TUGAS HUKUM INTERNASIONAL ORGANISASI INTERNASIONAL UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi
Nama : Tisa Lestari Kelas : 3 C NIM : 1110113000013
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2011
Referensi: www.unhcr.org United Nations High Commissioner For Refugees Handbook For Emergencies, Second Edition (e-book version, www.the-ecentre.net/resources/e_library/doc/han_Em.pdf)
UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi UNHCR adalah organisasi PBB untuk pengungsi yang diberi mandat oleh PBB untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Saat ini UNHCR bermarkas di Jenewa, Swiss. Perwakilan PBB untuk mengurusi masalah pengungsi pada awalnya lahir pada masa Perang Dunia II yang bertujuan untuk membantu pengungsi-pengungsi dari Eropa menghindari perang ini. Maka pada tanggal 14 Desember 1950 didirikanlah United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) oleh Majelis Umum PBB dan diberi mandat tiga tahun oleh PBB untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi pasca Perang Dunia II untuk kemudian dibubarkan. Namun karena kerja UNHCR yang sangat baik dalam menangani pengungsi dan terus dibutuhkan sampai sekarang, akhirnya pada tahun 2003 mandat PBB pun diperpanjang sampai permasalahan pengungsi terselesaikan. Pada tahun 1956, UNHCR menghadapi permasalah pengungsian terbesar ketika Angkatan Bersenjata Uni Soviet menumpas revolusi orang-orang Hungaria. Kemudian pada tahun 1960-an, Dekolonisasi di Africa menyebabkan jumlah pengungsi yang luar biasa, sehingga UNHCR harus turun tangan menanganinya. Selama dua dekade berikutnya, UNHCR telah membantu krisis migrasi para pengungsi di Asia dan Amerika Latin. Dan pada akhir dekade ini, masalah pengungsian baru muncul di Afrika, juga di Eropa, terutama setelah perang-perang yang terjadi di Negara-negara Balkan. Di awal abad 21 ini, UNHCR telah membantu krisis pengungsi di beberapa Negara Afrika, seperti Republik Demokratik Kongo dan Somalia, serta di Asia, misalnya di Afghanistan, dimana masalah pengungsi telah ada selama 30 tahun. Lebih jauh, pada masa kini UNHCR juga membantu tidak hanya pengungsi antar Negara, tetapi juga orang-orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan, dimana mereka tidak memperoleh hak-hak dasar mereka dari suatu Negara karena status mereka ini. Di beberapa kawasan seperti Asia dan Amerika Latin, mandat PBB pada tahun 1951 diperkuat melalui persetujuan resmi di kawasan tersebut. Pada tahun 1954, UNHCR mendapat Nobel Perdamaian atas kerja keras membantu pengungsi-pengungsi di Eropa,dan memperoleh penghargaan yang sama pada tahun 1981 atas usaha melindungi para pengungsi di seluruh dunia.
Dalam buku UNHCR Handbook For Emergencies, disebutkan bahwa tujuan utama UNHCR adalah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan para pengungsi. UNHCR berjuang untuk memastikan para pengungsi dapat menggunakan hak mereka dalam mencari suaka dan memperoleh keamanan, baik di Negara lain maupun ketika kembali ke Negara masing-masing. Dengan demikian, UNHCR juga berusaha mencari solusi terakhir atas keadaan mereka di Negara lain, ataupun setelah mereka kembali ke Negara asal. Tujuan UNHCR di atas juga mencerminkan tujuan-tujuan dan prinsip dalam piagam PBB, yaitu: memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar Negara, mendorong penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan.
UNHCR berada di bawah wewenang Majelis Umum PBB dan The Economic and Social Council (ECOSOC). Komite Eksekutif UNHCR terdiri atas 85 negara anggota, dan dipimpin oleh seorang High Commissioner (saat ini dipimpin oleh António Guterres, Perdana Menteri Portugal) yang dipilih oleh Majelis Umum PBB. Setiap tahun High Commissioner harus melaporkan kinerja UNHCR kepada ECOSOC dan Majelis Umum PBB. Indonesia sendiri bukan termasuk Negara anggota Komite Eksekutif UNHCR. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi baru yang dating setiap tahun, kebutuhan akan peran kawasan dalam menangani pencari suaka dan migrasi di Asia Tenggara semakin meningkat. Maka, UNHCR semakin memperkuat kerjasama dengan pemerintah di kawasan ini, termasuk di Indonesia. Perwakilan UNHCR di Indonesia telah ada sejak tahun 1979, dimana tugasnya adalah membantu pemerintah Indonesia mencapai rencana dari konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967. Staff UNHCR saat ini telah mencapai 7.685 anggota nasional dan internasional dari semula yang hanya 34 anggota. Termasuk didalamnya 972 orang di Markas UNHCR di Jenewa, Swiss. Saat ini perwakilan UNHCR ada di 126 negara, dengan staff yang tersebar di 135 lokasi utama, seperti di kawasan dan kantor cabang dan 279 lokasi lain meliputi sub-office dan lapangan. Dana UNHCR sendiri telah meningkat dari sebesar US$ 300.000 pada tahun pertama sekarang telah mencapai lebih dari US$ 3,59 milyar pada tahun 2012. Lebih dari 43 juta adalah sumbangan dari orang-orang di seluruh dunia. Data terakhir menyebutkan, sekarang UNHCR menangani 33,9 juta orang, dengan perincian: 14,7 juta orang pengungsi dalam negeri, 10,5 juta orang pengungsi antar negara, 3,1 juta orang yang kembali dari pengungsian, 3,5 juta orang tanpa kewarganegaraan, dan lebih dari 837.000 pencari suaka.
Setiap tahun UNHCR menggelar kegiatan-kegiatan khusus untuk mendukung kehidupan para pengungsi dan orang-orang yang berdedikasi untuk membantu mereka. Kegiatan itu antara lain adalah: 1. Hari Pengungsi Se-dunia Pertama kali diperingati pada tahun 2001, dan digelar setiap tahun pada tanggal 20 juni. Ratusan orang dari seluruh dunia ambil bagian untuk mendorong dan menyambut kontribusi orang-orang yang terpaksa mengungsi di seluruh dunia.
2. The Nansen Refugee Award The Nansen Award, terdiri atas medali dan hadiah uang sebesar US$ 100.000, yang diberikan tiap tahun pada bulan Oktober kepada seseorang atau kelompok yang berjasa membantu para pengungsi. Strategi UNHCR di tahun 2011 UNHCR akan membela hak orang-orang yang berada dalam perlindungan UNHCR dengan mengikuti
standar
perlindungan
internasional.
Untuk
itu
UNHCR
bekerjasama
dengan
pemerintahnegara yang mengurusi pengungsi, serta didukung dari institusi kawasan dan aktor masyarakat. Hal-hal diatas akan ditekankan pada Negara-negara yang ikut serta dalam manajemen suaka di kawasan, sehingga wilayah proteksi dapat bertambah, dan gerakan-gerakan yang membantu pengungsi baik di dalam kawasan maupun di luar terkelola dengan baik. Strategi ini didukung dengan promosi para aktivis yang dibuat untuk meningkatkan kewenangan pemerintah atas proteksi terhadap pengungsi. Lebih jauh, strategi perlindungan akan difokuskan pada Status tetap pengungsi, akses untuk memperoleh suaka, dan penahanan pengungsi dan pencari suaka. UNHCR
akan
terus
memetakan
populasi
di
kawasan
dengan
penduduk
tanpa
kewarganegaraan, dengan tujuan menemukan strategi untuk menanggulangi masalah dan mempromosikan hak-hak ‘populasi tanpa kewarganegaraan’ tersebut. Sebagai tambahan, UNHCR akan mendukung aksi-aksi pencegahan dan pengurangan populasi non warganegara tersebut melalui pertukaran strategi antar Negara-negara dalam satu kawasan.
