1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Dalam upaya pembangunan kesehatan di Indonesia, diperlukan peran serta berbagai pihak, salah satunya melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Perhatian khusus harus diberikan terhadap peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dengan melaksanakan berbagai upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan upaya-upaya lain yang ada di Puskesmas. Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program Puskesmas dan mempunyai indikator di dalam SPM yang harus dilaksanakan oleh setiap Kabupaten/Kota. Target pelayanan KB Kemenkes 2014 yaitu memberikan pelayanan KB sesuai standar sebesar 100%, Contraceptive Prevalance Rate Rate sebesar 65% dan cakupan peserta KB pasca persalinan sebesar 60%. Di Indonesi saat ini dari jenis metode kontrasepsi yang banyak dipilih/paling populer adalah suntik, pil dan alat kontrasepsi dalam lahir (AKDR). Cara lain yang meningkat peminatnya adalah susuk KB dan pengguna metoda operasi wanita atau sterilisasi. Akan tetapi tingkat penggunaan kontrasepsi pria yang menggunakan kondom ataupun sterilisasi pria masih sangat rendah. Di Puskesmas Sei Baung pada tahun 2011 telah memberikan pelayanan KB yang merupakan program pokok Puskesmas. Dari jumlah Contraceptive Prevalence Rate sebesar Rate sebesar 77% dan cakupan peserta KB pasca melahirkan sebesar 95%. Indikatorindikator ini yang harus terus diperhatikan Puskesmas Sei Baung agar tercapainya target pelayanan KB Kemenkes 2010-2014.
Pada makalah tugas akhir ini akan
diuraikan lebih dalam mengenai analisis program pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang diterapkan di Puskesmas Sei Baung.
1
2
1.2.Rumusan Masalah
Dapat dirumuskan beberapa masalah yang terkait dengan kondisi program pelayanan kesehatan Keluarga Berencana (KB), yaitu : 1. Bagaimana input (masukan) di Puskesmas Sei Baung untuk terlaksananya pelayanan kesehatan KB ? 2. Bagaimana proses penyelenggaraan program KB di Puskesmas Sei Baung ? 3. Bagaimana output (capaian) program pelayanan kesehatan KB di Puskesmas Sei Baung ?
1.3. Tujuan 1.3.1. Tujuan Umum
Mengetahui peran program pelayanan kesehata Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Sei Baung. 1.3.2
Tujuan Khusus
1. Mengetahui keadaan input di Puskesmas Sei Baung untuk terlaksananya program KB. 2. Mengetahui proses penyelenggaraan program KB di Puskesmas Sei Baung. 3. Mengetahui capaian pelaksanaan program KB di Puskesmas Sei Baung.
1.4. Manfaat
1. Bagi Puskesmas Menjadi salah satu acuan dalam mengevaluasi keberhasilan program pelayanan kesehatan KB di Puskesmas Sei Baung Palembang. 2. Bagi Mahasiswa Menambah pengetahuan mengenai program KB sehingga memberikan pengalaman yang menjadi bekal saat bertugas di puskesmas pada masa yang akan datang.
3
BAB II ANALISIS INPUT 2.1.
Ketenagaan (Man)
Berdasarkan UU 36 tahun 2009 Pasal 78 (2) berbunyi Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Petunjuk Indikator Pelayanan KB tahun 2009 di tingkat Puskesmas terdiri dari :
1
1. Dokter umum terlatih standardisasi KB di fasilitas pelayanan KB 2. Bidan dan perawat terlatih standardisasi KB di fasilitas pelayanan KB 3. Bidan di desa yang terlatih standardisasi KB bertugas di Pilindes/Poskesdes. Di Puskesmas Sei Baung, program pelayanan KB diketuai oleh kepala Puskesmas dan memiliki tiga bidan sebagai petugas KIA serta KB. Kepala Puskesmas yang berperan sebagai koordinator dan pembimbing peran serta masyarakat dan penyuluhan kesehatan masyarakat oleh tim pelaksana Puskesmas. Jumlah Bidan yang terlatih KB di fasilitas pelayanan KB bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan KB di dalam maupun di luar gedung sesuai standar yang ditetapkan. Jika dibandingkan antara kondisi input ideal yang dipaparkan di atas dengan kondisi input yang ada di Puskesmas Sei Baung, dapat disimpulkan bahwa bagian ini sudah terpenuhi. Puskesmas Sei Baung sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama sudah dilayani oleh bidan dan dokter umum yang berkompeten dalam melakukan pelayanan tingkat pertama. Dari aspek tersebut, diketahui bahwa faktor ketenagaan (man) dalam mengelola program KB di Puskesmas Sei Baung berjalan dengan baik.
4
2.2. Pendanaan (money)
Pengelolaan dana Jamkesmas di pelayanan tingkat pertama/ pelayanan dasar dilakukan oleh Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Jamkesmas Tingkat Kabupaten/Kota sedangkan pelayanan tingkat lanjutan/ rujukan dilakukan oleh rumah sakit. Alokasi dana jamkesmas pelayanan kesehatan dasar di kabupaten / kota diperoleh atas perhitungan jumlah masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai sasaran jamkesmas. Sedangkan alokasi dana jaminan persalinan di kabupaten/kota diperhitungkan bedasarkan estimasi proyeksi jumlah bumil peserta jamkesms dan sasaran bumil penerima manfaat jaminan persalinan di daerah tersebut dikalikan total besaran biaya paket pelayanan persalinan tingkat pertama. Penyaluran Dana ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dilakukan melalui rekening khusus Jamkesmas dalam bentuk giro bank yang dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dana Jamkesmas dan Jaminan Persalinan untuk Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan disalurkan langsung dari Kementerian Kesehatan melalui KPPN ke rekening Fasilitas Kesehatan Pemberi Pelayanan Kesehatan secara bertahap sesuai kebutuhan.
5
Tabel.1. Besarnya tarif pelayanan KB di fasilitas kesehatan dasar No
1
4.
3
Jenis Pelayanan
KB aktif a. Pil b.Suntik c.AKDR d. Kondom KB Pasca Salin a. IUD, Implant b. Suntik Penanganan komplikasi KB pasca persalinan
Frek
3 bulan 3 bulan 10 thn 1 kali
1 kali
Tarif (Rp)
Jumlah (Rp)
Ket
2000 10000 60000 -
2000 10000 60000 -
Gratis
60.000
60.000
10.000 100.000
10.000 100.000
KB Pasca Salin ini diberikan sebelum 40 hari setelah melahirkan. -
6
Pengelolaan dana Jaminan Persalinan di pelayanan dasar dilakukan oleh Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota yang memiliki tugas meliputi penerimaan dari Pusat, verifikasi atas klaim, pembayaran, dan pertanggungjawaban klaim dari fasilitas
kesehatan
Puskesmas
dan
lainnya.
Tim
pengelola
Jamkesmas
Kabupaten/kota melakukan pembayaran atas klaim dengan langkah sebagai berikut : 1. Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas: Pelayanan Persalinan (baik untuk peserta Jamkesmas dan maupun penerima manfaat Jaminan Persalinan non peserta Jamkesmas) mengacu pada tarif pelayanan janpersal yang ditetapkan Menkes (biaya tarif pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Tabel.1). 2. Klaim pelayanan Jaminan Persalinan yang diajukan fasilitas/tenaga kesehatan swasta (Bidan praktik mandiri, Klinik Bersalin, dsb) yang telah memberikan pelayanan persalinan, sesuai tarif sebagaimana dimaksud (lihat tarif pelayanan persalinan) 3. Pembayaran atas klaim-klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan Tim Pengelola Kabupaten/Kota. 4. Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi atas klaim mencakup: a. Kesesuaian realisasi pelayanan dan besaran tarif disertai bukti pendukungnya. b. Pengecekan klaim dari fasilitas/tenaga kesehatan swasta yang memberikan
pelayanan
Jaminan
Persalinan
beserta
bukti
pendukungnya. c. Melakukan kunjungan ke lapangan untuk pengecekan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya bila diperlukan.
7
d. Memberikan rekomendasi dan laporan pertanggungjawaban atas klaim-klaim tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap bulan yang akan dijadikan laporan pertanggungjawaban keuangan ke Pusat. e. Seluruh berkas rincian bukti-bukti yakni; i. Dokumen
pengeluaran
dana
dan
dokumen
atas
klaim
Jamkesmas dan Persalinan di Pelayanan Dasar oleh Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan swasta serta, ii. Bukti-bukti pendukung klaim sebagaimana dipersyaratkan, disimpan
di
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota
sebagai
dokumen yang dipersiapkan apabila dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional (APF). f.
Tim
Pengelola
mengirimkan
Jamkesmas
Kabupaten/Kota
pertanggungjawaban
berupa
membuat
Laporan
dan
Rekapitulasi
Realisasi Penggunaan Dana dan Pemanfaatan Pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan di Pelayanan Dasar yang telah dibayarkan ke Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan swasta ke Tim Pengelola Pusat c.q. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dan TP Jamkesmas Provinsi c.q. Dinas Kesehatan Provinsi g. Untuk mempercepat penyampaian informasi mengenai pemanfaatan pelayanan Jamkesmas dan Jaminan Persalinan serta penyerapan dana, Tim
Pengelola
Kabupaten/Kota
mengirimkan
rekapitulasi
pemanfaatan program melalui format yang ditentukan berbasis web kepada Tim Pengelola Jamkesmas Pusat.
Pertanggungjawaban klaim pelayanan Jaminan Persalinan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ke Tim Pengelola Kabupaten/Kota dilengkapi: 1. Fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), dan bagi peserta jamkesmas dilengkapi dengan fotokopi kartu Jamkesmas.
8
2. Fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk KB pasca persalinan. Apabila peserta Jamkesmas atau penerima manfaat Jaminan Persalinan non Jamkesmas tidak memiliki buku KIA pada daerah tertentu, dapat digunakan kartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya pengganti buku KIA yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani. Untuk pemenuhan buku KIA di daerah, Tim Pengelola Kabupaten/Kota melakukan koordinasi kepada penanggung jawab program KIA daerah maupun pusat (Ditjen Gizi dan KIA). 3. Partograf yang ditandatangani oleh tenaga kesehatan penolong persalinan untuk Pertolongan persalinan. Pada kondisi tidak ada partograf dapat digunakan keterangan lain yang menjelaskan tentang pelayanan persalinan yang diberikan. 4. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan di tandatangani oleh sasaran/keluarga.
Pemanfaatan dana (penggunaan dana setelah menjadi pendapatan fasilitas kesehatan baik fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta) di fasilitas kesehatan pemerintah baik fasilitas kesehatan tingkat pertama/dasar maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan/rujukan, mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku/tata kelola keuangan daerah dan pengaturannya bergantung pada status fasilitas kesehatan tersebut; apakah BLU/BLUD atau non BLU/BLUD. Pemanfaatan dana yang diterima oleh Dokter Praktik/Bidan Praktik Mandiri, sepenuhnya menjadi hak Dokter Praktik/Bidan Praktik Mandiri. Pemanfaatan dana pada Puskesmas dengan Status BLUD adalah : 1. Dana jamkesmas dan dana persalinan terintegrasi menjadi satu yang masuk dalam APBN merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan peserta Jamkesmas dan pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan.
9
2. Setelah dana tersebut disalurkan pemerintah rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran). 3. Setelah Puskesmas dan jaringannya, melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan
pembayaran
Kabupaten/kota,
maka
klaim status
dari dana
Tim
Pengelola
tersebut
Jamkesmas
berubah
menjadi
fasilitas
kesehatan
pendapatan/penerimaan jasa layanan. 4. Dana
yang
telah
menjadi
pendapatan/penerimaan
(Puskesmas BLUD) sebagaimana dimaksud angka tiga 3 (tiga), maka pendapatan jasa layanan tersebut dapat langsung digunakan dan dimanfaatkan oleh Puskesmas sesuai RBA/DPA-BLUD yang telah ditetapkan termasuk di dalamnya adalah jasa pelayanan. 5. Besaran jasa pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) minimal sebesar 75 % dibayarkan kepada pemberi pelayanan dengan memperhatikan maksud pemberian insentif agar terjadi akselerasi tujuan program dan tujuan MDGs, terutama pencapaian penurunan angka kematian ibu bersalin. 6. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatur melalui peraturan Bupati/Walikota atas usulan Kepala Dinas Kesehatan yang didasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk teknis pelaksanaan ini. Pemanfaatan dana untuk Bidan Praktik mandiri, Fasilitas kesehatan swasta adalah: 1. Dana jaminan persalinan (Jampersal) dalam APBN merupakan dana belanja bantuan sosial yang diperuntukkan untuk pelayanan persalinan bagi seluruh sasaran yang membutuhkan.
10
2. Dana tersebut setelah disalurkan pemerintah melalui SP2D ke rekening Kepala Dinas Kesehatan sebagai penanggung jawab program, maka status dana tersebut berubah menjadi dana masyarakat (sasaran). 3. Setelah Bidan Praktik Mandiri, Dokter Praktik, Klinik Bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya (yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan), melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan tenaga atau fasilitas kesehatan swasta tersebut. 4. Dana yang telah menjadi pendapatan tenaga atau fasilitas kesehatan swasta tersebut (yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan) sepenuhnya menjadi pendapatan fasilitas tersebut dan dapat digunakan langsung. Pendanaan Jampersal di Puskesmas Sei Baung didapat melalui Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Tim Pengelola Dinas Kesehatan Kota. Puskesmas mendapatkan pembayaran Jampersal setelah melakukan klaim ke Tim Pengelola Jamkesmas Kota dengan langkah: -
Puskesmas melakukan pengajuan klaim atas: Pelayanan Persalinan (baik untuk peserta Jamkesmas dan maupun penerima
manfaat Jaminan Persalinan non peserta Jamkesmas) mengacu pada tarif pelayanan janpersal yang ditetapkan Menkes (biaya tarif pelayanan Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Tabel.1). Puskesmas juga menyertakan berkas rincian bukti telah memberikan pelayanan jaminan persalinan pada saat mengajukan klaim. Berkas rincian bukti tersebut antara lain : 1. Fotokopi kartu identitas diri sasaran yang masih berlaku (KTP atau identitas lainnya), dan bagi peserta jamkesmas dilengkapi dengan fotokopi kartu Jamkesmas.
11
2. Fotokopi lembar pelayanan pada Buku KIA sesuai pelayanan yang diberikan untuk Pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Apabila peserta Jamkesmas atau penerima manfaat Jaminan Persalinan non Jamkesmas tidak memiliki buku KIA pada daerah tertentu, digunakan kartu ibu atau keterangan pelayanan lainnya pengganti buku KIA yang ditandatangani ibu hamil/bersalin dan petugas yang menangani. 3. Fotokopi/tembusan surat rujukan, termasuk keterangan tindakan pra rujukan yang telah dilakukan di tandatangani oleh sasaran/keluarga. Tim Pengelola Jamkesmas Kota akan melakukan verifikasi atas klaim yang diajukan setelah Puskesmas mengajukan klaim, Setelah Puskesmas dan jaringannya, melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/kota, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan/penerimaan jasa layanan. Jika dibandingkan antara kondisi input ideal yang dipaparkan di atas dengan kondisi input yang ada di Puskesmas Sei Baung, dapat disimpulkan bahwa bagian ini sudah
terpenuhi. Puskesmas Taman Bacaan sebagai fasilitas pelayanan tingkat
pertama sudah mendapatkan alokasi dana dari pemerintah, dan dana ini sudah disalurkan kepada sasaran yang dituju.
2.3. Material
Berdasarkan UU 36 tahun 2009 Pasal 73 berbunyi pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kespro yang aman, bermutu dan terjangkau masyarakat termasuk KB dan disebutkan di Pasal 78 (2) yang berbunyi Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan pelayanan Keluarga Berencana yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat. Target pelayanan KB Kemenkes
12
2010-2014, yaitu persentase fasilits pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar sebesar 100% Material yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan KB di Puskesmas Sei Baung meliputi inventaris Puskesmas, berupa : -
Ketersediaan peralatan pelayanan KB (IUD kit, implant kit, dll)
-
Ketersediaan BHP (Bahan Habis Pakai)
-
Ketersediaan alokon untuk keluarga Miskin (GAKIN)
-
Ketersediaan alokon untuk keluarga Non GAKIN
Indikator Sarana dan Prasarana: a. Persentase ketersediaan alokon untuk Gakin: Persentase jumlah pil, obat suntik KB, IUD, Implant dan kondom untuk keluarga/PUS miskin yang tersedia di fasilitas pelayanan KB terhadap kebutuhan alokon untuk Gakin/PUS miskin. Jumlah alokon yang tersedia untuk Gakin
X 100%
Jumlah kebutuhan alokon untuk Gakin
b. Persentase ketersediaan alokon untuk Non Gakin: Persentase jumlah pil, obat suntuik KB, IUD, Implant dan kondom untuk keluarga tidak miskin yang tersedia di fasilitas pelayanan KB terhadap seluruh kebutuhan alokon untuk non Gakin. Jumlah alokon yang tersedia untuk Non Gakin
X 100%
Jumlah kebutuhan alokon untuk Non Gakin
c. Ketersediaan peralatan pelayanan KB: jumlah ketersediaan peralatan untuk pelayanan KB menurut fasilitas pelayanan KB d. Ketersedian BHP (Bahan Habis Pakai): jumlah ketersediaan bahan habis pakai di fasilitas pelayanan KB.
13
Jika dibandingkan antara kondisi input ideal yang dipaparkan di atas dengan kondisi input yang ada di Puskesmas Sei Baung, dapat disimpulkan bahwa bagian ini sudah terpenuhi. Puskesmas Sei Baung sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama sudah melayani rogram KB yang setiap pelayanan yang dilakukan dicatat dalam buku KB, dan dicatat pada buku kunjungan puskesmas. Pelayanan program KB sebagian besar dilakukan di bidan praktek swasta yang kemudian dilaporkan ke Puskesmas Sei Baung dengan melampirkan laporan peyanan kesehatan KB.
2.4. Metode (M ethod)
Berdasarkan UU 36 tahun 2009 Pasal 78 (1) berbunyi pelayanan kesehatan dalam keluarga berencanadimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas.Untuk dapat terselenggaranya kegiatan KB di Puskesmas secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan efektif , Dokter maupun Bidan merupakan suatu tim yang saling bekerja sama dalam melaksanakan tugas. Langkah kegiatan tim pelayanan kesehatan KB Tingkat 2
Puskesmas adalah:
1. Pendataan sasaran PUS. 2. Konseling KB untuk PUS 3. Pelayanan kontrasepsi sesuai standar 4. Pengadaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) 5. Pelatihan klinis pelayanan kontrasepsi terkini (Contraseptive Technical Update) 6. Pelatihan peningkatan kinerja pelayanan KB 7. Pelatihan penggunaan Alat Bantu Pengambilan Keputusan (ABKP) 8. Penguatan sistem informasi pelayanan KB 9. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.
14
Indikator Cakupan Pelayanan: a. Cakupan peserta KB Baru: Persentase peserta KB baru yang dilayani terhadap seluruh PUS di wilayah kerja tertentu Jumlah Peserta KB Baru
X 100%
Jumlah PUS b. Cakupan Peserta KB Aktif (Contraceptive Prevalance Rate/CPR): Persentase peserta KB aktif terhadap total PUS, di suatu wilayah kerja tertentu Jumlah Peserta KB Aktif
X 100%
Jumlah PUS c. Persentase Komplikasi: Persentase peserta KB yang mengalami kompliksi (per metode kontrasepsi) terhadap seluruh peserta KB aktif (per metode kontrasepsi) di wilayah kerja tertentu Jumlah Kasus Komplikasi
X 100%
Jumlah peserta KB aktif d. Persentase Kegagalan Kontrasepsi: Persentase peserta KB yang mengalami kegagalan kontrasepsi terhadap seluruh peserta aktif di wilayah kerja tertentu Jumlah Kasus Kegagalan KB
X 100%
Jumlah peserta KB aktif e. Cakupan PUS Miskin Ber-KB: Persentase PUS miskin yang menjadi peserta KB terhadap jumlah PUS miskin di wilayah kerja tertentu Jumlah PUS Gakin ber-KB Jumlah PUS Gakin
X 100%
15
f. Cakupan PUS dengan 4T ber-KB Persentase PUS dengan 4T yang menjadi peserta KB terhadap seluruh PUS dengan 4T di wilayah kerja tertentu Jumlah PUS 4T ber-KB
X 100%
Jumlah PUS dengan 4T
g. Persentase Drop Out Persentase kasus drop-out terhadap seluruh peserta KB Aktif di wilayah kerja tertentu Jumlah kasus Drop-Out
X 100%
Jumlah peserta KB Aktif
h. Cakupan PUS dengan penyakit kronis ber-KB Persentase PUS dengan penyakit kronis yang menjadi peserta KB terhadap seluruh peserta PUS dengan penyakit kronis di wilayah kerja tertentu Jumlah PUS sakit kronis ber-KB
X 100%
Jumlah PUS dengan penyakit kronis
i.
Cakupan Ibu paska persalinan ber-KB Persentase ibu paska persalinan ber-KB terhadap jumlah sasaran ibu persalinan dalam 1 tahun Jumlah ibu paska persalinan ber-KB
X 100%
Jumlah sasaran ibu bersalin
Jika dibandingkan antara kondisi input ideal yang dipaparkan di atas dengan kondisi input yang ada di Puskesmas Sei Baung, dapat disimpulkan bahwa bagian ini sudah terpenuhi. Puskesmas Sei Baung sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama
16
sudah dilayani oleh bidan dan dokter umum yang berkompeten dalam melakukan pelayanan tingkat pertama.
17
BAB III ANALISIS PROSES 3.1. Perencanaan (Planning)
3.1.1.
Pencatatan pelayanan KB di unit pelayanan KB baik pemerintah maupun swasta a. Pendataan PUS Pendataan PUS yang terkait dengan perhitungan sasaran program KB dan kesehatan reproduksi. Pendataan mencakupusia PUS (suami dan istri), identifikasi PUS 4 T (jumlah dan jarak kelahiran), identifikasi PUS dengan penyakit kronis. Pendataan dilakukan setahun sekali, dibuat bersamaan dengan pendataan keluarga oleh Dinas KB. Untuk melaksanakan pendat aan ini dapat dikerjakan bersama-sama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas KB. b. Registrasi Kohort KB Registrasi ini digunakan mencatat hasil pelayanan kontrasepi pada peserta KB lama dan baru setiap hari pelayanan. Registrasi ini digunakan untuk kurun waktu minimal satu tahun kalender. Informasi dalam register ini berisikan data hasil pelayanan, keluhan komplikasi, efek samping, kegagalan KB, dan ganti cara. Hasil pencatatan pada registrasi kohort menjadi sumber data dalam membuat PWS KB di Puskesmas.
3.1.2.
Pelaporan pelayanan KB a. Laporan Pelayanan KB Hasil pelayanan KB dilaporkan dalam formulir Laporan Pelayanan KB. Laporan ini dibuat setiap bulan dan berisi jumlah peserta KB aktif maupun KB baru., jumlah kasus komplikasi serta
18
jumlah kasus kegagalan
kontrasepsi dan
sebagainya.
Laporan
pelayanan KB di Puskesmas dilaporkan ke tingkat Kab/Kota. b. Laporan Tenaga dan Sarana Fasilitas Pelayanan KB Laporan ini berisi informasi mengenai jumlah tenaga kesehatan di masing-masing fasilitas pelayanan KB dan jenis pelatihan teknis yang terkait dengan pelayanan KB. Laporan Ketenagaan dan Sarana Fasilitas KB di Puskesmas dilaporkan ke tingkat Kab/Kota setiap tahun. c. Laporan Bulanan Alokon & BHP Laporan ini berisi informasi mengenai stok awal, penerimaan, penggunaan, dan sisa menurut produk masing-masing metode kontrasepsi serta bahan habis pakai. Laporan Alakon & BHP
di
Puskesmas dilaporkan ke tingkat Kab/Kota.
Jika dibandingkan antara kondisi proses ideal yang dipaparkan di atas dengan kondisi proses yang ada di Puskesmas Sei Baung, untuk pelayanan yang diberikan, Puskesmas Taman Bacaan sudah dapat melayani pelayanan tingkat pertama dengan baik. Untuk pendataan sampai laporan ke tingkat Kab/Kota belum berjalan dengan baik karna ada beberapa indicator yang belum tercatat di buku pelaporan.Pada tahap ini, tampak bahwa proses perencanaan pelayanan KB di Puskesmas Sei Baung belum berjalan dengan baik, dapat disimpulkan bahwa bagian ini belum terpenuhi sepenuhnya.
3.2.
Pengorganisasian (Or gani zationin g)
Pengorganisasian adalah pengelompokan berbagai kegiatan yang diperlukan untuk melaksanakan suatu rencana sedemikian rupa sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan memuaskan. Termasuk di dalam kegiatan ini adalah pengaturan sejumlah personil yang dimiliki untuk memungkinkan tercapainya suatu
19
tujuan yang telah disepakati dengan jalan mengalokasikan masing-masing fungsi dan 3
tanggung jawabnya.
Sistem Pencatatan dan Pelaporan pelayanan KB ini dekembangkan berdasarkan konsep wilayah. Ini berarti laporan yang dihasilkan mencerminkan gambaran proses dan pencapaian hasil kegiatan dalam suatu wilayah puskesmas, sehingga akan tercakup hasil pelayanan yang diberikan oleh Bidan di desa dan Bidan praktek swasta. Oleh karena itu semua FPK (Fasilitas Pelayanan KB) di wilayah kerja Puskesmas harus tercakup datanya dalam system informasi KB Puskesmas. Untuk itu Puskesmas perlu menunjuk stafnya yang berfungsi sebagai penghubung, antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan KB yang ada di wilayahnya untuk mengumpulkan data hasil pelayanan KB. Data indikator-indikator cakupan pelayanan KB di Puskesmas, seperti persentase KB aktif, kejadian komplikasi, persentase PUS ber-KB dan pasangan pasca
melahirkan
ber-KB
dilaporkan
secara
bulanan.
Sedangkan
indikator
ketenagaan, alakon dan BHP dilaporkan secara tahunan. Telah diketahui bahwa tim pelayanan KB terdiri dari Kepala Puskesmas dan Petugas KIA serta KB yang memiliki beberapa tugas tersendiri, yaitu : 1. Ketua (Kepala Puskesmas) sebagai atasan langsung di Puskesmas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan keuangan pelayanan kesehatan KB di Puskesmas dan jaringannya. Mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan fungsi-fungsi Puskesmas dalam wilayah kerja dengan sebaik-baiknya b. Mengkoordinir dan membimbing pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen puskesmas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. c. Mengkoordinir dan membimbing pembinaan peran serta masyarakat, dan penyuluhan kesehatan masyarakat oleh Tim pelaksana Puskesmas d. Menyampaikan POA tahunan hasil Lokmin di awal tahun anggaran kepada KPA/PPK.
20
e. Membuat Surat Permintaan Uang (SPU) kepada KPA Dinkes Kab/Kota dengan melampirkan POA hasil lokmin bulanan atau tribulanan. f.
Menandatangani semua kuitansi pengeluaran.
2. Petugas KB Puskesmas bertugas : a. Menyelenggarakan pelayanan KIA dan KB di Puskesmas b. Mencatat kartu KB c. Mencatat register kunjungan dan register KIA dan KB d. Memasang IUD dan memberikan pil serta alakon lainnya e. Menyusun laporan KIA dan KB 3. Bidan di luar gedung bertugas: a. Membina kegiatan KB di luar gedung Puskesmas b. Melakukan bimbingan teknis KIA-KB yang sesuai standar pelayanan c. Melaporkan hasil kegiatan bulanan ke Puskesmas.
Kepala Puskesmas
Koordinator KIA & KB
Petugas KB 2
Petugas KB 1
Bidan Praktik Swasta
21
22
Seperti yang telah dibahas pada bab terdahulu, tim pelayanan KB di Puskesmas Sei Baung terdiri dari ketua yang dijabat oleh kepala Puskesmas dan petugas KB. Dari informasi tersebut, diketahui bahwa telah ada pengorganisasian personil dalam mengelola pelayanan KB. Pengorganisasian ini sudah berjalan baik karena secara kualitas dan kuantitas personil sudah standarisasi playanan KB, namun tugas untuk pelaporan data pelayanan KB masih belum berjalan baik.
3.3.
Pergerakan-Pelaksanaan (Actuating)
Pada tahap pelaksanaan, Puskesmas menyusun perencanaan bulanan melalui lokakarya mini dengan tetap memperhatikan RPK tahunan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan KB. Puskesmas Sei Baung melakukan penyusunan RPK tahunan di awal tahun dan telah menyusun rencana pelaksanaan sesuai dengan kegiatan pelayanan kesehatan KB. BKKBN juga melaksanakan program KB dengan menyediakan alokon gratis yang tentunya sangat membantu pasangan usia subur dalam ber-KB. Pertemuan lokakarya mini dilakukan setiap bulan sekali di Puskesmas Sei Baung. Setiap bulan dilakukan lokakarya mini yang mencakup pembahasan program pelayanan KB untuk setiap bulan ke depan.
3.4.
Pengawasan (Controlling)
Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memantau cakupan dan kualitas pelayanan KB pada setiap fasilitas pelayanan di wilayah kerja, secara terus menerus agar dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan tepat. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KB adalah alat manajemen program KB untuk memantau cakupan pelayanan KB serta kejadian komplikasi dan kegagalan KB disuatu wilayah secara terus menerus. PWS KB berperan dalam pendataan, penggerakan sasaran dan pengalokasian dana agar dapat memahami permasalahan yang dihadapi secara dini dan berkontribusi terhadap pemecahan masalahnya.
23
Dengan demikian diharapkan cakupan pelayanan KB dapat menjangkau seluruh sasaran di suatu wilayah kerja dan menjamin tersedianya pelayanan KB yang berkualitas. Tujuan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) KB: a. Memantau cakupan pelayanan KB secara teratur (bulanan) dan terus menerus b. Menilai kesenjangan antara target yang ditetapkan dengan hasil pencapaian c. Menentukan urutan wilayah prioritas yang akan ditangani secara intensif berdasarkan kesenjangan antara target dengan hasil pencapaian d. Merencanakan tindak lanjut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia Langkah-langkah membuat Grafik PWS KB: a. Pengumpulan data b. Perhitungan indikator c. Pengolahan data d. Pembuatan grafik PWS KB Dari informasi tersebut, salah satu bentuk pengawasan yang dapat diketahui dalam penelitian ini adalah pemantauan wilayah setempat (PWS) KB yang dilakukan oleh Puskesmas. Sejauh program pelayanan KB berjalan di Puskesmas Sei Baung, tidak ditemukan kesalahan berarti yang dilakukan oleh petugas KB. Hal ini menunjukkan bahwa peran pengawasan oleh kepala Puskesmas sudah baik. Namun petugas KB Puskesmas seharusnya dibantu oleh BKKBN dan Dinas Kesehatan untuk terjun langsung ke masyarakat agar dapat mengerti manfaat program KB ini.
24
BAB IV ANALISIS OUTPUT 4.1. Indikator Keberhasilan
Guna memenuhi ketersediaan data yang lengkap dan akurat dalam pelayanan program keluarga berencana maka diperlukan sistem pencatatan dan pelaporan dari hasil pelayanan KB mulai dari unit pelayanan terbawahpolindes/poskesdes, pustu, puskesmas, klinik swasta, BPS, Dokter Praktik Swasta, dan Rumah Sakit hingga tingkat manajemen Dinas Kesehatan. Berikut ini beberapa indikator pelayanan KB yang ditetapkan Depkes untuk digunakan dalam menggambarkan kinerja dan kualitas pelayanan KB. Tabel 2. Indikator Tenaga pelayanan di Puskesmas Sei Baung tahun 2011 No Indiakor Tenaga Jumlah Ket
1
Jumlah Dokter
1
Kepala Puskesmas
2
Jumlah Bidan
3
Petugas KB dalam Gedung
3
Jumlah BPS
7
Petugas KB di luar Gedung
Tabel 3. Indikator Sarana dan Prasarana di Puskesmas Sei Baung tahun 2011 No Program Standar Capaian 1 Ketersediaan alokon 100 % 100 % untuk Gakin 2 Ketersediaan alokon 100 % 100 % untuk Non Gakin
25
Tabel 4. Indikator Cakupan Pelayanan di Puskesmas Sei Baung tahun 2011 No Program Standar Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cakupan Peserta KB Baru Cakupan Peserta KB Aktif Persentasi Komplikasi Persentasi Kegagalan Kontrasepsi Cakupan PUS Miskin ber-KB Cakupan PUS dengan 4T ber-KB Persentase Drop Out Persentase PUS dengan peny kronis ber-KB Cakupan ibu paska persalinan ber-KB
65 % 3,5 % 0,2 % 20,7 % 60 %
30% 77% 0% 0% 0% 2,5% 0% 95%
26
Berdasarkan tabulasi di atas, terlihat bahwa capaian program pada tahun 2011, jika dibandingkan antara kondisi output ideal yang dipaparkan di atas dengan kondisi output yang ada di Puskesmas Sei Baung, dapat disimpulkan bahwa bagian ini belum terpenuhi. Puskesmas Sei Baung sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama sudah melakukan cakupan kinerja program yang harus dipenuhi, pencatatan, pelaporan pertanggung jawaban, dan umpan balik. Tetapi dalam hal pencatatan dan pelaporan masih terdapat sedikit masalah. Dikarenakan kurang terkoordinasinya sistem puskesmas dengan bidan praktek swasta. Secara eksplisit, program ini suah memberikan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini didasarkan pada data yang dipaparkan telah mencapai target Kemenkes 2010-2014.
27
BAB V PENUTUP
5.1.
Kesimpulan
Program KB merupakan salah satu program yang diluncurkan pemerintah dalam rangka pembangunan kesehatan di Indonesia. Khususnya di Puskesmas Sei Baung, perhatian khusus harus diberikan terhadap peningkatan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak dengan melaksanakan berbagai upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan upaya-upaya lain yang ada di Puskesmas. Dilihat dari sisi input (masukan) di Puskesmas Sei Baung, beberapa unsur masukan seperti man (ketenagaan), money (dana), material, dan method (metode), memiliki kontribusi tersendiri bagi terlaksananya program KB. Dari pembahasan pada bab terdahulu, dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Sei Baung sudah memiliki input yang baik dari segi ketenagaan, dana, material dan metode, . Dilihat dari sisi proses terlaksananya program KB di Puskesmas Sei Baung, masih terdapat kekurangan pada proses organizing (pengorganisasian) dan proses actuating (pergerakan-pelaksanaan). Berdasarkan seluruh informasi yang diperoleh, kekurangan terletak di pencatatan dan pelaporan serta pengawasan yb belum berjalan dengan baik. Dari sisi output (keluaran), dapat disimpulkan bahwa program KB di Puskesmas Sei Baung membawa hasil positif untuk penurunan angka kematian Ibu dan angka kematian bayi. Hal ini tercermin dari kenaikan angka capaian sebagian besar program Kemenkes 2010-2014 yang menjadi indikator keberhasilan.. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa program KB di Puskesmas Sei telah berjalan cukup baik.
28
5.2. Saran
Dalam rangka perbaikan terhadap beberapa kendala yang dihadapi, diajukan beberapa saran yang disampaikan melalui wawancara mendalam dari kepala Puskesmas dan petugas KB antara lain :
1.
Saran agar BKKBN turun langsung ke masyrakat agar masyrakat dapat mengerti tentang program KB
2. Saran semua pelayanan kesehatan KB gratis agar masyrakat tidak terbebani.
29
DAFTAR PUSTAKA 1.
Tim Penyusun. Profil Puskesmas Sei 2011.
2. Plan of Action Puskesmas Sei Baung 2011. 3.
Tim Penyusun PTP. Perencanaan Tingkat Puskesmas, Puskesmas Sei Baung Tahun 2011.
4.
Pedoman Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Keluarga Berencan, Departemen Kesehatan RI, 2009
5.
Azwar, A. Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Penilaian Program Kesehatan.In : Azwar, A. Pengantar Administrasi Kesehatan Edisi Ketiga Jakarta: Bina Rupa Aksara Publisher; 2010. p 184, 255, 290, 330.