PEDOMAN TATA KELOLA SDI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG NOMOR : 18/PDM/SDI/RSI-SA/VI/2014
Tindakan
Nama
Disiapkan
Hj. Miftachul Izah, SE, M.Kes
Jabatan
Tandatangan
Tanggal
Manajer SDI 22 Mei 2013
Diperiksa
H. Azhar Zainuri, SE, MM
Direktur Keuangan & Umum
Disetujui
Dr. Masyhudi AM, M.Kes
27 Mei 2013
Direktur Utama 1 Juni 2013
Halaman | 0
PENDAHULUAN
Perusahaan menempatkan sumber daya insani (SDI) sebagai human capital sehingga karyawan merupakan salah satu elemen utama perusahaan yang harus ditatakelola secara baik demi mendukung upaya pencapaian target-target perusahaan yang telah ditetapkan. Tata kelola sumber daya manusia meliputi antara lain kegiatan perencanaan, pengembangan, dan manajemen organisasi. Aspek-aspek tersebut sangat erat sekali sehingga sulit untuk dipisahkan satu dengan lainnya dan penerapannya pun harus dilakukan secara cermat, konsisten dan berkesinambungan. Perubahan lingkungan bisnis yang dinamis mengharuskan perusahaan mentransformasikan kembali sinergi bisnisnya untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang tentunya memerlukan dukungan SDI yang kompeten dan memadai jumlahnya. Transformasi strategi SDI dimulai dengan melakukan evaluasi jabatan yang ada di perusahaan dan memperbaiki sistem penilaian kinerja karyawan dengan Key Performance Indicator mulai dari Direksi sampai Staf per individu. Perbaikan sistem penilaian kinerja diikuti pula dengan penyempurnaan sistem remunerasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seluruh karyawan melalui sistem imbal jasa yang berkeadilan dan seimbang, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial. Keadilan dan keseimbangan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui pemberian imbal jasa yang konsisten sesuai dengan kompetensi dan kontribusinya. Program pemenuhan kualitas SDI yang berbasis kompetensi direncanakan melalui evaluasi terhadap kebutuhan kompetensi sesuai dengan program-program yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Rumah Sakit Islam Sulta n Agung. Perusahaan sangat memperhatikan dan memberikan apresiasi kepada karyawan yang telah memberikan kontribusi kinerja yang terbaik terhadap perusahaan. Hasil penilaian kinerja tersebut akan dijadikan dasar untuk melaksanakan Training and Development dan dan Succession Planning (Jenjang (Jenjang Karir). Succession Planning diwujudkan dalam bentuk usulan promosi maupun peningkatan peringkat jabatan (job grade). Usulan promosi dapat diberikan apabila terdapat formasi atas jabatan tertentu dan karyawan telah memenuhi persyaratan dari aspek kepangkatan serta job person match-nya. Karyawan dapat diusulkan untuk mendapat promosi dalam hal hasil evaluasi kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal minimal berada pada rating sangat bagus. Tata Kelola Organisasi dan sumber daya insani (SDI) mempunyai tugas melaksanakan penataan dan tata laksana pengelolaan kekaryawanan, pembinaan jabatan fungsional pekerja sosial, serta mempunyai fungsi: f ungsi: pelaksanaan analisis jabatan, pelaksanaan urusan pengadaan dan pengembangan karyawan; pelaksanaan urusan mutasi dan kesejahteraan karyawan; dan pelaksanaan urusan pembinaan jabatan fungsional. Dalam rangka mengelola Rumah Sakit agar tetap tumbuh dan berkembang dengan kualitas karyawan yang kompeten dan profesional maka salah satu cara adalah adanya Tata Kelola sumber daya insani (SDI) yang jelas, obyektif dan transparan
Halaman | 1
Tujuan
Tata kelola sumber daya isani bertujuan 1. Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas. 2. agar adanya peluang bagi karyawan untuk mengembangkan karier sehingga karyawan memiliki motivasi untuk maju dan berdampak kepada kemajuan Rumah Sakit Islam Sultan Agung. 3. Pola tata kelola sumber daya manusia sa ngat penting bagi karyawan itu sendiri ataupun lembaga (RSI-SA) dengan adanya Tata Kelola yang baik karyawan dapat mengembangkan diri dan hal ini akan memberikan hal yang positif bagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung.
Sasaran
Sasaran Tata Kelola Sumber Daya Insani (SDI) ini adalah seluruh karyawan Rumah Sakit Islam Sultan Agung
Halaman | 2
PEDOMAN TATA KELOLA SUMBER DAYA INSANI RSI SULTAN AGUNG
I. PENGADAAN SUMBER DAYA INSANI
1. Perencanaan kebutuhan Karyawan disusun berdasarkan : a. Perhitungan kebutuhan Karyawan dengan metode perhitungan beban kerja/jam kerja atau metode lain yang direkomendasikan dalam pola ketengaan. b. Perencanaan kebutuhan Karyawan meliputi jenis, jumlah, kualifikasi dan kompetensi (hard skill dan soft skill ) c. Perencanaan sesuai kebutuhan dan kemampuan RS d. Perencanaan dibuat dalam 1 tahun anggaran 2. Tata cara perencanaan Kebutuhan Karyawan a. Unit membuat perhitungan kebutuhan karyawan dengan menggunakan metode yang ada ( sesuai pola ketenagaan) untuk 1 tahun anggaran b. Unit menyampaikan perencanaan kebutuhan Karyawan ke Direksi melalaui bagian Sekretariat dilampiri dengan : - Perhitungan kebutuhan Karyawan - Kualifikasi pendidikan, kompetensi khusus dan keahlian yang dipersyaratkan - Daftar dan deskripsi pekerjaan yang akan dilaksanakan - Kebutuhan pembiayaan dan jumlah ka ryawan - Direksi dan Tim Anggaran membahas perencanaan kebutuhan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan pembiayaan - Perencanaan kebutuhan yang telah disetujui dicantumkan dalam RKA 3. Tata Cara pengajuan karyawan Tetap/ Tidak Tetap a. Unit yang membutuhkan mengajukan permohonan penambahan/ penggantian tenaga ke Direksi dengan melampirkan analisa kebutuhan dan pertimbangan khusus lain ( spt. Menggantikan kary. Cuti hamil, dll) b. Bidang SDI melakukan kegiatan rekrut penerimaan karyawan sesuai dengan ketentuan penerimaan karyawan Tetap/Tidak Tetap. A. PENERIMAAN KARYAWAN 1. Penerimaan karyawan Tetap a. Penerimaan karyawan secara eksternal (eksternal rekrutmen) Pemberitahuan penerimaan karyawan tetap dilaksananakan secara terbuka melalui media massa.
Halaman | 3
b. Penerimaan karyawan secara internal (internal rekrutmen) Pemberitahuan penerimaan karyawan tetap dilaksananakan secara tertutup dengan melaksanakan seleksi terhadap karyawan tidak tetap yang telah mengabdi minimal 1 (satu) tahun di RS Islam Sultan Agung dan memenuhi kualifikasi tenaga yang dibutuhkan. c. Penentuan penerimaan karyawan tetap melalui rekrut ekternal atau internal ditetapkan oleh Direksi. d. Proses penerimaan karyawan tetap dilaksanakan berdasarkan tahapan tes di bawah ini : - Seleksi administrasi - Tes tertulis - Tes ketrampilan - Tes psikologi - Tes wawancara - Tes kesehatan - Pengumuman hasil tes penerimaan calon karyawan tetap e. Pelamar yang lolos seleksi penerimaan karyawan tetap, wajib menjalani masa kontrak 1 (satu) tahun dengan menandatangani perjanjian kerja. 2. Penerimaan karyawan honorer a. Penerimaan karyawan honorer hanya dilaksanakan apabila rumah sakit membutuhkan karyawan dengan keahlian khusus, tetapi tidak memenuhi kualifikasi diangkat sebagai karyawan tetap b. Proses penerimaan karyawan honorer dilaksanakan berdasarkan tahapan tes dibawah ini : - Seleksi administrasi - Tes ketrampilan/kompetensi - Tes wawancara - Tes kesehatan - Pengumuman hasil tes penerimaan c. Pelamar yang lolos seleksi penerimaan karyawan honorer, wajib menandatangani Perjanjian kerja. 3. Penerimaan Karyawan Tidak Tetap d. Penerimaan karyawan tidak tetap dilaksanakan apabila rumah sakit membutuhkan karyawan dalam jangka waktu tertentu. e. Proses penerimaan karyawan tidak tetap dilaksanakan berdasarkan tahapan tes dibawah ini : - Seleksi administrasi - Tes ketrampilan/kompetensi - Tes wawancara - Pengumuman hasil tes penerimaan
Halaman | 4
f. Pelamar yang lolos seleksi penerimaan karyawan tidak menandatangani Perjanjian kerja.
tetap, wajib
B. PENGANGKATAN CALON KARYAWAN 1. Pengangkatan calon karyawan dilakukan terhadap karyawan kontrak yang telah memiliki masa kerja 1 tahun di RSI Sultan Agung. 2. Penilaian karyawan kontrak yang akan diangkat sebagai calon karyawan dilaksanakan oleh Manajer Sumber Daya Insani, Manajer BPI, Kepala Bagian Personalia dan Kepala Unit terkait. 3. Kualifikasi dan persyaratan : a. Akhlak adalah tindakan / perbuatan yang dilakukan sesuai dengan nilainilai etika Islam. b. Kualitas Kerja adalah mutu kerja seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang diukur melalui ketepatan, kelengkapan dan kerapian - Ketepatan : adanya kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan. - Kelengkapan : ketelitian dalam melaksanakan tugas. - Kerapian : kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. c. Prestasi kerja adalah penilaian seberapa baik seorang karyawan melakukan tugasnya dan memenuhi perannya yang sesuai d. Pertimbangan lain adalah pertimbangan dari unit kerja dan unit terkait. 4. Karyawan kontrak yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan akan diangkat sebagai calon karyawan selama 6 (enam) bulan. 5. Karyawan kontrak yang tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk diangkat menjadi calon karyawan, maka akan dilakukan pemutusan hubungan kerja. C. PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP 2. Pengangkatan karyawan tetap dilakukan terhadap calon karyawan yang telah memenuhi masa kerja sebagai calon karyawan selama 6 (enam) bulan dan memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang meliputi: akhlak, kualitas dan prestasi kerja serta pertimbangan lain. 3. Bagi calon karyawan yang tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan untuk diangkat sebagai karyawan tetap, diberikan kesempatan perpanjangan selama 6 (enam) bulan. 4. Apabila selama masa perpanjangan 6 (enam) bulan tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan, maka dilakukan pemutusan hubungan kerja. 5. Penilaian calon karyawan yang akan diangkat sebagai karyawan tetap dilaksanakan oleh Manajer Sumber Daya Insani, Manajer BPI, Kepala Bagian Personalia dan Kepala Unit terkait. 6. Kualifikasi dan persyaratan : a. Akhlak adalah tindakan / perbuatan yang dilakukan sesuai dengan nilainilai etika Islam.
Halaman | 5
b. Kualitas Kerja adalah mutu kerja seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang diukur melalui ketepatan, kelengkapan dan kerapian - Ketepatan : adanya kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan. - Kelengkapan : ketelitian dalam melaksanakan tugas. - Kerapian : kerapian dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. c. Prestasi kerja adalah penilaian seberapa baik seorang karyawan melakukan tugasnya dan memenuhi perannya yang sesuai d. Pertimbangan lain adalah pertimbangan dari unit kerja dan unit terkait. D. PENGANGKATAN KARYAWAN GOLONGAN III KEATAS 1. Pengangkatan Karyawan Tetap golongan III ke atas, berdasarkan Surat Keputusan YBWSA melalui usulan rumah sakit 2. Dasar pertimbangan Pengangkatan Karyawan Tetap golongan III ke atas adalah: a. Kebutuhan karyawan dengan pendidikan sarjana sesuai dengan standart yang diperlukan untuk pengembangan RS b. Pengangkatan karyawan dengan keahlian khusus c. Kompetensi sesuai dengan standart yg diperlukan. 3. Pengangkatan Karyawan Tetap golongan III ke atas dapat disetujui dengan ketentuan : a. Ada perencanaan dari unit kerja yang di setujui dalam RKA b. Ada analisis job discription dan job spesification c. Persyaratan kekaryawanan sesuai dengan persyaratan penerimaan karyawan tetap ( lulus seleksi penerimaan karyawan tetap) E. PENGANGKATAN KARYAWAN / KARYAWAN HONORER 1. Pengangkatan Karyawan/ karyawan honorer dilakukan atas dasar : a. Kebutuhan rumah sakit akan karyawan dengan keahlian khusus yang berhubungan dengan “core bisnis rumah sakit” b. Karyawan tidak memenuhi kualifikasi diangkat sebagai karyawan tetap c. Kompetensi sesuai dengan standart yang diperlukan. 2. Kriteria karyawan yang dapat diangkat sebagai karyawan honorer : a. Pensiunan karyawan RSI-SA b. Karyawan/pensiunan dari instansi lain 3. Batas usia karyawan honorer adalah : a. Umur 60 tahun untuk pejabat struktural /fungsional. b. Umur 65 untuk karyawan profesi (dokter, apoteker, ners) non pejabat. c. Apabila diperlukan, direktur dapat mengangkat karyawan honorer sebagai konsultan dengan mengabaikan batasan usia. 4. Tata cara pengangkatan karyawan honorer dari pensiunan karyawan RSI-SA : a. Calon karyawan honorer melamar ke RS ditujukan kepada Direktur Utama sebagai staf ahli sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Halaman | 6
b. Menandatangani Perjanjian Kerja dengan masa berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang bila diperlukan. 5. Tata cara pengangkatan karyawan honorer dari luar RSI-SA : c. Calon karyawan honorer melamar ke RS ditujukan kepada Direktur Utama d. Mengikuti seleksi karyawan honorer : Untuk karyawan honorer non staf ahli, mengikuti seleksi sebagaimana seleksi karyawan tidak tetap. Untuk karyawan honorer staf ahli, seleksi meliputi : seleksi administrasi, wawancara direksi dan kesehatan. e. Mengikuti fit and propertest untuk calon pejabat struktural. f. Menandatangani Perjanjian Kerja dengan masa berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang bila diperlukan. 6. Kewajiban karyawan honorer Bekerja sesuai dengan jam kerja Rumah Sakit Islam Sultan Agung (7 jam/ hari atau 40 jam dalam 1 minggu), kecuali konsultan, jam kerja disesuaikan dengan kebutuhan rumah sakit. 7. Hak karyawan honorer : a. Bagi karyawan honorer pensiunan Rumah Sakit Islam Sultan Agung yang diangkat sebagai staf ahli, mendapatkan gaji yang besarannya ditentukan dengan keputusan direktur b. Bagi karyawan honorer non pensiunan Rumah Sakit Islam Sultan Agung,mendapatkan gaji sesuai dengan ijazah yang dibutuhkan Rumah Sakit Islam Sultan Agung dengan mempertimbangkan pengalaman kerja yang dimiliki. c. Tidak mendapatkan kenaikan berkala maupun kenaikan golongan d. Bagi karyawan honorer yang menjabat sebagai pejabat struktural atau fungsional berhak atas tunjangan struktural atau fungsional e. Tunjangan Hari Raya (THR) f. Seragam dinas bagi yang menduduki jabatan structural maupun fungsional. g. Mendapatkan Medical Check Up jika menempati lokasi kerja yang mewajibkan adanya MCU h. Mendapatkan fasilitas Rawat jalan dan rawat inap, diikutkan dalam program kesehatan karyawan RS, berlaku hanya untuk karyawan tidak termasuk keluarga. i. Hak-hak kesejahteraan lain sesuai dengan kebijakan direksi. F. PENGANGKATAN KARYAWAN TIDAK TETAP 1. Pengangkatan Karyawan/ karyawan tidak tetap dilakukan atas dasar : a. Kebutuhan yang sifatnya mendesak b. Kompetensi sesuai dengan standart yg diperlukan. 2. Tata cara pengangkatan karyawan tidak tetap : a. Calon karyawan tidak tetap melamar ke RS ditujukan kepada Direktur Utama
Halaman | 7
b. Mengikuti seleksi karyawan tidak tetap c. Menandatangani Perjanjian kerja dengan masa berlaku 1 tahun dan evaluasi setiap 6 bulan 3. Kewajiban karyawan tidak tetap. a. Bekerja sesuai dengan jam kerja Rumah Sakit Islam Sultan Agung (7 jam/ hari atau 40 jam dalam 1 minggu) b. Mematuhi peraturan Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagaimana tercantum dalam Peraturan Perusahaan Bab IV pasal 5 tentang kewajiban karyawan 4. Hak karyawan tidak tetap : a. Bagi karyawan tidak tetap, mendapatkan gaji minimal sesuai Upah Minimum Kota (UMK) Semarang, b. Tunjangan kehadiran yang bersifat tetap untuk karyawan dengan pendidikan minimal D 3. c. Tunjangan Hari Raya (THR) d. Bonus tahunan e. Seragam dinas f. Mendapatkan fasilitas tarif Takessa untuk pelayanan Rawat jalan dan rawat inap . g. Hak-hak kesejahteraan lain sesuai dengan kebijakan direksi.
II. PEMELIHARAAN SUMBER DAYA INSANI A. KELUARGA KARYAWAN 1. Keluarga karyawan terdiri dari keluarga inti karyawan, orang tua dan mertua. 2. Keluarga inti karyawan adalah suami/ istri, anak kandung / angkat setingggitingginya umur 25 tahun dan atau belum menikah maksimal 3 anak, yang dibuktikan dengan Surat Nikah, Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga 3. Karyawan yang mempunyai anak telah menikah/lebih 25 tahun diwajibkan melaporkan ke Bagian Personalia dengan membawa bukti 4. Karyawan yang memiliki anak lebih dari 3 (tiga) orang, dapat mengusulkan pengalihan hak anak karyawan yang belum terdaftar sebagai keluarga inti sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2. 5. Tata cara pelaporan anak yang sudah menikah a. Membuat surat pemberitahuan ke Bidang Sumber Daya Insani. b. Bidang SDI menerbitkan surat jawaban yang memuat tentang penghentian tunjangan anak dan pangan. 6. Tata cara pelaporan pengalihan hak anak karyawan a. Membuat surat permohonan pengalihan hak anak karyawan ke Bidang Sumber Daya Insani, dilampiri dengan Akte Kelahiran anak dan Kartu Keluarga.
Halaman | 8
b. Bidang SDI menerbitkan surat jawaban yang memuat tentang pengalihan hak anak. B. PENGGAJIAN KARYAWAN 1. Penggajian Karyawan Tetap a. Penggajian mengacu pada Peraturan Gaji Pegawal Negeri (PGPN) terbaru dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Rumah Sakit. b. Tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji karyawan .: 1) Tunjangan istri/suami – Tunjangan istri/suami diberikan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok. – Tunjangan istri diberikan kepada karyawan yang telah menikah dibuktikan dengan akta nikah dan hanya berlaku untuk 1 (satu) orang isteri. – Tunjangan suami diberikan kepada karyawati yang telah menjanda karena ditinggal mati suami dan memiliki anak dalam masa pertanggungan (belum menikah/maksimal berumur 25 tahun) – Tunjangan istri/suami diberikan sejak diangkat menjadi karyawan tetap. – Suami/istri yang kedua-duanya bekerja di rumah sakit, tunjangan suami/istri diberikan kepada salah satu menurut perhitungan yang gaji pokoknya lebih besar. 2) Tunjangan anak – Tunjangan anak diberikan sebesar 2 % dari gaji pokok. – Tunjangan anak diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak. – Anak tiri dan anak angkat yang syah menurut hukum dapat diberikan tunjangan anak. – Tunjangan anak diberikan setinggi-tingginya berumur 25 tahun dan atau belum pernah menikah. – Suami/istri yang kedua-duanya bekerja di rumah sakit, tunjangan anak diberikan kepada salah satu menurut perhitungan yang gaji pokoknya lebih besar. 3) Tunjangan pangan – Tunjangan pangan diberikan kepada karyawan dan keluarganya yang jumlah serta nilainya ditetapkan oleh rumah sa kit. – Suami/istri yang kedua-duanya bekerja di rumah sakit, tunjangan anak diberikan kepada salah satu menurut perhitungan yang gaji pokoknya lebih besar.
2. Penggajian calon karyawan Calon Karyawan menerima pembayaran gaji sebesar 80 % dari gaji pokok
Halaman | 9
3. Karyawan tidak tetap Karyawan Tidak Tetap menerima gaji sesuai dengan gaji minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan perjanjian kerja 4. Penggajian Karyawan Honorer Karyawan Honorer menerima gaji sesuai dengan gaji minimum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan perjanjian kerja
C. KESEJAHTERAAN 1. Kesejahteraan karyawan, terdiri dari : a. Pemberian Pakaian Dinas Pakaian dinas diberikan kepada direksi, karyawan tetap, calon karyawan, karyawan tidak tetap dan karyawan honorer. b. Insentif Kehadiran, Jasa Pelayanan dan Tunjangan Profesi 1) Insentif kehadiran adalah insentif yang diberikan kepada karyawan tetap dan calon karyawan sebagai pengganti biaya transport dan makan karyawan sesuai presensi kehadiran karyawan sertamemperhitungkan faktor keterlambatan karyawan. 2) Insentif kehadiran juga diberikan kepada Direksi yang besarannya akan diatur dalam pedoman tersendiri.. 3) Jasa pelayanan diberikan kepada karyawan tetap dan calon karyawan. 4) Tunjangan profesi diberikan kepada karyawan tetap sesuai dengan ketentuan :
Halaman | 10
a)
Jabatan Fungsional Terampil No Jabatan
b)
Gol/ Ruang
Keterangan Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjulan Tingkat Atas
1.
Pelaksana Pemula
II/a
2.
Pelaksana
II/b-II/c-II/d
3.
Pelaksana Lanjulan
III/a-III/b
4.
Penyelia
III/c - III/d
Jabatan Fungsional Ahli No
Jabatan
Gol/ Ruang
Keterangan Sekurang-kurangnya berijazah Sarjana (SI) atau D-IV
1.
Ahli Pratama
III/a-III/b
2.
Ahli Muda
III/c - III/d
3.
Ahli Madya
IV/a-IV/b-IV/c
4.
Ahli Utama
lV/d - IV/e
c. Tunjangan Hari Raya (THR) 1) Rumah Sakit memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Direksi, Karyawan tetap, Calon karyawan, karyawan tidak tetap dan karyawan honorer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diterimakan selambat-lambatnya 15 hari sebelum hari raya 2) Bentuk dan besarnya THR bagi Direksi ditetapkan sesuai dengan keputusan YBWSA dengan mempertimbangkan usulan rumah sakit d. Bonus Tahunan Rumah Sakit memberikan bonus tahunan kepada Direksi, Karyawan dan Struktural Non Karyawan sesuai dengan kebijakan Direktur. e. Subsidi Biaya Haji Dan Umroh 1) Rumah Sakit memberikan subsidi biaya haji dan umroh bagi karyawan tetap 2) Mengenai kualifikasi dan besaran subsidi akan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi.
Halaman | 11
f. Pensiun RSI Sultan Agung memberikan pesangon kepada karyawan tetap yang telah memasuki masa purna tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama RSI Sultan Agung belum memberlakukan pensiun karyawan. g. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, meliputi : 1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Takessa), diberikan kepada Direksi, keluarga inti direksi, karyawan tetap dan keluarga inti karyawan tetap. 2) Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian diberikan kepada karyawan tetap. 2. Jenis fasilitas lain, terdiri dari : a. Bantuan-bantuan Rumah Sakit memberikan bantuan duka cita kepada Karyawan , keluarga Karyawan , orang tua/mertua Karyawan 1) Seluruh Karyawan yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada keluarganya diberikan tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali gaji. 2) Seluruh Karyawan yang meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada keluarganya diberikan tunjangan kematian sebesar 1,5 (satu setengah) kali gaji. 3) Dokter mitra yang meninggal dunia, kepada keluarganya diberikan tunjangan kematian yang besarannya 1 (satu) kali gaji setara golongan IV/a dengan masa kerja 0 tahun. 4) Direksi yang meninggal dunia, kepada keluarganya diberikan tunjangan kematian yang besarannya 1 (satu) kali tunjangan Direksi. 5) Orang tua / Mertua / Suami / Istri / anak Direksi yang meninggal dunia diberikan uang duka yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama. b. Wisata dakwah Wisata dakwah diprioritaskan untuk karyawan tetap beserta keluarga. D. CUTI
1. Cuti Sakit a. Karyawan yang mendapatkan Cuti sakit dari dokter setiap bulan secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas secara rutin dan tidak dapat memenuhi jam kerja yang sudah ditentukan, maka akan dikonsultasikan kepada dokter/tenaga ahli terkait. b. Apabila hasil konsultasi dokter/tenaga ahli terkait merekomendasikan karyawan tidak mampu bekerja, maka karyawan akan diistirahatkan (tidak
Halaman | 12
bekerja), dan akan diberlakukan ketentuan pasal 13 Peraturan Perusahaan RSI Sultan Agung 2. Cuti hamil a. Cuti hamil diberikan kepada seluruh karyawan . b. Pengambilan cuti hamil untuk karyawan tetap tidak mengurangi hak gaji c. Pengambilan cuti hamil untuk calon karyawan, karyawan tidak tetap, karyawan honorer tidak mengurangi hak gaji (Pasal 84 UU Ketenagakerjaan tahun 2003) d. Karyawan yang mengalami keguguran kandungan (curettage) berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan. e. Pengambilan cuti hamil dengan kondisi anak meninggal, maka berhak memperoleh istirahat sebagaimana pengambilan cuti hamil (3 bulan). f. Karyawan yang sudah mengambil cuti hamil tidak berhak mengambil cuti tahunan pada tahun yang sama. 3. Cuti tahunan Cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus (Pasal 79 ayat 2.c) 4. Cuti Ibadah Haji Cuti ibadah haji tidak mengurangi hak cuti tahunan. 5. Cuti Ibadah Umroh a. Cuti ibadah umroh hanya diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun. b. Cuti ibadah umroh diberikan sesuai dengan program umroh yang diambil c. Pelaksanaan cuti umroh diberikan kebijakan libur tambahan 3 (tiga) hari kerja sebelum melaksanakan ibadah umroh dan 5 (lima) hari kerja sesudah pulang dari pelaksanaan ibadah umroh. d. Cuti ibadah umroh tidak mengurangi hak cuti tahunan. E. DISIPLIN KERJA
1. Direksi dan karyawan wajib hadir dan melakukan presensi melalui alat presensi yang telah ditentukan 2. karyawan wajib hadir di tempat kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditentukan 3. karyawan wajib memakai seragam dinas, bersepatu dan tanda pengenal yang telah ditentukan selama melaksanakan tugas di rumah sakit 4. karyawan wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan, prosedur, aturan dan tata kerja yang telah ditentukan oleh rumah sakit dalam melaksanakan Halaman | 13
pekerjaan yang dibebankan kepadanya untuk kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan atau orang 5. karyawan wajib mengikuti setiap upaya peningkatan kemampuan dan ketrampilan yang diselenggarakan oleh rumah sakit. F. MUTASI, PROMOSI DAN DEMOSI
1.
Mutasi; Merupakan alih tugas dari satu jabatan ke jabatan lain meliputi promosi, rotasi dan demosi.
2.
Promosi; Merupakan alih tugas dari satu Jabatan ke Jabatan lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan dan persyaratan Level Kompetensi lebih tinggi. Promosi jabatan meliputi jabatan struktural maupun fungsional a. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. jabatan struktural di RS Islam Sultan Agung adalah: Manajer/Kepala Bidang, Asisten Manajer/Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian. b. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan teknis yang ada dalam struktur organisasi, jabatan fungsional di RS Islam Sultan Agung adalah: Kepala Instalasi dan Penanggung Jawab (Penjab). c. Promosi karyawan dilaksanakan bila ada formasi jabatan yang kosong dan disesuaikan dengan kualifikasi yang di butuhkan. d. Promosi Jabatan berlaku untuk Karyawan tetap.
3.
Rotasi; Merupakan alih tugas dari satu Jabatan ke Jabatan lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan dan Level Kompetensi yang sama, termasuk alih tugas yang menempatkan Karyawan pada Jenjang Jabatan yang lebih rendah karena keterbatasan formasi jabatan dan atau karena kebutuhan organisasi yang tidak menyebabkan karyawan mengalami penurunan pangkat dan golongan a. Seorang karyawan dapat dirotasi ke bidang tugas lain sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rumah sakit. b. Rotasi karyawan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan: - Keseimbangan beban kerja di unit kerja dan atau dalam rangka pembinaan karir - Atas permohonan dari karyawan, sejauh dapat dilaksanakan dan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rumah sakit.
Halaman | 14
- Prestasi kerja dan dedikasi karyawan yang bersangkutan terhadap
c.
4.
rumah sakit - Atas pertimbangan kondisi kesehatan karyawan, sesuai dengan usulan dokter yang ditunjuk rumah sakit. - Adanya perubahan dalam struktur organisasi rumah sakit rotasi karyawan intern rumah sakit dinyatakan dengan surat keputusan direktur rumah sakit
Demosi. Merupakan alih tugas dari satu Jabatan ke Jabatan lain yang memiliki persyaratan Kebutuhan Kompetensi Jabatan dan persyaratan Level Kompetensi yang lebih rendah, tetapi tidak menyebabkan karyawan mengalami penurunan pangkat dan golongan. Demosi diberikan kepada karyawan karena memiliki kinerja yang kurang baik dan melakukan pelanggaran disiplin berupa : a. pemindahan ke posisi yang lebih rendah dari posisi semula b. atau diturunkannya jabatan yang lebih rendah dari jabatan semula c. atau dihilangkannya jabatan
Dasar Pelaksanaan, syarat dan alasan serta prosedur mutasi, promosi dan demosi akan diatur tersendiri dalam panduan mutasi, promosi dan demosi di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. G. PEMBINAAN KARYAWAN
1. Karyawan mendapat pembinaan dari atasan langsung / pejabat satu tingkat diatasnya secara berkala. 2. Karyawan yang melakukan tindakan indisipliner akan mendapatkan pembinaan dari atasan langsung. 3. Tindakan indispliner yang termasuk dalam ranah pembinaan adalah tindakan indipliner sebelum diterbitkannya surat teguran I (satu). 4. teguran lisan akan diberikan oleh atasan langsung yang dibuktikan dengan berita acara pembinaan karyawan, yang ditanda tangani oleh karyawan yang bersangkutan, atasan langsung dan pejabat satu tingkat ditasnya. 5. Dokumen berita acara pembinaan karyawan diserahkan ke Bidang SDI. 6. Tindakan indispliner yang termasuk dalam pasal 43 ayat 2 dan sudah dapat dibuktikan dengan data obyektif, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan tanpa melalui pembinaan lisan oleh atasan langsung.
Halaman | 15
H. TINDAKAN INDISIPLINER
1. Surat Teguran atau Surat Peringatan adalah surat yang dikeluarkan oleh direksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin kerja. 2. Karyawan dapat diberikan lebih dari satu surat teguran / peringatan dalam masa berlaku surat teguran atau surat peringatan apabila melakukan pelanggaran yang berbeda. 3. Direksi dapat mengambil tindakan terhadap karyawan dapat berupa : No 1
3
Jenis Tindakan Surat Teguran ST I (ST)
Surat Peringatan (SP)
Bobot 1 point
Keterangan Paling banyak diberikan 2 kali, berlaku 3 (tiga) bulan
ST II
2 point
berlaku 3 (tiga) bulan
ST III SP I
3 point 4 point
berlaku 3 (tiga) bulan Berlaku 6 (enam) bulan, apabila Karyawan melakukan kesalahan atau pelanggaran lagi diterbitkan SP II Berlaku 6 (enam) bulan apabila Karyawan melakukan kesalahan atau pelanggaran lagi diterbitkan SP III Berlaku 6 (enam) bulan
SP III
Selama-lamanya 12 hari Dikenakan wajib lapor 2 hari sekali dapat bekerja kembali setelah menjalani masa pembebasan sementara dari pekerjaannya. Direksi berwenang memberikan Demosi
SP II
SP III 4
Pembebasan sementara dari pekerjaan
5
Pemindahan kedudukan kerja Penundaan Kenaikan Gaji Berkala
6
Direksi berwenang menurunkan pangkat, jabatan karena tindakan indisipliner atau berdasarkan ketidakmampuan, dan atau ketidakcakapan dalam melakukan pekerjaan selama-lamanya 2 (dua) kali dalam penilaian DP3.
Halaman | 16
No Jenis Tindakan 7 Penundaan Kenaikan Pangkat
8
Bobot
Penurunan Pangkat dan jabatan
Keterangan Direksi berwenang menunda kenaikan pangkat karena tindakan indisipliner atau berdasarkan ketidakmampuan dan atau ketidakcakapan dalam melakukan pekerjaan selama-lamanya 2 (dua) kali dalam penilaian DP3.
Direksi berwenang menurunkan pangkat / jabatan karena tindakan indisipliner atau berdasarkan ketidakmampuan, dan atau ketidakcakapan dalam melakukan pekerjaan.
III. PENGHARGAAN SUMBER DAYA INSANI A. PENGEMBANGAN KARIR 1. Jenjang karir pendidikan Jenjang karir melalui jalur pendidikan, diberikan kepada karyawan tetap dan dokter tetap Fakultas Kedokteran. a. Pengembangan karir melalui jalur pendidikan untuk karyawan tetap. 1) Pengembangan karir melalui jalur pendidikan untuk karyawan tetap sesuai kebutuhan RS, dengan ketentuan sebagai berikut : - Telah mengabdi selama minimal 5 (lima) tahun sejak diangkat sebagai karyawan tetap - Hanya diberikan kepada karyawan dengan bidang tugas yang mensyaratkan kompetensi dan sertifikasi sesuai dengan pengembangan pelayanan rumah sakit. 2) Prosedur Seleksi Pengembangan jalur Pendidikan dan Pelatihan - Spesifikasi pendidikan yang dibutuhkan Rumah Sakit dipublikasikan kepada Karyawan - Karyawan yang berminat dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Utama Rumah Sakit. - Dilakukan seleksi adminstrasi - Tes seleksi - Pengumuman hasil tes seleksi
Halaman | 17
-
Karyawan yang berhasil lolos tes bersedia menandatangani surat perjanjian studi lanjut.
menaati
dan
3) Ketentuan Pengembangan Jalur Pendidikan dan Pelatihan Apabila biaya pendidikan ditanggung seluruhnya oleh Rumah Sakit, maka berlaku ketentuan: - Yang bersangkutan diwajibkan mengabdi di Rumah Sakit dengan perhitungan 2n + 2 (2 x masa pendidikan ditambah 2 tahun) - Apabila yang bersangkutan keluar dari Rumah Sakit sebelum akhir masa pengabdian, yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya rekruitmen, biaya diklat dan 2 x bia ya pendidikan. 4) Bagi karyawan tetap yang akan mengikuti studi lanjut diluar jalur pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh rumah sakit, berlaku ketentuan sebagai berikut : a) Telah mengabdi selama minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai karyawan tetap. b) Mendapatkan izin dari atasan langsung c) Tidak mengganggu pelayanan d) Tidak ada penyesuaian ijazah ataupun jabatan, kecuali dibutuhkan oleh rumah sakit. e) Apabila biaya pendidikan ditanggung sendiri dan meninggalkan tugas (2 hari dalam setiap minggu), maka berlaku ketentuan sebagai berikut : - Yang bersangkutan diwajibkan mengabdi di Rumah Sakit dengan perhitungan n + 2 (1 x masa pendidikan ditambah 2 tahun) - Apabila yang bersangkutan keluar dari Rumah Sakit sebelum akhir masa pengabdian, maka yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya rekrutmen, biaya diklat. - Dan apabila Rumah Sakit memanfaatkan keahlian yang bersangkutan, maka Rumah Sakit memberikan penghargaan penyetaraan ijazah sesuai ketentuan yang berlaku. 5) Apabila biaya pendidikan ditanggung sendiri dan tidak meningggalkan tugas, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : - Yang bersangkutan diwajibkan mengabdi di Rumah Sakit dengan perhitungan n tahun ( 1 x masa pendidikan). - Apabila yang bersangkutan keluar dari Rumah Sakit sebelum akhir masa pengabdian, maka yang bersangkutan diwajibkan membayar biaya rekrutmen dan biaya diklat
Halaman | 18
-
Dan apabila Rumah Sakit memanfaatkan keahlian yang bersangkutan, maka Rumah Sakit memberikan penghargaan penyetaraan ijazah sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Pengembangan karir melalui jalur pendidikan untuk dokter tetap Fakultas Kedokteran Unissula. Pengembangan karir melalui jalur pendidikan untuk dokter tetap FK Unissula dilaksanakan sesuai kebutuhan pengembangan pelayanan RS, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Memiliki ijin praktek di rumah sakit 2) Mendapatkan rekomendasi dari Dekan FK Unissula 3) Rumah sakit memberikan subsidi biaya pendidikan/fellowship yang besaran subsidi biaya pendidikan akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri. 2. Jenjang karir struktural dan fungsional. a. Jenjang karir melalui jabatan struktural dan fungsional diperuntukkan bagi karyawan tetap. b. Bila dipandang perlu Direktur dapat mengangkat pejabat struktural/fungsional yang bukan dari karyawan tetap. c. Pengangkatan pejabat struktural/fungsional harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut : No 1
Kualifikasi Masa Kerja
2
Pendidikan
3
Pangkat dan Golongan
Manajer Min 10 tahun S.2 / S.1 Profesi
Penata III/C
Ka. Instalasi Min 5 tahun
Kabag Min 5 tahun
Penjab Min 3 tahun
Dokter / S.1 Profesi/S1 non profesi untuk Instalasi non medis Penata Muda III/A
S.1
D.III
Penata Muda III/A
Pengatur II/C
d. Pejabat struktural-/fungsional dengan pendidikan profesi wajib memiliki Surat Ijin Praktek dan atau Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku. e. Pejabat struktural-/fungsional yang bukan berasal dari karyawan tetap dapat diangkat sebagai pejabat struktural- bilamana syarat kualifikasi pendidikan terpenuhi. f. Pejabat struktural-/fungsional berasal dari karyawan tetap yang hanya memenuhi 2 ( dua) kualifikasi dapat diangkat sebagai pejabat sementara. g. Bagi pejabat struktural/fungsional yang merangkap jabatan struktural/fungsional, maka hanya akan diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional tertinggi. Halaman | 19
h. Mekanisme pengangkatan pejabat struktural dan fungsional untuk karyawan tetap. - Seleksi administratif - fit and proper test - Psikotest bila diperlukan. i. Mekanisme pengangkatan pejabat struktural dan fungsional diluar karyawan tetap menjadi kewenangan penuh direksi. j. Masa jabatan pejabat struktural dan fungsional akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan direktur 3. Klasifikasi Jabatan Struktural/Fungsional : Klasifikasi jabatan struktural- atau fungsional adalah penggolongan masa jabatan struktrural/fungsional dengan tujuan memberikan penghargaan yang lebih kepada para pejabat struktural-/fungsional yang telah mengabdi dan mampu menjalankan amanah dengan baik. Jabatan
Klasifikasi Pratama
Manajer
Madya Utama Pratama
Kepala Instalasi
Madya Utama Pratama
Kepala Bagian
Madya Utama Pratama
Kasubag Penjab
/
Madya Utama
Prasyarat Menduduki masa jabatan 1 – 2 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan 3 – 4 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan > 4 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan 1 – 2 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan 3 – 4 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan > 4 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan 1 – 2 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan 3 – 4 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan > 4 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan 1 – 2 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan 3 – 4 kali periode pada jabatan sederajat Menduduki masa jabatan > 4 kali periode pada jabatan sederajat
Halaman | 20
jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan jabatan
B. PENGHARGAAN KARYAWAN BERPRESTASI
1. Rumah Sakit memberikan penghargaan kepada Karyawan yang sudah memiliki masa kerja terus menerus selama 20, 25, 30 atau 35 dengan ketentuan sebagai berikut : No
Masa Kerja
Jenis Penghargaan
1. 2.
20 tahun 25 tahun
Piagam penghargaan dan uang Piagam penghargaan dan uang
3.
30 tahun
Piagam penghargaan dan cincin emas
4.
35 tahun
Piagam penghargaan dan cincin emas
2. Besaran uang dan cincin emas, akan ditentukan dalam surat keputusan tersendiri.
IV. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA A. PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT 1. Pemberhentian dengan hormat dapat diberikan kepada pegawai karena : a. Atas permintaan sendiri b. Purna tugas c. Meninggal dunia d. Tidak cakap jasmani dan atau rohani e. Perubahan dan penyempurnaan organisasi 2. Pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pegawai ybs. mengajukan surat pengunduran diri ditujukan kepada Direktur Utama b. Direktur Utama setelah mempertimbangkan kepentingan rumah sakit memberikan persetujuan dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian atau memberikan rekomendasi dan mengusulkan ke YBWSA, sesuai dengan kewenangan. 3. Pemberhentian dengan hormat karena meninggal dunia diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. Keluarga Pegawai yang meninggal dunia memberitahukan secara tertulis disertai bukti surat kematian dari pihak yang berwenang kepada Direktur Utama b. Direktur Utama memberikan persetujuan dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian atau memberikan rekomendasi dan mengusulkan ke YBWSA, sesuai dengan kewenangan. 4. Pemberhentian dengan hormat karena tidak cakap jasmani dan atau rohani diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
Halaman | 21
a. Atasan langsung Pegawai yang tidak cakap jasmani dan atau rohani memberitahukan kepada Kepala Bagian Personalia tentang keadaan Pegawai ybs. b. Kepala Bagian Personalia menyampaikan laporan keadaan Pegawai yang tidak cakap jasmani dan atau rohani dan mengusulkan untuk diberhentikan dengan hormat kepada Direktur Utama melalui Manager Sumber Daya Insani (SDI) c. Direktur Utama memberikan persetujuan dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian atau memberikan rekomendasi dan mengusulkan ke YBWSA, sesuai dengan kerwenangan. 5. Pemberhentian dengan hormat karena perubahan dan penyempurnaan organisasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut : a. Kepala Bagian Personalia menyampaikan laporan tentang perubahan dan penyempurnaan organisasi dan melaporkan keadaan Pegawai yang perlu diberhentikan dengan hormat kepada Direktur Utama melalui Manager SDI b. Direktur Utama memberikan persetujuan dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian atau memberikan rekomendasi dan mengusulkan ke YBWSA sesuai dengan kewenangan. 6. Pemberhentian dengan hormat pegawai golongan I dan II ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Utama 7. Pemberhentian dengan hormat pegawai golongan III dan IV ditetapkan berdasarkan surat keputusan YBWSA B. PURNA TUGAS
1. 2.
Pegawai Tetap akan berakhir masa kerjanya karena usia purna tugas. Batas usia purna tugas Pegawai tetap ditetapkan 56 tahun, kecuali bagi Pegawai yang memangku jabatan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku di YBWSA. 3. Bagi Pegawai Tetap yang telah berakhir masa kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, tetapi masih diperlukan tenaganya oleh Rumah Sakit, dapat dipertimbangkan kembali untuk bekerja dengan status Pegawai Honorer berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama 4. Penentuan usia Pegawai didasarkan pada tanggal, bulan dan tahun kelahiran sebagaimana tercatat dalam data Pegawai di Bagian Personalia. Apabila data tersebut hanya diketahui tahun kelahirannya saja, maka tanggal dan bulan kelahiran bagi yang bersangkutan ditetapkan 31 Desember dari tahun yang diketahui dari data Pegawai. 5. Pegawai yang akan memasuki usia purna t ugas, diberikan masa persiapan akhir tugas meliputi: a. Pemberitahuan kepada yang bersangkutan satu tahun sebelum masa akhir tugasnya. b. Pembekalan yang meliputi aspek ruhiah dan keterampilan. Halaman | 22
c. Diberikan hak bebas tugas selama 1 (satu) bulan dengan menerima gaji penuh. Apabila Pegawai tersebut tidak mengambil hak bebas tugas yang diberikan, maka tidak dapat menuntut ganti kerugian. d. Diberikan kenaikan pangkat pengabdian bagi pegawai / karyawan yang memenuhi syarat tertentu, yang akan diatur tersendiri C. PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT Pemberhentian dengan tidak hormat karena: 1. Melanggar sumpah/janji jabatan atau disiplin pegawai 2. Dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 5 (lima) tahun. 3. Dipidana penjara atau kurungan karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan penyalahgunaan jabatan. 4. Melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 s/d Pasal 161 KUHP. 5. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan disiplin Rumah Sakit 6. Meninggalkan tugas selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang sah.
Halaman | 23