu dan kelompok)

Komunikasi perubahan perilaku untuk memperbaiki Pemberian Makanan Pendamping ASI

Target 95%

Kegiatan KIE melanjutkan menyusui sampai dengan 2 tahun

Instansi Kementerian Kesehatan

2.

Training konselor dan fasilitator ASI Eksklusif

Kementerian Kesehatan

3.

Sosialisasi dan advokasi PP ASI


4.

Permen Kes menindaklanjuti PP ASI


5.

Pembentukan dan pembinaan kader motivator Kadarzi


1.

KIE MP ASI

2.

Konseling ASI disertai dengan konseling MP ASI makanan lokal Komunikasi Pembuatan MP ASI lokal ditambah taburia

Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan

1.

Semua anak umur 6-23 bulan

3.

3

Suplementasi Zink

1.

Uji efikasi produk suplemen Zink dan gizi mikro untuk mencegah stunting


2.

Implementasi Suplementasi Zink dan gizi mikro berdasarkan hasil penelitian Evaluasi dan monitoring suplementasi Zink Pengadaan dan distribusi tablet/syrup Zink untuk anak dengan diare melalui APBN


2.

KIE penggunaan dan pengawasan Zink


1.

Manajemen dan penyediaan kapsul Vitamin A


3.

4

5

Zink untuk manajemen diare

Suplemen Vitamin A

1.

90%




34

No

Intervensi

Target 2.

3. 4.

5.

6.

6

Pemberian garam iodium

90%

1. 2.


Kegiatan Peningkatan pelaksanaan kampanye bulan kapsul vitamin A Mengoptimalkan media KIE Meningkatkan konsumsi bahan pangan sumber vitamin A Fortifikasi Vitamin A pada minyak goreng curah dan media lain yang memungkinkan Pengembangan regulasi dan produk kaya red palm oil (RPO) Penyuluhan konsumsi garam beryodium Pengadaan iodine test

3. Survey pemeriksaan kadar yodium pada urine 4. Survey konsumsi garam yodium pad keluarga 8

Pencegahan kurang gizi akut

1.

2.

Pengembangan Ready to Use Therapheutic Feeding (RUTF) pabrikan berbasis pangan lokal Pelatihan petugas

3.

Penyediaan Terapeutik Feeding Centre (TFC) di setiap kecamatan yang prevalensi gizi buruk tinggi (diintegrasikan dengan Puskesmas)

4.

Pemberdayaan masyarakat untuk mampu melakukan perawatan lanjutan

Instansi Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian

Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan



No

Intervensi

Target

Kegiatan Penyediaan air bersih

Instansi Kementerian Pekerjaan Umum

6.

Penyediaan jamban keluarga/komunal

Kementerian Pekerjaan Umum

7.

Perbaikan Lingkungan

Kementerian PU dan Pemda

1.

Perbaikan protap pemberian obat cacing sesuai standar Pengadaan obat cacing


5.

9

Pemberian Obat Cacing

2. 3. 4. 5.

6.

7.

10

Fortifikasi besi dan kegiatan suplementasi

KIE pemberian obat cacing Monev Kemitraan pengadaan obat cacing dari non pemerintah Kemitraan KIE Kebiasaan cuci tangan dengan sabun Perbaikan sanitasi lingkungan

8.

Penyediaan air bersih

1.

Penyiapan bahan KIE

2.

KIE manfaat fortifikasi

3.

Pengawasan kadar zat gizi yang difortifikasikan di dalam tepung terigu sesuai SNI

4.

Law and forcement fortifikasi terigu Uji coba fortifikasi Fe pada raskin Revisi SNI fortifikasi tepung terigu (Zink, Fe)

5. 6.

Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Badan POM

Kementerian Perindustrian Kementerian Pertanian Badan Standardisasi


36

No

Intervensi

Target

Kegiatan 7.

11

Pemberian Kelambuberinsektisida dan obat Malaria


1.

2.

3. 4.

5.

6. n a p u d i h e K a m a t r e P i r a H 0 0 0 1 n a k a r e G m a r g o r P n a a n a c n e r e P n a m o d e P

7.

8. 9.

Peningkatan asupan kaya zat besi khususnya bahan pangan asal hewani Pengadaan Rapid Diagnostik Tes (RDT) malaria , obat kina/ACT Pengadaan RDT, kina/ACT pada APBD di daerah mampu Supervisi terstruktur dan berkala Distribusi RDT, kina/ACT ke semua Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/RS Ibu dan Anak) KIE bagi ibu hamil positif malaria untuk mengkonsumsi RDT, obat kina/ACT Skrining RDT malaria bagi semua ibu hamil pada kunjungan pertama ANC Pemberian obat kina/ACT bagi ibu hamil yang positif malaria Pemberian kelambu berinsektisida KIE untuk penggunaan kelambu berinsektisida

Instansi Nasional Kementerian Pertanian

Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan





Tabel 18. Daftar Kegiatan Intervensi Gizi Sensitif No 1

Intervensi Pemantauan garam iodium

Target 90%

1.

2.

3.

4.

5.

Kegiatan Penyuluhan konsumsi garam beryodium Pengadaan iodine test Survey pemeriksaan kadar yodium pada urine Survey konsumsi garam yodium pada keluarga Pengadaan garam beryodium

Pemeriksaan kadar iodium pada tingkat rumah tangga Pemeriksaan kadar yodium pada 7. tingkat pabrik Perumusan Peraturan Daerah 8. tentang Konsumsi Yodium Pengadaan KIO3 9. 10. Pembinaan petani garam 11. Penegakan hukum 1. KIE tentang bahaya merokok 6.

2

3

Mengurangi konsumsi rokok dan polusi udara dalam rumah

Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Protein (KEK) (SP)

200 Kabupaten (semua bumil KEK di daerah dengan prevalensiStunti ng Tinggi)

2. Penyusunan Perda anti merokok 3. Regulasi tentang pengaturan rokok (pembatasan tempat, usia, iklan) 4. Regulasi peningkatan pajak rokok 5. Pengalihan petani tembakau kepada komoditas lain 6. Penegakan hukum 7. Pengaturan iklan rokok 1. Penambahan paket kegiatan PKH Plus dengan Pangan bagi keluarga ibu hamil 2. Pemberdayaan ekonomi mikro bagi keluarga bumil KEK 3. Peningkatan Pendidikan perempuan 4. Peningkatan Pelayanan KB 5. Pengadaan PMT Bumil bagi bumil KEK dengan harga terjangkau 6. Pengembangan produk PMT Bumil

Sektor Utama Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Perindustrian Balai POM Kementerian Perindustrian Perindag

Kementerian Kesehatan Kemendagri Kemendagri, Pemda, dan LSM Kemenkeu Kementan Pemda Kemenkominfo Kementerian Sosial Kemenkop UKM, Kemen PU, Kemendagri Kemendiknas,Ke men PP BKKBN, Kemenkes Dunia usaha Perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha


38

4

5

Pemberian kelambu berinsektisida dan Pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria (SP)


Kegiatan pemberian cash bersyarat / Conditional cash transfer (dengan pendidikan gizi )

1. Perbaikan lingkungan untuk mencegah perindukan vektor (nyamuk malaria) 2. Mendorong CSR untuk pengadaan RDT, kelambu berinsektisida dan obat

Kementerian PU dan Pemda

1. Menambahkan komponen intervensi gizi dan pendidikan gizi dalam kegiatan PKH

Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri

2. Integrasi modul gizi pada PNPM generasi

Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri Kemenko Bidang Kesra Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri

3. Memperluas cakupan kegiatan PKH dan PNPM generasi 4. Meningkatkan kerjasama sektor kesehatan dengan sosial, dagri, pendidikan 5. Training petugas kesehatan pada daerah pelaksana PKH dan PNPM generasi n a p u d i h e K a m a t r e P i r a H 0 0 0 1 n a k a r e G m a r g o r P n a a n a c n e r e P n a m o d e P

6

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Meningkatnya persentase rumah tangga mempunyai akses terhadap air bersih

Meningkatnya persentase rumah tangga mempunyai akses terhadap sanitasi yang layak 7

Ketahanan Pangan dan Gizi

Meningkatnya persentase

1.

Dunia Usaha

Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri

Survei cakupan air bersih rumah tangga Pengadaan sarana air bersih

Kemen PU

3.

Pelatihan pembangunan sarana air bersih rumah tangga

Kemen PU Kemenkes

4.

KIE tentang perilaku cuci tangan pakai sabun

Kemendikbud Kemenkes

5. 6.

Pemantauan mengenai kualitas air Bimbingan teknis

Kemenkes K/L terkait

7. 1.

Regulasi Pendataan

Pemda Kemenkes

2. 3. 4.

Pengadaan Pelatihan KIE

5. 6.

Pemantauan Bimbingan Teknis

2.

7. Regulasi 1. Survei tingkat konsumsi energi rata-rata penduduk

BPS

Badan Pusat Statistik

penduduk yang mengkonsumsi kalori minimal dibawah 2.000 kkal dan 1.400 kkal

2. Peningkatan produksi pangan 3. Pelatihan tenaga penyuluh lapangan pertanian 4. KIE untuk konsumsi pangan

1. Pendataan rumahtangga rawan pangan 2. Pemberian beras miskin

Kementan dan Kemenkes BPS/Dewan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Badan Pusat Statistik Kemenkokesra

3. Pemantauan SKPG

BULOG

4. Bimbingan teknis dan supervisi

Kementan, Kemenkes, dan K/L terkait

5. Pemantauan tingkat konsumsi

6. Regulasi Menurunnya persentase rumahtangga rawan pangan

8

Keluarga Berencana

Meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi

Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian

1. Pendataan

BKKBN

2. Pengadaan 3. Pelatihan 4. KIE 5. Pemantauan 6. Bimbingan Teknis 7. Regulasi

9

Jaminan Pembiayaan Kesehatan





Meningkatnya persentase penduduk yang miskin yang tercakup program kesehatan Meningkatnya persentase puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan

1. Pendataan

2. Pengadaan

3. Pelatihan

4. KIE

5. Pemantauan



40

10

Jaminan Persalinan Dasar

dasar bagi penduduk miskin  Meningkatnya persentase rumah sakit yang memberikan pelayanan rujukan bagi penduduk miskin Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan penggantian biaya persalinan melalui jampersal

6. Bimbingan Teknis

7. Regulasi

1. Pendataan 2. Pengadaan


3. Pelatihan 4. KIE 5. Pemantauan 6. Bimbingan Teknis 7. Regulasi

11 n a p u d i h e K a m a t r e P i r a H 0 0 0 1 n a k a r e G m a r g o r P n a a n a c n e r e P n a m o d e P

Fortifikasi Pangan





12

Pendidikan Gizi Masyarakat





Meningkatn ya persentase penduduk yang menikmati produk pangan difortifikasi Meningkatn ya jumlah jenis produk pangan yang difortifikasi Meningkat nya materi KIE untuk sosialisasi dan advokasi Meningkat nya pengetahu an masyarakat

1. Pendataan 2. Pengadaan

Kementerian Pertanian

3. Pelatihan 4. KIE 5. Pemantauan 6. Bimbingan Teknis 7. Regulasi

1. Pendataan 2. Pengadaan 3. Pelatihan 4. KIE 5. Pemantauan 6. Bimbingan Teknis

Kemendikbud dan Kemenkes

2.Program 1000 HARI

Recommend Documents