1
Skenario A Blok 21
Dr. Sukses sudah lama bertugas sebagai dokter UKM (upaya kesehatan masyarakat) masyarakat) di Puskesmas Puskesmas “Makmur”. Pada sore hari ia melakukan melakukan UKP (upaya kesehatana perorangan) sebagai dokter umum yang membuka praktek di rumah dinasnya. Rumah dinas dr. Sukses bersebelahan dengan Puskesmas, tempat dia bertugas; Dr. Sukses di tempat prakteknya melakukan “layanan primer”. Pasien dr. Sukses banyak, dia berpraktek sampai jauh malam; kadangkada kadang ng pada pada pagi pagi hari hari sebel sebelum um bert bertug ugas as di Pusk Puskes esma mass dia dia masih masih mela melaya yani ni pasiennya. Hal ini menyebabkan dr. Sukses datang kesiangan, akibatnya yang melayani pasien yang berobat di Puskesmas adalah perawat atau bidan. Di lingkungan wilayah Puskesmas “Makmur”, ada juga dr. Arif, yang melakukan melakukan layanan primer sebagai sebagai dokter dokter keluarga. keluarga. Dr. Arif melaksanakan melaksanakan UKP seperti diamanatkan di dalam SIstem Kesehatan Nasional (SKN). Pasiennya tidak sebanyak dr. Sukses. Dr. Arif Arif baru baru mulai mulai berpra berprakte ktek k sebaga sebagaii dokter dokter keluar keluarga. ga. Sarana Sarana dan prasarana dr. Arif belum memenuhi standar pelayanan dokter keluarga mandiri. Pelaya Pelayanan nan kedokt kedokteran eran yang yang diselen diselengga ggarka rkan n oleh oleh dr. Arif Arif adalah adalah pelaya pelayanan nan kedokt kedokteran eran yang yang kompre komprehen hensif sif dan menyel menyeluru uruh. h. Dr. Arif Arif berpra berprakte ktek k sebaga sebagaii dokte okterr
kelua eluarg rgaa
karen arenaa
dia
adal adalah ah
lulu lulusa san n
Faku Fakult ltas as
kedok edokte tera ran n
yan yang
menyelenggarkan KBK (kurikulum berbasis kompetensi), dan sudah mengikuti pelatihan dokter keluarga yang diadakan oleh Perhimpunan Dokter Keluarga (PDKI) cabang setempat.
I. Klarifikasi Istilah
1. UKM Setiap kegiatan oleh pemerintah dan atau masyarakat untuk memelihara dan mening meningkat katkan kan keseha kesehatan tan,, serta serta menceg mencegah ah dan menang menanggul gulang angii timbul timbulnya nya masalah kesehatan di masyarakat
2
2. UKP Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masayarakat untuk menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan. 3. Puskesmas Kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu merata, dapat diterima dan dijangkaku oleh masyar masyaraka akatt dengan dengan peran peran serta serta aktif aktif masyar masyaraka akatt dan menggu menggunak nakan an hasil hasil pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dengan biaya yang dapat dapat dipiku dipikull oleh oleh pemeri pemerinta ntah h dan masyar masyaraka akatt luas luas guna guna mencap mencapai ai derajat derajat keseh kesehat atan an yang yang opti optima mal, l, tanp tanpaa meng mengak akib ibat atka kan n mutu mutu pela pelaya yana nan n kepa kepada da perorangan. 4. Dokter umum Dokter yang melakukan pelayanan kesehatan dan asuhan medis yang dilakukan sendir sendirii atau bersam bersamaa dalam dalam bentuk bentuk organi organisasi sasi serta serta menjala menjalanka nkan n kegiat kegiatan an pelayanan tingkat primer sesuai dengan peraturan setempat. 5. Layanan primer Pela Pelaya yana nan n keseh kesehat atan an esens esensial ial yang yang dapa dapatt dija dijang ngka kau u oleh oleh indi indivi vidu du dan dan keluar keluargan ganya ya dalam dalam sebuah sebuah komuni komunitas tas,, dapat dapat diterim diterimaa dan diduku didukung ng oleh oleh partisipasi
penuh
dari
individu,
keluarga
atau
komunitasnya
dengan
pembiayaan yang dapat dijangkau oleh komunitas dan negara dapat meny menyub ubsi sidi diny nya, a,
yang yang
dila dilaks ksan anak akan an
sesu sesuai ai
deng dengan an
stan standa darr
pela pelaya yana nan n
ditetapkan. 6. SKN Bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap langkah guna menjamin terca tercapa pain inya ya tuju tujuan an pemb pemban angu guna nan n keseh kesehata atan n dala dalam m rang rangka ka mewu mewuju judk dkan an kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 7. Dokter keluarga Tenaga Tenaga kesehatan kesehatan tempat kontak kontak pertama pertama pasien (di fasilitas/siste fasilitas/sistem m pelayanan pelayanan kesehatan) untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia dan jenis kelamin, sedini
3
dan dan
seda sedapa patt
mung mungki kin, n, seca secara ra
pari paripu purn rnaa
deng dengan an pend pendek ekat atan an holi holist stik ik,,
bersinambungan, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien yang mengutamak mengutamakan an pencegahan pencegahan serta menjunjung menjunjung tinggi tanggung tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral. 8. Pelayanan komprehensif Pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. 9. Pelayanan menyeluruh Pelayanan yang meliputi masalah fisik (organobiologis), mental-psikologikal, sosiospiritual, dan lingkungan keluarga. 10. KBK Sistem pendidikan yanng mencakup kurikulum, pembelajaran, dan penilaian, menekankan pencapaian hasil belajar sesuai dengan standar kompetensi 11. PDKI Organisasi profesi dokter penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat primer yang utama
II. Identifikasi Masalah
1. Dr. Dr. Suk Sukses ses suda sudah h lama lama bert bertug ugas as seba sebaga gaii dokt dokter er UKM UKM di Pusk Puskes esma mass “Makmur” dan sore harinya melakukan UKP sebagai dokter umum yang memb membuk ukaa prak prakte tek k di ruma rumah h dina dinasn snya ya yang yang bers berseb ebel elah ahan an deng dengan an Pusk Puskes esma mass , temp tempat at ia bert bertug ugas as sehi sehing ngga ga ia mela melala laik ikan an tuga tugass di Puskesmas. 2. dr. Arif Arif sudah memberikan memberikan pelayan pelayanan an kedoktran kedoktran secara secara komprehen komprehensif sif dan menyeluruh tetapi sarana dan prasarana dr. Arif belum memenuhi standar pelayanan dokter keluarga mandiri.
4
III. Analisis masalah
1. Apa definisi dan perbedaan dari UKM dan UKP? 2. Apa definisi ilmu kedokteran keluarga menurut IDI 1982? 3. Apa yang dimaksud dengan dokter keluarga menurut IDI 1982? 4. Apa yang dimaksud dengan pelayanan dokter keluarga menurut American academy of Family physician? 5. Bagaimana penjelasan praktek dokter keluarga mandiri? 6. Apa saja standar kompetensi dokter keluarga? 7. Apa saja standar pelayanan dokter keluarga? 8. Bagaimana penjelasan dokter keluarga dalam SKN?
IV. Hipotesis
Pelaksanaan UKM dan UKP di wilayah kerja Puskesmas Makmur tidak terlaksana dengan baik serta pelaksanaan praktek dokter keluarga belum memenuhi standar pelayanan dokter keluarga.
V. Sintesis
1.
Upaya Kesehatan
Untuk dapat mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal perlu diselenggarakan berbagaiupaya kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa
Indonesia.
memerlukan
Penyelenggaraan
dukungan
dana,
berbagaiupaya
sumberdaya
manusia,
kesehatan
tersebut
sumberdaya
obat
danperbekalan kesehatan sebagai masukan SKN. Sesuai dengan pengertian SKN, upaya kesehatan terdiri dari 2 unsur utama : 1. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) UKM: Setiap kegiatan oleh Pemerintah dan atau masyarakat, dunia usaha, untuk memelihara danmeningkatkan kesehatan, mencegah dan menanggulangi
5
timbulnya masalah kesehatan dimasyarakat. UKM mencakup promosi kesehatan,
pemeliharaan
kesehatan,
pemberantasan
penyakitmenular,
kesehatan jiwa, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan danpenyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pengamanan sediaan farmasi dan alatkesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif (bahan tambahan makanan) dalam makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya, sertapenanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. a.UKM Strata Pertama : UKM strata pertama, yaitu yang mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatandasar yang ditujukan kepada masyarakat. Penyelenggara UKM strata pertama adalah Puskesmas.Minimal ada 6 jenis pelayanan tingkat dasar yang harus dilaksanakan oleh Puskesmas, yaituPromosi Kesehatan; Kesehatan Ibu, Anak dan KB; Perbaikan Gizi; Kesehatan Lingkungan;Pemberantasan penyakit Menular; dan Pengobatan.Dalam UKM strata pertama, peran aktif masyarakat dan swasta diwujudkan melalui berbagaiupaya yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, sampai dengan upaya kesehatan bersumbermasyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Polindes, POD, Pos UKK dan Dokter Kecil dalam usaha kesehatan sekolah. b.UKM Strata Kedua : UKM strata kedua
adalah UKM tingkat lanjutan,
yaitu yang
mendayagunakan ilmu pengetahuandan teknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada masyarakat. - Penanggung jawabnya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. - Fungsi manajerial dan teknis kesehatan. Fungsi manajerial mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Fungsi teknis mencakup penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat lanjutan, yakni dalam rangka melayani kebutuhan rujukan Puskesmas.
6
- Dapat dilengkapi unit-unit pelaksana teknis seperti unit pencegahan dan pemberantasanpenyakit,
promosi kesehatan,
pelayanan
kefarmasian,
kesehatan lingkungan, perbaikan gizi,dan kesehatan ibu, anak dan KB. - Unit tersebut disamping memberikan pelayanan langsung juga membantu Puskesmas dalambentuk pelayanan rujukan kesehatan. c.UKM Strata Ketiga : UKM
strata
ketiga
adalah
UKM
tingkat
unggulan,
yaitu
yang
mendayagunakan ilmu pengetahuandan teknologi kesehatan subspesialistik yang ditujukan kepada masyarakat. - Penanggung jawab Dinas Kesehatan Propinsi dan Departemen Kesehatan. - Fungsi manajerial dan teknis kesehatan. Fungsi manajerial mencakup perencanaan,pelaksanaan
dan
pengendalian,
pertanggungjawabanpenyelenggaraan provinsi/nasional. kesehatan
Fungsi
masyarakat
teknis
tingkat
serta
pembangunan
pengawasan
dan
kesehatan
di
mencakuppenyediaan unggulan,
yakni
pelayanan
dalam
rangka
melayanikebutuhan rujukan dari kabupaten/kota dan Provinsi. - Didukung oleh pusat-pusat unggulan, misalnya Institut Gizi Nasional, Institut Penyakit InfeksiNasional, Pusat Laboratorium Nasional, Institut Ketergantungan Obat Nasional, dll 2. Upaya Kesehatan Perorangan UKP: Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat, dunia usaha, untukmenyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
UKP
meliputi
pengobatan
rawat
jalan,
pemulihankecacatan
promosi kesehatan, pengobatan
rawat
pencegahan inap,
penyakit,
pembatasan
dan
yang ditujukan terhadap perorangan.Kedua upaya
kesehatan tersebut (UKM dan UKP) bersinergi dan dilengkapi berbagai upaya kesehatan penunjang. Upaya penunjang UKM antara lain adalah pelayanan laboratorium kesmas dan pelayanansediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya. Upaya penunjang untuk UKP diantaranya adalah pelayanan laboratorium klinik, apotek, optik, dan toko obat.
7
a. UKP Strata Pertama : UKP strata pertama adalah UKP tingkat dasar yang mendayagunakan ilmu pengetahuan danteknologi kesehatan dasar yang ditujukan kepada perorangan. - Penyelenggara adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. - Diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan profesional: Puskesmas, praktik dokter, doktergigi, bidan, perawat, balai pengobatan, praktik dokter/klinik 24 jam, praktik bersama danrumah bersalin. - Didukung oleh berbagai pelayanan penunjang seperti toko obat dan apotek, laboratoriumklinik dan optik. b. UKP Strata Kedua : UKP strata kedua adalah UKP tingkat lanjutan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan danteknologi kesehatan spesialistik yang ditujukan kepada perorangan. - Penyelenggara adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. - Diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan profesional: Rumah Sakit kelas C dan B nonpendidikan milik pemerintah dan Rumah Sakit Swasta, praktik dokter spesialis, dokter gigi spesialis, klinik spesialis, BP4, BKMM, BKJM. - Didukung oleh berbagai pelayanan penunjang seperti toko obat dan apotek, laboratorium klinik dan optik. c. UKP Strata Ketiga : UKP strata ketiga adalah UKP tingkat unggulan yang mendayagunakan ilmu pengetahuan danteknologi kesehatan subspesialistikyang ditujukan kepada perorangan. - Penyelenggara adalah pemerintah, masyarakat, dan swasta. - Diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan profesional: Praktik Dokter SpesialisKonsultan, Praktik Dokter Gigi Spesialis Konsultan, Klinik Spesialis Konsultan, Rumah SakitKelas B Pendidikan dan Kelas A milik Pemerintah, Rumah Sakit Khusus dan Rumah sakit swasta.
8
- Didukung oleh berbagai pelayanan penunjang seperti toko obat dan apotek, laboratoriumklinik dan optik.
PERBEDAAN UKP DAN UKM
Pelayanan Cakupan Pelayanan Sasaran Sifat Pelayanan Cara pelayanan
UKP Lebih luas Individu/keluarga Menyeluruh dan paripurna Kasus per kasus
UKM Terbatas Komunitas Sesuai dengan keluhan Kasus per kasus,
berkesinambungan,
pengamatan sesaat
Jenis layanan
pengamatan sepanjang hayat Promotif, preventif, Lebih bersifat kuratif
Peran keluarga
rehabilitatif, kuratif Selalu dipertimbangkan, Kurang dipertimbangkan
Promotif-preventif Hubungan
dimanfaatkan dan dilibatkan Menjadi perhatian utama Dokter-pasien-teman-
Bukan perhatian utama Dokter-pasien
Upaya kesehatan
konsultan Individu/keluarga
Komunitas
Sistem dokter keluarga merupakan antisipasi perkiraan bergesernya status puskesmas menjadi sarana umum. Tugas puskesmas akan mengatur sanitasi dan lingkungan atau yang bersifat Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), sedangkan dokter keluarga menjadi private good , dokter akan menjadi bagian dari keluarga. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau merupakan sesuatu yang esensial, dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan model dokter keluarga diharapkan dokter keluarga sebagai “ujung tombak” dalam pelayanan kedokteran tingkat pertama, yang dapat berkolaborasi dengan pelayanan kedokteran tingkat kedua dan yang bersinergi dengan sistem lain.
Perbandingan Pelayanan Dokter Puskesmas, Dokter Praktek Umum (swasta) dan Dokter Keluarga
Hal
Dokter Puskesmas
Dokter Praktek Dokter Keluarga
9
Waktu Praktik Tempat Praktik
08.00 – 14.00
Umum (swasta) Sesuai
Tidak terikat (minggu
Puskesmas
Perjanjian Rumah Pribadi,
libur) Klinik, Rumah Pasien
Tempat sewaan
(Rawat Jalan), Rumah
yang dijadikan
Sakit (rawat inap)
tempat praktek, klinik, Ruang Lingkup Satu Atau Sebagian Terutama di
Sesuai Perjanjian,
Pelayanan
Wilayah
sekitar wilayah
terutama di sekitar
Kecamatan
tempat praktik
tempat dokter kluarga
Upaya
Lebih tertuju
Lebih tertuju
bertempat tinggal Lebih tertuju kepada
Kesehatan
kepada pelayanan
kepada
pelayanan kesehatan
kesehatan
pelayanan
perorangan, keluarga dan
perseorangan dan
kesehatan
masyarakat yang berada
masyarakat
pribadi
di lingkup lingkungan tugas
Menjalankan lebih
Menjalankan
kearah preventif -
lebih kearah
Menjalankan lebih kearah
kuratif
kuratif
promotif – rehabilitatif
1. Upaya
1. penderita tidak hanya
Wajib: 1. upaya promosi kesehatan 2. upaya kesehatan lingkungan 3. upaya perbaikan gizi 4. upaya
pengobatan
sebagai perorangan,
dasar
melainkan sebagai
2. upaya
bagian dari satu
kesehatan
keluarga dan bahkan
lingkungan
anggota masyarakat
3. upaya
2. pelayanan kesehatan
pencegahan dan
perbaikan
secara menyeluruh
pemberantasan
gizi
jauh melebihi jumlah
penyakit
4. upaya
keseluruhan keluhan
10
menular 5. upaya kesehatan
dan
yang disampaikan 3. menyediakan dirinya
ibu, anak dan
pemberantas
sebagai tempat
KB
an penyakit
pelayanan kesehatan
menular
pertama dan
6. upaya pengobatan dasar
Masa Kerja
pencegahan
5. upaya
bertanggung jawab
kesehatan
pada pelayanan
ibu, anak.
kesehatan lanjut.
upaya kesehatan
Dan
pengembangan
konseling
puskesamas
KB
Sesuai kontrak
Tidak terikat
1. pemerintah; terikat
dengan Dinas
kontrak dengan
kontrak dengan
Kesehatan
badan apapun
pemerintah (biasanya
Kota/Kabupaten
selama 2 tahun, dan
(biasanya 1 tahun,
dapat diperpanjang)
dan dapat
2. murni swasta (terikat
diperpanjang)
kontrak dengan si pengguna layanan (bersifat dokter
Pembiayaan
1. pemerintah (anggaran pembangunan dan anggaran rutin) 2. Pendapatan Puskesmas 3. sumber lain (PT. ASKES,
Out of pocket
pribadi keluarga) 1. Pemerintah; dengan asuransi kesehatan 2. murni swasta; out of pocket
11
JAMSOSTEK, JPSBK/PKPS Pelaksanaan
BBM) Terdapat tim kerja Perorangan atau Perorangan
kerja puskesmas Pertanggungjaw Dinas kesehatan
kelompok Selama tidak
Badan pengelola
aban
terjadi
keuangan (ASKIN),
kesalahan/kelal
Dinas Kesehatan
aian,
Provinsi, Keluarga yang
bertanggung
menyewa jasa
kota/kabupaten
jawab kepada diri sendiri dan Syarat Menjadi
Dokter + PNS
kepada Tuhan Dokter
Dokter + pelatihan dokter
Tidak terikat
keluarga Terikat follow up
Aspek
setelah Tidak terikat follow
rujuk
up follow up dari table ini dapat disimpulkan bahwa dr. Sukses mungkin telah
melanggar jam dinas UKMnya dengan berpraktek UKP pada jam dinas UKM. Hal ini menunjukkan kurang professional dan kurangnya integritas dr. Sukses sebagai dokter UKM. Selain itu mungkin juga disebabkan belum berjalan dengan baiknya dokter keluarga yang diselenggarakan oleh dr. Arif karena kurangnya sarana dan prasarana.
Perbedaan antara dokter keluarga dan dokter umum Perbedaan
Definisi
Dokter keluarga Dokter yang
Dokter Umum memiliki Dokter praktik umum, adalah
pengetahuan dan keterampilan khusus kedokteran diperoleh
dalam
bidang pelayanan kesehatan dan asuhan
keluarga dari
setiap dokter yang melakukan
yang
medis yang dilakukan sendiri
pendidikan atau
bersama
dalam
bentuk
12
khusus dalam bidang tersebut,
organisasi
sehingga kemudian memiliki kegiatan
serta
menjalankan
pelayanan
tingkat
kompetensi dan kewenangan primer sesuai dengan peraturan untuk bekerja dalam profesi setempat.
Sistem kerja
dokter keluarga Promotif, preventif, kuratif dan
Bersifat kuratif
rehabilitatif Pembiayaan
Pembiayaan
di
awal
dari
Mandiri dari perorangan
pemerintah Sasaran
Keluarga sebagai satu unit
Tempat Praktik
Melayani
pasien
praktek
(klinik
Masyarakat Umum, perorangan
ditempat Tempat Praktik Pribadi dokter
keluarga), di rumah dan di rumah sakit. Pelayanan
pelayanan
kedokteran
paripurna (komprehensif)
yang
Kuratif
13
Prinsip dasar
Layanan
PDK*
kontak
pertama Layanan sinambung
PDU**
di
Praktik
Ya
puskesmas Ya
pribadi Ya
Ya
Episodik
Tidak
Ya
Tidak
Ya
dan
jangka panjang Layanan bersifat personal Layanan
Ya,
komprehensif Mengutamakan
dan preventif Ya
>>promotif Ya, kuratif
Tidak
Terbatas
Tidak
pencegahan Koordinasi Kolaborasi Berorientasi pada
Ya Ya Ya
Tidak Tidak Tidak
Tidak Tidak Tidak
keluarga Berorientasi pada
Ya
Ya
Tidak
komunitas Pembiayaan
Kapitasi
Jamkesmas
Wilayah kerja
dokter
Pertimbangan
askeskin Wilayah
kondisi
kecamatan
geografis
sekitar 2500 KK
kurang
dan
Fee for service Tanpa batasan
lebih
30.000 KK
Keterangan: *PDK
: praktik dokter keluarga
**PDU
: praktik dokter umum
2. Definisi Ilmu Kedokteran keluarga menurut IDI 1982
Adalah ilmu kedokteran yang mencakup seluruh spektrum ilmu kedokteran yang orientasinya untuk memberikan pelayanan kesehatan tingkat
14
pertama yang berkesinambungan dan menyeluruh kepada kesatuan individu, keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. 3. Pengertian dokter keluarga menurut IDI 1982
Dokter keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi komunitas degan titik berat kepada keluarga, ia tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tapi sebagai bagian dari unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif, tetapi bila perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya.
4. Pelayanan Dokter Keluarga Menurut “The American Academy of Family Physician” (1969)
Pelayanan dokter keluarga adalah pelayanan kedokteran yang menyeluruh yang memusatkan pelayanannya kepada keluarga sebagai suatu unit, di mana tanggung jawab dokter terhadap pelayanan kesehatan tidak dibatasi oleh golongan umur atau jenis kelamin pasien, juga tidak oleh oleh organ tubuh atau jenis penyakit tertentu saja (The American Academy of Family Physician, 1969) Pelayanan dokter keluarga melibatkan Dokter Keluarga sebagai penyaring di tingkat primer sebagai bagian suatu jaringan pelayanan kesehatan terpadu yang melibatkan dokter spesialis di tingkat pelayanan sekunder dan rumah sakit rujukan sebagai tempat pelayanan rawat inap, diselenggarakan secara komprehensif, kontinu, integratif, holistik, koordinatif dengan mengutamakan pencegahan, menimbang peran keluarga dan lingkungannya serta pekerjaannya. Pelayanan diberikan kepada semua pasien tanpa memilah jenis kelamin, usia serta faktorfaktor lainnya. (The American Academy of Family Physician, 1969; Geyman, 1971; McWhinney, 1981) Tujuan pelayanan dokter keluarga menurut
The American Academy of
Family Physician (AAFP) dinyatakan sebagai berikut:
1) untuk meningkatkan dan mempertahankan, mutu pelayanan kedokteran keluarga, 2) membantu dokter-dokter yang ingin berpraktek sebagai dokter keluarga,
15
3)
mempertahankan hak-hak dokter keluarga dalam memberikan pelayanan dibidang-bidang yang sudah dikuasainya,
4) membantu danmenyelenggarakan pendidikan berkelanjutan untuk para dokter keluarga, 5) memajukan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat serta menjamin hak penderita memilih dokternya, 6) berperan dalam memperjuangkan peningkatan derajat kesehatan rakyat. Pelayanan dokter keluarga mempunyai dua tujuan tujuan umum dan tujuan khusus
1) tujuan umum pelayanan dokter keluarga adalah sama dengan tujuan pelayanan kedokteran dan atau pelayanan kesehatan pada umumnya, yakni terwujudnya keadaan sehat bagi setiap anggota keluarga. 2) tujuan khusus pelayanan dokter keluarga dapat dibedakan atas dua macam: a. terpenuhinya kebutuhan keluarga akan pelayanan kedokteran yang lebih efektif b. terpenuhinya kebutuhan keluarga akan pelayanan kedokteran yang lebih efisien
5. Praktek dokter keluarga mandiri
Penyelenggaraan praktek dokter keluarga pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat bermutu,
melalui pelayanan dokter yang
utamanya pada tingkat primer. Pelayanan dokter yang bermutu
maksudnya adalah pelayanan kedokteran yang sesuai dengan kompetensinya ( standar ) dan kode etik Kedokteran Indonesia serta memuaskan pengguna jasa pelayanan dokter. Penyiapan dokter keluarga sekarang dilakukan secara sistematis dan terstruktur
melalui pendidikan
kedokteran
yang
berkesinambungan
atau
Continous Medical Education (CME) kepada dokter umum (dokter layanan
primer, bukan dokter spesialis) yang ada. Pengakuan atas kompetensi dokter keluarga itu selanjutnya di lakukan dengan sertifikasi serta pemantauan kinerja dokter dalam penyelenggaraan prakteknya. Pemerintah Indonesia telah pula
16
membuat perangkat hukum yang memungkinkan implementasi upaya pelayanan kedokteran keluarga.
Perangkat
hukum
dimaksud adalah Kepmen.
No.
56/Menkes/SK/I/1996 perihal dokter keluarga dalam Pengelolaan JPKM (Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat), demikian pula Permenkes No.916/Menkes /Per/VIII/1997 tentang Surat Izin Praktek Dokter atau dokter Gigi yang diarahkan sebagai Dokter keluarga. Fakultas kedokteran seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta wajib melaksanakan kurikulum pendidikan dokter berbasis kompetensi layanan primer melalui pendekatan keluarga ( dokter keluarga).
6. Standar kompetensi dokter keluarga
Prinsip-prinsip pelayanan dokter keluarga di Indonesia mengikuti anjuran WHO dan WONCA yang mencantumkan prinsip-prinsip ini dalam banyak terbitannya. Prinsip-prinsip ini juga merupakan simpulan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan
dokter
primer.
Prinsip-prinsip
pelayanan/pendekatan
kedokteran keluarga adalah memberikan/ mewujudkan: 1. pelayanan yang holistik dan komprehensif 2. pelayanan yang kontinu 3. pelayanan yang mengutamakan pencegahan 4. pelayanan yang koordinatif dan kolaboratif. 5. Penanganan personal bagi setiap pasien sebagai bagian dari keluarganya 6. pelayanan yang mempertimbangkan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan tempat tinggalnya. 7. Pelayanan yang menjunjung tinggi etika dan hokum. 8. Pelayanan yang dapat diaudit dan dapat dipertanggungjawabkan. 9. Pelayanan yang sadar biaya dan mutu. Dengan melihat pada prinsip pelayanan yang harus dilaksanakan maka disusun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter untuk dapat disebut sebagai dokter keluarga.
17
Kompetensi dokter keluarga seperti yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Keluarga yang disusun oleh Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia tahun 2006 adalah:
1. Kompetensi Dasar a. Keterampilan Komunikasi Efektif b. Keterampilan Klinis Dasar c. Keterampilan menerapkan dasar-dasar ilmu biomedis, ilmu klinis, ilmu perilaku, dan epidemiologi dalam praktik kedokteran keluarga. d. Keterampilan pengelolaan masalah kesehatan pada individu, keluarga ataupun masyarakat dengan cara yang komprehensif, holistik, berkesinambungan, terkoordinasi dan bekerja sama dalam konteks pelayanan kesehatan primer. e. Memanfaatkan, menilai secara kritis, dan mengelola informasi. f. Mawas diri dan pengembangan diri/belajar sepanjang hayat g. Etika, moral dan profesionalisme dalam praktik 2. Ilmu dan Kompetensi Klinis Layanan Primer Cabang Ilmu Utama a. Bedah b. Penyakit Dalam c. Kebidanan dan Penyakit Kandungan d. Kesehatan Anak e. THT f.
Mata
g. Kulit dan Kelamin h. Psikiatri i.
Saraf
j.
Kedokteran Komunitas
3. Keterampilan Klinis Layanan Primer Lanjut a. Keterampilan melakukan “health screening ” b. Menafsirkan hasil pemeriksaan laboratorium lanjut
18
c. Membaca hasil EKG d. Membaca hasil USG e. BTLS, BCLS, dan BPLS
4. Keterampilan Pendukung a. Riset b. Mengajar kedokteran keluarga 5. Ilmu dan Keterampilan Klinis Layanan Primer Cabang Ilmu Pelengkap a. Semua cabang ilmu kedokteran lainnya b. Memahami dan menjembatani pengobatan alternative 6. Ilmu dan Keterampilan Manajemen Klinis a. Manajemen klinik dokter keluarga
Standar Kompetensi Dokter Keluarga menurut Deklarasi WONCA-WHO tahun 2003 meliputi: 1. Melaksanakan asuhan bagi pasien dalam kelompok usia tertentu a. Bayi baru lahir b. Bayi c. Anak d. Remaja e. Dewasa f. Wanita hamil dan menyusui g. Lansia wanita dan pria 2. Mengintegrasikan komponen asuhan komprehensif a. Memahami epidemiologi penyakit b. Melakukan anamnesis dan pemeriksaan jasmani secara memadai c. Memahami ragam perbedaan faali fan metabolisme obat d. Menafsirkan hasil pemeriksaan laboratorium dan radiology e. Menyelenggarakan penilaian resiko khusus usia tertentu f. Menyelenggarakan upaya pencegahan, penapisan, dan panduan serta penyuluhan gizi.
19
g. Memahami pokok masalah perkembangan normal h. Menyelenggarkan konseling psikologi dan perilaku. i.
Mengonsultasikan atau merujuk pasien tepat waktunya bila diperlukan
j.
Menyelenggarakan layanan paliatif dan jelang ajal
k. Menjunjung tinggi aspek etika pelayanan kedokteran 3. Mengoordinasikan layanan kesehatan a. Dengan keluarga pasien 1) Penilaian keluarga 2) Menyelenggarakan pertemuan keluarga (pasien) 3) Pembinaan dan konseling keluarga b. Dengan masyarakat 1) Penilaian kesehatan masyarakat dan epidemologi 2) Pemeriksaan/penilaian masyarakat 3) Mengenali dan memanfaatkan sember daya masyarakat 4) Program pencegahan dan pendidikan bagi masyarakat 5) Advokasi/pembelaan kepentingan kesehatan masyarakat 4. Menangani masalah-masalah kesehatan yang menonjol a. Kelainan alergik b. Anestesia dan penanganan nyeri c. Kelainan yang mengancam jiwa dan kegawatdaruratan d. Kelainan kardiovaskular e. Kelainan kulit f. Kelainan mata dan telinga g. Kelainan saluran cerna h. Kelainan perkemihan dan kelamin i.
Kelainan obstetric dan ginekologi
j.
Penyakit infeksi
k. Kelainan musculoskeletal l.
Kelainan neoplastik
m. Kelainan neurology
20
n. Psikiatri 5. Melaksanakan profesi dalam tim penyedia kesehatan a. Menyusun dan menggerakkan tim b. Kepemimpinan c. Keterampilan manajemen praktik d. Pemecahan masalah konflik e. Peningkatan kualitas
7. Standar Pelayanan Kedokteran Keluarga
1. Standar Pemeliharaan Kesehatan di Klinik –
Standar Pelayanan Paripurna a. Pelayanan medis strata pertama untuk semua orang b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan c. Pencegahan penyakit dan proteksi khusus d. Deteksi dini e. Kuratif medik f. Rehabilitasi medik dan sosial g. Kemampuan sosial keluarga h. Etik medikolegal
–
Standar Pelayanan Medis a. Anamnesis b. Pemeriksaan Fisik dan Penunjang c. Penegakan diagnosis dan diagnosis banding d. Prognosis e. Konseling f. Konsultasi g. Rujukan h. Tindakan lanjut i. Tindakan j. Pengobatan rasional k. Pembinaan keluarga
21
–
Standar Pelayanan Menyeluruh a. Pasien adalah manusia seutuhnya b. Pasien adalah bagian dari keluarga dan lingkungannya c. Pelayanan menggunakan segala sumber di sekitarnya
–
Standar Pelayanan Terpadu a. Koordinator penatalaksanaan pasien b. Mitra dokter pasien c. Mitra lintas sektoral medik d. Mitra lintas sektoral alternatif dan komplimenter medik
–
Standar Pelayanan Berkesinambungan a. Pelayanan proaktif b. Rekam medik bersinambung c. Pelayanan efektif pasien d. Pendampingan
2. Standar Perilaku dalam Praktik –
Standar Perilaku terhadap Pasien a. Informasi memperoleh pelayanan b. Masa konsultasi c. Informasi medik menyeluruh d. Komunikasi efektif e. Menghormati hak kewajiban pasien dan dokter
–
Standar Perilaku dengan Mitra Kerja di Klinik a. Hubungan profesional dalam klinik b. Bekerja dalam tim c. Pemimpin klinik
–
Standar Perilaku dengan Sejawat a. Hubungan profesional dalam profesi b. Hubungan baik sesama dokter c. Perkumpulan profesi
–
Standar Pengembangan Ilmu dan Keterampilan Praktik a. Mengikuti kegiatan ilmiah
22
b. Program jaga mutu c. Partisipasi dalam kegiatan pendidikan d. Penelitian dalam praktik e. Penulisan ilmiah –
Standar Partisipasi dalam Kegiatan Masyarakat di Bidang Kesehatan a. Menjadi anggota perkumpulan sosial b. Partisipasi dalam kegiatan kesehatan masyarakat c. Partisipasi dalam penanggulangan bencana di sekitarnya
3. Standar Pengelolaan Praktik –
Standar Sumber Daya Manusia a. Dokter keluarga b. Perawat c. Bidan d. Administrator klinik
–
Standar Manajemen Keuangan a. Pencatatan keuangan b. Jenis sistem pembagian praktik
–
Standar Manajemen Klinik a. Pembagian kerja b. Program pelatihan c. Program kesehatan dan keselamatan kerja d. Pembahasan administrasi klinik
4. Standar Sarana dan Prasarana –
Standar Fasilitas Praktik a. Fasilitas untuk praktik b. Kerahasiaan dan privasi c. Bangunan dan interior d. Alat komunikasi e. Papan nama
–
Standar Peralataan Klinik a. Peralatan medis
23
b. Peralatan penunjang medis c. Peralatan non medis –
Standar Proses-proses Penunjang Praktik a. Pengelolaan rekam medik b. Pengelolaan rantai dingin c. Pengelolaan pencegahan infeksi d. Pengelolaan limbah e. Pengelolaan air bersih f. Pengelolaan obat
Sistem Pelayanan Dokter Keluarga (SPDK)
Dalam sistem ini kontak pertama pasien dengan dokter akan terjadi di KDK yang selanjutnya akan menentukan dan mengkoordinasikan keperluan pelayanan sekunder jika dipandang perlu sesuai dengan SOP standar yang disepakati. Pasca pelayanan sekunder, pasien segera dirujuk balik ke KDK untuk pemantauan lebih lanjut. Tata penyelenggaraan pelayanan seperti ini akan diperkuat oleh ketentuan yang diberlakukan dalam skema JPKM/asuransi. Praktik dalam dokter keluarga
Untuk memberikan pelayanan yang komprhensif, sebagai dokter keluarga kita akan memandang masalah pasien dalam konteks sosialnya juga, dan keterlibatan dokter keluarga sangat bervariasi. Setiap dokter keluarga harus memutuskan sejauh mana keterlibatannya dengan keluarga pasien. Ada 5 tipe atau tingkatan dari keterlibatan dokter dalam keluarga pasiennya, yaitu: a. Keterlibatan Minimal dalam Keluarga (Minimal Emphasis on Family) Dasar pemikiran dokter adalah komunikasi dengan keluarga pasien hanya untuk praktek atau keperluan legal medis aja. Perilaku dokter adalah, bertemu dengan keluarga pasien hanya untuk mendiskusikan masalah-masalah medis saja. b. Informasi Medis dan Nasehat (Medical Information and Advice)
24
Dasar pemikiran dokter adalah bahwa keluarga itu penting dalam
diagnosa
dan
membuat
keputusan
pengobatan
pasien,
keterbukaan perlu untuk melibatkan keluarga.
1. Perasaan dan Dukungan (Feelings and Support) Dasar pemikiran dokter adalah perasaan dan dukungan dan timbal balik antara pasien. Keluarga dan dokter sangat penting dalam diagnosa dan pengobatan pasien. 2. Penilaian dan Intervensi (Assessment and Intervention) Dasar pemikiran dokter adalah sistem keluarga, dinamika keluarga, dan perkembangan keluarga penting dalam diagnosa dan pengobatan pasien. Perilaku dokter adalah bertemu dengan keluarga dan membantu mereka untuk merubah peran dan interaksi satu sama lain agar lebih efektif dengan menghadapai masalah penyakit dan pengobatan pasien. 3. Terapi Keluarga (Family Therapy) Dasar pemikiran dokter adalah dinamika keluarga dan kesehatan pasien saling mempengaruhi satu sama lainnya dan pola ini perlu dirubah. Perilaku dokter adalah bertemu secara teratur dengan keluarga pasien dan berusaha merubah dinamika keluarga peraturan-peraturan yang tak tertulis dalam keluarga tersebut yang berhubungan dengan perkembangan fisik dan mental pasien. Sebagai seorang dokter umumnya kita akan telibat hingga level 4, level ini biasanya dibutuhkan kemampuan dalam konseling. Sedangkan untuk melakukan peran hingga level 5 dibutuhkan satu pelatihan khusus.
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
25
Adalah kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai upaya/kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Kegiatan dalam Subsistem pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan penerapan ilmu dan teknologi kedokteran. Kegiatan-kegiatan seperti ini disebut Pelayanan Kesehatan (health services).
Perbedaan pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat :
26
BATASAN DOKTER KELUARGA
•
“Dokter” yang memperoleh pendidikan lanjutan khusus agar dapat mencapai kompetensi sebagai sebagai Dokter Penyelengara Pelayanan Kesehatan Strata I (Primer) yang mampu menerapkan prinsip-prinsip Kedokteran Keluarga dengan cakupan ilmu dan keterampilan yang lebih luas dan dalam daripada yang telah diperolehnya selama pendidikan kedokteran dasar dan internsip.
•
Dokter Keluarga adalah dokter yang dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi komunitas dengan titik berat kepada keluarga, ia tidak hanya memandang penderita sebagai individu yang sakit tetapi sebagai bagian dari unit keluarga dan tidak hanya menanti secara pasif, tetapi bila perlu aktif mengunjungi penderita atau keluarganya.(IDI, 1982)
8. Dokter keluarga dalam SKN
DPU yang telah memperoleh pendidikan tambahan dan menjalankan praktik dengan menerapkan pendekatan keluarga serta kompetensinya diakui oleh Kolegium Dokter dan Dokter Keluarga Indonesia (KDDKI), setelah setara dengan kompetensi dokter keluarga selanjutnya mendapat gelar profesi sebagai Dokter Keluarga (DK). Para DPU yang ingin diakui kompetensinya atau mendapat gelar
27
professional DK dapat mengikuti program konversi PDKI (secara sukarela). Para DK ini dalam system pelayanan kedokteran terpadu atau terstruktur menjalankan praktiknya di strata pertama. •
Spesialis Famili Medisin (SpFM)
Dokter Keluarga yang meningkatkan profesionalismenya lebih tinggi dengan mengikuti pendidikan spesialisasi kedokteran keluarga, dan memperoleh gelar akademik sebagai Spesialis Family Medicine (SpFM). Para SpFM ini dalam system pelayanan kedokteran terpadu atau terstruktur tetap menjalankan praktiknya di strata pertama. •
Dokter Praktik Umum
Menurut terminology WFME (Federasi Pendidikan Kedokteran Sedunia) dokter yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran dasar disebut sebagai Basic Medical Doctor. Di Indonesia, dikenal sebagai Dokter Umum atau Dokter (yang untuk masa mendatang, adalah yang telah menyelesaikan program internship). Dalam system pelayanan kedokteran terpadu atau terstruktur para Dokter ini (untuk memudahkan pengertian, selanjutnya disebut sebagai Dokter Praktik Umum/DPU) menjalankan praktiknya di strata pertama.
Perbedaan Definisi
Dokter keluarga Dokter yang memiliki
Dokter Umum Dokter praktik umum, adalah setiap
pengetahuan dan keterampilan
dokter yang melakukan pelayanan
khusus
kesehatan dan asuhan medis yang
dalam
kedokteran
bidang
keluarga
diperoleh
dari
yang
pendidikan
dilakukan dalam
sendiri
bentuk
khusus dalam bidang tersebut, menjalankan sehingga
kemudian
kompetensi
dan
memiliki tingkat
bersama
organisasi
kegiatan
primer
kewenangan peraturan setempat.
untuk bekerja dalam profesi
atau
sesuai
serta
pelayanan dengan
28
dokter keluarga
Hak Sistem kerja
Promotif, preventif, kuratif dan
Bersifat kuratif
rehabilitatif Pembiayaan
di
awal
dari
Mandiri dari perorangan
pemerintah Keluarga sebagai satu unit pasien
Masyarakat Umum, perorangan
Tempat
Melayani
ditempat Tempat Praktik Pribadi
Praktik
praktek (klinik dokter keluarga), di rumah dan di rumah sakit.
Pelayanan
pelayanan
kedokteran
yang
Kuratif
paripurna (komprehensif)
Prinsip dasar
Dokter keluarga
Layanan kontak pertama Layanan sinambung dan jangka panjang Layanan bersifat personal Layanan komprehensif
Ya Ya
Mengutamakan pencegahan Koordinasi Kolaborasi Berorientasi pada keluarga Berorientasi pada komunitas
Dokter umum di Klinik 24 jam puskesmas Ya Ya, emergency Episodik Episodik
Ya Tidak Ya,>> promotif, Ya, >> kuratif preventif Ya Terbatas
Tidak Tidak
Ya Ya Ya Ya
Tidak Tidak Tidak Tidak
Tidak Tidak Tidak Ya
Tidak
29
Sistem
kesehatan
Nasional
(SKN)
adalah
suatu
tatanan
yang
mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.( SK Menkes RI,No.99a/MenKes.SK/III/1982) a. Kebijakan-Kebijakan Sistem Kesehatan Nasional
SKN
yang
merupakan
wujud
dan
metode
penyelenggaraan
pembangunan kesehatan adalah bagian dari Pembangunan Nasional. Dengan demikian landasan SKN adalah sama dengan landasan Pembangunan Nasional. Secara lebih spesifik landasan tersebut adalah: 1. Landasan idiil yaitu Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan
yang
Adil
dan
Beradab,
Persatuan
Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Landasan konstitusional yaitu UUD 1945, khususnya: a. Pasal 28 A: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. b. Pasal 28 B ayat (2)
: setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.
c. Pasal 28 C ayat (1): setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat manfaat teknologi,
pendidikan dari seni
ilmu dan
dan
berhak
memperoleh
pengetahuan budaya,
dan demi
meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. d. Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta
30
berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan ayat (3); setiap orang berhak atas jaminan
sosial
yang
memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. e. Pasal 34 ayat (2)
: negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, dan ayat (3); negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
Sistem Kesehatan Nasional tahun 2004 menggariskan bahwa untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan nasional telah berkembang, pemerintah tidak lagi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata pertama melalui puskesmas. Penyelenggaraan UKP akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga, kecuali di daerah yang terpencil.
Indonesia sehat 2010 Perilaku sehat
Pelayanan kesehatan
Memiliki kemauan & kemampuan • Berperilaku sehat, • Bertanggung jawab atas Kontribusi kesehatan Warga dirinya Private Good
Lingkungan sehat
Memiliki akses ke sistem pelayanan kesehatan yg: • Terstruktur • Berkeadilan • Terjangkau Kontribusi • Merata Sektor • Bermutu Kesehatan • Aman Priva te Good
Hidup di wilayah dan tatanan yg memiliki: • Udara sehat • Air sehat • Pangan sehat • Pemukiman sehat • Sanitasi lingkungan sehat
Public Good
Derajat Kesehatan Optimal Kontribusi Sektor
Kontribusi Human Development Index Meningkat
Pendidikan
Sektor Ekonomi
SDM Unggul Bangsa Indonesia
Kontribusi Multi Sektor
31
Mengatur pelayanan praktek kedokteran keluarga: a. Mengatur sumber daya
menjadi manajer, kepemimpinan efektif dan
motivasi
b. Mengatur fasilitas dan perlengkapan
prinsip manajemen suplai dan
penyimpanan c. Mengatur informasi, yaitu medical records, kerahasiaan, dan komputerisasi d. Mengatur pembiayaan, termasuk managed care
Mengerti konsep
manage care e. Mengatur kualitas
b. Prinsip Dasar SKN
Prinsip dasar SKN adalah norma, nilai dan aturan pokok yang bersumber dari falsafah dan budaya Bangsa Indonesia, yang dipergunakan sebagai acuan berfikir dan bertindak dalam penyelenggaraan SKN. Prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi: 1. Perikemanusiaan
Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip perikemanusiaan yang dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terabaikannya pemenuhan kebutuhan kesehatan adalah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Tenaga kesehatan dituntut untuk tidak diskriminatif serta selalu menerapkan prinsip-prinsip
perikemanusiaan
dalam
menyelenggarakan
upaya
kesehatan. 2. Hak Asasi Manusia
Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip hak asasi manusia. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku,
32
golongan, agama, dan status sosial ekonomi. Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Adil dan Merata
Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip adil dan merata. Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, perlu diselenggarakan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik geografis maupun ekonomis. 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat
Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Setiap orang dan masyarakat bersama dengan pemerintah berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat beserta lingkungannya. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus berdasarkan pada kepercayaan atas kemampuan dan kekuatan sendiri serta kepribadian bangsa dan semangat solidaritas sosial dan gotong royong. 5. Kemitraan
Penyelenggaraan
SKN
berdasarkan
pada
prinsip
kemitraan.
Pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta, dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat termasuk swasta serta kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan diwujudkan dalam suatu jejaring yang berhasil-guna dan berdaya-guna, agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggitingginya. 6. Pengutamaan dan Manfaat
Penyelenggaraan SKN berdasarkan pada prinsip pengutamaan dan manfaat.
Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan
dengan
lebih
mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan
33
maupun golongan. Upaya kesehatan yang bermutu dilaksanakan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta harus lebih mengutamakan pendekatan peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara berhasil-guna dan berdayaguna, dengan mengutamakan upaya kesehatan yang mempunyai daya ungkit tinggi agar memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. c. Subsistem SKN 1. Subsistem Upaya Kesehatan
Upaya
kesehatan
diselenggarakan
dengan
upaya
peningkatan,
pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. 2. Subsistem Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan kesehatan
bersumber
dari berbagai sumber,
yakni:
Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat merupakan public good yang menjadi tanggung-jawab pemerintah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan
perorangan
pembiayaannya
bersifat private,
kecuali
pembiayaan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu menjadi tanggung-jawab pemerintah
3. Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tututan kebutuhan pembangunan kesehatan. Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan meliputi: 1) perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan, 2) pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan, 3) pendayagunaan SDM Kesehatan, termasuk peningkatan kesejahteraannya, dan 4) pembinaan serta pengawasan SDM Kesehatan
34
a. Subsistem Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan
Subsistem kesehatan ini meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. b. Subsistem Manajemen dan Informasi Kesehatan
Subsistem ini meliputi: kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan manajemen kesehatan. Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta penyerasian berbagai subsistem SKN dan efektif, efisien, serta transparansi dari penyelenggaraan SKN tersebut. c. Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi optimal apabila ditunjang oleh pemberdayaan masyarakat. Masyarakat termasuk swasta bukan semata-mata sebagai sasaran pembangunan kesehatan, melainkan juga sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan. meliputi pula upaya peningkatan lingkungan sehat oleh masyarakat sendiri
Sub Sistem Upaya Kesehatan
Memelihara , Meningkatkan kesehatan • Mencegah penyakit • •
Upaya Kes Masyarakat ( UKM ) Upaya Kes Perorangan ( UKP )
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat serta swasta , untuk memelihara, meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menyembuhkan serta memulihkan kesehatan perorangan