LATAR BELAKANG MASALAH
Nam Namaa Susn Susno o Duad Duadji ji saat saat ini ini
menj menjad adii buah buah bibi bibirr di kala kalang ngan an medi mediaa dan dan
masyarakat.Nama Susno Duadji pertama kali dikenal oleh publik berawal saat ucapanya yang memb memban andi ding ngka kan n
keca kecang nggi giha han n
tekn teknol olog ogii
peny penyad adap apan an
yang yang
dimi dimili liki ki
anta antara ra
Komi Komisi si
Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Lembaga Polri dibandingkan oleh Susno Duadji ibarat cicak dan buaya.Sejak pernyataanya tersebut, nama Susno sering disebut-sebut oleh media dan masyarakat. Terlebih saat disebutnya nama Susno Duadji pada saat diperdengarkan isi rekama rekaman n hasil hasil penyad penyadapa apan n KPK terhada terhadap p Anggod Anggodo o yang yang di perden perdengar garkan kan di mahkam mahkamah ah konstitusi untuk menyadap Anggodo. Cicak dan Buaya, begitu populer di semua kalangan pada saat itu ketika Komjen Susno Duaji menjabat sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Siapa Cicak? dan Siapa Buaya? ketika kini Susno tidak lagi menjadi Kabareskrim. Semua berawal ketika Polri “dituding” melaku melakukan kan “krim “krimina inalils lilsasi asi”” terhada terhadap p KPK terkai terkaitt kasus kasus sepert sepertii Anggor Anggoro-A o-Angg nggodo odo dan Century yang berbuntut penahanan dua pimpinan KPK, ketika itu Susno menjabat sebagai Kabareskrim, di DPR Susno bersumpah bahwa kasus tersebut “tidak ada rekayasa”. Cerita berlanjut sampai pada kebijakan presiden untuk menyelesaikan persoalan tersebut di luar pengadilan. Pimpinan KPK kembali ke dalam jabatan dan aktivitasnya. Cerita bergulir sampai pada kasus Antasari Azhar sang Ketua KPK yang “terjerat” kasus kriminal. kriminal. Dalam rangkaian rangkaian persidangan persidangan kasus Antasari, Antasari, Susno Susno mengambil mengambil inisiatif inisiatif sendiri dengan tanpa ijin Kapolri bersaksi yang dalam kesaksiannya tersebut mengatakan bahwa kasus Antasari merupakan “rekayasa” bahkan yang lebih parah lagi bahwa sebagai Kaba Kabare resk skrim rim (pad (padaa wakt waktu u peny penyid idik ikan an Anta Antasa sari ri)) Susn Susno o meng mengak aku u tida tidak k dili diliba batk tkan an.. Sebelumnya, Susno dilengserkan sebagai Kabareskrim dan semua fasilitasnya dicabut. Susno kini kini Mantan Mantan Kabares Kabareskri krim, m, Jendra Jendrall Bintan Bintang g Tiga Tiga aktif aktif yang yang tidak tidak memili memiliki ki jabata jabatan n dan kewenangan apapun bahkan menjadi “permainan” institusinya sendiri. Kontroversi pernyataan Susno terus mencuat dan perseteruan Susno dengan Polri yang notabene adalah institusi yang telah membesarkan namanya semakin memanas. Sang Jender Jenderal al (binta (bintang ng tiga) tiga) terseb tersebut ut seolah seolah “seleb “selebrit riti” i” yang yang sedang sedang naik naik daun, daun, simpat simpatii dan duku dukung ngan an meng mengal alil ilrr dari dari berb berbag agai ai kalan kalanga gan. n. Hampi Hampirr di seti setiap ap medi media, a, Susn Susno o genc gencar ar menyuarakan menyuarakan “kebusuk “kebusukan” an” penanganan penanganan kasus Antasari Antasari dan tanggapan tanggapan muncul muncul beragam. beragam.
Begitulah, akhirnya kasus Antasari terkubur oleh waktu. Ketika keadaan sudah agak tenang, semua terperangah ketika Susno mengeluarkan pernyataan bahwa terdapat rekayasa penaganan kasus Gayus Tambunan yang melibatkan petinggi di Mabes Polri. Setelah ramai diperdebatkan, akhirnya Polri membentuk Tim Khusus untuk menangani masalah tersebut. Setelah membuat pernyataan kontroversial tentang ''cicak melawan buaya'' dan dicopot sebagai kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri,perwira nonjob berbintang tiga itu mendatangi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dia membeberkan informasi mengenai adanya makelar kasus pajak di tubuh Mabes Polri Terlepas dari apakah Komjen Susno Duaji terlilbat atau tidak dalam perkara yang dibongkarnya, beliau adalah warga negara yang telah berani secara tegas melaporkan adanya praktek mafia hukum yang sepatutnya mendapatkan “perlakuan” yang selayaknya diterima. IDENTIFIKASI MASALAH 1.
Lakukan analisis mengapa Susno Duadji dianggap sebagai whistle blower!
2. Dalam perkembangan kasus Susno Duadji, mengapa whistle blower yang dilakukan Susno Duadji berkembang menjadi konflik internal? 3.
Menurut analisis anda, apakah konflik yang terjadi saat ini mengarah pada konflik yang bersifat fungsional atau disfungsional? Jelaskan a nalisis anda!
4. Secara umum, apa yang sebaiknya dilakukan manajemen ketika terjadi masalah whistle blower dalam organisasinya.
LANDASAN TEORI
WHISTLE BLOWER
Whistle blower adalah orang-orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, mal praktik, mal administrasi maupun korupsi. Whistle blowing adalah tindakan seorang pekerja yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan internal atau eksternal tentang hal-hal ilegal dan tidak etis yang terjadi di lingkungan kerja. Secara definisi, whistle blower adalah seorang pegawai (employee) atau karyawan dalam suatu organisasi yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang. ( wikipedia, columbia electronic encyclopedia : 2005 ) Hal ini merupakan isu yang penting dan dapat berdampak buruk, baik kepada individu tersebut maupun organisasi yang dilaporkan ( Vinten, 1994), tindakan ini termasuk tindakan menyimpang karena menyalahi aturan inti pekerjaan dalam perusahaan yang harus dipatuhi oleh semua pekerja (Vardi & Wiener, 1996), tindakan ini dikategorikan sebagai pengkhianatan terhadap perusahaan. Sementara itu, beberapa peneliti menganggap whistle blowing sebagai suatu tindakan kewarganegaraan yang baik ( Dworkin & Nera, 1997 ), harus didorong dan dianugerahi penghargaan. Namun, para atasan biasanya menganggapnya sebagai tindakan yang merusak yang kadang berupa langkah pembalasan dendam yang nyata ( Near & Miceli, 1986)
Menurut De George (1986), terdapat 3 kriteria atas whistle blowing yang adil: 1. Penyimpangan yang dapat menyebabkan bahaya kepada para pekerjanya atau kepada kepentingan publik yang luas. 2. Penyimpangan harus dilaporkan pertama kali kepada pihak internal yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. 3. Apabila penyimpangan telah dilaporkan kepada pihak internal yang berwenang namun tidak mendapat hasil, dan bahkan penyimpangan terus berjalan, maka pelaporan penyimpangan kepada pihak eksternal dapat disebut sebagai tindakan kewarganegaran yang baik.
Ada perbedaan antara pelaporan dan pengaduan antara lain : Perbedaan
pelaporan
pengaduan
Subyek
Dapat dilakukan oleh siapa
Hanya bisa dilakukan oleh
saja terhadap semua macam
orang
delik
undang-undang dan
tertentu
dalam dalm
kejahatan tertentu saja. Sifat
Tidak dapat ditarik kembali
Dapat ditarik kembali
Ada 2 jenis pengaduan : a. Delik aduan absolut Dapat dilakukan penyidikan jika telah ada aduan. b. Delik aduan relatif −
Deliknya
adalah delik biasa
tetapi ditinjau
dari delik orang yang
melakukannya. −
Penyidikan bisa dilakukan tanpa penuntutan,tapi dalam penuntutan harus ada pengaduan tertulis dalam berkas perkara.
−
Bila tidak, maka hakim dapat menolak tuntutan jaksa.
KECURANGAN ( FRAUD)
Kecurangan adalah suatu bentuk ketidakberesan dan tindakana ilegal yang bercirikan penipuan yang disengaja dilakukan untuk manfaat dan atau kerugian organisasi oleh orang diluar atau didalam organisasi. Menurut Soedjono Karni, kecurangan terdiri atas 7 unsur penting, apabila tidak terdapat salah satu unsur tersebut maka tidak ada kecurangan yang bisa dilakukan. Unsur – unsur tersebut adalah : 1. Harus terdapat penyajian yang keliru 2. Dari suatu masa lampau atau sekarang 3. Faktanya material 4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan 5. Dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain berreaksi 6. Pihak yang terlukai harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian 7. Mengakibatkan kerugian. Kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam : a. Management Fraud Kecurangan ini dilakukan oleh orang dari kelas sosial ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasa disebut white collar crime ( kejahatan kerah putih). Kecurangan manajemen ada 2 tipe yaitu kecurangan jabatan dan kecurangan korporasi. Kecurangan jabatan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan dan menyalahgunakan atas jabatannya itu. Kecurangan korporasi adalah kecurangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan demi memperoleh keuntungan bagi perusahaan tersebut. b. Employee Fraud
Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Kadang-kadang merupakan pencurian atau manipulasi. Dibandingkan dengan karyawan tingkat atas, kesempatan untuk melakukan kecurangan pada karyawan bawahan jauh lebih kecil. Hal ini disebabkan mereka tidak mempunyai wewenang karena pada umumnya semakin tinggi wewenang semakin besar kesempatan untuk berbuat kecurangan. c. Computer Fraud Tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan operasional atau pembukuan suatu perusahaan. Kecurangan komputer dapat berupa pemanfaatan berbagai sumber daya komputer diluar peruntukan yang sah dan perusakan atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan sebagai berikut : •
•
•
Lemahnya pengendalian internal −
Manajemen tidak menekankan perlunya peranan pengendalian internal
−
Manajemen tidak menindak pelaku kecurangan
Tekanan keuangan terhadap seseorang −
Banyak hutang
−
Pendapatan rendah
−
Gaya hidup mewah
Tekanan non financial −
Tuntutan pimpinan diluar kemampuan karyawan
−
Atasan menetapkan suatu tujaun yang harus dicapai tanpa dikonsultasikan dengan bawahannya.
•
Indikasi lain
ETIKA
Etika adalah adat istiadat atau kebiasaan hidup yang dianggap baik oleh kalangan atau masyarakat tertentu.perbuatan yang dianggap etis adalah perbuatan atau perilaku yang baik, benar, adil, sesuai hati nurani, sesuai dengan nilai yang berlaku secara umum. Ada beberapa macam teori etika : 1. Etika Deontologi Suatu perilaku dinilai baik atau buruk berdasarkan kewajiban yang mengacu pada nilai-nilai atau norma-norma moral. 2. Etika teleologi Suatu perilaku dinilai baik apabila bertujuan atau berakibat baik,sebaliknya suatu suatu perilaku dinilai buruk apabila berujuan atau berakibat buruk. Etika teleologi dibagi menjadi 2 : −
Egoisme etis , memandang bahwa suatu perilaku dianggap baik apabila bertujuan atau berakibat baik bagi diri sendiri.
−
Utilitarianisme , melihat suatu perilaku dianggap baik apabila berakibat baik untuk semua orang.
3. Etika keutamaan, lebih mengutamakan pengembangan watak moral pada diri seseorang
KONFLIK ORGANISASI
Konflik adalah suatu proses yang mulai dengan bila satu pihak merasakan atau mempersepsi bahwa satu pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif, atas sesuatu yang disukai pihak pertama. •
Konflik fungsional : konflik yang mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Jadi setiap konflik yang terjadi yang berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja.
•
Konflik disfungsional : setiap konflik yang terjadi yang berpengaruh negatif, menghambat dan menghalangi peningkatan kinerja.
Jenis-jenis konflik dalam organisasi : 1. Konflik dalam diri seseorang Seseorang dapat mengalami konflik internal dalam dirinya karena ia harus memilih tujuan yang sling bertentangan. Ia merasa bimbang mana yang harus dipilih atau dilakukan. Konflik dalam diri seseorang juga dapat terjadi karena tuntutan tugas yang melebihi kemampuan 2. Konflik antar individu Konflik antar individu seringkali disebabkan oleh adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan dan tujuan dimana hasil bersama sangat menentukan. 3. Konflik antar anggota kelompok Suatu kelompok dapat mengalami konflik subtantif atau konflik afektif. Konflik subtantif adalah konflik yang terjadi karena latar belakang keahlia yang berbeda. Jika anggota dari suatu komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atas data yang sama dikatakan kelompok tersebut mengalami konflik subtantif. 4. Konflik antar kelompok Konflik antar kelompok terjadi karena masing-masing kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. 5. Konflik intra organisasi (konflik vertikal,konflik horisontal,konflik lini staf) Konflik vertikal terjadi antara atasan dan bawahan yang tidak sependapat tentang cara menyelesaikan
suatu kasus. Konflik horisontal terjadi
antarakaryawan atau
departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi.
6. Konflik antar organisasi Konflik yang terjadi antara organisasi satu dengan organisasi lain.
PEMBAHASAN
Susno duadji dianggap sebagai whistle blower karena dia melaporkan, menyaksikan,
mengetahui
adanya
kejahatan
ataupun
adanya
praktik
yang
menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang. Dalam kasus ini Susno Duadji mampu membeberkan informasi mengenai adanya makelar kasus di tubuh polri, selain itu informasi yang ia berikan berdasarkan fakta dan bukan fitnah, bertujuan agar ada langkah-langkah konkret untuk perbaikan ke depan, tidak ada motivasi untuk memopulerkan diri dan meraih keuntungan pribadi, baik secara fisik maupun secara finansial, serta menyadari sepenuhnya segala potensi risiko bagi dirinya atau keluarganya. Dalam perkembangan kasus Susno Duadji ini whistle blower yang dilakukan Susno berkembang menjadi konflik internal dalam tubuh Polri, karena disini susno
harus berhadapan dengan orang-orang yang berada dalam organisasinya sendiri. Ketika Susno ingin membongkar masalah kasus di dalam tubuh Polri dengan tujuan agar Polri menjadi lebih baik lagi ke depannya, justru Polri menganggap Susno melakukan pencemaran nama baik, pihak Polri menganggap ini adalah sikap balas dendam yang dilakukan Susno karena ia dinonaktifkan sebagai kabareskrim. Mengapa Polri justru terkesan berusaha menyudutkan Susno? Hal ini mungkin disebabkan karena kecurangan yang terjadi di tubuh Polri di backup oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan yang tinggi di Polri yang terlibat kasus ini dan berusaha agar kasus ini tidak terbongkar. Selama ini ada persoalan besar yang menghambat upaya pembersihan korupsi di kepolisian. Yaitu, persoalan struktural dan kultural. Contoh persoalan struktural, sering provos atau inspektorat kepolisian tidak berkutik ketika berhadapan dengan polisi yang berpangkat lebih tinggi yang menjadi ''pelindung'' polisi yang diduga melakukan penyimpangan. Sering pula provos atau inspektur polisi yang memeriksa ternyata berpangkat lebih rendah daridapa polisi yang diperiksa. Persoalan kultural misalnya, kalangan polisi enggan memeriksa sesama rekan seprofesi. Itu bisa jadi karena semangat untuk melindungi korps (espirit de corps) yang berlebihan sehingga merupakan aib apabila kasusnya diketahui oleh umum. Selain itu, dimungkinkan juga terjadi praktik kolusi di tengah penyidikan kasus yang membuat penyidikan berakhir dengan kesimpulan bahwa dugaan korupsi tak terbukti. Menurut analisis saya, kasus whistle blowing yang dilakukan Susno Duadji ini lebih condong bersifat fungsional karena konflik yang terjadi saat ini memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja di tubuh Polri nantinya. Jika tidak terjadi masalah whistle blowing ini kemungkinan besar makelar kasus yang terjadi di Polri akan semakin merajalela dan akan menambah buruk citra dan kinerja kepolisian. Diharapkan setelah berakhirnya kasus ini kinerja kepolisian semakin membaik dan jangan sampai kasus yang sama terulang lagi. Apabila terjadi kasus whistle blowing di suatu perusahaan, hal yang seharusnya dilakukan manajemen adalah segera menindak lanjuti pengaduan tersebut, agar masalah yang terjadi tidak berlarut-larut dan lebih meningkatkan pada aspek pengendalian dan pengawasan internal agar jangan sampai kasus itu terjadi lagi. Pihak manajemen
juga
harus
menjaga
kerahasiaan
sang
“whistle
blower”
dan
memberikannya perlindungan dari berbagai ancaman akibat whistle blowing yang ia lakukan.
KESIMPULAN Kasus Susno Duadji ini adalah kasus whistle blowing yang paling dibicarakan oleh semua orang. Kasus ini dilatarbelakangi pernyataan Susno yang kontroversial tentang ''cicak melawan buaya'' dan kemudian dia dicopot sebagai kepala Badan Reserse dan Kriminal
(Kabareskrim) Polri,perwira nonjob berbintang tiga itu mendatangi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dia membeberkan informasi mengenai adanya makelar kasus pajak di tubuh Mabes Polri. Konflik itu kemudian terus berkembang menjadi sebuah konflik internal yang rumit, yang sampai saat ini belum diketahui dengan jelas mana pihak yang bersalah. Kasus Susno ini merupakan salah satu konflik yang bersifat fungsional karena konflik yang terjadi memiliki tujuan untuk memperbaiki kinerja di tubuh Polri nantinya.
REKOMENDASI SARAN Untuk pihak kepolisian : 1. Pimpinan kepolisian harus memiliki kemauan kuat dan tekad serius dalam membersihkan kepolisian dari permasalahna makelar kasus, korupsi, kolusi, dsb. 2. Memberikan sanksi yang tegas dan memproses hingga ke pengadilan kepada anggota polisi yang korup atau menjadi mafia hukum. 3. Perlu adanya lembaga di luar kepolisian yang diberi kewenangan dalam mengusut dan membersihkan perilaku menyimpang, khususnya korupsi di kepolisian. Untuk pihak pemerintah/ presiden : 1.
Perlu diambil langkah-langkah yang cepat dan antisipatif dengan membebastugaskan (menonaktifkan) Pejabat Tinggi Kepolisian dan Kejaksaan yang terkait kasus. Pembebastugasan tersebut diperlukan agar dapat dilakukan pemeriksaan yang lebih efektif, obyektif dan terhindar dari benturan kepentingan, tindakan yang cepat tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk menegakan hukum secara obyektif, jujur dan adil.
2.
Presiden perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap semua aparatur penegak hukum, karena persoalan yang terjadi tidak dilihat semata-mata sebagai persoalan individu akan tetapi sebagai persoalan institusional dan sistemik.
3.
Membentuk komisi negara. Komisi itu yang akan membuat program menyeluruh dengan arah yang jelas untuk pembenahan aparat hukum.
Untuk pihak Susno Duadji : 1. Sebaiknya Susno memberikan informasi yang berdasarkan kenyataan, agar nantinya tidak terjadi kesalah pahaman tentang penilaian masyarakat pada Polri 2. Terus melanjutkan apa yang diyakininya. Jika ia menilai apa yang dilakukannya benar dan untuk membantu memperbaiki kinerja kepolisian. Kasus tersebut harus dituntaskan sampai akhir, tidak usah takut terhadap ancaman-ancaman dari pihak yang terkait