OF A PROVINC PROVINCIAL IAL GOVERNMENT GOVERNMEN T IN INDONESIA.“ HARUN, HARUN AND HARYONO P. KAMASE. 2012. AUSTRALASIAN ACCOUNTING BUSINESS & FINANCE JOURNAL 6 (2): 35-49.
ANDRI TARIPUDIN TARIPUDIN (F1312009) (F1312009) ANDRYANSY ANDRY ANSYAH AH (F1312010) ILHAM GANESA HAROSBIYANTO (F1312060)
1) Kutipan "ABSTRACT" (atau "SYNOPSIS") dalam Bahasa Inggris Abstract This study examines a reporting system change of a provincial government in Indonesia. The study also draws attention to the institutional capacity of the provincial administration and implementation problems it encountered in adopting an accrual accounting system. Following the work of Lapsley and Pallot (2000), this study uses economic and institutional perspectives in conceptualising how an accounting change has been undertaken. The study shows that f rom an economic based perspective, the adoption of the new reporting system was stimulated by the wish to improve government organisations’ performance in the country. It is also found that the change of the reporting system was not accompanied by the separation of the roles of elected local officials (i.e. the governor) and local parliamentary members as politicians and decision-makers in the allocation of funding and budget formulation in the provincial government. This situation undermines the instrumental roles of accounting for decision making. Moreover, drawing upon institutional theory, the adoption of the new reporting system at provincial level in the country is indicated by the presence of coercive pressure as local administrations in Indonesia are required to comply with rules imposed by the central government. However, based on the experience of a provincial government in implementing the new accounting system, the policy to adopt the new accounting regime fails to recognise a low level of institutional capacity of local administrations. As a consequence, the institutionalisation of the new accounting system has yet to bring intended outcomes. In this vein, the role of accounting as a political tool for controlling people overshadows its roles for efficiency and performance improvement. As the study demonstrates the use of mixed methodological perspectives (i.e. economic and institutional theories) is useful to fully capture and understand the dynamic process of accounting change in a specific setting.
2) Terjemahan kutipan tersebut dalam Bahasa Indonesia Abstraksi Penelitian ini menguji perubahan sistem pelaporan pada pemerintah provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga memperhatikan kapasitas kelembagaan pemerintahan provinsi dan masalah pelaksanaan yang ditemui dalam mengadopsi sistem akuntansi akrual. Mengikuti karya Lapsley dan Pallot (2000), penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi dan kelembagaan dalam membuat konsep bagaimana sebuah perubahan akuntansi telah dilakukan. Studi menunjukkan bahwa dari perspektif berbasis ekonomi, penerapan sistem pelaporan baru didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah di negara itu. Hal ini juga menemukan bahwa perubahan dari sistem pelaporan tidak disertai dengan pemisahan peran pejabat daerah yang terpilih (yaitu gubernur) dan anggota parlemen setempat sebagai politisi dan pengambil keputusan dalam alokasi pendanaan dan penyusunan anggaran di tingkat pemerintah provinsi. Situasi ini melemahkan peran instrumental akuntansi untuk pengambilan keputusan. Selain itu, menarik dari teori kelembagaan, penerapan sistem pelaporan baru di tingkat provinsi di negara ini ditunjukkan dengan adanya tekanan koersif sebagai pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Namun, berdasarkan pengalaman dari pemerintah provinsi dalam melaksanakan sistem akuntansi yang baru, kebijakan untuk mengadopsi rezim akuntansi baru gagal untuk mengakui rendahnya tingkat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Akibatnya, pelembagaan sistem akuntansi baru belum membawa hasil yang diharapkan. Dalam lapisan ini, peran akuntansi sebagai alat politik untuk mengendalikan orang membayangi peran efisiensi dan peningkatan kinerja. Sebagaimana studi ini menunjukkan penggunaan perspektif metodologis campuran (yaitu teori ekonomi dan kelembagaan) berguna untuk sepenuhnya menangkap dan memahami proses dinamis perubahan akuntansi dalam pengaturan tertentu.
3) Motivasi penelitian (tinjauan literatur dan atau kajian faktor-faktor kontekstual dalam Introduction)
Tinjauan literatur Zimmerman (1977) mengemukakan, faktor ekonomi mempengaruhi praktik pelaporan keuangan pemerintah di Amerika Serikat. Dia juga percaya bahwa setiap penerapan praktek akuntansi tertentu dalam konteks pemerintah ditujukan untuk menunjukkan kualitas manajemen kepada stakeholder eksternal. Ingram (1984, P130) juga menambahkan gagasan serupa bahwa "... kualitas manajemen yang lebih tinggi dapat menuntun pada manfaat dalam bentuk biaya bunga yang lebih rendah pada utang kota, dan peningkatan popularitas politisi itu sebagai hasil dari kinerja yang diakui". Di bawah bendera reformasi sektor publik, penerapan rezim akuntansi gaya bisnis telah menjadi fenomena global di negaranegara maju dan berkembang dalam dua dekade terakhir sebagai bagian dari reformasi ekonomi dan politik yang lebih luas (Carlin 2005; (Chang 2009; Christensen 2002; Lapsley & Pallot 2000).
3) Motivasi penelitian (tinjauan literatur dan atau kajian faktor-faktor kontekstual dalam Introduction)
Faktor-faktor kontekstual
Reformasi di Indonesia
Adopsi akuntansi akrual
Indonesia telah mengalami reformasi dramatis dalam sistem politik dan tata kelola sektor publik. Ditambah dengan reformasi politik, kebijakan otonomi juga telah diberikan kepada pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten dalam mengatur pemerintahan sendiri. Pemerintah telah mengadopsi akuntansi akrual di sektor publik, Undang-undang baru dan satu set aturan akuntansi pemerintahan telah dikeluarkan bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan Pemerintah dan praktik sektor publik di negara ini.
Basis akuntansi akrual untuk pemerintah pusat dan daerah
Hukum (Undang-undang Keuangan Negara, UU No 17) yang diterbitkan pada tahun 2003 mendefinisikan bahwa departemen pemerintah dan badan-badan di tingkat nasional diminta untuk menyiapkan laporan mereka sesuai dengan sistem pelaporan berbasis akrual. Kebijakan ini juga berlaku untuk pemerintah daerah.
3) Motivasi penelitian (tinjauan literatur dan atau kajian faktor-faktor kontekstual dalam Introduction)
Faktor-faktor kontekstual (lanjutan)
Standar Akuntansi Pemerintahan
Aturan khusus tentang jenis laporan dan rekening yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pemerintah Indonesia dan sistem pelaporan yang diuraikan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (Standar Akuntansi Pemerintahan, SAP) yang diterbitkan pada tahun 2005.
Indonesia mengacu pada NPM
Mengacu pada filsafat New Public Management (NPM), inisiatif pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan sektor publik dan ini menunjukkan bahwa negara itu mengikuti pola yang sama dengan negara-negara lain di mana sektor alat manajerial swasta dimasukkan ke dalam praktek lembaga-lembaga pemerintah (Guthrie, 1998; Lapsley & Pallot 2000; Ryan 1999; Sharma & Lawrence, 2008). Pemerintah berpendapat bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah baru akan meningkatkan kualitas informasi keuangan mengenai aset, kewajiban dan pengoperasian lembaga sektor publik.
3) Motivasi penelitian (tinjauan literatur dan atau kajian faktor-faktor kontekstual dalam Introduction)
Faktor-faktor kontekstual (lanjutan)
Hasil adopsi akuntansi akrual belum tentu sesuai harapan
Terutama di negara-negara berkembang ada banyak masalah teknis dan kelembagaan yang penulis percaya berpotensi menghambat upaya pemerintah untuk mereformasi akuntansi sektor publik untuk meningkatkan efisiensi . Selain itu, literatur terbaru dalam akuntansi sektor publik telah secara kritis mempertanyakan klaim manfaat laporan akrual untuk organisasi pemerintah ketika menjadi implementasi aktual ( Carlin 2005; Christensen 2007 , Christiaens & Rommel 2008; Connolly & Hyndman 2008 ) .
Kendala teknis dan kelembagaan
Di negara berkembang masalah ini termasuk kurangnya kapasitas teknis, kurang pemanfaatan informasi akuntansi untuk tujuan manajerial, praktik dan budaya manajerial gaya lama ( Mimba et al 2007; . Rahaman 2009; Sharma & Lawrance 2008). Secara teknis , mengabaikan masalah ini akan membuang-buang uang pembayar pajak sebagai penerapan sistem akuntansi gaya bisnis yang mahal dan memakan waktu ( Van Peursem & Pratt 1998 ).
3) Motivasi penelitian (tinjauan literatur dan atau kajian faktor-faktor kontekstual dalam Introduction)
Faktor-faktor kontekstual (lanjutan)
Kendala penerapan basis akrual berkebalikan dengan retorika dasar NPM
Hal ini juga bertentangan dengan retorika dasar di balik penggunaan akuntansi akrual untuk perbaikan efisiensi seperti yang dipromosikan oleh para pendukung praktek berbasis NPM.
4) Rumusan masalah/tujuan penelitian
Rumusan masalah
Keinginan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah, namun tidak disertai pemisahan peran politisi dan pengambil keputusan alokasi pendanaan
Studi menunjukkan bahwa dari perspektif berbasis ekonomi, penerapan sistem pelaporan baru didorong oleh keinginan untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah di negara itu. Hal ini juga menemukan bahwa perubahan dari sistem pelaporan tidak disertai dengan pemisahan peran pejabat daerah yang terpilih (yaitu gubernur) dan anggota parlemen setempat sebagai politisi dan pengambil keputusan dalam alokasi pendanaan dan penyusunan anggaran di tingkat pemerintah provinsi. Situasi ini melemahkan peran instrumental akuntansi untuk pengambilan keputusan.
Rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengadopsi rezim akuntansi baru
Selain itu, menarik dari teori kelembagaan, penerapan sistem pelaporan baru di tingkat provinsi di negara ini ditunjukkan dengan adanya tekanan koersif sebagai pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan untuk mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat. Namun, berdasarkan pengalaman dari pemerintah provinsi dalam melaksanakan sistem akuntansi yang baru, kebijakan
4) Rumusan masalah/tujuan penelitian
Rumusan masalah (lanjutan)
Pelembagaan sistem akuntansi baru belum tentu sesuai harapan
Akibatnya, pelembagaan sistem akuntansi baru belum membawa hasil yang diharapkan. Dalam lapisan ini, peran akuntansi sebagai alat politik untuk mengendalikan orang membayangi peran efisiensi dan peningkatan kinerja.
4) Rumusan masalah/tujuan penelitian
Tujuan penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk berteori bagaimana sistem akuntansi diadopsi oleh Pemerintah Provinsi di bawah studi (Provincial Government under Study, selanjutnya PGUS) di Indonesia dan untuk menguji kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi dalam mengadopsi sistem akuntansi baru. Studi ini berfokus pada empat hal:
Sifat dari perubahan sistem pelaporan, Ketersediaan sumber daya manusia yang terampil yang diperlukan dalam mengadopsi sistem akuntansi baru, Pemahaman pejabat senior pada aspek teknis dan manajerial sehubungan dengan penerapan sistem akuntansi baru, dan Potensi masalah dalam pelaksanaan.
