BAB II PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN POLITIK INDONESIA (1945-1950) Keadaan Perekonomian Faktor penyebab buruknya perekonomian Usaha menembus blokade ekonomi Usaha mengatasi kesulitan ekonomi Keadaan Politik Kedatangan Sekutu dan NICA Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia Perjuangan Fisik Perjuangan Diplomasi Perjanjian Linggajati (AMB I) Perjanjian Ranville (AMB II) Perjanjian Roem Royen KMB Keadaan Perekonomian 1. Faktor Penyebab Memburuknya Keadaan Ekonomi-Keuangan a. Hiper-Inflasi • Beredarnya mata uang Jepang secara tak terkendali yang diperkirakan sebesar 4 miliar. • Membentuk Bank Negara Indonesia pada 1 November 1946 (dulunya adalah Pusat Yayasan Bank) yang diketuai oleh Margono Djojohadikusumo. • Fungsi BNI adalah untuk mengatur nilai tukar mata uang ORI dengan mata uang asing. b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda (NICA-Netherlands Indische Civil Administration) • Tujuan Belanda mengadakan blokade ekonomi adalah; 1) Mencegah dimasukkannya senjata dan peralatan militer ke Indonesia 2) Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya 3) Melindungi bangsa Indonesia dari intervensi negara-negara lain c. Kas negara kosong 2. Usaha Menembus Blokade Ekonomi a. Diplomasi beras ke India • Rakyat India sedang ditimpa bahaya kelaparan, pemerintah RI membantu pemerintah India dengan mengirimkan 500.000 ton beras dengan harga yang sangat rendah. • Imbalannya India menjanjikan mengirimkan bahan pakaian yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. History Grade XII Social Study Program
5
• India menjadi negara Asia yang paling aktif membantu perjuangan kemerdekaan RI (menjadi penengah konflik antara Indonesia dengan Belanda). b. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri 1) Mengadakan ekspor-impor dengan perusahaan Amerika (Isbrantsen Corp) yang dipimpin oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo. 2) Menembus blokade ekonomi Belanda lewat Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura, dengan cara membentuk Indoff (Indonesian Office) di Singapura pada 1947 dan juga dengan membentuk Kementrian Pertahanan Usaha Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. 3. Usaha Mengatasi Kesulitan Ekonomi a. Konferensi ekonomi Februari 1946 1) Membahas masalah produksi dan distribusi makanan (sistem autarki masa Jepang dihapuskan dan digantikan sistem desentralisasi) 2) Masalah sandang (pembentukan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan/ BPPM) 3) Status dan administrasi perkebunan (nasionalisasi perusahaanperusahaan asing/ Belanda) b. Pinjaman Nasional • Dilakukan oleh Menteri Keuangan Ir. Surachman • Dilakukan dengan cara meminjam uang rakyat dan dikembalikan dalam jangka waktu kurang lebih 40 tahun c. Membentuk planning board (Badang Perancang Ekonomi) pada Januari 1947 • Atas inisiatif Menteri Kemakmuran dr. A.K. Gani • Tugas BPE adalah merencanakan pembangunan ekonomi dalan 2-3 tahun ke depan • BPE kemudian diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada April 1947 dibawah ketua Moh. Hatta • Tugas PPSE adalah membantu presiden dalam rangka pembangunan ekonomi guna menghadapi perundingan dengan Belanda d. Rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) tahun 1948 • Program ini diusulkan oleh Moh. Hatta dengan maksud mengurangi beban negara di bidang ekonomi serta meningkatkan efisiensi • Hal ini diwujudkan dalam bentuk penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang (tentara) dan aparat ekonomi e. Kasimo Plan • Diusulkan oleh Mentri Urusan Bahan Makanan I.J.Kasimo • Isi dari Kasimo Plan, 1) Menanami tanah-tanah kosong di Sumatra Timur 2) Menanam bibit unggul (Jawa)
History Grade XII Social Study Program
6
3) Pencegahan penyembelihan hewan-hewan peternakan yang berperan bagi produksi pangan 4) Pembuatan kebun-kebun bibit di beberapa desa 5) Transmigrasi f. Persatuan Tenaga Ekonomi • Dibentuk oleh B.R. Motik dengan tujuan menggiatkan kembali partisipasi kembali pengusaha swasta • Selain itu, PTE juga dibentuk dengan harapan untuk melenyapkan individualisasi di kalangan pengusaha swasta dan memperkuat pertahanan ekonomi nasional • PTE tidak bisa optimal dan tidak mendapatkan dukungan penuh dari para pengusaha, selain itu juga akibat adanya Agresi Militer g. Oeang Republik Indonesia (ORI) • Berdasarkan UU nomor 17 tahun 1946 pemerintah mengeluarkan mata uang baru yang dikenal dengan ORI • Dilanjutkan dengan UU nomor 19 tahun 1946 mengenai mekanisme penukaran mata uang Jepang dengan ORI 1) 50 mata uang Jepang = 1 rupiah ORI (Jawa dan Madura) 2) 100 mata uang Jepang = 1 rupiah ORI (di luar Jawa dan Madura) 3) 10 mata uang ORI = 5 gram emas Keadaan Politik 1. Kedatangan Sekutu dan NICA • Wilayah di Indonesia yang dikuasai sekutu dibagi menjadi 2 wilayah besar yaitu Indonesia Barat dan Indonesia Timur • Pasukan sekutu yang ditugaskan di Indonesia dibagi menjadi 2 yaitu 1) SEAC (South East Asia Command) yang membawahi wilayah Jawa dan Sumatera, pimpinan Lord Louis Mounbatten 2) SWPC (South West Pasific Command) yang membawahi wilayah Indonesia Timur • Untuk menguasai wilayah Jawa dan Sumatera (Indonesia Barat), SEAC membentuk AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies) dibawah komando Sir Philip Christon • Sedangkan di wilayah timur, diserahkan pada pasukan yang dipimpin oleh tentara Australia pimpinan Albert Thomas Balmey, dari wilayah timur inilah diduga tentara NICA meyusup masuk ke wilayah Indonesia yang kemudian menyebar ke wilayah barat • Tugas tentara sekutu di Indonesia adalah 1) Menerima penyerahan dari tangan Jepang 2) Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu 3) Melucuti dan memulangkan pasukan Jepang 4) Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil History Grade XII Social Study Program
7
5) Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan kemudian menuntut mereka di pengadilan militer 2. Upaya Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia a. Perjuangan Fisik 1) Pertempuran Surabaya 2) Pertempuran Palagan-Amabarawa 3) Pertempuran Medan Area 4) Bandung Lautan Api b. Perjuangan Diplomasi 1) Perjanjian Linggajati • Dilaksanakan di wilayah sebelah selatan Cirebon (Linggajati) pada tanggal 10-15 November 1946. • Utusan dari kedua negara: Indonesia Sutan Syahrir Belanda Prof. Schermerhorn Inggris (sebagai penengah) Lord Killearn • Hasil perundingan Linggajati: 1. Pembagian wilayah Indonesia secara de facto atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Pembentukan Negara Indonesia Serikat (RIS) dimana Indonesia menjadi bagian didalamnya. 3. RIS dan Belanda bekerja sama membentuk Uni IndonesiaBelanda yang diketuai oleh Ratu Juliana. • Dampak dari perundingan Linggajati adalah jatuhnya kabinet Syahrir dan wilayah Indonesia menyempit. • Belanda & Indonesia memiliki interpretasi/penafsiran yang berbedabeda tentang hasil Linggajati: i. Belanda mengganggap Indonesia sebagai bagian dari RIS tidak memiliki kedaulatan untuk menjalin kerjasama dan kekuasaan ke dalam. ii. Perbedaan penafsiran tentang pembentukan tentara masingmasing. 2) Agresi Militer Belanda I (AMB I) Terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 Agresi dilakukan dengan menguasai/menyerang wilayah yang dikuasai oleh RI. Hal ini diakibatkan perbedaan penafsiran dalam perundingan Linggajati yang berujung pada terjadinya agresi ke wilayah Indonesia. AMB I yang dilakukan Belanda berhasil menguasai wilayah Jawa bagian tengah dan beberapa wilayah di Sumatera.
History Grade XII Social Study Program
8
Agresi ini dikecam oleh dunia Internasional antara lain India dan Australia. Atas usulan kedua negara tersebut masalah pertikaian antara Indonesia dengan Belanda dibicarakan dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada tanggal 30 Juli 1947. Akhirnya pada tanggal 1 Agustus disepakati untuk penghentian perang dan seruan untuk melakukan gencatan senjata. Seruan mengenai gencatan senjata dikeluarkan lewat Resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 4 Agustus 1947. Garis van Mook Garis demokrasi (garis batas) antara wilayah Belanda dan RI pasca seruan gencatan senjata dari DK PBB per tanggal 4 Agustus 1947. Garis van Mook inilah yang memicu terjadinya ketegangan antara Indonesia dengan Belanda. PBB membentuk Komisi Konsuler untuk mengawasi gencatan senjata di Indonesia yang terdiri dari Amerika, Perancis, Inggris, Cina dan Belgia Komisi Konsuler ini dipimpin oleh Konsul Jenderal Amerika Serikat Dr. Walter Fook Kemudian, PBB membentuk badan arbitrase (penengah) untuk menengahi sengketa antara Indonesia dan Belanda Badan Arbitrase ini dikenal dengan sebutan Good Will Comission (Komisi Jasa Baik) yang lantas dikenal dengan sebutan Komisi Tiga Negara (KTN) Di dalam KTN, masing-masing negara bersengketa menunjuk satu negara untuk membantu mengadakan perundingan. Dalam hal ini, Indonesia menunjuk Australia sebagai wakilnya (Richard C. Kirby), Belanda menunjuk Belgia (Paul van Zeeland) dan Amerika sebagai pihak penegah (Dr. Frank B. Graham) Ada alasan khusus mengapa Indonesia memilih Australia sebagai wakilnya adalah karena pada tahun 1945, di Australia yang memegang pemerintahan adalaha Partai Buruh. Partai Buruh ini sudah sejak awal mendukung kemerdekaan Indonesia Sedangkan alasan Belanda memilih Belgia adalah kedekatan geografis dan faktor historis bahwa Belgia dulunya adalah wilayah jajahannya Belanda yang kemudian memerdekakan diri Dalam masalah militer, KTN berhak mengambil keputusan, namun dalam masalah politis, KTN hanya berhak memberikan usulan. 3) Perjanjian Renville • Berlangsung mulai tanggal 8 Desember 1947 – 17 Januari 1948 • Bertempat di kapal pengangkut barang Amerika yang bernama USS Renville History Grade XII Social Study Program
9
• Utusan dari kedua negara: Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin Belanda diwakili oleh wakil dari RIS, Ir. Abdul Kadir Widjojoatmodjo • Hasil perundingan Renville diantaranya adalah: 1. Pembentukan Negara Indonesia Serikat pada masa peralihan 2. Wilayah agresi Belanda diakui RI hingga diadakannya jajak pendapat (plebisit) 3. Tentara republik harus hijrah dari daerah kantong gerilya yang diakui Belanda • Perundingan ini berlangsung cukup lama karena permasalahan Garis van Mook. Belanda tetap bersikukuh kepada daerah agresinya agar diakui oleh Indonesia • Dampak dari perundingan Renville adalah: i. Semakin menyempitnya wilayah kekuasaan RI (yang hanya meliputi Jawa bagian tengah, sebagian besar Sumatera dan Madura) ii. Ketidakpercayaan parlemen sehingga banyak partai yang menarik dukungan terhadap kabinet Amir Syarifuddin. Hal ini menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. 4) Agresi Militer Belanda II (AMB II) • Dilakukan oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 dengan menguasai ibu kota Yogyakarta. • Sebalum terjadinya AMB II, pemimpin angkatan perang RI telah menyusun strategi untuk mengantisipasi agresi yang dikenal dengan pertahanan rakyat semesta (Total People’s Defense). • Penjabaran dari strategi tersebut tertuang dalam perintah siasat No. 1 Panglima Besar Angkatan Perang yang isinya: 1) Tidak akan melakukan pertahanan linear (berhadapan langsung dengan musuh). 2) Bumi hangus total dan pengungsian total untuk menghambat gerak maju musuh. 3) Membentuk kantong-kantong pertahanan dengan pemerintahan gerilya yang totaliter. 4) Pasukan dari daerah federal diinstruksikan untuk melakukan penyusupan (wingate operation) sehingga Pulau Jawa menjadi medan pertempuran yang luas. • Dalam siasat pertahanan rakyat semesta, wilayah di Indonesia dibagi menjadi dua pemerintahan militer, meliputi Markas Besar Komando Djawa (MBKD) dipimpin oleh A.H. Nasution dan markas besar komando Sumatera (MBKS) dipimpin oleh Letkol Hidayat. • Sebelum dikuasainya kota Yogyakarta, pemimpin-pemimpin RI (Moh. Hatta) sempat mengirim sebuah surat kawat (telegram) yang isinya History Grade XII Social Study Program
10
tentang pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). • Isi dari surat kawat tersebut adalah: a. Memerintahkan kepada Mr. Syarifuddin Prawitanegara untuk membentuk PDRI di Sumatera (Bukit Tinggi). b. Kepada A.A. Maramis, L.N. Palar dan Soelarsono diperintahkan untuk membentuk PDRI di India apabila di Sumatera gagal. c. Sedangkan para petinggi-petinggi RI tetap berada di Yogyakarta dan dibiarkan untuk ditangkap Belanda namun masih dekat dengan KTN. • AMB II mendapat kecaman keras dan dunia internasional salah satunya adalah AS yang mengancam akan menghentikan Marshall Plan (Bantuan ekonomi & militer terhadap negara-negara yang kalah PD II) kepada Belanda jika tidak menghentikan agresinya. 5) Perjanjian Roem Royen • Setelah dibentuknya UNCI untuk menggantikan KTN maka mulailah mengadakan perundingan. • Delegasi UNCI meliputi: 1. Australia Critich Ley 2. Belgia Herremans 3. AS Mesle Cochran • Perundingan tersebut merupakan langkah awal menuju perundingan yang sebenarnya, yaitu yang dikenal dengan perjanjian Roem Royen. • Perjanjian Roem Royen dilaksanakan di Hotel des Indes di Jakarta. • Utusan ke-2 negara adalah 1. Indonesia Mr. Moh. Roem 2. Belanda Mr. Van Royen • Setelah terjadinya perundingan, pihak Indonesia meminta Belanda untuk terlebih dahulu membicarakan mengenai pembebasan pemimpin RI & Yogyakarta. 6) Perjanjian Inter-Indonesia/ Antar-Indonesia • Perundingan dilakukan antara RI & pihak BFO (Permusyawaratan Negara Federasi). • Hasil dari konferensi tersebut adalah 1. Pembentukan negara Indonesia serikat yang berdasarkan serikat & federasi yang diberi nama Republik Indonesia Serikat (RIS) 2. Meminta pembebasan tanpa syarat pemimpin RI yang ditangkap pada tanggl 19 Desember di Djogjakarta oleh Belanda 3. Menyepakati tempat pelaksanaan perundingan KMB di Den Haag, Belanda History Grade XII Social Study Program
11
7) Konferensi Meja Bundar (KMB) • Perundingan ini dilakukan di kota Den Haag (Belanda) pada tanggal 23 Agustus 1949 - 2 November 1949 dengan UNCI sebagai penengahnya. • Utusan dari negara peserta: 1. Indonesia dipimpin Moh. Hatta 2. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontionak 3. Belanda dipimpin Van Marsevan • Hasil perundingan KMB: i. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka & berdaulat. ii. Status Irian Barat akan dibahas 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. iii. RIS & Belanda akan dipersatukan kerja sama sukarela & sederajat. iv. RIS memberikan hak milik & izin baru bagi perusahaanperusahaan Belanda. v. RIS membayar kerugian yang ditanggung Belanda mulai tahun 1942 merugikan. • 15 Desember Pemilihan presiden RIS sebagai calon tunggal , Ir. Soekarno. • 16 Desember Pelantikan presiden RIS terpilih. • 27 Desember penandatanganan piagam RIS di Belanda & di Indonesia. • Kabinet RIS dibentuk atas dasar zaken kabinet, yaitu kabinet yang anggotanya dipilih berdasarkan keahlian & kemampuan bukan berdasarkan kekuatan parpol yang ada. 8) Kembali ke negara kesatuan • Faktor-faktor yang menyebabkan kuatnya dorongan pembubaran RIS: a) Anggota kabinet pada umumnya adalah orang-orang republik (berasal dari wilayah negara RI) pendukung negara NKRI. b) Pembentukan RIS bagi beberapa kalangan dianggap sebagai upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. c) Pembentukan RIS tidak didukung ideologi yang kuat dan tujuan yanng jelas. d) Pembentukan RIS tidak mendapat dukungan rakyat banyak. e) RIS menghadapi rongrongan dari bekas-bekas/ sisa-sisa kekuatan Belanda, contoh KNIL.
History Grade XII Social Study Program
12
