0. Perda RTRW Fakfak 2011-2031

-1-

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN FAKFAK

-2-

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peratuan Daerah tentang

-2-

b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha; c. bahwa dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peratuan Daerah tentang

-3-

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran

-4-

Papua (Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

-5-

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RI Nomor 4421); 17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4433); 18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

-6-

20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724); 23. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007

-7-

27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 28. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4925); 29. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4956); 30. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4,

-8-

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5025); 35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 36. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); 37. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1982 tentang Pengaturan Tata Air

-9-

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527); 41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 42. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3538); 43. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara

-10-

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 47. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3934); 48. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027); 49. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

-11-

53. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 54. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 55. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385 ); 56. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun

-12-

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 60. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 61. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 62. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun

-13-

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 66. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4859); 67. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 68. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);

-14-

72. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); 73. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112); 74. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

-15-

79. Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1989 tentang Kriteria Kawasan Budidaya; 80. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung; 81. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah bagi Kawasan Industri; 82. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 83. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 84. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

-16-

90.

91.

92.

93.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah ; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman

-17-

97. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 19); 98. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2008 Nomor 20); 99. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Fakfak (Lembaran Daerah

-18-

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2011– 2031. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

-19-

8.

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. 9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 10. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan

-20-

17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 18. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. 19. Sistem perwilayahan adalah pembagian wilayah dalam kesatuan sistem pelayanan, yang masing-masing memiliki kekhasan fungsi pengembangan. 20. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Fakfak adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Fakfak. 21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif

-21-

26.

Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

27. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis. 28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

-22-

32.

33.

34.

35.

36.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Pusat Kegiatan Lokal promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

-23-

41. Insentif adalah perangkat kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk upaya memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Fakfak. 42. Disinsentif adalah merupakan perangkat kebijakan Pemerintah daerah untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

-24-

yang merata untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi masyarakat; c. pembangunan berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan; d. pelestarian kawasan lindung; dan e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Pasal 4 (1)

Strategi pengembangan pelayanan perkotaan dan perdesaan yang merata dan hirarkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

-25-

pelayanan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas : a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas transportasi darat antara kota dengan kota-kota lain di sisi utara dan sisi selatan secara menerus dengan menghubungkan ke jalan primer provinsi di Sorong-Bintuni-Kaimana; b. meningkatkan pelayanan pelabuhan pengumpul yang sudah ada dan meningkatkan kapasitas pelabuhan pengumpan; c. mengembangkan jaringan jalan lokal primer dan jalan kabupaten lain untuk mendukung hubungan antar pusat-pusat lain secara merata; d. mengembangkan kapasitas pelayanan bandara pengumpan yang sudah ada, dan membangun bandara baru;

-26-

sentra-sentra perdesaan, dan kawasan strategis untuk meningkatkan kualitas lingkungan di pusatpusat permukiman.

(3)

Strategi pembangunan berbasis pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari : a. menetapkan dan mengembangkan lahan pertanian, lahan peternakan, dan perkebunan produktif terutama di kawasan Bomberay serta penyediaan sistem jaringan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan kawasan untuk irigasi, pelayanan koleksi distribusi, proses produksi/industri dan pengangkutan menuju sentra produksi/ke pusat pelayanan kawasan; b. mengembangkan kawasan/sentra kegiatan

-27-

yang curam, serta mempertahankan luas kawasan hutan dengan luas minimal 30 % luas wilayah kabupaten; dan g. memberlakukan ketentuan pengendalian pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi terbatas bila diketahui adanya potensi kawasan resapan air.

(4)

Strategi pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari : a. mempertegas kawasan lindung yang telah ditetapkan sesuai kebijakan nasional dan ketentuan hukum lain; b. mempertegas kawasan lindung lainnya sesuai dengan analisis fisik dengan tingkat ketelitian yang sesuai untuk wilayah Daerah dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku terutama untuk

-28-

b.

c.

mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/ TNI;dan turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1)

Rencana struktur ruang wilayah Daerah meliputi: a. pusat-pusat kegiatan; b. sistem jaringan prasarana utama; dan

-29-

(2)

(3)

(4)

PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan perkotaan Fakfak yang meliputi Distrik Fakfak, sebagian Distrik Fakfak tengah dan Distrik Fakfak Barat. PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan perkotaan Bomberay yang meliputi Distrik Bomberay dan Distrik Karas, serta Kawasan Perkotaan Kokas yang meliputi Distrik Kokas dan Distrik Teluk Patipi. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Weri di Distrik Fakfak Timur; b. Malakuli di Distrik Karas; c. Kramongmongga di Distrik Kramongmongga; d. Patipi Pasir di Distrik Teluk Patipi; e. Werba di Distrik Fakfak Barat; dan

-30-

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 8 (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi: 1. Jaringan Jalan; 2. Jaringan Prasarana Lalu Lintas; dan 3. Jaringan Layanan Lalu Lintas. (2) Jaringan jalan kolektor primer yang di Daerah terdiri atas: 1. Ruas jalan lingkar utara, yang menghubungkan Distrik Fakfak–Distrik Kramongmongga– Distrik Bomberay– Distrik Babo Kabupaten Teluk Bintuni; 2. Ruas jalan Siboru yang meliputi Jalan Izak Telusa,

-31-

(4) Jaringan jalan lokal sekunder yang ada di Daerah, terdiri atas: 1. ruas jalan yang menghubungkan Distrik Kokas dengan Distrik Kramongmongga; 2. ruas jalan yang menghubungkan Kampung Baru dengan pelabuhan baru di Tanjung Seka Distrik Kokas. (5) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. terminal penumpang tipe B terdapat di Distrik Fakfak; b. terminal penumpang tipe C terdapat di Distrik Bomberay dan Fakfak; c. terminal barang terdapat di Distrik Bomberay, Distrik Kokas, Fakfak Barat, Distrik Fakfak Timur; d. sub terminal penumpang di Distrik Teluk Patipi.

-32-

4. Trayek D melayani–Distrik Kramomongga; 5. Trayek E melayani–Werba-Siboru Distrik Fakfak Barat; dan 6. Trayek F melayani–Fakfak Tengah- Timur (Weri) 7. Trayek G melayani–Fakfak-Bomberay;

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Laut Pasal 9 (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi: a. Tatanan kepelabuhanan; dan b. Jaringan trayek. (2) Tatanan kepelabuhanan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

-33-

2.

b. Fakfak-Tual-Banda-Ambon-MakassarSurabaya-Jakarta; c. Fakfak-Sorong-Manokwari-Jayapura; trayek angkutan barang, yaitu MakasarSurabaya-Jakarta.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Transportasi Udara Pasal 10 (1)

(2)

Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. tatanan kebandarudaraan; dan b. ruang udara untuk penerbangan. Tatanan kebandarudaraan di Daerah sebagaimana

-34-

c. sistem jaringan sumber daya air; dan d. sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Energi Pasal 12 (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi: a. pembangkit tenaga listrik; dan b. jaringan prasarana energi. (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdapat di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan; b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM),

-35-

d. jaringan saluran udara tegangan sedang disesuaikan dengan kapasitas Lisdes (listrik desa) yang terpasang di Distrik Kokas, Distrik Kramongmongga, Distrik Fakfak Timur, Distrik Teluk Patipi, Distrik Karas, dan Distrik Bomberay.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 13 (1)

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. sistem kombinasi jaringan kabel, nirkabel, dan satelit;

b. sistem kombinasi jaringan kabel dan satelit; dan c. sistem jaringan satelit. (2)

Sistem kombinasi jaringan kabel, nirkabel, dan satelit

-36-

a. wilayah Sungai (WS); b. daerah Irigasi (DI); c. prasarana air baku untuk air minum; d. jaringan air minum ke kelompok pengguna; dan e. sistem pengendalian banjir. (2)

(3)

(4)

WS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, yaitu WS Omba yang merupakan WS lintas provinsi terdiri atas Daerah Aliran Sungai Omba, Lengguru, Madefa, Budidi, dan Bomberay. Daerah irigasi (DI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas Mbimajaya, Pinang Agung dan Bumi Moro Indah di Distrik Bomberay yang merupakan DI kewenangan Pemerintah Daerah. Prasarana air baku untuk air minum dan kebutuhan energi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas:

-37-

(5)

Jaringan air minum ke kelompok pengguna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. perluasan jaringan perpipaan air minum untuk kawasan perkotaan, Barat; dan

Fakfak Tengah dan

Fakfak

b. distribusi air dengan memanfaatkan sistem gravitasi

(6)

untuk Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Kokas, Distrik Kramongmongga, dan Distrik Teluk Patipi. Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. b. c. d.

perlindungan daerah tangkapan air; normalisasi sungai; perbaikan drainase; dan pembangunan turap, talud dan tanggul di Sungai

-38-

a. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) sanitary landfill di Distrik Fakfak;

b. sistem pengelolaan domestik atau rumah tangga; dan

c. sistem 3R (reduce, reuse, recycle ) untuk mengurangi (3)

timbunan sampah di wilayah Daerah. Sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. sistem perpipaan air minum di kawasan perkotaan b. sistem reservoir; dan c. Sistem Penampung Air Hujan (PAH) (4)

Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. sistem

drainase kelestarian sungai;

primer

yaitu

pemeliharaan

-39-

a. b. c.

sistem pengelolaan air limbah berbahaya (B3) ; sistem pengelolaan air limbah rumah tangga ; sistem pengelolaan air limbah industri non B3;

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 16 (1) Rencana Pola Ruang Wilayah meliputi rencana Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. (2) Rencana Pola Ruang Wilayah digambarkan dalam peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

-40-

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung Pasal 18 Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, tersebar di Distrik Teluk Patipi, Distrik Kokas, Distrik Fakfak hingga Distrik Fakfak Timur, Distrik Karas dan pulau-pulau kecil di perairan barat seluas 508.562,25 Ha atau 35,51% dari luas Daerah.

Paragraf 2 Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Di Bawahnya Pasal 19 (1)

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

-41-

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas: a. kawasan sempadan pantai; b. kawasan sempadan sungai; c. kawasan sekitar mata air; dan d. kawasan ruang terbuka hijau perkotaan. (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang garis pantai dari Pantai Utara sampai Pantai Selatan, dengan ketentuan: a. daratan/pesisir sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal, diukur dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan

-42-

(5)

(6)

Kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu berupa Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) yang ditetapkan dengan luas minimal 30 % dari luas kawasan terbangun, meliputi 20% RTHP publik dan 10% RTHP privat berada di PKW dan PKL. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Pasal 21 Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yaitu

-43-

Fakfak, Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak Timur dan Distrik Kramongmongga. 2. kawasan berpotensi sedang meliputi Distrik Bomberay dan Distrik Karas.

Paragraf 6 Kawasan Lindung Geologi Pasal 23 Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, berupa kawasan rawan bencana alam geologi yaitu kawasan rawan gempa yang terdapat di Daerah.

Paragraf 7 Kawasan Lindung Lainnya Pasal 24 Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g, yaitu kawasan lindung terumbu karang

-44-

Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Pasal 26 (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdiri atas: a. kawasan hutan produksi terbatas dengan luas; b. kawasan hutan produksi tetap; dan c. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Daerah dengan luasan kurang lebih 292.252,57 Ha. (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar terutama di Distrik Bomberay dan Distrik Karas dengan luasan kurang lebih 310.008,82 Ha.

-45-

a. kawasan perkebunan pala terdapat di semua Distrik kecuali Distrik Bomberay. b. kawasan perkebunan lainnya terdapat di Distrik Fakfak Tengah, Distrik Kokas, Distrik Teluk Patipi, Distrik Karas dan Distrik Bomberay. (4) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Distrik Bomberay dan Distrik Karas.

Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 28

(1) Kawasan peruntukkan perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c terdiri dari: a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;

-46-

b. Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil atau menengah yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan; c. Pengembangan kapal perikanan; d. Alat penangkapan dan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan; e. Pengembangan pelabuhan perikanan yang memadai bagi kegiatan usaha perikanan tangkap; f. Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan pasca penangkapan; g. Pengembangan kapasitas sumberdaya nelayan; h. Peningkatan akses nelayan dalam memperoleh modal; i. Sarana dan prasarana pendukung terutama pinjaman modal/kredit, perahu, mesin, alat tangkap, sarana penunjang pemasaran dan BBM.

-47-

modal besar, seperti budidaya mutiara, kerapu dan kakap; 3. pengembangan usaha budidaya perikanan yang ramah lingkungan; 4. pengembangan usaha ekonomi produktif bagi kaum perempuan dalam kegiatan budidaya perikanan; dan 5. pelatihan manajemen pemasaran, mekanisme pemasaran dan rantai pemasaran. (5) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdapat di Weri, Distrik Fakfak Timur. Timur.

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Peruntukan Pertambangan Pasal 29 (1) Kawasan

peruntukan

pertambangan

sebagaimana

-48-

(1) Kawasan peruntukkan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, terdiri atas: a. Kawasan peruntukan industri besar; b. kawasan peruntukan industri sedang; dan c. kawasan peruntukan industri rumah tangga

(2) Peruntukkan industri besar pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan peruntukkan industri pertambangan yang terdapat di Distrik Kokas, Distrik Bomberay dan Distrik Karas.

(3) Peruntukkan industri sedang

pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan agroindustri di Distrik Bomberay, Distrik Fakfak Timur, Distrik Karas, Distrik Kramongmongga, Distrik Teluk Patipi, Distrik Fakfak Barat, dan Distrik Fakfak Tengah.

(4) Peruntukan industri rumah tangga pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh distrik.

-49-

c. Tugu Perang Dunia II terdapat di Utara, Distrik Kokas; d. Masjid Tua Wertuar di Kampung Patimburak Distrik Kokas; e. Tugu Pepera terdapat di Distrik Fakfak; dan f. Lukisan Telapak Tangan di Distrik Kokas. g. Acara perkawinan, kelahiran, inisiasi dan kematian terdapat di seluruh wilayah Daerah. h. Festival pariwisata dan budaya Fakfak di Distrik Fakfak. (3) Kawasan peruntukan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Pantai Pasir Putih I, terdapat di Pasir Putih, Distrik; b. Pantai Pasir Putih II, terdapat di Wayati, Kampung Kotam, Distrik; c. Pantai Wayob, terdapat di Pulau Panjang, Werpigan,

-50-

a. Kolam renang Air Besar terdapat di Air Besar Distrik Fakfak Tengah; b. Kolam Air Kamandir terdapat di Sanggaram di Distrik Fakfak Timur; c. Penangkaran Ikan Duyung, terdapat di Kiat, Distrik Barat; dan

Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 32 (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri atas: a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan. (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di

-51-

(2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Pos TNI Angkatan Laut di Distrik Fakfak; b. Komando Distrik Militer (Kodim) di Distrik Fakfak; dan c. Kepolisian Resort (Polres) di Distrik Fakfak; d. Komando Rayon Militer dan Kepolisian Sektor di semua Distrik

Pasal 34 (1)

Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26-33 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

-52-

telah berpenghuni antara lain di Pulau Ogar, Teluk Arguni, Pulau Sapar, Pulau Kayier, Pulau Orgasmuni, Pulau Sariga, Pulau Wes, Pulau Batu Putih, Pulau Ega, Pulau Tipora, Pulau Panjang , Pulau Samai, Pulau Urat, Pulau Karas, Pulau Tuberwasak, Pulau Paur dan Pulau Bossak.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 36 (1)

Kawasan strategis yang ada di Kabupaten, terdiri atas: a. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi; dan b. Kawasan Strategis Kabupaten. (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat skala 1:50.000 sebagaimana tercantum

-53-

(2)

(3)

a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan b. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kawasan Strategis Kabupaten yang dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b adalah: a. Kawasan Agrowisata Kramongmongga di Distrik Kramongmongga yang merupakan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan pariwisata. b. Kawasan pengembangan komoditas unggulan pala tersebar di semua distrik kecuali Distrik Bomberay. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

-54-

b. Kawasan Perkotaan Kokas dan sekitarnya meliputi Pulau Ugar, Pulau Arguni, dan pulau-pulau kecil lainnya.

Pasal 39 (1)

(2)

Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 40

-55-

(3)

Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan. Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Bagian Kesatu Umum Pasal 42 (1)

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah. (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi;

-56-

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sekitar sistem prasarana nasional dan wilayah, terdiri atas: 1. kawasan sekitar prasarana transportasi; 2. kawasan sekitar prasarana energi; 3. kawasan sekitar prasarana telekomunikasi; dan 4. kawasan sekitar prasarana sumber daya air; (3) Ketentuan umum peraturan zonasi dijabarkan lebih lanjut di dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Pasal 44 a. Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang

-57-

e. izin

(2)

lain berdasarkan peraturan perundangundangan. Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,b,c.d dan e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 46 (1)

(2)

Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang,

-58-

Pasal 48 (1)

(2)

Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pemerintah kampung dalam Daerah dan kepada pemerintah daerah lainnya dapat diberikan dalam bentuk : a. Pemberian kompensasi; b. Subsidi silang; c. Penyediaan sarana dan prasarana ; d. Publisitas atau promosi daerah ; e. Kemudahan prosedur perizinan; dan f. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah lainnya. Insentif yang diberikan pemerintah Daerah kepada masyarakat umum dapat diberikan dalam bentuk : a. Pemberian kompensasi; b. Pengurangan retribusi;

-59-

(3)

a. pengenaan pajak/retribusi yang tinggi; b. pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan; c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur; dan/atau; d. Pengenaan kompensasi dan atau penalti. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi Pasal 50 (1)

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

-60-

Pasal 51 (1)

(2)

Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa: a. Peringatan tertulis b. Penghentian sementara kegiatan; c. Penghentian sementara pelayanan umum; d. Penutupan lokasi; e. Pencabutan izin; f. Pembatalan izin; g. Pembongkaran bangunan; h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. Denda administratif. Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam

-61-

BAB VIII KELEMBAGAAN Pasal 53 (1) Dalam rangka koordinasi penataan ruang dan kerjasama antar wilayah dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah. (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja badan penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG Bagian Kesatu

-62-

g. Mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 55 Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi: a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan; b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan c. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

-63-

Peran masyarakat dalam penataan ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui: a. Partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. Partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. Partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 58 Bentuk peran masyarakat pada tahap perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dapat berupa: a. Memberikan masukan mengenai: 1. Penentuan arah pengembangan wilayah; 2. Potensi dan masalah pembangunan; 3. Perumusan rencana tata ruang; dan 4. Penyusunan rencana struktur dan pola ruang.

-64-

d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang; f. Menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA; g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan h. Mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

-65-

d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan e. Mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 61 (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati. (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

-66-

(2) Buku RTRW Daerah dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65 (1) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah di Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat perda ini ditetapkan, maka rencana dan album peta sebagaimana tersebut pada Pasal 64 akan disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan. (2) Pengintegrasian peruntukan kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri Kehutanan ke dalam RTRW Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

-67-

B A B XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 67 (1) Dengan

berlakunya

Peraturan

Daerah

ini,

maka

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 2 Tahun 1996 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Seri C, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

(2) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penatan

ruang

Daerah

yang

telah

ada

dinyatakan

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

-68-

dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan 3.

untuk

yang

pembangunannya

sudah dan

tidak

dilaksanakan memungkinkan

untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan

izin

tersebut

dapat

diberikan

penggantian yang layak; c.

pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan

Daerah

ini,

akan

ditertibkan

dan

-69-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak pada tanggal 8 Nopember 2012 BUPATI FAKFAK,

MOHAMMAD USWANAS

Diundangkan di Fakfak

-70-

Lampiran I : PERA TURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR : 8 TAHUN 2012 TANGGAL : 8 NOPEMBER 2012

-71-

Lampiran II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR : 8 TAHUN 2012 TANGGAL : 8 NOPEMBER 2012

-72-

Lampiran III: PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR : 8 TAHUN 2012 TANGGAL : 8 NOPEMBER 2012

-73-

Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR : 8 TAHUN 2012 TANGGAL : 8 NOPEMBER 2012 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

No.

c. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Perdagangan Kawasan

Kawasan Perkotaan Bomberay

Pasar + Mall

APBD

Dinas PerIndag Fakfak

d. Pengembangan Permukiman Kawasan Perkotaan Bomberay e. Pen gembangan Fasil itas Sosial Kawasan

Kawasan Perkotaan Bomberay

Perumahaan

APBD

Dinas PU/Masyarakat

Kawasan Perkotaan Bomb er ay

Ged un g O R

APBD

Pemd a Kabu paten Fakfak

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

a. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Kawasan b. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan Kawasan c. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Perdagangan Kawasan

Kawasan Perkotaan Kokas

P. Tinggi

APBD


Rumah sakit

APBD


Pasar + Mall

APBD

Kem-DikNas/Dinas Pendidikan Fakfak Kem-DikNas/Dinas Pendidikan Fakfak Dinas PerIndag Fakfak

d. Pengembangan Permukiman Kawasan Perkotaan Kokas e. Pengembangan Fasilitas Sosial Kawasan


Perumahaan

APBD

Dinas PU/Masyarakat


Gedung O R

APBD

Pemda Kabupaten Fakfak


P. Tinggi

APBD


Rumah sakit

APBD


Pasar + Mall

APBD


Perumahaan

APBD

Dinas PU/Masyarakat

e. Pengembangan Fasilitas Sosial Lingkungan


Gedung O R

APBD


Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Tahun 20112016

Tahun 20162021

Tahun 20212026

Tahun 20262031

1.4. Program Pengembangan Fasilitas Perkotaan SWP Kokas

1.5. Program Pengembangan Fasilitas ibukota Distrik/PPK a. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Lingkungan b. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan Lingkungan c. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Perdagangan Lingkungan d. Pengembangan Permukiman Lingkungan

No.

Kem-DikNas/Dinas Pendidikan Fakfak Kem-DikNas/Dinas Pendidikan Fakfak Dinas PerIndag Fakfak

Tahun 20112016

2.

P er w uj ud an S ar an a P ra sa ra na 2.1. Trasnportasi 2.1.1. Transportasi Darat a. Peningkatan Ruas Jalan Fakfak-Weri

Ruas Jalan Fakfak-Weri

65 km

APBN/APBD

b. Pembangunan Ruas Jalan Weri-Nusalasi

Ruas Jalan Weri-Nusalasi

34 km

APBN

Balai Besar/DPU Fakfak/DPU Papua Barat Balai Besar

c. Peningkatan Ruas Jalan Karas-Nusalasi

Ruas Jalan Karas-Nusalasi

49 km

APBN/APBD

Balai Besar/DPU Fakfak

d . P emb an gu na n R ua s Ja la n N us al as i- Bo mb er ay

R ua s J al an N us al as i- Bo mb er ay

55 km

A PB N/ AP BD

B al ai B es ar /D PU P ap ua B ar at

e. Peningkatan Ruas Jalan Jalan Tetar- Teluk Patipi

Ruas Jalan Jalan Tetar- Teluk Patipi

45 km

APBN

Balai Besar

Tahun 20162021

Tahun 20212026

Tahun 20262031

-74-

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

1.4. Program Pengembangan Fasilitas Perkotaan SWP Kokas a. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan


P. Tinggi

APBD

Kem-DikNas/Dinas Pendidikan Fakfak

Kawasan b . P embangunan d an Pe ningkatan Fasi li tas Ke se hatan Kaw asan Kaw asan P erkotaan Ko kas c. Pembangunan dan Pe ningkatan Fasilitas Perdagangan


Rumah saki t Pasar + Mall

AP BD APBD

Ke m- Di kNas/Di nas Pe ndi di kan Fakfak Dinas PerIndag Fakfak

Kawasan d. Pengembangan Permukiman Kawasan Perkotaan Kokas


Perumahaan

APBD

Dinas PU/Masyarakat

e. Pengembangan Fasilitas Sosial Kawasan


Gedung O R

APBD



P. Tinggi

APBD



Rumah sakit

APBD



Pasar + Mall

APBD

Dinas PerIndag Fakfak

d. Pengembangan Permukiman Lingkungan


Perumahaan

APBD

Dinas PU/Masyarakat

e. Pengembangan Fasilitas Sosial Lingkungan


Gedung O R

APBD


1.5. Program Pengembangan Fasilitas ibukota Distrik/PPK a. Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Pendidikan Lingkungan b. P embangunan dan Peningkatan Fasilitas Kesehatan Lingkungan c. Pembangunan dan Pe ningkatan Fasilitas Perdagangan Lingkungan

Tahun

Tahun

Tahun

2 01 1- 20 16

2 01 6- 20 21

2 02 1- 20 26

Tahun 2 02 6- 20 31

-75-

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Tahun 2 01 1- 20 16

2.

P er w uj ud an Sa ra na Pr as ar an a

2.1. Trasnportasi 2.1.1. Transportasi Darat a. Peningkatan Ruas Jalan Fakfak-Weri

Ruas Jalan Fakfak-W eri

65 km

APBN/APBD

b. Pembangunan Ruas Jalan Weri-Nusalasi

Ruas Jalan Weri-Nusalasi

34 km

APBN

Balai Besar

c. Peningkatan Ruas Jalan Karas-Nusalasi

Ruas Jalan Karas-Nusalasi

49 km

APBN/APBD


d. Pembangunan Ruas Jalan Nusalasi-Bomberay

Ruas Jalan Nusalasi-Bomberay

55 km

APBN/APBD

Balai Besar/DPU Papua Barat

e. Peningkatan Ruas Jalan Jalan Tetar- Teluk Patipi

Ruas Jalan Jalan Tetar- Teluk Patipi

f. Peningkatan Ruas Jalan Fakfak-Werba

Ruas Jalan Fakfak-W erba

18 km

APBN

Balai Besar

g. Peningkatan Ruas Jalan W erba-Siboru

Ruas Jalan Werba-Siboru

49 km

APBN/APBD

Balai Besar/DPU Fakfak/DPU Papua Barat

i. Pembangunan Ruas Jalan Bomberay-Tow eri

Ruas Jalan Bomberay-Tow eri

50 km

APBN/APBD


k. Pembangunan Jembatan Weri

Jembatan Weri

60 m

APBN

Balai Besar

l. Pembangunan Jembatan Fakfak-Bomberat

Jembatan Fakfak-Bomberat

15 m

APBN

Balai Besar

m. Pembangunan Jembatan Bomberay-SP2

Jembatan Bomberay-SP2

1 paket

APBN

Balai Besar

n. Pembangunan Terminal Kelas B di Fakfak

Terminal Kelas B di Fakfak

1 paket

APBD

Dinas Perhubungan Fakfak

o. Pembangunan Terminal Kelas C

Distrik Bomberay

1 paket

APBD


o. Pembangunan Terminal Barang

Bomberay, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur

1 paket

APBD


a. Peningkatan Bandara Torea di Fakfak

Bandara Torea Fakfak

1 paket

APBD


b. Pembangunan Bandara Baru di Siboru

Distrik Fakfak Barat

1 paket

APBN/APBD

Kem-Perhubungan/Dinas Hub Fakfak

a. Peningkatan Pelabuhan Pengumpul Fakfak

Distrik Fakfak

1 paket

APBD


b. Pembangunan Terminal Peti Kemas di Kiat

Kiat, Fakfak Barat

1 paket

APBN/APBD


c. Pembangunan Terminal Bongkar Muat di Weri

Distrik Fakfak Timur

1 paket

APBN/APBD


d. Pe mbangunan Pe labuh an Pe ngumpan di Tanjung Saka

Tanjung Saka, Di stri k Kokas

1 paket

APBN/APBD

Kem-Perh ubungan/D inas Hub Fakfak

45 km

APBN

Balai Besar/DPU Fakfak/DPU Papua Barat

Balai Besar

2.1.2. Transportasi Udara

2.1.3. Transportasi Laut

e. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan di Otow eri

Otoweri, Distrik Fakfak Timur

1 paket

APBD


f. Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Tanjung Purkadi

Tj. Purkadi, Distrik Karas

1 paket

APBD


g. Pe mbangunan Pe labuh an Pe ngumpan Lo kal di Pati pi Pasi r

Patipi pasi r, D istrik Te luk Pati pi

1 paket

APBD

D inas Perhubungan Fakfak

h. Pembangunan Pelabuhan Khusus Pangkalan Pendaratan Ikan

Oto

1 paket

APBN/APBD

Kem Kela tan Perikanan/Dinas Kela tan

eri Distrik Fakfak Tim r

Tahun

Tahun

2 01 6- 20 21

2 02 1- 20 26

Tahun 2 02 6- 20 31

-76No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

3 Perwujudan Sarana Prasarana lainnya 3.1. Sumberdaya Air a. Pembangunan Irigasi Tertier di SP 5 dan SP 6 Bomberay b. Pengembangan Sistem Air Bersih di Kawasan Perkotaan

Bomberay

1 paket

APBD

Dinas PU Kabupaten Fakfak

Fakfak

1 paket

APBD


Bomberay

1 paket

APBD


Kokas

1 paket

APBD


Weri, Tj Purkadi, Kramongmongga, Patipi Pasir,

1 paket

APBD


Fakfak c. Pengembangan Sistem Air Bersih di Kawasan Perkotaan Bomberay d. Pengembangan Sistem Air Bersih di Kawasan Perkotaan Kokas e. Pengembangan Sistem Air Bersih di Ibukota Distrik

Werba 3.2. Jaringan Komunikasi a. Pengembangan Sistem Komunikasi Kaw asan Perkotaan

Fakfak

1 Paket

APBD/Telkom

Pemda/Telkom

Fakfak dsk b. Pengembangan Sistem Komunikasi Kawasan Kokas dsk

Kokas

1 Paket

APBD/Telkom

Pemda/Telkom

a. Pengembangan Sistem Komunikasi Kawasan Weri dsk

Weri

1 Paket

APBD/Telkom

Pemda/Telkom

a. Pengembangan Sistem Komunikasi Tanjung Purkadi dsk

Tanjung Purkadi

1 Paket

APBD/Telkom

a. Pengembangan Sistem Komunikasi Kaw asan Perkotaan

Bomberay

1 Paket

APBD/Telkom

Pemda/Telkom Pemda/Telkom

Bomberay dsk 3.3. Sistem Jaringan Energi a. Perbaikan PLTD di Fakfak (Penggantian Mesin Diesel)

Fakfak

13 Mesin

APBD/PLN

Pemda/PLN

b. Pembangunan pembangkit listrik Mikro Hidro di Air Besar

Fakfak Tengah

1 Paket

APBD/PLN

Pemda/PLN

c. Peningkatan P elayanan Li strik d i Bo mberay , Karas dan W eri Bombe ray, Karas, W eri, Kokas

4 Paket

APBD/P LN

Pemd a/PLN

c. Pengembangan dan Pembangunan PLTD di Ibukota Distrik

9 lokasi

APBD/PLN

Pemda/PLN

Ibukota Distrik

Tahun

Tahun

Tahun

2 01 1- 20 16

2 01 6- 20 21

2 02 1- 20 26

Tahun 2 02 6- 20 31

-77No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Tahun 2 01 1- 20 16

Tahun 2 01 6- 20 21

Tahun 2 02 1- 20 26

Tahun 2 02 6- 20 31

4 Perwujudan Prasarana Pengelola Lingkungan 4.1. Drainase, Limbah, dan Sampah a. Pengembangan drainase untuk ibukota Distrik b. Pengembangan "On Site Sistem" melalui Septic Tank

Seluruh Distrik

1 paket

APBD


Limbah Rumah Tangga dan Kantor c. Pengembangan Sistem pewadahan, pengumpulan dan

Seluruh Distrik

1 paket

APBD


1 paket

APBD


Di sti k Bo mberay, Distrik Ko kas, Distrik Te luk patipi

1 Pake t

APBD

Pe mda

Distrik Bomberay

1 Paket

APBD

Pemda

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

pemindahan untuk sampah d. Pengelolahaan Sampah di TPA dgn Sanitary Landfill

Dostrik Fakfak

4.2. Evakuasi Bencana a. Perencanaan Pada Tingkat Detail untuk Kawasan Evakuasi Bencana Tsunami a. Perencanaan Pada Tingkat Detail untuk Kawasan Evakuasi Bencana Banjir

No.

Program Utama

B.

P er wu ju da n P ola Ru an g

Tahun 2 01 1- 20 16

1.

P er w uj ud an K a wa s an L in du ng 1.1. Program Pemantapan Cagar Alam Peg. Fakfak (Kaw. Konservasi Nasional) a . Pe ng uk uh an Ta ta Ba ta s C ag ar Ala m P eg . Fa kf ak

D is tr ik Fa fk fa k Ko ta, F ak fa k T eng ah , Fa kf ak Ti mur

4 39 30 ,0 5 h a

A PB N

b. Pengawasan dan penertiban di Koridor Jalan Fakfak-

Ruas jalan Fakfak Kota-Kramongmongga

15 km

APBD

K em -K eh ut ana n/ Di na s Hut bun Fa kf ak Dinas Hutbun Fakfak

b . P em as ang an P ag ar , T and a d an P ap an I nf or ma si

D is tr ik F af kf ak Ko ta, Fa kf ak T eng ah , F ak fa k Ti mur

1 P ak et

A PB N

K em -K eh ut ana n/ Di na s Hut bun F ak fa k

c. Sosialisasi ke Masyarakat

Distrik Fafkfak Kota, Fakfak Tengah, Fakfak Timur

1 Paket

APBN

Kem-Kehutanan/Dinas Hutbun Fakfak

1.2. Program Pemantapan Kawa san Hutan Lindung a. Pengukuhan Tata Batas Hutan Lindung b. Sosialisasi

Distrik Kokas, Fakfak Timur dan Karas

41523,54 ka

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

Distrik Kokas, Fakfak Timur dan Karas

1 Paket

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

Pesisir Kab. Fakfak

26988,68 ha

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

Kramongmongga

1.3. Program Pemantapan Kawa san Perlindungan Setempat Sempadan Pantai a. Sempadan Patai : Perlindungan 100 m dari pasang tertinggi termasuk kawasan hutan bakau b. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Pesis ir dan Pulau-

Pesisir Kab. Fakfak

1 Paket

APBD

Dinas Kelautan dan Perikanan Fakfak

Kampung-Kampung Pesisir

1 Paket

APBD

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Fakfak

S. Budidi, S. Bomberay, S. Otoweri

14370,40 ha

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

Anak Sungai Kab. Fakfak

14370,40 ha

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

DAS Bomberay, DAS Budidi, dan DAS Otoweri

1 paket

APBD

BAPPEDA Kabupaten Fakfak

a. Sekitar Mata Air : Perlindungan 100 m keliling dari mata air Degen dan Kayuni

10 ha

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

b. Pemasangan Pagar, Tanda dan Papan Informasi

1 paket

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

2 kecil kab. Fakak c. Pembangunan tanggul penahan ombak di kawasan pesisi r pantai

1.4. Program Pemantapan Kawa san Perlindungan Setempat Semapadan Sungai a. Sempadan Sungai Besar: Perli ndungan 100 m kiri kanan sungai besar b. Sempadan Sungai Kecil: Pe rlindungan 50 m kiri kanan sungai ke cil c. Penyusunan RTRW DAS Bomberay, DAS Budi di, dan DAS Otoweri

1.5. Program Pemantapan Kawa san Perlindungan Setempat Sekitar Mata A ir

Degen dan Kayuni

Tahun 2 01 6- 20 21

Tahun 2 02 1- 20 26

Tahun 2 02 6- 20 31

-78No.

Program Utama

2.

P er w uj ud an K aw a sa n Bu di da ya

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

2.1. Hutan Produksi Terbatas/Tetap a. Pengawasan HPH Terhadap Pemanfaatan hasil Kayu hutan b . P em bi na an M as ya ra ka t d i S e ki ta r H ut an

kabupaten Fakfak

2 HPH

D i st ri k K ok as , K ra mo ng mo ng ga , K ar as , T el uk pa ti p i,5 paket

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

Fakfak Timur c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan

Distrik Kokas, Kramongmongga, Karas, Teluk patipi,5 paket Fakfak Timur

d . P en ge lo la an hu ta n b er ba si s m as ya ra ka t

D i st ri k K ok as , K ra mo ng mo ng ga , K ar as , T el uk pa ti p i, 5 paket Fakfak Timur

2.3. Hutan Produksi Konversi/Hutan Tanaman Industri

a. Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI)

Distrik Karas dan Distrik Bomberay

159926,55 ha

b. Pengembangan Industri Pengolahan Kertas

Distrik Karas

100 ha

Sw asta Swasta

Sw asta/Inv estor Swasta/Inv estor

2.4. Kawasan Perkebunan a . P er lu asa n a re al p er ke bu na n r ak ya t

D ist ri k K ar as, Fa kf ak Ti mur , F ak fa k T eng ah , F ak fa k 7 Paket

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

APBD

Dinas Hutbun Fakfak

Swasta

Swasta/Inv estor

Barat, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas b. Pengadaan bibit unggul untuk perkebunan rakyat

Distrik Karas, Fakfak Timur, Fakfak Tengah, Fakfak 7 Paket Barat, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas

c . P en ye di aa n S AP RO DI Pe rk eb un an Ra ky at

D i st ri k K ar as , F ak fa k T im ur , Fa kf ak Te ng ah , Fa kf ak 7 Paket Barat, Teluk Patipi, Kramongmongga, Kokas

d. Pengembangan Perkebunan Besar, dengan komoditi :


1 Paket

kelapa sawit, karet, cacao e. Pengembangan industri pengolaan hasil perkebunan


1 Paket

Sw asta

Sw asta/Inv estor

Tahun

Tahun

Tahun

2 01 1- 20 16

2 01 6- 20 21

2 02 1- 20 26

Tahun 2 02 6- 20 31

-79No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

2.5. Kawasan Pertanian dan Peternakan a. Penyusunan Data Base Kesesuaian Lahan Pertanian Kab.

Kabupaten Fakfak

Paket

APBD

Dinas Pertanian dan Peternakan Fakfak

Fakfak b. Pengembangan SP Trans Pola Pertanian Tanaman Pangan

Bomberay

4 SP

APBN/APBD

Kem-NakerTrans/Dinas Tenaga Kerja Fakfak

b. Pencetakan Sawah dan Perluasan Pertanian Tanaman

Bomberay (SP 5 dan SP 6)

500 hektar

APBN/APBD

c. Pengembangan RanchPeternakan

SP 3

5 RCH

APBN/APBD

d. Pe nye diaan Bi bi t Unggul Tanaman Pangan d an Ternak

Bo mb eray

pangan

Kem-Pertanian/Dinas Pertanian dan Peternakan Fakfak Kem-Pertanian/Dinas Pertanian dan Peternakan Fakfak

d an S eluruh Di stri k

P ake t

AP BN/AP BD

D ep Tan/Di nas P ertani an d an Pe ternakan Fakfak

e. Penyediaan SAPRODI

Bomberay

dan Seluruh Distrik

Paket

APBN/APBD

Kem-Pertanian/Dinas Pertanian dan Peternakan Fakfak

f. Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan

Fakfak

1 unit

APBN/APBD


f. Pembangunan Rumah Potong Hew an

Fakfak

1 unit

APBN/APBD


f. Pembinaan

Seluruh Distrik

Paket

APBD

Dinas Pertanian dan Peternakan Fakfak

1 Paket

APBD

Dinas Pariw isata Kabupaten Fakfak

1 Paket

APBD


2.6. Kawasan Pariwisata

a. Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kab Fakfak Fakfak b . Re nc an a Te kn is d an D ED K aw a sa n Pa ri w i sa ta

D si tr i k K o ka s da n Fa kf ak B ar at , Fa kf ak T en ga h, Kramonmongga

c. Promosi Daya Tarik Wisata

Kab Fakfak

1 Paket

APBD


d. Pembangunan Sistem Informasi Pariw isata

Kab Fakfak

1 Paket

APBD


e. Perencanaan dan Pengembangan Agrowisata di

Distrik Kramongmongga

1 Paket

APBD


Kramongmongga e. Penyediaan Sarana Prasarana Wisata

Kab Fakfak

1 Paket

APBD


Tahun

Tahun

Tahun

2 01 1- 20 16

2 01 6- 20 21

2 02 1- 20 26

Tahun 2 02 6- 20 31

-80No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

2.7. Kawasan Perikanan Tangkap dan Budidaya 2.7.1. Pengembangan Perikanan Tangkap a. Pengembangan Perikanan Tangkap Skala Kecil dan

Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak

Menengah

Timur, Kokas, dan Karas

b. Pengembangan armada tangkap, alat penangkapan dan


teknologi pe nangkapan


c. Pengembangan PPI dengan kelengkapan fasilitas-fasilitas

Distrik Fakfak Timur

7 Paket

APBD

Dinas Perikanan dan Kelautan Fakfak

7 Paket

APBD


1 Paket

APBD


7 Paket

APBD


7 Paket

APBD


7 Paket

APBD


pendukung lainnya : cold storage, pasar, bank, pangkalan BBM d. Pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas, dan Karas e. Pengembangan kapasitas sumberdaya nelayan

Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas, dan Karas

f. Peningkatan akses nelayan kepada modal, sarana prasarana Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak tangkap, pemasaran, BBM.


2.7.2. Pengembangan Perikanan Budidaya a . P er enc ana an d an P eng em ba ng an M ina po li ta n W er i

D is tr ik W er i

1 P ak et

A PB N/ AP BD

K em -K ela ut an P er ik ana n d an D ina s Kelautan dan Perikanan Fakfak

b. Pengembangan dan pelatihan SDM Nelayan untuk budidaya Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak rumput laut, teripang, kerapu, kakap, dan lobster

1 Paket

APBD


1 Paket

APBD/Swasta

Pemda/Swasta

1 Paket

APBD


1 Paket

APBD



c. Pengembangan kerjasama PEMDA, swasta, dan masyarakat Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak dalam budidaya mutiara, lobster, teripang yang memerlukan Timur, Kokas, dan Karas modal besar d. Pengembangan usaha ekonomi produktif untuk istri nelayan Distrik Teluk Patipi, Kokas, Fakfak Barat, Fakfak Timur, Kokas, dan Karas e. Pe latihan menejemen pemasaran, mekanisme pemasaran


dan rantai pemasaran


2.8. Kawasan Pertambangan a. Eksp lo rasi P ote nsi Gas dan Mi ny ak Bumi

D istrik Bomberay d an Di strik Karas

1 P aket

Sw asta

Sw asta/Inv esto r

b. Penyusunan AMDAL dan Coorporate Social Responsibility

Distrik Bomberay dan Distrik Karas

1 Paket

Swasta

Swasta/Investor

(CSR) c. P emb inaa n Usa ha

P er tamb ang an b ah an G ali an C

D istr ik K oka s, f ak fa k Bar at , Kr amo nmo nngg a

1 P ak et

AP BD

D ina s P er ta mb anga n Kab F akf ak

2.9. Industri a. Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Makanan dan

Distrik Fakfak, Distrik Fakfak Barat dan Distrik

Minuman

Kokas

Paket

APBD/Sw asta

b . P emb inaa n Ind ustr i B ah an G ali an Buk an L oga m

D istr ik B omb er ay

P ak et

AP BD /S wast a

c. P emb inaa n d an P eng emb ang an Ka yu, Bamb u, Ro ta n

D istr ik T eluk P ati pi d an D ist ri k Ko kas

P ak et

AP BD /S wast a

d. Pembinaan dan P engembangan industri barang dari kertas, Distrik Fakfak

Dinas Perindustrian/Sw asta

D ina s P er ind ust ri an/S wa st a D ina s P er ind ust ri an/S wa st a

Paket

APBD/Swasta

Dinas Perindustrian/Swasta

Paket

APBD/Swasta

Dinas Perindustrian/Swasta

industri kimia, dan industri logam dasar e. Pengembangan Industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan

Distrik Bomberay dan Distrik Karas

Tahun

Tahun

Tahun

2 01 1- 20 16

2 01 6- 20 21

2 02 1- 20 26

Tahun 2 02 6- 20 31

-81-

No.

Program Utama

Lokasi

Besaran

Sumber Dana

Instansi Pelaksana

Tahun 2 01 1- 20 16

3.

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten 3.1. Kawasan Strategis Bo mberay dan sekitarnya a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Bomberay

Kawasan Bomberay

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Bomberay

Kawasan Bomberay

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Karas

Kawasan Karas dsk

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Weri-Karas

Kawasan Karas dsk

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Kokas

Kawasan Kokas dsk

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Kokas

Kawasan Kokas dsk

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Fakfak

Kawasan Fakfak dsk

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Fakfak

Kawasan Fakfak dsk

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Kramongmongga

Kawasan Kramongmongga dsk

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan Kramongmongga dsk

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

a. Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Fakfak Barat

Pantai Barat Fakfak dsk

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

b. Program Pengembangan Kawasan Strategis Fakfak Barat

Pantai Barat Fakfak dsk

1 Paket

APBD

Pemda/Bappeda

3.2. Kawasan Strategis Weri-Karas

3.3. Kawasan Strategis Kokas

3.4. Kawasan Strategis Fakfak

3.5. Kawasan Strategis Lingkungan Kramonmongga

Kramongmongga

3.6. Kawasan Strategis Fakfak Barat

Tahun 2 01 6- 20 21

Tahun 2 02 1- 20 26

Tahun 2 02 6- 20 31

-82-

Lampiran V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK NOMOR : 8 TAHUN 2012 TANGGAL : 8 NOPEMBER 2012 KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI No. I 1.

Rencana Struktur dan Rencana Pola Ruang Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2031 Rencana Struktur Ruang Fakfak/PKW

Arahan Peraturan Zonasi

•

•

•

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi dengan kelengkapan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani meliputi perdagangan, jasa, industri, perhubungan laut, darat dan udara; pusat pelayanan sosial, dan pariwisata. Pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas menengah dengan pencegahan kecenderungan perkembangan horizontal; memperhatikan kelengkapan dan kualitas pelayanan lingkungan permukiman sesuai standar yang berlaku. Dicegah perluasan kawasan terbangun kota kearah utara memasuki kawasan dengan kelerengan curam; dengan membangun kawasan buffer dengan tutupan lahan alami atau tanaman yang sesuai kemampuan lahan.

-83-

2.

Kokas dan Bomberay/PKL

•

•

•

4.

Weri, Raduria, Tj Purkadi, Kramongmongga, Patipi Pasir/PPK

•

•

Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala kabupaten dengan kelengkapan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayani meliputi perdagangan, jasa, industri, perhubungan, koleksi distribusi hasil perkebunan, kehutanan, pertambangan, pusat pelayanan sosial. Pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas menengah sampai rendah; memperhatikan kelengkapan dan kualitas pelayanan lingkungan permukiman sesuai standar yang b erlaku. Mengembangkan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan antar distrik, dan pengembangan prasarana transportasi khusus mendukung pergerakan barang dalamlingkup sektor pertanian, pe rkebunan, agribisnis. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan/perdesaan berskala distrik dengan kelengkapan fasilitas dan infrastruktur lingkungan yang sesuai dengan kegiatan sosial ekonomi yang dilayani meliputi perdagangan lokal, jasa umum, industri rumah tangga, perhubungan lokal, koleksi distribusi hasil perkebunan/kehutanan, perikanan, pusat pelayanan dasar distrik. Pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas rendah; memperhatikan kelengkapan dan kualitas pelayanan dasar lingkungan permukiman sesuai standar yang berlaku, memperhatikan

-84-

•

5.

Goras, Sanggram, Tetar/PPL

•

•

•

5.

Jalan Kolektor Primer

•

•

•

pelayanan air bersih, pengelolaan persampahan & sanitasi; utilitas umum. Mengembangkan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan antar distrik, dan pengembangan prasarana transportasi khusus mendukung pergerakan barang dalam lingkup sektor pertanian, pe rkebunan, agribisnis. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan/perdesaan berskala lingkungan yang dilayani meliputi perdagangan lokal lingkungan, koleksi distribusi hasil perkebunan/kehutanan, perikanan, pusat pelayanan dasar lingkungan. Pengembangan fungsi kawasan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas rendah; memperhatikan kelengkapan dan kualitas pelayanan dasar lingkungan permukiman sesuai standar yang berlaku, memperhatikan pelayanan air bersih, pengelolaan persampahan & sanitasi; utilitas Mengembangkan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan antar kampung ke distrik Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dibatasi dengan tingkat intensitas menengah, dan secara fisik dikembangkan simpul-simpul aktivitas pelayanan umum bagi keamanan dan informasi. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung, dan hutan produksi terbatas/ areal hutan di hulu sungai di sepanjang jalan Kolektor Primer. Membatasi akses masuk/keluar dengan jarak tertentu

-85-

•

6.

Jalan Lokal Primer

•

•

•

7.

Pelabuhan Umum

•

•

•

8.

Bandar Udara Torea dan Bandar Udara Siboru

•

•

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan Kolektor Primer sekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan. Pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dibatasi dengan tingkat intensitas menengah - rendah, dan secara fisik dikembangkan simpul-simpul aktivitas pelayanan umum bagi keamanan dan informasi. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung, dan hutan produksi terbatas/ areal hutan di hulu sungai di sepanjang jalan Lokal Primer. Mempertahankan garis sempadan bangunan di sisi jalan sekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan. Pemanfaatan ruang untuk peningkatan pelayanan Pelabuhan Umum meliputi kebutuhan operasional, dan pengembangan kawasan pelabuhan. Ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara diatas badan air yang dapat mengakibatkan gangguan pada jalur transportasi laut. Pembatasan pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja kepelabuhan dan kepentingan pelabuhan, dan harus memperoleh ijin sesuai peraturan yang berlaku. Pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional Bandara dan pengembangan landasan pacu dan prasarana penunjang bandara. Pemanfaatan ruang di sekitar Bandara dibatasi dan

-86-

•

9.

Jaringan Energi Listrik

•

•

10.

Jaringan Telekomunikasi

11.

Jaringan Prasarana Sumberdaya Air

•

•

•

•

•

disesuaikan dengan batas keselamatan operasi penerbangan/batas-batas kawasan ke bisingan Pengaturan pemanfaatan ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai ketentuan yang berlaku. Mengatur pemanfaatan ruang dan penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan, yaitu dengan kriteria jarak aman. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang di sepanjang jalur transmisi sesuai ketentuan yang berlaku. pemanfaatan ruang bagi penempatan stasiun bumi dan menara pemancar serta memperhitungkan keamanan dan keselamatan aktivitas di sekitarnya. Pemanfaatan ruang di sekitar sumberdaya air diutamakan untuk pemeliharaan kelestarian fungsi kawasan bagian hulu dan tengah aliran sungai. Pemanfaatan ruang bagi prasarana dengan fungsi menampung limpasan air di bagian hilir sumber daya air/sungai. Pemanfaatan ruang di kawasan sempadan sungai di sepanjang aliran sungai, serta kawasan sekitar mata air diutamakan bagi kegiatan tidak terbangun dan mencegah dari kegiatan yang be rpotensi merusak fungsi badan air. Ketentuan pemulihan fungsi hidrologis yang telah menurun akibat kegiatan budidaya di kawasan resapan

-87-

•

•

II, II.1. 1.

Rencana Pola Ruang Rencana Pola Ruang Berfungsi Lindung HUtan Lindung

•

•

•

air, sempadan sungai, dan mata air sesuai ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan ruang di sekitar sumberdaya air dalam rangka mengendalikan daya rusak air untuk melindungi masyarakat, kegiatan budidaya, serta prasarana dan sarana penunjang perikehidupan manusia. Pemanfaatan ruang di sekitar sumberdaya air yang potensial dalam rangka mengembangkan sistem prasarana sumberdaya air yang selaras dengan pengembangan pusat permukiman, kawasan budidaya, dan sistem prasarana sumberdaya air untuk mendukung sentra produksi pangan di Bomberay dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten.

Pemanfaatan ruang hanya ditujukan bagi beberapa kegiatan yaitu : kegiatan yang tidak mengubah bentang alam, tidak mengurangi luasan hutan, dan ditujukan hanya untuk penelitian, pendidikan dan wisata alam. Pemanfaatan ruang bagi pulau-pulau kecil yang ditetapkan sebagai kawasan lindung adalah untuk ruang terbuka hijau, penelitian; pembatasan pembangunan /penambahan permukiman penduduk. Pengawasan ketat kegiatan budidaya masyarakat yang telah berlangsung dalam hutan lindung dan pelarangan perluasan kegiatan tersebut.

-88-

•

•

2.

Kawasan Resapan Air

•

•

3.

Kawasan Sempadan Pantai

•

•

•

4.

Kawasan Sempadan Sungai

• •

Pelarangan kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi luasan hutan dan tutupan vegetasi, dan berpotensi mengganggu fungsi lindung. Penerapan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang di dalamnya terdapat deposit mineral atau sumberdaya lainnya. Pemanfaatan ruang diutamakan untuk memberikan ruang yang cukup pada daerah tertentu untuk keperluan penyerapan air hujan bagi kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi kawasan seperti pengambilan kayu/penebangan. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan ruang te rbuka, kegiatan yang mendukung berfungsinya kawasan, seperti wisata alam dengan pelarangan pembangunan bangunan permanen; pembatasan pendirian bangunan untuk menunjang rekreasi pantai; tetap mempertahankan keaslian dan estetika pantai. Pemanfaatan ruang bagi pengembangan struktur alami dan buatan untuk mencegah abrasi. Pelarangan semua kegiatan yang dapat menurunkan luas dan nilai ekologis kawasan. Pemanfaatan ruang adalah bagi ruang terbuka hijau. Pemanfaatan ruang khusus bagi prasarana yang berfungsi dan bermanfaat bagi kelestarian aliran dan kualitas air, seperti prasarana untuk mencegah peningkatan suhu air

-89-

•

5.

Kawasan Sekitar Mata Air

• •

•

6.

Kawasan Cagar Alam

•

•

7.

Kawasan Hutan Bakau

•

•

•

8.

Kawasan Terumbu Karang

• •

•

yang dapat mengakibatkan kematian biota tertentu, atau untuk pemanatauan dan pengawasan sungai. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk penunjang fungsi rekreasi, keamanan umum, pemantauan kondisi sungai. Pemanfaatan ruang bagi ruang te rbuka hijau. Ketentuan pelarangan bagi kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan daerah tangkapan air di sekitar mata air. Pemanfaatn ruang bagi prasarana/bangunan penangkap air untuk melindungi sumber mata air terhadap pencemaran. Pemanfaatan ruang hanya bagi aktivitas penelitian, pendidikan, dan wisata alam. Ketentuan pelarangan mendirikan bangunan kecuali untuk penelitian/wisata alam dengan pembatasan luasan sehingga tidak mengganggu fungsi kawasan. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan penelitian, pendidikan dan wisata alam. Ketentuan pelarangan pengambilan/penebangan kayu bakau. Ketentuan pelaranagan kegiatan yang menyebabkan berkurangnya luasan dan dan / mencemari hutan bakau. Pemanfaatan ruang untuk pariwisata ba hari Ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang Ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan

-90-

9.

Kawasan Rawan Bencana Alam

•

•

•

•

•

•

•

pencemaran air dan gangguan terumbu karang Pemanfaatan ruang bagi kawasan hijau terbuka, hutan alami, perkebunan yang disesuaikan dengan potensi kesesuaian lahan, mempertimbangkan jenis dan ancaman bencana. Ketentuan pelarangan mendirikan bangunan permanen kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum. Penentuan jalur evakuasi dan lokasi aman mempertimbangkan permukiman penduduk. Pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana gerakan tanah diutamakan ruang terbuka hijau, terutama pada kelerengan diatas 25 %; Kegiatan penambangan bahan galian seperti batu gamping dilarang. Pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana alam banjir terutama bagi ruang terbuka hijau dan bangunan khusus kepentingan pengendalian dan pemantauan banjir; ketentuan pelarangan bagi pembangunan permukiman dan fasilitas umum penting. Pemanfaatan ruang di kawasan yang terletak di zona patahan aktif dengan lebar 250 meter a tau lebih dari tepi jalur patahan aktif dibatasi pada ruang terbuka hijau dan bangunan semi permanen dengan fungsi umum; ketentuan pelarangan mendirikan perumahan dan fasilitas umum penting. Pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami terutama di pinggir pantai adalah bagi ruang terbuka hijau, buffer

-91-

dan hutan bakau sesuai ketentuan yang berlaku; pengembangan ruang bagi kegiatan budidaya tetap mempertimbangkan jarak dari garis pantai, dan ketinggian tanah; penentuan jalur evakuasi dan lokasi aman dengan mempertimbangkan sebaran permukiman penduduk. II.2. 1.

Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbtas

•

•

•

2.

Hutan Poduksi Tetap

•

•

Pemanfaatan ruang adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem wilayah dan mengendalikan neraca sumberdaya kehutanan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Pemanfaatan ruang dengan memberlakukan persyaratan penebangan yang ketat untuk melindungi populasi pohon dan ekosistem kawasan, dengan persyaratan menanam kembali untuk mengganti setiap batang pohon. Ketentuan pelarangan penebangan hutan pada sebagian kawasan hutan produksi terbatas yang memiliki ciri sebagai kawasan resapan air dan atau potensi gerakan tanah (seperti di distrik Fakfak barat, Fakfak Kota, Teluk Patipi, dan Kramongmongga juga di Bomberay). Pemanfaatan ruang adalah untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup kawasan hutan untuk keseimbangan ekosistem wilayah dan mengendalikan neraca sumberdaya kehutanan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Pemanfaatan ruang dengan memberlakukan persyaratan penebangan yang ketat untuk melindungi populasi pohon dan ekosistem kawasan, dengan persyaratan menanam

-92-

•

3.

Kawasan Pertanian

•

•

•

4.

Kawasan Pertambangan

•





kembali untuk mengganti setiap batang pohon. Ketentuan pelarangan penebangan hutan pada sebagian kawasan hutan produksi terbatas yang memiliki ciri sebagai kawasan resapan air dan atau potensi gerakan tanah (seperti di distrik Fakfak barat, Fakfak Kota, Teluk Patipi, dan Kramongmongga juga di Bomberay). Pemanfaatan ruang kawasan pertanian secara intensif untuk meningkatkan produksi, dan permukiman petani dengan kapadatan rendah. Mempertahankan alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perkebunan, perikanan air tawar, dan peternakan sesuai dengan kesesuaian lahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Ketentuan pelarangan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan budidaya non pertanian kecuali untuk pengembangan sistem prasarana pertanian atau prasarana utama lainnya Pemanfaatan ruang adalah untuk memanfaatkan potensi kandungan sumberdaya mineral, energi, dan bahan g alian lain untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, dan tetap memperhatikan hak ulayat. Pemanfaatan ruang di sekitar kawasan penambangan dengan pengaturan untuk mencegah gangguan dan kepentingan daerah. Pemanfaatan ruang untuk prasarana dan kegiatan bagi pencegahan terjadinya dampak lingkungan yang

-93-





5.

Kawasan Industri

•

•

•

•

6.

Kawasan Pariwisata

•

•

ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sumberdaya mineral. Pengendalian pemanfaatan ruang sekitar kawasan penambangan untuk antisipasi tahap rehabilitasi lahan pasca kegiatan pe nambangan. Pemanfaatan ruang sekitar kawasan penambangan dengan kawasan buffer untuk memberi nilai keserasian dan keselarasan antara kawasan pertambangan dengan kawasan sekitarnya. Pengembangan kawasan industri skala menengah termasuk dalam kawasan perkotaan, dan mengikuti peraturan zonasi kawasan perkotaan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengolahan komoditi secara intensif memanfaatkan potensi sumberdaya setempat, untuk peningkatan nilai tambah perekonomian. Pengembangan prasarana pembuangan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku, untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian daya dukung lingkungan Pemanfaatan ruang sekitar kawasan untuk penyangga/buffer berupa ruang terbuka hijau untuk mencegah pengaruh langsung dan kemungkinan gangguan terhadap aktivitas di lingkungan sekitar Pemanfaatan ruang kawasan untuk memanfaatkan potensi lingkungan hidup, keindahan alam dan budaya di kawasan pariwisata sesuai daya dukung lingkungan. Pemanfaatan ruang kawasan untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat

-94-

•

•

7.

Kawasan Perikanan





o

o

8.

Kawasan Permukiman

•

•

•

•

Ketentuan pembatasan pendirian bangunan, dan diutamakan bangunan penunjang kegiatan pariwisata. Ketentuan pembatasan kegiatan untuk mempertahankan kelestarian nilai budaya/peninggalan budaya/sejarah, adat istiadat, serta keindahan dan daya dukung lingkungan alam. Pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya perikanan laut dan koleksi hasil penangkapan ikan laut secara intensif, permukiman petani/nelayan berkepadatan rendah. Pengembangan kegiatan memperhatikan kondisi dan bakuan zona adat: daerah penangkapan ikan yang terkendali oleh norma adat. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri pengolahan kelas menengah untuk meningkatkan nilai tambah perikanan. Pemeliharaan dan perlindungan jenis biota laut tertentu yang dilindungi peraturan perundangan. Pemanfaatan ruang didominasi bagi hunian dan pelayanan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman, fungsi utama sebagai tempat tinggal. Pengembangan kawasan mempertimbangkan faktor keamanan dari bahaya bencana alam atau bahaya bencana buatan manusia. Pengembangan akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan. Menetapkan amplop bangunan dan menerapkan standar teknik kawasan permukiman sesuai peraturan di bidang

0. Perda RTRW Fakfak 2011-2031

Recommend Documents