Visi Misi Kemenkes

https://oshigita.wordpress.com/tag/tujuan-dan-sasaran-strategis-kemenkes/

Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkes Posted on 2 September 2013 Updated on 10 September 2013 Materi: 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkes 2. Standar Pelayanan Minimal  ________________________  ____________________________________ ______________________________ ______________________ ____ I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kemenkes Visi, misi dan tujuan pembangunan kesehatan kesehatan terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) 2005-2025. Adapun sasaran strategis Kemenkes yang berlaku saat ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah bidang Kesehatan (RPJM-K) ke-dua (2010-2014) yang disusun setiap 5 tahun sekali. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) adalah rencana pembangunan nasional di bidang kesehatan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 -2025, dalam bentuk dasar, visi, misi, arah dan kebutuhan sumber daya pembangunan nasional di bidang kesehatan untuk masa 20 tahun ke depan, yang mencakup kurun waktu sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan penjabaran dari dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. A. Visi Keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai: “Indonesia Sehat 2025”. Dalam Indonesia Sehat 2025, lingkungan strategis pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat  jasmani, rohani maupun sosial, sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat masyarakat sehat dan aman (safe (safe community ). ). Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh j aminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi. Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya. B. Misi Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yaitu: 1. Menggerakkan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan nasional. Kesehatan sebagai salah satu unsur dari kesejahteraan rakyat juga mengandung arti terlindunginya dan terlepasnya masyarakat dari segala macam gangguan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Untuk dapat terlaksananya pembangunan nasional yang berkontribusi positif terhadap kesehatan seperti dimaksud di atas, maka seluruh unsur atau subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional berwawasan kesehatan. 2. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat Kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga kesehatan, memilih, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat meliputi: a) penggerakan masyarakat; masyarakat paling bawah mempunyai peluang yang sebesar-besarnya untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan kesehatan, b) organisasi kemasyarakatan;

Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Indonesia Sehat 2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat masyarakat sehat dan aman (safe (safe community ). ). Dalam Indonesia Sehat 2025 diharapkan masyarakat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh j aminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi. Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat yang setinggi-tingginya. B. Misi Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2025, ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Kesehatan, yaitu: 1. Menggerakkan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil kerja serta kontribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya wawasan wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan nasional. Kesehatan sebagai salah satu unsur dari kesejahteraan rakyat juga mengandung arti terlindunginya dan terlepasnya masyarakat dari segala macam gangguan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Untuk dapat terlaksananya pembangunan nasional yang berkontribusi positif terhadap kesehatan seperti dimaksud di atas, maka seluruh unsur atau subsistem dari Sistem Kesehatan Nasional berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional berwawasan kesehatan. 2. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat Kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk menjaga kesehatan, memilih, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat meliputi: a) penggerakan masyarakat; masyarakat paling bawah mempunyai peluang yang sebesar-besarnya untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan kesehatan, b) organisasi kemasyarakatan;

diupayakan agar peran organisasi masyarakat lokal makin berf ungsi dalam pembangunan kesehatan, c) advokasi; masyarakat memperjuangkan kepentingannya di bidang kesehatan, d) kemitraan; dalam pemberdayaan masyarakat penting untuk meningkatkan kemitraan dan partisipasi lintas sektor, swasta, dunia usaha dan pemangku kepentingan, e) sumberdaya; diperlukan sumberdaya memadai seperti SDM, sistem informasi dan dana. 3. Memelihara dan Meningkatkan Upaya Kesehatan yang Bermutu, Merata, dan Terjangkau Pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada upaya pencegahan (preventif), dan peningkatan kesehatan (promotif) bagi segenap warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan, diperlukan pula upaya peningkatan lingkungan yang sehat. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan kemitraan antara pemerintah, dan masyarakat termasuk swasta. Untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan kesehatan sosial telah berkembang, penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan primer akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan menerapkan konsep dokter keluarga. Di daerah yang sangat terpencil, masih diperlukan upaya kesehatan perorangan oleh Puskesmas. 4. Meningkatkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sumber daya kesehatan perlu ditingkatkan dan didayagunakan, yang meliputi sumber daya manusia kesehatan, pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan/kedokteran, kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang makin penting peranannya. Tenaga kesehatan yang bermutu harus tersedia secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaat-kan secara berhasil-guna dan berdaya-guna. Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, swasta, dan pemerintah harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil-guna serta berdaya-guna. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Sediaan farmasi, alat kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat harus tersedia secara merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, makanan dan minuman yang aman, bermutu serta dengan pengawasan yang baik. Upaya dalam meningkatkan ketersediaan tersebut, dilakukan dengan upaya peningkatan manajemen, pengembangan serta penggunaan teknologi di bidang sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman. bebas dari kerawanan sosial budaya dan

polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. C.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh indikator dampak yaitu: 1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 69 tahun pada tahun 2005 menjadi 73,7 tahun pada tahun 2025. 2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 32,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 15,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025. 3. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 262 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2005 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025. 4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 26% pada tahun 2005 menjadi 9,5% pada tahun 2025. D.

Upaya Pokok Pembangunan Kesehatan

1. RPJM-K ke-1 (2005-2009) Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. 2. RPJM-K ke-2 (2010-2014)  Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah lebih berkembang dan meningkat. 3. RPJM-K ke-3 (2015-2019)  Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai mantap. 4. RPJM-K ke-4 (2020-2025)  Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mantap.

E.

Rencana Strategis Kesehatan 2010 – 2014

Rencana Strategis Kesehatan adalah Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2010-2014 (RENSTRA Kesehatan) yang merupakan acuan bagi kementerian kesehatan dalam menyelenggarakan Program Pembangunan Kesehatan, yang  juga merupakan acuan bagi penyelenggara pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota, termasuk seluruh pejabatnya baik struktural maupun fungsional, bahkan lebih luas lagi semua stakeholder dalam pembangunan kesehatan. RENSTRA Kesehatan ini adalah Standar Nasional (berlaku Umum secara Nasional), pada semua Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten harus menjabarkan kembali Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ini menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi dan kemudian dijabrakan kembali menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota, yang disesuaikan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi setempatnya. RENSTRA ini merupakan penjabaran dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU no.25 th.2004). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk kurun waktu tahun 2010-2014, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Millenium Development Goals (MDG’s). Masalah kesehatan begitu berat, kompleks dan tak t erduga perlu perhatian pada dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, kemitraan, globalisasi dan demokratisasi, kerja sama lintas sektoral dan mendorong partisipasi masyarakat. Pembangunan kesehatan diarahkan guna mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesehatan selama tahun 2010-2014 Pertama ; menguraikan arah kebijakan dan strategi nasional, dan Kedua : menguraikan arah kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dengan programprogram, secara garis besarnya terdiri dari du a program yaitu program generik dan program tehnis. Program generik meliputi : 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian kesehatan 3. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur kementerian kesehatan 4. Progran penelitian dan pengembangan kesehatan Program teknis meliputi : 1. Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak 2. Program Pembinaan upaya kesehatan 3. Program Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan

4. Program kefarmasian dan alat kesehatan 5. Program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. Visi Kementerian Kesehatan sekaligus juga sebagai visi pembangunan kesehatan selama 5 tahun kedepan (2010-2014) adalah “Masyarakat Sehat yang Mandir i dan Berkeadilan”. Visi ini merupakan operasionalisasi dari pengertian kesehatan, sebagaimana yang terdapat dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, yaitu kesehatan adalah keadaan sehat fisik, jasmani (mental) dan spritual serta sosial, yang memungkinkan setiap induvidu dapat hidup secara produktif secara sosial dan ekonomis. Misi: untuk mencapai visi Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan ditempuh melalui misi sebagai berikut: 1. Pertama : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui  pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani. 2. Kedua : Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan. 3. Ketiga : Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan. 4. Keempat : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu tujuannya (tujuan kementerian kesehatan) termasuk juga tujuan dari pembangunan kesehatan yaitu: terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Guna mewujudkan visi dan misi rencana strategis pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai yaitu: 1. Pertama : PRO RAKYAT. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Kementerian Kesehatan selalu mendahulukan kepentingan rakyat dan haruslah menghasilkan yang terbaik untuk rakyat. Diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang adalah salah satu hak asasi manusia tanpa membedakan suku, golongan, agama, dan status sosial ekonomi. 2. Kedua : INKLUSIF. Semua program pembangunan kesehatan harus melibatkan semua pihak, karena pembangunan kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan saja. Dengan demikian, seluruh komponen masyarakat harus berpartisipasi aktif, yang meliputi lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat pengusaha, masyarakat madani dan masyarakat akar rumput. 3. Ketiga : RESPONSIF. Program kesehatan haruslah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat, serta tanggap dalam mengatasi permasalahan di daerah, situasi kondisi setempat, social budaya dan kondisi geografis. Faktor-faktor ini menjadi dasar dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang berbeda-beda, sehingga diperlukan penanganan yang berbeda pula. 4. Keempat : EFEKTIF. Program kesehatan harus mencapai hasil yang signifikan sesuai target yang telah ditetapkan, dan bersifat efisien.

5. Kelima : BERSIH. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan harus bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), transparan, dan akuntabel. Sasaran strategis dalam pembangunan kesehatan tahun 2010- 2014, dibuat sebanyak 8 strategis yaitu: 

Pertama : Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, dengan :

1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun menjadi 72 tahun; 2. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 228 menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup; 3. Menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; 4. Menurunnya angka kematian neonatal dari 19 menjadi 15 per 1.000 kelahiran hidup; 5. Menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (stunting) dari 36,8 persen menjadi kurang dari 32 persen; 6. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) sebesar 90%; 7. Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu PONED sebesar 100%; 8. Persentase RS Kab/Kota yang melaksanakan PONEK sebesar 100%; 9. Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) sebesar 90%. 

Kedua : Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular, dengan:

1. Menurunnya prevalensi Tuberculosis dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; 2. Menurunnya kasus malaria (Annual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; 3. Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa dari 0,2 menjadi dibawah 0,5%; 4. Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0-11 bulan dari 80% menjadi 90%; 5. Persentase Desa yang mencapai UCI dari 80% menjadi100%; 6. Angka kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk. Perlu ingatkan target-target indikatif pada tingkat kabupaten /kota dengan konstanta 100.000 sebaiknya tidak langsung digunakan tetapi dikonversi dulu ke dalam nilai absolutnya, misalnya saja sering terjadi perdebatan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, harus dikonversikan dengan jumlah kelahiran hidup absolut yang ada dalam kabupaten tertentu. 



Ketiga : Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender, dengan menurunnya disparitas separuh dari tahun 2009. Keempat : Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh  penduduk, terutama penduduk miskin.









Kelima : Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS) pada tingkat rumah tangga dari 50 persen menjadi 70 persen. Keenam : Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Ketujuh : Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular. Kedelapan : Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

II. Standar Pelayanan Minimal Secara ringkas PP No.65 Tahun 2005 memberikan rujukan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Standar  Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. Proses penyusunan SPM Bidang Kesehatan sampai ditetapkannya Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VI/2008 tanggal 29 Juli 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota telah melalui suatu rangkaian kegiatan yang panjang dengan melibatkan berbagai pihak, yaitu: 1. Unit Utama terkait di Depkes, UPT Pusat, dan UPT Daerah. 2. Lintas sektor terkait (Departemen Dalam Negeri, Badan Perencanaan Nasional, Departemen Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara) 3. Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Rumah Sakit Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Puskesmas 4. ADINKES dan ARSADA 5. Lintas sektor terkait di daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemda Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Bappeda Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Dinas terkait lainnya di Provinsi/ Kabupaten/ Kota) 6. Organisasi profesi kesehatan di tingkat Pusat/Provinsi/ Kabupaten/ Kota 7. Para pakar Perguruan Tinggi . 8. Para Expert/ Donor Agency. 9. Para konsultan Luar Negeri dan Konsultan Domestik. 10. WHO, World Bank, ADB, USAID, AusAID, GTZ, HSP dll Dalam penerapannya SPM kesehatan harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuranukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM kesehatan yaitu

sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap. Kementerian Kesehatan telah sepakat menambahkan kriteria SPM kesehatan yaitu : 1. Merupakan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat, sehingga halhal yang berkaitan dengan manajemen dianggap sebagai faktor pendukung dalam melaksanakan urusan wajib (perencanaan, pembiayaan, pengorganisasian, perizinan,sumberdaya, sistem dsb), tidak dimasukkan dalam SPM (kecuali critical support function). 2. Merupakan prioritas tinggi bagi Pemerintah Daerah karena melindungi hakhak konstitusional perorangan dan masyarakat, untuk melindungi kepentingan nasional dan memenuhi komitmen nasional dan global serta merupakan penyebab utama kematian/kesakitan. 3. Berorientasi pada output yang langsung dirasakan masyarakat. 4. Dilaksanakan secara terus menerus (sustainable), terukur (measurable) dan dapat dikerjakan (feasible). Dalam pelaksanaan SPM kesehatan untuk jangka waktu tertentu ditetapkan target pelayanan yang akan dicapai (minimum service target ), yang merupakan spesifikasi peningkatan kinerja pelayanan yang harus dicapai dengan tetap berpedoman pada standar teknis yang ditetapkan guna mencapai status kesehatan yang diharapkan. Dalam Urusan Wajib dan SPM, nilai indikator yang dicantumkan merupakan nilai minimal nasional sebagaimana komitmen global dan komitmen nasional. Indikator SPM kesehatan berdasar Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 adalah: 1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 2. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. 4. Cakupan pelayanan nifas 5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 6. Cakupan kunjungan bayi 7. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 8. Cakupan pelayanan anak balita 9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 11. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 12. Cakupan peserta KB aktif 13. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit a. Acute Flaccid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun b. Penemuan penderita Pneumonia balita c. Penemuan pasien baru TB BTA positif d. Penderita DBD yang ditangani e. Penemuan penderita Diare 14. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien Masyarakat Miskin

15. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 16. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) di Kabupaten/Kota 17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 18. Cakupan Desa Siaga Aktif SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik bagi pemerintah daerah sebagai perangkat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan. Bagi pemerintah daerah, SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk menyediakan pelayanan yang diperlukan oleh masyarakat, SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. SPM kesehatan dapat digunakan untuk menentukan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah dalam rangka pertanggungjawaban Perangkat Daerah untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang kesehatan.

Referensi : Depkes RI. 2009. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan 2005  – 2025 . Jakarta: Depkes RI. http://www.depkes.go.id. Kementrian Kesehatan RI. 2010. Rencana Strategis Kementrian Kesehatan tahun 2010 – 2014. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI. http://www.depkes.go.id. Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI. 2008. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten atau Kota, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008. Biro Hukum dan Organisasi Setjen Depkes RI. 2008. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten atau Kota, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/Menkes/SK/IX/2008. https://oshigita.wordpress.com/tag/tujuan-dan-sasaran-strategis-kemenkes/

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL https://www.bkkbn.go.id/

VISI Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas MISI 1. 2. 3. 4.

Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. 5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

Tiga Nilai Revolusi Mental 1. Integritas (jujur, dipercaya, disiplin, bertanggung jawab, dan tidak munafik) Integritas berasal dari bahasa Perancis intégrité atau Latin integritas, yang memiliki akar kata integer, yang berarti utuh, menyatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran. Pada intinya, integritas berarti kata menjadi satu dengan perbuatan. Hal ini harus dimaknai sebagai apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. 2. Etos kerja (kerja keras, kerja cerdas, berdaya saing, optimis, inovatif, dan produktif) Etos berasal dari bahasa Latin modern, Yunani ethos, yang berarti karakter asli, karakter bawaan, yang membedakan seseorang atau kelompok dari yang lain. Menurut KBBI, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan social, sementara etos kerja berarti semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. 3. Gotong royong (kerja sama, solidaritas, komunal, dan berorientasi pada kemaslahatan umum) Menurut KBBI, gotong royong, berarti bekerja bersama-sama (tolongmenolong, bantu-membantu). Makna nilai gotong royong mirip dengan nilai kerja sama, yang merupakan salah satu nilai yang dianut BKKBN. Dengan menerapkan gotong royong, berarti kita dapat meninggalkan mentalitas silo, kondidi di mana salah satu atau banyak bagian organisasi bekerja secara terpisah dari yang lain. Dengan bergotong royong, kita akan dapat bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. BKKBN mempunyai tugas: “Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BKKBN m enyelenggarakan fungsi: 1. Perumusan kebijakan nasional, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB; 1. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang KKB; 2. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB; 3. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB; 4. Penetapan perkiraaan pengendalian penduduk secara nasional; 5. Penyusunan desain Program KKBPK; 6. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); 7. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) nasional; 8. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga 9. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkatnasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR); 10. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 11. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 12. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); 13. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dankeluarga berencana; dan 14. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di bidang KKB. Selain menyelenggarakan fungsi tersebut, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi: 1. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB; 2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkunganBKKBN; 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN; 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN; dan 5. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.

SEJARAH BKKBN Periode Perintisan (1950-an – 1966)

Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood Federation (IPPF). PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga- keluarga yang sejahtera melalui 3

macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat perkawinan.

Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air.

Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada perkembangan keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta pada tanggal 25 Februari 1967. Periode Keterlibatan Pemerintah dalam Program KB Nasional

Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan sebagai berikut: PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai keluarga berencana yang akan dijadikan program pemerintah PKBI mengharapkan agar Keluarga Berencana sebagai Program Pemerintah segera dilaksanakan.

PKBI sanggup untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program KB sampai di pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan Dunia yang berisikan kesadaran betapa pentingnya menentukan atau merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga sebagai hak asasi manusia. Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus menaruh perhatian secara serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program Nasional. Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang isinya antara lain: Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana.

Mengusahakan segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembanga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi Pemerintah. Periode Pelita I (1969-1974) Periode ini mulai dibentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berdasarkan Keppres No. 8 Tahun 1970 dan sebagai Kepala BKKBN adalah dr. Suwardjo Suryaningrat. Dua tahun kemudian, pada tahun 1972 keluar Keppres No. 33 Tahun 1972 sebagai penyempurnaan Organisasi dan tata kerja BKKBN yang ada. Status badan ini berubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung dibawah Presiden. Untuk melaksanakan program keluarga berencana di masyarakat dikembangkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan situasi serta kondisi masyarakat. Pada Periode Pelita I dikembangkan Periode Klinik (Clinical  Approach) karena pada awal program, tantangan terhadap ide keluarga berencana (KB) masih sangat kuat, untuk itu pendekatan melalui kesehatan yang paling tepat. Periode Pelita II (1974-1979)

Kedudukan BKKBN dalam Keppres No. 38 Tahun 1978 adalah sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas pokoknya adalah mempersiapkan kebijaksanaan umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan program KB nasional dan kependudukan yang mendukungnya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan di lapangan. Periode ini pembinaan dan pendekatan program yang semula berorientasi pada kesehatan ini mulai dipadukan dengan sector-sektor pembangunan lainnya, yang dikenal dengan Pendekatan Integratif (Beyond Family Planning). Dalam kaitan ini pada tahun 1973-1975 sudah mulai dirintis Pendidikan Kependudukan sebagai pilot project. Periode Pelita III (1979-1984)

Periode ini dilakukan pendekatan Kemasyarakatan (partisipatif) yang didorong peranan dan tanggung jawab masyarakat melalui organisasi/institusi masyarakat dan pemuka masyarakat, yang bertujuan untuk membina dan mempertahankan peserta KB yang sudah ada serta meningkatkan jumlah peserta KB baru. Pada masa periode ini juga dikembangkan strategi operasional yang baru yang disebut Panca Karya dan Catur Bhava Utama yang bertujuan mempertajam segmentasi sehingga diharapkan dapat mempercepat penurunan fertilitas. Pada periode ini

muncul juga strategi baru yang memadukan KIE dan pelayanan kontrasepsi yang merupakan bentuk “Mass Campaign” yang dinamakan “Safari KB Senyum Terpadu”. Periode Pelita IV (1983-1988)

Pada masa Kabinet Pembangunan IV ini dilantik Prof. Dr. Haryono Suyono sebagai Kepala BKKBN menggantikan dr. Suwardjono Suryaningrat yang dilantik sebagai Menteri Kesehatan. Pada masa ini juga muncul pendekatan baru antara lain melalui Pendekatan koordinasi aktif, penyelenggaraan KB oleh pemerintah dan masyarakat lebih disinkronkan pelaksanaannya melalui koordinasi aktif tersebut ditingkatkan menjadi koordinasi aktif dengan peran ganda, yaitu selain sebagai dinamisator juga sebagai fasilitator. Disamping itu, dikembangkan pula strategi pembagian wilayah guna mengimbangi laju kecepatan program. Pada periode ini juga secara resmi KB Mandiri mulai dicanangkan pada tanggal 28 Januari 1987 oleh Presiden Soeharto dalam acara penerimaan peserta KB Lestari di Taman Mini Indonesia Indah. Program KB Mandiri dipopulerkan dengan kampanye LIngkaran Biru (LIBI) yang bertujuan memperkenalkan tempat-tempat pelayanan dengan logo Lingkaran Biru KB. Periode Pelita V (1988-1993)

Pada masa Pelita V, Kepala BKKBN masih dijabat oleh Prof. Dr. Haryono Suyono. Pada periode ini gerakan KB terus berupaya meningkatkan kualitas petugas dan sumberdaya manusia dan pelayanan KB. Oleh karena itu, kemudian diluncurkan strategi baru yaitu Kampanye Lingkaran Emas (LIMAS). Jenis kontrasepsi yang ditawarkan pada LIBI masih sangat terbatas, maka untuk pelayanan KB LIMAS ini ditawarkan lebih banyak lagi jenis kontrasepsi, yaitu ada 16 jenis kontrepsi. Pada periode ini ditetapkan UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 khususnya sub sector Keluarga Sejahtera dan Kependudukan, maka kebijaksanaan dan strategi gerakan KB nasional diadakan untuk mewujudkan keluarga Kecil yang sejahtera melalui penundaan usia perkawinan, penjarangan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Periode Pelita VI (1993-1998)

Pada Pelita VI dikenalkan pendekatan baru yaitu “Pendekatan Keluarga” yang bertujuan untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam gerakan KB nasional. Dalam Kabinet Pembangunan VI sejak tanggal 19 Maret 1993 sampai dengan 19 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono ditetapkan sebagai Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, sebagai awal dibentuknya BKKBN setingkat Kementerian. Pada tangal 16 Maret 1998, Prof. Dr. Haryono Suyono diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan merangkap sebagai Kepala BKKBN. Dua bulan berselang dengan terjadinya gerakan reformasi,

maka Kabinet Pembangunan VI mengalami perubahan menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan Pada tanggal 21 Mei 1998, Prof. Haryono Suyono menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan, sedangkan Kepala BKKBN dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Oka sekaligus menjadi Menteri Kependudukan. Periode Pasca Reformasi Dari butir-butir arahan GBHN Tahun 1999 dan perundang-undangan yang telah ada, Program Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Arahan GBHN ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang telah ditetapkan sebagai UndangUndang Nomor 25 Tahun 2000.

Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan keluarga berencana nasional di daerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen menyatakan bahwa sebagian urusan di bidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota selambat-lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. UndangUndang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang tersebut di atas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (pasal 54 ayat 1 dan 2).

Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian; Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 92/PER/B5/2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap Renstra BKKBN tentang Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kinerjanya. Pasca Reformasi Kepala BKKBN telah mengalami beberapa pergantian: Pada Periode Kabinet Persatuan Indonesia, Kepala BKKBN dirangkap oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa. Setelah itu digantikan oleh Prof. Dr. Yaumil C. Agoes Achir pada tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit kanker dan yang kemudian terjadi kekosongan. Pada tanggal 10 November 2003, Kepala Litbangkes Departemen Kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi Kepala BKKBN oleh Menteri Kesehatan  Ahmad Sujudi sampai beliau memasuki masa pensiun pada tahun 2006. Setelah itu digantikan oleh Dr. Sugiri Syarief, MPA yang dilantik sebagai Kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006.

Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarha Sejahtera, di mana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggal 27 September 2011 Kepala BKKBN, Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Fasli Jalal sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

BONUS DEMOGRAFI MENINGKATKAN KUALITAS KELUARGA Ende - Indonesia akan memasuki fenomena bonus demografi. Yakni Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara signifikan. Hal ini terjadi karena keberhasilan program Keluarga Berencana (KB). Melalui keberhasilan program Keluarga Berencana merubah struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja (0-14 tahun dan diatas 65 tahun) terhadap penduduk usia kerja (15-64 tahun). Bonus demografi merupakan kondisi di mana populasi usia produktif lebih banyak dari usia nonproduktif. Indonesia sendiri diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030 mendatang. Kepala BKKBN Surya Chandra Surapaty menjelaskan, "Menghadapi Bonus Demografi, BKKBN mengambil peran meningkatkan kualitas penduduk melalui

pembangunan keluarga. Mendorong agar setiap anak yang dilahirkan berkualitas, dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak di 1000 hari pertama kehidupan, dengan memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif, diharapkan orangtua cerdas dalam mengurus buah hati mulai dari kebutuhan gizi hingga stimulus perkembangannya." jelas Surya. Hal ini disampaikan pada kuliah umum tentang Revolusi mental melalui program Generasi Berencana (GenRe) oleh Kepala BKKBN di Universitas Flores Kota Ende, Nusa Tenggara Timur (03/10/2017). BKKBN mengajak membangun keluarga yang berkualitas dengan keluarga berketahanan disamping itu melalui program Keluarga Berencana (KB), setiap keluarga Indonesia diharapkan memiliki rata-rata 2 orang anak demi mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) pada tahun 2025, yang ditandai dengan Angka Fertilitas Total (TFR) sebesar 2,1. Dengan memiliki 2 anak dan jarak antar kelahiran minimal 3-5 tahun atau tidak ada dua balita dalam satu keluarga, maka orangtua memiliki kesempatan untuk memberikan asah, asih dan asuh secara penuh kepada anak. Menghadapi Bonus Demografi kepada generasi muda kota Ende, Kepala BKKBN berpesan, "Katakan tidak pada seks pranikah, katakan tidak pada pernikahan usia anak, katakan tidak pada narkoba. Generasi muda harus menjadi Generasi Berencana (GenRe) merencanakan masa depanmu, merencanakan kapan selesai kuliah, kapan bekerja, merencanakan kapan menikah. Menikahlah pada usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki " tegas Surya. Saat ini program Keluarga Berencana sejak reformasi redup sebagai upaya merevitalisasi, BKKBN mengembangkan dan intensifkan program kampung KB. Kampung KB harus sinergis dengan program lain sehingga diharapkan dapat mewujudkan keluarga berkualitas dan tentu terus berupaya meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, dan tentunya juga untuk meningkatkan kesertaan ber-KB bagi penduduk miskin dan daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan dan meningkatkan ketahanan keluarga.

BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN BP-POM http://www.pom.go.id/

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan "range" yang sangat luas. Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan entry barrier yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat. Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola

konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di l ain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional. Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Tugas Utama BPOM Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Tugas Balai Besar / Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapetik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat t radisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Fungsi Utama BPOM Berdasarakan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai fungsi : 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 2. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM. 4. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan. 5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bindang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis) Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi : 1. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan. 2. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapetik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya. 3. Pelaksanaan pemeriksaanlaboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi. 4. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi 5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum. 6. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 7. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen. 8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan. 9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan. 10. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BadanPengawas Obatdan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan : 1. 2. 3. 4.

Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro. Penetapan sistem informasi di bidangnya. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan. 5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi. 6. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat.

http://farmasetika.com/2017/09/14/izin-edar-obat-pcc-sudah-dibekukan-badan-pomsejak-tahun-2009/

Izin Edar Obat PCC Sudah Dibekukan Badan POM sejak Tahun 2009 Farmasetika.com – Obat PCC (parasetamol, kafein, karisoprodol/carisoprodol) atau Somadril produksi Actavis bersama produk lainnya yang mengandung karisoprodol yakni New Skelan (Medifarma), Carsipain (Mecosin), Carminofein (Himajaya Raya), Etacarphen (Errita Pharma), Cazerol (Ifars), dan Bimacarphen (Bima Mitra Farma) telah dihentikan izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sejak tahun 2013.

Sedangkan Carnophen dari Zenith dicabut izin edarnya pada tahun 2009 dengan komposisi Parasetamol  160 mg, Karisoprodol  200 mg, dan Cafein 32 mg. Surat Badan POM nomor PW.02.03.353.3.07.13.3041 perihal Penarikan Produk Karisoprodol dikeluarkan pada bulan Juni 2013. Dalam surat tersebut Badan POM memerintahkan untuk menghentikan produksi obat yang mengandung Karisoprodol, mencabut, izin edar, dan menarik produk dari per edaran ditingkat distributor, apotek, rumah sakit, poliklinik, toko obat dan tingkat terkecil lainnya. Hal ini dilakukan karena dampak penyalahgunaannya lebih besar daripada efek terapinya. Penyalahgunaan Karisoprodol sebagai penambah percaya diri, penambah stamina, bahkan digunakan oleh pekerja seks komersial sebagai obat kuat. Obat PCC bekerja dengan menekan sel syaraf otak untuk mengurangi rasa depresi atau kecemasan berlebih pada tubuh. Metabolit dari carisoprodol (Meprobamat) berperan sebagai depresan sistem saraf pusat untuk menangani gangguan kecemasan. Obat ini tergolong muscle relaxants (pelemas otot). Obat ini bekerja pada jaringan saraf dan otak yang mampu merilekskan otot. Obat ini biasanya digunakan saat istirahat, saat melakukan terapi fisik, dan pengobatan lain. Sedangkan pada otot, obat ini membuat otot menjadi lebih rileks. Carisoprodol berperan sebagai relaksan otot untuk mengatasi nyeri otot yang parah.

PEMANIS, PEWARNA DAN PENGAWET MAKANAN https://ininisrina.wordpress.com/cerdas/ipa-2/bahan-bahan-kimia-dalam-kehidupan/bahankimia-dalam-makanan/

B.Bahan kimia dalam makanan Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan atau minuman.Biasanya, bahan aditif diberi kode huruf E (Eropa) dan diikuti dengan tiga angka. Misalnya, E 100 sebagai kode pewarna, E 200 kode konsevator, E 300 kode antioksida, dan E 400 kode pengemulsi atau stabilisator. Contoh bahan aditif itu adalah E 200 asam sorbat, E 201 Na sorbat, E 300 asam askorbat, E 311 oktil gallat, E 320 butil hidroksilanisol (BHA), dan E 321 butilhidroksil toluena (BHT). Zat aditif makanan dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu: 1.

Zat aditif yang berasal dari sumber alami, seperti lesitin dan asam sitrat;

2. Zat aditif sintetik dari bahan kimia yang memiliki sifat serupa dengan bahan alami yang sejenis, baik susunan kimia maupun sifat/fungsinya, seperti amil asetat dan asam askorbat. Berdasarkan fungsinya, baik alami maupun sintetik, zat aditif dapat dikelompokkan sebagai zat pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa.

A. Bahan Pewarna Bahan pewarna merupakan bahan alami ataupun bahan kimia yang ditambahkan ke dalam makanan. Penambahan bahan pewarna pada makanan bertujuan untuk memberi penampilan tertentu atau warna yang menarik. Warna yang menarik dapat menjadikan makanan lebih mengundang selera. Berdasarkan sifat kelarutannya, zat pewarna makanan di kelompokkan menjadi dye dan lake. Dye merupakan zat pewarna makanan yang umumnya bersifat larut dalamair. Dye biasanya dijual di pasaran dalam bentuk serbuk, butiran, pasta atau cairan. Lake merupakan gabungan antara zat warna dye dan basa yang dilapisi oleh suatu zat tertentu. Karena sifatnya yang tidak larut dalam air maka zat warna kelompok ini cocok untuk mewarnai produk-produk yang tidak boleh terkena air atau produk yang mengandung lemak dan minyak. 1. Pewarna Alami Pewarna alami merupakan bahan pewarna yang bahan-bahannya banyak diambil dari tumbuh-tumbuhan. Bahan pewarna alami yang banyak digunakan antara lain sebagai berikut. 







 



Daun suji mengandung zat warna klorofil untuk memberi warna hijau menawan, misalnya pada dadar gulung, kue bika, atau kue pisang. Buah kakao merupakan penghasil cokelat dan memberikan warna cokelat pada makanan, misalnya es krim, susu cokelat, atau kue k ering. Kunyit (Curcuma domestica) mengandung zat warna kurkumin untuk memberi warna kuning pada makanan, misalnya tahu, bumbu Bali, atau nasi kuning. Selain itu, kunyit dapat mengawetkan makanan. Cabai merah, selain memberi rasa pedas, juga menghasilkan zat warna kapxantin yang menjadikan warna merah pada makanan, misalnya rendang daging atau sambal goreng. Wortel, beta-karoten (provitamin-A) pada wortel menghasilkan warna kuning. Karamel, warna cokelat karamel pada kembang gula karena proses karamelisasi, yaitu pemanasan gula tebu sampai pada suhu sekitar 170°C. Gula merah, selain sebagai pemanis juga memberikan warna cokelat pada makanan, misalnya pada bubur dan dodol.

Selain contoh di atas, beberapa buah-buahan juga dapat menjadi bahan pewarna alami, misalnya anggur menghasilkan warna ungu, stroberi warna merah, dan tomat warna oranye. 2. Pewarna Buatan Makanan ada yang menggunakan pewarna alami ada pula yang menggunakan pewarna buatan. Bahan pewarna buatan ada dua jenis. Jenis pertama adalah pewarna buatan yang disintesa dengan struktur kimia persis seperti bahan alami, misalnya beta-karoten (warna oranye sampai kuning), santoxantin (warna merah), dan apokaroten (warna oranye). Jenis kedua adalah bahan pewarna yang disintesa khusus untuk menggantikan pewarna alami. Tabel berikut menunjukkan contoh bahan pewarna buatan pada makanan.

Bahan pewarna buatan

Contoh produk makanan

Indigokarmin menghasilkan warna biru

gula dan minuman ringan.

Eritrosin menghasilkan warna merah

es krim dan jeli

Tartrasin menghasilkan warna kuning

es krim, yoghurt, dan jeli

Meskipun bahan pewarna tersebut diizinkan, kamu harus selalu berhati-hati dalam memilih makanan yang menggunakan bahan pewarna buatan karena penggunaan yang berlebihan tidak baik bagi kesehatanmu. Penggunaan tartrazine yang berlebihan dapat menyebabkan reaksi alergi, asma, dan hiperaktif pada anak. Penggunaan erythrosine yang berlebihan dapat menyebabkan reaksi alergi pada pernapasan, hiperaktif pada anak, tumor tiroid pada tikus, dan efek kurang baik pada otak dan perilaku. 3. Perbedaan antara Pewarna Alami dan Pewarna Buatan Bahan pewarna alami maupun buatan digunakan untuk memberi warna yang lebih menarik pada makanan. Biasanya orang menggunakan bahan pewarna alami karena lebih aman dikonsumsi daripada bahan pewarna buatan. Bahan alami tidak memiliki efek samping atau akibat negatif dalam jangka panjang. Adapun pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan zat pewarna alami. Tabel berikut ini menunjukkan perbedaan kedua jenis pewarna tersebut. Pewarna alami

Pewarna buatan

Lebih aman dikonsumsi.

Kadang-kadang memiliki efek negatif tertentu.

Warna yang dihasilkan kurang stabil, mudah berubah oleh pengaruh tingkat keasaman tertentu.

Dapat mengembalikan warna asli, kestabilan warna lebih tinggi, tahan lama, dan dapat melindungi vitamin atau zat-zat makanan lain yang peka terhadap cahaya selama penyimpanan.

Untuk mendapatkan warna yang bagus diperlukan bahan pewarna dalam jumlah banyak.

Praktis dan ekonomis.

Keanekaragaman warnanya terbatas.

Warna yang dihasilkan lebih beraneka ragam.

Tingkat keseragaman warna kurang baik. Keseragaman warna lebih baik. Kadang-kadang memberi rasa dan aroma Biasanya tidak menghasilkan rasa dan aroma yang agak mengganggu. yang mengganggu.

Seiring dengan meluasnya pemakaian pewarna sintetik, sering t erjadi penyalahgunaan pewarna pada makanan. Sebagai contoh digunakannya pewarna

tekstil untuk makanan sehingga membahayakan konsumen. Zat pewarna tekstil dan pewarna cat biasanya mengandung logam berat, seperti: arsen, timbal, dan raksa sehingga bersifat racun. B. Pemanis Bahan pemanis adalah bahan kimia yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk memberikan rasa manis. Bahan pemanis ini ada dua macam, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. 1. Pemanis Alami Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahanbahan nabati maupun hewani. Pemanis alami berfungsi juga sebagai sumber energi. Jika kita mengonsumsi pemanis alami secara berlebihan, kita akan mengalami risiko kegemukan. Contohnya : 







Gula tebu mengandung zat pemanis fruktosa yang merupakan salah satu jenis glukosa. Gula tebu atau gula pasir yang diperoleh dari tanaman tebu merupakan pemanis yang paling banyak digunakan. Selain memberi rasa manis, gula tebu juga bersifat mengawetkan. Gula merah merupakan pemanis dengan warna coklat. Gula merah merupakan pemanis kedua yang banyak digunakan setelah gula pasir. Kebanyakan gula jenis ini digunakan untuk makanan tradisional, misalnya pada bubur, dodol, kue apem, dan gulali. Madu merupakan pemanis alami yang dihasilkan oleh lebah madu. Selain sebagai pemanis, madu juga banyak digunakan sebagai obat. Kulit kayu manis merupakan kulit kayu yang berfungsi sebagai pemanis. Selain itu kayu manis juga berfungsi sebagai pengawet.

Zat pemanis alami yang biasa digunakan, dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1) Pemanis nutritif Pemanis nutritif adalah pemanis alami yang menghasilkan kalori. Pemanis nutritif berasal dari tanaman (sukrosa/ gula tebu, gula bit, xylitol dan fruktosa), dari hewan (laktosa, madu), dan dari hasil penguraian karbohidrat (sirop glukosa, dekstrosa, sorbitol). Kelebihan pemanis ini dapat mengakibatkan obesitas, karena kandungan kalorinya yang tinggi. 2) Pemanis nonnutritif Pemanis nonnutritif adalah pemanis alami yang tidak menghasilkan kalori. Pemanis nonnutritif berasal dari tanaman (steviosida), dan dari kelompok protein (miralin, monellin, thaumatin). 2. Pemanis Buatan Pemanis buatan adalah senyawa hasil sintetis laboratorium yang merupakan bahan tambahan makanan yang dapat menyebabkan rasa manis pada makanan. Pemanis

buatan tidak atau hampir tidak mempunyai nilai gizi. Sebagaimana pemanis alami, pemanis buatan juga mudah larut dalam air. Penggunaan bahan pemanis atau batasan pemakaian bahan pemanis dalam makanan harus mengacu pada WHO yang dikenal dengan ADI (aceeptable daily intake) dan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722 / Menkes / per / IX / 1988 tentang batasan maksimum penggunaan bahan kimia dalam makanan. Beberapa pemanis buatan yang beredar di pasaran di antaranya adalah sebagai berikut. a. Aspartam  Aspartam mempunyai nama kimia aspartil fenilalanin metil ester, merupakan pemanis yang digunakan dalam produk-produk minuman ringan. Aspartam merupakan pemanis yang berkalori sedang. Tingkat kemanisan dari aspartam 200 kali lebih manis daripada gula pasir. Aspartam dapat terhidrolisis atau bereaksi dengan air dan kehilangan rasa manis, sehingga lebih cocok digunakan untuk pemanis yang berkadar air rendah. b. Sakarin Sakarin merupakan pemanis buatan yang paling tua. Tingkat kemanisan sakarin kurang lebih 300 kali lebih manis dibandingkan gula pasir. Namun, jika penambahan sakarin terlalu banyak justru menimbulkan rasa pahit dan getir. Es krim, gula-gula, es puter, selai, kue kering, dan minuman fermentasi biasanya diberi pemanis sakarin. Sakarin sangat populer digunakan dalam industri makanan dan minuman karena harganya yang murah. Namun penggunaan sakarin tidak boleh melampaui batas maksimal yang ditetapkan, karena bersifat karsogenik (dapat memicu timbulnya kanker). Dalam setiap kilogram bahan makanan, kadar sakarin yang diperbolehkan adalah 50 –300 mg. Sakarin hanya boleh digunakan untuk makanan rendah kalori, dan dibatasi tingkat konsumsinya sebesar maksimal 0,5 mg tiap kilogram berat badan per hari. c. Siklamat Siklamat terdapat dalam bentuk kalsium dan natrium siklamat dengan tingkat kemanisan yang dihasilkan kurang lebih 30 kali lebih manis daripada gula pasir. Makanan dan minuman yang sering dijumpai mengandung siklamat antara lain: es krim, es puter, selai, saus, es lilin, dan berbagai minuman fermentasi. Beberapa negara melarang penggunaan siklamat karena diperkirakan mempunyai efek karsinogen. Batas maksimum penggunaan siklamat adalah 500 –3.000 mg per kg bahan makanan. d. Sorbitol Sorbitol merupakan pemanis yang biasa digunakan untuk pemanis kismis, selai dan roti, serta makanan lain. e. Asesulfam K

 Asesulfam K merupakan senyawa 6-metil-1,2,3-oksatiazin-4(3H)-on-2,3-dioksida atau merupakan asam asetoasetat dan asam sulfamat. Tingkat kemanisan dari asesulfam K adalah 200 kali lebih manis daripada gula pasir. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium, asesulfam K merupakan pemanis yang tidak berbahaya. 3. Perbedaan Pemanis Alami dengan Pemanis Buatan Orang memilih jenis pemanis untuk makanan yang dikonsumsinya tentu dengan alasan masing-masing. Pemanis alami tentu lebih aman, tetapi harganya lebih mahal. Pemanis buatan lebih murah, tetapi aturan pemakaiannya sangat ketat karena bisa menyebabkan efek negatif yang cukup berbahaya. Pada kadar yang rendah atau tertentu, pemanis buatan masih diijinkan untuk digunakan sebagai bahan tambahan makanan, tetapi pada kadar yang tinggi bahan ini akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Tabel berikut memperlihatkan perbedaan pemanis alami dan buatan. Pemanis alami

Pemanis buatan

Pada suhu tinggi bisa terurai.

Cukup stabil bila dipanaskan.

Memiliki kalori tinggi.

Memiliki kalori rendah.

Berasa manis normal.

Berasa manis sampai puluhan bahkan ratusan kali rasa manis gula.

Harganya cenderung lebih tinggi.

Harganya sangat terjangkau.

Lebih aman dikonsumsi.

Sebagian dapat berpotensi karsinogen (penyebab kanker).

C. Pengawet Bahan pengawet adalah bahan kimia yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi (pembusukan), pengasaman, atau peruraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme sehingga makanan tidak mudah rusak atau menjadi busuk. Bahan pengawet bersifat karsinogen, untuk itu batasan penggunaan bahan pengawet sebaiknya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesesehatan No. 722/ menkes/per/IX/ 88. Menurut FDA (Food and Drug Administrasion), keamanan suatu pengawet makanan harus mempertimbangkan jumlah yang mungkin dikonsumsi dalam produk makanan atau jumlah zat yang akan terbentuk dalam makanan dari penggunaan pengawet, efek akumulasi dari pengawet dalam makanan dan potensi toksisitas yang dapat terjadi (termasuk menyebabkan kanker) dari pengawet jika dicerna oleh manusia atau hewan. Secara garis besar zat pengawet dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 1. GRAS (G enerally R ecognized as S afe) yang umumnya bersifat alami, sehingga aman dan tidak berefek racun sama sekali. Berikut ini adalah contoh-contoh pengawet alami.

a. Gula tebu Gula tebu memberi rasa manis dan bersifat mengawetkan. Buah-buahan yang disimpan dalam larutan gula pekat akan menjadi awet karena mikroorganisme sukar hidup di dalamnya. b. Gula merah Selain sebagai pemanis gula merah juga bersifat mengawetkan seperti halnya gula tebu. c. Garam Garam merupakan pengawet alami yang banyak dihasilkan dari penguapan air laut. Ikan asin dapat bertahan hingga berbulan-bulan karena pengaruh garam. d. Kunyit Kunyit, selain sebagai pewarna, juga berfungsi sebagai pengawet. Dengan penggunaan kunyit, tahu atau nasi kuning menjadi tidak cepat basi. e. Kulit kayu manis Kulit kayu manis merupakan kulit kayu yang berfungsi sebagai pengawet karena banyak mengandung asam benzoat. Selain itu, kayu manis juga berfungsi sebagai pemanis dan pemberi aroma. f. Cengkih Cengkih merupakan pengawet alami yang dihasilkan dari bunga tanaman cengkih. Selain sebagai pengawet, cengkih juga berfungsi sebagai penambah aroma. 2. ADI  (A cc eptable Daily Intake ), yang selalu ditetapkan batas penggunaan hariannya (daily intake) guna melindungi kesehatan konsumen. Bahan-bahan pengawet tersebut, antara lain sebagai berikut. a. Asam asetat  Asam asetat dikenal di kalangan masyarakat sebagai asam cuka. Bahan ini menghasilkan rasa masam dan jika jumlahnya terlalu banyak akan mengganggu selera karena bahan ini sama dengan sebagian isi dari air keringat kita. Asam asetat sering dipakai sebagai pelengkap ketika makan acar, mi ayam, bakso, atau soto.  Asam asetat mempunyai sifat antimikroba. Makanan yang memakai pengawet asam cuka antara lain acar, saos tomat, dan saus cabai. b. Benzoat Benzoat banyak ditemukan dalam bentuk asam benzoat maupun natrium benzoat (garamnya). Berbagai jenis soft drink (minuman ringan), sari buah, nata de coco, kecap, saus, selai, dan agar-agar diawetkan dengan menggunakan bahan jenis ini. c. Sulfit Bahan ini biasa dijumpai dalam bentuk garam kalium atau natrium bisulfit. Potongan kentang, sari nanas, dan udang beku biasa diawetkan dengan menggunakan bahan ini. d. Propil galat Digunakan dalam produk makanan yang mengandung minyak atau lemak dan permen karet serta untuk memperlambat ketengikan pada sosis. Propil galat juga dapat digunakan sebagai antioksidan. e. Propianat Jenis bahan pengawet propianat yang sering digunakan adalah asam propianat dan garam kalium atau natrium propianat. Propianat selain menghambat kapang juga dapat menghambat pertumbuhan bacillusmesentericus yang menyebabkan kerusakan bahan makanan. Bahan pengawetan produk roti dan keju biasanya menggunakan bahan ini. Penggunaan yang berlebihan bisa menyebabkan migren, kelelahan, dan kesulitan tidur.

f. Garam nitrit Garam nitrit biasanya dalam bentuk kalium atau natrium nitrit. Kalium nitrit berwarna putih atau kuning dan kelarutannya tinggi dalam air. Bahan ini terutama sekali digunakan sebagai bahan pengawet keju, ikan, daging, dan juga daging olahan seperti sosis, atau kornet, serta makanan kering seperti kue kering. Perkembangan mikroba dapat dihambat dengan adanya nitrit ini. Misalnya, pertumbuhan clostridia di dalam daging yang dapat membusukkan daging. Penggunaan yang berlebihan, bisa menyebabkan keracunan. Selain memengaruhi kemampuan sel darah membawa oksigen ke berbagai organ tubuh, juga menyebabkan kesulitan bernapas, sakit kepala, anemia, radang ginjal, dan muntahmuntah. g. Sorbat Sorbat yang terdapat di pasar ada dalam bentuk asam atau garam sorbat. Sorbat sering digunakan dalam pengawetan margarin, sari buah, keju, anggur, dan acar.  Asam sorbat sangat efektif dalam menekan pertumbuhan kapang dan tidak memengaruhi cita rasa makanan pada tingkat yang diperbolehkan. Meskipun aman dalam konsentrasi tinggi, asam ini bisa membuat perlukaan di kulit. 3. Zat pengawet yang memang tidak layak dikonsumsi atauberbahaya, Pengawet tersebut di antaranya adalah: 

Boraks

Boraks atau natrium tetraborat, dengan rumus kimia Na2B4O7· 10 H2O adalah senyawa yang biasa digunakan sebagai bahan baku disinfektan, detergen, cat, plastik, ataupun pembersih permukaan logam sehingga mudah disolder. Karena boraks bersifat antiseptik dan pembunuh kuman, bahan ini sering digunakan untuk pengawet kosmetik dan kayu. Banyak ditemukan kasus boraks yang disalahgunakan untuk pengawetan bakso, sosis, krupuk gendar, mi basah, pisang molen, lemper, siomay, lontong, ketupat, dan pangsit. Jika boraks termakan dalam kadar tertentu, dapat menimbulkan sejumlah efek samping bagi kesehatan, di antaranya:    

gangguan pada sistem saraf, ginjal, hati, dan kulit; gejala pendarahan di lambung dan gangguan stimulasi saraf pusat; terjadinya komplikasi pada otak dan hati; dan menyebabkan kematian jika ginjal mengandung boraks sebanyak 3 –6 gram. Formalin o

Formalin adalah nama dagang untuk larutan yang mengandung 40% formaldehid (HCOH) dalam 60% air atau campuran air dan metanol (jenis alkohol bahan baku spiritus) sebagai pelarutnya. Formalin sering disalahgunakan untuk mengawetkan mi, tahu basah, bakso, dan ikan asin. Formalin tidak boleh digunakan karena dapat menyebabkan kanker paru-paru dan gangguan pada alat pencernaan dan jantung. 

Natamysin

Bahan ini biasa digunakan pada produk daging dan keju. Bahan ini bisa menyebabkan mual, muntah, tidak nafsu makan, diare, dan perlukaan kulit. 

Kalium Asetat

Makanan yang asam umumnya ditambahkan bahan pengawet ini. Padahal bahan pengawet ini diduga bisa menyebabkan rusaknya fungsi ginjal. 

Butil Hidroksi Anisol (BHA)

Biasanya terdapat pada daging babi dan sosisnya, minyak sayur,shortening , keripik kentang, pizza, dan teh instan. Bahan pengawet jenis ini diduga bisa menyebabkan penyakit hati dan memicu kanker. D. Penyedap

Bahan penyedap rasa merupakan bahan tambahan makanan yang berguna untuk melezatkan bahan makanan. Penyedap berfungsi menambah rasa nikmat dan menekan rasa yang tidak diinginkan dari suatu bahan makanan. Bahan penyedap ini terdapat dalam bentuk alami dan buatan. 1. Penyedap Alami Bahan penyedap dari bahan alami selalu terdapat di dalam setiap makanan. Biasanya bahan-bahan ini dicampurkan bersama-sama sebagai bumbu makanan, beberapa di antaranya :   

    

Bawang merupakan pemberi rasa sedap alami yang paling banyak digunakan. Merica memberi aroma segar dan rasa pedas yang khas. Terasi merupakan zat cita rasa alami yang dihasilkan dari bubuk ikan dan udang kecil yang dibumbui sedemikian rupa sehingga memberi rasa sedap yang khas. Daun salam memberi rasa sedap pada makanan. Jahe memberi aroma harum dan rasa pedas khas jahe. Cabai memberi rasa sedap dan pedas pada setiap masakan. Daun pandan memberi rasa dan aroma sedap dan wangi pada makanan. Kayu manis, selain memberi rasa manis dan mengawetkan juga memberi aroma harum khas kayu manis.

2. Penyedap Buatan Penyedap buatan yang paling banyak digunakan dalam makanan adalah vetsin atau monosodium glutamat  (MSG) yang sering juga disebut sebagai micin. MSG merupakan garam natrium dari asam glutamat yang secara alami terdapat dalam protein nabati maupun hewani. Daging, susu, ikan, dan kacang-kacangan mengandung sekitar 20% asam glutamat. MSG tidak berbau dan rasanya merupakan campuran rasa manis dan asin yang gurih. Mengonsumsi MSG secara berlebihan akan menyebabkan timbulnya gejala-gejala yang dikenal sebagai Chinese Restaurant Syndrome (CRS). Tanda-tandanya antara lain berupa munculnya berbagai keluhan seperti pusing kepala, sesak napas, wajah berkeringat, kesemutan pada bagian leher, rahang, dan punggung. https://ininisrina.wordpress.com/cerdas/ipa-2/bahan-bahan-kimia-dalam-kehidupan/zatadiktif-dan-psikotropika/

Zat adiktif dan psikotropika A. ZAT ADIKTIF 1. Pengertian Zat Adiktif  Zat adiktif adalah istilah untuk zat-zat yang pemakaiannya dapat menimbulkan ketergantungan fisik yang kuat dan ketergantungan psikologis yang panjang (drug dependence). Kelompok zat adiktif adalah narkotika (zat atau obat yang berasal dari tanaman) atau bukan tanaman, baik sintetik maupun semisintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 2. Macam – macam Zat Adiktif  a. Ganja Ganja atau mariyuana merupakan zat adiktif narkoba dari golongan kanabionoid. Ganja terbuat dari daun, bunga, biji, dan ranting muda tanaman mariyuana (Cannabis sativa) yang sudah kering.

Tanda-tanda penyalahgunaan ganja, yaitu gembira dan tertawa tanpa sebab, santai dan lemah, banyak bicara sendiri, pengendalian diri menurun, menguap atau mengantuk, tetapi susah tidur, dan mata merah, serta tidak tahan terhadap cahaya dan badan kurus karena susah makan. Tanda-tanda gejala putus obat (ganja), yaitu sukar tidur, hiperaktif, dan hilangnya nafsu makan. Tanda-tanda gejala overdosis, yaitu ketakutan, daya pikir menurun, denyut nadi tidak teratur, napas tidak teratur, dan mendapat gangguan jiwa. b. Opium

Opium merupakan narkotika dari golongan opioida, dikenal juga dengan sebutan candu, morfin, heroin, dan putau. Opium diambil dari getah buah mentah Pavaper sommiverum. Opium digunakan untuk menghilangkan rasa sakit karena luka atau menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker. Namun dalam dosis berlebih dapat mengakibatkan kecanduan yang akhirnya menyebabkan kematian. Penggunaannya yang menyalahi aturan dapat menimbulkan rasa sering mengantuk, perasaan gembira berlebihan, banyak berbicara sendiri, kecenderungan untuk melakukan kerusuhan, merasakan nafas berat dan lemah, ukuran pupil mata mengecil, mual, susah buang air besar, dan sulit berpikir. Jika pemakaian obat ini diputus, akan timbul hal-hal berikut: sering menguap, kepala terasa berat, mata basah, hidung berair, hilang nafsu makan, lekas lelah, badan menggigil, dan kejangkejang. Jika pemakaiannya melebihi dosis atau overdosis, akan menimbulkan halhal berikut: tertawa tidak wajar, kulit lembap, napas pendek tersenggal-senggal, dan dapat mengakibatkan kematian. c. Kokain Kokain termasuk ke dalam salah satu jenis dari narkotika. Kokain diperoleh dari hasil ekstraksi daun tanaman koka (Erythroxylum coca). Zat ini dapat dipakai sebagai anaestetik (pembius) dan memiliki efek merangsang jaringan otak bagian sentral. Pemakaian zat ini menjadikan pemakainya suka bicara, gembira yang meningkat menjadi gaduh dan gelisah, detak jantung bertambah, demam, perut nyeri, mu al, dan muntah. Seperti halnya narkotika jenis lain, pemakaian kokain dengan dosis tertentu dapat mengakibatkan kematian. d. Sedativa dan Hipnotika (Penenang) Beberapa macam obat dalam dunia kedokteran, seperti pil BK dan magadon digunakan sebagai zat penenang(sedativa-hipnotika). Pemakaian sedativa-hipnotika dalam dosis kecil dapat menenangkan, sedangkan dalam dosis besar dapat membuat orang yang memakannya tertidur. Gejala akibat pemakaiannya adalah mula-mula gelisah, mengamuk lalu mengantuk, malas, daya pikir menurun, bicara dan tindakan lambat. Jika sudah kecanduan, kemudian diputus pemakaiannya maka akan menimbulkan gejala gelisah, sukar tidur, gemetar, muntah, berkeringat, denyut nadi cepat, t ekanan darah naik, dan kejang-kejang. Jika pemakaiannya overdosis maka akan timbul gejala gelisah, kendali diri turun, banyak bicara, tetapi tidak jelas, sempoyongan, suka bertengkar, napas lambat, kesadaran turun, pingsan, dan jika pemakaiannya melebihi dosis tertentu dapat menimbulkan kematian. e. Nikotin Nikotin dapat diisolasi atau dipisahkan dari tanaman tembakau. Namun, orang biasanya mengonsumsi nikotin tidak dalam bentuk zat murninya, melainkan secara

tidak langsung ketika mereka merokok. Nikotin yang diisap pada saat merokok dapat menyebabkan meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah, bersifat karsinogenik sehingga dapat meningkatkan risiko terserang kanker paru-paru, kaki rapuh, katarak, gelembung paru-paru melebar (emphysema), risiko terkena penyakit  jantung koroner, kemandulan, dan gangguan kehamilan. f. Alkohol  Alkohol diperoleh melalui proses peragian (fermentasi) sejumlah bahan, seperti beras ketan, singkong, dan perasan anggur. Alkohol ini sudah dikenal manusia cukup lama. Salah satu penggunaan alkohol adalah untuk mensterilkan berbagai peralatan dalam bidang kedokteran. Tanda-tanda gejala pemakaian alkohol, yaitu gembira, pengendalian diri turun, dan muka kemerahan. Jika sudah kecanduan meminum minuman keras, kemudian dihentikan maka akan timbul gejala gemetar, muntah, kejang-kejang, sukar tidur, dan gangguan  jiwa. Jika overdosis akan timbul gejala perasaan gelisah, tingkah laku menjadi kacau, kendali turun, dan banyak bicara sendiri. 3. Dampak / Efek yang Dapat Ditimbulkan Zat Adiktif 1. Efek/Dampak Penyalahgunaan Minuman Alkohol  Alkohol dalam minuman keras dapat menyebabkan gangguan jantung dan otot syaraf,mengganggu metabolisme tubuh, membuat janis menjadi cacat, impoten serta gangguanseks lainnya. 1. Efek/Dampak Penyalahgunaan Ganja Zat kandungan dalam ganja yang berbahaya dapat menyebabkan daya tahan tubuh berkurang dan melemah sehingga mudah terserang penyakit dan infeksi sertamemperburuk aliran darah koroner. 1. Efek/Dampak Penyalahgunaan Halusinogen Halusinogen dalam tubuh manusia dapat mengakibatkan pendarahan otak. 1. Efek/Dampak Penyalahgunaan Kokain Zat adiktif kokain jika dikonsumsi dalam jangka panjang dapat menyebabkan kekurangansel darah putih atau anemia sehingga dapat membuat badan kurus kering. Selain itukokain menimbulkan perforesi sekat hidung (ulkus) dan aritma pada  jantung. 1. Efek/Dampak Penyalahgunaan Opiat / Opioda Zat opioda atau opiat yang masuk ke dalam badan manusia dapat mengganggumenstruasi pada perempuan / wanita serta impotensi dan konstipasi khronuk pada pria /laki-laki. 1. Efek/Dampak Penyalahgunaan Inhalasia Inhalasia memiliki dampak buruk bagi kesehatan kita seperti gangguan pada fungsi jantung, otak, dan lever. 1. Efek/Dampak Penyalahgunaan Non Obat Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui benda-benda yang disalahgunakan oleh banyak orang untuk mendapatkan efek tertentu yang dapat mengakibatkan gangguankesehatan. Contoh barang yang dijadikan candu antara lain seperti bensin, thiner, racun serangga, lem uhu, lem aica aibon. Efek dari penggunaan yang salah pada tubuh manusiaadalah dapat menimbulkan infeksi emboli. B. PSIKOTROPIKA Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik, bukan narkotika dan berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Berdasarkan fungsinya obat psikotropika dibedakan menjadi tiga yaitu obat stim ulan, obat depresan, dan obat halusinogen: ü Obat stimulan ( obat perangsang ) adalah obat yang merangsang system saraf sehingga orang yang merasakan lebih pwecaya diri dan selalu waspada contoh obat ini adalah, kafein nikotin dan kokain ü Obat depresan ( obat penenang ) adalah obat yang dapat menekan system saraf sehingga pemakaiannya merasa ngantuk dan tingkat kesadarannyaturun. Contoh obat jenis ini adalah alcohol dan barbiturate ü Obat halusinogen adalah obat yang dapat membelokkan pikiran pemakaiannya Macam – Macam Psikotropika Zat adiktif hampir semuanya termasuk ke dalam psikotropika, tetapi ti dak semua psikotropika menimbulkan ketergantungan. Berikut ini termasuk ke dalam golongan psikotropika yang tidak membuat kecanduan, yaitu LSD (Lysergic Acid Diethylamide) dan amfetamin. Penyalahgunaan kedua golongan psikotropika ini sudah meluas di dunia. a. LSD (Lysergic Acid Diethylamide) LSD merupakan zat psikotropika yang dapat menimbulkan halusinasi (persepsi semu mengenai sesuatu benda yang sebenarnya tidak ada). Zat ini dipakai untuk membantu pengobatan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa atau sakit ingatan. Zat ini bekerja dengan cara membuat otot-otot yang semula tegang menjadi rileks. Penyalahgunaan zat ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang menderita frustasi dan ketegangan jiwa. b. Amfetamin Kita seringkali mendengar pemberitaan di media massa mengenai penjualan barang-barang terlarang, seperti ekstasi dan shabu. Ekstasi dan shabu adalah hasil sintesis dari zat kimia yang disebut amfetamin. Jadi, zat psikotropika, seperti ekstasi dan shabu tidak diperoleh dari tanaman melainkan hasil sintesis. Pemakaian zat -zat tersebut akan menimbulkan gejalagejala berikut: siaga, percaya diri, euphoria (perasaan gembira berlebihan), banyak bicara, tidak mudah lelah, tidak nafsu makan, berdebar-debar, tekanan darah menurun, dan napas cepat. Jika overdosis akan menimbulkan gejala-gejala: jantung berdebar-debar, panik, mengamuk, paranoid (curiga berlebihan), tekanan darah naik, pendarahan otak, suhu tubuh tinggi, kejang, kerusakan pada ujung-ujung saraf, dan dapat mengakibatkan kematian. Jika sudah kecanduan, kemudian dihentikan akan menimbulkan gejala putus obat sebagai berikut: lesu, apatis, tidur berlebihan, depresi, dan mudah tersinggung. Dampak Negatif Zat Psikotropika Orang yang menggunakan obat psikotropika akan mengalami gangguan system saraf. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut. Narkotika dapat menyebabkan rasa sakit dan membuat sensasi sehingga pemakaianya merasa senang karena tidak terganggu masalah yang di hadapinya. Namun, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan kematian. Kokain dapat diggunakan untuk pembiusan local. Kokain bersifat stimulan terhadap sistem saraf sehingga dapat meningkatkan stamina dan mengurangi kelelahan. Namun penggunan kokain hanya sementara biasanya diikuti dengan perasan tertekan dan takut (depresi). Penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan pingsan atau bahkan kematian jika penggunaanya t ibatiba dihentikan pecandu akan menderita penyakit dengan tanda-tanda kejangkejang, muntah, diare, berkeringat dan sukar tidur. 







Morfin dapatmenghilangkan rasa sakit. Namun, morfin menyebabkan rasa kantuk dan lesu, kebingunan, perasaan kebahagian yang be rlebihan ( euforioa ), dan gangguan system pernapasan. Ekstasi dapat menimbulkan rasa segar dan penuh energi sehingga pemakaiannya merasa mengantuk. Namun, pemakaiobat ini mengurangi keinginan untuk minum sehingga dapat mengalami dehidrasi. Penggunaan dalam waktu lama menyebabkan kehilangan daya ingat dan kemampuan menggerakan badan.

https://dosenbiologi.com/biokimia/zat-aditif

Zat Aditif Pada Makanan : Pewarna, Pemanis dan Pengawet zat aditif sejak dahulu kala sudah digunakan oleh manusia seperti halnya garam, cuka,  jeruk, lada, dan berbagai bahan-bahan lainnya yang selalu digunakan untuk zat penambah rasa saat memasak. Hal tersebut sesungguhnya hanya mempunyai tujuan dalam membantu memberikan cita rasa pada makanan dan juga memberikan daya tarik seperti warna pada makanan sehingga akan memunculkan rasa nafsu makan yang tinggi.

Semua bahan yang dicampurkan pada saat anda memasak makanan selama proses pengolahannya, proses penyimpanannya, dan proses pengepakannya bisa disebut sebagai zat aditif makanan. Jika dilihat dari penggunaan bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam makanan sangat berbeda antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Zaman dahulu manusia menggunakan bahan alami, sedangkan zaman sekarang manusia banyak menggunakan bahan sintesis yang dibuat oleh pabrik. Berdasarkan dengan fungsi pada zat aditif makanan bisa dikategorikan beberapa  jenis, meliputi pewarna, pengawet, pemanis, antioksidan, penyedap, pemutih, penambah gizi, perenyah dan pengisi, pengering, pemantap, pencegah buih, pengkilap, dan pencegah lengket. . Dalam penggunaan zat aditif seperti halnya sintesis wajib melalui tahap pengujian di laboratorium dan mendapat pengawasan yang sangat ketat, sehingga dipakai sesuai kadar yang dibutuhkan dan yang menjadi poin penting yakni tidak mempunyai dampak yang buruk bagi tingkat kesehatan manusia sebagai pengguna sekaligus pengonsumsinya. .

1. Bahan Pewarna Jika dibandingkan dengan yang lain, zat aditif yang sering digunakan ialah bahan pewarna. Penggunaan bahan pewarna yang dilakukan di rumah, biasanya hanya digunakan untuk menambahkan dan memberi sedikit warna agar tampilan makanan dan juga minuman menjadi terlihat lebih menarik. Hal tersebut berfungsi untuk memunculkan dan merangsang nafsu makan.

Pewarna yang digunakan untuk memberikan warna pada makanan dan minuman terbagi menjadi dua yakni pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami biasanya didapatkan dengan memanfaatkan tumbuhan dan juga hewan. Misalnya seperti karamel dari cokelat, warna hijau dari daun suji, warna kuning dari kunyit, dan lain sebagainya. Pewarna alami cenderung mempunyai tingkat keamanan yang baik bagi tubuh manusia, namun jenis dan juga ragamnya bisa dihitung karena sangat terbatas. Sedangkan pewarna buatan atau pun sintesis, yang mempunyai jumlah ragam dan  jenis yang sangat banyak, namun pewarna buatan tidak baik bagi kesehatan tubuh manusia sehingga bisa memicu perkembangan dari sel kanker. Contoh dari pewarna buatan meliputi tartrazine untuk warna kuning, indigo untuk warna biru. Pada industri makanan dan juga minuman, gizi yang terkandung dalam pewarna sintesis tidak ada sama sekali dan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Seringkali digunakan untuk campuran dalam pembuatan sirup, permen ataupun kue.

2. Bahan Pemanis Hampir semua makanan yang kita jumpai di pasaran memi liki cita rasa yang manis. Definisi dari pemanis merupakan suatu zat yang dicampurkan pada suatu makanan dan juga minuman yang mempunyai fungsi sebagai pemberi rasa yakni manis. Seperti halnya dengan pewarna, pemanis juga dikategorikan menjadi dua yakni pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami seperti gula merah, gula pasir, dan juga gula tebu. Kelebihan yang ditawarkan oleh pemanis alami yaitu mempunyai nilai kalori yang cukup baik dan sangat mudah dilakukan proses pencernaan dalam tubuh. Sedangkan pemanis buatan mempunyai jenis dan macam yang cukup banyak seperti halnya sakarin, aspartame, siklamat, sorbitol, asesulfam, dan gliserol. Bahan-bahan pemanis ini seringkali dipakai untuk campuran pada proses pembuatan permen, es krim, saus, minuman ringan dan lain sebagainya. Kandungan kaloriyang ada juga sangat rendah dan ternyata sangat sulit dalam proses pencernaannya di dalam tubuh. Jika terjadi kelebihan jumlah kalori yang ada dalam tubuh akan mengakibatkan obesitas (mempunyai berat badan yang berlebihan). Cara yang bisa anda terapkan guna mencegah obesitas yakni dengan melakukan penggantian gula yang anda pakai dengan kalori yang relatif tinggi dengan menggunakan pemanis buatan yang mempunyai nilai kalori yang lebih rendah. Pada umumnya pemanis buatan yang sangat mudah dijumpai dan digunakan ialah asesulfam dan aspartame. Namun di pasaran beberapa pemanis buatan peredarannya mulai dilarang karena terbukti mempunyai sifat karsinogenik. Aspartam pertama kali ditemukan untuk digunakan sebagai bahan pemanis buatan dengan tingkat keamanan yang lebih baik.

Namun asesulfam mempunyai tingkat ketahanan yang lebih baik pada suhu yang tinggi dibandingkan dengan aspartam yang tidak tahan terhadap suhu yang tinggi.  Aspartam memiliki tingkat kemanisan sebanyak 180 kali lipat jika dibandingkan dengan gula tebu. Sedangkan nilai kalori yang terkandung adalah 1 banding 160 jika dibandingkan dengan gula tebu. Kekurangannya, aspartam akan mudah kehilangan kandungan rasa yang ada apabila disimpan dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak digunakan dalam industri minuman ringan.

3. Bahan Pengawet Makanan yang kita temui di pasaran kebanyakan tidak mempunyai tingkat keawetan yang cukup baik, karena diakibatkan oleh bakteri dan juga jamur yang akan merubahnya menjadi makanan basi. Oleh karena itu diperlukan solusi guna membuat makanan menjadi lebih awet dan mempunyai daya tahan yang cukup lama. Proses pengawetan dilakukan hanya berdasarkan pada suatu pr insip untuk memerangi mikroorganisme-mikroorganisme yang menyebabkan pem busukan, sehingga mikroorganisme bisa dicegah proses pertumbuhan dan perkembangannya. Seiring dengan berjalannya waktu dan adanya suatu perkembangan pada ilmu pengetahuan, maka bisa ditemukan bermacam-macam cara untuk melakukan pengawetan bahan makanan, yakni sebagai berikut : 

Pengeringan

Proses pengeringan bisa dilakukan melalui suatu cara yakni pada proses penjemuran atau pun pada proses pemanasan sehingga kadar air yang terkandung dalam makanan akan hilang. Misalnya pada makanan seperti dendeng dan juga ikan kering dilakukan proses pengeringan. 

Pendinginan Atau Pembekuan

Proses pembekuan akan mengakibatkan kadar air yang ada menjadi membeku sehingga macam-macam bakteri yang ada tidak bisa melakukan perkembangan dan pertumbuhan. Selain itu bisa digunakan untuk menghambat suatu proses metabolisme pada suatu bakteri. Misalnya seperti halnya pada bahan makanan daging dan juga ikan beku. 

Pengalengan

Proses ini melewati suatu tahap pemanasan dan selanjutnya akan dilakukan suatu proses pengemasan dengan metode yang sangat tepat yakni menutupnya dengan sangat rapat di dalam kaleng dalam keadaan sangat steril sehingga tidak ada bakteri yang akan masuk. Misalnya seperti pada berbagai macam buah-buahan yang dikalengkan dan juga susu. Penyinaran Sinar ultraviolet atau pun sinar gamma yang bisa digunakan untuk mematikan dan  juga melakukan penghambatan terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan