Pedoman Penyusunan SOP untuk akreditasi RSFull description
Sop Audit Penyusunan Ruk
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilak…Deskripsi lengkap
Deskripsi lengkap
Pedoman Penyusunan SOP untuk akreditasi RSDeskripsi lengkap
NOTULEN AUDIT INTERNAL
klinisFull description
SOPDeskripsi lengkap
Full description
Nomor urut SOP
: SETDAMLK/BAG_KUM/02
Tanggal Pembuatan : 10 Juli 2017 2017 Tanggal Revisi
PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundangundangan ; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Keterkaitan 1. SOP Penetapan Keputusan Bupati 2. SOP penyusunan Peraturan Daerah 3. SOP Pengundangan dalam dalam Berita Daerah
Peringatan 1. Mencatat tanggal penerimaan draf dan tanggal pengembalian koreksi koreksi draf peraturan Bupati 2. Simpan arsip koreksian draf Peraturan Peraturan Bupati baik-baik 3. Standar Waktu berlaku dan berjalan pada kondisi Normal Normal
:
Tanggal Pengesahan : 30 Juli 2017 Disahkan oleh
: dr. STEFANUS BRIA SERAN, MPH
Nama SOP
Penyusunan Peraturan Bupati
Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan Minimal S1 2. Pengalaman Minimal 1 Tahun 3. Sudah mengikuti Pelatihan Penyusunan Produk Hukum 4. Memahami Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafiting) 5. Ketelitian 6. Kecermatan
Peralatan/Perlengkapan 1. Buku agenda 2. Ketelitian 3. Peraturan Perundang-undangan 4. Stampel Pencatatan dan Pendataan 1. Catat nomor dan tanggal draf Peraturan Bupati Masuk 2. Catat isi disposisi koreksi draf Peraturan Bupati dalam buku agenda
SOP Penyusunan Peraturan Bupati
Pelaksana No
Uraian
Pemrakarsa (PD/ Unit Kerja)
Pengagend a Draf Produk Hukum
Pendokum en Prod Hkm
Korektor (Staf PHD)
Kasubbag PHD
Mutu Baku Kabag Hukum
Asisten Yang Membidan gi
Sekretaris Daerah
Wakil BUPATI
BUPATI
Kelengkapan
Waktu
Output
Buku Agenda, ATK, lembar kendali surat
5 menit
Tercatatnya isi disposisi pada buku agenda
ATK
30 Menit
Referensi
2 hari
Keterangan
Mulai
Mengirim draf Perbup
1
2
3
4
Menerima draf Peraturan Bupati dari PD Pemrakarsa, mengagendakan,dan memberi kendali surat masuk Membaca,menelaah isi draf Peraturan Bupati,dan memberkan disposisi pada kendali surat Membaca,menelaah isi draf Peraturan Bupati,dan memberkan disposisi korektor pada kendali surat Koreksi I terhadap Draf Peraturan Bupati (substansi,format,dan tata naskah)
5
Koreksi Kasubbag (Persetujuan Hasil Koreksi I)
6
Rancangan Perbup disertai Persetujuan Hasil Koreksi I dan turun ke korektor kembali
Paraf dan disposisi pada kendali surat Paraf dan disposisi pada kendali surat
5 hari
Koreksi/revis i Draf Peraturan Bupati
3 jam
Koreksi/revis i Draf Peraturan Bupati
1 jam
Disposisi untuk perbaikan sesuai hasil koreksi
Norma waktu menyesuai kan isi surat/disp osisi
Pelaksana No
Uraian
7
Pengembalian ke PD Pemrakarsa untuk penyesuaian draf Peraturan Bupati dengan Hasil Koreksian
8
P engembalian Draf Peraturan Bupati hasil Koreksi untuk dikoreksikan kembali apakah telah sesuai dengan catatan Koreksi I disertai softcopi softcopi
9
Koreksi Kasubbag (Persetujuan Hasil Koreksi II)
10
11
12
Persetujuan Hasil Koreksi II dan turun ke korektor kembali Pengembalian ke Satker Pemrakarsa untuk penyesuaian draf Peraturan Bupati dengan Hasil Koreksi II P engembalian Draf Peraturan Bupati hasil Koreksi untuk dikoreksikan kembali apakah telah sesuai dengan catatan Koreksi II disertai softcopi
Persetujuan Hasil Koreksi II dan disposisi naik untuk proses penandatanganan
ATK
1 jam
14
Turun ke Korektor untuk dikoordinasikan dengan Pemrakarsa
ATK
3 jam
Output
Draft Peraturan Bupati yang telah dikoreksi I Draft Peraturan Bupati yang telah diperbaiki I Draft Peraturan Bupati yang telah dikoreksi II Disposisi utk perbaikan sesuai hasil koreksi II Draf Peraturan Bupati yang telah dikoreksi II Draf Peraturan Bupati yang telah diperbaiki II Disposisi untuk proses penandatang anan Draft Peraturan Bupati dan Telaahan Staf
Keterangan
Norma waktu menyesuai kan
Norma waktu menyesuai kan
Pelaksana No
Uraian
15
Pengembalikan draf Peraturan Bupati untuk dimohon paraf Pimpinan PD sebagai Pemrakarsa
16
Pengembalian Draf peraturan Bupati yang telah diparaf Pimpinan PD untuk dicatat dalam agenda Instruksi Naik (proses Penandatanganan)
17
Pemrakarsa (PD/ Unit Kerja)
Pengagend a Draf Produk Hukum
Pendokum en Prod Hkm
Korektor (Staf PHD)
Kasubbag PHD
Mutu Baku Kabag Hukum
Asisten Yang Membidan gi
Sekretaris Daerah
Wakil BUPATI
BUPATI
Kelengkapan
Waktu
ATK
10 menit
ATK, Agenda Peraturan Bupati Naik
3 jam
Paraf kordinasi Prod Hukum
ATK
30 menit
18
Paraf Hirarki
ATK
1 hari
18
Tanda tangan Bupati Surakarta
ATK
30 menit
ATK, Agenda SK
15 menit
ATK
10 menit
19
20
Penomoran Peraturan Bupati Proses selesai dan peraturan Bupati diserahkan ke PD pemrakarsa Selesai
BUPATI MALAKA
STEFANUS BRIA SERAN
Output
Draf Peraturan Bupati mohon paraf pimpinan PD Draf Peraturan Bupati yang telah mendapat paraf pimpinan PD Draf Peraturan Bupati Draf Peraturan Bupati Draf Peraturan Bupati Peraturan Bupati Peraturan Bupati
