Akuntansi Yayasan

MAKALAH AKUNTANSI YAYASAN

Untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik Dosen Pengampu: Warsito Kawedar, Dr., S.E., M. Si., Akt.

Disusun oleh:

Kelompok 4 1. Hirawresti L.A.

(12030117420065) (12030117420065)

2. Suhita Whini Setyahuni

(12030117420059) (12030117420059)

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS JURUSAN MAGISTER AKUNTANSI UNIVERSITAS DIPONEGORO 2018

1

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena  berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami akan membahas mengenai

Akuntansi Yayasan . Makalah ini disusun untuk

“

”

memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Makalah ini ditulis dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam  proses penyusunan makalah. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada makalah ini. Kami mengharapkan pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang membangun untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Semarang, Juli 2018

Penulis

ii 2

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …………………………………………………………..…i DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….ii ii

……..…………………………………………………...iii .iii KATA PENGANTAR ……..………………………………………………….. BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Be lakang ……………………………………………………………….4 ……………………………………………………………….4 1.2. Rumusan Permasalahan Perm asalahan ..…………………………………………………….5 ..…………………………………………………….5 1.3. Tujuan Tuju an ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………...5 1.4. Manfaat Manfaat ………………………………………………………………………6 ………………………………………………………………………6 1.5. Metode Pengumpulan Pengu mpulan Data …………………………………………………..6 …………………………………………………..6 BAB II PEMBAHASAN

2.1. Karakteristik Lingkungan Lingkungan dan Yayasan ……..………….…………………… ……..………….……………………7 7 2.2. Akuntabilitas Yayasan ………………..………...……… ………………..………...……….. ..………………… ………………….10 .10 2.3. Pengendalian Keuangan …………….….. …………….…..…………...… …………...…... ...………………… …………………24 24 2.4. Aktivitas Pengendalian dalam Siklus Akuntansi …...………………………26 …...……………………… 26 2.5. Investasi Yayasan …………………….……………...…... …………………….……………...…...………………… …………………30 30 2.6. Audit Investasi ………………………….……………...……………… ………………………….……………...…………………… ……35 35 BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan Kesimpulan .………………………………………………..……… .………………………………………………..……………… ……… 47  47 DAFTAR PUSTAKA …………………………………………….…………… …………………………………………….…………… 49  49

iii 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti dengan

halnya yayasan. Tuntutan

akuntabilitas

ini

terkait

perlunya transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam

rangka memenuhi hak-hak spublik. Organisasi nonprofit seperti yayasan ini  berbeda dengan organisasi profit, yakni yakni pada sumber daya awal mekanisme organisasi yang diperoleh dari sumbangan. Kreditor dan pemasok membutuhkan  pengukuran jumlah, saat dan kepastian arus kas masuk. Sehingga dapat menilai apakah yayasan mampu memberikan jasa secara berkesinambungan ( going concern). concern). Yayasan harus mampu mengelola jasa serta diinformasikan kepada pihak pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan, dimana informasi mengenai aktiva, kewajban, aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut disampaikan. Laporan yang disusun tersebut juga harus menyajikan secara terpisah aktiva bersih, baik terikat maupun tidak terikat  penggunaannya.

Hasil

pengelolaan

sumber

daya

yayasan

akan

dipertanggungjawbakan melalui penyajian laporan aktivitas dan laporan arus kas. Laporan aktivitas akan menjelaskan mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok aktiva bersih. Pengendalian keuangan yayasan juga diperlukan untuk meminimalkan resiko, peningkatan konsistensi dan akurasi. Menurut UU No.16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan,  pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan keka yaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Namun saat ini sulitnya membedakan yayasan nonprofit dengan lembaga lainnya yang berorientasi terhadap laba. Badan hukum yang memayungi yayasan tersebut digunakan untuk menyiasati  berbagai aktivitas di luar bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, kesehaan dan  pendidikan, hal ini menjadi sorotan dari berbagai pihak termasuk pihak

4

 perpajakan. Akibatnya, sistem dunia usaha menghadapi risiko penghancuran melalui regulasi serta kepatutan yang bersifat umum. Yayasan memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi swasta (profit). Dimana organisasi swasta biasa memperoleh modal usaha awal dari setoran modal para pemilik dengan cara penjualan saham, sedangkan Yayasan memperoleh sumber daya awal sumbangan.

Pada

yang dibutuhkan umumnya diperoleh dari

beberapa bentuk organisasi nonprofit yang tidak ada

kepemilikan, kebutuhan modal didanai dari utang, sementara kebutuhan operasinya diperoleh dari pendapatan atau jasa yang diberika, karenanya arus kas merupakan ukuran yang penting bagi para pemakai laporan keuangan seperti kreditor dan pemasok dana, karena dalam aruskas terdapat perubahan perubahan yang terjadi pada aktivitas pendanaan dan aktivitas operasi.

1.2.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka  permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana karakteristik dan lingkungan yayasan? 2. Bagaimana akuntabilitas yayasan? 3. Bagaimana pengendalian keuangan? 4. Bagaimana aktivitas pengendalian dalam siklus akuntansi tahunan? 5. Bagaimana investasi yayasan? 6. Bagaimana audit yayasan?

1.3.

Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah: 1. Untuk mengetahui karakteristik dan lingkungan yayasan? 2. Untuk mengetahui akuntabilitas yayasan? 3. Untuk mengetahui pengendalian keuangan? 4. Untuk mengetahui aktivitas pengendalian dalam siklus akuntansi tahunan? 5. Untuk mengetahui investasi yayasan? 6. Untuk mengetahui audit yayasan? 5

1.4.

Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: 1. Diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai akuntansi yayasan 2. Diharapkan dapat memberi informasi bagi kita semua sehingga dapat memperkaya bahan kajian tentang Akuntansi Sektor Publik.

1.5.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang kami gunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode kepustakaan, yaitu dengan mencari literatur yang berhubungan dengan bahasan makalah kami.

6

BAB II PEMBAHASAN

2.1

Karakteristik dan Lingkungan Yayasan

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Yayasan

Menurut UU No.16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan,  pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan  badan usaha dan atau ikut dalam sebuah badan usaha. Yayasan sebagai suatu badan hukum mampu dan berhak serta berwenang untuk melaksanakan tindakan-tindakan perdata. Dengan demikian, yayasan merupakan subjek hukum dan dapat melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh yayasan yang berbadan hukum adalah sebagai  berikut: a. Hak: berhak untuk mengajukan gugatan  b. Kewajiban: wajib mendaftarkan yayasan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan status badan hukum

2.1.2

Sifat dan Karakteristik Yayasan Tujuan Yayasan

Setiap organisasi, termasuk yayasan, memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, penguasaan pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Sementara tujuan kualitatif dapat disebut sebagai efisiensi dan efektivitas organisasi, manajeman organisasi yang tangguh, moral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, serta citra perusahaan. Menurut UU No.16 Tahun 2001, yayasan mempunyai fungsi sebagai  pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Undang  –   undang tersebut menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang

7

 bersifat

sosial,

keagamaan,

dan

kemanusiaan

yang

didirikan

dengan

memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

Visi Yayasan

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang suatu keadaan dimasa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu yayasan. Rumusan visi harus memperhatikan beberapa hal berikut: a) Mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah yayasan  b) Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas c) Memiliki orientasi terhadap masa depan, sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan yayasan. d) Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan yayasan. e) Mampu menjamin keseimbangan kepemimpinan yayasan. Rumusan visi yang jelas diharapkan mampu untuk : a) Menarik komitmen dan menggerakkan orang  b) Menciptakan makna bagi kehidupan pengurus yayasan c) Menciptakan standar keunggulan d) Menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan Visi perlu ditanamkan pada setiap unsur yayasan, sehingga visi bersama ( shared vision), pada gilirannya mampu mengerahkan dan menggerakkan segala sumber daya.

Misi

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan oleh suatu yayasan sebagai  penjabaran atas visi yang telah ditetapkan. Misi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak pihak yang berkepentingan ( stakeholders), dan memberikan peluang untuk  perubahan ( setting ) sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Perumusan misi harus mampu:

8

a) Melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi  b) Memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai c) Memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dila yani d) Memperhitungkan berbagai masukan dari stakeholders.

Sumber Pembiayaan/Kekayaan

Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, yang berupa : a) Wakaf  b) Hibah c) Hibah wasiat d) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang –  undangan yang berlaku. Jika kekayaan yayasan berasa dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum  perwakafan. Kekayaan yayasan yang dimiliki tersebut dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dalam hal tertentu, negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan.

Pola Pertanggungjawaban

Dalam yayasan, pengelola (pengurus dan pengawas) bertanggungjawab kepada pembina yang disampaikan dalam Rapat Pembina yang diadakan setahun sekali. Pola pertanggungjawaban diyayasan bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban yayasan kepada  pembina.

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban ke

masyarakat luas.

Karakteristik Anggaran

Dilihat dipublikasikan

dari

karakteristik

kepada

masyarakat

anggaran, secara

rencana terbuka

anggaran untuk

yayasan

dikritisi

dan

didiskusikan. Anggaran tidak boleh menjadi rahasia internal yayasan yang

9

 bersangkutan

dan

harus

diinformasikan

kepada

publik

untuk

dikritisi,

didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran yayasan merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan  perencanaan strategik yang telah dibuat. Anggaran pada yayasan berisi rencanan kegiatan kepada yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan  pendapatan dan belanja menurut satuan moneter.Dalam bentuk sederhana, anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan yayasan yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas.

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan prinsip akuntansi yang menentukan kapan transaksi keuangan harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Sistem akuntansi ini berhubungan dengan waktu pengukuran dilakukan dan pada umumnya bisa dipilah menjadi sistem akuntansi berbasis kas dan berbasis akrual. Selain kedua sistem akuntansi tersebut, banyak variasi atau modifikasi dari keduanya, yaitu modifikasi dari akuntansi berbasis kas dan modifikasi dari akuntansi berbasis akrual. Jadi, basis akuntansi adalah : a) Akuntansi berbasis kas (cash basis of accounting );  b) Modifikasi dari akuntansi berbasis kas (modified cash basis of accounting ); c) Akuntansi berbasis akrual (accrual basis of accounting ); d) Modifikasi dari akuntansi berbasis akrual (modified accrual basis of accounting ).

2.2.

Akuntabilitas Yayasan

2.2.1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota pengelola, kreditor, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya yayasan.

10

Pihak pemakai laporan keuangan yayasan memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai: a) Jasa yang diberikan oleh yayasan dan kemampuannya untuk terus memberikn jasa tersebut  b) Cara pengelola melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja yayasan Secara rinci, tujuan laporan keuangan termasuk cacatan atas laporan keuangan, adalah untuk menyajikan informasi mengenai: a. Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih suatu yayasan.  b. Pengaruh transaksi, peristiwa, dan situasi lainnya yang mengubah nilai serta sifat aktiva bersih. c. Jenis dan jumlah arus masuk serta arus keluar seumber daya selama satu  periode dan hubungan diantara keduanya. d. Cara suatu yayasan mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh  pinjaman dan melunasi pinjaman, serta faktor lainnya yang berpengaruh terhadap likuiditasnya. e. Usaha jasa suatu yayasan. Setiap laporan keuangan menyediakan informasi yang berbeda, dan informasi dalam suatu laporan keuangan biasanya melengkapi informasi laporan keuangan lainnya.

2.2.2. Unsur-Unsur dalam Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi terdiri dari catatan-catatan akuntansi (buku, cek, jurnal, dan buku besar), serta serangkaian proses dan prosedur yang ditetapkan oleh staf, sukarelawan, dan/atau para profesional dari luar yayasan. Tujuan sistem akuntansi adalah untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinputkan secara tepat ke dalam catatan akuntansi, serta laporan-laporan yang  perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu.

11

Secara tradisional, sistem akuntansi terdiri dari komponen-komponen  berikut ini: a) Bagan pekiraan/ akun. Bagan perkiraan adalah daftar masing-masing item, dimana pencatatannya dibagi kedalam lima katagori yaitu aktiva, utang, aktiva bersih, pendapatan dan belanja.  b) Buku besar c) Jurnal d) Buku cek e) Manual prosedur akuntansi f) Siklus akuntansi Siklus akuntansi dapat dikelompokkan kedalam tiga tahap yaitu: 1) Tahap pencatatan 

Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan.



Kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal.



Memindahbukukan ( posting ) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar.

2) Tahap pengikhtisaran 

Penyusunan neraca saldo (trial balance) berdasarkan akun-akun buku  besar.



Pembuatan ayat jurnal penyesuaian.



Penyusunan kertas kerja (work sheet ).



Pembuatan ayat jurnal penutup (closing entries).



Pembuatan neraca saldo setelah penutupan.



Pembuatan ayat jurnal pembalik.

3) Tahap pelaporan 

 Neraca



Laporan Surplus Defisit/Laporan Aktivitas



Laporan Arus Kas



Laporan Perubahan Aktiva Bersih



Catatan atas Laporan Keuangan.

12

2.2.3. Tahap Pengembangan Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yang diterapkan akan berubah sebagaimana halnya dengan sumber daya dan kebutuhan yayasan. Yayasan berskala kecil yang baru  berdiri hanya perlu mempertahankan akurasi catatan aktivitas dalam buku cek. Jika jumlah transaksi berkembang, yayasan akan menambahkan pembayaran kas secara manual dan jurnal untuk transaksi penerimaan kas dengan menyiapkan laporan bulanan yang berupa ringkasan item pendapatan dan biaya. Pada akhirnya, yayasan akan mendapatkan aktiva dari kas, akrual yang ditambahkan, dan karenanya transaksi menjadi lebih kompleks. Jika sistem buku besar yang lengkap perlu dikembangkan. Dengan kompleksitas dan volume kerja yayasan yang semakin  berkembang, aktivitas manajeman keuangan memerlukan peningkatan jumlah staf yang pada akhirnya makin rumit, apakah itu staf sukarelawan atau staf yang dibayar atau kombinasi staf dan penyedia jasa dari luar. Jadi, sistem akuntansi harus dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi pemakainya.

Perbedaan antara akuntansi untuk yayasan dan organsasi bisnis

Prinsip akuntansi yang diterima umum bisa diterapkan dalam praktek akuntansi nonprofit. Namun, ada beberapa perbedaan yang signifikan yaitu: a) Akuntansi untuk sumbangan Yayasan yang memenuhi syarat mendapat status bebas pajak akan ditunjuk untuk menerima sumbangan, yaitu pajak yang sudah dikurangi untuk donor.  b) Kapitalisasi dan penyusutan aktiva Yayasan perlu mencatat pembelian peralatan dan barang substansial  jangka panjang. c) Klasifikasi biaya fungsional. Yayasan perlu melaporkan pengeluaran kas sesuai dengan klasifikasi fungsinya. d) Implikasi perbedaan antara akuntansi nonprofit dan akuntansi swasta Implikasi dari perbedaan praktek akuntansi nonprofit dan akuntansi swasta adalah diperlukannya keahlian tambahan bagi personal, penasihat

13

keuangan, atau auditor. Jadi, sumbangan dan pembelian barang-barang serta peralatan yang memerlukan penanganan khusus, diatur dengan melibatkan seorang akuntan spesialis yayasan.

2.2.4. Perbedaan Akuntansi Berbasis Kas dan Akrual

Akuntansi berbasis kas dan akuntansi berbasis akrual menggunakan kriteria yang berbeda untuk menentukan kapan mengakui serta mencatat  pengeluaran dan penerimaan dalam catatan keuangan. Pada akuntansi berbasis kas, pendapatan diakui ketika kas diterima dan disetorkan, sementara biaya dicatat dalam periode akuntansi ketika tagihan dibayarkan. Dalam akuntansi  berbasis akrual, pendapatan diwujudkan dalam periode akuntansi ketika  pendapatan itu diperoleh; misalnya, saat jasa yang dikontrak diberikan dan ketentuan hibah terpenuhi, tanpa menghiraukan waktu penerimaan kas dari donasi. Belanja dicatat sebagai pengurang utang saat pembayaran; misalnya, ketika membayar persediaan yang dipesan, membayar lembur karyawan, dan meminjam printer untuk pencetakan. Untuk menggambarkannya, mari kita perhatikan contoh sederhana  berikut. Dalam kegiatan outbond training diakhir tahun, terdapat catatan  pengeluaran dan setoran (laporan disebelah kiri) buku cek. Setelah informasi tersebut diketahui dari aktivitas dalam buku cek, laporan akan dibuat menurut basis kas. Namun, beberapa informasi yang  bersangkutan telah dicatat, seperti: a. Yayasan memberikan panitia outbond hibah sebesar Rp 10.000.000 untuk memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu. Anak-anak itu lalu menghadiri outbond , tetapi yayasan belum mengirimkan cek.  b. Kas tidak mencukupi karena panitia belum membayar cicilan akhir atas pembelian printer secara kredit pada tahun ini. Panitia berhutang Rp. 1.500.000 c. Premi asuransi dibayarkan pada bulan Desember dan mencakup  periode November hingga Desember. Untuk melibatkan ketiga faktor tersebut ke dalam pertimbangan laporan keuangan, pendapatan dan biaya harus dicatat atas basis akrual. Beberapa item

14

sejenis juga harus ditambahkan kedalam neraca untuk memperbaharui laporan keuangan. Item-item tersebut akan dijelaskan berikut ini:

Contoh sederhana Laporan Keuangan Berbasis Kas Outbond & Training 1 September –  31 Agustus 2016 (dalam ribuan) LAPORAN PENDAPATAN Pendapatan

NERACA Aktiva

Bantuan (Hibah)

3000

Kas

127

Sumbangan

4500

Barang-barang, Gedung dan 120000 Peralatan

Uang dari para peserta

Total Pendapatan

25000

32500

Biaya

Dikurangi : Akumulasi penyusutan

(100000)

Total bersih aktiva tetap

20000

TOTAL AKTIVA

20127

Pasiva

Gaji

20000

KEWAJIBAN

Makanan dan persediaan

6000

Pinjaman dari pemerintah

5000

Asuransi

4200

Keperluan lain

2000

AKTIVA BERSIH

15127

Telepon

750

Percetakan dan perangko

3500

KEWAJIBAN DAN

20127

Total biaya

36450

AKTIVA BERSIH

Akun Piutang

Melaporkan pendapatan yang telah diperoleh, tetapi belum disetorkan. Misalnya, pembayaran dari hibah pemerintah berupa voucher yang belum disetor, merupakan suatu akun piutang. Dalam kasus ini, panitia memiliki piutang sumbangan sebesar Rp 10.000.000 sejak anak-anak hadir dalam outbond. Oleh karena itu, panitia “mendapatkan” uang beasiswa dari yayasan.

15

Pengaruh: Menambah pendapatan hibah sebesar Rp. 10.000.000 Menambah piutang sumbangan sebesar Rp. 10.000.000 Akun Pembayaran

Melaporkan pengeluaran yang belum dibayarkan merupakan akun utang. Misalnya utang untuk pembuatan brosur sebesar Rp 1.500.000 Pengaruh: Menambah biaya brosur sebesar Rp. 1.500.000 Menambah akun utang sebesar Rp. 1.500.000

Biaya Dibaya Dimuka

Melaporkan pengeluran kas yang telah dibayarkan, khususnya untuk  periode yang akan datang. Dalam contoh ini, biaya asuransi dibayar tiga bulan dimuka. Pengaruh: Menambah pengeluaran asuransi dari Rp1.050.000 ([4.200.000/12bln] x 3 bln) menjadi Rp 3.150.000 Menambah biaya dibayar dimuka hingga Rp 1.050.000 Jika dilaporkan menurut basis akrual, dengan menggunakan kategorikategori yang digambarkan sebelumnya, laporan keuangan kegiatan outbond terlihat seperti berikut:

16

Contoh sederhana Laporan keuangan Berbasis Kas Outbond Training  1 September –  31 Agustus 2016 (dalam ribuan) LAPORAN PENDAPATAN Pendapatan

NERACA Aktiva

Hibah

13000

Kas

127

Sumbangan

4500

Akun Piutang

100000

Uang dari para peserta

25000

Pengeluaran dibayar dimuka

1050

Total bersih aktiva tetap

20000

TOTAL AKTIVA

31177

Total Pendapatan

42500

Biaya

Pasiva

Gaji

20000

KEWAJIBAN

Makanan dan persediaan

6000

Akun pembayaran

1500

Asuransi

3150

Pinjaman dari pemerintah

5000

Keperluan lain

2000

AKTIVA BERSIH

24677

Telepon

750

Percetakan dan perangko

500

KEWAJIBAN DAN

31177

Total biaya

36900

AKTIVA BERSIH

Contoh ini menggambarkan pelaporan keuangan berbasis akrual, dimana  pengunaan katagori akan memberikan lebih banyak gambaran tentang kondisi keuangan yayasan secara lengkap dan akurat. Namun, akuntansi berbasis kas lebih mudah digunakan dalam pencatatan harian dengan jumlah transaksi yang lebih sedikit. Terkait dengan kelebihan serta kekurangan basis kas dan basis akrual, beberapa yayasan, terutama yang memiliki anggaran lebih kecil, telah melakukan modifikasi atas kebijakan akuntansinya seperti: Mempertahankan pembukuan berbasis kas dan menyiapkan laporan keuangan berbasis akrual. Caranya adalah dengan melakukan penyesuaian akrual

17

untuk piutang dan pembayarannya dalam kertas kerja pelaporan keuangan, tanpa secara formal dicatat kedalam pembukuan.Beberapa yayasan tidak memiliki sumber daya untuk mengembangkan sistem akuntansi yayasan. Faktor  –   faktor  pertimbangan basis akuntansi adalah: a. Besaran transaksi yayasan dalam piutang dan pembayaran atas basis yang terusmenerus. Jika tagihan tidak dibayar atau hibah belum dilunasi atau  biaya sepanjang tahun belum dicatat, maka akuntansi berbasis kas akan memberikan gambaran keuangan yang sama baiknya dengan akuntansi  berbasis akrual  b. Keahlian dan waktu yang membatasi staf bagian pembukuan c. Posisi arus kas yayasan. Jika arus kas dijadikan fokus, maka akun  pembayaran dan piutang dapat menjadi akun pengendali. d. Ukuran anggaran yayasan. Beberapa yayasan yang baru, masih kecil,  belum memiliki kewajiban pembayaran, dan tidak punya piutang, akan memilih akuntansi berbasis kas. Disisi lain, jika anggaran dan transaksi keuangan sudah mulai berkembang, peralihan dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi berbasis akrual akan terjadi.

2.2.5. Bagan Akun

Unsur-Unsur yang Harus Ada dalam Bagan Akun

Bagan akun merupakan daftar perkiraan (rekening) sistem akuntansi yang dirancang untuk mendapatkan informasi keuangan, mempertahankan jalur informasi keuangan dan membuat keputusan keuangan. Informasi tersebut hanya dicatat dengan kode akun dari bagan akun. Bagan tersebut dibagi kedalam lima katagori, yaitu aktiva, utang, aktiva  bersih, pendapatan, dan biaya. Masing-masing akun itu ditentukan dengannomor identifikasi yang biasa digunakan dalam sistem akuntansi. Selain persetujuan terkait, penomoran danurutan informasi yang disajikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan yayasan. Untuk memutuskan apa yang harus dimasukkan kedalam  bagan akun, beberapa pertanyaan berikut ini juga perlu dipertimbangkan:

18



Laporan apa yang perlu dipersiapkan?



Keputusan, evaluasi, dan penilaian keuangan apa yang perlu dibuat secara teratur?



Tingkat perincian apa yang diperlukan?



Kapasitas apa yang perlu dimiliki untuk melacak informasi keuangan? Cara terbaik untuk merancang bagan akun atau perkiraan adalah dengan

mempertimbangan laporan apa yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan eksternal, pengambilan keputusan, dan penilaian pengelola. Kategori transaksi  juga perlu dipilah menurut jenis yang direncanakan. Sebagai contoh, bagan akun harus berhubungan dengan katageri anggaran, sehingga laporan yang dihasilkan dapat membandingkan apa yang dianggarkan dengan realisasinya. Sebagaimana dengan jenis pendapatan yang berbeda dari penerimaan yayasan, berbagai pertanyaan tentang laporan keuanganyang perlu dilontarkan adalah: perlukan membedakan transaksi antara hibah yayasan dan badan hukum? Apakah biaya untuk beberapa jasa perlu diakui? Dapatkah semua biaya tersebut dikombinasikan ke dalam satu akun? Dan apakah informasi biaya dapat dijejaki ke jenis aktivitasnya? Selaras dengan pertanyaan laporan keuangan, pertanyaan tentang  pengeluaran yayasan dapat juga dilontarkan seperti: apa yang menduduki tingkat terendah dari informasi rinci yang ditemukan dalam catatan keuangan? Bagaimana informasi tersebut digunakan dalam pencatatan? Misalnya, sebagian  besar yayasan harus mencatat persediaan kantor dari segi jumlah daripada mencatat penjepit kertas, pena, plester, dll secara terpisah. Contoh yang kurang  jelas adalah perangko: apakah biaya perangko harus diklasifikasikan sebagai  biaya kurir atau biaya pengiriman atau biaya perangko saja? Jika dianalisis atas tingkat rincian tersebut dilaksanakan, maka penentuan katagori ini dapat dilakukan melalui pembuatan faktur khusus sesuai bukti pengiriman. Selain jenis pendapatan dan biaya, ada juga faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan dalam bagan akun. Jika lebih dari satu tempat, apakah informasi yang terpisah dibutuhkan untuk masing-masing tempat? Atau, jika lebih dari satu  program apakah item-item seperti persediaan, perangko, dan gaji diungkapkan untuk masing- masing program? Dan akhirnya berdasarkan Pernyataan Dewan

19

Standar Akuntansi Keuangan yang baru No.116 dan 117, organisasi nonprofit seperti

yayasan harus melaporkan pendapatan dan belanjanya dalam tiga

katagori yaitu: tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen. Ini berarti  bahwa akun mendukung persyaratan pelaporan. Ciri ciri bagan akun yang sederhana: a. Aktiva Aktiva adalah item nyata dari suatu yayasan dimana sumber daya, termasuk kas, piutang, perlengkapan, dan kekayaan, diungkapkan. Aktiva  biasanya dimasukkan dalam daftar menurut urutan dari likuiditasnya. Hal ini berarti bahwa kas dan aktiva lainnya yang mudah diubah menjadi kas dicantumkan pada urutan awal dan aktiva tetap seperti kekayaan dan  peralatan diurutkan terakhir. Akun aktiva biasanya dimulai dengan angka “1”.  b. Utang Utang adalah kewajiban ke kreditor seperti pinjaman dan utang usaha. c. Aktiva bersih Aktiva bersih mencerminkan nilai keuangan dari s uatu yayasan.

Penyusutan

Yayasan harus mencatat pembelian peralatan dan kekayaan substansial yang bersifat jangka panjang karena jenis aktiva tersebut menanggung biaya  pertahun sesuai dengan umur manfaatnya. Proses tersebut disebut sebagai kapitalisasi dan penyusutan aktiva tetap. Sebagai contoh, misalkan pada tanggal 1 Januari suatu yayasan membeli komputer yang memiliki umur manfaat selama empat tahun seharga Rp 2.500. ketika pembelian dicatat, jurnalnya adalah : Aktiva Tetap (bertambah menjadi) Kas (berkurang menjadi)

Rp 2.500 Rp 2.500

 Penjelasan: untuk mencatat pembelian komputer seharga Rp2.500

20

Pada akhir tahun keempat, jurnalnya adalah : Biaya Penyusutan

Rp 625

Akumulasi Penyusutan

Rp 625

 Penjelasan: untuk mencatat biaya penyusutan selama tahun tersebut 

Pajak penghasilan dari usaha yang tidak terkait

Pendapatan usaha yang tidak terkait adalah pendapatan yang dihasilkan dari suatu perdagangan atau aktivitas usaha yang tidak terkait secara substansial dengan tujuan yayasan. Pajak yang dibayar atas pendapatan lain-lain yang diperoleh yayasan dari usaha yang tidak terkait ditetapkan sesuai dengan ketentuan pajak badan hukum. Tanpa pajak, yayasan akan mendapatkan keuntungan yang substansial dipasar,  jika dilihatdalam konteks persaingan pasar. Yayasan yang melakukan aktivitas nonusaha dapat dianggap bukan merupakan subjek pajak penghasilan jika memenuhi kondisi berikut: a) Semua usaha dilakukan oleh sukarelawan  b) Secara substansial, seluruh barang dagangan yang dijual didapatkan dari pemberian c) Aktivitas yang dilakukan adalah untuk fasilitas kemudahan anggota, pasien, dan karyawan yayasan.

Mencatat akun sumbangan

Komitmen untuk memberikan kontribusi secara tertulis bisa dijadikan dasar untuk pencatatan transaksi utang sumbangan. Sebagai contoh, seorang donatur berjanji secara tertulis akan memberikan sumbangan senilai Rp 10.000 selama tiga tahun mendatang. Contoh lainnya adalah seorang donatur berjanji secara tertulis akan memberikan sumbangan senilai Rp 5.000 setiap bulannya melalui pemotongan gaji untuk tahun yang akan datang.

Apakah Akuntansi Hibah Perlu Dicatat?

Piutang hibah yang bisa dipercaya sebaiknya dicatat dalam sistem akuntansi. Indikator bahwa suatu piutang dianggap valid adalah apabila hal itu

21

disertai dengan bukti tertulis yang dibuat donatur dengan menggunakan kata seperti “sepakat”  atau “menyetujui” atau apakah piutang tersebut secara sah bisa diwujudkan atau tidak. Terdapat dua jenis piutang, yaitu piutang yang mengikat dan piutang yang tidak mengikat. Piutang yang tidak mengikat adalah piutang yang dilakukan oleh donaturuntuk memberikan hibah kepada yayasan dimasa yang akan datang.  Namun yayasan tersebut tidak perlu memenuhi beberapa persyaratan khusus sebelum menerima hibah dan tidak ada kondisi lain yang ditetapkan oleh donatur. Contoh –  contoh diatas merupakan piutang yang tidak mengikat. FASB –  SFS 116 menegaskan bahwa piutang yang tidak mengikat harus dicatat dalam catatan keuangan ketika piutang tersebut dibuat. Piutang yang mengikat adalah kesatuan peristiwa yang tidak menentu dimasa mendatang. Misalnya seorang donatur berniat untuk memberikan uang sebesar Rp. 1.000 jika yayasan memperoleh hibah yang sesuai sebesar Rp 2.000 dari sumber yang baru. Piutang yang mengikat ini hanya dicatat apabila kondisi

tersebut

terpenuhi sehingga piutang ini tidak akan dicatat sebagai

 penerima sebelum penyesuaian hibah diperoleh. (Saat kondisinya telah terpenuhi, yaitu apabila hibah yang sesuai telah diperoleh, piutang tersebut menjadi tidak mengikat dan dicatat). Sebelum memenuhi kondisi yang ditentukan donatur,  piutang yang mengikat dimasukkan dalam catatan kaki laporan keuangan.

Akuntansi untuk pencatatan piutang hibah

Pada akhir tahun pembukuan 2012, ada dua piutang yang tidak terpenuhi, yaitu: a) Piutang hibah sebesar Rp 1.000 selama tahun berikutnya  b) Piutang hibah sebesar Rp 2.000 pertahun selama tiga tahun berikutnya, sehingga totalnya adalah Rp 6.000 Jurnal pada akhir tahun untuk mencatat piutang yang tidak mengikat ini adalah sebagai berikut: Piutang Hibah

Rp. 7.000

Piutang Sumbangan

Rp. 7.000

Untuk mencatat piutang hibah

22

Ketika pembayaran piutang sebesar Rp 1.000 diterima pada tahun 2013,  jurnalnya adalah sebagai berikut : Kas

Rp 1.000 Piutang Hibah

Rp 1.000

Untuk mencatat penerimaan piutang hibah Bantuan sebesar Rp 1.000 diakui sebagai penerimaan pada tahun 2012 dan bukan ditahun 2013, ketika kas telah diter ima. Contoh piutang yang mengikat, seorang donatur berjanji untuk memberikan hibah/bantuan sebesar Rp 25.000 guna memperbarui separuh rumah yang kondisinya rusak sewaktu dibeli. Piutang ini hanya akan disebutkan dicatatan kaki. Ketika yayasan membeli bangunan tersebut, piutang akan dicatat dan diakui sebagai penerimaan.

Bagaimana mencatat piutang yang tidak dapat terkumpul?

Akuntansi untuk piutang yang dapat terkumpul serupa dengan akuntansi untuk piutang yang tidak dapat terkumpul. Misalnya, dana sebesar Rp 20.000  berupa piutang (sumbangan) yang tidak terikat yang diberikan kepada yayasan selama tahun berjalan, menunjukkan bahwa rata-rata 20% dari dana tersebut tidak terkumpul. Akun pengeluaran yang dibuat dalam kasus ini disebut sebagai Cadangan untuk Piutang yang Tidak Dapat Terkumpul. Jurnal yang akan dibuat  pada akhir tahun adalah: Pengeluaran piutang yang tidak terkumpul

Rp 4.000

Cadangan untuk piutang yang tidak terkumpul

Rp 4.000

Untuk mencatat akun piutang yang tidak terkumpul

Akun cadangan akan dikurangi dari nilai piutang pada neraca sebagai berikut: Piutang hibah

Rp 20.000

Dikurangi: Cadangan untuk piutang yang tidak terkumpul

Rp 4.000

Total bersih piutang hibah

Rp 16.000

23

2.3.

Pengendalian Keuangan

2.3.1. Pengendalian Sistem Pengendalian Akuntansi

Dalam pengembangannya yang efektif adalah mengidentifikasi bidang dimana penyalahgunaan atau kesalahan-kesalahan mungkin terjadi. Memasukan  bidang dan tujuan pengembangan sistem pengendalian yang efektif. a. Penerimaan Kas, untuk memastikan seluruh kas telah diterima serta dicatat dengan sesuai.  b. Pengeluaran Kas, untuk memastikan semua pembayaran kas dilakukan atas kewenangan pengelola yang tepat serta di catat dengan tepat. c. Kas Kecil d. Gaji e. Hibah, Sumbangan dan Warisan f. Aktiva Tetap Sistem pengendalian juga diperlukan untuk memastikan perencanaan yang tepat atas barang yang didermakan, sumbangkan dan penerimaan lainnya. Laporan keuangan dan pengendalian informasi harus dicatat secara akurat serta tepat dan memenuhi peraturan pemerintah lainnya. Untuk mencapai tujuan ini yayasan perlu menetapkan prosedur yang jelas untuk menangani per bidang, termasuk sistem check and balance. Prinsip ini disebut pemisahan tugas, dimana tugas dapat dibagi di antara staf dan suka relawan yang dibayar. Misalnya, dalam yayasan yang kecil, direktur menyetujui  pembayaran sekali dan menandatangani cek yang disiapkan oleh kasir atau manajer kantor. Sementara itu, bendaharakan meninjau pembayaran tersebut dengan disertai dokumen bulanan menyiapkan rekonsiliasi bank, dan meninjau ulang cek-cek yang dibatalkan. Disamping itu, ada juga hal-hal umum yang memerlukan perhatian pengendalian yang akan dibahas berikut i ni: a. Pengeluaran cek  b. Setoran c. Transfer d. Persetujuan rencana dan komitmen sebelum dilaksanakan e. Kebijakan-kebijakan personalia

24

2.3.2. Manual Prosedur Akuntansi

Kebijakan dan prosedur untuk menangani transaksi keuangan di dokumentasikan

dalam

manual

prosedur

akuntansi,

diaman

tugas-tugas

administrasi dan siapa yang bertanggung jawab atas masing-masing tugas tersebut akan dijelaskan. Manual tersebut merupakan gambaran yang sederhana tentang  penanganan fungsi seperti pembayaran tagihan, setoran kas, dan transfer uang. Revisi atas manual prosedur akuntansi biasanya dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian yang ada.

2.3.3. Mempertahankan Pengendalian yang Efektif 

Pelaksana biasanya bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ada. Dengan persayaratan yang rinci dari lembaga donor, sebaiknya harus ada satu orang dalam yayasan yang memahami dan memonitor peraturan khusus serta faktor pemenuhannya. Surat menajemen merupakan indikator kualitas sistem pengendalian akuntans dan bagian dokumen audit yang menyebutkan kelemahan signifikan dari sistem yayasan atau pelaksanaannya. Periodik sistem pengendalian akunansi dan di modifikasi sesuai kebutuhan baru.

2.3.4. Pengendalian Internal yang Dibutuhkan untuk Pembayaran Kas

Tujuan pengendalian internal atas pembayaran kas adalah untuk memastikan ketepatan otorisasi pembayaran kas, keakurasian pencatatan transaksi dan pencapaian tujuan yayasan. a. Pemisahan Tugas. Berarti penanganan transaksikeuangan oleh lebih dari satu orang sejak dari awal hingga akhir. Masing-masing aktivitas seperti kuasa pembayaran, menandatangai cek, mencatat pembayaran ke dalam  buku, dan merekinsiliasi laporan bank harus dilakukan oleh orang yang  berbeda.  b. Otorisasi dan Proses Pembayaran. Kebijakan menengenai siapa petugas  pengesahan pembayaran perlu ditentukan. Dalam berbagai yayasan,  pengurus merupakan orang yang bertangangung jawab atas pembayaran uang. Pengelola adalah pihak yang menyetujui anggaran tersebut dengan

25

 pengesahan

per

item

anggaran.

Seluruh

pembayaran

sebaiknya

disertai dengan dokumentasi yang memadai seperti; kuitansi atau fraktur. c. Pengelola Dana Terbatas. Sumbangan terikat adalah bentuk penerimaan yang unik bagi yayasan. Peranan pengelola adalah memastikan  pemenuhan kewajiban yayasan kepada donor. d.

Penandatangan Cek. Pengesahan cek merupakan titik kritis. Tujuan  pengendalian internal ini adalah untuk memastikan siapa yang membayar seberapa besar jumlah pembayaran, dan kapan pembayaran tagihan dilakukan.

e. Checklist Pengendalian Akuntansi Internal. Beberapa pertanyaan yang mencerminkan pengendalian akuntansi atas pembayaran daftar tagihan yang akan digunakan untuk meninjau ulang pengendalian akuntansi. f. Apakah

Pengendalian

Internal

Diperlukan

untuk

Gaji?.

Tujuan

 pengendalian internal ini adalah untuk memastikan bahwa pegeluaran gaji hanya di buat oleh otorisasi yang tepat untuk karyawan yang berhak, dicatat

secara

tepat,

dan

persyaratan

hukum

yang

terkait

dipenuhi.Presensi adalah alat dokumentasi jam karyawan , juga dapat dirancang untuk menggabungkan informasi tentang libur, cuti sakit dan libur hari raya.Cek gaji sebaiknya di tulis dalam pembukuan sesuai dengan prosedur pengeluaran kas. Karyawan perlu menandatangani daftar gajinya untuk mengesahkan tanda terima cek.

2.4.

Aktivitas Pengendalian dalam Siklus Akuntansi Tahunan

2.4.1. Pengelolaan Anggaran Operasional

Anggaran mengambarkan apa yang di harapkan menyangkut belanja (pengeluaran) dan pendapatan (penerimaan) pada suatau periode waktu. Anggaran tersebut berguna untuk memproyeksi berapa banyak uang yang dbutuhkan untuk inisiatif utama seperti pembelian fasilitas dan kontrak karyawan.

26

Bagaimana anggaran tahunan dipersiapkan?

a. Pemilihan waktu aktivitas anggaran Anggaran

biasanya

sesuai

dengan

tahun

pembukuan

yang

mencerminkan siklus operasional yayasan.  b. Siapa yang sebaiknya terlibat dalam proses anggaran? Pengelola harus berpartisipasi. Perencanaan program sering kali di  pandang sebagai kewenangan dewan pengurus. c. Langkah-langkah dalam proses penganggaran 1. Langkah pertama adalah mereview program dan pencapaian manajemen serta pelaksanaan keuangan pada akhir tahun. 2. Perkiraan biaya yang diperlukan meliputi staf, persediaan dan sumber daya lainnya. 3. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa anggaran harus seimbang  pada setiap periode anggran. 4. Program dan aktivitas manajemen harus dievaluasi ulang dan disesuaikan. Memotong seluruh jenis pengeluaran dalam persentase yang tetap bukan cara yang efektif untuk mengurangi pengeluaran. 5. Ketika

rencana

diubah

termasuk

anggaran,

pengeluaran

dan

 penerimaan diharapkan bisa tepat. d. Menyiapkan anggaran bulanan. Dengan menyiapkan rincian anggaran  bulanan dan realisasinya, akurasi oerubahan dan revisi anggaran dapat dilakukan secara tepat. e. Kriteria untuk cadangan operasional yayasan. Hal ini mirip dengan sisa laba atau kekayaan pemilik.yaitu dana yang biasanya terakumulasi selama beberapa tahun digunakan oleh yayaysan denga kebijakan  pengurus. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan operasional dan pengeluaran untuk bertahan hidup.

27

Seberapa besar cadangan tersebut ?

Jumlah cadangan operasional yang diperlukan

oleh suatu yayasan

tergantung pada karakteristik individu dan hal-hal sebagai berikut :   Realibilitas

sumber



 berasal

daya

pendapatan.

Jika

pendapatan

terutama

dari keanggotaan dewan atau badan penyumbang yang dapat

diprediksi, tingkat cadangan operasional secara umum mungkin lebih rendah dari pada jika pendapatan dihasilkan terutama dari besarnya hibah atau sumbangan.   Arus



kas

musiman.

Jika

arus

kas

bersifat

tidak

tetap,

yang

dikategorikan oleh periode yang tidak aktif (biasanya disebabkan oleh konvensi/pertemuan besar tahunan).   Skedul



arus

kas.

Jika

terjadi

penundaan

yang

penting

dalam

 penagihan piutang, maka keputusan yang tepat adalah menetapkan cadangan yang lebih besar dibandingkan penerimaan pendapatan.   Ketersediaan



keuangan

eksternal.

Jika

sumber-sumber

eksternal

untuk kredit tersedia, atau jika aktiva tetap atau aktiva investasi (dana abadi) tersedia sebagai jaminan, tingkat cadangan operasional pada umumnya lebih rendah daripada jika tidak ada sumber keuangan eksternal untuk menutupi keadaan darurat. 

Stabilitas pengeluaran. Jika pengeluaran bersifat tetap dan dapat diperkirakan, maka pada umumnya cadangan lebih rendah daripada jika  pengeluaran bervariasi dan tidak dapat diprediksi. Jika suatu yayasan memiliki aktiva tetap yangmungkin perlu diganti atau diperbarui, maka cadangan operasional sebaiknya lebih besar. Cadangan operasional sebaiknya dihimpun selaras dengan umur aktiva tetap, sehingga  pergantian dan perbaikan tersebut dapat didanai.



Sifat-sifat utang. Yayasan memiliki utang jangka panjang, utang usaha,

dan pendapatan diterima dimuka yang signifikan sebaiknya

memiliki cadangan operasiona yang lebih besar . utang tidak lancar dan utang lancar akan mengurangi fleksibilitas operasional serta akses ke sumber keuangan eksternal, dan meningkatkan risiko hukuman serta  bunga untuk pembayaran kembali sebelum waktunya.

28



Sifat-sifat aktiva lainnya. Cadangan mungkin berkurang akibat adanya  peningkatan investasi atau dana abadi yang tidak dibatasi.



Sifat-sifat kesempatan. Jika kesempatan memerlukan pengeluaran yang lebih umum harus lebih tinggi daripada jika kesempatan itu terjadi atas  basis yang lebih reguler atau dapat diprediksi. Sebagai contoh, ketika organisasi merencanakan untuk membeli gedung dalam lima tahun yang akan datang, dan ada kesepakatan yang baik, organisasi itu harus mempertahankan tingkat cadangan yang besar.

2.4.2. Manajemen Kas Pentingnya Manajemen Kas

Pengertian manajemen kas untuk yayasan dan organisasi swasta adalah sama. Usaha bisa berkembang dengan pesat dan meraih keuntungan yang besar.  Namun, seorang pengelola yayasan tidak pernah merasa mempunyai cukup  banyak uang untuk membayar beberapa tagihan. Pengelola yayasan mengetahui bahwa kas yang mengalir ke dalam tidak sinkron dengan kas yang dikeluarkan. Hal tersebut menggambarkan bahwa untuk sementara waktu pengelola yayasan terjebak dengan tagihan-tagihannya. Pengelola yayasan perlu melakukan perencanaan ke depan untuk mengetahui apakah yayasan mempunyai cukup kas atau tidak ketika membutuhkannya.

Bagaimana Mengelola Kas dengan Baik ?

Pengelola yayasan mungkin dapat menghindarkan penggunaan kartu kreditnya untuk membiayai

tagihan yayasan jika memiliki manajemen kas yang baik.

Manajemen kas yang baik merupakan hal yang sederhana, yaitu : a. Mengetahui kapan, dimana, dan bagaimana menggunakan kas tersebut.  b. Mengetahui sumber terbaik apa untuk memenuhi kebutuhan kas te rsebut. c. Menyiapkan dana untuk memenuhi kebutuhan kas ketika diperlukan, dengan mempertahankan hubungan baik dengan bankir dan kreditor lainnya.

29

2.5.

Investasi Yayasan

2.5.1. Program Investasi yayasan

Investasi memiliki kaitan yang serta dengan penganggaran modal/investasi, yang merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat di akomodasi oleh anggaran modal/investasi atau tidak. Analisis investasi ini berhubungan erat dengan penganggaran funsional, alokasi sumber daya, dan praktek manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi juga merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu  pemisahan anggaran modal/investasi dari anggaran rutin. Dalam prakteknya, terdapat beberapa permasalahan yang sulit untuk diselesaikan, seperti: a.

Memastikan bahwa program investasi yang diajukan merupakan  program yang komprehensif.

 b.

Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan dimasa yang akan datang.

c.

Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.

d.

Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi serta pengeluaran rutin. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi, kebutuhan

investasi perlu ditentukan terlebih dahulu. Untuk menentukan kebutuhan invetasi, tahapan-tahapan evaluasi berikut harus ditempuh: a. Inventarisasi investasi yang memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi dan kondisi barang modal yang saat ini ada apakah baik ataukah  buruk.  b. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang ada sekarang c. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan dimasa yang akan datang d. Kriteria

kelayakan

investasi

yang

meliputi

aspek-aspek

teknis,

sosial budaya, keuangan, ekonomi, dan aspek distribusi. Perhitungan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis seperti: NPV, IRR, ARR, PP (Payback Period), Cost Benefit Analysis, dan Cost Effectiveness Analysis.

30

2.5.2. Membentuk dan Mengelola Dana Abadi Dana Abadi untuk Keberlanjutan Keuangan

Winder mendefinisika dana abadi sebagai “aset”  permanen-uang, surat  berharga, atau properti yang diinvestasikan untuk memperoleh pemasukan yang kemudian akan digunakan untuk mendukung aktivitas yayasa n”  (1998). Sementara itu, Horkan dan Jordan mengklarifikasi bahwa istilah-istilah “hibah” (trust ), “modal pokok” (capital fund ), “dana mengenda p” ( singking fund ), dan “dana abadi” (endowment ) mengacu pada pengelolaan keuangan yang serupa satu sama lain (1996). Dana abadi, berarti modal pokok yang dikelola oleh sebuah yayasan untuk mendukung aktifitas yang menjadi tujuan yayasan yang  berangkutan. Dalam dana abadi, ada sejumlah dana (aset) tertentu yang diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian akan diberikan kepada  penerima. Penerima dana ini bisa berupa lembaga (LSM atau lembaga Kemasyarakatan), sesorang yang menerima penghargaan, hadiah, atau dalam  beberapa kasus, seorang peminjam. Persetujuan dan pemberian dana kepada  penerima biasanya diatur oleh serangkaian pedoman atau program yang ditangani sebuah badan, biasanya Dewan Penyantun, yang mungkin berbeda satu negara ke negara lain. Namun demikian, dalam banyak kasus, Dewan penyantun secara legal bertanggung jawab terhadap dana abadi.

Gambar 2.5 Arus Dana dalam Pengelolaan Dana Abadi

31

Pembentukan Dana Abadi

Persyaratan Dasar untuk membentuk dana dan mengembangkan dana abadi bisa diidentfikasi sebagai berikut: 1. Tujuan Jangka Panjang 2. Sektor dengan Prioritas Tinggi 3. Keterbukaan Kebijakan 4. Badan Legal 5. Ketersediaan Dana Faktor-faktor

yang

mempengaruhi

kondisi

yang

membantu

merealisasikan dana abadi, yaitu: 1. Tekanan sosial politik dari penerima 2. Tekanan sosial politik dari donor 3. Mandat tingkat tinggi dari sis donor Setelah para pemrakarsa berhasil memanfaatkan faktor-faktor yang  berpengaruh tersebut untuk memenuhi persyaratan pembentukan dana abadi, tiga tahap perkembangan akan dilalui, yaitu: 1. Penggalangan dana abadi 2. Pengembangan dana abadi: Pertumbuhan 3. Pengembangan dana abadi: Penggunaan dan Pengembalian

2.5.3. Penentuan Kebutuhan Investasi

Penentuan kebutuhan investasi berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetpkan bagi masing-masing yayasan. Ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan asal-usul investasi, dimana salah satunya adalah : a. Investasi penggatian  b. Investasi penambahan kapasitas c. Investasi baru

Aspek Kelayakan Investasi

Dalam melakukan perencanaan dan analisis investasi, ada beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukan keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari investasi tertentu seperti itu yang harus dipertimbangan serta di evaluasi

32

dalam setiap tahap perencanan anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspekaspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi aspekaspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Yaitu: a. Aspek Teknis  b. Aspek Sosial dan Budaya c. Aspek

Ekonomi

dan

keuangan d. Aspek Ditribusi

2.5.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Tingkat Diskonto

Tingkat diskonto merefleksikan tingkat pengembalian (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang diisyaratkan, maka proyek tersebut harus ditolak. Perhitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi untuk memudahkan pemahaman mengenai konsep ini, terlebih dahulu akan dijelaskan praktek yang dilakukan di sektor swasta. Pada sektor swasta ada dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan dengan modal dan pembiayaan dengan utang. Keuntungan yang diperoleh para kreditor sebagai pemberi utang adalah berupa dividen dan pengembalian atas saham yang dimilikinya. Harga pasar saham merefleksikan laba yang diharapkan dimasa depan. Pembiayaan dengan utang memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan dengan modal, sehingga kreditor akan meminta tingkat pengembalian yang lebih rendah. Semakin tinggi risiko investasi, semakin tinggi keuntungan (laba) yang diharapkan. Disamping itu, pembiayaan dengan utang juga memiliki biaya yang lebih kecil dibandingkan pembiayaan dengan modal. Biaya utang lebih murah dibandingkan dengan biaya modal sendiri karena pembayaran bunga utang merupakan biaya yang mengurangi pajak. Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata- rata tertimbang dengan rumus:

33

Inflasi

Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan yang diharapkan dimasa depan sehingga semakin tinggi tingkat pengembalian yang diisyaratkan (required rate of return) semakin tinggi.

Risiko dan Ketidakpastian

Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi baik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak ada jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi suatu negara (country risk ), yang jika sudah sangat parah dapat mengarah  pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, serta terjaminya  property rigth dan contract right dapat menurunkan risiko investasi.

Capital Rationing (Penjatahan Modal) Capital Rationing atau penjatahan modal adalah keadaan dimana yayasan menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Dalam keadaan seperti ini, terdapat beberapa alternatif investasi yang dapat dilakukan, tetapi tidak tersedia cukup dana untuk membiayai investasi-investasi yang diajukan. Oleh karena itu, semua investasi yang tersedia tersebut harus diberi peringkat yang dapat dilakukan dengan menggunakan rasio biaya manfaat, atau dapat juga menggunakan model pemrograman linear. Di organisasi sektor publik, selain harus memperhatikan faktor-faktor diatas, penilaian investasi juga harus memperhatian hal-hal berikut: a. Tingkat utang pemerintah  b. Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan ( social opportunity cost rate) c. Social time preference rate Social time preference rate terkait dengan pengertian bahwa proyek  pemerintah harus dapat menghasilkan tingkat pengembalian (return) yang minimal sama dengan tingkat pengembalian proyek sektor swasta, dengan menggunakan dana yang sama. Atau dengan kata lain, dengan jumlah investasi

34

yang sama, proyek investasi yang dilakukan yayasan harus memiliki kualitas yang minimal sama jika proyek tersebut dilakukan oleh pihak swasta. sementara itu, social time preference rate merefleksikan tingkat pengembalian yang diisyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi dimasa depan.

2.6.

Audit Yayasan

Audit adalah proses pengujian keakuratan dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yayasan. Proses pengujian ini akan memungkinkan akuntan publik independen yang bersertifikasi mengeluarkan suatu pendapat atau opini mengenai seberapa baik laporan keuangan yayasan mewakili posisi keuangan yayasan, dan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum  Accepted

Accounting

Principles (GAAP).

GAAP

atau Generally

ditetapkan oleh the

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Anggota dewan  pengurus, staf, dan snak keluarganya tidak dapat melakukan audit, karena hubungan kekeluargaan dengan yayasan akan mempengaruhi independensi auditor. Laporan Hasil Pemeriksaan ditujukan kepada dewan pengurus, yang  biasanya mencakup hal-hal sebagai berikut: 

Surat Pengantar yang ditandatangani oleh auditor yang menetapkan opini sebagaimana yang digambarkan di atas.



Laporan kuangan, termasuk laporan posisi keuangan (neraca), laporan aktivitas keuangan (laporan laba-rugi), dan laporan arus kas. Organisasi  pelayanan sosial dan kesehatan juga memiliki laporan pengeluaran fungsional. Bebrapa kertas kerja audit memperlihatkan informasi komparatif anatartahun pembukuan.



Catatan-catatan atas laporan keuangan, sebagaimana yang diperlukan oleh GAAP, termasuk informasi mengenai biaya-biaya fungsional, daftar  penyusutan, informasi lebih lanjut mengenai sumbangan, jasa sukarela, dan informasi signifikan lainnya yang tidak jelas dalam laporan keuangan.

35

Selain bahan-bahan untuk menyiapkan laporan hasil pemeriksaan, auditor sering kali menyiapkan surat manajemen yang menyebutkan kelemahan sistem  pengendalian akuntansi organisasi. Secara garis besar, ada beberapa hal yang mendasari kebutuhan akan penyiapan proses augiting tersebut, yaitu: a. Kendali saat ini ada ditangan masyarakat. Masyarakat memilik hak untuk  bebas mengakses informasi tentang pengelolaan sumber daya keuangan  publik.  b. Kompleksitas Laporan Keuangan. Semakin kompleks laporan keuangan yang dihasilkan, tingkat kesalahan cenderung semakin tinggi. Sekarang ini, masyarakat semakin mampu membaca Laporan Keuangan. Namun, kebutuhan akan tenaga profesional untuk menguji informasi Laporan Keuangan, tetap ada. c. Pihak manajemen yayasan memiliki kecenderungan ingin sukses dan meminimalisir kesalahan yayasannya, sehingga kebenaran laporan keuangan yang disajikan, perlu diverifikasi. d. Pengendalian dan kredibilitas. Audit akan menambah pengendalian dan kredibilitas laporan keuangan. Untuk itu, pemeriksaan atas informasi kuangan sangat penting dilakukan untuk menghindari selahan saji dan ungkap. e. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Proses audit memberikan nilai tambah bagi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. f. Indentifikasi terhadap kelemahan sistem. Suatu yayasan memiliki  berbagai pengendalian internal. Namun, kelemahan dalam sistem manajemen tetap perlu diidentifikasi secara terus-menerus. Jadi, auditor dibutuhkan untuk mereview sistem tersebut.

2.6.1. Proses Audit

Untuk mencapai tujuan laporan keuangan, maka langkah-langkah berikut dalam proses audit harus ditempuh, yaitu: 1. Perencanaan (Planning) 2. Pelaksanaan (Executing) 3. Pelaporan (Reporting)

36

Gambar 1.1 Bagan Proses Audit

37

Terminologi

Di Indonesia, permasalahan seputar agen audit sector public merupakan hal yang serius. Ini berarti kejelasan tentang peristilahan perlu dilakukan sebelum membahas audit dan pengawasan. Dalam buku ini, istilah auditor merupakan sebutan bagi seseorang yang melakukan pemeriksaan eksternal di sector public, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kantor Akuntan Publik. Sementara itu, peristilahan pengawas diginakan untuk menyebut auditor internal. Saat ini, auditor internal yang ada dalam pemerintahan seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektur Jendral, dan Badan Pengawas Daerah, selalu dikaitkan dengan peristilah pengawas. Di Yayasan, pengawas ditunjuk oleh dewan pengurus yang bias berasal dari staf bagian keuangan atau  bendahara dewan pengurus. Dalam bidang pemeriksaan keuangan, sebutan untuk auditor dan pengawas adalah auditor.

Perencanaan Audit

Perencanaan audit merupakan tahap yang vital dalam audit. Perencanaan audit yang matang dan baik akan sangat menentukan kesuksesan audit serta merupakan faktor penting untuk memperoleh bukti audit (evidence)  yang cukup dan kompeten Proses perencanaan audit sektor publik meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 1. Pemahaman atas Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik Pemahaman atas sistem akuntansi sangatlah penting. Saat ini, audit sektor  publik tidak lagi berfokus pada laporan realisasi anggaran saja, tetapi juga  pada laporan keuangan lainnya seperti neraca, surplus/defisit, dan arus kas. Jadi, auditor harus memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem akuntansi keuangan yayasan. 2. Penentuan Tujuan dan Lingkup Audit Tujuan dan lingkup audit sektor publik sangat tergantung pada mandat dari lembaga audit yang bersangkutan. Pemeriksaan eksternal atas laporan keuangan

bertujuan

untuk

menilai

kewajaran

laporan

keuangan

(memberikan opini) atas laporan keuangan entitas. Sedangkan audit atas  penyusunan laporan keuangan oleh pengawas bertujuan untuk memberikan

38

rekomendasi perbaikan sisitem pengendailian internal dan koreksi kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam menentukan tujuan dan ruang lingkup. auditor harus memastikan  bahwa tujuan dan ruang lingkup audit sesuai dengan mandat dan wewenang lembaga audit serta pengawas yang bersangkutan. Dalam konteks audit atas laporan keuangan yayasan, pengawas memiliki wewenang; a. Melakukan review sistcm akuntansi dan pengendalian internal serta memberikan rekomendasi perbaikan;  b. Melakukan pengujian dan koreksi kesalahan pencatatan akuntansi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan berisi informasi yang dapat diandalkan. Tujuan pemahaman mandat ini adalah untuk; 

Mengetahui batasan-batasan pekerjaan audit;



Mengidentifikasi wewenang pelaksana audit;



Memastikan bahwa pengawas telah memenuhi persyaratan hokum yang berlaku;



Memberikan keyakinan tentang kesesuaian pendekatan audit dengan kebijakan audit;



Memastikan bahwa tujuan audit telah memenuhi kebutuhan yayasan;



Mengidentifikasi pihak penerima laporan hasil pemeriksaan;

3. Penilaian Resiko Dalam pelaksanaan audit, berbagai pengujian dilakukan untuk mengetahui risiko kesalahan: seperti penilaian risiko pengendalian (control risk), risiko  bawaan (inherent risk), clan risiko dcteksi (detection ride). Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin kesimpulan dan opini auditor. 4. Penyusunan Rencana Audit ( Audit Plan) Berdasarkan penjelasan mengenai tahapan kegiatan perencanaan audit sebelumnya. rencana audit perlu memasukkan ara. yang akan diaudit,  jangka waktu pelaksanaan audit, personel yang dibutuhkan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pelaksanaan audit.

39

5. Penyusunan Program Audit Untuk setiap area yang akan diaudit, auditor harus menyusun langkahlangkah audit yang tertuang dalam program audit yang berisi: tujuan audit untuk setiap area, prosedur audit yang akan dilakukan, sumber-sumber  bukti audit, dan deskripsi mengenai kesalahan (error ).

Pelaksanaan Audit Definisi Struktur Pengendalian Internal

Suatu proses yang dijalankan oleh pengurus yayasan dan didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang: a. Keandalan laporan keuangan;  b. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; c. Efektivitas dan efisiensi operasi.

Jenis Pengendalian Internal

Berikut ini merupakan jenis-jenis pengendalian internal. 1. Organisasi Penyerahan wewenang dan tanggung jawab, termasuk jalur

 pelaporan untuk semua aspek operasi dan pengendaliannya, harus disebutkan secara rinci dan jelas. 2. Pemisahan Tugas  Salah satu fungsi utama pengendalian adalah

 pemisahan tugas dan tanggung jawab. Apabila kedua hal tersebut digabungkan, maka pencatatan dan pemerosesan transaksi yang transparan serta akuntabel akan dihasilkan. Artinya, pemisahan tugas dapat mengurangi risiko terjadinya manipulasi maupun kesalahan yang disengaja; 3. Fisik   Pengendalian ini berhubungan dengan pengawasan aset. Jadi

 prosedur dan keamanan yang memadai harus dirancang untuk memberi keyakinan bahwa akses-baik akses langsung maupun akses tidak langsungterhadap aset terbatas pada personel yang berwenang. 4. Persetujuan dan Otorisasi   Seluruh transaksi harus diotorisasi dan

disetujui oleh orang yang berwenang.

40

5. Akuntansi Pengecekan aras keakuratan pencatatan, penghitungan jumlah

total, rekonsiliasi. pemakaian nomor rekening. jurnal. dan akuntansi untuk dokumen. 6. Personel  Harus ada prosedur yang menjamin bahwa personel mempunyai

kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawabnya. 7. Supervisi  Setiap sistem pengendalian internal harus mencakup supervisi

arau pengwasan langsung oleh pengelola yang bertanggung iawab atas transaksi dan proses pencatatan sehari-hari. 8. Pengelola Ini merupakan pengendalian yang dilakukan oleh pengelola di

luar tugas rutinnya: termasuk pengendalian secara keseluruhan, fungsi  pengendalian internal. dan prnscdur review khusus.

Pengendalian Organisasional

Pengendalian ini berkaitan dengan cara yayasan yang diaudit mengelola karyawannya. Beberapa Ciri berikut harus ada dalam sebuah yayasan: 1. Perekrutan dan pelatihan personel yang jujur serta komponen; 2. Pemisahan fungsi; 3. Pembagian tugas dalam fungsi akuntansi; 4. Tanggung jawab yang dirinci dengan baik untuk semua personel;

Pengendalian Supervisory

Aspek penting dalam pengendalian adalah supervisi pengelola terhadap aktivitas yayasan yang diaudit secara keseluruhan serta keefektifan pengendalian internal khusus lainnya. Supervisi yang efektif dapat dilakukan dengan pelibatan diri pengelola pada titik-titik penting dari sistem pengendalian internal, yaitu laporan keuangan serta analisis laporan keuangan dan selisih anggaran. Di yayasan yang besar, tanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan didelegasikan ke unit pengendalian internal. Pengendalian organisasional dan pengendalian supervisory merupakan hal yang mendasar bagi auditor dalam mengevaluasi sistem yang berlaku. Jika ada unsur pengendalian yang hilang, maka auditor tidak akan mempunyai keyakinan yang memadai terhadap pengendalian internal khusus lainnya. Oleh karena itu,

41

auditor harus selalu mempertimbangkan aspek pengendalian tersebut sebelum  proses audit dilakukan.

Pengendalian terhadap Kelengkapan dan Keakuratan Transaksi

Ada empat teknik pengendalian yang berhubungan secara khusus dengan kelengkapan dan keakuratan pemrosesan transaksi. Ada yang bersifat preventif maupun detektif namun kebanyakan sistem merupakan kombinasi dari keduanya. Keempat teknik tersebut adalah: 1. Sequence Checking  Dokumen kunci harus diberi nomor urut dan secara runtin dicek untuk mendapatkan keyakinan bahwa tidak ada pencatatan yang hilang. 2. Perbandingan (Comparison) Perbandingan antara sekumpulan dokumen atau catatan akuntansi dengan dokumen atau catatan akuntansi yang lainnya untuk mendeteksi ada tidaknya bukti-bukti atau catatan yang hilang. 3. Pengendalian Keseluruhan  Jumlah sekumpulan dokumen atau catatan  pada awal proses harus dibandingkan dengan jumlah yang ada pada saat  proses

tersebut

sudah

selesai

untuk memberi

keyakinan tentang

kelengkapan dan keakuratannya. Idealnya, jumlah tersebut harus dicek oleh seseorang yang independen. 4. Reperformance Reperformance adalah teknik pengendalian di mana suatu  prosedur dilakukan oleh seorang personel dan kemudian dilakukan kembali

secara

independen

oleh

seorang

lainnya,

lalu

hasilnya

dibandingkan dengan hasil asli. Teknik ini biasa digunakan untuk mengecek hasil perhitungan.

Rancangan Pengendalian untuk Menjaga Aset

Pengelola

bertanggung

lawab

untuk

menjaga

aset-aset

yayasan.

Pengendalian dalam kategori ini merupakan hal yang signifikan bagi auditor, terutama dalam hubungannya dengan keterjadian dah keberadaan sebuah aset. Pembatasan akses terhadap aset adalah contoh pengendalian preventif, sementara

42

 stoktake secara berkala adalah pengendalian detektif yang cukup relevan dalam sebuah audit. Keabsahan pengendalian ini bergantung pada pemisahan antara fungsi penjagaan/pengadaan dengan pencatatan.

Pengendalian Dokumentasi

Pengendalian ini membantu memastikan bahwa sistem dibuat sesuai dengan tu|uan awal. yaitu memberikan pemahaman yang jelas kepada personel organisasi mengenai tugas dan tanggung jawabnya, serta membuat pencatatan transaksi dengan benar secara sederhana. Jika sebuah sistem pengendalian mencakup preventif dan detektif. maka  pengendalian detektif akan lebih efektif karena biasanya pengendalian jenis ini dapat diuji kepatuhannya secara lebih efisien daripada pengendalian preventif. Selain itu pengendalian detektif juga dilakukan secara berkala dan tidak pada tiap transaksi.

Keterbatasan Pengendalian Internal

Dalam semua hal, tidak ada sistem pengendalian internal yang dapat menjamin administrasi yang efesien kelengkapan dan keakuratan pencatatan. Setiap sistem pengendalian memiliki keterbatasan seperti: 1. Pengendalian internal yang bergantung pada pemisahan tugas dapat dihindari dengan kolusi. 2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau oleh pengelola 3. Personel keliru dalam memahami perintah karena kelalaian, tidak  perhatian, maupun kelelahan. Berikut ini adalah ciri-ciri sistem pengendalian yang baik: 1. Independen dalam prosedur pemrosesan; 2. Harus ada kolusi untuk melewatinya; 3. Dilakukan oleh personel dcngan senioritas yang memadai; 4. Dilakukan secara tepat waktu.

43

Prosedur Pengujian Pengendalian

Auditor tidak boleh yakin pada pengendalian Internal hanya berdasarkan evaluasi sistem

pendahuluan. Auditor harus melakukan pengujian kepatuhan

untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa sisrem pengendalian yang ada berfungsi baik selama periode tersebut. Perlu dicatat bahwa yang diuji adalah  pengendaliannya, bukan transaksinya. Karena alasan ini. auditor harus mencatat dan memeriksa semua pengecualian yang didapat selama penguiian pengendalian, tanpa memandang jumlah rupiah yang terlihat. Pengecualian adalah kejadian di mana prosedur pengendalian belum dilakukan dengan baik, tanpa melihat ada tidaknya kesalahan secara kuantitatif. Apabila pengujian pengendalian mengungkapkan bahwa tidak ada  pengecualian yang terjadi, ini berarti ada prosedur pengendalian internal berfungsi secara efektif dalam membatasi pengujian substantif terhadap informasi yang relevan pada catatan akuntansi organisasi. Apabila pengujian pengendalian mengungkapkan bahwa ada pengecualian yang terjadi. ini berarti ada prosedur pengendalian yang tidak dipatuhi dan auditor harus mencari alasannya. Auditor perlu membuktikan apakah pengecualian tersebut hanya untuk pos tertentu atau mewakili keseluruhan prosedur  pengendalian dan apakah pengecualian tersebut menyebabkan adanya kesalahan dalam catatan akuntansi. Apabila penjelasan yang didapat bisa meyakinkan auditor bahwa pengecualian tersebut hanya tertentu saja, maka auditor harus melakukan pengujian lebih lanjut. Apabila hasilnya mengindikasikan bahwa  prosedur tersebut tidak berjalan dengan baik selama periode berjalan, maka auditor tidak bisa meyakini prosedur pengendalian yang ada. Dalam kondisi seperti ini, auditor tidak dapat memberi batasan pada pengujian substantif Jika auditor memperoleh keyakinan bahwa prosedur pengendalian telah dilakukan dengan baik, maka auditor harus mendapatkan bukti secara keseluruhan mengena: keefektifan pengendalian selama periode tersebut. Beberapa alternatif  prosedur yang dapat dilakukan antara lain; 1. Hasil pengujian pengendalian sebelumnya. 2. Berdasarkan pertanyaan yang dibuat, apakah pengendalian tetap sama untuk waktu yang tersisa sampai berakhirnya periode tertentu

44

3. Sifat dan ukuran transaksi serta jumlah akun yang terlibat. 4. Pengujian substantif yang akan dilakukan tanpa melihat kecukupan  prosedur pengendalian. Jika terjadi perubahan sistem pengendalian internal selama masa review, maka auditor harus mengevaluasi serta menguji pengendalian internal sebelum dan sesudah adanya perubahan.

Unsur Struktur Pengendalian Internal

Pengendalian internal memiliki lima unsur pokok sebagai ber ikut: 1. Lingkungan Pengendalian; 2. Pcnaksiran Risiko; 3. Informasi dan Komunikasi; 4. Aktivitas Pengendalian; 5. Pemantauan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian menggambarkan keseluruhan sikap yayasan yang mempengaruhi dan tindakan personel mengenai pengendalian dalam suatu entitas anatara lain; 1.  Nilai intefritas dan etika; 2. Komitmen terhadap kompetensi; 3. Filosofi dan gaya operasi pengelola; 4. Struktur yayasan 5. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab; 6. Kebijakan dan praktek sumber daya manusia.

Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko entitas yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Unun (PABU). Penaksiran risiko mencakup pertimbangan khusus risiko yang timbul dari; 1. Perubahan standar akuntansi;

45

2.

Hukum dan peraturan baru;

3. Perubahan yang berkaitan dengan revisi sistem dan teknologi baru yang digunakan untuk pengolahan informasi; 4. Pertumbuhan entitas yang pesat yang menuntut perubahan fungsi  pengolahan serta pelaporan informasi dan karyawan yang terlibat dalam fungsi tersebut.

Informasi dan Komunikasi

Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi tertuju pada apakah transaksi telah dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji yang patensial atas asersi manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, sistem akuntansi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah (1) Sah; (2) Telah diotorisasi; (3) Telah dicatat; (4) Telah dinilai secara wajar; (5) Telah digolongkan seara wajar; (6) Telah dicatat dalam periode yang seharusnya; dan (7) Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu serta telah diringkas dengan  benar.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh pengelola telah dilaksanakan dengan baik. Kebijakan dan prosedur ini akan memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko dalam  pencapaian tujuan entitas telah dilaksanakan.

46

BAB III PENUTUP

3.1.

Kesimpulan

Laporan keuangan yayasan dibutuhkan bagi para pemakai kepentingan untuk menilai bagaimana jasa yang diberikan yayasan serta bagaimana kemampuan yayasan dalam memberikan jasa tersebut. Laporan keuangan juga digunakan untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban dan aspek kinerja  pengelola yayasan. Laporan keuangan yang dimiliki yayasan terdiri dari laporan posisi keuangan dimana terdapat informasi mengenai asset, kewajiban, asset bersih, dan informasi mengenai hubungan diantara unsure-unsur tersebut. Laporan aktivitas yang menyajikan mengenai perubahan yang terjadi dalam kelompok asset bersih. Laporan arus kas bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Yang didalamnya mengungkapkan mengenai aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi yayasan. Serta Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasa –  penjelasan rinci atas akun –  akun dalam laporan keuangan. Pengelola yayasan harus mempelajari bagaimana menyusun laporan keuangan dan menganalisis laporan tersebut agar dapat memahami kondisi keuangan dari aktivitas yayasan tersebut dengan benar. Sistem pengendalian keuangan (akuntansi) merupakan serangkaian prosedur yang melindungi praktek manajemen secara umum maupun dari segi keuangan. Prosedur pengendalian akuntansi bertujuan agar: 

Informasi keuangan reliabel (dapat dipercaya) sehingga pengelola dapat memperoleh informasi yang akurat untuk perencanaan program dan keputusan lainnya



Aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan, atau dirusak dengan sengaja



Kebijakan-kebijakan yayasan diikuti.



Peraturan-peraturan pemerintah terpenuhi

47

Sistem pengendalian akuntansi diperlukan untuk memastikan pencatatan yang tepat atas barang yang didermakan, sumbangan, dan penerimaan lainnya. Laporan keuangan dan pengembalian informasi harus dicatat secara akurat serrta tepat waktu, dan memenuhi peraturan pemerintah lainnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, yayasan perlu menetapkan prosedur yang jelas untuk menangani per  bidang, termasuk sistem check and balance.

48