Agus Puji Priyono
PPh APOTIK YANG BERBENTUK BADAN USAHA/HUKUM Tegal, 6 Februari 2011
Penghitungan PPh Akhir Tahun 2010 A.Penghasilan Neto Fiskal
164.000.950
B.Zakat (sudah ada di Rekonsiliasi Fiskal)
0
C.Kompensasi Kerugian
-
D.Pengh Tdk Kena Pajak (PTKP) tidak ada
0
E.Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) F.PPh Terutang
164.000.000 20.500.000
G.PPh yang dipotong / dipungut pihak ketiga (PPh 22 / 23 / 24) sdngkan PPh 21 tidak ada H.PPh yg harus dibayar sendiri / PPh yg lebih dipotong
( 10.960.000) 9.540.000 -
H.PPh Yang Dibayar Sendiri : - PPh Pasal 25 (angsuran)/STP Pokok Pokok PPh 25 - Fiskal Luar Negeri (Dihapus) PPh Kurang Bayar / Lebih Bayar (PPh Psl 29)
(8.000.000) 1.540.000
Penghitungan PPh Akhir Tahun 2010 A.Penghasilan Neto Fiskal
164.000.950
B.Zakat (sudah ada di Rekonsiliasi Fiskal)
0
C.Kompensasi Kerugian
-
D.Pengh Tdk Kena Pajak (PTKP) tidak ada
0
E.Penghasilan Kena Pajak ( PKP ) F.PPh Terutang
164.000.000 20.500.000
G.PPh yang dipotong / dipungut pihak ketiga (PPh 22 / 23 / 24) sdngkan PPh 21 tidak ada H.PPh yg harus dibayar sendiri / PPh yg lebih dipotong
( 10.960.000) 9.540.000 -
H.PPh Yang Dibayar Sendiri : - PPh Pasal 25 (angsuran)/STP Pokok Pokok PPh 25 - Fiskal Luar Negeri (Dihapus) PPh Kurang Bayar / Lebih Bayar (PPh Psl 29)
(8.000.000) 1.540.000
PEMBUKUAN
Dokumen Sumber
Buku Harian / Jurnal Harian
Buku Besar
Neraca Saldo Setlh Penyesuaian
Ayat Jurnal Penyesuaian
Neraca Saldo Seblm Penyesuaian
A . N ER E RA CA CA A KU K U NT N TA NS N SI B . L A BA B A RU GI GI A KU K U NT N TA NS N SI REKON SI L I AS ASII (Pe (Penye nyes suaian)
C.
L AB A B A RU GI F I SK A L
D . D AF A F TA TA R PE NY N YU SU SU TA TA N FISKAL FISKAL
L/K Akuntansi
Rekonsiliasi Fiskal
L/K Fiskal
Rekonsiliasi Perkiraan
Akuntansi
Positif
Fiskal
Negatif
Peredaran Usaha :
1 2 4 2 3
1
Tdk. Final
300.000.000
-
-
300.000.000
2
Final/Bukan Objek PPh
100.000.000
-
100.000.000
-
Biaya Usaha sesuai Fiskal terdapat (Sumbangan 50.000.000)
200.000.000
50.000.000
-
150.000.000
Laba Operasi
200.000.000
50.000.000
100.000.000
150.000.000
Phslan bunga, jasa giro (final)
20.000.000
-
20.000.000
-
Phslan Dividen-Saham 50% (Bukan Objek PPh)
30.000.000
-
30.000.000
-
250.000.000
50.000.000
150.000.000
150.000.000
Penghasilan Neto (Laba Bersih)
REKONSILIASI FISKAL
3 Bukan Objek
Objek PPh
(Pasal 4 ayat 3)
1
Bukan Final (Pasal 4 ayat 1)
Final
2
(Pasal 4 ayat 2)
(expenses)
2 Deductible (Pasal 6 ayat 1)
1 Non Deductible (Pasal 9 ayat 1 & PP)
5
1
Objek PPh Bukan Final Pasal 4 ayat (1) UU PPh
1. Tambahan kemampuan ekonomis 2. berasal dari dalam maupun luar Indonesia, 3. dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan 4. Dg nama & dalam bentuk apapun
•
•
Imbalan karena jaminan pengembalian hutang;
•
Dividen,
•
Royalti;
•
Penerimaan/perolehan pembayaran berkala;
•
Keuntungan karena pembebasan hutang;
•
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja;
•
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa;
•
Sewa & penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
Tambahan kekayaan neto berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
•
Hadiah penghargaan/perlombaan;
•
Laba usaha;
•
Keuntungan karena penjualan/pengalihan harta;
•
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibiayakan;
•
Surplus BI, Imbalan Bunga, Penghasilan dari usaha berbasis syariah; UU 36/2008
6
2
Contoh Penghasilan dikenakan atau dipotong PPh Final
Pasal 4 ayat (2) UU PPh
No
Jenis
PPh
1.
Bunga Tabungan/Deposito, Jasa Giro (kecuali Bank)
20%
2.
Transaksi/Penjualan saham di bursa efek
0,1%
3.
Hadiah Undian
25%
4.
Jasa Konstruksi (Perusahaan Kontraktor)
5.
Sewa tanah dan/atau bangunan (Perusahaan Mall,dll)
6.
Revaluasi Aktiva Tetap
7.
Pengalihan Hak Tanah/Bangunan (Perusahaan Real Estat)
8.
Bunga/Diskonto obligasi
15%
9.
Transaksi kontrak berjangka di bursa
2,5%
Diskonto SBI/SUN
20%
10.
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
2% - 6% 10% 10%;18% 1%;5%
Penghasilan Bukan Objek PPh Untuk Perusahaan Dalam Segala Bidang Usaha
3
Pasal 4 ayat (3) UU PPh
N
Jenis Phslan
1
Bantuan / Sumbangan
2
Hibah
PMK 245/PMK.03/ 2008
Syarat
tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi
3
harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4
Dividen yang diterima a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; PT, koperasi, BUMN, b.bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, atau BUMD, dari kepemilikan saham pada badan yang memberikan penyertaan modal pada dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor badan usaha yang berada di Indonesia
5
Utang yang dibebaskan Diterima oleh debitur yang jumlah utangnya tidak lebih oleh Bank atau dari Rp 350 juta termasuk Kukesra, KUT, KPRSS, KUK, Lembaga Pembiayaan KUR, Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan PMK perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan 105/PMK.03/ PP 130 Thn 2000 usaha kecil dan koperasi 2009
1. BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL 2. BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK 3. KERUGIAN YANG DIDERITA DI LUAR NEGERI 4. KERUGIAN ATAU BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK USAHA
PP 138 THN 2000
5. PPh YANG DITANGGUNG PEMBERI KERJA 6. PAJAK MASUKAN YANG TERKAIT DENGAN PENGELUARAN YANG BUKAN BIAYA FISKAL SBGMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT 1 UU PPh ATAU BUKTI PEMBAYARAN PPN TIDAK ADA 7. PENGELUARAN SBGMANA TERCANTUM DLM PSL 9 AYAT 1 UU PPh 8. BIAYA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DLM PSL 6 AYAT 1 UU PPh
UU PPh
1. PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN BENTUK APAPUN 2. BIAYA YG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ANGGOTA 3. PEMBENTUKAN/ PEMUPUKAN DANA CADANGAN 4. PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAN, DWIGUNA,JIWA,BEA SISWA YANG DI BAYAR PERUSH. KECULAI SBG PHSLAN 5. PENGGANTIAN/ IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN/ JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA & KENIKMATAN
1
6. JUMLAH YG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SHM/ PIHAK YANG MEMILIKI HUB. ISTIMEWA 7. HIBAH, BANTUAN, SUMBANGAN, DAN WARISAN SESUAI PSL 4 ayat (3) a & b KECUALI SUMBANGAN DLM PSL 6 ayat (1) i s.d. m dan ZAKAT 8. PAJAK PENGHASILAN
9. BIAYA YG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP/ TANGGUNGANNYA 10. GAJI YG DIBAYARKAN KPD ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA/PERSERO KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM 11. SANKSI ADMINISTRASI & SANKSI PIDANA YG BERKENAAN PELAKSANAN UU
Pemberian Natura/Kenikmatan
1
PMK-83/PMK.03/2009 jo PER - 51/PJ/2009 JENIS
PEMBERI PENERIMA
CONTOH
A
BUKAN BIAYA
BUKAN PHSLAN
PPh 21 Ditanggung Perush., Pengobatan Karyawan, Premi Asuransi
B
BUKAN BIAYA
PHSLAN
Natura dari Bukan Subjek Pajak atau Dari Subjek PPh yang Dikenakan PPh Final
C
BIAYA
BUKAN PHSLAN
1. Makan Seluruh Pegawai (t’msk kupon)
2. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, keamanan, keselamatan kerja, atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja misalnya pakaian seragam pabrik, SATPAM, HANSIP. 3. Daerah ttu dan Bea Siswa
D
BIAYA
PHSLAN
Tunjangan PPh 21, Premi Asuransi
E
BIAYA 50%
BUKAN PHSLAN
HP & Mobil Pegawai ttu
PASAL 6 AYAT (1) UU PPh
1.
Biaya – biaya untuk 3M termasuk biaya pembelian bahan, biaya administrasi, premi asuransi, biaya perjalanan, pajak kecuali PPh, biaya pengolahan limbah, biaya promosi & penjualan, biaya berkaitan dg pekerjaan,dsb.
1
2.
Penyusutan dan amortisasi syarat digunakan untuk usaha atau yang berkaitan dengan 3M. 4
3.
Iuran kepada dana pensiun syarat pendiriannya telah disahkan Menkeu
4.
Kerugian atas penjualan harta yang dimiliki WP syarat harta tsb digunakan untuk usaha / 3M
5.
Kerugian selisih kurs mata uang asing (Fiskal mengikuti SAK)
6.
Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan syarat dilakukan di Indonesia
7.
Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
8.
Piutang yang nyata – nyata tidak dapat ditagih syarat ttu
9.
Sumbangan dengan Syarat Tertentu
3
UU 36/2008
2 3
Uang Per jalanan Di nas
&
Pengganti an Pengobatan No
Uraian
Pemberi Kerja Karyawan
1
Uang Perjalanan Dinas Biaya Reimbursement
Penghasilan hanya atas uang saku
2
Uang Perjalanan Dinas Bukan Biaya Lump Sum Biaya
Bukan Penghasilan Ph. atas seluruhnya
3
Penggantian Pengobatan
Bukan Biaya
Bukan Penghasilan
4
Tunjangan Pengobatan
Biaya
Penghasilan
5
Pengobatan Gratis
Bukan Biaya
Bukan Penghasilan
Atas penyusutan dan biaya pemeliharaan rumah perusahaan yang ditempati pegawai tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali pegawai yang bersangkutan diberikan tunjangan13 perumahan sebesar biaya tersebut.
BIAYA PROMOSI & PENJUALAN
0 1 0 2 / 3 0 . K M P / 2 0 K M P
Seluruh Jenis Usaha
1
Biaya Promosi dan/atau Biaya Penjualan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memenuhi kriteria berikut :
untuk mempertahankan dan atau meningkatkan penjualan;
dapat berupa barang, uang, jasa, dan fasilitas;
diterima oleh pihak lain;
Ada daftar nominatif paling sedikit harus memuat data penerima berupa nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, No bukti pemot. dan besarnya PPh dilampirkan saat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan
Besarnya Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah : biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya; biaya pameran produk; biaya pengenalan produk baru;dan/atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. 14
PIUTANG TAK TERTAGIH
0 1 0 2 / 3 0 . K M P / 7 5 K M P
2
Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih : 1. Telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial; 2. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada DJP; dan 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau ada perjanjian tertulis dengan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau ada pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan.
a. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada debitur kecil adalah piutang debitur kecil yang jumlahnya tidak melebihi Rp100.000.000,00 yang merupakan gunggungan jumlah piutang dari beberapa kredit yang diberikan oleh suatu institusi bank/lembaga pembiayaan dalam negeri sebagai akibat adanya pemberian Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana (KPRSS), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit kecil lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan Bank Indonesia dalam mengembangkan usaha kecil dan koperasi b. Piutang yang nyata-nyata tidak ditagih kepada debitur kecil lainnya yang 15 jumlahnya tidak melebihi Rp 5.000.000,00
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEKALIGUS Pasal 9 ayat (2)
4
PENGELUARAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN
AMORTISASI
Dibebankan melalui
SELAIN BANGUNAN
PENYUSUTAN BANGUNAN
METODE SALDO MENURUN AKHIR MASA MANFAAT DISUSUTKAN SEKALIGUS (CLOSED ENDED)
METODE GARIS LURUS (TIAP TAHUN SAMA BESARNYA)
USAHA TERTENTU
DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN
KBH dengan PERTAMINA
TANAH TIDAK DAPAT DISUSUTKAN KECUALI TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK, HGU DAN HGB DAN HAK PAKAI
SAAT MULAI PENYUSUTAN/AMORTISASI Pasal 11 ayat (3),(4) dan (5)
PA D A B U L A N P E NG E L U A R A N
KECUALI :
HARTA YG MASIH DLM PROSES PENGERJAAN, PADA BULAN SELESAINYA PENGERJAAN
PADA BULAN HARTA MULAI DIGUNAKAN/ MENGHASILKAN D E N G A N
P M K kecuali 2 4 8 Bidang usaha tertentu yang dapat berproduksi & DASAR PENYUSUTAN BAGI WP YG berkali-kali dan baru menghasilkan setelah 2 MELAKUKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA 4 lebih dari 1 tahun: 9 / a. bidang usaha kehutanan P M b. bidang usaha perkebunan tanaman keras K c. bidang usaha peternakan NILAI SETELAH . 0 DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA 3 / 2 0 0 Contoh: Penyusutan 2010 8
Beli Mobil tgl 31 Desember 2010 Jual Mobil tgl 25 Januari 2010
P E R S ET U J U A N D I R J E N PA J A K
= selama 1 bulan = tidak ada
MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN/AMORTISASI Pasal 11 dan 11A
KEL. HARTA BERWUJUD A D 1. BUKAN BANGUNAN T U R K J - KELOMPOK 1 A A U H . D I W- KELOMPOK 2 L T R - KELOMPOK 3 E E K B - KELOMPOK 4
2. BANGUNAN PERMANEN TDK PERMANEN
MASA MANFAAT 4 8 16 20
THN THN THN THN
20 THN 10 THN
TARIF PENYUSUTAN GARIS LURUS
25 12,5 6,25 5
5 10
% % % %
SALDO MENURUN
50 % 25 % 12,5 % 10 %
% %
Pasal 11 ayat (11) PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN DITETAPKAN DENGAN PMK No. 96/PMK.03/2009 NAMUN DAPAT SESUAI MASA MANFAAT SESUNGGUHNYA DENGAN MENGAJUKAN PERMOHONAN KE DJP PENENTUAN KELOMPOK HARTA TIDAK BERWUJUD DISERAHKAN KEPADA MANAJEMEN YANG KEMUDIAN MASA MANFAATNYA DISESUAIKAN DENGAN KELOMPOK TERDEKAT PADA KELOMPOK HARTA TAK BERWUJUD UU PPh
Contoh Kompensasi Kerugian Tahun
Laba (Rugi) Usaha Fiskal *)
Kompensasi
Penghslan Kena PPh
2002
(400)
0
0
2003
500
400
100
2004
(600)
0
0
2005
300
300
0
2006
200
200
0
2007
(500)
0
0
2008
700
100+500
100
2009
400
0
400
Kompensasi Kerugian 5 tahun berturut-turut atau sesuai skp
TARIF WP BADAN
P A S A L
Tarif tunggal sebesar 28% untuk tahun pajak 2009 (Pasal 17 ayat (1) huruf b). Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.
WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif WP badan yang berlaku sepanjang selama 6 bulan dalam 1 tahun memenuhi syarat (Pasal17 ayat (2b)) a. Jumlah kepemilikan saham publiknya paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan dimiliki paling sedikit 300 pihak
17 & 31 E
b. Masing-masing hanya boleh memiliki saham kurang dari 5%
WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar (Pasal 31E ayat (1))
FASILITAS PASAL 31E AYAT (1)
S E 6 6/ P J/ 2 0 1 0
Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50 M adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh WP Badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh. . Peredaran bruto dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi : Phslan PPh Final
Phslan PPh Tidak Final
Fasilitas Pasal 31E ayat (1) tersebut bukan merupakan pilihan. Wajib Pajak badan dalam negeri wajib mengikuti ketentuan fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) UU PPh.. 21
TARIF WP BADAN Lapisan Penghasilan Kena Pajak
No
P A S A L 17 & 31 E
No
1
s.d Rp 50.000.000,-
10%
2
Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
15%
3
Di atas Rp100.000.000,-
30%
Lapisan Omset
1
s.d 4,8 M
2
di atas 4,8 M s.d. 50 M
3
Tarif
Tarif 2009
Tarif 2010
Dasar
14%
12,5%
Pasal 31E ayat(1) Pasal 31E ayat(1)
a) s.d. 4,8 M
14%
12,5%
b) Di atas 4,8 M s.d. 50 M
28%
25%
di atas 50 miliar
28%
25%
(4,8 M / Total Omset) x PKP Sisa PKP Pasal 17 ayat (1) huruf b
Perseroan terbuka dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif WP badan yang berlaku (Pasal 17 ayat (2b))
PENGHITUNGAN PPh BADAN Dg. Omset s.d. 4,8 Miliar atau > 50 Miliar r a i l i t m e s 0 5 m s O a t a i d r a i l t i e m s 8 , m 4 O . d . s
Peredaran bruto Koperasi I Rp 60.000.000.000 dengan Rp 500.000.000.
dalam tahun pajak 2010 Penghasilan Kena Pajak
sebesar sebesar
Penghitungan pajak yang terutang: Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto Koperasi I melebihi Rp 50.000.000.000. Pajak Penghasilan yang terutang: 25% x Rp500.000.000 = Rp125.000.000
Peredaran bruto Koperasi J dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp4.500.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000. Penghitungan pajak yang terutang: Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto Koperasi J tidak melebihi Rp4.800.000.000. Pajak Penghasilan yang terutang: 50% x 25% x Rp500.000.000 = Rp62.500.000
PENGHITUNGAN PPh Badan Dengan Omset Sethn > 4,8 Miliar s.d. 50 Miliar
C O N T O H
Peredaran bruto Koperasi K dalam tahun pajak 2010 sebesar Rp 30.000.000.000 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000. Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang: 1.Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: (Rp4,8 miliar : Rp 30 miliar) x Rp3 miliar = Rp 480.000.000 Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: Rp3 miliar – Rp 480.000.000 Rp 2.520.000.000 = 3.Pajak Penghasilan yang terutang: - 50%x 25% x Rp480.000.000 = Rp 60.000.000 - 25% x Rp2.520.000.000 = Rp 630.000.000 Jumlah PPh yang terutang = Rp 690.000.000
A.
PPh Pasal 25 utk bulan Januari s.d. Maret = Angsuran bulan Desember tahun pajak sebelumnya (kecuali SPT Tahunan sudah dilaporkan)
B. PPh Pasal 25 secara umum untuk bln April s.d. Desember (PPh TERUTANG – KREDIT PAJAK PPh 22,23,24) 12 bulan C.
Dasar penghitungan angsuran adalah penghasilan neto fiskal tahun pajak sebelumnya (dalam hal tidak terdapat kompensasi kerugian dan seluruh penghasilan adalah teratur)
D.
Dalam hal terdapat penghasilan tidak teratur, angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali
E.
Dalam hal terdapat kompensasi kerugian, angsuran PPh Pasal 25 dihitung kembali
1
2
3 Pada form 1771 - IV PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
4 5
6 7
8 9
Tentang Instruktur Nama
Agus Puji Priyono
Tempat/Tgl Lhr
Semarang, 21 Agustus 1978
Alamat
Jalan Semarang No 15, Bandung
Telepon / HP
0227203450 / 08122486115
e-mail
[email protected] atau
[email protected]
Pendidikan 2011
Peserta Certified Fraud Examiner - ACFE
2010
Peserta Sertifikasi Akuntan Manajemen (CPMA) - IAMI
2008 2007 2006 2002-2005
Pemegang Sertifikat Pajak Brevet B - IKPI PPAk Universitas Diponegoro, Semarang Pemegang Sertifikat Pajak Brevet A - IKPI Jurusan Akuntansi – Universitas Padjadjaran, Bandung
1997-2000
Program Diploma III Perpajakan – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta
Pengalaman Instruktur Pelatihan Pajak Terapan (Brevet A&B Terpadu) di Bandung; Fasilitator Seminar/Workshop/In House Training Perpajakan Peneliti FORTRANS (Forum Studi & Transparansi Pajak) Tenaga Pendidik FE UNPAD Bandung & USB (YPKP) serta PPA Unpar
29