Perda 16 Th 2012 Ttg Rtrw Kab Gianyar

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR  NOMOR 16 TAHUN TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2012-2032 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GIANYAR, Menimbang

: a bahwa ruang merupakan komponen lingkungan lingkungan hidup yang  bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang dimanfaatkan untuk kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan  berdasarkan falsafah Tri Hita Karana  Karana  yang berintikan nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungannya;

b.  bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka tiga tahun sejak diundangkannya harus segara menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Bali, dan menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gianyar; c.  bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Gianyar telah  berkembang sangat pesat khususnya pembangunan sektor ekonomi, yang berakibat terjadinya tekanan terhadap t erhadap lingkungan fisik, sehingga dipandang perlu adanya upaya-upaya untuk mencegah/mengatasi tekanan atau ancaman dari kegiatan tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya; d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar ; Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Indonesia Tahun 1945;

Dasar Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah

Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruan g (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4851); 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2009 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); 13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan; 21. Peraturan Daerah Provunsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4); 22. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR dan BUPATI GIANYAR MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN DAERAH D AERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2012-2032.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

Kabupaten adalah Kabupaten Gianyar.

2.

Bupati adalah Bupati Gianyar.

3.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.

4.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh  pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsif otonomi yang seluas luasnya dalam sistem dan prinsif Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

5.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur  penyelenggara pemerintahan daerah.

6.

Tri Hita Karana adalah Karana  adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

7.

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8.

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

9.

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan  prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ek onomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.

10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan,  pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan penataan ruang. 13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi  pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota kabupaten/kota dan masyarakat. 14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat. 15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan  pengendalian pemanfaatan ruang.

16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan  program beserta pembiayaannya. 19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 21. Rencana umum tata ruang yang selanjutnya disebut RUTR adalah rencana tata ruang yang dibedakan menurut wilayah administrasi pemerintahan, secara hierarkhi terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota. 22. Rencana rinci tata ruang adalah penjabaran dari rencana umum tata ruang yang terdiri atas rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 23. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. 24. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan kebijakan, strategi  penataan ruang wilayah Provinsi, rencana struktur ruang wilayah Provinsi, rencana pola ruang wilayah Provinsi, penetapan kawasan strategis Provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, dan ketentuan pengendalian  pemanfaatan ruang wilayah Provinsi. Provinsi. 25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRWK, adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan  pengendalian pemanfaatan ruang wilayah wilayah Kabupaten. 26. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segen ap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 27. Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budidaya. 28. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 29. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

30. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan  pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman  perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 31. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 32. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa. 33. Kawasan strategis nasional yang selanjutnya disebut KSN adalah wilayah yang  penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. 34. Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang  penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau li ngkungan. 35. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat  penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya budaya dan/atau lingkungan. 36. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan  perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 37. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan  perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau  beberapa desa. 38. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat  permukiman yang berfungsi berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. 39. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan  pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. 40. Agrowisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi kawasan pertanian untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 41. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil  pertanian sebagai bahan  baku, merancang dan menyediakan menyediakan peralatan serta jasa serta  jasa untuk kegiatan tersebut.

42. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan. 43. Daya Tarik Wisata, yang yang selanjutnya disebut DTW, DTW, adalah segala sesuatu yang yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, yang dapat berupa kawasan/hamparan, wilayah desa/kelurahan, massa bangunan, bangun-bangunan dan lingkungan sekitarnya, jalur wisata yang lokasinya tersebar di wilayah kabupaten. 44. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan  pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. 45. Parisada Hindu Darma Indonesia yang selanjutnya disebut PHDI adalah organisasi dan pergerakan Hindu untuk menunjukkan eksistensi Agama Hindu di Indonesia. 46.  Bhisama   Bhisama  Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh Sabha Pandita PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura. 47.  Desa Pakraman adalah Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau tiga  atau kahyangan desa yang desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. 48.  Palemahan desa pakraman  pakraman  adalah wilayah yang dimiliki oleh desa pakraman yang terdiri atas satu atau lebih banjar pakraman banjar  pakraman yang  yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. 49. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dan pada dasarnya tanpa bangunan. 50. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian dan kesucian  pantai, keselamatan bangunan, dan ketersediaan ruang untuk untuk lalu lintas umum. 51. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 52. Sempadan jurang adalah kawasan tepi jurang yang memiliki manfaat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. 53. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan tertentu di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. 54. Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan,  campuhan,   laut, loloan, pantai, dan catus  patha agung  dan  dan catus patha alit .

55. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama dalam  Bhisama Kesucian Pura Parisadha Pura  Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat Tahun 1994. 56. Sabuk hijau (greenbelt), (greenbelt), adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu. 57. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai budaya tinggi dan sebagai tempat atau ruang di sekitar situs purbakala dan kawasan yang memiliki bentukan geologi alami yang khas. 58. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang diidentifikasi mempunyai potensi terjadi bencana seperti bencana gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang/tsunami, dan rawan banjir. 59. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah  pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau  pulau-pulau kecil yang luasnya luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km 2. 60. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh daratan. 61. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. penghidupan. 62. Kawasan pertanian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian yang dapat terdiri atas kegiatan pertanian lahan basah, kegiatan pertanian lahan kering, kegiatan perkebunan, kegiatan peternakan dan perikanan. 63. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan  pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap  blok/zona peruntukan yang yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. 64. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang dibentuk dan diangkat oleh Bupati, yang terdiri atas unsur dinas, badan dan/atau lembaga yang berkaitan dengan kegiatan penataan ruang dan bertugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penataan ruang di daerah. 65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemenrintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang. 66. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 67. Kawasan pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang yang digunakan digunakan untuk kepentingan kepentingan pertahanan dan dan keamanan negara.

68. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. 69. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua  puluh) tahun. 70. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 71. Pembangkit listrik adalah bagian dari alat industri alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga, seperti PLTA, seperti PLTA, PLTMH,  PLTMH, PLTS, PLT Arus Laut, PLT Gelombang, Gelombang, dan lain-lain. lain-la in. Bagian Kedua Muatan RTRWK Pasal 2 Muatan RTRWK meliputi: a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten;  b. rencana struktur ruang wilayah Kabupaten; Kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah Kabupaten; d.  penetapan kawasan strategis Kabupaten; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten. Bagian Ketiga Kedudukan Pasal 3 RTRW Kabupaten Gianyar berkedudukan sebagai: a.  penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali dan menjadi matra ruang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);  b.

acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya;

c.

acuan penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten; dan

d.

acuan  sukerta tata palemahan desa adat/pakraman,  adat/pakraman,   yang selanjutnya menjadi  bagian dari awig-awig desa adat/pakraman  adat/pakraman   di seluruh wilayah Kabupaten Gianyar.

Bagian Keempat Wilayah Perencanaan Pasal 4

(1)

RTRWK mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

Ruang darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara geografis terletak o o o diantara koordinat 08 18’48” - 08 38’58” Lintang Selatan dan 115 13’29” 115o22’23” Bujur Timur   dengan luas wilayah 36.800 (tiga puluh enam ribu delapan ratus) Hektar dan batas-batas administrasi meliputi:

(3)

a.  bagian utara

: Kabupaten Bangli;

 b.  bagian timur

: Kabupaten Bangli dan Kabupaten Kabupaten Klungkung;

c.  bagian selatan

: Samudera Indonesia dan Selat Badung; Badung; dan

d.  bagian barat

: Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Badung.

RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri atas 7 (tujuh) wilayah kecamatan meliputi:

a.

Kecamatan Sukawati;

b.

Kecamatan Blahbatuh;

c.

Kecamatan Gianyar;

d.

Kecamatan Tampaksiring;

e.

Kecamatan Ubud;

f.

Kecamatan Tegallalang; dan

 g.

Kecamatan Payangan.

(4)

Ruang laut mencakup wilayah laut paling jauh 4 (empat) mil diukur dari garis  pantai ke arah laut lepas dan sejauh jarak garis tengah antar wilayah laut kabupaten/kota yang berdekatan.

(5)

Wilayah Administrasi Kabupaten Gianyar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), digambarkan dalam peta Wilayah Administrasi dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri budaya Bali, dan  berkelanjutan terintegrasi dengan Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Denpasar,

Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat pariwisata budaya yang didukung sektor pertanian, perdagangan/jasa dan industri kerajinan. Pasal 6 RTRW Kabupaten menjadi pedoman untuk: a.  penyusunan rencana pembangunan pembangunan jangka panjang daerah;  b.  penyusunan rencana pembangunan pembangunan jangka menengah daerah; c.  pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; d.  perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarwilayah kabupaten, serta keserasian antar sektor;

perkembangan

e.  penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; f.

 penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan

g.  penataan ruang wilayah kabupaten. kabupaten. Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 7 Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas: karakter wilayah; a.  pengembangan wilayah-wilayah berdasarkan potensi dan karakter

b.  penataan pusat-pusat pelayanan kawasan kawasa n perkotaan yang merata, berhirarki dan terintegrasi dengan kawasan perdesaan; c.  peningkatan pertumbuhan dan pengembangan wilayah dengan konsep agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata; d.  pengendalian pemanfaatan lahan pertanian; e.  pengelolaan pemanfaatan lahan wilayah Kabupaten dengan memperhatikan  peruntukan lahan, daya daya dukung, mitigasi bencana, dan aspek konservasi; f.  pengembangan sistem jaringan prasarana utama wilayah dan sistem jaringan  prasarana lainnya yang mendukung pengembangan dan peningkatan angkutan  barang, pemasaran hasil pertanian, perikanan, industri kerajinan dan pariwisata;  g.  pengembangan industri kerajinan yang yang ramah lingkungan; yang berbasis potensi alam dan budaya; dan h.  pengembangan kawasan pariwisata yang i.  pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara. Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 8 (1) Pengembangan wilayah-wilayah berdasarkan potensi dan karakter wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dengan strategi:

a. mengarahkan wilayah Gianyar sebelah barat sebagai dominasi kawasan  pengembangan pariwisata dengan berbasis kebudayaan Bali dan industri kerajinan;

b. mengarahkan wilayah Gianyar sebelah timur sebagai pusat pemerintahan dan  pendidikan serta wisata remaja/rekreasi; c. mengarahkan wilayah Gianyar sebelah tengah sebagai dominasi kawasan konservasi warisan budaya (culture (culture heritage); heritage); d. mengarahkan wilayah Gianyar sebelah selatan sebagai dominasi kawasan  perdagangan/jasa dan wisata belanja serta pertanian; e. mengarahkan wilayah Gianyar sebelah utara sebagai dominasi kawasan  pengembangan pertanian dan konservasi daerah resapan air; dan f. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang  pengembangan pariwisata budaya, pertanian, perdagangan/jasa dan industri kerajinan, baik di dalam wilayah pengembangan maupun antara wilayah  pengembangan. (2) Penataan pusat-pusat pelayanan pelayanan kawasan perkotaan yang merata, berhirarki, dan terintegrasi dengan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengembangkan keterpaduan sistem perkotaan berdasarkan fungsi mencakup kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); b. mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan khusus seperti pusat-pusat kawasan  pariwisata, pusat konservasi warisan budaya, pusat pemerintahan kabupaten,  pusat pelayanan transportasi, dan pusat Agropolitan ke dalam sistem  perkotaan secara terpadu; c. mengembangkan konsep kota kompak ( compact city) city) yang memenuhi ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Perkotaan Gianyar sebagai  bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang dilayani sistem transportasi umum massal untuk mencegah kecenderungan penyatuan kawasan terbangun  perkotaan; d. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan yang merupakan bagian fungsi PKN, PPK dan pusat-pusat kegiatan khusus yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang sedang tumbuh; e. meningkatkan aksesibilitas, mengembangkan dan memelihara keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya; dan f. meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat dari wilayah belakangnya, terutama ibukota kecamatan. (3) Peningkatan pertumbuhan dan pengembangan pengembangan wilayah dengan konsep agroindustri, agrobisnis, dan agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pertanian seperti  prasarana pengairan/irigasi, pupuk, prasarana hasil produksi, akses ke  pemasaran produk; b. mewajibkan bagi investor pariwisata untuk reinvestasi  reinvestasi  di sektor pertanian dari sebagian keuntungannya;

c. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana produksi,  pengolahan hasil, hasi l, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan, pen yuluhan, dan penelitian; dan d. mengembangkan kawasan daya tarik wisata berbasis agrowisata dan ekowisata. (4) Pengendalian pemanfaatan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengendalikan alih fungsi pertanian lahan basah terutama yang produktif dan memiliki pemandangan indah; b. menjamin ketersediaan jaringan irigasi dan menetapkan kawasan pertanian  pangan berkelanjutan; c. mengembangkan pola insentif dan disinsentif dalam pengendalian alih fungsi lahan guna untuk mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan; dan d. mengembangkan pertanian organik secara bertahap menuju Bali sebagai  pulau organik. (5) Pengelolaan pemanfaatan lahan wilayah kabupaten dengan memperhatikan  peruntukan lahan, daya dukung, mitigasi bencana, dan aspek konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. mengendalikan pembangunan pada kawasan kemiringan di atas 40 (empat  puluh) persen; b. melestarikan kawasan lindung serta pengendalian pembangunan pada kawasan rawan bencana berbasis mitigasi; c. mensinergikan arahan kawasan lindung nasional dan provinsi dalam kawasan lindung Kabupaten; d. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit 30 (tiga  puluh) persen dari luas wilayah; e. memantapkan pengendalian kawasan lindung yang telah ditetapkan secara nasional dengan penerapan konsep-konsep kearifan l okal dan budaya Bali; f. mengarahkan dominasi alokasi ruang untuk kawasan lindung di wilayah  bagian utara, sementara alokasi ruang untuk kawasan budi daya sebagian  besar diarahkan di wilayah bagian bagian selatan; selata n;  g. mengembalikan dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup yang telah menurun baik akibat aktivitas pembangunan maupun akibat bencana alam; h. menetapkan kawasan-kawasan yang memiliki potensi rawan bencana; i. mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah secara terpadu, dan mengembangkan jalur-jalur dan tempat-tempat evakuasi;  j. merehabilitasi lahan yang mengalami kritis lingkungan, terutama pada hutan setempat, daerah sempadan jurang dan daerah aliran sungai, dan k. merehabilitasi kawasan pesisir dan bawah laut melalui penanaman pohon  pelindung dan transplantasi karang. karang. (6) Pengembangan sistem jaringan prasarana utama wilayah dan sistem jaringan  prasarana lainnya yang mendukung pengembangan dan peningkatan angkutan  barang, hasil pertanian, perikanan, industri kerajinan, dan pariwisata

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diwujudkan dengan strategi meliputi:

a. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan fungsi arteri, kolektor, dan lokal baik dalam sistem primer maupun sistem sekunder; b. mengembangkan dan meningkatkan peran angkutan umum penumpang dan sistem angkutan umum massal terpadu yang terintegrasi dalam sistem  perkotaan Sarbagita; c. membangun jaringan jalan baru untuk memperlancar arus lalu lintas antar wilayah dan membuka akses ke seluruh wilayah serta ke pusat-pusat  pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan; d. memantapkan fungsi terminal melalui pengembangan sistem trayek yang terintegrasi antar wilayah, antar kawasan perkotaan dan dengan kawasan  perdesaan, serta mendukung jaringan lintas angkutan barang bara ng terkait distribusi di stribusi  barang ke pelosok daerah; e. meningkatkan kualitas sistem transportasi di masing-masing kawasan; f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat;  g. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman; h. meningkatkan keterpaduan pendayagunaan sumber daya air melalui kerja sama pengelolaan antar daerah; dan i. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu melalui kerja sama antar daerah dan kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat. (7) Pengembangan industri kerajinan yang ramah lingkungan sebagaimana se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g diwujudkan dengan strategi meliputi: a. mengembangkan industri untuk meningkatkan nilai tambah yang setinggi-

tingginya, memperluas lapangan meningkatkan volume ekspor;

kerja,

kesempatan

berusaha

dan

 b. mengembangkan industri kerajinan skala kecil dan menengah terutama

industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kerajinan, kerajinan, rumah tangga untuk mendukung sektor pariwisata;

anyaman

c. mengembangkan kawasan industri pada sentra-sentra industri kecil dan

industri rumah tangga; dan d. meningkatkan diversifikasi industri pengolahan khususnya pada sub sektor

industri kayu dan barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga, industri kerajinan rumah tangga, dan industri kecil lainnya. (8) Pengembangan kawasan pariwisata yang berbasis potensi alam dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h diwujudkan dengan strategi meliputi : a. mengembangkan kawasan strategis pariwisata yang harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan dan diarahkan terutama pada pengembangan sarana dan prasarana penunjang  pada lokasi-lokasi daya tarik wisata yang sedang dan belum belum berkembang;

 b. mengelola, mengembangkan dan melestarikan peninggalan sejarah purbakala; c. merevitalisasi nilai-nilai budaya serta situs/cagar budaya yang bernilai historis; d. memantapkan dan mengembangkan sebaran daya tarik wisata dengan daya tarik keindahan alam, aktivitas budaya lokal, pertanian, spiritual, industri kecil, petualangan dan olahraga dan lainnya yang berbasis ekowisata; e. memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan hasil pertanian pertanian sebagai pemasok pemasok industri pariwisata; f. menguatkan eksistensi desa pakraman, subak , dan organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memantapkan kearifan lokal sebagai pondasi  pengembangan pariwisata berbasis ekowisata; g. mengembangkan pola kerjasama yang memberikan perlindungan kepada hak-hak kepemilikan lahan masyarakat lokal; h. meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat lokal; dan i. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan. (9) Pengembangan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i diwujudkan dengan strategi meliputi: a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus  pertahanan dan keamanan negara yang ada di wilayah wilayah kabupaten; b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi dan  peruntukannya; c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona  penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun; dan d. turut menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara. BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 9 (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi: a. sistem pusat kegiatan; dan  b.

sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.

(2) Seluruh kecamatan di kabupaten akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 36 (tiga puluh enam) e nam) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten Gianyar. (3) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta dan  peta perkecilan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan t erpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Kegiatan Pasal 10 (1) Pengembangan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. sistem perkotaan; dan b. sistem perdesaan. (2) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a.  bagian dari PKN; b. PPK; dan c. PPL (3) Bagian dari PKN di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. Kawasan Perkotaan Gianyar merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita, yang dikembangkan sebagai pusat kegiatan dari sistem KSN Perkotaan Sarbagita meliputi: 1.

Kawasan Perkotaan Inti terdiri atas Kota Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta di Kabupaten Badung;

2.

Kawasan Perkotaan di sekitarnya terdiri atas Mangupura dan Kawasan Perkotaan Jimbaran di Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Perkotaan Sukawati di Kabupaten Gianyar, dan Tabanan di Kabupaten Tabanan; dan

3.

Kawasan penyeimbang antar Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya.

Kawasan Perkotaan Kabupaten Badung, Ubud, dan Kawasan Kawasan Perkotaan

 b. Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Sukawati sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gianyar, sebagian wilayah Kecamatan Blahbatuh, sebagian wilayah Kecamatan Ubud, dan sebagian wilayah Kecamatan Sukawati terdiri atas: 1. Wilayah Kelurahan Gianyar, Kelurahan Beng, Kelurahan Sampalangan, Desa Serongga, Kelurahan Abianbase, dan Kelurahan Bitera di Kecamatan Gianyar; 2.

Wilayah Desa Blahbatuh, Desa Belega dan Desa Bona di Kecamatan Blahbatuh

3.

Wilayah Kelurahan Ubud, Desa Singakerta, Desa Lodtunduh, Desa Sayan, Desa Mas, Desa Peliatan dan Desa Kedewatan di Kecamatan Ubud; dan

4.

Wilayah Desa Sukawati, Desa Batuan, Desa Celuk dan Desa Guwang di Kecamatan Sukawati.

c. Kawasan penyeimbang antar Kawasan Perkotaan Inti dan kawasan perkotaan di sekitarnya di wilayah Kecamatan Gianyar, wilayah Kecamatan Blahbatuh, wilayah Kecamatan Ubud, dan wilayah Kecamatan Sukawati yang berada di

luar Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Sukawati didukung pusat-pusat lingkungan sebagai pusat  permukiman yang melayani kawasan permukiman perdesaan di sekitarnya terdiri atas: 1.

Pusat Lingkungan Lebih melayani Desa Lebih;

2.

Pusat Lingkungan Tulikup melayani Desa Tulikup;

3.

Pusat Lingkungan Temesi melayani Desa Temesi, Desa Sidan, Desa Tegal Tugu;

4.

Pusat Lingkungan Siangan melayani Desa Siangan, Desa Sumita dan Desa Suwat;

5.

Pusat Lingkungan Bakbakan melayani Desa Bakbakan, Desa Petak dan Desa Petak Kaja.

6.

Pusat Lingkungan Saba melayani Desa Saba;

7.

Pusat Lingkungan Lingkungan Keramas melayani mela yani Desa Keramas;

8.

Pusat Lingkungan Pering melayani Desa Pering;

9.

Pusat Lingkungan Buruan melayani Desa Buruan; dan

10. Pusat Lingkungan Medahan melayani Desa Medahan. 11. Pusat Lingkungan Batubulan melayani Desa Batubulan dan Desa Singapadu; 12. Pusat Lingkungan Ketewel melayani Desa Ketewel dan Desa Batubulan Kangin; 13. Pusat Lingkungan Singapadu Tengah melayani Desa Singapadu Tengah dan Desa Singapadu Kaler; 14. Pusat Lingkungan Batuan Kaler melayani Desa Batuan Kaler dan Desa Kemenuh; dan 15. Pusat Lingkungan Petulu yang melayani Desa Petulu.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. Kawasan Perkotaan Payangan mencakup wilayah Desa Melinggih, Desa Melinggih Kelod dan Desa Kelusa;  b. Kawasan Perkotaan Tegallalang mencakup wilayah Desa Tegallalang, Desa Keliki dan Desa Kenderan; dan c. Kawasan Perkotaan Tampaksiring mencakup wilayah Desa Tampaksiring Desa Manukaya, dan Desa Pejeng.

(5) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. Sebaran PPL di Kecamatan Tampaksiring mencakup wilayah:

1.

Pejeng Kawan melayani Desa Pejeng Kawan;

2.

Pejeng Kaja melayani Desa Pejeng Kaja;

3.

Pejeng Kelod melayani Desa Pejeng Kelod;

4.

Pejeng Kangin melayani Desa Pejeng Kangin; dan

5.

Sanding melayani Desa Sanding.

 b. Sebaran PPL di Kecamatan Tegallalang mencakup wilayah:

1.

Taro melayani Desa Taro.

2.

Kedisan melayani Desa Kedisan.

3.

Sebatu melayani Desa Sebatu.

4.

Pupuan melayani Desa Pupuan.

c. Sebaran PPL di Kecamatan Payangan mencakup wilayah:

1.

Bukian melayani Desa Bukian, Desa Puhu dan Desa Bresela.

2.

Buahan melayani Desa Buahan dan Desa Buahan Kaja.

(6) Rencana sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kawasan perdesaan yang mendukung PPL;  b.  pengembangan kawasan agropolitan yang mendorong tumbuhnya kota  pertanian melalui berjalannya sistem dan usaha agribisnis untuk melayani, mendorong, menarik, dan memicu perkembangan kegiatan pembangunan  pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya; dan c.  pengembangan kawasan warisan budaya melalui penataan kawasan untuk melindungi dan melestarikan warisan warisa n budaya di wilayahnya. (7) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf

a berada di Desa Kerta dengan fungsi utama sebagai pusat pengembangan agrowisata dan Pusat Kawasan Agropolitan Payangan. (8) Pengembangan kawasan warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

huruf c berada di Desa Pejeng dan desa-desa lainnya di Kabupaten Gianyar yang memiliki potensi yang sama sebagai pusat konservasi budaya skala lokal dan regional dan sebagai pusat kawasan warisan budaya. Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten Paragraf 1 Umum Pasal 11 (1) Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

a. sistem prasarana utama; dan b. sistem prasarana lainnya. (2) Sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. sistem jaringan transportasi darat; dan  b. sistem jaringan perkeretaapian. (3) Rencana pengembangan sistem prasarana utama Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 tercantum dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Transportasi Darat Pasal 12 Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas: a.  jaringan jalan; dan  b.

lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Pasal 13

(1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi: a.  jalan bebas hambatan;  b.  jalan arteri primer; c.  jalan kolektor primer 1; d.  jalan kolektor primer 2; e.  jalan kolektor primer 3; dan f.  jalan sekunder. (2) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan  bagian dari rencana pengembangan pengembangan ruas jalan bebas hambatan Provinsi Bali yang melintasi wilayah kabupaten, dilaksanakan setelah melalui kajian teknis, ekonomi dan budaya, terdiri atas: atas : a. ruas Canggu - Beringkit - Batuan - Purnama; dan  b. ruas Tohpati - Kusamba - Padangbai. (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu ruas Tabanan - Mengwitani - Denpasar - Tohpati - Simpang Sidan (bagian dari ruas  jalan Tabanan - Mengwitani - Denpasar - Tohpati - Gianyar - Dawan - Kusamba - Angantelu - Padangbai). (4) Jalan kolektor primer 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas ruas-ruas jalan: a.

SP.Tohpati - Sakah;

 b.

Sakah - Blahbatuh;

c.

Blahbatuh - Semebaung;

d.

Semebaung - Batas Kota Gianyar;

e.

Jl.Ciung Wanara;

f.

Jl. Astina Utara;

g.

Bts. Kota Gianyar - Sidan;

h.

Jl.Ngurah Rai;

i.

Jl.Astina Timur; dan

 j.

Sidan - Bts. Kota Klungkung. Klungkung.

(5) Jalan kolektor primer 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas ruas-ruas jalan:

a. Semebaung - Bedahulu;  b. Sakah - Teges; c. Teges - Ubud; d. Sidan - Bangli; e. Bedahulu - Sribatu; f. Bangli - Sribatu; g. Sribatu - Penelokan; h. Blahbatuh - Bone - Gianyar; i. Jln. Astina Selatan;  j. Jln. Kesatrian Gianyar; k. Ubud - Tegallalang - Bubung Bayung; l. Buruan - Gianyar; dan m. Tampaksiring - Istana Presiden (6) Jalan kolektor primer 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas ruas-ruas jalan:

a. b. c. d. e. f.

Teges - Bedahulu; Tegaltamu - Kedewatan; Kedewatan - Ubud; Kedewatan - Payangan - Batuanyar; Tampaksiring - Tegallalang; dan Ketewel - Sukawati.

(7) Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a.  jalan lokal; b.  peningkatan fungsi jalan lokal; c.  jalan lingkungan; dan d.  pengembangan jalan sekunder. (8) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas 204 (dua ratus empat) ruas jalan lokal yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (9) Peningkatan fungsi jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas ruas-ruas jalan sebagai berikut: a. Tulikup - Siyut;  b. Abianbase - Lebih; c. Bitra - Babakan; d. Babakan - Petak; e. Melinggih - Kelusa; f. Kelusa - Tegallalang; g. Melinggih - Semepekung - Petang; h. Br Kalah - Pengosekan; i. Padang Tegal - Pengosekan;

 j. Pengosekan - Nyuh Kuning; k.  Nyuh Kuning - Tebongkang; l. Mas - Lodtunduh - Kengetan; m. Tampaksiring - Selat (Bangli); n. Camenggaon - Ketewel - Gumicik; o. Batubulan - Pagutan - Penatih;  p. Keliki - Sebali - Kelusa - Taro - Sebatu; dan q.  Negari - Angantaka. (10) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri atas ruasruas jalan selain ruas jalan yang disebutkan pada ayat (8) dan (9) terdapat di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten. (11) Pengembangan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d terdiri atas ruas-ruas jalan: a. Kerta - Apuh - Malet - Sribatu;  b. Kedewatan - Sambahan - Petulu; c. Kendran - Sanding - Petak; d. Kerta - Pausan; e. Bukit - Tampaksiring - Saraseda; f. Cebang - Medahan; g. Dauh Uma - Beng - Selat - Bukit Batu - Sidan; h. Petemon - Siangan; i. Tampaksiring - Dlod Blungbang - Cebok; dan  j. Sebatu - Calo. Pasal 14 (1) LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi: a.  b. c. d.

lajur atau jalur atau jalan khusus untuk angkutan massal; terminal; sentra parkir khusus; dan fasilitas pendukung LLAJ.

(2) Lajur atau jalur atau jalan khusus angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a.  jaringan trayek angkutan umum penumpang; penumpang; dan  b.  jaringan lintas angkutan barang. (3) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b me liputi: a. Terminal Gianyar di Kecamatan Gianyar;  b. Terminal Batubulan di Kecamatan Sukawati; dan c. Terminal Ubud di Kecamatan Ubud. (4) Rencana sentra parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Kawasan Pariwisata Ubud.

(5) Fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a.  b. c. d. e.

trotoar; lajur sepeda; tempat penyeberangan pejalan kaki; halte; dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.

(6) Jaringan trayek angkutan umum penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Terminal Gianyar, Terminal Batubulan, dan Terminal Ubud. Pasal 15 (1) Jaringan trayek angkutan umum penumpang di Terminal Gianyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a meliputi: a. trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);  b. trayek angkutan perdesaan (angdes); dan c. trayek angkutan umum Sarbagita. (2) Trayek AKDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Gianyar - Klungkung - Padang Bai - Amlapura - Batubulan PP;  b. Gianyar - Klungkung - Padang Bai - Batubulan PP; dan c. Gianyar - Bangli - Batubulan PP. (3) Trayek angdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Gianyar - Tampaksiring - Temen PP;  b. Gianyar - Ubud - Payangan PP; c. Gianyar - Ubud - Tegallalang - Pujung PP; d. Gianyar - Lebih PP; e. Gianyar - Suwat PP; f. Gianyar - Petak PP; g. Gianyar - Wanayu - Petemon - Sanding PP; h. Gianyar - Bona - Belega - Blahbatuh; dan i. Gianyar - Sidan. (4) Trayek angkutan umum Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Sanur - Padang Galak - Ketewel - Gianyar PP;  b. Batubulan - Sukawati - Gianyar PP; dan c. Tabanan - Mengwi Mengwi - Mambal - Ubud - Gianyar PP.

Pasal 16 (1) Jaringan trayek angkutan penumpang di Terminal Batubulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi:

a. trayek AKDP; b. trayek angkutan perbatasan; dan c. trayek angkutan umum Sarbagita. (2) Trayek AKDP dan trayek angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi: a. Batubulan - Gianyar - Klungkung - Amlapura PP;  b. Batubulan - Selat PP; c. Batubulan - Kintamani - Singaraja PP; d. Batubulan - Nusa Dua PP; e. Batubulan - Gianyar - Klungkung - Padang Bai - Amlapura PP; f. Batubulan - Gianyar - Bangli PP; g. Batubulan - Padang Bai PP; h. Batubulan - Kreneng PP; i. Batubulan - Gatsu - Penatih - Ubung PP;  j. Batubulan - Ubud - Payangan PP; dan k. Batubulan - Ubud - Tegallalang PP. (3) Trayek angkutan umum Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Bandara - Kota - Batubulan PP;  b. Batubulan - Pesanggaran - Simpang Dewa Ruci - Kuta PP; c. Simpang Dewa Ruci - Kerobokan - Gatot Subroto - Batubulan PP; d. Batubulan - Sukawati - Gianyar PP; dan e. Mengwi - Kapal - Penatih - Batubulan PP. Pasal 17 (1) Jaringan trayek angkutan umum penumpang di Terminal Ubud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c meliputi trayek angkutan umum Sarbagita. (2) Trayek angkutan umum Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Sanur - Padang Galak - Ketewel - Guang - Sukawati - Mas - Ubud PP; dan  b. Tabanan - Mengwi- Mambal - Ubud - Gianyar PP.

Pasal 18 (1) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b meliputi: a. lalu lintas bongkar muat barang kebutuhan sembilan bahan pokok, bahan  bangunan, bahan baku kerajinan, peralatan pertanian dan barang produksi lainnya;  b.  pengembangan jalur lintasan angkutan barang; barang; dan c.  pengembangan terminal angkutan barang. barang. (2)  pengembangan jalur lintasan angkutan barang sebagaimana se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk di Kabupaten Jembrana dan Pelabuhan Padangbai di Kabupaten Karangasem, Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar, Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, serta Bandar Udara Ngurah Rai dan zona-zona peruntukan kegiatan industri. (3) Rencana pengembangan terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di sekitar Sakah, Kecamatan Sukawati.

Pasal 19 Fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan pe raturan perundang-undangan. perundang-undangan.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Perkeretaapian Pasal 20

(1) Rencana sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi jalur kereta api dan stasiun kereta api. (2) Rencana jalur kereta api dan stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kajian teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Bagian Keempat Sistem Prasarana Lainnya Paragraf 1 Umum Pasal 21 Sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mencakup : a.

sistem jaringan energi/kelistrikan;

 b.

sistem jaringan telekomunikasi;

c.

sistem jaringan sumber daya air; dan

d.

sistem jaringan prasarana prasara na pengelolaan lingkungan.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Pasal 22

(1) Sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi: a.  pembangkit listrik; b. sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan c. gardu induk distribusi tenaga listrik. (2) Pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa  pengembangan pembangkit listrik alternatif dari sumber energi terbarukan meliputi: a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdiri atas: PLTA Selat dan PLTA Buangga; b. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terdiri atas: P LTMH Tukad Petanu di Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Ubud, Kecamatan Sukawati, dan Kecamatan Blahbatuh, PLTMH Tukad Wos di Kecamatan Sukawati, dan PLTMH Telabah di setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten; c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdiri atas: PLTS Siangan di Kecamatan Gianyar dan PLTS Tampaksiring di Kecamatan Tampaksiring; d. PLT Arus Laut di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar; e. PLT Gelombang di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar; dan f. PLT Pasang Surut di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar. (3) Sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu yaitu berupa penyaluran penyaluran tenaga listrik dari dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem meliputi: a.  pemantapan jaringan interkoneksi jaringan kabel kabe l listrik listri k bawah laut Jawa-Bali Jawa -Bali yang melalui Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar;  b.  pemanfaatan kawat saluran udara terbuka untuk Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang terdapat di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Payangan, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar; dan c.  penggunaan kabel untuk saluran bawah tanah dan/atau udara pada kawasan  permukiman dan aktivitas pendukungnya. pendukungnya.

(4) Gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. optimalisasi gardu induk yang terdapat di wilayah Kabupaten meliputi Gardu Induk Melinggih di Kecamatan Payangan dan Gardu Induk Serongga di Kecamatan Gianyar yang terintegrasi dengan Gardu Induk Kapal di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung dan gardu induk lainnya di luar wilayah Kabupaten;  b.  peningkatan pelayanan secara merata ke seluruh wilayah Kabupaten dengan melakukan penambahan gardu distribusi, perluasan jaringan distribusi dan  penyaluran di Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Tampaksiring; c. mengintegrasikan pembangunan  pengembangan wilayah; wilayah; dan

jaringan

listrik

dengan

arahan

d.  pengembangan jaringan bawah tanah secara terpadu dengan sistem utilitas lainnya untuk meningkatkan kualitas dan estetika ruang wilayah Kabupaten. (5) Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan Kabupaten Gianyar Tahun 2012-2032 diwujudkan dalam bentuk peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan Kabupaten Gianyar dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 23 (1) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi: a.  jaringan terestrial; dan  b.  jaringan satelit. (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi satelit dan transponden diselenggarakan melalui pelayanan stasiun bumi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain jaringan terestrial dan jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sistem jaringan telekomunikasi juga meliputi jaringan bergerak seluler berupa menara menara Base Transceiver Station (BTS) telekomunikasi terpadu untuk dimanfaatkan secara bersama-sama antar operator yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani oleh Sentral Telepon Otomat (STO), meliputi: a. STO Gianyar di Kecamatan Gianyar;  b. STO Ubud di Kecamatan Ubud; dan c. STO Tampaksiring di Kecamatan Tampaksiring.

(6) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta rencana jaringan telekomunikasi dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air Pasal 24 (1) Sistem jaringan sumber daya daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 21 huruf c ditetapkan dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang terdiri atas konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber air dan prasarana sumber daya air. (3) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas air permukaan pada sungai, sumber air permukaan lainnya, dan air tanah pada Cekungan Air Tanah (CAT). (4) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. Wilayah Sungai (WS) Bali - Penida sebagai sungai strategis nasional yang  pengelolaannya mengacu kepada Pola Pengelolaan Wilayah Sungai Bali - Penida meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tukad Ayung, DAS Tukad Pakerisan, DAS Tukad Sangsang, DAS Tukad Oos, dan DAS Tukad Petanu; dan b. Air tanah yang berada pada CAT meliputi CAT Denpasar - Tabanan. (5) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sistem jaringan irigasi dan sistem pengamanan pantai. (6) Sistem jaringan irigasi yang berada di wilayah wil ayah kabupaten sebagaimana dimaksud  pada ayat (5) meliputi beberapa Daerah Irigasi (DI) meliputi: a. DI Nasional yang terdiri atas DI Kedewatan di Kecamatan Ubud seluas kurang lebih 3.635 (tiga ribu enam ratus tiga puluh lima) Hektar;  b. DI Provinsi yang terdiri atas:

1. 2. 3. 4. 5.

DI Tengkulak Mawang seluas kurang lebih 1.120 (seribu seratus dua  puluh) Hektar; DI Pejeng seluas kurang lebih 1.217 (seribu dua ratus tujuh belas) Hektar; DI Gunung Sari seluas kurang lebih 1.849 (seribu delapan ratus empat  puluh sembilan) Hektar; DI Cengcengan seluas kurang lebih 1.035 (seribu tiga puluh lima) Hektar; DI Kedewatan seluas kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) Hektar;

c. DI lintas kabupaten terdiri atas:

1.

DI Apuan seluas kurang lebih 160 (seratus enam puluh) Hektar;

2.

DI Bekutel seluas kurang lebih 224 (dua ratus dua puluh empat) Hektar;

3.

DI Banjarangkan seluas kurang lebih 543 (lima ratus empat puluh tiga) Hektar; dan

4.

DI Padpadan seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) Hektar;

d. DI Kabupaten yang terdiri atas 124 (seratus dua puluh empat) DI, yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (7) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rangka mengurangi abrasi pantai melalui pengurangan energi gelombang yang mengenai pantai, dan/atau penguatan tebing pantai. (8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di seluruh pantai rawan abrasi di sepanjang pantai selatan kabupaten dari Pantai Siyut, Desa Tulikup hingga Pantai Candra Asri, Desa Batubulan. Pasal 25 Pengembangan sistem sumber daya air digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Gianyar dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5 Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan Pasal 26 Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi :

a.

sistem penyediaan air minum (SPAM);

b.

sistem pengelolaan persampahan;

c.

sistem pengelolaan air limbah;

d.

sistem jaringan drainase; dan

e.  jalur evakuasi bencana. Pasal 27 (1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi pemanfaatan air  permukaan, mata air (MA), dan air tanah. (2) SPAM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

a. Bagian dari SPAM Sarbagitaku merupakan kerangka kerja sama pengelolaan air baku dan air minum secara terpadu lintas wilayah di Kawasan Bali Selatan, yang juga melayani wilayah Kabupaten meliputi sistem timur yang mencakup IPA Petanu dan IPA Unda; b. SPAM Kecamatan Gianyar meliputi:

1.

mata air gravitasi (MAG) Yeh Barong melayani Desa Petak Kaja, sebagian Desa Sumita, sebagian Desa Suwat dan sebagian Desa Petak Kelod;

2.

mata air pompa (MAP) Tegalsaat melayani Desa Sumita dan sebagian Desa Suwat;

3.

sumur bor (SB) Siangan melayani Desa Suwat, Desa Siangan dan sebagian Desa Bitra;

4.

SB.Madangan melayani Desa Petak Kelod dan sebagian Desa Babakan;

5.

SB.Babakan melayani Desa Babakan dan sebagian Desa Bitra;

6.

SB.Beng I dan SB.Beng II melayani Kelurahan Gianyar dan Desa Beng;

7.

MAG.Gitgit dan SB.Beng III melayani Desa Beng, Kelurahan Gianyar, Desa Samplangan, Desa Tegaltugu dan Desa Lebih;

8.

SB.B.Jati melayani Desa Samplangan dan sebagian Desa Pegesangan;

9.

SB.Sidan melayani Desa Sidan, sebagian Desa Pegesangan dan sebagian Desa Tulikup;

10. MAP.Tulikup melayani Desa Sidan dan Desa Tulikup; 11. SB. Astina Selatan melayani Kelurahan Gianyar; 12. SB. Abianbase melayani Desa Abianbase; 13. SB. Serongga melayani Desa Serongga dan sebagian Desa Lebih; dan 14. SB.Tedung melayani sebagian Kecamatan Blahbatuh.

c. SPAM Kecamatan Blahbatuh meliputi: 1.

SB.Bedulu, SPAM dari Tampaksiring dan SPAM dari Ubud melayani Desa Bedulu, sebagian desa Buruan dan Desa Tegallinggah;

2.

SB.Buruan melayani Desa Buruan dan sebagian Desa Blahbatuh;

3.

SB.Belega melayani Desa Belega, sebagian Desa Blahbatuh, sebagian Desa Pering dan sebagian Desa Keramas;

4.

SPAM dari Kecamatan Gianyar (SB.Astina Selatan) melayani Desa Bona, sebagian Desa Belega, dan sebagian Desa Keramas;

5.

SB.Pering melayani Desa Pering dan sebagian Desa Keramas;

6.

SPAM dari Kecamatan Gianyar (SB.Tedung) melayani Desa Keramas dan Desa Medahan; dan

7.

SB.Blasinga melayani Desa Saba.

d. SPAM Kecamatan Sukawati meliputi: 1.

SB.Tebongkang I dan SB.Tebongkang II melayani Desa Singapadu Kaler, Desa Singapadu Tengah, Desa Singapadu dan sebagian Desa Batubulan;

2.

SB.Abiansaka, SB.Sakah dan SB. Cangi melayani Desa Batuan, Desa Kemenuh dan sebagian Desa Sukawati;

3.

SB.SKB melayani Desa Sukawati, sebagian Desa Celuk, sebagian Desa Batubulan, Desa Guwang dan melayani sebagian Kecamatan Blahbatuh;

4.

SB.Denjalan melayani Desa Batubulan, sebagian Desa Batubulan Kangin dan sebagian Kota Denpasar;

5.

SB.Tegehe melayani Desa Batubulan dan sebagian Desa Batubulan Kangin;

6.

SB.Batubulan Kangin melayani Desa Batubulan Kangin; dan

7.

SB. Batubulan melayani Desa Batubulan dan Desa Ketewel;

e. SPAM Kecamatan Ubud meliputi: 1.

SPAM dari Kecamatan Tegallalang melayani Desa Petulu;

2.

SPAM dari Kecamatan Tegallalang, SB. Junjungan dan SB. Sambahan melayani Kelurahan Ubud;

3.

SPAM dari Kecamatan Payangan (MAP.Sengkulung, MAP.Mumbul, MAP.Air Jeruk dan WTP dari air permukaan) melayani Desa Kedewatan dan sebagian Kelurahan Ubud, Desa Lodtunduh, Desa Mas dan sebagian Kecamatan Sukawati;

4.

SPAM dari Kecamatan Tampaksiring dan SB.Ambengan melayani Kelurahan Ubud, Desa Lodtunduh, Desa Mas dan sebagian Kecamatan Sukawati;

5.

SB.Lodtunduh melayani Desa Lodtunduh, Desa Mas dan sebagian Kecamatan Sukawati; dan

6.

SB.Sayan I dan SB.Sayan II melayani Desa Sayan, Desa Kedewatan dan sebagian Kelurahan Ubud.

f. SPAM Kecamatan Payangan meliputi: 1.

MAP. Kerta melayani Desa Kerta;

2.

MAP.Undisan melayani Desa Puhu, Desa Bukian, Desa Melinggih, Desa Melinggih Kelod, Desa Klusa, sebagian Kecamatan Tegallalang dan sebagian Kecamatan Ubud;

3.

MAP.Sengkulung MAP.Sengkulung melayani Br.Susut;

4.

MAP.Sengkulung, MAP.Mumbul dan MAP.Air Jeruk melayani Desa Melinggih, Desa Melinggih Kelod, Desa Klusa, sebagian Kecamatan Tegallalang dan sebagian Kecamatan Ubud; dan

5.

MAP.Batukaru melayani Desa Melinggih, Desa Melinggih Kelod, Desa Klusa, sebagian Kecamatan Tegallalang dan sebagian Kecamatan Ubud.

 g. SPAM Kecamatan Tegallalang meliputi: 1.

MAP.Bayad melayani Br.Pakudui, Desa Kedisan, Desa Kendran dan sebagian Desa Tegallalang;

2.

MAG.Bugbug melayani Desa Tegallalang dan sebagian Kecamatan Ubud;

3.

SPAM dari Kecamatan Payangan melayani Desa Keliki; dan

4.

MAP.Sapat melayani sebagian Kecamatan Ubud.

h. SPAM Tampaksiring meliputi: 1.

MAP.Tirta Empul melayani Desa Manukaya (bagian barat) dan Desa Tampaksiring;

2.

MAP.Sinduraja melayani Desa Manukaya (bagian timur);

3.

MAP.Tegallsaat melayani Desa Sanding, Desa Pejeng Kaja dan Desa Pejeng Kangin;

4.

SB.Pesalakan melayani Desa Pejeng Kangin, Desa Pejeng Kelod, Desa Pejeng Tengah;

5.

MAP.Pejeng Kaja dan SB.Tarukan melayani Desa Pejeng Kaja, Br.Laplapan Ubud, Desa Pejeng Kawan dan Desa Pejeng Tengah; dan

6.

SB.Pejeng Kelod melayani Desa Pejeng Kelod, Desa Pejeng Tengah dan sebagian Kecamatan Blahbatuh. Pasal 28

(1) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf  b bertujuan untuk mengelola timbulan sampah padat yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan bukan rumah tangga dengan prinsip mengurangi (reduce), menggunakan kembali (reuse) dan mendaur ulang (recycle). (2) Rencana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pewadahan, pengumpulan, pengangkutan,  pembuangan dan pengolahan pengolahan akhir. (3) Sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). (4) TPS dialokasikan di Kecamatan Gianyar, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Payangan, Kecamatan Ubud dan Kecamatan Sukawati yang memenuhi persyaratan dan kriteria teknis lokasi. (5) TPST Regional terletak di Suwung Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. (6) TPA dialokasikan di Desa Temesi Kecamatan Gianyar. (7) Pengelolaan persampahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  perundang-undangan. Pasal 29 (1) Rencana sistem pengelolaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c meliputi rencana pengelolaan air limbah dan rencana  penanganan limbah termasuk limbah B3. (2) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me liputi: a. sistem pengelolaan air limbah terpusat dengan sistem perpipaan;  b. sistem pengelolaan setempat dilakukan secara individual dengan penyediaan  bak pengolahan air limbah atau tangki septik sebelum dibuang ke lingkungan; dan c.  pengembangan pengelolaan air limbah komunal di kawasan-kawasan padat  permukiman. (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) me liputi: a.  pada kawasan perkotaan untuk jangka panjang dibedakan penanganannya

 b. pengembangan  b.  pengembangan sistem pengelolaan air limbah perpipaan di dalam kawasan  perkotaan menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL) (IPAL) meliputi :

1. sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat Kawasan Perkotaan Gianyar yang dilayani oleh IPAL Gianyar; 2. sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat Kawasan Perkotaan Ubud yang dilayani oleh IPAL Ubud; dan 3. sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat Kawasan Perkotaan Sukawati yang dilayani oleh IPAL Sukawati. Pasal 30 Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d meliputi: a.  pengembangan sistem siste m jaringan drainase didasarkan atas kesatuan sistem dan sub sistem tata air mencakup sistem jaringan drainase primer berupa sungai/tukad utama, sistem jaringan drainase sekunder berupa parit atau saluran-saluran yang ada di tepi jalan, dan sistem jaringan drainase tersier berupa saluran-saluran kecil yang masuk pada kawasan perumahan;  b.  pembangunan sistem jaringan drainase terpadu antara sistem makro dengan sistem mikro mengikuti sistem jaringan yang ada dan daerah tangkapan air hujan; c.  peningkatan kapasitas sungai dan jaringan drainase melalui normalisasi alur sungai, penggelontoran jaringan drainase secara rutin, pengalihan sebagian aliran air melalui pembuatan sodetan, pembuatan polder dilengkapi sistem pengendali dan pompa; d.  pembangunan sistem pembuangan air hujan yang terintegrasi mulai dari lingkungan perumahan sampai saluran drainase primer yang dilengkapi bangunan  pengontrol genangan, bak penampung sedimen, pembuatan konstruksi baru  berupa turap/senderan, rehabilitasi saluran alam yang ada, pembuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan, dan pemisahan antara jaringan drainase dengan jaringan irigasi dan jaringan air limbah. Pasal 31 Penyediaan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e meliputi :

a.  jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur penyelamat bila terjadi bencana tanah longsor, bencana gerakan tanah, gelombang pasang ataupun tsunami, menuju ke tempat yang lebih aman, terdiri atas jalan-jalan yang posisinya  berlawanan dengan arah datangnya datangnya bencana; b.  jalur-jalur jalan yang digunakan untuk membawa korban bencana ke ruang evakuasi bencana meliputi : 1.  jalur-jalur jalan menuju me nuju lapangan olah raga terbuka di tiap kawasan per kotaan dan tiap kawasan perdesaan, 2.  jalur-jalur jalan menuju pelataran terminal, 3.  jalur-jalur jalan menuju gedung olah raga atau gedung serbaguna di tiap kawasan perkotaan dan tiap kawasan perdesaan, dan 4.  jalur-jalur jalan menuju rumah sakit terdekat atau rumah sakit rujukan.

c.

sebaran jalur bencana tanah longsor dan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: 1. ruas jalan Ubud-Payangan (lapangan Ubud dan Pasar Payangan); 2. ruas jalan Payangan-Buahan (Pasar Payangan); 3. ruas jalan raya Tampaksiring (Lapangan Tampaksiring); 4. ruas jalan Bitera-Babakan-Petak (Kantor Desa dan Sekolah Dasar); dan 5. ruas jalan Tulikup-Blahpane (lapangan Tulikup).

d.

sebaran jalur evakuasi gelombang pasang dan tsunami sebagaimana dimaksud  pada huruf a meliputi: 1. ruas jalan Tulikup-Pantai Siyut (lapangan Tulikup); 2. ruas jalan Abianbase-Lebih-Jalan Dipta Gianyar (lapangan Astina Gianyar); 3. ruas jalan Abianbase-Lebih-Jalan Gambir-Jalan Astina Selatan-Jalan Kebo Iwa (terminal Gianyar); 4. ruas jalan Blahbatuh-Saba (lapangan Blahbatuh); 5. ruas jalan Pantai Gumicik-Ketewel-Guwang-Jalan Raya Sukawati (lapangan Sukawati); 6. ruas jalan Pantai Gumicik-Manguntur (terminal Batubulan); dan 7. ruas Jalan Pantai Gumicik-Manguntur-Jalan Raya Batubulan (lapangan Batubulan).

e.

Jalur-jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 32 (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. kawasan lindung; dan b. kawasan budi daya. (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan perlindungan setempat;  b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; c. kawasan rawan bencana alam; d. kawasan lindung geologi; dan e. kawasan lindung lainnya.

(3) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kawasan peruntukan pertanian;  b. kawasan peruntukan perkebunan; c. kawasan peruntukan perikanan; d. kawasan peruntukan pertambangan; e. kawasan peruntukan permukiman; f. kawasan peruntukan industri; g. kawasan peruntukan pariwisata; h. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan i. kawasan peruntukan lainnya.

(4) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki total luas kurang lebih 7.444 (tujuh ribu empat ratus empat puluh empat) hektar. (5) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki total luas kurang lebih 29.356 (dua puluh sembilan tiga ratus lima puluh enam) hektar. (6) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam tabel dan peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Paragraf 1 Kawasan Perlindungan Setempat Pasal 33 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi: a.

kawasan suci;

 b.

kawasan tempat suci;

c.

sempadan pantai;

d.

sempadan sungai;

e.

sempadan jurang; dan

f.

RTH perkotaan. Pasal 34

(1) Kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a merupakan kawasan yang dipandang memiliki nilai kesucian oleh umat Hindu di Bali meliputi: a. kawasan suci perbukitan;  b. kawasan suci campuhan; c. kawasan suci pantai; suci pantai;

suci loloan d. kawasan suci loloan

e. kawasan suci laut f. kawasan suci mata air; dan

alit . g. kawasan suci catus patha agung dan catus patha alit .

(2) Sebaran lokasi kawasan suci perbukitan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a yaitu seluruh kawasan dengan kemiringan lereng sekurang-kurangnya 40 (empat  puluh) persen pada kawasan perbukitan di bagian utara wilayah berada di Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegallalang dan Kecamatan Tampaksiring. (3) Kawasan suci campuhan  campuhan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebarannya meliputi campuhan  campuhan  Ubud di Kecamatan Ubud dan seluruh  pertemuan aliran dua buah sungai sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. (4) Kawasan suci pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebarannya meliputi tempat-tempat di pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai wilayah kabupaten meliputi: a. Pantai Saba, di Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh;  b. Pantai Masceti, di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh; c. Pantai Keramas, di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh d. Pantai Lebih, di Desa Lebih, Kecamatan Gianyar; e. Pantai Segara Wilis, di Desa Pering, Kecamatan Kecamata n Blahbatuh; f. Pantai Kesiut, di Desa Tulikup, Kecamatan Gianyar; g. Pantai Air Jeruk, di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati; h. Pantai Pabean dan Pantai Gumicik, di Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati;

dan i. Pantai Candra Asri di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati.

loloan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebarannya (5) Kawasan suci loloan  meliputi seluruh muara sungai di kawasan pantai di seluruh wilayah Kabupaten. (6) Kawasan suci laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebarannya meliputi kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu di sepanjang pesisir kabupaten. (7) Kawasan suci mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebarannya terdiri atas : a. Taman Beji Giri Kusuma, di Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan;  b. Tirta Empul, di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring; c. Pura

Mengening, Pura Indrakila di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring;

d. Gunung Kawi, di Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang; Te gallalang; dan e. tempat-tempat mata air lainnya di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten

yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi Umat Hindu.

(8) Kawasan suci catus patha agung dan catus patha alit   alit   sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf g sebarannya sebara nnya meliputi meli puti seluruh catus patha agung dan catus  patha alit   di tiap wilayah desa adat/ pakraman   pakraman  yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu.

Pasal 35 dala m Pasal 33 huruf b meliputi: (1) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam a. kawasan tempat suci di sekitar  Pura Sad Kahyangan  Kahyangan  dengan radius paling sedikit apeneleng agung  setara   setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok  penyengker  pura;  pura;  b. kawasan tempat suci di sekitar  Pura Dang Kahyangan  dengan radius paling sedikit apeneleng alit   setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker  tembok penyengker  pura;  pura; dan c. kawasan tempat suci di sekitar  Pura Kahyangan Tiga  Tiga   dan pura lainnya, dengan radius paling sedikit  Apenimpug  atau Apenyengker    atau  Apenyengker  dengan   dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk bangunan bertingkat dan 25 (dua  puluh lima) meter untuk bangunan bangunan tidak bertingkat d.  penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas  buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan  panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan pemanfaata n dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan kawasa n tempat suci.

(2) Kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dikawasan Pura Pusering Jagat, di Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring Kahyangan   sebagaimana dimaksud pada (3) Kawasan radius kesucian  Pura Dang Kahyangan  ayat (1) huruf b tersebar di seluruh wilayah kabupaten.

(4) Kawasan radius kesucian  Pura Kahyangan Kahyangan Tiga dan Tiga  dan pura lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: seluruh Pura Kahyangan Tiga dan  pura lainnya pada tiap-tiap desa adat/ pakraman di  pakraman di seluruh wilayah kabupaten. Pasal 36

(1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi dataran sepanjang tepian laut yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. (2) Sebaran lokasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di sepanjang pantai selatan kabupaten terdiri atas : Pantai Candra Asri, Pantai Gumicik, Pantai Kubur, Pantai Manyar, Pantai Kucupin, Pantai Pabean, Pantai Purnama, Pantai Saba, Pantai Pering, Pantai Keramas, Pantai Lebih, sampai Pantai Siyut. (3) Sebaran lokasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki total luas kurang lebih 150 (seratus lima puluh) Hektar. Pasal 37

(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi seluruh sempadan sungai dan sempadan anak sungai yang tersebar di kawasan  perkotaan dan kawasan perdesaan. (2) Jarak sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.  pada kawasan perkotaan: 3 (tiga) meter sungai bertanggul, bertanggul, 10 (sepuluh) meter untuk sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) meter, 15 (lima

 belas) meter untuk sungai berkedalaman 10 (sepuluh) sampai sa mpai 20 (dua puluh) meter, dan 20 (dua puluh) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter; dan

b.  pada kawasan perdesaan: 5 (lima) meter sungai bertanggul, 10 (sepuluh ) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter, 15 (lima belas) meter untuk sungai sungai berkedalaman 3 (tiga) (tiga) sampai 20 (dua puluh) meter, dan 30 (tiga puluh) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter. (3) Sebaran lokasi sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sempadan sungai utama yang mengalir sepanjang se panjang tahun meliputi:

1. Tukad Ayung di Kecamatan Payangan dan Kecamatan Ubud, 2. Tukad Sangsang di Kecamatan Gianyar, 3. Tukad Melangit di Kecamatan Gianyar dan Kecamatan Tampaksiring, 4. Tukad Oos di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Ubud, Kecamatan Tegallalang, 5. Tukad Petanu di Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Ubud, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Sukawati, 6. Tukad Pakerisan di Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar,  b. Sempadan anak sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Tukad Gelulung di Kecamatan Gianyar; 2. Tukad Cangkir di Kecamatan Gianyar; Kecamatan Gianyar; 3. Tukad Melangge di Kecamatan

4. Tukad Penampahan di Kecamatan Tampaksiring; 5. Tukad Tinga di Kecamatan Tampaksiring; 6. Tukad Sangku di Kecamatan Blahbatuh; 7. Tukad Kutul di Kecamatan Blahbatuh; 8. Tukad Bangkang di Kecamatan Blahbatuh; 9. Tukad Batuan di Kecamatan Tampaksiring; Ta mpaksiring; 10. Tukad Jurang di Kecamatan Blahbatuh; 11. Tukad Kuangkang di Kecamatan Tegallalang; 12. Tukad Dapdap di di Kecamatan Tegallalang; 13. Tukad Suwung di di Kecamatan Tegallalang; Tegallala ng; 14. Tukad Batugesang Tampaksiring;

di

Kecamatan

15. Yeh Oos di Kecamatan Sukawati; 16. Pangkung Bass di Kecamatan Sukawati; 17. Yeh Katung di Kecamatan Tegallalang; 18. Tukad Abuan di Kecamatan Gianyar;

Tegallalang

dan

Kecamatan

19. Tukad Buluh di Kecamatan Sukawati; 20. Tukad Siap di Kecamatan Ubud; dan 21. Tukad Sengkulung di Kecamatan Payangan. (4) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki total luas kurang lebih 3.082 (tiga ribu delapan delapa n puluh dua) Hektar. Pasal 38 (1) Sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi kawasan yang memiliki sudut miring lereng minimal 45 (empat puluh lima) derajat, kedalaman jurang paling sedikit 5 (lima) meter dan daerah datar bagian atas paling sedikit 11 (sebelas) meter. (2) Sebaran sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) me liputi: a. lembah-lembah sungai di seluruh wilayah kabupaten;  b. lembah-lembah

bukit di wilayah Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Tampaksiring, dan Kecamatan Ubud; dan

c. tebing-tebing di seluruh wilayah kabupaten.

(3) Sebaran sempadan jurang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki luas kurang lebih 5.242 (lima ribu dua ratus empat puluh dua) Hektar. Pasal 39 (1) RTH perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f meliputi: a. RTH publik meliputi:

1.

taman kota;

2.

hutan kota;

3.  setra yang  setra yang tersebar; 4.

hutan laba pura; laba pura;

5.  pemakaman umum; 6.

lapangan olah raga berumput;

7.

lapangan upacara berumput;

8.  jalur di bawah tegangan tinggi tinggi (SUTT); 9.

sempadan sungai, sempadan jurang, dan sempadan pantai; dan

pegunungan, bukit, lereng dan lembah di seluruh sel uruh 10.  bentang alam seperti pegunungan, wilayah; dan

11.  jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian.  b. RTH privat meliputi:

1.

taman pada obyek wisata;

2.

kawasan pertanian, persawahan, perkebunan; dan

(2) Sebaran RTH taman kota dan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 meliputi kawasan perkotaan pada berbagai skala di setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten.

(3) Sebaran RTH setra dan hutan laba pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan angka 4 meliputi seluruh desa adat/pakraman. (4) Sebaran RTH pemakaman umum, lapangan olah raga berumput, dan lapangan upacara berumput sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, angka 6, dan angka 7 meliputi setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten. (5) Sebaran RTH jalur di bawah SUTT sebagaimana sebagaima na dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 meliputi Kecamatan Sukawati, Kecamatan Payangan, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Gianyar. (6) Sebaran RTH sempadan sungai, sempadan jurang, sempadan pantai, bentang alam seperti pegunungan, bukit, lereng, lembah, dan jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 9, angka 10, dan angka 11 meliputi setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten. (7) Sebaran RTH taman pada obyek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi kawasan Gajah Perdana Taro di Kecamatan Tegallalang, kawasan Monkey kawasan  Monkey Forest , di Kecamatan Ubud, Taman Burung, dan Kebun Binatang  Bali Zoo Park , di Kecamatan Sukawati serta Taman Safari di Kecamatan Gianyar. (8) Sebaran RTH sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan, perkebunan,  jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian pedestria n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi setiap kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten. (9) Sebaran RTH sabuk hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas kawasan larangan mendirikan bangunan pada sebelah menyebelah sepanjang  jalan dalam wilayah kabupaten tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (10) Sebaran RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lebih 6.173 (enam ribu seratus tujuh puluh tiga) Hektar atau 42% (empat puluh dua persen) dari luas kawasan perkotaan. (11) Rencana sebaran RTH perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (12) Rencana sebaran digambarkan dalam peta RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 2 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Pasal 40 Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b sebaran lokasinya terdapat di beberapa kecamatan terdiri atas: a.

Kecamatan Tampaksiring:

1. Pura Penataran Sasih, Pura Pusering Jagat, Klebutan Pura Batu, Sibit Alit, Pura Telaga Waja, Pura Kerobokan Cemadik, Sarkofagus, Pura Taman Sari, Pura Kembang Rijasa, Pura Batan Klecung, Pura Penataran Panglan, Pura Pegulingan, Pura Melanting, Pura Desa Dapdapan, Pura Penataran Belusung,

Pura Bedugul Kan, Pura Agung Batan Bingin, Pura Kemaruhan, Pura Galang Senja, Pura Mentur di Pejeng;

2. Pura Samuan Tiga, Pura Penataran Tampaksiring, Pura Yeh Mengening di Desa Tampaksiring; 3. Pura Sakenan, Pura Desa Gumang, Pura Puseh Panempahan di Desa Manukaya; dan 4. Pura Puseh Sanding, Sarkofagus di Desa Sanding.  b.

Kecamatan Blahbatuh:

1. Goa Gajah, Pura Santrian, Gedong Area Pura Sibi Agung, Sarkofagus, Pura Samuan Tiga, Pura Yeh Pulu, Pura Pengubengan, Pura Putra Betara Desa, Pura Telangu, Pura Kejaksanaan, Pura Alas Arum di Desa Bedulu; 2. Sarkofagus di Desa Marga Tengah; 3. Pura Subak Kedangan di Desa Wanayu; dan 4. Pura Pedarman Durga di Desa Buruan. c.

Kecamatan Gianyar:

1. Sibit Alit di Desa Tegal Tugu; 2. Bebitra (Relief) di Desa Bitra; 3. Arjuna Metapa di Desa Lebih; 4. Gunung Kawi di Desa Bakbakan; dan 5. Macara Bukit Jati di Desa Samplangan. d.

Kecamatan Ubud:

1. Pura Telaga Waja di Desa Petulu; 2. Pura Jukut Batu di Desa Singakerta; dan 3. Ceruk Campuhan di Desa Ubud. e.

Kecamatan Sukawati:

1. Pura Hyang Tiga di Desa Sakah; dan 2. Pura Canggi di Desa Batuan. f.

Kecamatan Tegallalang: Pura Dalem Manuaba di Desa Tegallalang. Paragraf 3 Kawasan Rawan Bencana Alam Pasal 41

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c meliputi: a. kawasan rawan tanah longsor;  b. kawasan rawan gelombang pasang; dan c. kawasan rawan abrasi.

(2) Sebaran kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di kawasan sekitar DAS Ayung di Kecamatan Payangan dan Tukad Cangkir di Kecamatan Tampaksiring. (3) Sebaran kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yaitu sepanjang pantai selatan kabupaten dari Pantai Siyut di Desa Tulikup Kecamatan Gianyar sampai Pantai Candra Asri di Desa Batubulan Kecamatan Keca matan Sukawati.

Paragraf 4 Kawasan Lindung Geologi Pasal 42

(1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d meliputi: a. kawasan rawan bencana alam geologi; dan b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. (2) Kawasan rawan bencana alam geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kawasan rawan gerakan tanah; dan b. kawasan rawan tsunami. (3) Kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Desa Buahan, Desa Kerta, Desa Puhu, Desa Bukian, Desa Buahan Kaja, Desa Taro, Desa Sebatu, Desa Pupuan, dan Desa Manukaya. (4) Kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di sepanjang pantai selatan Kabupaten dari Pantai Siyut di Desa Tulikup hingga Pantai Candra Asri di Desa Batubulan. (5) Kawasan yang memberi perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kawasan imbuhan air tanah; dan  b. daerah sekitar mata air. ayat (5) huruf a sebarannya (6) Kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud ayat meliputi kawasan lereng perbukitan yang terdapat di wilayah Kabupaten. (7) Daerah sekitar mata air sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b sebarannya meliputi: a. Kecamatan Gianyar sebanyak 6 (enam) mata air meliputi mata air Petak, mata air Gitgit, mata air Candi Baru, mata air Bitra, mata air Tegal Tugu, dan mata air Taman Magenda;  b. Kecamatan Blahbatuh sebanyak 6 (enam) mata air meliputi mata air Buruan sebanyak 2 (dua) mata air, mata air Celuk, mata air Getas, mata air Kutri, dan mata air Banguliman; c. Kecamatan Sukawati sebanyak 5 (lima) mata air meliputi mata air Sakah, mata air Cangi, mata air Rijasa, mata air Lantang Hidung,dan mata air Singapadu Kaler; d. Kecamatan Payangan sebanyak 10 (sepuluh) mata air meliputi mata air

Melinggih, mata air Giri Kesuma, mata air Air jeruk, mata air Kehia, mata air Undisan sebanyak 2 (dua) mata air, mata air Mumbul, mata air Yeh Kuning, mata air Susut, dan mata air Tlingipis; e. Kecamatan Tegallalang sebanyak 7 (tujuh) mata air meliputi mata air Telaga Waja, mata air Sapat, mata air Kedisan, mata air Tegallalang, mata air Pupuan, mata air Gunung Kawi, dan mata air Taro; dan f. Kecamatan Tampaksiring sebanyak 10 (sepuluh) mata air meliputi mata air Tirta Empul sebanyak 3 (tiga) mata air, mata air Tegal Saat, mata air Sinduraja, mata air Belusung, mata air Suradayu, mata air Magening, mata air Gunung Kawi, Kawi, dan mata air a ir Taman Sari. Paragraf 5 Kawasan Lindung Lainnya Pasal 43

(1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 a yat (2) huruf e meliputi: a. kawasan perlindungan plasma nutfah; dan  b. terumbu karang.

(2) Sebaran kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Sapi Taro di Kawasan Taro, Kecamata n Tegallalang. (3) Sebaran perlindungan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi wilayah perairan pesisir Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Gianyar. Bagian Ketiga Rencana Pola Ruang Kawasan Budi Daya Paragraf 1 Kawasan Peruntukan Pertanian Pasal 44

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a meliputi: a. kawasan peruntukan pertanian lahan basah;  b. kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura; dan c. kawasan peruntukan peternakan.

(2) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan di semua wilayah kecamatan, dengan pertimbangan  produktivitas lahan, ketersediaan prasarana irigasi, akumulasi produksi dan kondisi penggunaan yang sedang berlangsung. (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan komoditas unggulan meliputi padi dan palawija. (4) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di wilayah kabupaten tersebar di seluruh wilayah

kecamatan dan bercampur dengan kawasan peruntukan  permukiman dan kawasan perkebunan/tanaman tahunan. tahunan.

lahan

basah,

(5) Kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan komoditas unggulan meliputi jagung, kedelai, kacang tanah, cabai besar, melon, kentang, pisang, kelapa, tembakau, jeruk, rambutan, mangga, dan leci. (6) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan di semua kecamatan dan dalam skala rumah tangga dapat diusahakan secara setempat-setempat; (7) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) komoditas unggulan meliputi sapi, unggas, dan babi .

dengan

(8) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki total luas kurang lebih 14.667 (empat belas ribu enam ratus enam puluh tujuh) Hektar. (9) Luas kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan kete ntuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Kawasan Peruntukan Perkebunan Pasal 45 (1) Kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau tanaman perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan bahan baku industri. (2) Kawasan peruntukan perkebunan/tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah kabupaten diarahkan di setiap wilayah kecamatan dengan  prioritas di Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Tampaksiring. (3) Kawasan peruntukan perkebunan/tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki total luas kurang lebih 9.194 (sembilan ribu seratus sembilan  puluh empat) Hektar. (4) Kawasan peruntukan perkebunan/tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan komoditas unggulan meliputi kakao dan kopi.

Paragraf 3 Kawasan Peruntukan Perikanan Pasal 46 (1)

Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c di wilayah kabupaten meliputi : a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;  b. kawasan peruntukan perikanan budi daya; dan

c. kawasan pengolahan perikanan. (2)

Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan perikanan tangkap di laut terdiri atas: a. sebaran kawasan perikanan tangkap di laut meliputi: Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Gianyar;  b.  jalur penangkapan ikan I terdiri atas: perai ran pantai sampai dengan 2 (dua) 1.  jalur penangkapan ikan IA meliputi perairan mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah; dan

2.  jalur penangkapan ikan IB meliputi perairan pantai di luar 2(dua) mil laut sampai 4 (empat) mil laut. c.  pemantapan prasarana pendukung kegiatan perikanan laut sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi: pangkalan perahu/jukung nelayan tradisional dan tersebar di pantai-pantai di seluruh desa nelayan. (3)

Kawasan peruntukan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya mencakup budidaya perikanan air tawar meliputi: a.  budi daya perikanan sawah bersama ikan (minapadi);  b. kawasan perikanan budi daya perairan umum; c. kawasan perikanan budi daya daya kolam air tenang; tenang; d. kawasan perikanan budi daya saluran irigasi; dan e.  pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih kegiatan budi daya  perikanan meliputi:

1. Balai Benih Ikan (BBI) di Payangan; 2. Pasar Benih Ikan (PBI) di Siangan, Kecamatan Gianyar; dan 3. Unit Pembibitan Rakyat (UPR) tersebar di seluruh kecamatan. (4) Kawasan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c  berada di kawasan peruntukan perikanan skala rumah tangga yang menyebar di seluruh kecamatan. (5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 2 (dua) komoditas meliputi:

a. komoditas unggulan : udang galah; dan b. komoditas andalan : ikan karper (mas), ikan nila, ikan gurami, ikan lele, kodok lembu, ikan patin, ikan bawal, udang lobster, tenggiri, cakalang, tongkol, lemuru, cucut, kerapu dan kakap.

Paragraf 4 Kawasan Peruntukan Pertambangan Pasal 47 (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d di wilayah kabupaten berupa kawasan pertambangan mineral dan  batubara.

(2) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki komoditas bahan batuan meliputi:

a.  batu padas tersebar di Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh, Kecamatan Ubud dan Kecamatan Tegallalang; b. tanah urug di Kecamatan Sukawati; dan c. tanah liat di Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar.

Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 48 (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e di wilayah kabupaten meliputi: a. kawasan permukiman perkotaan; dan  b. kawasan permukiman perdesaaan. (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lokasi sebarannya berada di :

a. kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Sarbagita meliputi Kawasan Perkotaan Gianyar, Kawasan Perkotaan Ubud, dan Kawasan Perkotaan Sukawati; b. kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang berfungsi PPK meliputi Kawasan Perkotaan Payangan, Kawasan Perkotaan Tegallalang, dan Kawasan Perkotaan Tampaksiring. (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lokasi sebarannya mencakup seluruh pemusatan permukiman pada desa-desa yang berfungsi PPL dan kawasan perdesaan lainnya. (4) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki total luas kurang lebih 5.495 (lima ribu empat ratus sembilan puluh lima) Hektar.

Paragraf 6 Kawasan Peruntukan Industri Pasal 49

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf f terdiri atas: a. kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah khusus kerajinan; b. kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan da n menengah bahan bangunan; c.  pengembangan kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah kreatif; dan d. kawasan peruntukan agroindustri.

(2) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah khusus kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. industri mikro, kecil dan menengah khusus kerajinan perak di Kecamatan Sukawati;  b. industri mikro, kecil dan menengah khusus kerajinan bambu di Kecamatan Blahbatuh; dan c. industri mikro, kecil dan menengah khusus kerajinan rakyat lainnya di Kecamatan Ubud.

(3) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Gianyar. Gianyar. (4) Pengembangan kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa industri kerajinan, makanan olahan, dan unggulan lainnya berada di kawasan permukiman yang tersebar di seluruh kecamatan. (5) Kawasan peruntukan industri mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud  pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dikembangkan dengan kegiatan  pemusatan industri dengan luas paling sedikit sedikit 5 (lima) Hektar. (6) Kawasan peruntukan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d  berada di Kawasan Agropolitan Agropolitan Payangan.

Paragraf 7 Kawasan Peruntukan Pariwisata Pasal 50

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf g meliputi: a. kawasan pariwisata alam; dan  b. kawasan pariwisata buatan.

(2) Sebaran kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam peta yang yang tercantum dalam Lampiran Lampiran XV dan merupakan bagian bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 51

(1) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a mencakup: a. Kawasan Pariwisata Ubud; b. Kawasan Pariwisata Lebih; dan c. DTW alam. (2) Kawasan Pariwisata Ubud sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 7.712 (tujuh ribu tujuh ratus dua belas) Hektar terdiri atas wilayah administrasi desa/kelurahan:

a. Ubud, Kedewatan, Peliatan, Mas, Petulu, Lodtunduh, Sayan, Singakerta di

Kecamatan Ubud;  b. Melinggih, Melinggih Kelod, Puhu, Kelusa, sebagian Buahan dan sebagian

Buahan Kaja di Kecamatan Payangan; dan c. Keliki, Kenderan, dan Tegallalang di Kecamatan Tegallalang.

(3) Kawasan Pariwisata Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.577 (empat ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) Hektar terdiri atas wilayah administrasi desa: a. Kasawan Candra Asri (Batubulan), Ketewel, Sukawati di Kecamatan Sukawati; b. Saba, Pering, Keramas, Medahan di Kecamatan Blahbatuh; dan c. Lebih dan Tulikup, di Kecamatan Gianyar. (4) DTW alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, te rdiri atas: a. Lembah Sungai Wos di Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati; b. Air Terjun Tegenungan dan Lembah Sungai Petanu, di Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati; c. Lembah Sungai Ayung di Desa Payangan, Kecamatan Payangan; d. Ceking di Desa Tegallalang, Kecamatan Tegallalang; e. Lembu Putih (Hutan) di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang; f. Pancuran 11 (sebelas) Macam, di Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh;  g. Taman Kemuda Saraswati di Desa Ubud, Kecamatan Ubud; h. Kokokan, di Desa Petulu, Kecamatan Ubud; i. Lembah Sungai Sangsang di Desa Gianyar, Kecamat an Gianyar;  j. Sidan Stage dan Wisata Alam Sidan, di Desa Sidan, Kecamatan Gianyar; dan k. Kolam Renang Bukit Jati, di Desa Samplangan, Kecamatan Gianyar. Pasal 52

(1) Kawasan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b meliputi: a. DTW budaya; b. DTW purbakala; c. DTW remaja; dan d. DTW rekreasi. (2) DTW budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Desa Celuk, Desa Batuan dan Desa Batubulan di Kecamatan Sukawati;  b. Puri Agung Gianyar, Kelurahan Gianyar di Kecamatan Gianyar; dan c. Desa Mas, Desa Peliatan, Kelurahan Ubud, Museum Rudana, Museum Neka, Museum Ratna Warta/Puri Lukisan dan Museum Arma di Kecamatan Ubud;

(3) DTW purbakala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri at as:

a. Tegal Jambangan di Desa Sayan, Kecamatan Ubud;  b. Sindu Raja, Gunung Kawi Tampaksiring di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring; c. Candi Tebing di Desa Pejeng Kangin, Kecamatan Tampaksiring; d. Goa Garba dan Pura Ukur-ukuran di Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring; e. Pura Penataran Sasih dan Lingkungan Pura Kebo Edan, di Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring; f. Tirta Empul di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring; g. Candi Tebing Tegallinggah di Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang; h. Gunung Kawi Sebatu di Desa Sebatu, Kecamatan Tegallalang; i. Pura Gaduh di Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh;  j. Wenara Wana, di Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud; k. Relief Yeh Pulu, Mandala Wisata Samuan Tiga, Goa Gajah, Museum Purbakala dan Candi Tebing Tegallinggah, di Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh; l. Pura Puseh Canggi di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati; m. Lingkungan Lingkungan Pura Mangening di Desa Payangan, Kecamatan Payangan; dan n. Lembah Dharma Durga Kutri, di Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh.

(4) DTW remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Wisata Remaja Bukit Jati di Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar. (5) DTW rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdi ri atas: a. Taman Burung, Rimba Reptil dan Bali  Zoo Park   di Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati; b. Wisata Gajah di Desa Taro, Kecamatan Tegallalang; dan c. Taman Safari di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar.

Paragraf 8 Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 53

(1) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf h berupa pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah untuk kepentingan pertahanan keamanan yang berskala wilayah yaitu fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan disesuaikan dan diserasikan dengan program-program pembangunan bidang lainnya. (2) Sebaran fasilitas sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan negara meliputi: a. Detasemen zeni tempur (Denzipur) Bali Nusa Tenggara terdapat di Kota Gianyar; b. Komando Distrik Militer (KODIM) terdapat di Kota Gianyar;

c. Komando Rayon Militer (KORAMIL) tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Gianyar. (3) Instalasi, fasilitas, sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan yang telah ada tetap dipertahankan dan pengembangannya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Paragraf 9 Kawasan Peruntukan Lainnya Pasal 54 (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf i mencakup penyediaan kawasan peruntukan penunjang permukiman yang terdiri atas:

a.  penyediaan fasilitas perdagangan dan jasa; b.  penyediaan fasilitas perkantoran pemerintahan; c.  penyediaan fasilitas pendidikan; d.  penyediaan fasilitas kesehatan; e.  penyediaan fasilitas peribadatan; f.  penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga; dan  g.  penyediaan ruang evakuasi bencana. (2) Penyediaan kawasan peruntukan penunjang permukiman ditujukan untuk memberikan pelayananan kepada masyarakat di seluruh wilayah secara merata. (3) Kawasan peruntukan penunjang permukiman dikembangkan secara berjenjang sesuai dengan skala cakupan wilayah pelayanannya. (4) Penanganan kawasan peruntukan penunjang permukiman dilaksanakan melalui  pemeliharaan rutin, perbaikan, peningkatan dan dan pembangunan baru. Pasal 55 (1) Penyediaan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a berupa pasar yang beroperasi secara harian dikembangkan di setiap kecamatan. (2) Pasar di ibukota kabupaten merupakan pasar regional dengan cakupan wilayah  pelayanan seluruh kabupaten. (3) Pasar di ibukota kecamatan merupakan pasar lokal dengan cakupan wilayah  pelayanan masing-masing kecamatan. (4) Pasar desa merupakan pasar lokal dengan cakupan wilayah pelayanan masingmasing desa. (5) Pengembangan pasar modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

(6) Pasar dikembangkan secara terpadu dan bersifat komplementer dengan terminal angkutan umum penumpang untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. (7) Penyediaan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dilaksanakan oleh  pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pasal 56 Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b meliputi:

a. fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah kabupaten yang berada di Kawasan Perkotaan Gianyar; b. fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan c. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap  pusat-pusat desa/kelurahan.

Pasal 57 (1) Penyediaan kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c berdasarkan jenjangnya berupa; pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, dan perguruan tinggi. (2) Pengembangan sekolah unggulan kabupaten diarahkan menyebar di pusat-pusat  permukiman. (3) Penyediaan kawasan peruntukan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pasal 58 (1) Penyediaan kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d berdasarkan jenjangnya berupa rumah sakit umum daerah,  puskesmas, puskemas pembantu, poliklinik poliklinik desa dan pusat kesehatan desa. (2) Lokasi rumah sakit umum daerah diarahkan di ibukota kabupaten. (3) Penyediaan kawasan peruntukan kesehatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pasal 59 (1) Penyediaan kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e disesuaikan dengan banyaknya penganut masingmasing agama. (2) Kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pura Kahyangan Pura  Kahyangan Tiga, Tiga , Pura Swagina, Swagina, Pura Dadia Pura  Dadia,, Pura Dang Pura  Dang Kahyangan, Pura Sad Kahyangan, Kahyangan , Mesjid, Musholla, Langgar, Surau, Gereja, Pos Pelayanan Iman, dan Vihara.

(3) Pembangunan kawasan peruntukan peribadatan harus memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama, kondisi sosial budaya masyarakat Gianyar dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyediaan kawasan masyarakat.

peruntukan

peribadatan

dapat

dilaksanakan

oleh

Pasal 60 (1) Penyediaan kawasan peruntukan rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf f terdiri atas: a. taman-taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota terdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;  b. lapangan umum atau lapangan olah raga skala banjar, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota; dan c. lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan volley, basket, bulu tangkis, futtsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan pemukiman. (2) Sebaran kawasan peruntukan rekreasi dan olah raga terdapat di setiap kecamatan di wilayah Kabupaten. Pasal 61 (1) Penyediaan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g berupa fasilitas meliputi:

a. lapangan olah raga; b. taman kota; c. hutan kota; d.  pelataran terminal; e.  pelataran parkir; f. gedung olah raga atau ruang serbaguna; dan  g.  pelataran bangunan umum lainnya. lainnya. (2) Sebaran lokasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 62 (1) Kawasan strategis kabupaten meliputi: a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) di wilayah kabupaten;  b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di wilayah kabupaten; dan

c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

(2) Sebaran kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Strategis Nasional Pasal 63

(1) KSN di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a meliputi kawasan strategis nasional berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi mencakup KSN Sarbagita. (2) KSN Sarbagita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kawasan Perkotaan Denpasar, Kawasan Perkotaan Badung, Kawasan Perkotaan Gianyar, dan Kawasan Perkotaan Tabanan. Bagian Ketiga Kawasan Strategis Provinsi Pasal 64

(1) KSP di wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf  b meliputi: a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;  b. KSP dari sudut kepentingan sosial budaya; dan c. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a.  potensi ekonomi cepat tumbuh; dan pe nunjang kegiatan ekonomi. b. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang (3) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. kawasan strategis pariwisata Ubud;  b. kawasan strategis pariwisata Lebih; dan c. kawasan sepanjang jalan arteri primer Tohpati - Kusamba.

(4) KSP dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya daerah; dan b. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya budaya dan dan merupakan asset yang harus dilindungi dan dilestarikan. (5) KSP dari sudut sudut kepentingan sosial budaya budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (4) terdiri atas:

a. kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangan  Kahyangan   mencakup kawasan radius

kesucian Pura Pusering Jagat di Desa Pejeng Kecamatan Tampaksiring; dan  b. kawasan warisan budaya mencakup kawasan DAS Tukad Pekerisan.

(6) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan; b. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; c. memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air; dan d.  perlindungan daerah pesisir. (7) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup: a. seluruh kawasan perbukitan mencakup perbukitan di Kecamatan Payangan,  perbukitan di Kecamatan Tegallalang, dan perbukitan di Kecamatan Tampaksiring;

b. seluruh kawasan pesisir pantai meliputi Desa Batubulan, Desa Ketewel, Desa Guwang, Desa Saba, Desa Pering, Desa Keramas, Desa Medahan, Desa Serongga, Desa Lebih dan Desa Tulikup; c. daerah aliran sungai potensial lintas kabupaten/kota terdiri atas :

1. 2. 3. 4. 5.

DAS Tukad Ayung; DAS Tukad Pekerisan; DAS Tukad Petanu; DAS Tukad Sangsang; dan DAS Tukad Oos;

d. seluruh perbatasan antara kabupaten/kota. Bagian Keempat Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Paragraf 1 Umum Pasal 65 (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) huruf c meliputi: a.

KSK berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi;

 b. KSK berdasarkan kepentingan sosial dan budaya; dan c.

KSK berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) KSK berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. merupakan kawasan dengan potensi ekonomi tumbuh cepat; dan didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. b. didukung (3) KSK berdasarkan kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

b. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya daerah. (4) KSK berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai  berikut:  berikut:

a. kawasan yang menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan; b. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; c. memberikan perlindungan keseimbangan keseimbangan tata guna air; d. rawan bencana alam; dan e.  perlindu  perlindungan ngan daerah daerah pesisir. pesisir. (5) Kawasan strategis kabupaten diatur lebih lanjut dalam Rencana Rinci Tata Ruang yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak penetapan RTRW Kabupaten Gianyar. Paragraf 2 KSK Berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi Pasal 66 (1) KSK berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. kawasan pariwisata Ubud;  b. kawasan pariwisata Lebih; c. kawasan perdagangan Sukawati; d. kawasan Agrowisata Payangan; e. kawasan Wisata Remaja Bukit Jati; f. kawasan perkotaan Tegallalang; g. kawasan perkotaan Tampaksiring; dan h. kawasan perkotaan Gianyar. (2) Tabel KSK berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 3 KSK Berdasarkan Kepentingan Sosial dan Budaya Pasal 67 (1) KSK berdasarkan kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam  pasal 65 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.  Pura Dang Khayangan  Khayangan   dan obyek cagar budaya budaya dan kepurbakalaan yang yang tersebar di Kecamatan Tampaksiring, Kecamatan Tegallalang, Kecamatan Ubud, Kecamatan Blahbatuh, dan Kecamatan Sukawati; dan

b. kawasan Pusat Konservasi Budaya Pejeng mencakup Desa Bedulu, Desa Pejeng Kaja, Desa Pejeng Kangin, Desa Pejeng Kawan, Desa Pejeng Kelod, dan Desa Pejeng. (2) Tabel kawasan strategis kabupaten berdasarkan kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Paragraf 4 KSK Berdasarkan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Pasal 68 (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (1)

huruf c terdiri atas:

a. wilayah kabupaten sebelah utara mencakup Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegallalang, dan Kecamatan Tampaksiring; dan b. Kawasan pesisir mencakup desa-desa di selatan wilayah kabupaten yang termasuk dalam 3 (tiga) daerah administrasi Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blahbatuh dan Kecamatan Gianyar. Gianyar. Desa-desa tersebut terdiri atas: Desa Desa Ketewel, Desa Guwang, Desa Saba, Desa Pering, Desa Keramas, Desa Medahan, Desa Serongga, Desa Lebih dan Desa Tulikup. (2) Peta kawasan strategis kabupaten berdasarkan kepentingan fungsi dan daya

dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 69

(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang serta kawasan strategis wilayah yang telah ditetapkan. (2) Arahan pemanfaatan ruang dilakukan melalui indikasi program utama  pemanfaatan ruang; Bagian Kedua Indikasi Program Utama Pasal 70

(1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) diselenggarakan dengan pengembangan indikasi program utama  jangka menengah lima tahunan yang berisi usulan program utama, lokasi,  perkiraan besaran pembiayaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, pela ksana, dan waktu  pelaksanaan. (2) Muatan indikasi program utama terdiri atas: a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;  b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten.

(3) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a.  perwujudan PKN, PKN, PPK, dan PPL di wilayah wilayah kabupaten;  b.  perwujudan sistem jaringan prasarana utama meliputi:

1.  perwujudan sistem jaringan transportasi darat; dan 2.  perwujudan sistem jaringan jalur kereta api c.  perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: 1.  perwujudan sistem prasarana energi/kelistrikan; 2.  perwujudan sistem prasarana telekomunikasi; 3.  perwujudan sistem prasarana sumber daya air; 4.  perwujudan sistem prasarana pengelolaan lingkungan lingkungan

(4) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a.  perwujudan kawasan lindung; lindung; dan  b.  perwujudan kawasan budi daya. daya.

(5) Pendanaan program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  bersumber pada: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);  b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; d. investasi masyarakat; dan/atau e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(6) Instansi pelaksana program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a.  pemerintah; b.  pemerintah provinsi; c.  pemerintah kabupaten; d. BUMN dan/atau BUMD; e. kerjasama antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dengan masyarakat; dan

f. masyarakat. (7) Kerja sama pembiayaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dan pada ayat (7) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. (8) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi sektor, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan pada Kabupaten, yang meliputi: a. tahap pertama pada periode tahun 2012-2017;  b. tahap kedua pada periode tahun t ahun 2018-2022; c. tahap ketiga pada periode tahun 2023-2027; dan d. tahap keempat pada periode peri ode tahun 2028-2032.

(9) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas: a. dalam tahap lima tahunan pertama meliputi peningkatan dan pengembangan;  b. dalam tahap lima tahunan kedua meliputi peningkatan, pengembangan, dan  pemantapan; c. dalam tahap lima tahunan ketiga meliputi peningkatan, pengembangan,  pemantapan, dan pemeliharaan; dan d. Dalam tahap lima tahunan keempat meliputi peningkatan, pengembangan,  pemantapan, pemeliharaan, rehabilitasi dan revitalisasi;

(10) Rincian indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi  pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN Bagian Kesatu Umum Pasal 71 Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui :

a.

ketentuan umum peraturan zonasi;

b.

ketentuan perizinan;

c.

ketentuan pemberian pemberian insentif dan disinsentif; disinsentif; dan

d.

arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Paragraf 1 Umum Pasal 72 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a berfungsi sebagai:

a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional  pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan; b. dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan c. salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a memuat:

a. ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan; b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa tata massa bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau; c. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan d. ketentuan lain sesuai karakter masing-masing zona. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

a. ketentuan umum penatagunaan ruang; b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pemanfaatan ruang kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Lampiran XX yang merupakan bagian tidak tidak terpisahkan dari dari  peraturan daerah ini. Paragraf 2 Ketentuan Umum Penatagunaan Ruang Pasal 73 Ketentuan umum penatagunaan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a meliputi: a.

ketentuan umum penatagunaan tanah;

 b.

ketentuan umum penatagunaan air;

c.

ketentuan umum penatagunaan udara; dan

d.

ketentuan umum penatagunaan sumber daya alam lainnya.

Pasal 74

(1) Ketentuan umum penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a meliputi: a.  penguasaan tanah; b.  penggunaan; dan c.  pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui  pengaturan kelembagaan yang terkait ter kait dengan pemanfaatan pemanfaat an tanah sebagai se bagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. (2) Penatagunaan tanah dalam upaya mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah dilaksanakan melalui konsolidasi lahan (land consolidation), consolidation) , bank lahan (land banking), banking) , dan penyertaan lahan (land sharing). sharing). (3) Penatagunaan tanah tetap mengakui hak-hak atas tanah yang sudah ada. (4) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan  prasarana dan sarana untuk kepentingan umum memberikan hak prioritas  pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah ta nah dari  pemegang hak atas tanah. (5) Dalam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi lindung, diberikan  prioritas pertama bagi pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya. (6) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang berasal dari tanah timbul atau reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, dan bekas sungai dikuasai oleh Negara. (7) Penggunaan dan pemanfaatan tanah sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf b dan huruf c, yang dilakukan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya budidaya terdiri atas: sempadan perbatasan administrasi antara wilayah a.  pengamanan kabupaten/kota sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter di kiri-kanan garis  perbatasan wilayah, wila yah, serta berfungsi sebagai ruang terbuka hijau, hija u, kecuali pada kawasan perbatasan yang sudah padat bangun-bangunan; bangun-bangunan;

b.  pengendalian intensitas pembangunan untuk menjaga kualitas lingkungan, kenyamanan, dan cadangan air dalam tanah melalui pembatasan Koefisien Wilayah Terbangun (KWT), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Koefisien Tapak Basement (KTB), ketinggian bangunan, dan sempadan bangunan yang  penetapan, pengelolaan, dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten; dan c.  pemanfaatan ruang bawah permukaan tanah diperkenankan maksimum 2 lantai setelah dinyatakan aman bagi lingkungan di dalam maupun di sekitar ruang bawah permukaan tanah berdasarkan hasil kajian teknis. (8) Hak dan kewajiban dalam penguasaan tanah terdiri atas: a.  pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanah dan dapat memanfaatkan tanah sesuai rencana tata ruang, serta memelihara tanah dan mencegah kerusakan tanah;

b.  penguasaan tanah yang sudah ada haknya sebelum adanya adan ya penetapan rencana re ncana tata ruang tetap diakui haknya; c.  penguasaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang dapat diberikan haknya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya sesuai dengan rencana tata ruang; dan d.  penguasaan tanah setelah penetapan rencana tata ruang tidak diberikan haknya apabila penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan rencana tata ruang. (9) Dalam hubungannya dengan pemanfaatan tanah, maka: a.  pemegang hak atas tanah yang secara sukarela melakukan penyesuaian  pemanfaatan tanah dapat diberikan insentif; dan b.  pemegang hak atas tanah dan atau pemakai tanah negara yang belum melaksanakan penyesuaian pemanfaatan tanahnya dapat dikenakan disinsentif. (10)Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan tanah sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Peraturan Bupati. Pasal 75

(1) Ketentuan umum penatagunaan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf  b meliputi: a.  penatagunaan perairan di darat terdiri atas air permukaan dan air tanah; dan b.  pengelolaan wilayah pesisir. (2) Arahan pemanfaatan sumber daya air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a.  pemanfaatan badan sungai dikembangkan untuk perikanan dan wisata tirta; dan untuk air irigasi dan air minum. b.  pemanfaatan air sungai dikembangkan untuk

(3) Arahan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sumur bor pada setiap cekungan air tanah sesuai peta  pengendalian pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan terdiri atas: a. kebutuhan pokok sehari-hari; b.  pertanian rakyat; c. sanitasi lingkungan; d. industri; e.  pertambangan; dan f.  pariwisata. (4) Arahan pengendalian pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas: a.  penjagaan keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah; b.  penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah; c.  pembatasan penggunaan penggunaan air tanah dengan pengutamaan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;

d.  pengaturan lokasi dan kedalaman penyadapan penyadapan akuifer; e.  pengaturan jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah; f.  pengaturan kedalaman pengeboran atau penggalian penggalian air tanah;  g.  penerapan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi; dan h.  penerapan perizinan pemanfaatan air tanah berdasarkan peraturan  perundangundangan  perundangundangan bagi kegiatan yang memanfaatkan air tanah menjadi  persyaratan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB). (IMB). (5) Arahan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  b, terdiri atas: a.  perairan pesisir terdiri atas wilayah perairan laut sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai; b.  pengarahan pada pemanfaatan potensi jasa lingkungan dan konservasi wilayah pesisir melalui proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan  pengendalian sumber daya pesisir antar sektor, antara pemerintah dan  pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu  pengetahuan dan manajemen; c.  peruntukan ruang wilayah pesisir, terdiri atas kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut; d. kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dimanfaatkan untuk zona pariwisata, pemukiman, pelabuhan, pertanian, hutan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri, infrastruktur umum dan zona pemanfaatan terbatas sesuai dengan karakteristik biogeofisik lingkungannya; e. kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dapat dimanfaatkan untuk zona konservasi perairan, konservasi pesisir, konservasi maritim, dan/atau sempadan pantai; dan f. alur laut sebagaimana dimaksud dalam huruf c dapat dimanfaatkan untuk alur  pelayaran, alur sarana umum, dan alur migrasi ikan, serta pipa dan kabel  bawah laut. (6) Pengelolaan wilayah pesisir selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 76

(1) Ketentuan umum penatagunaan udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c meliputi konsolidasi pengaturan ruang udara terdiri atas: a.  jalur penerbangan; b. frekuensi radio komunikasi; c.  bangunan penunjang telekomunikasi; d. media elektronik; e. ketinggian bangunan; udara; dan f.  pengaturan baku mutu udara;  g.  pengaturan tingkat kebisingan kebisingan atau pencemaran. (2) Arahan pemanfaatan ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, menjaga kesakralan tempat suci dan menjaga kenyamanan masyarakat, terdiri atas:

a. struktur dan ketinggian maksimum gedung dan bangunan-bangunan lain pada kawasan keselamatan operasi penerbangan, batas kawasan kebisingan dan daerah lingkungan kepentingan bandar udara, harus mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait; b. ketinggian bangunan yang memanfaatkan ruang udara di atas permukaan tanah dibatasi maksimal 15 m, kecuali bangunan khusus yang memerlukan ketinggian lebih dari 15 m seperti tower pemancar/penerima, menara  pengawas/pengatur penerbangan, bangunan-bangunan bangunan-bangunan untuk pertahanan, keamanan, bangunan suci, dan monumen; c. lokasi pembangunan bangunan menara penerima dan/atau pemancar radio, televisi, dan telekomunikasi diarahkan pada kawasan budidaya, memberikan rasa aman dan menjamin keselamatan lingkungan, tidak mengganggu kegiatan keagamaan, kesucian wujud-wujud sakral yang ada di sekit arnya dan dipergunakan secara kolektif; d.  pembuangan limbah gas hasil proses suatu suat u pembakaran ke ruang udara harus har us memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang; e.  pembangunan jaringan SUTT (Saluran Udara Tegangan Tinggi) harus memperhitungkan dampak negatif terhadap lingkungan dengan melakukan studi penelitian sebelumnya; dan f.  pengaturan kawasan-kawasan kawasa n-kawasan untuk kegiatan masyarakat yang menggunakan ruang udara seperti lomba layang-layang pada kawasan di luar radius keselamatan penerbangan. (3) Pemanfaatan ruang udara untuk jalur lalu lintas wisata udara atau olah raga dirgantara berupa helikopter dan sejenisnya diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 77

(1) Ketentuan umum penatagunaan sumber daya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf d berupakawasan pertanian lahan basah, kawasan pesisir, dan kawasan laut sebatas 4 mil. (2) Ketentuan penatagunaan sumber daya lainnya terdiri atas: a.  pemantapan zonasi ekosistem pesisir dan kawasan mitigasi bencana; b.  pemantapan fungsi kawasan pertanian lahan basah sebagai kawasan pertanian intensif murni dan kawasan ekowisata dengan kelancaran fasilitas irigasi,  penjagaan ruang terbuka hijau; c.  pengelolaan zonasi kawasan pesisir dikelola secara terpadu dan terintegrasi antara aktivitas perikanan dan nelayan, permukiman, pariwisata,  perhubungan, kawasan suci dan kawasan perlindungan; perlindungan; dan d. zonasi pengelolaan 4 mil laut, merupakan pengelolaan, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut, pelayanan izin usaha  pembudidayaan dan penangkapan ikan pada perairan di wilayah laut, dan  pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah wilayah laut.

Paragraf 3 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Pasal 78 Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang sebagaima na dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b meliputi: a.

ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan;

 b.

ketentuan umum peraturan zonasi sistem perdesaan;

c.

ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana prasara na utama; dan

d.

ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana prasara na lainnya.

Pasal 79 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan berfungsi PKN; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan berfungsi PPK. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan yang berfungsi sebagai PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemantapan Kawasan Perkotaan Gianyar sebagai perkotaan di sekitar kawasan perkotaan inti dari PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan, pusat  pemerintahan Kabupaten, pusat perdagangan dan jasa skala regional, kegiatan  pariwisata, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan skala regional, pelayanan kesehatan regional, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan, penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota,  penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum, penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi bencana, kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan jalan kawasan perkotaan, pelayanan jaringan air minum,  jaringan drainase, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah,  pelayanan energi ener gi dan listrik, pelayanan telekomunikasi dan utilitas perkotaan lainnya, kegiatan yang yang dapat mendukung pelestarian bangunan bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan suci, tempat suci, dan pola-pola  permukiman tradisional setempat.  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan  perkotaan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan perkotaan; d.  pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial  budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep catus patha, tri mandala serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali;

e.  pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari  permukaan tanah; f.  pengembangan kawasan perkotaan diarahkan dengan besaran koefisien wilayah terbangun (KWT), paling besar 60 (enam puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan; g.  penyediaan RTH Kota paling sedikit 30 (tiga (ti ga puluh) persen dari luas kawasan  perkotaan; dan h.  penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan  peraturan daerah.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan yang berfungsi sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pusat pemerintahan kecamatan, pusat  perdagangan dan jasa skala lokal, kegiatan pariwisata, pusat konservasi warisan budaya, kegiatan sosial-budaya dan kesenian, pelayanan pendidikan,  pelayanan kesehatan, kegiatan pertanian, permukiman, kegiatan penghijauan,  penyediaan untuk ruang terbuka non hijau kota, penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki, penyediaan prasarana dan sarana angkutan umum,  penyediaan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal dan ruang evakuasi  bencana, pelayanan jaringan air minum, jaringan drainase, pengelolaan  persampahan, pengolahan air limbah, pelayanan pelayanan energi dan listrik;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan  perkotaan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan perkotaan; d.  pemanfaatan ruang kawasan perkotaan disesuaikan dengan karakter sosial  budaya masyarakat setempat, mengacu pada konsep catus patha, tri mandala serta penataan lansekap dan wujud bangunan berciri arsitektur tradisional Bali; e.  penyediaan RTH pada Kawasan Perkotaan Payangan, Kawasan Perkotaan Tegallalang, dan Kawasan Perkotaan Tampaksiring penyediaan RTH kota  paling sedikit 60 (enam puluh) persen persen dari luas kawasan perkotaan; f.  pemanfaatan ruang untuk bangunan gedung dengan intensitas sedang dan tinggi serta ketinggian bangunan paling tinggi 15 (lima belas) meter dari  permukaan tanah; dan g.  penataan ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi dengan rencana rinci kawasan perkotaan yang dilengkapi peraturan zonasi dan ditetapkan dengan  peraturan daerah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pelayanan masyarakat,  perdagangan dan jasa, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan,

 pembangunan sarana olah raga, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana serta fasilitas umum;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana huruf a yang tidak mengganggu fungsi-fungsi pelayanan lingkungan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi-fungsi pelayanan lingkung li ngkungan; an; d.  pengembangan PPL diarahkan untuk melayani jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa dan paling banyak 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan e.  penyediaan prasarana dan sarana transportasi antar desa maupun antar kawasan perkotaan terdekat. Pasal 80

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdesaan;  b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan agropolitan; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan warisan budaya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan utama pertanian, perkebunan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk budidaya perikanan, pariwisata, dengan ciri bentang pola ruang pertanian dan lingkungan alami;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertanian di luar kawasan lindung, kegiatan penghijauan, kegiatan yang mendukung  pelestarian karang bengang sebagai ruang terbuka hijau pada batas antar desa/unit permukiman sebagai identitas desa, kegiatan yang mendukung  pelestarian budaya dan lingkungan lingkungan hidup bagi wilayahnya; wilayahnya; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi industri yang menimbulkan  polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan  perdesaan; d.  pemanfaatan ruang kawasan kawasa n perdesaan disesuaikan dengan mempertahankan me mpertahankan  proporsi lahan pertanian tanaman pangan paling pa ling sedikit 90 (sembilan puluh)  persen dari luas kawasan pertanian; dan e.  pemanfaatan ruang kawasan perdesaan disesuaikan dengan karakter sosial  budaya masyarakat setempat, mengacu pada rencana tata palemahan  palemahan   pada awig-awig desa adat/pakraman. adat/pakraman .

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pertanian, budidaya  perikanan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian dan  perikanan, pariwisata berbasis agropolitan, penelitian dan penghijauan;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi utama lahan pertanian dan tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan agropolitan; d.  penyediaan prasarana pra sarana dan sarana sara na kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan ke  pusat produksi, perbankan dan terminal agribisnis; e. memiliki satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam; dan f. memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem  permukiman dan sistem agrobisnis.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pengamanan, perlindungan,  pelestarian kawasan warisan budaya, budaya, pendirian bangunan pengawasan kawasan warisan budaya, penelitian, pendidikan dan ilmu pengetahuan, wisata dan rekreasi, sosial budaya, penghijauan, dan kegiatan lain yang mendukung pelestarian kawasan warisan budaya;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan warisan budaya; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polutan, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan warisan budaya. Pasal 81

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat terdiri atas: 1. 2. 3. 4.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan; ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal tipe B; ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentra parkir khusus; dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal angkutan barang.

 b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian terdiri atas: 1. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api; dan 2. ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan bebas hambatan, jalan arteri primer, kolektor primer, lokal primer, jalan sekunder, serta ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal tipe B, sentra parkir khusus, dan terminal angkutan barang. b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi  perkeretaapian yang terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api dan ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan sesuai peraturan perundangundangan;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan utilitas kota termasuk kelengkapan jalan ( street furniture), furniture), penanaman pohon, dan  pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan; d.  pemanfaatan ruang pengawasan jalan dengan Koefisien Daerah Hijau (KDH)  paling rendah 30 (tiga puluh) persen; persen; dan e.  pemanfaatan ruang sisi jalan bebas hambatan untuk ruang terbuka harus  bebas pandang bagi pengemudi pengemudi dan memiliki pengamanan fungsi fungsi jalan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal tipe B sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf a angka 2 meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan  pengembangan kawasan terminal tipe B, penyediaan fasilitas utama sentra  parkir khusus dan terminal seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum,  jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum, bangunan kantor terminal; dan tempat tempat tunggu tunggu  penumpang dan/atau pengantar, penyediaan penyediaan fasilitas penunjang terminal seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang  pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan  barang dan penghijauan;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe B; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi kawasan di sekitar terminal tipe B;

d. terminal tipe B dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan e.  penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari  jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sentra parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan  pembangunan fasilitas sentra parkir khusus, tempat te mpat parkir kendaraan umum,  penyediaan fasilitas penunjang sentra parkir khusus seperti kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum dan penghijauan;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu operasionalisasi dan kelancaran kegiatan di sentra parkir khusus; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kelancaran operasionalisasi kegiatan serta fungsi kawasan di sekitar sentra parkir khusus; d. sentra parkir khusus dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh)  persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional kegiatan di sentra parkir khusus. e.  penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari sentra parkir khusus dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk sentra parkir khusus.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional dan  pembangunan kawasan terminal barang, penyediaan fasilitas utama terminal angkutan barang seperti jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum selama menunggu bongkar muat barang, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan kendaraan umum, bangunan kantor terminal angkutan  barang, dan penyediaan fasilitas penunjang terminal te rminal angkutan barang ba rang seperti sepert i kamar kecil/toilet, tempat peribadatan/musholla, kios/kantin, ruang  pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan  barang, dan penghijauan;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, lalu lintas dan angkutan barang serta fungsi kawasan di sekitar terminal angkutan barang; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan di sekitar terminal angkutan barang;

d. terminal barang dilengkapi dengan RTH paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari zona pengembangan untuk menjaga kelancaran operasional terminal, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan barang; dan e.  penyediaan prasarana dan sarana akses jalan masuk atau jalan keluar ke dan dari terminal dengan jarak paling sedikit 30 (tiga puluh) meter dihitung dari  jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur kereta api sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) huruf b angka 1 meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas operasi kereta api, penyediaan RTH, dan pembangunan fasilitas penunjang  jalur kereta api lainnya yang tidak mengganggu konstruksi jalan rel dan fasilitas operasi kereta api serta keselamatan pengguna kereta api; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi kereta api dan keselamatan  pengguna kereta api.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi: a.

 b.

c.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang operasional seperti kegiatan naik turun penumpang dan kegiatan bongkar muat barang serta pengembangan stasiun kereta api; kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api, serta fungsi utama stasiun kereta api; dan kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan operasi kereta api serta fungsi utama kawasan di sekitar stasiun kereta api. Pasal 82

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d meliputi: a.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan;

 b.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;

c.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan

d.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Pasal 83

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit listrik;

 b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk distribusi tenaga listrik. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan karakter masing-masing pembangkit tenaga listrik yang meliputi PLTA, PLTMH, PLTS, PLT Arus Laut, PLT Gelombang dan PLT Pasa ng Surut sesuai dengan ketentuan ketentua n  peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penghijauan,  pemakaman, pertanian, pertania n, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran, dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan SUTT meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengaturan penempatan tiang SUTT;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengadaan tanaman di sekitar areal lintasan SUTT, penyediaan lapangan terbuka paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter dari SUTT, dan penyediaan lapangan olah raga  paling sedikit 13,5 (tiga belas koma lima) meter dari SUTT dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan SUTT; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan di sekitar areal lintasan SUTT; d.  pemanfaatan ruang untuk jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter dari SUTT; dan e. ketentuan penempatan gardu pembangkit diarahkan di luar kawasan  perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum. (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk gardu induk distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: perencanaan penempatan lokasi gardu induk distribusi tenaga listrik, pembangunan gardu induk distribusi tenaga listrik, penghijauan, dan pembangunan fasilitas pendukung gardu induk distribusi tenaga listrik;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi gardu induk distribusi tenaga listrik; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi gardu induk distribusi tenaga listrik; dan

d. ketentuan penempatan gardu induk distribusi tenaga listrik diarahkan di luar kawasan perumahan dan terbebas dari resiko keselamatan umum. Pasal 84 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b berupa STO dan BTS meliputi: a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penunjang sistem jaringan telekomunikasi;

 b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya, dan yang tidak me ngganggu ngganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi. Pasal 85

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk WS;  b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk CAT; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi; d. ketentuan umum peraturan zonasi  pengendalian daya rusak air; dan

untuk

sistem

jaringan

prasarana

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengamanan pantai.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem WS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air dan kegiatan  pengamanan sungai dan sempadan pantai; pantai;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan  pengendalian daya rusak air dan fungsi fungsi sistem jaringan sumber daya air; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud  pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sungai dan CAT sebagai sumber air serta jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan sistem pengamanan pantai sebagai prasarana sumber daya air.

(3) Ketentuan umum zonasi untuk CAT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.  perlindungan kawasan resapan air yang mampu menambah air tanah secara alami; 2.  pengembangan zona konservasi air tanah meliputi zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah tanah dan zona pemanfaatan pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak; 3.  pemeliharaan CAT melalui kegiatan pencegahan dan/atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah; dan 4. konservasi air tanah secara menyeluruh pada CAT yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui: perlindungan dan  pelestarian air tanah; pengawetan air tanah; dan pengelolaan pengelolaa n kualitas dan  pengendalian pencemaran air tanah.  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat mendukung konservasi air tanah melalui pemantauan air tanah untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan kelestarian air tanah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan primer, sekunder dan tersier;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan: 1.  pengembangan kawasan terbangun yang di dalamnya terdapat jaringan irigasi, yang dilakukan dengan menyediakan sempadan jaringan irigasi  paling sedikit 2 (dua) meter di kiri dan kanan kanan saluran; 2.  pengembangan bangunan milik organisasi  subak   pada lahan pertanian yang diarahkan pengembangannya sebagai kawasan terbangun sesuai rencana pola ruang wajib dipertahankan kesuciannya dan/atau dipindahkan setelah mendapat persetujuan dari pengelola dan krama  subak  bersangkutan;  bersangkutan; dan 3.  pembangunan prasarana prasa rana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, a ir,  bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang  berlaku. c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi; d. air irigasi di jaringan primer pada irigasi teknis atau setengah teknis menjadi tanggungjawab pemerintah; dan e.  pengelolaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab  perkumpulan petani pemakai air ( subak ). ).

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1.  pengembangan informasi rawan erosi dan longsor, longsor, dan rawan abrasi; 2.  pengembangan sistem penanganan erosi dan longsor meliputi sistem vegetatif dan sistem mekanik; dan 3.  pengembangan sistem penanganan abrasi pantai.  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem prasarana  pengendalian daya rusak air; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi: 1. membangun pada kawasan resapan air dan tangkapan air hujan; 2. membangun pada sempadan sungai; 3. membangun pada kawasan rawan longsor dan kawasan rawan abrasi; dan 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi sistem prasarana pengendalian daya rusak air.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengamanan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf e me liputi:

pantai

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1.  pengembangan sistem pengamanan pantai; pantai; 2.  pembangunan prasarana pendukung pendukung sistem pengamanan pantai; dan 3. kegiatan lain yang dapat mendukung sistem pengamanan pantai.  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pembangunan secara terbatas pada kawasan sekitar sistem pengamanan pantai dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu sistem  pengamanan pantai; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem  pengamanan pantai. Pasal 86

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM;  b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah; d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk penyediaan jalur evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan  pengambilan air, pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan penyediaan air minum, kegiatan penunjang sistem penyediaan air minum, dan penghijauan;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain

fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana  penyediaan air minum; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana  penyediaan air minum.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengoperasian TPA sampah  berupa pemilahan, pemila han, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan pemrosesa n akhir sampah, dan  pengurugan berlapis bersih (sanitary landfill),  landfill),  pemeliharaan TPA sampah, dan industri terkait pengolahan sampah;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan dengan syarat syarat meliputi meli puti kegiatan pertanian non  pangan, kegiatan kegiata n penghijauan, kegiatan permukiman dalam dal am jarak yang aman ama n dari dampak pengelolaan persampahan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan TPA sampah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem  jaringan air limbah; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah,  pembuangan Bahan Berbahaya dan Beracun, pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem  jaringan drainase; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah,  pembuangan limbah, dan kegiatan lai n yang dapat mengganggu fungsi sistem  jaringan drainase; dan d. pemeliharaan d.  pemeliharaan dan pengembangan pe ngembangan jaringan drainase dilakukan selaras sel aras dengan  pemeliharaan dan pengembangan atas ruang milik jalan.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf e meliputi: a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1.  pemberian tanda-tanda, informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana; 2. tersedianya tempat-tempat berkumpul bila terjadi bencana; 3.  pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya  bencana; 4.  penyediaan ruang-ruang evakuasi bencana mencakup lapangan umum, gedung serbaguna atau rumah sakit rujukan.

 b.

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan

d.  jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi merupakan jalan-jalan utama wilayah yang terhubung lebih singkat dengan tempat-tempat atau ruang evakuasi bencana yang telah ditetapkan maupun lokasi rumah sakit. Paragraf 4 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang Pasal 87 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c meliputi: a.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung; dan

 b.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya. Pasal 88

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;  b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu  pengetahuan; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi; dan e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suci;  b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tempat suci; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai;

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai; e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan jurang; dan f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH perkotaan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor;  b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah;  b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan i mbuhan air tanah; dan d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk daerah sekitar mata a ir.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah; dan  b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan terumbu karang. Pasal 89

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi  pembangunan di dalam kawasan suci;

pengendalian

secara

ketat

 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penataan kawasan suci yang berupa perbukitan, campuhan, campuhan, pantai, loloan, laut, loloan, laut, mata air, catus patha agung dan catus patha alit  yang perlu dilengkapi dengan rencana rinci tata ruang untuk mendukung kelangsungan fungsi lindung; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan suci; d. kawasan suci campuhan merupakan tempat lokasi pertemuan dua buah sungai  pengaturannya disetarakan dengan sempadan sungai atau paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi campuhan; e. kawasan suci pantai merupakan sempadan pantai yang dimanfaatkan untuk upacara melasti di seluruh pantai wilayah kabupaten pengaturannya disetarakan dengan sempadan pantai atau paling sedikit 100 (seratus) meter ke arah darat dari permukaan air laut pasang;

f. kawasan kesucian loloan  loloan  merupakan muara sungai pengaturannya disetarakan dengan sempadan sungai ditetapkan paling sedikit 50 (lima  puluh) meter dari tepi lololan; lololan; g. kawasan suci laut pengaturannya disetarakan dengan kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu; h. kawasan suci mata air merupakan tempat-tempat keberadaan mata air yang digunakan sebagai lokasi pengambilan air suci untuk upacara keagamaan  bagi umat Hindu pengaturannya disetarakan dengan kawasan sempadan mata air; dan i. kawasan suci catus patha  patha  merupakan persimpangan-persimpangan utama wilayah atau desa pakraman yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan upacara tawur kesanga, yang harus terlindung dari kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan ritual keagamaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pengendalian  pembangunan di dalam kawasan tempat suci; suci;

secara

ketat

 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penataan kawasan tempat suci yang perlu dilengkapi dengan rencana rinci tata ruang untuk mendukung kelangsungan fungsi lindung; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan tempat suci; d.  penetapan kawasan tempat suci dengan status Pura Sad Kahyangan dan Kahyangan  dan Pura  Pura  Dang Kahyangan  Kahyangan  dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP) Provinsi Bali; e. radius kesucian kawasan tempat suci ditetapkan mengacu  Bhisama   Bhisama  PHDI Tahun 1994 meliputi: 1. kawasan tempat suci di sekitar Pura sekitar  Pura Sad Kahyangan  dengan radius paling sedikit apeneleng agung  yang disetarakan dengan 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker  tembok penyengker  pura.  pura. 2. kawasan tempat suci di sekitar  Pura Dang Kahyangan  Kahyangan   dengan radius  paling sedikit apeneleng alit   yang disetarakan dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker  tembok penyengker  pura.  pura. 3. kawasan tempat suci di sekitar  Pura Kahyangan Jagat  J agat ,  Pura Kahyangan Tiga  Tiga  dan pura lainnya, dengan radius paling sedikit apenimpug   atau apenyengker   dengan ketentuan terdiri atas 50 (lima puluh) meter untuk  bangunan bertingkat dan 25 (dua puluh lima) meter untuk bangunan tidak ti dak  bertingkat. f.  persyaratan kegiatan dan bangunan dalam radius kawasan tempat suci ditetapkan sesuai kondisi setempat dan mengacu konsep tri wana yang wana yang dibagi menjadi 3 (tiga) zona meliputi zona inti, zona penyangga, dan zona  pemanfaatan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c terdiri te rdiri atas:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan keagamaan antara lain melasti, melasti, rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan  pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai,  pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan  penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari kegiatan keagamaan antara lain melasti, melasti, rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, dan pendirian  bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami dan gelombang pasang;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sempadan  pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami dan gelombang pasang dari kegiatan keagamaan antara lain  lain  melasti, melasti, rekreasi pantai, pengamanan  pesisir, kegiatan nelayan, dan kegiatan pelabuhan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman,  pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan  pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan  pengambilan dan pembuangan air, bangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, dan kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari kegiatan  pertanian; dan pendirian bangunan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman  bencana tsunami dan banjir.  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana tsunami dan gempabumi dari kegiatan pertanian.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e meliputi: mel iputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan jurang untuk RTH, pengamanan sempadan jurang, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah longsor, dan pendirian bangunan secara terbatas yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan jurang sebagai kawasan perlindungan setempat; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan jurang sebagai kawasan perlindungan setempat. (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk RTH perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf f meliputi: me liputi: a.  penetapan RTH dengan dengan kriteria terdiri atas: 1. ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang difungsikan sebagai ruang tanpa bangunan meliputi taman perkotaan, hutan perkotaan, lapangan olah raga, pemakaman umum dan setra, hutan laba pura, kawasan jalur hijau pertanian, jalur-jalur perlindungan lingkungan, taman perumahan, sabuk hijau berupa lahan pertanian dan hutan. 2.  berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan 3. didominasi komunitas tumbuhan.  b. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi, pengembangan taman-taman berupa taman lingkungan  perumahan, taman skala banjar, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala perkotaan yang terintegrasi dengan lapangan terbuka, dan  pemantapan taman-taman perkotaan sebagai pusat kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, keagamaan. c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1.  pemanfatan taman pekarangan perumahan, halaman perkantoran, halaman  pertokoan dan halaman tempat usaha lainnya sebagai ruang terbuka hijau dengan proporsi tertentu sesuai luas lahan dan persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang ditetapkan; dan 2.  pendirian bangunan pada RTH pada ruang terbuka dibatasi hanya untuk  bangunan penunjang kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, pertanian, dan keagamaan. d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi RTH. Pasal 90 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu  pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pelestarian, penyelamatan,  pengamanan, dan penelitian cagar budaya budaya dan ilmu pengetahuan;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan dengan syarat meliputi kegiatan pariwisata, pariwisat a, sosial  budaya, keagamaan, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya dan il mu pengetahuan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan kegiatan pendirian bangunan bangunan yang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya  bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen, kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat. Pasal 91 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi bencana diarahkan se bagai berikut:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1. kegiatan pengurangan tingkat keterjalan lereng, dengan membuat teras  bangku; 2. kegiatan peningkatan dan perbaikan sistem drainase baik air permukaan maupun air tanah; 3. kegiatan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam untuk menahan laju gerakan tanah tersebut; dan 4.  pengembangan bangunan bangunan penahan gerakan tanah.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi relokasi bangunan pada kawasan rawan longsor potensi tinggi, dan pengaturan kegiatan budi daya yang sesuai dengan kondisi fisik kawasan; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor dan menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi dari  permukiman penduduk. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk untuk kawasan rawan gelombang  pasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan adaptasi diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan struktur alami

dan struktur buatan untuk menahan gelombang, kegiatan penanaman pohon pohon pelindung sepanjang pesisir yang dapat meredusir hantaman gelombang pasang, pasang, kegiatan mengembangkan titik-titik dan jalur jalur evakuasi di  pantai untuk mengakomodasi pelaku kegiatan dan wisatawan di pantai bila terjadi gelombang pasang, dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pendirian bangunan

secara terbatas selain untuk bangunan umum dan kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat memicu terjadinya bencana gelombang pasang dan menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi dari  permukiman penduduk. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c meliputi:

a. kegiatan

yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan  pengamanan pantai, penanaman tanaman pantai seperti kelapa, nipah, dan  bakau, kegiatan pencegahan abrasi pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan  pemantauan ancaman bencana;

 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya abrasi; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan

kerusakan terumbu karang dan menimbulkan terjadinya abrasi; dan

kegiatan

yang

berpotensi

dan/atau

d.  penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penyediaan lokasi dan

 jalur evakuasi bencana. Pasal 92 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gerakan tanah sebagaimana dalam Pasal 88 ayat (4) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1.  penanaman vegetasi yang berfungsi untuk perlindungan kawasan; 2.  pengembangan bangunan bangunan penahan gerakan tanah; 3.

sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku pembangunan terkait lokasi kawasan rawan bencana gerakan tanah.

 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembatasan pendirian  bangunan selain untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum, sedangkan bangunan lainnya yang telah ada disarankan untuk direlokasi; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya bencana gerakan tanah, dan menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi dari permukiman penduduk. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman bakau dan terumbu karang, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan pendirian bangunan penyelamatan serta jalur evakuasi bencana, dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman  bencana;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menggunakan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi, jenis, dan a ncaman bencana; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, dan kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi bencana, serta merusak atau mengganggu sistem peringatan dini bencana; dan

d.  penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi: 1.  penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; bencana; 2.  pembangunan bangunan bangunan penyelamatan; dan 3.  pemasangan peralatan pemantauan dan peringatan tsunami. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dalam Pasal 88 ayat (4) huruf c diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kawasan resapan air, kegiatan dalam rangka meningkatkan upaya pelestarian kawasan melalui reboisasi, rehabilitasi, penanaman pohon, dan vegetasi, serta kegiatan penelitian dan pemetaan air tanah pada masing-masing CAT sebagai dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah, kegiatan  pembuatan sumur resapan dan/atau waduk;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mengurangi  bangunan fisik yang akan mengganggu kawasan resapan, dan menerapkan secara ketat perizinan pemakaian air tanah, dan pengenaan tarif progresif; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu kawasan resapan air. (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk daerah sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) huruf d meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan  pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH, kegiatan pertanian dengan  jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;  b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi daerah sekitar mata air; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi daerah sekitar mata air. Pasal 93 (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi integrasi kawasan pelestarian jenis  plasma nutfah dengan kawasan budi daya da ya atau ata u kawasan kawasa n berfungsi berf ungsi lindung di sekitarnya, integrasi pelestarian kawasan dengan kegiatan wisata desa, dan kerja sama pengelolaan dengan desa adat;  b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi perlindungan plasma nutfah; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi  perlindungan plasma nutfah. (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) huruf b meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penanaman terumbu karang, kegiatan pelestarian dan konservasi terumbu karang, dan kegiatan  pengembangan kerja sama pelestarian terumbu karang dengan dengan desa adat;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian  bangunan penunjang di kawasan terasering yang hanya terkait kegiatan  pelestarian terumbu ter umbu karang, dan kegiatan kegiata n selain sebagaimana dimaksud huruf a yang mengganggu fungsi terumbu karang; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan limbah, kegiatan perusakan terumbu karang, kegiatan pengambilan terumbu karang yang dapat mengganggu kelestarian dan ekosistem terumbu karang, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi terumbu karang. Pasal 94 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b terdiri atas: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian;  b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pe runtukan perkebunan; c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan; d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan; e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman; f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri; g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata; h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara; dan i.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya. Pasal 95

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a meliputi: a.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman  pangan lahan basah;

 b.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lahan kering dan hortikultura; dan

c.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peternakan. Pasal 96

Ketentuan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi: a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian lahan basah beririgasi teknis.

 b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan  pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu mengganggu fungsi kawasan  peruntukan pertanian lahan basah;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan  peruntukan pertanian lahan basah;

d.  penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: 1.  penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan paling sedikit 90 (sembilan puluh) persen dari luas lahan pertanian yang ada dan akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kabupaten; 2.  pengembangan agrowisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan 3.  pemeliharaan jaringan j aringan irigasi i rigasi kawasan pertanian pangan pa ngan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai. e.  penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian. Pasal 97 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lahan kering dan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi: a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi penegasan deliniasi kawasan lahan kering dan hortikultura, kegiatan pengembangan produksi dan kualitas komoditas andalan/unggulan daerah dan memiliki peluang pasar; dan kegiatan peningkatan  produktifitas tanaman budi daya lahan kering dan hortikultura yang dapat  bercampur dengan kawasan budi daya daya perkebunan;

 b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian  bangunan penunjang kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura,  peribadatan, permukiman penduduk dan fasilitas penunjang permukiman skala lokal yang telah ada tanpa perluasan baru dengan KWT paling tinggi 10 (sepuluh) persen; dan kegiatan alih fungsi kawasan peruntukan budi daya lahan kering dan hortikultura yang tidak produktif menjadi peruntukan lain tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat; dan

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan  peruntukan pertanian lahan kering dan hortikultura. Pasal 98

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c meliputi:

a.

peruntukan

peternakan

kegiatan yang diperbolehkan meliputi: 1.  pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan pakan ternak secara terpadu dan terintegrasi;

2.  pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdesaan untuk kegiatan  peternakan skala rumah tangga; dan 3.  pengendalian limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan terintegrasi dalam sistem pertanian terintegrasi.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan kawasan  peruntukan peternakan dengan batas-batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan permukiman secara terbatas; dan

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan usaha peternakan skala besar di dalam kawasan permukiman dan kegiatan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan peternakan. Pasal 99

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengembangan agroindustri dan kegiatan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung;

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pengembangan produksi komoditas andalan dan/atau unggulan daerah dan memiliki peluang pasar, dapat terintegrasi dengan tanaman hortikultura, dan pada lahan dengan kemiringan di atas 40 (empat puluh)  persen terintegrasi dengan tanaman kehutanan; 2. kegiatan pendirian bangunan penunjang kegiatan budi daya perkebunan, agroindustri, peribadatan, permukiman penduduk dan fasilitas penunjang  permukiman skala lokal beserta be serta sarana agrowisata a growisata dengan KWT paling tinggi 10 (sepuluh) persen; dan 3. kegiatan penegasan deliniasi kawasan budi daya per kebunan pada lahan-lahan yang memiliki potensi dan kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan.

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan  peruntukan perkebunan. Pasal 100

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c meliputi:

peruntukan

perikanan

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi sinergi tata letak pemanfaatan untuk budi daya perikanan di kolam, kawasan tempat suci, dan pemanfataan lainnya; serta sinergi lokasi penambatan perahu nelayan dengan fasilitas rekreasi pantai terutama pada desa-desa yang memiliki kelompok nelayan tradisional.

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya  perikanan melalui tumpang t umpang sari dengan budi daya tanaman ta naman pangan baik di lahan  basah, kolam maupun jaringan irigasi dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan  perikanan; dan

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kegiatan perikanan. Pasal 101

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf d meliputi: a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan  bekas galian, pengawasan kegiatan pertambangan, pengawasan kegiatan  pengeboran air bawah tanah, penghijauan, penelitian dan ilmu pengetahuan, ekplorasi, dan kegiatan lain yang dapat mendukung kawasan dari kerusakan lingkungan;

 b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pertambangan yang tidak mengganggu fungsi utama dan peruntukan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama,  peruntukan kawasan, dan kelestarian lingkungan. lingkungan. Pasal 102

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf e meliputi: a.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman  perkotaan; dan

 b.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman  perdesaan.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman  perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sebagai  berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi kegiatan: pusat pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pendirian bangunan  perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan  pendidikan, layanan kesehatan, sarana peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan permukiman per kotaan;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan  permukiman perkotaan beserta utilitas permukiman perkotaan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri polutan, kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses jalur evakuasi bencana, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan; d.  pengaturan kepadatan penduduk dalam kepadatan bangunan pada kawasan  permukiman ditetapkan sesuai dengan proporsi antara jumlah penduduk dengan luas kawasan permukiman; dan

e.  pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan menerapkan ciri khas arsitektur Bali. (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi kegiatan: pusat pemerintahan desa, pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri, pendirian bangunan perdagangan dan jasa, penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum, layanan pendidikan, layanan kesehatan, sarana  peribadatan, penghijauan, dan kegiatan lain yang dapat mendukung fungsi kawasan;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan  peruntukan permukiman perdesaan; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri polutan, kegiatan menutup atau menghalangi lokasi dan akses jalur evakuasi bencana, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan peruntukan permukiman  perdesaan; d.  pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan diarahkan secara terintegrasi dan serasi dengan kawasan pertanian dan kawasan ruang terbuka  perdesaan sesuai konsep tata palemahan desa pakraman yang tekait; dan e.  pemanfaatan ruang kawasan permukiman perdesaan menerapkan ciri khas arsitektur Bali. Pasal 103 Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf f meliputi:

a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pendirian bangunan industri, industri pengolahan, penyediaan dan penataan fasilitas industri seperti pasar seni, pusat inovasi, pusat pengembangan dan pelatihan SDM serta kegiatan  penunjangnya;

b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan  peruntukan industri antara lain hunian, rekreasi serta perdagangan perdagangan dan jasa;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi selain kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan industri dengan prioritas untuk mengolah bahan baku lokal menggunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri dan dapat mengganggu kelestarian lingkungan;

d.  penerapan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan peruntukan industri meliputi penerapan ketentuan KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen, ketinggian bangunan paling tinggi 3 (tiga) lantai, dan KDH paling rendah 10 (sepuluh) persen; c.  penerapan penyediaan IPAL pada kegiatan industri atau sentra industri;

d.  pemanfaatan ruang kawasan peruntukan industri menerapkan ciri khas arsitektur Bali; dan e.

kegiatan industri yang berpotensi mencemari lingkungan diarahkan untuk mengelola dan memantau limbahnya lebih intensif dan/atau dialihfungsikan menjadi jasa. Pasal 104

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf g meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata; dan  b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk DTW.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pariwisata, sosial-budaya dan kesenian, pertanian, industri pendukung pariwisata, perlindungan situs warisan budaya setempat, penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari  permukiman penduduk; dan pendirian bangunan untuk kepentingan  pemantauan ancaman bencana tanah longsor, gelombang pasang, abrasi dan tsunami;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan  pariwisata; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama kawasan pariwisata; d.  penerapan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan pariwisata meliputi  penerapan ketentuan KDH paling rendah 20 (dua puluh) persen dan KWT  paling tinggi 50 (lima puluh) persen; e. ketentuan khusus pada Kawasan Pariwisata Ubud meliputi penerapan ketentuan KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen dan ketinggian  bangunan paling tinggi tinggi 12 (dua belas) meter; f. ketentuan khusus pada Kawasan Pariwisata Lebih meliputi penerapan ketentuan KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen dan ketinggian  bangunan paling tinggi tinggi 15 (lima belas) meter; g.  pemanfaatan ruang kawasan pariwisata menerapkan ciri khas arsitektur Bali; h.  penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi: 1. fasilitas dan infrastruktur bertaraf internasional pendukung kegiatan  pariwisata; 2. akomodasi wisata bertaraf internasional di kawasan pariwisata; 3. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa,  prasarana dan sarana sara na air limbah, penghijauan, dan fasilitas umum lainnya; dan 4.  prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang dan jalur evakuasi bencana.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pengembangan pariwisata kerakyatan berbasis kearifan lokal dan masyarakat setempat, pengembangan wisata alam, wisata agro, desa wisata, wisata petualangan, wisata budaya, wisata kesenian berbasis ekowisata, perlindungan situs warisan budaya setempat, perlindungan terhadap lahan sawah beririgasi;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pengembangan fasilitas  penunjang pariwisata seperti jasa pelayanan makan dan minum dan akomodasi wisata dengan intensitas yang disesuaikan dengan karakter DTW; dan c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi utama DTW; d.  penerapan intensitas pemanfaatan ruang pada DTW meliputi penerapan ketentuan KDB paling tinggi 40 (empat puluh) persen, ketinggian bangunan  paling tinggi 2 (dua) lantai, dan KDH paling rendah 10 10 (sepuluh) persen; e.  penyediaan prasarana dan sarana paling rendah meliputi: 1. fasilitas dan infrastruktur bertaraf internasional pendukung kegiatan  pariwisata; 2. akomodasi wisata bertaraf internasional di DTW; 3. tempat parkir untuk fasilitas penunjang pariwisata, perdagangan dan jasa,  prasarana dan sarana sara na air limbah, penghijauan, dan fasilitas umum lainnya; dan 4.  prasarana dan sarana pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang dan jalur evakuasi bencana. f.  pengharusan penerapan ciri arsitektur tradisional Bali yang ramah lingkungan, dan tidak merusak kesatuan karakteristik tampilan arsitektur dan lingkungan lingkungan setempat; dan g. sinergi dan minimasi gangguan terhadap permukiman tradisional setempat. Pasal 105 Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf h te rdiri atas: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi: pemanfaatan ruang untuk kegiatan budi daya yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan negara dan kegiatan  penataan lingkungan lingkungan dan bangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan lingkungan yang mendukung kawasan pertahanan dan keamanan negara.  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan  pertahanan dan keamanan negara; dan 2. kegiatan pembinaan dan pemeliharaan instalasi, fasilitas, sarana dan  prasarana pertahanan dan keamanan negara yang telah ada sesuai dengan  peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan  peruntukan pertahanan dan keamanan negara. Pasal 106

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf i meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;  b. ketentuan umum  pemerintahan;

peraturan

zonasi

kawasan

peruntukan

perkantoran

c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pendidikan; d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kesehatan; e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan peribadatan; f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan rekreasi dan olah ra ga; dan g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan grosir, retail, rumah makan, perkantoran, jasa permukiman, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan lainnya yang dapat mendukung fungsi kawasan peruntukan  perdagangan dan jasa;  b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi: 1. kegiatan pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu; dan 2. kegiatan pengelolaan pasar-pasar temporer berupa pasar senggol kaki lima terpadu diatur penempatan dan waktu operasinya agar tidak mengganggu aktivitas kota dan arus lalu lintas; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan  peruntukan perdagangan dan dan jasa; d. arahan lokasi kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala nasional dan wilayah adalah pada jalur-jalur jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan  jalan utama kawasan perkotaan; e. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa skala wilayah, kecamatan dan desa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya, sinergi dan tidak saling mematikan antara perdagangan modern dan perdagangan tradisional; dan f. intensitas pemanfaatan ruang ditentukan sebagai berikut: 1.  perda gangan dan jasa jas a skala skal a pelayanan pela yanan wila yah dan perkota perk otaan an dan  bersifa  bers ifatt komersia komer siall sentra sent ra dengan denga n blok bl ok laha n skala skal a besar: besa r: KWT paling pal ing tinggi 50 (lima puluh) persen; KLB paling tinggi 5 (lima) kali KDB; KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen;

2.  perda gangan dan jasa jas a skala skal a pelayanan pela yanan wilayah wila yah dan kota : KDB paling pali ng tinggi 50 (lima puluh) persen; KLB KLB paling pali ng tinggi 5 (lima) kali KDB; KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen; 3.  perda gangan dan jasa jas a skala pelayanan pela yanan pelayanan pela yanan kecamata kec amatan: n: KDB  paling  pali ng tinggi ting gi 50 (lima (li ma puluh) puluh ) persen; pers en; KLB paling pali ng tinggi tin ggi 4 (empat) (em pat) kali KDB; KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen; dan 4.  perda gangan dan jasa jas a skala desa atau lingkungan: lingkun gan: KDB paling pal ing tinggi tin ggi 60 (enam puluh) persen; KLB paling tinggi 3 (tiga) kali KDB; KDH  paling  pali ng rendah re ndah 40 (empat (empa t puluh) pul uh) pe rsen. rsen .

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran  pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf b meliputi: a.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran  pemerintahan skala kabupaten meliputi : 1. kegiatan atau bangunan lainnya yang diperbolehkan meliputi kegiatan  pelayanan umum, penghijauan, penghijauan, ruang terbuka non hijau sebagai plasa dan  jalur pedestrian; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas pelayanan terkait kegiatan pemerintahan dengan proporsi paling  banyak 5 (lima) persen dari luas blok kawasan; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan skala kabupaten; 4.  berada pada pa da kawasan yang mudah dijangkau dan dilewati jalur angkutan umum; 5. lingkungan perkantoran pemerintahan harus mendukung tercerminnya disiplin kerja, suasana yang tenang dan formal; 6. KWT kawasan paling tinggi 60 (enam puluh) persen dari total blok kawasan; dan 7. aturan intensitas pemanfaatan ruang: ruang: KDB paling tinggi tinggi 60 (enam puluh)  persen; KLB paling tinggi 5 (lima) kali KDB; KDH paling rendah 40 (empat puluh) persen.

 b.

ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran  pemerintahan skala kecamatan dan desa meliputi : 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemerintahan yang terintegrasi dengan kawasan permukiman atau kawasan perdagangan dan  jasa serta penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembangunan fasilitas pelayanan terkait dengan kegiatan pemerintahan, paling sedikit memiliki halaman terbuka untuk kegiatan upacara atau berdekatan dengan lapangan umum kecamatan atau desa; 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri polutan, kegiatan pembuangan limbah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud  pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan  perkantoran pemerintahan skala kecamatan dan desa; dan

4. kegiatan penentuan lokasi kegiatan pada jalur utama kecamatan atau desa dan dilintasi trayek angkutan umum pedesaan.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan  pendidikan dan bangunan fasilitas pendidikan, kegiatan penghijauan, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;

 b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian  bangunan pendukung pendidikan secara terbatas dan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri polutan, kegiatan pembuangan limbah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud  pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan  pendidikan; dan

d.

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas: 1.  bangunan  bangun an pendi dikan dika n KDB paling pal ing tinggi ting gi 50 (lima (li ma puluh) puluh ) persen, pers en, KDH paling rendah 50 (lima puluh) persen. 2. KLB Perguruan Tinggi dan Sekolah Tinggi lainnya paling tinggi 5 (lima) kali KDB, SMP dan SMA paling tinggi 4 (empat) kali KDB, SD paling tinggi 3 (tiga) kali KDB, dan TK paling tinggi tinggi 2 (dua) kali KDB. 3. luas persil paling rendah untuk TK 500 (lima ratus) meter persegi, SD 1.000 (seribu) meter persegi, SMP 5.000 (lima ribu) meter persegi dan SMA 5.000 (lima ribu) meter persegi.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pendirian bangunan layanan kesehatan, penyediaan prasarana dan sarana pendukung layanan kesehatan, kesehata n, penghijauan, penelitian peneliti an dan ilmu pengetahuan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;

 b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian  bangunan  banguna n secara sec ara terbatas terb atas untuk mendukung menduku ng fasilit fasi litas as kesehata kese hatan n selain sela in kegiatan dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan  peruntuka  perun tukan n kesehat ke sehatan; an;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan kesehatan; dan

d.

intensitas pemanfaatan ruang: 1. rumah sakit umum: KDB paling tinggi 60 (enam puluh) persen dan KLB paling tinggi 5 (lima) kali KDB, KDH paling tinggi 40 (empat  puluh)  puluh ) perse pe rsen; n; dan d an 2.  puskesmas  puske smas,, BKIA, poliklin poli klinik ik dan puskesmas puskes mas pembantu pemba ntu KDB paling pali ng tinggi 50 (lima puluh) persen, KLB paling tinggi 2 (dua) kali KDB, dan KDH paling tinggi 50 (lima puluh) persen.

e.

ketentuan khusus untuk pembangunan rumah sakit harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan, khususnya akibat limbah rumah sakit, terhadap air, udara, dan tanah.

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a.

kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pendirian bangunan tempat peribadatan, penyediaan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan peribadatan, penghijauan, penyediaan jalur evakuasi bencana, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kegiatan peribadatan;

 b.

kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian  bangunan  banguna n pendukung pendu kung fasilita fasi lita s peribadat peri badatan an secara seca ra terbat te rbatas, as, dan kegiatan kegia tan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan peribadatan;

c.

kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri polutan, kegiatan pembuangan limbah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud  pada huruf a dan huruf b yang dapat dapa t mengganggu mengga nggu fungsi fungs i kawasan kawa san  peruntuka  perun tukan n periba pe ribadata datan; n; dan da n

d.

ketentuan khusus pendirian bangunan peribadatan diarahkan pada lingkungan yang memenuhi aspek lokasi yang aman dan nyaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma masyarakat.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan kegiatan rekreasi dan olah raga sebagaimana dimaksud pada auay (1) huruf f meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan taman kota; dan  b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan prasarana olah raga.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk untuk taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: pembangunan taman kota, penghijauan, rekreasi, penyediaan fasilitas umum taman kota,  penyediaa  penye diaa n prasaran pras aranaa dan sarana sara na taman tama n kota , penyediaan penyedi aan jalur jal ur evakuasi evaku asi  bencana  benc ana,, dan kegiatan kegia tan lain l ain yang mendukung me ndukung fungsi taman tam an kota; ko ta;  b. kegiatan yang yang diperbolehka n dengan syarat meliputi kegiatan pendirian  banguna n secara sec ara terbata ter batass untuk mendukung menduk ung taman tam an kota, dan kegiatan kegia tan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi taman kota; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan  bukan untuk fasilit fas ilitas as pendukung pendu kung taman tam an kota, kota , kegiatan kegia tan industri indus tri poluta n, kegiatan pembuangan limbah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud  pada huruf a dan huruf b yang dapa d apatt menggang men gganggu gu fungsi fun gsi tama t aman n kota. kot a.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b diarahkan sebagai berikut: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan: penyediaan prasarana dan sarana olah raga, penghijauan, rekreasi, penelitian dan ilmu pengetahuan, dan kegiatan lain yang mendukung fungsi kelestarian lingkungan  banguna n prasara pra sarana na olah raga; raga ;

 b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pendirian  banguna n secara sec ara terbata ter batass untuk mendukung mendukun g kegiata kegi atan n olah raga, raga , dan kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan olah raga; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian pendirian bangunan  bukan untuk fasili fas ilitas tas pendukung pendu kung kawa san olah raga, kegiatan kegia tan industri indus tri  polutan,  polut an, kegiat an pembua ngan limbah, limba h, dan kegiatan kegia tan selain sela in sebagaim seba gaimana ana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan olah raga. d. ketentuan intensitas pemanfatan ruang KDB paling tinggi 40 (empat  puluh)  puluh ) persen, pers en, KLB paling pal ing tinggi tin ggi 4 (empat (em pat), ), KDH paling pal ing rendah rend ah 60 (enam puluh) persen.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemberian tanda-tanda, informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana, kegiatan penyediaan jalur sirkulasi yang memadai, kegiatan pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya bencana, dan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi;  b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pendirian  banguna n secara sec ara terbata ter batass untuk fasilita fasi litass ruang ruan g evakuasi evaku asi bencana benc ana seperti sepe rti untuk prasarana dan sarana sanitasi, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi ruang evakuasi bencana; c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri,  pembuanga  pemb uangan n limbah, lim bah, dan kegiatan kegia tan selain sela in sebagaim seba gaimana ana dimaksud dima ksud huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan ruang evakuasi bencana. Paragraf 5 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Pasal 107

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf d meliputi: a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;  b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya; dan c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a.  pengembangan kawasan pariwisata Ubud diarahkan sebagai pusat kegiatan wisata budaya dengan tetap mempertahankan jati diri budaya Bali,

 pengembangan kawasan terintegrasi dengan kawasan sekitar, dan  pembatasan pembangunan kelengkapan prasarana dan sarana penunjang, mempertahankan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen;

b.  pengembangan kawasan pariwisata Lebih diarahkan sebagai pusat wisata  pantai dengan tetap mempertahankan kelestarian pantai dan tetap mempertahankan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen; c.  pengembangan kawasan perdagangan Sukawati diarahkan sebagai pusat wisata belanja dengan pembangunan kelengkapan prasarana dan sarana  penunjangnya, pengembangan kawasan terintegrasi t erintegrasi dengan kawasan sekitar, dan tetap mempertahankan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh) persen; d.  pengembangan Agrowisata Payangan diarahkan berkembang sebagai pusat  pelayanan agribisnis pertanian dan agrowisata dengan tetap mempertahankan RTH paling sedikit 60 (enam puluh) persen; e.  pengembangan kawasan Wisata Remaja Bukit Jati diarahkan sebagai pusat kegiatan wisata remaja seperti kegiatan olah raga remaja, area perkemahan,  pertunjukkan seni musik dan lainnya, pembangunan kelengkapan ke lengkapan prasarana dan sarana penunjangnya, pengembangan kawasan terintegrasi dengan kawasan sekitar, dan tetap mempertahankan RTH paling sedikit 30 (tiga  puluh) persen; f.  pengembangan Kawasan Perkotaan Tegallalang dan Kawasan Perkotaan Tampaksiring yang berfungsi sebagai pusat kegiatan Wilayah Pengembangan Gianyar Utara meliputi Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegallalang dan Kecamatan Tampaksiring sekaligus berfungsi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dengan tetap mempertahankan RTH paling sedikit 60 (enam puluh) persen;  g.  pengembangan kawasan Perkotaan Gianyar diarahkan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pusat perdagangan dan jasa skala wilayah, pusat  pelayanan pendidikan, mempertahankan RTH paling sedikit 30 (tiga puluh)  persen. (3) Arahan pengelolaan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial  budaya sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf b meliputi: a.  pengelolaan kawasan tempat suci Pura suci  Pura Dang Kahyangan/Kahyangan Jagat  di seluruh wilayah diarahkan sesuai ketentuan umum peraturan zonasi radius kesucian pura dibagi menjadi zona inti, zona penyangga dan zona  pemanfaatan; b.  penetapan zona disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing pura dan mendapatkan kesepakatan stakeholder terkait; dan c.

revitalisasi kawasan warisan budaya untuk pelestarian budaya, daya tarik wisata, pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan peningkatan kualitas lingkungan lingkungan kawasan.

(4) Arahan pengelolaan kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a.

reboisasi, rehabilitasi dan konservasi pada lahan kritis;

b.  pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan yang dikembangkan untuk kawasan budi daya;

c.  pelarangan kegiatan yang dapat merusak fungsi pelestarian lingkungan; dan d.  pengendalian terhadap potensi pencemaran perairan sungai dan mata air. (5) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten lebih lanjut, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTR Kawasan Strategis dan Peraturan Zonasi kawasan. Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan Paragraf 1 Umum Pasal 108 (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b merupakan acuan dalam pemanfaatan ruang.

(2) Segala bentuk kegiatan dan pembangunan prasarana wajib memperoleh izin  pemanfaatan ruang yang mengacu pada RTRW Kabupaten, rencana rinci tata ruang, dan peraturan zonasi. (3) Setiap orang atau badan yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh ijin pemanfaatan ruang dari Bupati. (4) Pelaksanaan prosedur izin pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem  pelayanan terpadu satu pintu dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil forum koordinasi BKPRD. (5) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang, dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Paragraf 2 Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang Pasal 109 Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dapat berupa :

a.

izin prinsip;

b.

izin lokasi;

c.

izin lingkungan

d.

izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);

e.

izin mendirikan bangunan; dan

f.

izin lainnya sesuai dengan ketentuan kete ntuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110 (1) Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a merupakan  persetujuan pendahuluan yang diberikan di berikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arahan kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.

(2) Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lainnya, yaitu izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan  bangunan, dan izin lainnya. lainnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin prinsip akan ditetapkan dengan peraturan  bupati. Pasal 111 (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b merupakan izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal. (2) Izin lokasi diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk luas sampai dengan 25 (dua puluh lima) Hektar diberikan ijin selama 1 (satu) tahun;  b. untuk luas lebih dari 25 (dua puluh lima) Hektar sampai dengan 50 (lima  puluh) Hektar diberikan ijin selama 2 (dua) tahun; serta c. untuk luas lebih dari 50 (lima puluh) Hektar diberikan ijin selama 3 (tiga) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi akan ditetapkan dengan peraturan  bupati. Pasal 112 (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan  pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lingkungan akan ditetapkan dengan  peraturan bupati. Pasal 113

(1) Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d merupakan izin yang diberikan kepada pengusaha untuk kegiatan  pemanfaatan ruang dengan kriteria batasan luasan tanah lebih dari 5.000 (lima ribu) meter persegi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penggunaan pemanfaatan tanah akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 114 (1) Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf e adalah izin yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin mendirikan bangunan akan ditetapkan

dengan peraturan bupati. Pasal 115 (1) Izin lainnya terkait pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf f merupakan ketentuan izin usaha hortikultura, perkebunan, peternakan,  perikanan, pertambangan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektor lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan lebih lanjut izin lainnya akan ditetapkan dengan Perat uran Bupati. Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif Pasal 116 (1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c merupakan  perangkat atau upaya upaya untuk memberikan me mberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. (2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c merupakan  perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah. (3) Ketentuan insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat. (4) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kemudahan izin; b.  penghargaan; c. keringanan/pembebasan pajak; d.  pola pengelolaan; e. subsidi prasarana; dan f. urun saham. (5) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.  perketat/tambah syarat perizinan; b.  pajak tinggi; c. retribusi tinggi; d. denda/pengenaan kompensasi; e.  pembatasan prasarana; dan f.  penalti. (6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan menurut prosedur dan sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi Paragraf 1 Umum Pasal 117

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap: a.  pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan de ngan rencana struktur ruang dan da n pola ruang wilayah Kabupaten;  b.  pelanggaran ketentuan arahan peratuan zonasi; zonasi; c.  pemanfaatan ruang tanpa izin  berdasarkan RTRW Kabupaten;

pemanfaatan

ruang

yang diterbitkan

d.  pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; e.  pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten; f.  pemanfataan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh  peraturan perundang-undangan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan g.  pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak  benar.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu berupa sanksi a dministratif. Paragraf 2 Sanksi Administratif Pasal 118 (1) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa: a.  peringatan tertulis;  b.  penghentian sementara kegiatan; c.  penghentian sementara pelayanan umum; d.  penutupan lokasi; e.  pencabutan izin; f.  pembatalan izin; g.  pembongkaran bangunan; bangunan; h.  pemulihan fungsi ruang; dan i. denda administratif. (2) Setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif secara berjenjang berupa: a.  peringatan tertulis;

 b.  penghentian sementara kegiatan; c.  penghentian sementara pelayanan umum; umum; d.  penutupan lokasi; e.  pembongkaran bangunan; bangunan; f.  pemulihan fungsi ruang; ruang; dan g. denda administratif. Pasal 119

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a dan dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran  pemanfaatan ruang yang berisi: a.  peringatan tentang terjadinya t erjadinya pelanggaran pel anggaran pemanfaatan ruang beserta bese rta bentuk  pelanggarannya;  b.  peringatan untuk segera melakukan mela kukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan c.  batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut: a.  pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;  b.  pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang berwenan g melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan c.  pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan  pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara,  penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, i zin,  pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau dan/ata u denda administratif. Pasal 120

(1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b dan dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat  perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan pemanfaata n ruang yang berisi: a.  pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta  bentuk pelanggarannya pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;  b.  peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sam pai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan

yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang  berlaku; c.  batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan  penyesuaian pemanfaatan ruang; dan d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.

(2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara,  pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang. (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban. (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa. (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak  beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang. Pasal 121 Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf c dan Pasal 118 ayat (2) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari  pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi: 1.  pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta  bentuk pelanggarannya pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2.  peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku; 3.  batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan 4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan. b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan  pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus.

c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban. d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus. e. Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya. f.

Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar.

 g. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan  pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis  pemanfaatan ruang yang berlaku. Pasal 122 Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf d dan dalam Pasal 118 ayat (2) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a.  penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi: 1.  pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta  bentuk pelanggarannya pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2.  peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakantindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; 3.  batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan 4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila  pelanggar mengabaikan surat peringatan. b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang  berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan  pengenaan sanksi penutupan lokasi yang yang akan segera dilaksanakan; c.  pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan; d.  berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; e.  pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

Pasal 123 Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a.  penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang  berwenang melakukan penertiban pelanggaran pelanggaran pemanfaatan ruang yang berisi: berisi: 1.  pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta  bentuk pelanggarannya pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2.  peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; 3.  batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan 4. konsekuensi akan dilakukannya mengabaikan surat peringatan.

pencabutan

izin

apabila

pelanggar

b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan  pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan. c.  pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan i zin. d.  pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan  permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin. e.  penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin. f.  pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai me ngenai status izin yang telah tel ah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya. Pasal 124 Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a.  penerbitan lembar evaluasi yang berisikan ber isikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang. b.  pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana  pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin. c.  penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan  penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang. ruang. d.  pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:

1. dasar pengenaan sanksi; 2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga  pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan 3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas  pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik. e.  penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin. f.  pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah tel ah dibatalkan. Pasal 125 Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf g dan dalam Pasal 118 ayat (2) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai  berikut:

a. Surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang  berwenang melakukan penertiban pelanggaran pelanggaran pemanfaatan ruang. b. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan. c. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada  pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan. d. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan  pembongkaran bangunan bangunan secara paksa. Pasal 126 Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf h dan dalam Pasal 118 ayat (2) huruf f dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya. b. Penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang yang  berisi: 1.  pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta  bentuk pelanggarannya pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi; 2.  peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan; 3.  batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan. c. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang. d. Pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaanya. Pasal 127 Ketentuan mengenai besaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf i dan Pasal 118 ayat (2) huruf g ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 128

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kabupaten. (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),  berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK; b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pidana di bidang RTRWK; c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak  pidana di bidang RTRWK; RTRWK; d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang RTRWK; e. memeriksa tanda pengenal sesorang yang berada di tempat terjadinya tidak  pidana di bidang RTRWK; RTRWK; f.

melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di  bidang RTRWK;

 g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang RTRWK; h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; i.

membuat dan menandatangani berita acara; dan da n

 j.

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang RTRWK.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB IX PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 129 Dalam kegiatan penataan ruang wilayah kabupaten, masyarakat berhak: a.

mengetahui rencana tata ruang;

 b.

menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c.

memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat  pelaksanaan kegiatan pembangunan yang yang sesuai dengan rencana tata ruang;

d.

mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e.

mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat yang berwenang; dan

f.

mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian. Pasal 130

(1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 129 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. (2) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan,  penguasaan atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  perundang-undangan. Pasal 131 (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki masyarakat akibat pelaksanaan RTRWK diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan. (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 132 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a.

mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

 b.

memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang  berwenang;

c.

mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d.

memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundangundangan dinyatakan sebagai milik umum. Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 133

(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang wilayah Kabupaten dilakukan antara lain melalui: a.  partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;  b.  partisipasi dalam pemanfaatan ruang, dan c.  partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa: a. memberikan masukan mengenai: 1.  persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2.  penentuan arah pengembangan pengembangan wilayah atau kawasan; 3.  pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan; 4.  perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5.  penetapan rencana tata ruang.  b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa: a.

masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

 b.

kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c.

kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d.  peningkatan efisiensi, efisie nsi, efektivitas, efe ktivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan pemanfaata n ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan;  perundang-undangan; e.

kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f.

kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang-undangan. perundang-undangan.

(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa: a.

masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

 b.

keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

c.  pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan d.  pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap  pembangunan yang yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Pasal 134 (1) Peran Masyarakat dalam penataan ruang Kabupaten dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis secara individu dan/atau berkelompok seperti desa  pekraman dan/atau organisasi kemasyarakatan lokal lainnya. lainnya. (2) Peran Masyarakat dapat disampaikan kepada: a. Menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait dengan  penataan ruang;  b. Gubernur; c. Bupati, dan/atau d. DPRD. Pasal 135 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.  perundang-undangan. Pasal 136 Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-und per undang-undangan. angan. Bagian Keempat Kelembagaan Pasal 137 (1) Penyelenggaraan penataan ruang daerah dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BKPRD Kabupaten, yang bersifat ad hoc. (2) Pembentukan BKPRD Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN Pasal 138

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Gianyar adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial Negara dan/atau perubahan batas teritorial wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Kabupaten Gianyar dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 139 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah pelanggaran. (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal 140 (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Pasal 141 (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dan Pasal140 dapat menuntut ganti kerugian secara  perdata kepada pelaku tindak pidana. (2) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan hukum acara perdata.

BAB XII KETENTUAN KETENTUAN PERALIHAN Pasal 142 (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan  pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada

dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti  berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka: a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;  b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan: 1.

untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2.

untuk yang sudah dilaksanakan dila ksanakan pembangunannya, pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan

3.

untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan  berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.

c.  pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan  bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. d.  pemanfaatan ruang yang sesuai se suai dengan ketentuan k etentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan. Pasal 143 (1) Di kawasan budi daya dapat ditetapkan kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dengan ketentuan tidak mengganggu dominasi fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini. (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari BKPRD Kabupaten Gianyar. BAB XIII KETENTUAN KETENTUAN PENUTUP Pasal 144 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a. SK Bupati Gianyar Nomor 421 Tahun 2001 tentang RTRW Kabupaten Gianyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan b. Peraturan Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 4 Tahun 1998 tentang Larangan Mendirikan Bangun-bangunan pada Jalur Sebelah Menyebelah Sepanjang Jalan dalam Wilayah Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Gianyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 145 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  pada tanggal 6 Nopember 2012 BUPATI GIANYAR,

TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI

Diundangkan di Gianyar  pada tanggal 6 Nopember 2012 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

 NYOMAN NUADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2012 NOMOR 16.

PETA  –  PETA  PETA RTRW KABUPATEN GIANYAR 2012  –  2032  2032