Pembuatan Surat Rekomendasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah Pelayanan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Seksi Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
Pembuatan Surat Rekomendasi Jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah Pemohon (Pasien) mengajukan berkas persyaratan usulan penjaminan pelayanan kesehatan Jamkesda/Bangub Petugas berwenang melakukan pengadministrasian berkas permohonan, pembuatan surat rekomendasi penjamnan pelayanan kesehatan (Jamkesda/Bangub) Pemohon (Pasien) menerima surat rekomendasi penjaminan pelayanan Kesehatan Daerah (Jamkesda/Bangub)
Pemohon (pasien) mengajukan berkas persyaratan usulan penjaminan pelayanan kesehatan (Jamkesda/Bangub) Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan usulan penjaminan pelayanan kesehatan, setelah lengkap dibuatkan rekomendasi, jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi Petugas verifikasi membuat surat rekomendasi dan membubuhi faraf dan diserahkan pada Ka.Sie Jamkesmas Ka.Sie Jamkesmas meneliti surat rekomendasi, jika belum sesuai dikembalikan kepada bagian verifikasi, jika sudah sesuai difaraf dan diserahkan kepada Ka.Bid Jamsarkes untuk difaraf Ka.Bid Jamsarkes memaraf surat rekomendasi Kepala Dinas menandatangani surat rekomendasi dan menyerahkan kepada Ka.Bid. untuk disampaikan kepada pemohon PetugasJamsarkes verifikasi mengarsifkan dokumen berkas pertama persyaratan usulan penjaminan pelayanan kesehatan dan menyerakan dokumen kedua kepada pemohon Pemohon menerima dokumen surat rekomendasi jaminan pelayanan kesehatan (Jamkesda/Bangub)
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
Pemerintah Kabupaten Garut Dinas Kesehatan
UPTD Puskesmas Haurpanggung
Dasar Hukum
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana
1. UU nomor 36 th 2009 tentang kesehatan, pasal 138 tentang upaya pelayanan kesehatan usia lanjut
Tenaga paramedis memahami tentang p
2. UU No 39 th 1999 Tentang hak asasi manusia 3. UU No 13 th 1998 tentang kesejahteraan Lansia
Tenaga paramedis mampu melaksanaka
4. Peraturan pemerintah No 43 th 2004 tentang palaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia 5. Kepres RI No 52 Th 2004 tentang komisi Nasional lanjut usia 6. Kepres RI No 93 th 2005 tentang keanggotaan komisi nasional lanjut usia 7. Kepmen Koordinator bidang kesejahteraan rakyat No 05/KepMenko/Kesra/VII/1989 tentang pembentukan kelompok kerja tetap kesejahteraan lansia 8. Rencana aksi nasional usia lanjut th 2009-2004 9. Permenkes RI No 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang SPM bidang kesehatan di kabupaten/kota 10. SK Menkes No 131/Menkes/SK/II/2004 tentang sistem kesehatan nasional 11. Kepmenkes RI No HK.03.01/160/I/2010 tentang rencana strategis kementrian kesehatan (Rentra Kemenkes 2010-2014) Keterkaitan SOP 1.SOP Pembinaan kader posbindu/Panti werdha 2.SOP Pelayanan kesehatan lansia di Puskesmas 3.SOP Pembinaan Posbindu Lansia/ Panti Werdha
Peringatan Bila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak pada mekanisme perencanaan program dan evaluasi kegiatan program
