KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA Nomor : 007/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/200 007/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009 9 TENTANG PENGESAHAN MATERI - C (POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI)
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila, setelah : Men Menimb imbang ang
:
1. Bahwa ahwa Musy Musyaw awar arah ah Besa Besarr VIII VIII Pem Pemuda uda Panc Pancas asil ilaa sebag ebagai ai pemeg emegan ang g kekuasaan tertinggi organisasi Pemuda Pancasila di tingkat Nasional, yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun. 2. Bahwa Bahwa Sidang Sidang Pleno Pleno V Musya Musyawar warah ah Besar Besar VIII Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila adalah alat kelengkapan untuk membahas segala rancangan materi bahasan tentang Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi. 3. Bahw Bahwaa untu untuk k itu itu perlu perlu dite diteta tapk pkan an keput keputus usan an tenta tentang ng Penge Pengesa saha han n Materi - C (Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi) Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila.
Mengingat
:
1. Anggaran Da Dasar da dan An Anggaran Ru Rumah Ta Tangga Pe Pemuda Pan Pancasila hasil hasil keputu keputusan san Musyaw Musyawarah arah Besar Besar VII Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila tahun tahun 2001. 2. Surat urat Kepu Keputu tussan MPN Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa No. 644. 644.A2 A2/M /MP PNPP/II PP/III/ I/20 2008 08 tent tentan ang g Pemb Pemben entu tuka kan n Pani Paniti tiaa Peng Pengar arah ah (Ste (Steeri ering ng Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee) MUBES VIII Pemuda Pancasila.
Memperhatikan
:
1. Keputusan Musyawarah rah Besar VIII III Pemuda Pancas casila No. 01/KP 1/KPTS TS/M /MUB UBES ES-V -VII III/ I/P PP/II P/II/2 /200 009 9 ten tentang tang Jadw Jadwal al Acar Acaraa Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila. 2. Keputusan MUBES VIII Pemuda Pancasila No. 02/KPTS/MUBESVIII/PP/II/2009 tentang Tata Tertib Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila. 3. Keputu Keputusan san MUBES MUBES VIII Pemud Pemudaa Pancas Pancasila ila No. 03/KPTS/ 03/KPTS/MUB MUBESESVIII/PP/II/2009 tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila. 4. Sara Saran-s n-sar aran an sert sertaa pend pendap apat at yang yang tumb tumbuh uh dan dan berk berkem emba bang ng dala dalam m permusyawaratan Sidang Pleno V pada tanggal 21 Pebruari Pebruari 2009.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA TENTANG PENGESAHAN MATERI - C (POKOKPOKO POKOK K PIKI PIKIRA RAN N DAN DAN REKO REKOME MEND NDAS ASI) I) MUSY MUSYAW AWAR ARAH AH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA.
Pert ertama
:
Mate ateri - C (Pokok-Pokok Pikiran ran dan Rekomend endasi) hasil Sidang Pleno V Musy Musyaw awara arah h Besa Besarr VIII VIII Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa adal adalah ah seba sebaga gaim iman anaa terca tercant ntum um dala dalam m lampi lampira ran, n, dan dan meru merupa paka kan n satu satu kesa kesatu tuan an yang yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua
:
Hasil Kerja Sidang Materi - C (Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, merupakan pedoman yang mengikat bagi seluruh anggota Pemuda Pancasila dalam melaksanakan misi perjuangan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Pemuda Pancasila.
Ketiga
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 22 Pebruari 2009
PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA
ttd.
ttd.
(Naswan Gunawan)
(Amran Bakir Nai)
Ketua / Anggota
Sekretaris / Anggota
ttd.
ttd.
ttd.
(Drs. H. Zainal Arifin, MM.)
(Khalid, S. Pdi.)
(Frits Aronggear, S. Sos.)
Anggota
Anggota
Anggota
2
Lampiran :
Keputusan Musyawarah Besar VIII Pemuda Pancasila Nomor : 007/KPTS/MUBES-VIII/PP/II/2009 tentang Pengesahan Materi – C (Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi)
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI REKOMENDASI MUSYAWARAH VIII PEMUDA PANCASILA PERIODE 2009 – 2014
I.
PENDAHULUAN
Sumpah Sumpah Pemuda Pemuda 28 Oktobe Oktoberr 1928 1928 merupa merupakan kan tongga tonggak k sejarah sejarah bangsa bangsa sebaga sebagaii momentum terbentuknya itikad, ikhtiar dan identitas nasional atas dasar rasa senasib dan sepenangunggan, persamaan budaya serta kesadaran menolak bentuk-bentuk penjajahan. Semangat sumpah pemuda mendorong Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia direbut dan dipertahankan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa mempermasalahkan suku, agama, warna kulit dan golongan, melainkan kemerdekaan yang dicita-citakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tanah air Indonesia serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi. Untuk mencapai tujuan kemerdekaan dibutuhkan kerjasama dan daya upaya yang utuh dari semua pihak masyarakat masyarakat diseluruh diseluruh pelosok pelosok tanah air. Karenanya Karenanya tujuan-tujua tujuan-tujuan n kemerdekaan perlu diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan tujuan kemerdekaan kemerdekaan dibutuhkan dibutuhkan spirit spirit dan prinsip-pri prinsip-prinsip nsip perjuangan bangsa yang mengakar, luhur dan mampu mendorong kemajuan bangsa. Karenanya tujuan kemerdekaan diyakini akan bisa dicapai hanya dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Panc Pancas asil ilaa meru merupa paka kan n ideo ideolo logi gi nega negara ra-ba -bang ngsa sa yang yang khas khas Indo Indone nesi siaa dan dan diha diharap rapka kan n menghasilkan perilaku nasional, menjadi kepribadian bangsa dan terimplementasi menjadi kepribadian kelompok/individu masyarakat. Pada Pada masa masa kini kini dan dan masa masa depa depan n adal adalah ah masa masa meng mengis isii keme kemerd rdek ekaan aan seba sebaga gaii kelanjutan masa perjuangan fisik sebelumnya. Kemerdekaan yang telah diperebutkan dan dipertahankan dengan pengorbanan besar itu perlu dikelola dan diisi dengan upaya-upaya pembangu pembangunan nan nasional nasional untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan kemerdekaan yang hakiki hakiki yaitu bebas dari kemiskinan, kemelaratan dan kebodohan (dalam pengertian yang luas). Dalam pemikiran yang lebih formal kebebasan dan kemerdekaan bangsa mensyaratkan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pemban Pembangun gunan an nasion nasional al sebaga sebagaii pra-ko pra-kondi ndisi si mencap mencapai ai tujuan tujuan bangsa bangsa,, sejatin sejatinya ya mempersiapkan antara lain, pertama; konsistensi prinsip-prinsip ke-Indonesia-an sebagai satu satu kesatu kesatuan an politi politik, k, ekonom ekonomii dan hukum. hukum. Kedua; menumbuh-kembangkan toleransi, kerukunan dan kesetaraan. Ketiga; kepastian hukum, keempat; peningkatan perekonomian rakyat, kelima; demokrasi dan partisipasi politik masyarakat, keenam; kualitas sumber daya manusia bangsa yang kompeten dan mampu bersaing secara global. Beranj Beranjak ak dari dari titik titik kebera keberangk ngkata atan n yang yang sama, sama, selama selama hampir hampir 50 tahun tahun Pemuda Pemuda Pancasila telah hadir dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk selalu berjuang mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan mengej mengejawa awantah ntahkan kannya nya pada pada upaya-u upaya-upay payaa pemban pembangun gunan an nasion nasional. al. Kelahi Kelahiran ran Pemuda Pemuda 3
Pancas Pancasila ila pada pada 28 Oktobe Oktoberr 1959 1959 memang memanglah lah dipers dipersemb embahk ahkan an untuk untuk mengab mengabadi adikan kan Pancasila dan melanggengkan NKRI. Meski terdapat kekurangan disana-sini, visi kelahiran Pemuda Pancasila senantiasa ditunjukan melalui kiprahnya diberbagai tingkatan sosial dan bidang persoalan. Dimasa depan, khususnya 5 (lima) tahun kedepan, dengan tantangan sosial yang berbeda, problem pembangunan nasional yang semakin kompleks serta tatanan dunia yang kian meng-global, Pemuda Pancasila semakin dituntut untuk menjalankan partisipasinya berdasarkan pemahaman yang utuh dan tepat terhadap sejumlah persoalan dan fenomena bangs bangsa. a. Sehubu Sehubunga ngan n itu Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila sebaga sebagaii organi organisas sasii sosial sosial kemasy kemasyara arakat katan an berbasis publik terpanggil untuk menyusun dan menyampaikan pokok-pokok pemikirannya terhadap sejumlah persoalan Nasional Nasional penting dibidang Ideologi-Politik, Ideologi-Politik, Ekonomi, Hukum Hukum dan HAM, Hankamnas, Hankamnas, Sosial-Budaya serta Hubungan Hubungan Internasional, sebagai berikut :
II.
IDEOLOGI & POLITIK
Salah satu agenda penting demokratisasi adalah mewujudkan tatanan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Suatu pemerintahan yang melayani masyarakat ( public service) dan bebas dari praktek praktek korupsi. korupsi. Penyusunan Penyusunan kebijakan kebijakan publik publik dalam tatanan tatanan seperti ini wajib bersumber dari kepentingan masyarakat dengan memperhitungkan berbagai aspekaspek aspek sosial– sosial–psi psikol kologi ogiss masyar masyaraka akatt pada pada tahap tahap penerap penerapann annya. ya. Saat Saat ini penerap penerapan an azas pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih dirasakan belum maksimal. Kredibilitas dan reputasi aparatur pemerintahan serta aparatur hukum secara umum dipandang belum sesuai dengan itikad dan usaha mencapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal ini ditengarai karena reformasi birokrasi belum sepenuhnya terlaksana dalam era demokratisasi saat ini. Sistem audit kegiatan pemerintah, sistem perpajakan untuk keperluan pelay pelayana anan n masyar masyaraka akatt (public struktur, ur, mekani mekanisme sme,, prosed prosedur ur dan kebija kebijakan kan public sevice sevice), strukt pemer pemerint intaha ahan n yang yang efisien efisien merupa merupakan kan hal-ha hal-hall yang yang perlu perlu terus terus dikemb dikembang angkan kan untuk untuk mereformasi birokrasi dan merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ( good ). Disamping itu, reformasi birokrasi secara khusus perlu diterapkan and clean government ). untuk memberdayakan masyarakat pada tingkat akar-rumput di territorial. Dalam konteks ini desain desain reformasi reformasi birokrasi birokrasi perlu dilakukan dengan dengan mengadakan mengadakan instrumen-instr instrumen-instrumen umen pembangunan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kelautan hingga level kecamatan untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan kesejahteraan sosial sosial masyarakat masyarakat pada level teritorial akar rumput. Sehingga reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh bukan saja pada level puncak (elit) pemerintahan. Pemuda Pancasila memandang bahwa konsep-konsep reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa masih harus diperjuangkan dimasa depan bagi kemaslahatan bangsa. Disada Disadari ri atau tidak, tidak, geraka gerakan n reforma reformasi si yang yang sudah sudah menjat menjatuhk uhkan an rejim rejim orde orde baru baru mengakibatkan berkurangnya pengaruh Pancasila sebagai ideologi bangsa dan dasar negara. Reinkarnasi politik aliran dan penerapan peraturan-peraturan primordial/sectarian adalah peman pemandan dangan gan nyata nyata dianta diantara ra fenome fenomena na yang yang lainny lainnyaa tentan tentang g berkur berkurang angny nyaa pengar pengaruh uh Pancas Pancasila ila sebaga sebagaii pandan pandangan gan hidup hidup bangsa bangsa.. Sebetu Sebetulny lnya, a, sebaga sebagaii intros introspek peksi si terhada terhadap p praktek Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dimasa orde baru memang terdapat beberapa beberapa persoalan persoalan serius seperti, kesatu ; pada tataran tataran praktis praktis Pancasila Pancasila tidak tidak diamalkan diamalkan bahkan seringkali diselewengkan tak terkecuali oleh para pemimpin negara, sehingga hanya dianggap berlaku pada level formal, f ormal, berakibat mengurangi keampuhan dan kewibawaannya. Kedua; monopoli penafsiran Pancasila secara sepihak berakibat hilangnya rasa memiliki ( sense sense of belonging ) masyarakat terhadap Pancasila. 4
Pada Pada masa masa kini, kini, dimana dimana demokr demokratis atisasi asi Indone Indonesia sia diselen diselengga ggarak rakan an dalam dalam situas situasii global serta derasnya arus informasi dan teknologi mutakhir, penguatan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi negara memerlukan pendekatan yang berbeda dengan dimasa lampau. Nilai-nilai Pancasila perlu dikembangkan secara lebih aplikatif, tidak formalistik dan interaktif, dengan pola-pola implementasi yang variatif. Namun satu hal penting, Pemuda Pancasila memandang bahwa penguatan Pancasila sebagai ideologi negara perlu dilaksanakan dengan lebih memperlakukannya sebagai nilaileadership), kemu nilai nilai pendid pendidika ikan n dan kepemi kepemimpi mpinan nan (leadership), kemudi dian an sete setela lah h itu, itu, baru baru dapa dapatt menumbuhkan komitmen politik masyarakat secara meluas. Pemuda Pancasila memandang penting penting kolaborasi kolaborasi seluruh seluruh elemen masyarakat untuk menanamkan menanamkan nilai-nilai nilai-nilai Pancasila Pancasila dalam dalam lingku lingkunga ngan n sosial sosial yang yang beruba berubah, h, sehing sehingga ga dapat dapat memban membangki gkitka tkan n pengar pengaruh uhnya nya sebagai sebagai pandangan pandangan hidup bangsa dan ideologi ideologi negara. Dengan Dengan begitu diyakini diyakini ideologi nation characte character r Pancas Pancasila ila akan akan berper berperan an besar besar memben membentuk tuk kesama kesamaan an perila perilaku ku atau nation building sebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa. Pada bagian lain, amandemen UUD 1945 yang telah mengubah struktur, mekanisme dan prosedur kenegaraan kenegaraan perlu mendapatkan evaluasi kritis kritis lebih lanjut. Amandemen UUD 1945 yang ditujukan untuk membentuk sistem negara demokratis sesuai prinsip-prinsip supremasi asi hukum, hukum, kabine kabinett presid presidens ensil il dalam dalam bingka bingkaii Negara Negara Kesatu Kesatuan an trias politika politika, suprem Republ Republik ik Indone Indonesia sia (NKRI) (NKRI) berdas berdasark arkan an Pancas Pancasila ila,, pada pada prakte praktekny knyaa memunc memunculk ulkan an sejumlah persoalan dilematis. Kompleksitas dan polemik seputar perombakan mendasar ketata ketataneg negaraa araan n oleh oleh amande amandemen men UUD 1945 1945 menyeb menyebabk abkan an banyak banyak suara suara termasu termasuk k di internal Pemuda Pancasila yang menghendaki kembali kepada sistem UUD 1945 asli. Meski Meski kekuas kekuasaan aan ekseku eksekutif tif pada pada masa masa orde orde baru baru dirasak dirasakan an sangat sangat kuat, kuat, maka maka sebaliknya pada saat ini (pasca amandemen) gerak langkah eksekutif justru memerlukan banyak sekali persetujuan ataupun rekomendasi legislatif yang berisikan kekuatan-kekuatan partai politik, seperti yang terjadi pada kabinet parlementer. Padahal Presiden selaku kepala eksekutif eksekutif secara full-legitimate telah telah dipili dipilih h langsu langsung. ng. Hal ini bisa bisa terlih terlihat at pada pada kasus kasus pen penga gang ngka kata tan n Pang Pangli lima ma TNI, TNI, Kapo Kapolr lri, i, maup maupun un peng pengam ambi bila lan n kebi kebijak jakan an-k -keb ebij ijak akan an pemerintahan lainnya. Selain Selain itu, itu, dalam dalam kontek kontekss pemili pemilihan han kepala kepala daerah daerah yang yang dikelo dikelompo mpokka kkan n sebaga sebagaii rejim pemilu dan bukan rezim pemerintahan, telah melahirkan sistem pemilihan kepala daerah daerah secara secara langsu langsung. ng. Tak bisa bisa dipung dipungkir kirii siste sistem m pemili pemilihan han kepala kepala daerah daerah langsu langsung ng mengak mengakibat ibatkan kan konfli konflik k elit elit politi politik k berpel berpeluan uang g masuk masuk kedala kedalam m ruangruang-rua ruang ng interak interaksi si masyarakat umum/lapis bawah. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pertikaian antar simpatisan kandidat kandidat politik politik diberbagai diberbagai moment moment pilkada pilkada langsung langsung yang telah menghambat menghambat jalannya jalannya pembangunan daerah. Dalam hal ini Pemuda Pancasila memandang bahwa Pemilihan Kepala Daerah khususny khususnya a Gube Gubernur rnur/Kep /Kepala ala Daerah Daerah tingkat tingkat Propinsi Propinsi perlu perlu dikembali dikembalikan kan dalam posisinya semula sebagai rejim pemerintahan. Pemuda Pancasila juga memandang bahwa konstitusi negara pasca amandemen perlu diimplementasikan dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan agar tidak menyimpang dari paradigma dan spirit yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu sendiri.
Di bagian lain, sistem dan praktek praktek politik politik demokrasi demokrasi elektoral yang diterapkan diterapkan saat ini dirasakan belum berkorelasi signifikan dengan pencapaian kesejahteraan sosial yang diharapkan. Meski seleksi pejabat politik dilakukan secara demokratis, namun kerap kali produk politik dan kebijakan publik yang dihasilkan berbagai institusi politik/pemerintahan 5
tidak sejalan sejalan (akuntabel) (akuntabel) dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat. Pengingkaran Pengingkaran terhadap terhadap amanat aspiras aspirasii masyar masyaraka akatt akan akan masih masih mungki mungkin n terus terus berlan berlangsu gsung, ng, mengin mengingga ggatt tidak tidak adanya adanya sanksi politik bagi para pejabat politik yang ingkar dengan komitmen politiknya ketika pemilihan pemilihan dan sudah terpilih. terpilih. Satu-satuny Satu-satunyaa sanksi sanksi politik politik sanksi sanksi politik politik yang mungkin dilakukan masyarakat hanyalah vonis pilihan ketika periode eleksi berikutnya. Sistem Sistem dan prakte praktek k demokr demokrasi asi elektor elektoral al belum belum terliha terlihatt maksim maksimal al member memberika ikan n kepe kepemi mimp mpin inan an yang yang berk berkua uali lita tas. s. Pasa Pasaln lnya ya,, prak prakte tek k demo demokr kras asii elek elekto tora rall baru baru mengembangkan sosialisasi politik politik secara simbolik dan belum pada tahap substansi. Dalam hal ini demokrasi baru berjalan secara prosedural dan belum substansi, bahkan kadangkala praktek demokrasi elektoral masih dibarengi dengan praktek menjajakan pengaruh (politik uang). Oleh sebab itu Pemuda Pancasila memandang aspek-aspek etik politik serta edukasi edukasi dan sosialiasi sosialiasi politik-s politik-subst ubstansi ansi perlu menjadi menjadi concern semua semua pihak pihak baik baik lembag lembaga a pemer pemerint intah, ah, partai partai politi politik, k, ormas ormas,, dan media media massa massa.. Denga Dengan n demiki demikian an diha dihara rapk pkan an akan akan menc mencet etak ak elit elit-e -eli litt poli politi tik k yang yang mera meraky kyat at dan dan memb memben entu tuk k masyarakat yang kritis melaksanakan partisipasi politiknya. Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, Pemilu merupakan momentum dan sarana demokrasi yang perlu disoroti. Pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden perlu mengadopsi prinsip-prinsip sistem presidensil sebagai pilihan sistem pemerintahan yang cocok dengan bentuk negara kesatuan dalam cakupan wilayah kepulauan yang begitu luas. Prin Prinsi sip p keda kedaul ulata atan n raky rakyat at dala dalam m sist sistem em pres presid iden ensi sill mewaj mewajib ibka kan n adan adanya ya kebe kebeba basa san n berserikat dan berpolitik sesuai dengan pendirian dan paradigma politik yang berkembang dala dalam m kehi kehidu dupa pan n masy masyara araka kat. t. Namu Namun, n, fragm fragmen entas tasii poli politik tik yang yang bisa bisa meny menyeb ebab abka kan n kemand kemandega egan n pemban pembangun gunan an nasion nasional al dan instab instabili ilitas tas politi politik k bukanl bukanlah ah kehend kehendak ak dan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan eksekutif/presiden perlu mengokohkan sistem perpolitikan nasional yang telah disepakati dalam suasana stabil dan minim fragmentasi. Pemuda Pancasila Pancasila Sehu Sehubu bung ngan an itu, itu, mesk meskii masi masih h perlu perlu dice dicerm rmati ati lebi lebih h lanju lanjut, t, Pemuda memandang penting waktu penyelenggaraan pemilihan presiden yang dilaksanakan sebelum sebelum atau bersamaa bersamaan n dengan dengan pemilihan pemilihan legislati legislatif. f. Pemilihan Pemilihan pre presiden siden/ekse /eksekutif kutif yang dilaksanakan sebelum atau bersamaan dengan pemilihan legislatif akan lebih cocok cocok dengan dengan sistem sistem presiden presidensil sil serta serta akan menciptak menciptakan an sebuah sebuah koalisi koalisi kekuatan kekuatan politik yang lebih permanen dilevel pemerintahan dan legislatif. III.
EKONOMI
Pemberdayaan ekonomi masyarakat secara umum harus dirumuskan sebagai suatu sistem perekonomian perekonomian nasional yang partisipatif partisipatif dan memberikan memberikan keadilan bagi seluruh seluruh lapisa lapisan n masyar masyaraka akatt dalam dalam proses proses produk produksi, si, distrib distribusi usi dan konsum konsumsi si nasion nasional, al, berupa berupa persmaan peluang dan kesempatan berusaha, tanpa membunuh usaha besar namun tidak meng mengin inja jak k usah usahaa keci kecil. l. Pema Pemaha hama man n ini ini bers bersum umbe berr dari dari nilai nilai-n -nil ilai ai Panc Pancas asil ila, a, tetap tetap mengindah mengindahkan kan motivasi motivasi ekonomi ekonomi meraup meraup keuntunga keuntungan n tetapi tidak membenarkan membenarkan adanya predator-pr predator-predator edator ekonomi yang saling saling memangsa memangsa satu-sama satu-sama lain. Tekad pembangunan pembangunan ekonomi nasional selayaknya selayaknya ditujukan untuk mewujudkan kemerataan sosial tanpa adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah golongan ekonomi kecil dan menengah yang membutuhkan suatu perekonomian kerakyatan dengan kekuatan dari bawah yang menjadi kekuat kekuatan an ekonom ekonomii nasion nasional. al. Sesuai Sesuai dengan dengan realita realitass sosial sosial masyar masyaraka akatt Indone Indonesia sia maka maka sepatu sepatutny tnyaa ekonom ekonomii keraky kerakyatan atan diposi diposisik sikan an sebaga sebagaii dynamo dynamo pemban pembangun gunan an ekonom ekonomii nasional dan sekaligus simbol perlambang kedaulatan rakyat 6
. Dalam Dalam ekonom ekonomii keraky kerakyatan atan dimaks dimaksud, ud, proses proses indust industrial rialisa isasi si perlu perlu dimula dimulaii dari dari potensi pedesaan yang umumnya adalah potensi pertanian, perkebunan dan kelautan. Dari ketiga sektor tersebut Pemuda Pancasila menitikberatkan sektor pertanian selaku sektor perekonomian yang sesuai dengan ciri bangsa dan negara agraris. Secara khusus Pemuda Panca Pancasil sila a menyer menyeruka ukan n kepad kepada a pemeri pemerinta ntah h unt untuk uk mener menerapk apkan an kebija kebijakan kan yang yang berpih ber pihak ak kepada kepada para para pet petan anii Indone Indonesia sia,, mulai mulai dari dari penye penyedia diaan an pup pupuk uk murah, murah, kepemilika kepemilikan n aset/ta aset/tanah, nah, pembangu pembangunan nan sarana sarana irigasi irigasi yang tepat-g tepat-guna una serta serta tidak ragu-rag ragu-ragu u untu untuk k melakukan melakukan proteksi proteksi terb terbatas atas terh terhadap adap bebe beberapa rapa produk produk petani petani Indonesia. Proteksi terbatas dimaksud dapat berupa pembatasan kebijakan impor maupun wilayah pemasaran pemasaran komiditi komiditi pertanian. pertanian. Proses industrialiasi ditingkat pedesaan akan mengembangkan aktifitas ekonomian ditingkat pedesaan dan menumbuhkannya menjadi suatu kota dan akan bersinergi dengan kehidu kehidupan pan ekonom ekonomii kota kota yang yang sudah sudah ada. ada. Namun, Namun, pengem pengemban bangan gan indust industri ri rakyat rakyat sulit sulit dilakukan jika tidak meningkatkan akses masyarakat kepada asset-asset produktif terutama dalam hal pemberian kredit lunak, pemilikan/penggunaan tanah dan laut bagi para petani dan nelayan termasuk kepemilikan/penggunaan saham bagi para buruh/pekerja dalam suatu perus perusaha ahaan. an. Dengan Dengan kata kata lain, lain, pertim pertimban bangan gan kredit kredit perban perbankan kan kepada kepada indust industri ri rakyat rakyat sebaiknya tidak berdasarkan agunan agunan melainkan prospek kegiatan usaha. usaha. Begitu pula dengan dengan penentuan suku bunga bunga pinjaman agar disesuaikan dengan kondisi kondisi riil masyarakat dan tidak mengeksploitasi keuntungan keuntungan usaha ekonomi ekonomi rakyat. Pemuda Pancasila memandang memandang penting adanya sinergi atau kemitraan antara pengusaha besar dan industri rakyat dalam rangka pelaksanaan ekonomi kerakyatan dan pembinaan industri rakyat itu sendiri. Dalam hal ini Pemuda Pancasila beranggapan pemerintah perlu mewajibkan kalang kalangan an pen pengus gusaha aha/in /indus dustri tri besar besar baik baik modal modal asing asing maupun maupun domest domestik ik unt untuk uk mengalihkan sebagian proses produksi ataupun distirbusinya kepada industri rakyat. Dengan demikian pengusaha kecil dan menengah dapat belajar memproduksi dan mema memasa sark rkan an bara barang ng-b -bar aran ang g sesu sesuai ai prin prinsi sipp-pr prin insi sip p mana manaje jeme men n mode modern rn dan dan kebutuhan pasar. Disamping itu Pemuda Pancasila memandang pentingnya ketegasan pemerintah pusat dan lokal untuk menghapus peraturan dan pungutan yang telah menghamba menghambatt pert pertumbuh umbuhan an industri industri rakyat rakyat serta serta menyeder menyederhana hanakan kan proses-p proses-prose rosess perijinan usaha. Pada bagian lain perwujudan pembangunan ekonomi berwawasan kerakyatan adalah dengan mengoptimalkan pengaruh dan eksistensi koperasi. Dalam hal ini koperasi dilihat seba sebaga gaii perk perkum umpu pulan lan kala kalang ngan an prod produs usen en dan dan kons konsum umen en terb terbes esar ar (pet (petan ani, i, nela nelaya yan, n, buruh buruh/pe /peker kerja) ja) untuk untuk mening meningkat katkan kan kesejah kesejahtera teraan an bersam bersamaa melalu melaluii aktifi aktifitas tas penjua penjualan lan produksi dan pembelian kebutuhan. Koperasi bukanlah kumpulan modal kalangan tersebut seperti halnya sebuah badan usaha swasta melainkan badan usaha milik petani dan nelayan yang mampu memproduk memproduksi si dan memasarkan memasarkan sendiri produknya produknya secara langsung langsung ke pasar, serta membeli kebutuhannya sendiri secara langsung dari pasar lain. Sedangkan kopersi buruh/pekerja mampu diposisikan untuk bermitra dengan pemilik perusahaan mendapatkan kredit kredit modal modal bank bank yang yang diserta disertakan kan dalam dalam bentuk bentuk saham saham untuk untuk pengem pengemban bangan gan usaha usaha diperusahaan setempat. Koperasi buruh/pekerja sekaligus menyediakan kebutuhan pokok anggotanya yang langsung dibeli dari pasar atau produsen lain. Pondasi koperasi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat banyak (petani, nelayan dan buruh/pekerja) dimaksudkan agar masyarakat banyak tersebut terhindar dari praktek eksploitasi (oleh rentenir, tengkulak dan pemodal). Masyarakat banyak tersebut merupakan 7
kelomp kelompok ok produ produsen sen yang yang sekalig sekaligus us adalah adalah konsum konsumen, en, karena karenanya nya semest semestiny inyaa koperas koperasii mampu atau terfasilitasi terfasilitasi untuk mengakses mengakses langsung langsung pasar/kons pasar/konsumen umen dan meningkatk meningkatkan an keuntungan anggota. Pada prakteknya perkoperasian nasional menjadi kepanjang-tanganan swasta dan pemeritah untuk meraih pasar secara lebih terjamin. Hal ini ditenggarai akan mengak mengakibat ibatkan kan keterg ketergant antung ungan an kopera koperasi si terhada terhadap p peran peran swasta swasta dan pemeri pemerinta ntah h serta serta menu menuru runk nkan an kapa kapasi sitas tas kope koperas rasii menj menjad adii alat alat pema pemasa saran ran lang langsu sung ng prod produk uk-p -pro rodu duk k anggotanya. Bahkan menyusutkan kapasitas koperasi untuk mengurangi dominasi rentenir dan tengkulak. Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila memand memandang ang pentin penting g perlun perlunya ya konsis konsisten tensi si sikap sikap para para anggot anggotaa kopera koperasi si untuk untuk mengap mengaplik likasi asikan kan pendir pendirian ian “dari, “dari, oleh oleh dan untuk untuk anggot anggota”. a”. Pemuda Pancasila memandang penting pemerintah dalam hal ini departemen koperasi untuk menciptakan kerjasama antar koperasi memperbesar keberhasilan konsep koperasi sebagai bangunan usaha bersama yang modern, mampu berkembang dan bersaing. Pemuda Pancasila juga memandang penting peranan Bank-Bank pemerintah untuk akti aktiff mela melaku kuka kan n pemb pembin inaa aan n kepa kepada da kope kopera rasi si dari daripa pada da seke sekeda darr menu menung nggu gu pengembal pengembalian ian kredit. kredit. Mengemban Mengembangkan gkan koperasi koperasi sebagai sebagai suatu suatu badan badan usaha usaha yang mempro memproduk duksi si barang barang sekal sekaligu iguss sebaga sebagaii pasar/ pasar/kon konsum sumen en pemaka pemakai, i, ber berart artii tidak tidak memberika memberikan n keuntung keuntungan an kepada kepada swasta. swasta. Terkecua Terkecuali li untu untuk k barang barang dan jasa yang belum mampu diproduksi/dipasarkan langsung ke konsumen oleh koperasi. Dengan demikian koperasi diharapkan mampu tumbuh, mandiri dan kokoh sebagai soko guru ekonomi bangsa. Pada bagian lain kegagalan sejumlah BUMN sebagai pelaku perekonomian nasional akan akan meng mengur uran angi gi kepe keperc rcay ayaa aan n publ publik ik terh terhad adap ap kine kinerj rjaa peng pengel elol olaan aan ekon ekonom omii oleh oleh pemerintah pemerintah menginggat menginggat adanya adanya struktur struktur modal modal BUMN yang diperoleh diperoleh dari pendapatan pajak pajak masyar masyaraka akat. t. BUMN-B BUMN-BUMN UMN yang yang merugi merugi terpak terpaksa sa dikelo dikelola la oleh oleh negara negara dengan dengan mema memanf nfaat aatka kan n APBN APBN dan dan otom otomat atis is mena menamb mbah ah beba beban n keua keuang ngan an nega negara ra sela selanj njut utny nyaa masyarakat. Fenomena pengelolaan BUMN juga perlu disoroti dari aspek kepemilikannya. Meskip Meskipun un pengel pengelola olaan an BUMN BUMN dituju ditujukan kan untuk untuk mencap mencapai ai target target-tar -target get pendap pendapata atan n dan belanja negara dalam APBN, tapi hal yang perlu dicermati adalah kepemilikan BUMN sebagian besar telah beralih keperusahaan-perusahaan asing. Dengan struktur modal yang diperoleh dari pendapatan pajak masyarakat namun kepemilikan mayoritas di sejumlah BUMN oleh perusahaan asing merupakan gambaran yang ironis dengan gagasan ekonomi kebang kebangsaa saan/k n/kerak erakyat yatan. an. Namun Namun tentu tentu saja saja hal ini tidak tidak bisa bisa disika disikapi pi secara secara sederh sederhana ana,, menginggat kompleksitas tantangan dan persoalan ekonomi global yang selalu mengiringi perjalanan perjalanan bangsa. bangsa. Terlepas dari target-target APBN yang hendak dicapai, Pemuda Panc Pancas asil ila a mema memand ndan ang g pent pentin ingn gnya ya pene penera rapa pan n targ target et APBN APBN yang yang real realis isti tiss dan dan workable yang yang bisa bisa dipe dipero role leh h dari dari up upay aya a meng mengge genj njot ot BUMN BUMN.. Dala Dalam m hal hal ini, ini, betapapun pentingnya peran BUMN terhadap struktur keuangan negara, Pemuda Pancasila memandang bahwa siapapun pemerintahan (eksekutif dan legislatif) tidak boleh atau tidak patut sekali-kali menjadikan insitusi pelayanan masyarakat ( public ( public service organization) organization ) seperti seperti Bulog, Rumah Sakit, Sekolah, Sekolah, dan lainnya selaku BUMN dikemudian hari.
8
IV.
HUKUM & HAM
Penegakkan hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya menghadirkan rasa keadilan dalam dalam proses proses hukum. hukum. Dalam Dalam UUD 1945 1945 dengan dengan tegas tegas dinyat dinyataka akan n bahwa bahwa penega penegakka kkan n huku hukum m meru merupa paka kan n wila wilaya yah h lemba lembaga ga yudi yudika kati tiff dan dan seca secara ra umum umum dike dikena nall seba sebaga gaii Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dimana sesuai prinsip-prinsip trias politica bahwa lembaga yudikatif harus bebas dari pengaruh apapun atau siapapun agar lembaga tersebut dapat melakukan penegakkan hukum secara murni dan mendekati rasa keadilan. Dalam pelaksanaannya di Indonesia institusi para penegak hukum (Hakim, Polisi dan Jaks Jaksa) a) mend mendap apat atka kan n lega legali lisa sasi si dari dari Surat Surat Kepu Keputu tusa san n Pres Presid iden en.. Hal Hal ini ini dite diteng ngga garai rai merupakan celah intervensi lembaga eksekutif dan legislatif terhadap institusi peradilan dan hukum di Indonesia yang membuka peluang terjadinya penegakkan hukum secara tebang pilih. Beberapa Beberapa faktor harus diperhatikan diperhatikan dalam penegakkan penegakkan hukum antara lain; sistim hukum negara, SDM penegak hukum, sistem pendidikan penegak hukum dan lain-lain. Saat ini ditengah-tengah masyarakat banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang yang dilaku dilakukan kan aparat aparat penega penegak k hukum hukum.. Selain Selain karena karena adanya adanya celah celah sistem sistemik ik namun namun penyimpangan ini juga tidak dapat dilepaskan dari moral dan mentalitas para penegak hukum sebagai faktor dominan. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya aparat hukum yang disida disidangk ngkan an karena karena terlib terlibat at kasus kasus-ka -kasus sus korup korupsi. si. Dalam Dalam hal penega penegakka kkan n hukum hukum ini Pemuda Pancasila memandang pentingnya kemandirian lembaga-lembaga peradilan hakim, polisi dan jaksa dari berbagai intervensi kekuasaan. Termasuk pembentukan komisi komisi yudisial yudisial melalui melalui mekanisme mekanisme fit & proper test yang ditenggarai rentan dengan intervensi fraksi-fraksi kekuatan politik di parlemen. Pemuda Pancasila Pancasila memandan memandang g Karena Karena itu, itu, meski meski masih masih perlu perlu didisk didiskusi usikan kan,, Pemuda penting agar dimasa depan institusi kepolisian berada sepenuhnya dalam domain publik, publik, dimana dimana pembentuk pembentukan an instansi instansi kepolisian kepolisian disesuaikan disesuaikan dengan dengan nuansa nuansa dan kondis kondisii lokal lokal setia setiap p wilaya wilayah h serta serta pimpin pimpinan an jawata jawatan n kepoli kepolisia sian n terse tersebut but dipili dipilih h melalui melalui komisi komisi kepolisia kepolisian. n. Komisi Komisi kepolisia kepolisian n dimaksud dimaksud terd terdiri iri atas tokoh-tokoh tokoh-tokoh masyarakat lokal yang kredibel dan bereputasi positif.
Secara khusus mengenai upaya pencegahan pencegahan dan pemberantasan pemberantasan korupsi, korupsi, Pemuda Pancasila memandang bahwa korupsi akan berujung pada rontoknya ketahanan nasional nasional dan menyengs menyengsarak arakan an kehidupa kehidupan n masyarak masyarakat. at. Kejahata Kejahatan n korupsi korupsi harus harus ditindak secara khusus, tanpa pandang bulu diperlakukan sebagai musuh negara dan masyar masyaraka akatt ( publi publicc and state state ene enemy my), dan divoni divoniss seber seberatat-ber beratn atnya ya unt untuk uk menghasilkan efek-jera. Pemberantasan korupsi dilakukan secara merata terhadap semua semua kasus kasus yang yang telah telah memili memiliki ki buktibukti-buk bukti ti hukum hukum memada memadai, i, sehin sehingga gga tidak tidak terke terkesan san teb tebang ang pilih pilih apalag apalagii menja menjadi di alat alat politi politik k kekuas kekuasaan aan.. Disamp Disamping ing itu, itu, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara komprehensip lintas sektoral. Berbagai kebijaka kebijakan-ke n-kebijak bijakan an yang tumpang tumpang tindih tindih ataupun ataupun berc bercelah elah korusi korusi tidak boleh boleh dibiarkan dan diratifikasi sesuai situasi dan kondisi peruntukannya. Pendidikan dan pembin pembinaan aan mental mental tolak tolak korups korupsii per perlu lu ditana ditanamka mkan n sedini sedini mungki mungkin n diberb diberbaga agaii institusi sosial pendidikan/agama, sehingga sikap menolak korupsi diharapkan akan menjadi watak kepribadian bangsa.
9
Hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan yang sangat prinsip bagi kehidupan manusia disemua negara. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat sebagai salah satu unsur HAM dilindungi oleh UUD 1945. HAM perlu ditinjau tidak hanya dari satu aspek tetapi seluruh seluruh aspek kehidupan kehidupan bangsa bangsa baik politik, sosial-budaya sosial-budaya dan sebagainya. sebagainya. Pemuda Pancasila memandang bahwa meski substansi HAM berlaku universal dan bisa terdapat kesamaan diantara bangsa-bangsa didunia namun penerapan HAM di Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sejalan dengan penegakkan hukum, Pemuda Pancasila memandang upaya penegakkan HAM tidak boleh dijadikan senjata politik kelompok tertentu. Tetapi pada pihak lain, birokrasi dan aparatur pemerintah wajib menyediakan saluran-saluran pelaksanaan HAM dan pene penegakka gakkan n hukum ter terhada hadap p pelanggar pelanggaran an HAM untu untuk k menghadir menghadirkan kan rasa keadilan dan menjaga keseimbangan kehidupan sosial antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok.
V.
HANKAMNAS
Di bidang bidang pertahanan pertahanan dan keamanan keamanan nasional nasional terdapat terdapat sejumlah sejumlah persoalan persoalan serius terkait potensi ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri. Potensi ancaman dari luar negeri negeri yang yang terdeka terdekatt dengan dengan Indone Indonesia sia berasa berasall dari dari negaranegara-neg negara ara tetangg tetanggaa seperti seperti Aust Austra rali lia, a, Mala Malays ysia, ia, Fili Filipi pina na,, Papu Papuaa Nugi Nugini ni dan dan Timo Timorr Loro Lorosa sae. e. Bent Bentuk uk anca ancama man n dimaksud adalah segala tindakan negara tetangga yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menganggu sistem pertahanan Indonesia. Dala Dalam m hal hal ini ini Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa mema memand ndan ang g agar agar peme pemeri rint ntah ah hend hendak akny nyaa mengembangkan kebijakan politik luar negeri yang efektif menekan konflik bilateral dan regional regional dengan dengan negara-negara negara-negara tetangga. Tentunya Tentunya kebijakan kebijakan tersebut tersebut wajib berpegang berpegang pada prinsip menjaga posisi tawar, kemandirian, kehormatan dan kemerdekaan Indonesia sebagai negara berdaulat. Secara khusus Pemuda Pancasila menyoroti perlunya strategi dan tindakan segera Pemerintah dan DPR menuntaskan persoalan penetapan batas-batas negara sesuai hukum internasional yang berlaku tanpa harus merugikan bangsa Indonesia. Penamaan pulau pulau terluar yang belum rampung misalnya agar segera dilaksanakan sehingga dapat berkontri berkontribusi busi memperkuat memperkuat posisi posisi tawar Indonesia Indonesia dalam penetapan penetapan batas-batas batas-batas negara tersebut. Persoalan batas-batas negara ini merupakan persoalan krusial, menjadi pertaruhan seluru seluruh h bangsa bangsa dan simbol simbol kewiba kewibawaa waan n pemeri pemerinta ntah h Indone Indonesia sia.. Kelalai Kelalaian an pemeri pemerinta ntah h menu menunt ntas aska kan n masa masala lah h ini ini akan akan berak berakib ibat at kehi kehila lang ngan an sumb sumber er daya daya dan dan berp berpot oten ensi si mengakarkan infiltrasi asing dalam kehidupan masyarakat. Di samping itu, penjagaaan terhadap wilayah-wilayah perbatasan perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak baik pemerintah, DPR, pemerintah lokal, maupun kelompokkelompok kelompok masyarakat. masyarakat. Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila memandang memandang perlu ada penanggula penanggulangan ngan khusus khusus untu untuk k meni mening ngka katk tkan an kewa kewasp spad adaa aan n diwi diwila laya yah h perb perbat atas asan an.. Lema Lemahn hnya ya peng pengawa awasa san n diwilayah diwilayah perbatasan perbatasan darat dan kawasan kawasan perairan perairan akan menyuburkan menyuburkan aktifitas aktifitas illegal, illegal, penyelundupan, pencurian sumber daya alam, bahkan berpotensi menguntungkan kegiatan terorisme. Sebagai wacana yang masih terus berkembang, Pemuda Pancasila memandang pentingnya pemberdayaan wilayah perbatasan sebagai salah satu wilayah transmigrasi dan terk terkat ateg egor orii seba sebaga gaii wila wilaya yah h pesi pesisi sirr yang yang perl perlu u dipr diprog ogra ramk mkan an dala dalam m kebi kebija jaka kan n pembangun pembangunan an nasional nasional dimasa dimasa depan. depan. Pemberdayaa Pemberdayaan n wilayah wilayah perbatasan perbatasan tersebut juga ditu dituju juka kan n untu untuk k meni mening ngka katk tkan an peng pengaw awas asan an dan dan kewa kewasp spad adaa aan n terha terhada dap p gang ganggu guan an pertahanan dan keamanan nasional. 10
Di bidang keamanan, potensi ancaman berasal dari kondisi internal bangsa yang antara lain; separatisme atau gerakan menuntut pemisahan diri dari NKRI yang berpotensi terjad terjadii di Aceh Aceh dan Papua. Papua. Konflik Konflik horizo horizonta ntall bernua bernuansa nsa primor primordia diall maupun maupun politi politis. s. Kejahatan terorisme dan tindakan kriminal. Menyangkut penanggulangan separatisme dan konfli konflik k horizo horizonta ntall Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila menghi menghimba mbau u agar agar pemerin pemerintah tah mengut mengutama amakan kan pendekatan persuasi kultur dan penegakkan hukum secara optimal sebelum mengambil tindakan represif (bila diperlukan). Mengenai terorisme, Pemuda Pancasila memandang perlunya perlunya pembinaan pembinaan khusus khusus terhadap terhadap daerah dan kelompok kelompok yang dianggap berpotensi berpotensi radikal atau berperilaku teroris. Pemuda Pancasila memandang terorisme adalah kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan diberantas. Karenanya pelaku teror harus ditindak seberat-beratnya bila perlu divonis hukuman mati. Tetapi hukuman mati saja tidak cukup (sebab (sebab kadang kadang justru justru sebali sebalikny knyaa bisa bisa menyub menyuburk urkan an teroris terorisme) me),, perlu perlu ditind ditindakl aklanj anjuti uti dengan tindakan edukasi dan sosialisasi yang mengugurkan ajaran/pengaruh terorisme. Sehubu Sehubunga ngan n dengan dengan upaya upaya mengat mengatasi asi bermac bermacam am ganggu gangguan an hankam hankamnas nas Pemuda Pemuda Pancasila menganggap penting adanya komponen cadangan yang terdiri atas kelompok warga sipil setelah dibina dan dididik dengan metoda dan pola tertentu. Pemuda Pancasila memand memandang ang adanya adanya kompon komponen en cadang cadangan an adalah adalah sesuai sesuai dengan dengan prinsi prinsip p pertah pertahana anan n keamanan nasional yang demokratis, mengutamakan partisipasi rakyat sebagai kekuatan utama pertahanan-keamanan nasional dalam sistem pertahanaan keamanan rakyat semesta (hanka (hankamra mrata) ta).. Pendid Pendidika ikan n dan pelati pelatihan han kompo komponen nen cadang cadangan an yang yang terdiri terdiri atas warga warga sipil/ sipil/kel kelomp ompok ok pemuda pemuda terseb tersebut ut sekali sekaligus gus juga juga dapat dapat dimanf dimanfaatk aatkan an sebaga sebagaii sarana sarana membentuk nation character building . Namun begitu pendidikan dan pelatihan komponen cadangan cadangan harus disesuaikan disesuaikan dengan dengan perkembang perkembangan an zaman, mengadaptas mengadaptasikan ikan nilai-nilai nilai-nilai HAM dan demokrasi, untuk mewujudkan suatu civil society yang maju dan demokratis berdasarka berdasarkan n Pancasila. Pancasila. Dengan kata lain, pendidikan pendidikan dan pelatihan pelatihan komponen komponen cadangan meru merupa paka kan n sala salah h satu satu sara sarana na mewu mewuju judk dkan an masy masyara araka katt Panc Pancas asil ilaa yang yang maju maju dan dan demokratis. VI.
SOSIAL DAN BUDAYA
Saat ini dirasakan dirasakan masih kurangnya kurangnya karya-karya karya-karya intelektual intelektual bangsa. bangsa. Masyarakat Masyarakat Indonesia Indonesia cenderung cenderung mengkonsu mengkonsumsi msi karya intelektual intelektual bangsa bangsa lain. Padahal Padahal kekayaan kekayaan sumber daya alam bangsa perlu dikelola oleh bangsa kita sendiri dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sudah saatnya bangsa Indonesia mengelola kekayaan alamnya sendiri dengan tenaga-tenaga sumber daya manusia bangsa yang professional dan terampil. Tidak Tidak lain lain hal ini harus harus ditemp ditempuh uh melalu melaluii pengem pengemban bangan gan kualit kualitas as pendid pendidika ikan n bangsa bangsa dengan dengan melalukan melalukan perlua perluasan san penyed penyediaan iaan sarana dan pra-sa pra-saran ranaa pendid pendidika ikan n sekola sekolah h maupun maupun luar luar sekola sekolah, h, pengem pengemban bangan gan kuriku kurikulum lum serta serta pening peningkat katan an fasili fasilitas tas/ho /honor nor guru/p guru/peng engaja ajar. r. Dalam Dalam hal pendid pendidika ikan n nasion nasional al Pemuda Pemuda Pancasi Pancasila la memand memandang ang bahwa bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional selayaknya diarahkan untuk membentuk masyarakat modern modern berbud berbudii pekerti pekerti luhur, luhur, suatu suatu masyar masyaraka akatt yang yang sadar sadar iptek iptek dengan dengan integr integritas itas kebangsaan dan moral keagamaan yang baik. Untuk mengantisipasi fenomena outsourcing tenaga kerja asing, pengembangan produk-produk alam dan manufaktur pemerintah dan seluru seluruh h masyar masyaraka akatt perlu perlu mencip menciptaka takan n suasan suasanaa belaja belajarr dan mengaj mengajar ar yang yang dinami dinamis. s. Semangat belajar harus ditumbuhkan bersama oleh semua komponen bangsa dan disatu sisi sisi peme pemeri rint ntah ah waji wajib b memf memfas asil ilit itas asii sema semang ngat at bela belaja jarr masy masyar arak akat at.. Peni Pening ngka katan tan kete keteram rampil pilan an dan dan keah keahli lian an sumb sumber er daya daya manu manusi siaa mela melalu luii pend pendid idik ikan an meru merupa paka kan n kebutuhan mutlak bangsa untuk mampu bersaing dalam iklim kompetisi global dimasa depan.
11
Pada arah lain, kesenian sebagai produk budaya juga adalah kekayaan bangsa dan negara Indonesia. Sejalan dengan pendidikan, kesenian dan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa perlu diperkenalkan dan disosialisasikan agar tidak tergerus oleh arus informasi global global dan budaya budaya bangsa-bang bangsa-bangsa sa lain. Pasalnya Pasalnya tidak bisa dipungki dipungkiri ri revolusi revolusi teknologi teknologi cenderung mendorong pembaruan antara kultur lokal dengan kultur global dan pada taraf yang yang mengkh mengkhawa awatirk tirkan an kecend kecenderu erunga ngan n tersebu tersebutt dapat dapat mengab mengaburk urkan an budaya budaya lokal. lokal. Karenanya Karenanya berbagai kesenian dan artefak budaya budaya sebagai sebagai asset nasional nasional bukan saja perlu disosialis disosialisasika asikan n ditengah-ten ditengah-tengah gah kehidupan masyarakat, masyarakat, namun dalam era global global saat ini karya kesenian dan artefak budaya perlu mendapatkan proteksi hukum. Pemuda Pancasila memandang pemerintah dan seluruh pelaku hukum ditanah air perlu bersatu padu untuk melakukan proteksi hukum terhadap karya kesenian dan artefak budaya bangsa melalui produk-produk hukum (HAKI, dll) yang kuat dan memadai dimata hukum internasional. Dengan demikian diharapkan peristiwa serupa reog ponorogo atau lagu-lagu melayu yang menjadi kontroversi antara pemerintah republik Indonesia dengan Malaysia tidak terulang kembali serta karya seni dan budaya bangsa terlindungi dari praktek manipulasi asing. Lebih dari itu dengan proteksi hukum yang kuat dan memadai terhadap karya kesenian dan artefak artefak budaya budaya bangsa bangsa dihara diharapka pkan n dapat dapat menunj menunjang ang devisa devisa negara negara melalui melalui indust industri ri pariwisata. Sebaga Sebagaii bagian bagian integr integral, al, bidang bidang keseha kesehatan tan masyar masyaraka akatt dan keseha kesehatan tan bangsa bangsa merupakan merupakan pilar utama pembangunan pembangunan kesejahtera kesejahteraan an sosial. Masyarakat Masyarakat yang sehat akan menciptakan produktifitas dan daya tahan nasional. Kesehatan masyarakat merupakan ujud tanggung-ja tanggung-jawab wab pemerintah pemerintah untuk memajukan memajukan kesejahteraan kesejahteraan umum. umum. Berkembangn Berkembangnya ya berbagai jenis penyakit baru maupun mewabahnya penyakit lama menyisakan tantangan besar pembangunan nasional dimasa depan. Disatu sisi, keberadaan industri farmasi yang meng mengad adak akan an obat obat-ob -obat atan an terl terlih ihat at berp berpih ihak ak kepa kepada da kepe kepent ntin inga gan n moda modall dari daripa pada da masyarakat. Penerapan undang-undang mal-praktek yang masih sulit karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya perhatian para pelaku hukum. Oleh sebab itu Pemuda Pancasila memandang bahwa kondisi kesehatan merupakan tanggung-jawab pemerintah bukan saja dalam konteks memajukan kesejahteraan umum tetapi juga dalam konteks melindungi warga-masyarakatnya. Pasalnya, praktek kolaborasi antara pelaku kesehatan, pihak rumah sakit dan industri farmasi telah mengakibatkan tingginya biaya perobatan. Disamping itu keberadaan industri farmasi yang sepenuhnya didominasi swasta perlu dilihat secara kritis. Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa meng mengan angg ggap ap pent pentin ing g adan adanya ya refo reform rmas asii sekt sektor or kese keseha hatan tan untu untuk k mengadakan obat-obatan dan biaya pengobatan murah bagi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat memperkuat dan membangun membangun institusi institusi farmasi farmasi nasional nasional yang memproduksi memproduksi obat-obat obat-obat untuk masyarakat, tidak didominasi swasta bahkan sebaiknya tidak dikategorikan sebagai BUMN karena lebih merupakan public Pemerinta ntah h perlu perlu public service service organiza organization tion (PSO) (PSO). Pemeri menghi menghilan langka gkan n prakte praktek k sindik sindikasi asi / kartel kartel / oligop oligopoly oly indust industri ri farmasi farmasi dan konspi konspiras rasii industri farmasi dengan pelaku kesehatan, agar mendukung ketersediaan obat-obatan yang terjan terjangka gkau u masyar masyaraka akat. t. Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila memand memandang ang prakte praktek k konspi konspirasi rasi disekt disektor or kesehatan adalah tindakan tidak berperikemanusiaan. Selain itu, Pemerintah bersama-sama seluruh seluruh komponen komponen masyarakat masyarakat perlu lebih aktif menanggul menanggulangi angi kasus-kasu kasus-kasuss kejahatan kejahatan keseha kesehatan tan sesuai sesuai tanggu tanggungng-jaw jawabn abnya ya melind melindung ungii warga-ne warga-negar gara. a. Sosiali Sosialisas sasii terhad terhadap ap undang-undang mal-praktek perlu dilakukan secara lebih intensif. Pada bagian lain, pendidikan nasional merupakan dimensi kehidupan bangsa yang penti penting. ng. Bangsa Bangsa yang yang maju maju dan kokoh kokoh adalah adalah bangsa bangsa dengan dengan kualit kualitas as sumbe sumberr daya daya manu manusi siaa yang yang memi memili liki ki kema kemamp mpua uan n ilmu ilmu peng penget etah ahua uan n dan dan tekn teknol olog ogi, i, teram terampi pil, l, berintegritas kebangsaan dan mempunyai etos kerja yang baik. Sebagaimana amanat UUD 1945 1945 untuk untuk mencerd mencerdask askan an kehidu kehidupan pan bangsa bangsa dari dari segala segala aspek aspek kehidu kehidupan pannya nya,, maka maka pendidika pendidikan n nasional nasional sepatutnya sepatutnya diarahkan pada upaya membentuk membentuk masyarakat masyarakat modern modern 12
yang berbudi pekerti luhur. Suatu keadaan dimana masyarakat Indonesia semakin sadar dan mampu mengadopsi iptek dalam kehidupan mereka secara efisien dan efektif, serta tak kala kalah h pent pentin ingn gnya ya memp mempun unya yaii inte integr grit itas as keba kebang ngsa saan an (nas (nasio iona nali lism sme) e) yang yang ting tinggi gi.. Disamp Disamping ing itu, itu, pendid pendidika ikan n nasion nasional al disele diselengg nggarak arakan an untuk untuk mengad mengadaka akan n sejuml sejumlah ah kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional diberbagai sektor pembangunan. Disadari selama bangsa ini merdeka, kita baru mengkonsumsi hasil karya intelektual negara negara lain dan belum banyak hasil karya intelektual intelektual bangsa kita yang bisa dipergunak dipergunakan an untuk untuk menger mengerakk akkan an sektor sektor-se -sekto ktorr pemban pembangun gunan an nasion nasional. al. Kemuta Kemutakh khiran iran iptek iptek yang yang dipergunak dipergunakan an pada berbagai berbagai industri industri belum sepenuhnya sepenuhnya dapat dialihkan atau diadopsi diadopsi karena keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Bahkan masih banyak sumber daya alam alam belum belum dapat dapat dikerj dikerjaka akan n oleh oleh putra putra bangsa bangsa secara secara maksim maksimal al karena karena keterb keterbatas atasan an kompetensi. Bersam Bersamaan aan dengan dengan latar latar belaka belakang ng itu, itu, Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila memand memandang ang pentin penting g penyelenggaraan pendidikan nasional yang berbasis kompetensi. Dalam hal ini kompetensi masyarakat masyarakat dibentuk dibentuk untuk menyediakan menyediakan keterampilan keterampilan dan keahlian keahlian yang dibutuhkan dibutuhkan dalam berbagai berbagai sektor sektor kehidupan kehidupan masyarakat masyarakat khususnya khususnya sektor pertanian, pertanian, peternakan, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan dan perekonomian. Pendidikan nasional yang berbasis kompetensi perlu juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola potensi-potensi ditingkat lokal. Pada konteks ini pendidikan nasional perlu memperhatikan potensi sumber daya alam dan nuansa masyarakat ditingkat lokal. Pendidikan nasional berbasis berbasis kompetens kompetensii lokal diharakan dapat menciptakan menciptakan keselarasan keselarasan materi pendidikan pendidikan dengan kondisi dan potensi lokal baik dibidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pertambangan maupun perekonomian. Selain itu pendidikan nasional berbasis kompetensi loka lokall akan akan menc menceg egah ah perg perger erak akan an masy masyara araka katt ke kota kota (urb (urban anis isas asi) i) dan dan menu menunj njan ang g pertumbuhan desa seiring pemikiran industrialisasi pedesaan. Pergur Perguruan uan tinggi tinggi berada berada digari digariss terdep terdepan an dalam dalam pengem pengemban bangan gan sumber sumber daya daya manusia. Perguruan tinggi harus menjadi pelopor kehidupan akademis dengan orientasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi diselenggarakan untuk mencetak pemik pemikir ir dan penger pengerak ak kehidu kehidupan pan masyar masyaraka akat, t, yang yang produk produktif tif mengha menghasil silkan kan gagasa gagasan, n, inisiatif, karsa dan karya sebagai ujud kontribusinya bagi pembangunan nasional. Pada sisi lain, perguruan tinggi juga diharapkan menghasilkan suatu angkatan kerja yang memadai dan dan komp kompet eten en.. Dala Dalam m hal hal upay upayaa memb memben entu tuk k angk angkat atan an kerj kerjaa yang yang berk berkua uali lita tas, s, sesungguhnya bukan saja menjadi peran perguruan tinggi, tetapi perlu lebih diperankan oleh penyelenggaraan penyelenggaraan sekolah menengah yang berbasis berbasis kompetensi kompetensi lokal dan dengan sendir sendiriny inyaa akan akan memban membantu tu pergur perguruan uan tinggi tinggi menjala menjalanka nkan n perann perannya ya secara secara maksim maksimal al mencetak angkatan kerja yang berkompeten. Melalui penyelenggaraan sekolah menengah yang yang dise disesu suai aika kan n deng dengan an kebu kebutu tuha han, n, pote potens nsii dan dan nuan nuansa sa loka lokall diha dihara rapk pkan an akan akan memben membentuk tuk suatu suatu angkat angkatan an kerja kerja yang yang termot termotiva ivasi si dan berkem berkemamp ampuan uan menger mengerakk akkan an perekonomian pedesaan. Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa mema memand ndan ang g perl perlu u peny penyel elen engg ggar araan aan pend pendid idik ikan an seko sekola lah h menengah menengah atas yang tidak menyamaratak menyamaratakan an kondisi kondisi masyarakat masyarakat tetapi memperhatik memperhatikan an potensi, kebutuhan dan nuansa lokal. Hal itu dapat dilakukan dengan mengadakan sekolah menengah menengah atas dibidang dibidang pertanian, pertanian, peternakan, peternakan, perikanan, perikanan, kelautan, pertambang pertambangan an dan perekonom perekonomian. ian. Dengan Dengan demikian demikian penyelengg penyelenggaraan araan sekolah sekolah menengah menengah atas dapat turut berpe berperan ran optima optimall menyed menyediak iakan an sumber sumber daya daya manusi manusiaa siap siap kerja kerja tanpa tanpa harus harus melalu melaluii perguruan tinggi dan dengan sendirinya memberikan kemudahan serta mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat. 13
Dari sudut fasilitas, tak bisa dipungkiri bahwa upaya peningkatan kualitas sumber daya daya manusi manusiaa harus harus diupay diupayaka akan n melalu melaluii perlua perluasan san penyed penyediaa iaan n pra-sa pra-saran ranaa dan sarana sarana pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Penyelenggaraan APBN perlu memprioritaskan pelaksanaan pendidikan nasional sebagai investasi nasional yang vital bagi masa depan ban bangs gsa. a. Fasi Fasili lita tass pend pendid idik ikan an nasi nasion onal al wajib wajib diad diadak akan an secar secaraa merat merataa baik baik vert vertica icall (pedesaan-p (pedesaan-perkota erkotaan an serta masyarakat masyarakat kelas ekonomi ekonomi bawah-menen bawah-menengah-at gah-atas) as) maupun maupun horizontal (diseluruh pelosok tanah air). Pendidikan yang murah dan terjangkau sejatinya adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah demi menjaga masa depan bangsa. Sejalan Sejalan dengan dengan pemikiran pemikiran tersebut, tersebut, hal-hal hal-hal mengenai mengenai peningkatan peningkatan kesejahteraan kesejahteraan pendidik/ pendidik/guru, guru, program program beasiswa beasiswa dan program program transfer transfer teknologi teknologi merupakan merupakan aktifitas aktifitas pokok pokok yang yang harus harus dikemb dikembang angkan kan oleh oleh pemerin pemerintah. tah. Dalam Dalam hal ini pemerin pemerintah tah dapat dapat menarik menarik keterlibatan keterlibatan swasta swasta termasuk termasuk investor investor asing, asing, misalnya misalnya dengan dengan mengeluark mengeluarkan an ketentuan ketentuan transfer-tek transfer-teknolo nologi gi dan kewajiban kewajiban membangun membangun sekolah-sek sekolah-sekolah olah masyarakat masyarakat terhadap investasi asing sesuai bidang dan wilayah investasinya.
VII.
HUBUNGAN INTERNASIONAL
Indonesia sebagai bangsa dan negara yang bergaul dan terbuka dengan negara dan bangsa-bangsa lain didunia mempunyai kewajiban dan misi universal untuk menciptakan dunia global yang lebih baik, terutama turut berperan aktif menjaga perdamaian dunia, hak asasi manusia dan mengurangi kerusakan lingkungan hidup. Keterlibatan Indonesia dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 mencerminkan kesadaran bangsa dan negara Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian dan keadilan dalam tatanan dunia. Di sisi lain dunia internasional kini telah berkembang dalam tatanan dunia yang baru. Dominasi suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lain tidak saja dilakukan dengan penguasaan fisik bersenjata melainkan melalui sistem hegemo hegemoni ni inform informasi asi,, domina dominasi si ilmu ilmu penget pengetahu ahuan an dan teknol teknologi ogi,, pengua penguasaan saan teknologi kesehatan, dan penguasaan bursa saham-saham perdagangan. Kesemua hal terseb tersebut ut menjad menjadii insent insentif if adanya adanya bentuk bentuk-be -bentu ntuk k penjaja penjajahan han baru baru melalui melalui sistem sistem ekonomi kapitalisme global dan hukum internasional. Teka Tekad d untu untuk k memb membeb ebas aska kan n umat umat manu manusi siaa didu diduni niaa dari dari rasa rasa taku takut, t, keterbelakangan, kemiskinan dan penindasan pada masa kini perlu ditinjau secara kritis. kritis. Sebabnya, Sebabnya, kerjasama kerjasama antara negara maju dengan dengan negara berkembang/mis berkembang/miskin kin diordinasi oleh modal dan teknologi negara maju terh erhada adap nega egara berkemban berkembang/misk g/miskin. in. Audit global global terhadap terhadap penyelengg penyelenggaraan araan hak asasi manusia, manusia, demokrasi, demokrasi, kelestarian kelestarian lingkungan lingkungan hidup cenderung cenderung lebih ofensif ke negara-negara negara-negara berkembang/miskin ketimbang negara-negara maju. PBB semestinya memberikan peran yang lebih baik kepada negara-negara ber berke kemb mban ang/ g/mi misk skin in untu untuk k menj menjag agaa perd perdam amai aian an duni duniaa dan dan meru merumu musk skan an kese kesepa paka kata tan-k n-kes esep epak akata atan n PBB. PBB. Sehi Sehing ngga ga kepu keputu tusa san-k n-kep eput utus usan an PBB PBB dapa dapatt mengak mengakomo omodir dir keanek keanekarag aragama aman n sistem sistem sosial sosial dan budaya budaya suatu suatu bangsa bangsa serta serta mengindahkan etika politik untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan politik negaranegara berkembang/miskin.
14
Pemuda Pemuda Panca Pancasil sila a memand memandang ang kebija kebijakan kan diplom diplomasi asi dan hub hubung ungan an internasional perlu dilaksanakan dengan memperhatikan kesatu; menciptakan hubungan saling menguntungkan berupa kerjasama ekonomi serta kerjasama dibidang dibidang iptek, iptek, telekomu telekomunikas nikasii dan transpor transportasi. tasi. Kedua; politik politik diplomasi diplomasi pemerintah perlu dikerahkan untuk menjaga batas-batas negara dan wilayah perb perbat atas asan an nega negara ra kesa kesatu tuan an repu republ blik ik Indo Indone nesi sia. a. Ketiga; membangun kerjasama antar kelompok masyarakat diantara bangsa-bangsa dan negara menja menjaga ga ekosis ekosiste tem m global global khusu khususny snya a antisi antisipas pasii peman pemanasa asan n global global ( global warming), warming), penangulangan terorisme dan peredaran narkoba.
Nam Namun un demi demiki kian an Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa meng menghi himb mbau au agar agar peme pemeri rint ntah ah dan dan masyarakat masyarakat Indonesia Indonesia harus kritis menyikapi menyikapi fenomena kapitalisme kapitalisme global yang terkandung dalam wadah world trade organization. Dalam hal ini Pemuda Pancasila meyakini bahwa sesungguhnya kapitalisme global telah menjadi penyebab berbagai kerusa kerusakan kan lingku lingkunga ngan n hidup, hidup, kemisk kemiskina inan, n, kebodo kebodohan han,, pelang pelanggar garan an HAM dan pengingkaran nilai-nilai demokrasi di dunia.
VIII VIII.. REK REKOMEN OMENDA DAS SI
Menang Menanggap gapii latar latar belaka belakang ng dan pemaha pemahaman man situas situasii nasion nasional al bangsa bangsa dan masyarakat khususnya dimasa 5 (lima) tahun kedepan tersebut, sebagaimana telah dipap ipapar arka kan n seb sebelu elumnya mnya Musy Musyaw awar arah ah Bes Besar ke VIII VIII Pemu Pemuda da Pan Pancas casila ila merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut : 1.
Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa mema memand ndan ang g bahw bahwaa peng pengua uata tan n Panc Pancas asil ilaa seba sebaga gaii ideo ideolo logi gi negara negara perlu perlu dilaks dilaksana anakan kan dengan dengan lebih lebih memper memperlak lakuka ukan n Pancas Pancasila ila sebaga sebagaii nilai-nilai pendidikan dan kepemimpinan (leadership), leadership), kemudian setelah itu, dikemb dikembang angkan kan untuk untuk menumb menumbuhk uhkan an komit komitmen men politi politik k masyar masyaraka akatt secara secara meluas meluas.. Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila memand memandang ang pentin penting g kolabo kolaboras rasii seluru seluruh h elemen elemen masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sosial yang berubah, sehingga dapat membangkitkan pengaruhnya kembali sebagai pandangan hidup bangsa dan ideologi ideologi negara. Dengan begitu diyakini diyakini ideologi Pancas Pancasila ila akan akan berper berperan an besar besar memben membentuk tuk kesama kesamaan an perilak perilaku u atau nation character building sebagaimana yang diharapkan para pendiri bangsa.
2.
Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila memand memandang ang bahwa bahwa konsep konsep-ko -konse nsep p reformas reformasii birokra birokrasi si untuk untuk mewu mewuju judk dkan an peme pemeri rint ntah ahan an yang yang bers bersih ih dan dan berw berwib ibaw awaa masi masih h haru haruss diperjuangkan dimasa depan bagi kemaslahatan bangsa. Sistem audit kegiatan pemerintah, sistem perpajakan untuk keperluan pelayanan masyarakat ( public public struktur, ur, mekani mekanisme sme,, prosed prosedur ur dan kebija kebijakan kan pemerin pemerintah tahan an yang yang service) service), strukt efisien merupakan hal-hal yang perlu terus diperjuangkan untuk mereformasi birokrasi birokrasi dan merealisasik merealisasikan an pemerintaha pemerintahan n yang bersih dan berwibawa berwibawa ( good good and clean government ). Selain itu, reformasi birokrasi secara khusus perlu diterap diterapkan kan untuk untuk member memberday dayaka akan n masyar masyaraka akatt pada pada tingka tingkatt akar-ru akar-rumpu mputt di territo territorial rial.. Dalam Dalam kontek kontekss ini, ini, desain desain reforma reformasi si birokr birokrasi asi perlu perlu dilaku dilakukan kan dengan dengan mengad mengadaka akan n instru instrumen men-ins -instru trumen men pemban pembangun gunan an sektor sektor pertan pertanian ian,, perikanan, perikanan, perkebunan, perkebunan, kelautan kelautan hingga hingga level kecamatan kecamatan untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat pada level teritorial akar rumput. Sehingga reformasi birokrasi dirasakan secara menyeluruh bukan saja pada level puncak (elite) pemerintahan.
15
3.
Pemu Pemuda da Pancas Pancasil ilaa mema memand ndan ang g bahw bahwaa pemi pemili liha han n kepa kepala la daerah daerah khusu khususn snya ya Gubernur/Kepala Daerah tingkat propinsi perlu dikembalikan dalam posisinya semula sebagai rejim pemerintahan (bukan tergolong rejim pemilu).
4.
Pemuda Pemuda Panca Pancasil silaa memanda memandang ng prakte praktek k demokr demokrasi asi polit politik ik saat saat ini baru baru bekerja bekerja pada level prosedural dan simbolik. Karenanya aspek-aspek etik, edukasi dan sosialiasi politik-substansi perlu menjadi concern semua pihak baik lembaga pem pemeri erint ntah ah,, part partai ai poli politi tik, k, orma ormas, s, dan dan medi mediaa mass massa. a. Deng Dengan an demi demiki kian an diharap diharapkan kan akan akan mencet mencetak ak elit-el elit-elit it politi politik k yang yang meraky merakyat at dan memben membentuk tuk masyarakat yang kritis melaksanakan partisipasi politiknya.
5.
Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa mema memand ndan ang g pent pentin ing g wakt waktu u peny penyel elen engg ggar araa aan n pemi pemili liha han n pres presid iden en yang yang dila dilaks ksan anak akan an sebe sebelu lum m atau atau bers bersam amaan aan deng dengan an pemi pemili liha han n legisl legislatif atif.. Pemili Pemilihan han presid presiden/ en/eks ekseku ekutif tif yang yang dilaks dilaksana anakan kan sebelu sebelum m atau atau bers bersam amaan aan deng dengan an pemi pemili liha han n legi legisl slat atif if akan akan lebi lebih h coco cocok k deng dengan an sist sistem em presidens presidensil il serta akan menciptakan menciptakan sebuah koalisi kekuatan kekuatan politik politik yang lebih permanen dilevel pemerintahan dan legislatif.
6.
Pem Pemuda uda Panc Pancas asil ilaa menye enyeru ruk kan kepad epadaa pemer emerin inta tah h untu untuk k men menerap erapka kan n kebijakan kebijakan yang berpihak berpihak kepada kepada para petani Indonesia, Indonesia, mulai dari penyediaan pupuk murah, kepemilikan aset/tanah, pembangunan sarana irigasi yang tepatguna guna sert sertaa tida tidak k ragu-r ragu-rag agu u untu untuk k mela melaku kuka kan n prot protek eksi si terb terbat atas as terha terhada dap p beberapa produk petani Indonesia. Proteksi terbatas dimaksud dapat berupa pembatasan kebijakan impor impor maupun wilayah pemasaran komiditi komiditi pertanian.
7.
Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa bera berang ngga gapa pan n peme pemeri rint ntah ah perl perlu u mewa mewaji jibk bkan an kala kalang ngan an pen pengu gusa saha ha/i /ind ndus ustr trii besa besarr baik baik moda modall asin asing g maup maupun un dome domest stik ik untu untuk k mengalihkan sebagian proses produksi ataupun distribusinya kepada industri raky rakyat. at. Deng Dengan an demi demiki kian an peng pengus usah ahaa keci kecill dan dan mene meneng ngah ah dapa dapatt bela belajar jar memp mempro rodu duks ksii dan dan mema memasa sark rkan an bara barang ng-b -bar aran ang g sesu sesuai ai prin prinsi sipp-pr prin insi sip p manajemen modern dan kebutuhan pasar. Disamping itu Pemuda Pancasila mema memand ndan ang g pent pentin ingn gnya ya kete ketega gasa san n peme pemeri rint ntah ah pusa pusatt dan dan loka lokall untu untuk k menyederhanakan proses-proses perijinan usaha serta menghapus peraturan dan pungutan yang telah menghambat pertumbuhan industri rakyat.
8.
Pemu Pemuda da Pancas Pancasil ilaa mema memand ndan ang g pent pentin ing g peme pemerin rinta tah h dalam dalam hal ini depa depart rtem emen en koperas koperasii untuk untuk mencip menciptak takan an kerjas kerjasama ama antar antar koper koperasi asi,, guna guna memper memperbes besar ar keberhasilan keberhasilan konsep koperasi koperasi sebagai sebagai bangunan bangunan usaha bersama yang modern, mampu berkembang dan bersaing. Pemuda Pancasila juga memandang penting peran peranan an Bank-B Bank-Bank ank Pemerin Pemerintah tah untuk untuk aktif aktif melaku melakukan kan pembin pembinaan aan kepada kepada koperasi daripada sekedar menunggu pengembalian kredit. Dalam perspektif Pemuda Pancasila, mengembangkan koperasi sebagai suatu badan usaha yang memproduksi barang sekaligus sebagai pasar/konsumen pemakai, berarti tidak memberikan keuntungan kepada swasta. Terkecuali untuk barang dan jasa yang belum belum mampu diproduks diproduksi/dip i/dipasarka asarkan n langsung langsung ke konsumen konsumen oleh koperasi. koperasi. Dengan Dengan demikian demikian koperasi koperasi diharapkan diharapkan mampu tumbuh, tumbuh, mandiri mandiri dan kokoh kokoh sebagai soko guru ekonomi bangsa.
16
9.
Terl Terlep epas as dari dari targ target et-t -tar arge gett APBN APBN yang yang hend hendak ak dica dicapa pai, i, Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa memandang pentingnya penerapan target APBN yang realistis dan workable yang bisa diperoleh diperoleh dari upaya upaya menggenjot menggenjot BUMN. Dalam hal ini, betapapun betapapun pentingnya peran BUMN terhadap struktur keuangan negara, Pemuda Pancasila memandang bahwa siapapun pemerintahan (eksekutif dan legislatif) tidak boleh atau tidak patut sekali-kali menjadikan insitusi pelayanan masyarakat ( public Sekolah, dan lainnya lainnya selaku service organization) seperti Bulog, Rumah Sakit, Sekolah, BUMN dikemudian hari.
10.
Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila memandang memandang pentingny pentingnyaa kemandirian kemandirian lembaga-lemb lembaga-lembaga aga peradilan peradilan hakim, polisi polisi dan jaksa dari berbagai berbagai intervensi intervensi kekuasaan. kekuasaan. Pemuda Pemuda Pancasila memandang bahwa korupsi akan berujung pada rontoknya ketahanan nasional dan menyengsarakan kehidupan masyarakat. Kejahatan korupsi harus ditindak secara khusus, tanpa pandang bulu diperlakukan sebagai musuh negara dan masyarakat ( public and state enemy), dan divonis seberat-beratnya untuk mengha menghasil silkan kan efek-jer efek-jera. a. Pember Pemberant antasa asan n korups korupsii dilaku dilakukan kan secara secara merata merata terhad terhadap ap semua semua kasus kasus yang yang telah telah memili memiliki ki bukti-b bukti-bukt uktii hukum hukum memada memadai, i, sehingga tidak terkesan tebang pilih apalagi menjadi alat politik kekuasaan. Disamping itu, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara komprehensip lintas sektoral. Berbagai kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih ataupun bercelah korups korupsii tidak tidak boleh boleh dibiar dibiarkan kan dan dirati diratifik fikasi asi sesuai sesuai situas situasii dan kondis kondisii peru perunt ntuk ukan anny nya. a. Pend Pendid idik ikan an dan dan pemb pembin inaa aan n ment mental al tola tolak k koru korups psii perlu perlu ditana ditanamka mkan n sedini sedini mungki mungkin n diberb diberbaga agaii instit institusi usi sosia sosiall pendid pendidika ikan/a n/agam gama, a, sehingga sikap menolak korupsi diharapkan akan menjadi watak kepribadian bangsa.
11. Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila memandang memandang bahwa bahwa meski meski substan substansi si HAM berlaku berlaku univers universal al dan bisa terdapat kesamaan diantara bangsa-bangsa didunia namun penerapan HAM di Indonesia perlu memperhatikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Sejala Sejalan n dengan dengan penega penegakka kkan n hukum, hukum, Pemuda Pemuda Pancasi Pancasila la memand memandang ang upaya upaya penegakka penegakkan n HAM tidak boleh dijadikan senjata politik politik kelompok kelompok tertentu. tertentu. Tetapi pada pihak lain, birokrasi dan aparatur pemerintah wajib menyediakan salu salura rann-sa salu lura ran n pela pelaks ksan anaa aan n HAM HAM dan dan pene penega gakk kkan an huku hukum m terh terhad adap ap pel pelan angg ggar aran an HAM HAM untu untuk k meng mengha hadi dirk rkan an rasa rasa kead keadil ilan an dan dan menj menjag agaa keseimbangan kehidupan sosial antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. 12. 12. Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa mema memand ndan ang g perl perlu u ada ada pena penang nggu gula lang ngan an khus khusus us untu untuk k mening meningkat katkan kan kewasp kewaspada adaan an diwilay diwilayah ah perbat perbatasan asan.. Lemahn Lemahnya ya pengaw pengawasa asan n diwilayah perbatasan darat dan kawasan perairan akan menyuburkan aktifitas illegal illegal,, penyel penyelund undupa upan, n, pencur pencurian ian sumber sumber daya daya alam, alam, bahkan bahkan berpot berpotens ensii meng mengun untu tung ngka kan n kegi kegiata atan n tero teroris risme me.. Seba Sebaga gaii wacan wacanaa yang yang masi masih h teru teruss berk berkem emba bang ng,, Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa mema memand ndan ang g pent pentin ingn gnya ya pemb pemberd erday ayaa aan n wilayah wilayah perbatasan perbatasan sebagai salah satu wilayah wilayah transmigras transmigrasii dan terkategori terkategori seba sebaga gaii wila wilaya yah h pesi pesisi sirr yang yang perl perlu u dipr diprog ogra ramk mkan an dala dalam m kebi kebija jaka kan n pemba pembangu ngunan nan nasion nasional al dimasa dimasa depan. depan. Pember Pemberday dayaan aan wilaya wilayah h perbat perbatasa asan n tersebut tersebut juga ditujukan ditujukan untuk untuk meningkatk meningkatkan an pengawasan pengawasan dan kewaspadaa kewaspadaan n terhadap gangguan pertahanan dan keamanan nasional.
17
13. Pemuda Pemuda Panca Pancasil silaa memandan memandang g terorism terorismee adalah adalah kejahatan kejahatan kemanusiaan kemanusiaan yang perlu dicegah dan diberantas. diberantas. Karenanya pelaku teror harus ditindak ditindak seberatseberat berat beratnya nya bila bila perlu perlu divoni divoniss hukuma hukuman n mati. mati. Tetapi Tetapi hukuma hukuman n mati mati saja saja tidak tidak cukup (sebab kadang justru sebaliknya sebaliknya bisa menyuburkan menyuburkan terorisme), terorisme), perlu ditindaklan ditindaklanjuti juti dengan dengan tindakan tindakan edukasi edukasi dan sosialisas sosialisasii yang mengugurkan mengugurkan ajaran/pengaruh terorisme. 14. Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila memandang memandang pemerinta pemerintah h dan seluruh seluruh pelaku pelaku hukum hukum ditanah ditanah air air perlu perlu bers bersat atu u padu padu untu untuk k melak melakuk ukan an prot protek eksi si huku hukum m terh terhad adap ap kary karyaa kesenian dan artefak budaya bangsa melalui produk-produk hukum (HAKI, dll) yang yang kuat kuat dan dan mema memada daii dima dimata ta huku hukum m inte intern rnas asio iona nal. l. Deng Dengan an demi demiki kian an diharap diharapkan kan perist peristiwa iwa serupa serupa reog reog ponoro ponorogo go atau atau lagu-l lagu-lagu agu melayu melayu yang yang menjadi menjadi kontrovers kontroversii antara pemerintah pemerintah republik republik Indonesia Indonesia dengan dengan Malaysia Malaysia tidak terulang kembali serta karya seni dan budaya bangsa terlindungi dari praktek manipulasi asing. Lebih dari itu dengan proteksi hukum yang kuat dan memadai terhadap karya kesenian dan artefak budaya bangsa diharapkan dapat menunjang devisa negara melalui industri pariwisata. 15. Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila berpri berprinsi nsip p kondis kondisii keseha kesehatan tan merupa merupakan kan tanggu tanggungng-jawa jawab b pemerintah bukan saja dalam konteks memajukan kesejahteraan umum tetapi juga juga dalam dalam kontek kontekss melind melindung ungii warga-m warga-masy asyarak arakatn atnya. ya. Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila mengangga menganggap p penting penting adanya adanya reformasi reformasi sektor sektor kesehatan kesehatan untuk untuk menyediakan menyediakan obat-obatan dan biaya pengobatan murah. Pemerintah perlu memperkuat dan memban membangun gun instit institusi usi farmasi farmasi nasion nasional al yang yang mempro memproduk duksi si obat-ob obat-obat at untuk untuk masyarakat, masyarakat, tidak didominas didominasii swasta, swasta, bahkan bahkan sebaiknya sebaiknya tidak dikategorik dikategorikan an sebagai BUMN karena lebih merupakan public service organization (PSO). Pemerintah perlu menghilangkan praktek sindikasi / kartel / oligopoly industri farm farmas asii dan dan kons konspi piras rasii indu indust stri ri farm farmas asii deng dengan an pelak pelaku u kese keseha hata tan, n, agar agar mendukung ketersediaan obat-obatan dan biaya pengobatan yang terjangkau masy masyar arak akat at.. Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa mema memand ndan ang g prak prakte tek k kons konspi pira rasi si dise disekt ktor or kesehatan kesehatan adalah tindakan tidak berperikeman berperikemanusiaan usiaan.. Pemerintah Pemerintah bersamabersamasama seluruh komponen masyarakat perlu lebih aktif menanggulangi kasuskasus kasus kejaha kejahatan tan keseha kesehatan tan sesuai sesuai tangg tanggung ung-ja -jawab wabnya nya melind melindung ungii wargawarganegara. negara. Selain Selain itu, itu, sosia sosialis lisasi asi terhad terhadap ap undang undang-un -undan dang g mal-pra mal-prakte ktek k perlu perlu dilakukan secara lebih intensif. 16. Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila memand memandang ang pentin penting g penyel penyeleng enggar garaan aan pendid pendidika ikan n nasion nasional al yang yang berb berbas asis is komp kompet eten ensi si.. Komp Kompet eten ensi si masy masyar arak akat at dibe dibent ntuk uk untu untuk k menyed menyediak iakan an keteram keterampila pilan n dan keahli keahlian an yang yang dibutu dibutuhka hkan n dalam dalam berbag berbagai ai sekt sektor or kehi kehidu dupa pan n masy masyara araka katt khus khusus usny nyaa sekt sektor or pert pertan ania ian, n, pete petern rnak akan an,, perikanan, perikanan, kelautan, kelautan, pertambang pertambangan an dan perekonomia perekonomian. n. Pendidikan Pendidikan nasional nasional yang berbasis berbasis kompetensi kompetensi perlu ditujukan ditujukan untuk untuk meningkatk meningkatkan an kemampuan kemampuan masyar masyaraka akatt mengel mengelola ola potens potensi-p i-pote otensi nsi diting ditingkat kat lokal. lokal. Pada Pada kontek kontekss ini pendi pendidik dikan an nasion nasional al perlu perlu memper memperhat hatika ikan n potens potensii sumber sumber daya daya alam alam dan nuansa masyarakat ditingkat lokal. Pendidikan nasional berbasis kompetensi lokal lokal diharak diharakan an dapat dapat mencip menciptak takan an keselar keselarasa asan n materi materi pendid pendidika ikan n dengan dengan kondis kondisii dan potens potensii lokal lokal baik baik dibida dibidang ng pertan pertanian ian,, petern peternaka akan, n, perika perikanan nan,, kelautan, pertambangan maupun perekonomian. Selain itu pendidikan nasional berba berbasis sis kompet kompetens ensii lokal lokal akan akan menceg mencegah ah perger pergeraka akan n masyar masyaraka akatt ke kota kota (urbanisasi) dan menunjang pertumbuhan desa seiring pemikiran industrialisasi pedesaan.
18
Pemuda Pemuda Pancas Pancasila ila memand memandang ang perlu perlu penyel penyeleng enggar garaan aan pendid pendidika ikan n sekola sekolah h mene meneng ngah ah atas atas yang yang tida tidak k meny menyam amar arata ataka kan n kond kondis isii masy masyara araka katt tetap tetapii memperhatikan potensi, kebutuhan dan nuansa lokal. Hal itu dapat dilakukan dengan dengan mengad mengadaka akan n sekola sekolah h meneng menengah ah umum umum (smu) (smu) dibida dibidang ng pertan pertanian ian,, peternakan peternakan,, perikanan, perikanan, kelautan, kelautan, pertambanga pertambangan n dan perekonom perekonomian. ian. Dengan demi demiki kian an peny penyel elen engg ggar araan aan seko sekola lah h mene meneng ngah ah umum umum (smu (smu)) dapa dapatt turu turutt berperan optimal menyediakan sumber daya manusia siap kerja tanpa harus melalui perguruan tinggi dan dengan sendirinya memberikan kemudahan serta mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat. Lebih lanjut Pemuda Pancasila menganggap bahwa pendidikan nasional adalah inve invest stas asii vita vitall bagi bagi masa masa depa depan n bang bangsa sa.. Karen Karenan anya ya,, peny penyele eleng ngga garaa raan n pendidika pendidikan n nasional nasional perlu mendapatkan mendapatkan dukungan dukungan APBN secara maksimal sesuai sesuai amanat amanat konsti konstitus tusii dan wajib wajib diadak diadakan an secara secara merata merata baik baik vertik vertikal al (pedesaan-perkotaan serta untuk kelas ekonomi bawah-menengah-atas) maupun horizontal (diseluruh pelosok tanah air). Pendidikan yang murah dan terjangkau adalah hak masyarakat dan kewajiban pemerintah demi menjaga masa depan bangsa. Hal-hal mengenai peningkatan kesejahteraan pendidik/guru, program beasiswa dan program transfer teknologi merupakan aktifitas pokok yang harus dikemb dikembang angkan kan oleh oleh pemeri pemerintah ntah.. Dalam Dalam hal ini pemerin pemerintah tah dapat dapat menari menarik k keterlibatan swasta termasuk investor asing, misalnya dengan mengeluarkan ketent ketentuan uan transf transferer-tek teknol nologi ogi dan kewaji kewajiban ban memban membangun gun sekola sekolah-s h-seko ekolah lah masyarakat terhadap investasi asing sesuai bidang dan wilayah investasinya. 17. Pemuda Pancasi asila mema emandang kebijakan diplomasi asi dan hubungan internasion internasional al perlu dilaksanakan dilaksanakan dengan dengan memperhatik memperhatikan an kesatu; menciptakan hubungan saling menguntungkan berupa kerjasama ekonomi serta kerjasama dibidang dibidang iptek, iptek, telekomunik telekomunikasi asi dan transportasi transportasi.. Kedua; politik politik diplomasi diplomasi pemerintah perlu dikerahkan untuk menjaga batas-batas negara dan wilayah perbatasan negara kesatuan republik Indonesia. Ketiga; membangun kerjasama antar kelompok masyarakat diantara bangsa-bangsa dan negara untuk menjaga ekosistem ekosistem global global khususny khususnyaa antisipasi antisipasi pemanasan global ( global warming), penangulangan terorisme dan peredaran narkoba. 18. 18. Dina Dinami mika ka perk perkem emba bang ngan an situ situas asii dan dan kond kondis isii poli politi tik k saat saat ini ini menu menunj njuk ukka kan n pergeseran fenomena sosial-politik nasional yang cenderung menjadikan rekam jejak dan citra perorangan sebagai faktor menentukan. Dalam dinamika situasi dan kondisi kondisi perpolitika perpolitikan n nasional nasional tersebut, tersebut, organisasi organisasi sosial sosial kemasyarak kemasyarakatan atan Pemuda Pancasila dituntut untuk mampu menjadi tempat bersemainya para kader-kader bangsa. Dan organisasi sosial kemasyarakatan Pemuda Pancasila perlu perlu menjad menjadii wahana wahana strate strategis gis pembin pembinaan aan dan pengab pengabdia dian n masyar masyaraka akat. t. Beberapa fungsi dan peran organisasi sosial kemasyarakatan Pemuda Pancasila yang yang anta antara ra lain lain menj menjad adii Moti Motiva vato torr dan dan Dina Dinami misa sato torr bera beraga gam m lapi lapisa san n masy masyar arak akat at menc mencap apai ai tuju tujuan an pemb pemban angu guna nan n nasi nasion onal al,, Komu Komuni nika kato tor r meng mengab abad adik ikan an nilai nilai-ni -nila laii kepe kepemi mimp mpin inan an Panc Pancas asil ila, a, Moto Motorr peng pengge gerak rak masyar masyaraka akatt memban membangun gun ketaha ketahanan nan nasion nasional al merupa merupakan kan fungsi fungsi dan peran peran orga organi nisa sasi si yang yang menj menjad adii acuan acuan pert pertim imba bang ngan an menj menjala alank nkan an part partis isip ipas asii politiknya. Sesuai makna kelahirannya, diyakini bahwa lembaga, kader dan angg anggot otaa Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa meru merupa paka kan n asse assett bang bangsa sa.. Kare Karena nany nyaa deng dengan an memahami memahami berbagai berbagai situasi situasi nasional nasional secara kelembagaan kelembagaan Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila tidaklah berpolitik. Tetapi Pemuda Pancasila memiliki keterpanggilan moril 19
untuk menempatkan kader-kader terbaiknya terlibat aktif dalam institusi politik (legislatif dan eksekutif) melalui berbagai instrumen demokrasi/partai politik yang sesuai dengan nilai-nilai perjuangan Pemuda Pancasila sebagai bentuk part partis isip ipas asii poli politi tik k Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ila. a. Tida Tidak k kala kalah h pent pentin ingn gnya ya,, Pemu Pemuda da Pancasila juga perlu mempertimbangkan kesadaran politik anggotanya sebagai hak eksklusif warga negara yang semakin menjadi keyakinan luas masyarakat dewasa ini. 19. 19. Deng Dengan an pert pertim imba bang ngan an-pe -perti rtimb mban anga gan n ters terseb ebut ut Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ilaa mela melalu luii Musyawarah Musyawarah Besar VIII ini akan melaksanakan melaksanakan partisipasi partisipasi politiknya politiknya dalam pem pemil ilu u legi legisl slat atif if dan dan pres presid iden en/e /eks ksek ekut utif if untu untuk k mend menduk ukun ung g kons konsep ep dan dan pem pemik ikir iran an nasio asiona nali lism smee-k keban ebangs gsaa aan n berd erdasar asarka kan n Panca ancassila ila serta erta mere mereko kome mend ndas asik ikan an kepa kepada da sege segena nap p jaja jajaran ran,, kade kaderr dan dan angg anggot otaa Pemu Pemuda da Pancasila untuk mendukung partai-partai politik yang mengusung konsep dan pemikiran kebangsaan-Pancasila sesuai pencerminan pendirian dan perjuangan organisasi. Secara khusus, Pemuda Pancasila memandang pemilihan presiden merupakan momentum meretas jalan menuju solusi-solusi nasional dan bukan sekedar kemewahan demokrasi. Karenanya, dalam Pemilu Presiden/eksekutif Pemuda Pancasila perlu memberikan dukungan kepada kandidat calon presiden yang yang dipa dipand ndan ang g mamp mampu u meng mengim impl plem emen enta tasi sika kan n kons konsep ep nasi nasion onal alis isme me kebangsaan kebangsaan tadi kedalam kedalam rencana-rencan rencana-rencanaa kebijakan kebijakan pembangun pembangunan an nasional nasional dibi dibida dang ng ekon ekonom omi, i, huku hukum, m, sosi sosial al-bu -buda daya ya,, hank hankam amna nass dan dan dipl diplom omas asii internasional secara konkrit.
20
REKOMENDASI INTERNAL 1. Keputusa Keputusan n Rapat Rapat Pimpinan Pimpinan Paripurn Paripurna a Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila tahun tahun 2003 2003 : Bahwa Bahwa Partai Partai Patriot Patriot Pancasila Pancasila adalah Partai Partai Politik Politik yang dilahirkan dilahirkan Pemuda Pemuda Panca Pancasil sila a dan dan merupa merupakan kan satu-sa satu-satun tunya ya alat alat politi politik k Pemuda Pemuda Pancasil Pancasila a yang yang diam diaman anah ahka kan n oleh oleh MUBE MUBESL SLUB UB Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ila a Tahu Tahun n 1999 1999 un untu tuk k mewujudkan cita-cita Organisasi yang dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2001 di Jaka Jakart rta. a. HakHak-ha hak k poli politi tik k Angg Anggot ota a Pemu Pemuda da Panc Pancas asil ila a teta tetap p sesu sesuai ai deng dengan an ketentuan-ketentuan ketentuan-ketentuan organisasi organisasi baik hasil MUBESLUB Tahun Tahun 1999, MUBES VII dan RAPIMPUR Pemuda Pancasila Tahun 2003. 2. Keputusa Keputusan n Rapat Rapat Kerja Kerja Nasional Nasional Pemuda Pemuda Pancasi Pancasila la tahun tahun 2005 a. Meningkat Meningkatkan kan peran peran serta serta Pemuda Panca Pancasila sila dalam dalam setiap kegiata kegiatan n Politik Politik dan Kenegaraan dengan menyalurkan aspirasi politik melalui Partai Patriot Pancasila. b. Meningkat Meningkatkan kan peran peran serta Pemuda Pemuda Pancasila Pancasila dalam dalam setiap setiap kegiatan kegiatan Politik Politik dan Kenegaraan Kenegaraan dengan menyalurkan menyalurkan aspirasi aspirasi politik melalui Partai Partai Patriot Panc Pancas asil ila, a, deng dengan an tida tidak k meng mengur uran angi gi hakhak-ha hak k poli politi tik k angg anggot ota a Pemu Pemuda da Pancasila sesuai dengan ketentuan Mubeslub tahun 1999, Mubes VII tahun 2001 dan Rapimpur tahun 2003. 2003. c. Anggota Pemuda Pancasila tidak diperbolehkan merangkap keanggotaannya di dalam OKP / Ormas lain kecuali kecuali di PPM, FKPPI dan Forum Keluarga Besar Putra Putri POLRI. 3. Kepu Keputusa tusan n Musyawar Musyawarah ah Besar Besar VIII Pemuda Pemuda Panca Pancasila sila Tahun Tahun 2009 2009 Aspirasi Politik Pemuda Pancasila harus disalurkan melalui Partai Patriot baik secara institusi maupun secara individu.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal t anggal : 22 Pebruari Pebru ari 2009 20 09 PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH BESAR VIII PEMUDA PANCASILA
ttd.
ttd.
(Naswan Gunawan)
(Amran Bakir Nai)
Ketua / Anggota
Sekretaris / Anggota
ttd.
ttd.
ttd.
(Drs. H. Zainal Arifin, MM.)
(Khalid, S. Pdi.)
(Frits Aronggear, S. Sos.)
Anggota
Anggota
Anggota
21
