Tugas Akhir
GAMBARAN PELAKSANAAN MANAJEMEN LOGISTIK ALAT KESEHATAN DI PUSKESMAS MERDEKA PALEMBANG TAHUN 2012
Oleh : Dwi Akbarini S. Ked (702008039)
Pembimbing klinik: dr. Asmarani Makmun, M. Kes
DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PESKESMAS MERDEKA PALEMBANG PERIODE APRIL 2013 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan keseja hteraan umum seperti yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.1 Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009, disebutkan pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat mas yarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.2 Menurut Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Bidang
Kesehatan
(RPJP-K)
2005-2025,
pembangunan kesehatan kesehata n diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada upaya pencegahan (preventif), dan peningkatan kesehatan (promotif) bagi segenap warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).3 Puskesmas merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan strata pertama dalam melaksanakan upaya kesehatan tersebut, terutama upaya preventif dan promotif, namun juga tidak meninggalkan upaya upaya kuratif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kes adaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.2 Salah satu aspek yang mendukung terselenggaranya upaya penyembuhan penyakit (kuratif) di puskesmas adalah peralatan kesehatan. Tidak tersedianya peralatan atau peralatan yang ada tidak digunakan dengan baik oleh Puskesmas akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. 4 Oleh karena itu, kondisi maupun fungsi dari sarana fisik alat kesehatan tersebut harus dalam keadaan baik dan dapat mendukung pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan keseja hteraan umum seperti yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.1 Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009, disebutkan pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat mas yarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.2 Menurut Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Bidang
Kesehatan
(RPJP-K)
2005-2025,
pembangunan kesehatan kesehata n diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan perorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada upaya pencegahan (preventif), dan peningkatan kesehatan (promotif) bagi segenap warga negara Indonesia, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif).3 Puskesmas merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan strata pertama dalam melaksanakan upaya kesehatan tersebut, terutama upaya preventif dan promotif, namun juga tidak meninggalkan upaya upaya kuratif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kes adaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal.2 Salah satu aspek yang mendukung terselenggaranya upaya penyembuhan penyakit (kuratif) di puskesmas adalah peralatan kesehatan. Tidak tersedianya peralatan atau peralatan yang ada tidak digunakan dengan baik oleh Puskesmas akan mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. 4 Oleh karena itu, kondisi maupun fungsi dari sarana fisik alat kesehatan tersebut harus dalam keadaan baik dan dapat mendukung pelayanan kesehatan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan koordinasi yang baik dan terpadu antara instansi
terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan.5 Manajemen pengadaaan obat dan alat kesehatan adalah salah satu unit yang paling penting dalam sebuah institusi pelayanan kesehatan. Jika tidak terdapat manajemen yang baik mengenai obat dan alat kesehatan maka seringnya seri ngnya dokter akan memberikan obat-obatan obat -obatan yang terlalu banyak, menggunakan obat yang lebih mahal di mana seharusnya bisa digunakan obat yang lebih murah, mengobati pasiennya sebelum diagnosa ditegakkan, dan bisa saja melebihi dosis yang dianjurkan serta mungkin dapat menggunakan alat kesehatan yang tidak layak pakai. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 98 dan 104 menyebutkan bahwa pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau bagi masyarakat serta pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.6 Kepmenkes No. 004 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan juga menyebutkan bahwa salah satu tujuan strategis adalah upaya penataan manajemen kesehatan di era desentralisasi. Salah satu langkah kunci dalam tujuan tersebut adalah mengembangkan sub sistem pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan alat kesehatan. Dalam langkah kunci 28 Kepmenkes tersebut di atas dinyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dapat tercapai bila tersedia biaya operasional dan pemeliharaan sarana dan alat kesehatan yang memadai dan untuk itu haruslah disusun petunjuk teknis dan standart operational procedure (SOP) tentang pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana alat kesehatan.7 Melihat pentingnya pelaksanaan manajemen logistik yang baik untuk menunjang pelayanan kesehatan pada masyarakat, mas yarakat, mendorong peneliti untuk melakukan evaluasi tentang hal ini, khususnya mengenai logistik obat dan alat kesehatan. Yuliningsih (2001) dalam penelitiannya mengenai sistem pengelolaan perbekalan obat / alat kesehatan persediaan ruangan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita menyebutkan bahwa ketidaktersediaan obat/alkes persediaan ruangan tergantung pada sistem pengelolaan yang sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur manajemen yaitu kebijakan pelayanan, organisasi, SDM, sarana/prasarana, metode dan sistem informasi, serta aspek logistik yang meliputi proses perencanaan,
pengadaan,
pengawasan/pengendalian.8
penerimaan,
penyimpanan,
pendistribusian
dan
Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kalterina (2002) yang menyebutkan bahwa perencanaan obat dan alat kesehatan kebutuhan dasar ruangan pada instalasi rumah sakit tidak akurat yang disebabkan adanya hambatan yang terjadi pada SDM, organisasi, kebijakan, prosedur, laporan pemakaian obat dan alat kesehatan, penentuan perencanaan jumlah obat dan alat kesehatan dasar ruangan. Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa permasalahan manajemenlogistik khususnya obat dan alat kesehatan merupakan masalah yang komplek dansaling terkait antar fungsi-fungsinya. Perencanaan dan pengelolaan yang baik diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang baik dan bermutu pada masyarakat.Berdasarkan data diatas penulis tertarik mengangkat Manajemen penyediaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Merdeka menjadi tema pada tugas akhir di kepaniteraan klinik IKM di Puskesmas Merdeka.
1.2. Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Merdeka Palembang
1.3. Tujuan a.
Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan Di Puskesmas Merdeka Pal embang. b.
Tujuan Khusus
1.
Mengetahui gambaran masukan (input ) manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Merdeka Palembang
yang meliputi aspek tenaga, dana, sarana dan
prasarana, dan metode. 2.
Mengetahui gambaran proses ( process) manajemen logistik alat kesehatan di Puskesmas Merdeka Palembang yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian, pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
3.
Mengetahui gambaran keluaran (out put ) penggunaan alat kesehatan yang efektif dan efisien dalam proses pelayanan.
1.4. Manfaat a. Bagi Instansi Pendidikan
Dapat
menambah
wawasan
dan
meningkatkan
kemampuan
peneliti
dalam
mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan, khususnya mata kuliah manajemen logistik yang diperoleh pada perkuliahan ke dalam suatu penelitian. Diharapkan dapat menambah kekayaan ilmu dan menjadi bahan rujukan bagi dunia pendidikan dalam menetapkan kurikulam pendidikan khususnya manajemen logistik. b. Bagi Puskesmas
Sebagai bahan masukan bagi Puskesmas Merdeka dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan manajemen logistik alat kesehatan. Dapat menjadi bahan rujukan dalam topik yang sama dengan permasalahn yang berbeda tentang evaluasi manajemen logistik alat kesehatan di puskesmas.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Manajemen Logistik
Manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, sedangkan logistik adalah bahan untuk kegiatan operasional yang sifatnya habis pakai. Manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan material/alat. (Subagya: 1994), sehingga manajemen logistik mampu menjawab tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan dengan ketersediaan bahan logistik setiap saat bila dibutuhkan dan dipergunakan secara efisien dan efektif. Dalam sistem administrasi manajemen logistik, Subagya menyatakan sebagai berikut: Unsur manajemen:
Fungsi manajemen:
Man
Planning
Money
Organizing
Material
Actuating
Machine
Controlling
Method
Fungsi logistik: Fungsi Perencanaan Fungsi Penganggaran Fungsi Pengadaan Fungsi Penyimpanan Fungsi Penyaluran Fungsi Penghapusan Fungsi Pengendalian
Gambar 1. Sistem Administrasi Manjemen Logisik Kata Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno management , yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet, misalnya, mendefinisikan
manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini be rart i ba hw a seo rang mana je r bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ricky W.Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah
proses
perencanaan,
pengorganisasian,
pengkoordinasian,
dan
pe ngo nt rol an sum be r da ya un tuk menc ap ai sasar an ( goals) secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, ter or gan isi r, dan sesuai dengan jadwal. Logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau seni serta proses mengenai perencanaan
dn
penentuan
kebutuhan
pengadaan,
penyimpanan,
penyaluran
dan
pemeliharaan serta penghapusan materi atau alat. Lebih lanjut, logistik diartikan bagian dari instansi yang bertugas menyediakan bahan atau barang yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional suatu instansi dalam jumlah, kualitas dan pada waktu yang tepat (sesuai kebutuhan) dengan harga serendah mungkin (Adiatama, 2002). Pelaksanaan manajemen yang baik, maka unsur manajemen diproses melalui fungsi manajemen dan fungsi tersebut merupakan pegangan umum untuk dapat terselenggaranya fungsi logistik. 2.1.1 Tujuan Manajemen Logistik
Kegiatan logistik sangat penting dalam menunjang kegiatan pengadaan ba ran g atau j a s a d a n p i h a k p e r u s a h a a n a t a u o r g a n i s a s i t i d a k m a m p u mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, secara umum kegitan logistik memiliki tujuan, yaitu: a. Tujuan operasional: agar tersedia barang serta bahan dalam jumlah yang tep at dan mut u yang memadai. b. T u j u a n k e u a n g a n : d a p a t m e l a k s a n a k a n t u j u a n o p e r a s i o n a l d e n g a n b i a ya p a l i n g r e n d a h . c. Tujuan pengamanan: agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, pe mb oro san , penggunaan tanpa hak, pencurian, dan penyusutan yang tidak wajar lainnya. Dalam
menjalankan
suatu
perusahaan
atau
organisasi
tidak
dapat
me le pa ska n peran logistik. Dua alasan utama mengapa logistik diperlukan dalam menjalankan usaha :
a.
Barang dan jasa sangat dibutuhkan oleh unit operasional u n t u k m e n d u k u n g kegiatan operasionalnya, yang dapat diwujudkan melalui kegiatan logistik.
b. Logistik memberikan multiplier effect bagi efisiensi dan efektivitas dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. Kegiatan logistik mempengaruhi e fe si en si k eg ia ta n u n i t t e r t e n t u d a l a m l e m b a g a u s a h a d a n e f e s i e n s i p e r u s a h a a n d a n a k h i r n ya a k a n me ne nt uk an sej au h mana kema mp ua n pe rus ah aan un tuk mend ap at kan ke un tun ga n bagi pengembangan usaha dan kemakmuran pemilik perusahaan.
2.2
FUNGSI MANAJEMEN LOGISTIK RUMAH SAKIT
Fungsi logistik dapat disusun dalam bentuk skema siklus kegiatan logistik sebagai berikut (Mustiksari: 2007):
Perencanaan
Penghapusan
Penganggaran
Pengendalian ( control )
Pendistribusian
Pengadaan
Penyimpanan
Gambar 2. Siklus Logistik Setiap fungsi logistik tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Untuk itu akan dibahas satu persatu fungsi logistik tersebut.
2.2.1 Fungsi Perencanaan
Pengertian umum adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan secara khusus perencanan logistik adalah merencanakan kebutuhan logistik yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai ( user ) kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di setiap organisasi (Mustikasari:2007). Subagya menyatakan perencanaan adalah hasil rangkuman dari kaitan tugas pokok, gagasan, pengetahuan, pengalaman dan keadaan atau lingkungan yang merupakan cara terencana dalam memuat keinginan dan usaha merumuskan dasar dan pedoman tindakan. Pengelolaan logistik cenderung semakin kompleks dalam pelaksanannya sehingga akan sangat sulit dalam pengendalian apabila tidak didasari oleh perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik menuntut adanya sistem monitoring, evaluasi dan reporting yang memadai dan berfungsi sebagai umpan balik untuk tindakan pengandalian terhadap devisi yang terjadi. Suatu rencana harus didukung oleh semua pihak, rencana yang dipaksakan akan sulit mendapatkan dukungan bahkan sebaliknya akan berakibat tidak lancar dalam pelaksanaannya. Dibawah ini akan dilukiskan bagan kerjasama antara pimpinan, perencana, pelaksana dan pengawas (Subagya: 1994).
Pimpinan/Staf
Pengkajian
Persiapan
Pengendalian
Pelaksanaan
Pengawasan
Sasaran
Pengawas
Gambar 3. kerjasama antara pimpinan, perencana, pelaksana dan pengawas
Dalam suatu kegiatan dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pencapaian tujuan (sasaran) diperlukan kerjasama yang terus menerus antara pimpinan / staf, perencana, pelaksana dan pengawas dengan masing-masing kegiatan yang dilakukan sesuai dengan uraian tugas masing-masing. Seluruh kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan (untuk mencapai sasaran) organisasi. Perencanaan dapat dibagi kedalam periode sebagai berikut: a. Rencana jangka panjang ( Long range) b. Rencana jangka menengah ( Mid range) c. Rencana jangka pendek (Short range) Periodisasi dalam suatu perencanaan sekaligus merupakan usaha penentuan skala perioritas secara menyeluruh dan berguna untuk usaha tindak lanjut yang terperinci. Melalui fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan ini akan menghasilkan antara lain: a. Rencana Pembelian b. Rencana Rehabilitasi c. Rencana Dislokasi d. Rencana Sewa e. Rencana Pembuatan. Dalam tahapan perencanaan logistik pada umumnya dapat menjawab dan menyimpulkan pernyataan sebagai berikut: a. Apakah yang di butuhkan (what ) untuk menentukan jenis barang yang tepat b. Berapa yang di butuhkan (how much, how many ) untuk menentukan jumlah yang tepat c. Bilamana dibutuhkan (when) untuk menentukan waktu yang tepat d. Di mana dibutuhkan (where) untuk menentukan tempat yang tepat
e. Siapa yang mengurus atau siapa yang menggunakan ( who) untuk menentukan orang atau unit yang tepat f. Bagaimana diselenggarakan (how) untuk menentukan proses yang tepat g. Mengapa dibutuhkan (why) untuk memeriksa apakah keputusan yang diambil sudah tepat. 2.2.2 Fungsi Penganggaran
Penganggaran (budgetting ), adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu/skala standar yaitu skala mata uang dan jumlah biaya. Dalam fungsi penganggaran, semua rencana dari fungsi perencanaan dan penentu kebutuhan dikaji lebih lanjut untuk disesuaikan dengan besarnya biaya dari dana yang tersedia. Dengan mengetahui hambatan dan keterbatasan yang dikaji secara seksama maka anggaran tersebut merupakan anggaran yang dapat dipercaya. Apabila semua perencanaan dan penentu kebutuhan telah diperiksa berulang kali dan diketahui untung ruginya serta telah diolah dalam rencana biaya keseluruhan, maka penyediaan dana tersebut tidak boleh diganggu lagi, kecuali dalam keadaan terpaksa. Pengaturan keuangan yang jelas, sederhan dan tidak rumit akan sangat membantu kegiatan. Dalam menyusun anggaran terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan antara lain adalah: a. Peraturan terkait b. Pertimbangan politik, sosial, ekonomi dan tehnologi c. Beberapa hal yang berhubungan dengan anggaran d. Pengaturan anggaran seperti: sumber biaya pendapatan sampai dengan pegaturan logistik Sumber anggaran di suatu rumah sakit beragam, tergantung pada institusi yang ada apakah milik pemerintah atau swasta. Pada Rumah sakit Pemerintah, sumber anggaran dapat berasal dari Dana Subsidi (Bappenas, Depkes, Pemda) dan dari penerimaan rumah sakit. Sedangkan pada rumah sakit swasta sumber anggaran berasal dari Dana Subsidi (Yayasan dan Donatur), Penerimaan rumah sakit dan Dana dari pihak ketiga (Mustikasari).
Alokasi anggaran logistik Rumah Sakit 40 %-50 % dalam bentuk obat dan bahan farmasi, alat tulis kantor, cetakan, alat rumah tangga, bahan makanan, alat kebersihan dan suku cadang. 2.2.3 Fungsi Pengadaan
Pengadaan adalah semua kegiataan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas efis iensi. Sedangkan Mustikasari berpendapat fungsi pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasi atau mewujudkan kebutuhan yang telah direncanakan atau telah disetujui sebelumnya. Pengadaan tidak selalu harus dilaksanakan dengan pembelian tetapi didasarkan dengan pilihan berbagai alternatif yang paling tepat dan efisien untuk kepentingan organisasi. Cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan fungsi pengadaan adalah: a. Pembelian b. Penyewaan c. Peminjaman d. Pemberian ( hibah ) e. Penukaran f. Pembuatan g. Perbaikan Proses pengadan peralatan dan perlengkapan pada umumnya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Perencanaan dan penentuan kebutuhan b. Penyususnan dokumen tender c. Pengiklanan/penyampaian uandangan lelang d. Pemasukan dan pembukuan penawaran e. Evaluasi penawaran f. Pengusulan dan penentuan pemenang g. Masa sanggah h. Penunjukan pemenang
i. Pengaturan kontrak j. Pelaksanaan kontrak Mengingat fungsi pengadaan adalah fungsi teknis yang menyangkut pihak luar maka pengendalian fungsi pengadaan perlu mendapatkan perhatian. Pengendalian dilaksanakan dari awal kegiatan sampai dengan pemeliharaan. Kebijakan pemerintah yang mengatur tentang pengadaan barang adalah Keppres No. 80 tahun 2003. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada fungsi pengadaan antara lain: a. Kode etik pengadaan Kode etik pengadaan yang dikemukakan oleh George W. Aljian, antara lain: 1) Hubungan pribadi dengan para pedagang sangat perlu, namun seorang pembeli harus tetap tidak berpihak dalam semua tahap perdagangan 2) Tidak boleh ada keterangan orang dalam, kepada siapapun. 3) Memberi batas kepada seorang rekanan adalah melanggar etika b. Pelelangan pengadaan barang Setiap mengadakan pelelangan dan pengadaan barang harus dibentuk panitia pengadaan dan pelangan milik negara yang ditentukan sebagai berikut: 1) Keanggotaan panitia minmal lima orang terdiri dari unsur: perencana, pemikir pekerjaan
yang bersangkutan, penaggung jawab keuangan,
penanggung jawab perlengkapan, penanggung jawab teknis. 2) Dilarang duduk sebagai anggota panitia adalah: kepala kantor atau satuan pekerja atau pemimpin proyek, pegawai pada inspektorat jenderal atau unitunit yang berfungsi sebagai pemeriksa. 3) Panitia pelelangan dibentuk oleh kepala kantor atau satuan pekerja atau pemimpin proyek 4) Masa kerja panitia berakhir sesuai dengan tugasnya setelah pemenang pelelangan ditunjuk (Subagya:1994) 2.2.4 Fungsi Penyimpanan
Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. (Mustikasari: 2007) Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumya dengan pemenuhan yang tepat dan biaya serendah mungkin. Fungsi ini mencakup semua kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan dan penyimpanan barang. Fungsi yang lain
adalah: kualitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan, pencarian barang yang lebih mudah dan barang yang aman dari pencuri. Faktor yang perlu mendapat perhatian dalam fungsi penyimpanan adalah: a. Pemilihan lokasi Aksesibilitas, utilitas, komunikasi, bebas banjir, mampu menampung barang yang disimpan, keamanan dan sirkulasi udara yang baik. b. Barang (Jenis, bentuk barang atau bahan yang disimpan) Jenis dan bentuk barang dapat digolongkan ke dalam: 1) Barang biasa: Kendaraan, mobil ambulan, alat berat, brankas, kursi roda dll. 2) Barang khusus: Obat, alat medis dll. c. Pengaturan ruang Bentuk tempat penyimpanan, rencana penyimpanan, penggunaan ruang secara efisien dan pengawasan ruangan. d. Prosedur atau sistem penyimpanan Formulir transaksi, kartu catatan, kartu pemeriksaan, cara pengambilan barang, pengawetan dll. e. Penggunaan alat bantu f. Pengamanan dan keselamatan Pencegahan terhadap api, pencurian, tindakan pencegahan terhadap kecelakan, gangguan terhadap penyimpanan dan tindakan keamanan. 2.2.5 Fungsi Penyaluran (Distribusi)
Penyaluran atau distribusi merupakan kegiatan atau usaha untuk mengelola pemindahan barang dari satu tempat ketempat lainnya (Subagya: 1994). Faktor yang mempengaruhi penyaluran barang antara lain: a. Proses Administrasi b. Proses penyampaian berita (data informasi) c. Proses pengeluaran fisik barang d. Proses angkutan e. Proses pembongkaran dan pemuatan f. Pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditentukan
Ketelitian dan disiplin yang ketat dalam menangani masalah penyaluran merupakan unsur yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 2.2.6 Fungsi Penghapusan
Penghapusan
adalah
kegiatan
atau
usaha
pembebasan
barang
dari
pertanggungjawaban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Subagya: 1994). Alasan penghapusan barang antara lain: a. Barang
hilang,
akibat
kesalahan
sendiri,
kecelakaan,
bencana
alam,
administrasi yang salah, tercecer atau tidak ditemukan b. Teknis dan ekonomis: setelah nilai barang dianggap tidak ada manfaatnya. Keadaan tersebut disebabkan beberapa faktor: kerusakaan yang tidak dapat diperbaiki, obsolete (meningkatkan efisiensi atau efektivitas), kadaluarsa yaitu suatu barang tidak boleh dipergunakan lagi menurut ketentuan waktu yang ditetapkan, aus atau deteriorasi yaitu barang mengurang karena susut, menguap atau hadling , Busuk karena tidak memenuhi spesifikasi sehingga barang tidak dapat dipergunakan lagi. c. Surplus dan ekses d. Tidak bertuan: Barang-barang yang tidak diurus e. Rampasan yaitu barang-barang bukti dari suatu perkara Program penghapusan dapat ditinjau dari dua aspek antara lain: a. Aspek yuridis, administrasi dan prosedur Dalam aspek yuridis mencakup pembentukan panitia penilai, identifikasi dan inventarisasi peraturan yang mengikat, persyaratan atau ketentuan terhadap barang yang dihapus, penyelesaian kewajiban sebelum barang dihapus. b. Aspek rencana pelaksana teknis Evaluasi, rencana pemisahan dan pembuangan serta rencana tindak lanjut. Cara penghapusan yang lazim dilakukan antara lain: 1) Pemanfaatan langsung: usaha merehabilitasi atau merekondisi komponen yang masih dapat digunakan kembali dan dimasukkan sebagai barang persediaan baru. 2) Pemanfaatan kembali: usaha meningkatkan nilai ekonomis dari barang yang dihapus menjadi barang lain
3) Pemindahan: mutasi kepada instansi yang memerlukan dalam rangka pemanfaatan langsung 4) Hibah: pemanfaatan langsung atau peningkatan potensi kepada badan atau pihak di luar instansi (Pemerintah) 5) Penjualan atau Pelelangan: dijual baik di bawah tangan atau dilelang 6) Pemusnahan: menyangkut keamanan dan keselamatan lingkungan 2.2.7 Fungsi Pengendalian
Pengendalian adalah sistem pengawasan dari hasil laporan, penilaian, pemantauan dan pemeriksaan terhadap tahapan manajemen logistik yang sedang atau telah berlangsung (Mustikasari: 2007). Bentuk kegiatan pengendalian antara lain: a. Merumuskan tatalaksana dalam bentuk manual, standar, kriteria, norma, instruksi dan prosedur lain b. Melaksanakan
pengamatan
( Monitoring ),
evaluasi
dan
laporan,
guna
mendapatkan gambaran dan informasi tentang penyimpangan dan jalannya pelaksanaan dari rencana c. Melakukan kunjungan staf guna mengidentifikasi cara pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan d. Melakukan supervisi Agar pelaksanaan pengendalian dapat berjalan dengan baik diperlukan sarana pengendalian sebagai berikut: a. Struktur organisasi yang baik b. Sistem informasi yang memadai c. Klasifikasi yang selalu mengikuti perkembangan menuju standardisasi d. Pendidikan dan pelatihan e. Anggaran yang cukup memadai
2.3
PERAN LOGISTIK PUSKESMAS
Rumah sakit merupakan suatu usaha yang melakukan produksi jasa sehingga logistik dalam rumah sakit bukan logistik pendistribusian barang, tetapi hanya menyangkut manajemen persediaan bahan barang serta peralatan yang dibutuhkan untuk memproduksi jasa tersebut. Logistik dalam rumah sakit bermula dari perolehan ( procurement ) dan berakhir dengan dokumen penuh dari usaha pembedahan dan pengobatan. Sehingga dapat dikatakan
bahwa manajemen logistik dalam lingkungan rumah sakit adalah suatu proses pengolahan secara strtegis terhadap pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemantauan persediaan barang ( stock, material, supplies, inventory, etc) yang diperlukan bagi produksi jasa rumah sakit. Menurut bidang pemanfaatannya bahan dan barang yang harus disediakan di rumah sakit dapat dikelompokkan menjadi : a.
Logistik Obat Meliputi aktivitas logistik yang terkait dengan obat yang digunakan dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Obat merupakan salah satu komponen utama pendapatan rumah sakit. Tantangan dalam melaksanakan logistik obat di rumah sakit secara baik tergolong tinggi. Berbagai pihak terlibat dalam logistik obat di rumah sakit.
b.
Logistik Alat Kesehatan Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan alat kesehatan yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Masalah utama yang sering terjadi adalah manajemen inventaris yang kurang baik, sehingga mengakibatkan alat kesehatan yang disimpan berlebihan.
c.
Logistik Food and Baverages Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan pelayanan gizi, baik untuk pasie n atau untuk karyawan rumah sakit. Masalah yang sering muncul adalah barang hilang atau berkurang dan mutu proses yang bervariasi.
d.
Logistik Bahan Habis Pakai Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan bahan-bahan yang dikategorikan sebagai bahan habis pakai. Masalah yang paling sering dihadapi adalah sediaan bahan habis pakai yang berlebihan.
e. Logistik Barang Kuasi Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan barang kelengkapan administrasi rumah sakit. Masalah yang sering terjadi adalah sediaan barang kuasi ynag terlalu banyak. f.
Logistik Peralatan Medis dan Non Medis Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan peralatan medis dan non medis yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Masalah yang sering dihadapi adalah penyimpanan alat dan persediaan suku cadang.
g. Logistik Sarana dan Prasarana Gedung Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan sarana dan prasarana gedung rumah sakit. Nilai sarana dan prasarana gedung rumah sakit dapat mencapai sekitar 40% dari nilai aset total rumah sakit. Masalah yang sering muncul : 1) Pembangunan sarana dan prasarana yang tidak efisien 2) Pemeliharaan saran dan prasarana yang tidak sesuai standar yang tidak ditentukan. h. Logistik Linen Adalah kegiatan logistik yang terkait dengan bahan kelompok linen. Masalah yang dihadapi adalah sediaan yang berlebihan dan proses yang bervariasi.
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 1. Tujuan
Program ini bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu, keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan kosmetika. 2. Sasaran
a. Ketersediaan obat esensial-generik di sarana pelayanan kesehatan menjadi 95%. b. Anggaran untuk obat esensial
generik
di sektor
publik setara
dengan 2
USD/kapita/tahun. 3. Kebijakan Pelaksanaan:
a. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai tingkat desa. b. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan.
c. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan mudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan kualitas terjamin. d. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk melaksanakan perizinan dalam angka perlindungan terhadap penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan. e. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menyelenggarakan pelayanan farmasi yang berkualitas melalui penerapan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker serta pelaksanaan pendidikan berkelanjutan. f. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menyelenggarakan pembinaan, advokasi, dan promosi penggunaan obat rasional. g. Pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan pelaksanaan harmonisasi standar bidang kefarmasian dan alat kesehatan dengan standar regional maupun internasional. 4. Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini meliputi:
a. Peni ngkatan keter sediaan, pemerataan, dan keter jangkau an har ga obat dan perbekal an kesehatan;
(1) Menyusun, menerapkan, dan memutakhirkan kebijakan peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan; (2) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam manajemen suplai dan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sektor publik di pelayanan kesehatan dasar; (3) Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasi manusia; (4) Mengintegrasikan obat tradisional/komplementer dan alternatif yang memenuhi persyaratan, ke dalam sistem pelayanan kesehatan nasional; (5) Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat tradisional/komplementer dan alternatif; (6) Meningkatkan pemerataan obat esensial, termasuk obat-obat untuk HIV/AIDS, malaria, TBC, penyakit anak dan penyakit tidak menular; (7) Meningkatkan dana publik untuk obat sejalan dengan mekanisme sadar biaya (cost containment mechanism); (8) Meningkatkan pemerataan obat; (9) Menyusun kebijakan harga obat dan informasi perubahan harga obat; (10) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kebijakan obat generik;
(11) Mendorong pengembangan produksi dalam negeri; (12) Meningkatkan cara pengadaan obat yang baik ( good procurement practices) dan efisiensi pengadaan obat; (13) Menjamin ketersediaan dan mencegah penyalahgunaan narkotik dan psikotropik; (14) Melaksanakan dan memonitor regulasi di bidang obat dan perbekalan kesehatan secara efektif; dan (15) Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi di bidang obat dan perbekalan kesehatan. b. M enj amin obat dan per bekal an kesehatan memenu hi per syaratan mu tu, keamanan dan kemanfaatan;
(1) Menyusun, menerapkan, dan memutakhirkan kebijakan peningkatan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan; (2)
Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan kesepakatan
internasional, regional, dan bilateral; (3) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang produksi dan distribusi obat dan perbekalan kesehatan; (4) Meningkatkan sistem jaminan mutu di bidang obat dan perbekalan kesehatan; (5) Melaksanakan post-marketing surveillance mengenai keamanan obat dan perbekalan; (6) Memantau dan mencegah peredaran obat-obat substandar dan obat palsu; dan (7) Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta mengembangkan networking dalam peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan. c. Peni ngkatan mutu pelayanan far masi k omuni tas danfar masi r umah sakit: (1) Menyusun, menerapkan, dan memutakhirkan kebijakan peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit; (2) Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan kesepakatan internasional, regional, dan bilateral; (3)Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia kefarmasian melalui pelaksanaan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker; (4) Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasi manusia; (5) Menerapkan etik profesi dan mengimplementasikan praktik anti-korupsi dalam sektor kefarmasian;
(6) Mengintegrasikan obat tradisional/komplementer dan alternatif yang memenuhi syarat ke dalam pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit; (7) Menyusun dan memperbaharui norma, standar, dan pedoman pelayanan kefarmasia n di komunitas dan rumah sakit; (8) Melaksanakan dan memonitor regulasi di bidang pelayanan kefarmasian secara efektif; (9) Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi; (10) Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta mengembangkan networking dalam pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit; dan (11) Menyelenggarakan pelatihan tentang pelayanan kefarmasian komunitas dan rumah sakit.
d. Peni ngkatan kerasional an penggun aan obat dan per bekal an kesehatan; (1) Menyusun, menerapkan, dan memutakhirkan kebijakan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan; (2) Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan mempertimbangkan kesepakatan internasional, regional, dan bilateral; (3) Melakukan advokasi kerasionalan penggunaan obat oleh profesi kesehatan dan konsumen; (4) Menyusun dan mendesiminasikan daftar obat esensial, pedoman klinis, dan formularium; (5) Menyebarluaskan informasi obat yang independen dan dapat dipercaya; (6) Mendorong promosi obat yang bertanggungjawab dan etis kepada profesi kesehatan dan konsumen; (7) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen; (8) Membentuk komite obat dan terapi di institusi kesehatan tingkat nasional maupun daerah; (9) Menyusun pedoman pencegahan resistensi antibiotika; dan (10) Meningkatkan kerasionalan penggunaan obat melalui pendekatan strategi costeffective.
BAB III PROFIL PUSKESMAS MERDEKA 1.1.
Letak Geografis dan Wilayah Kerja Puskesmas Merdeka
9
Puskesmas Merdeka Palembang merupakan Puskesmas Kecamatan pada tahun 1988 ditetapkan sebagai salah satu Puskesmas Induk di Kecamatan Bukit Kecil sekaligus Puskesmas Koordinator untuk Kecamatan Bukit Kecil dengan luas wilayah kerja 619 Ha. Puskesmas Merdeka mempunyai 3 Puskesmas Pembantu dan 16 Posyandu. Wilayah kerja Puskesmas Merdeka meliputi 4 kelurahan, yaitu Kelurahan 26 Ilir, Kelurahan 22 Ilir, Kelurahan 19 Ilir, dan Kelurahan Talang Semut. Puskesmas Merdeka terletak di tepi jalan untuk mencapai Puskesmas Merdeka relatif lebih mudah karena dilalui oleh kendaraan umum (becak, oplet, bus), kendaraan pribadi, dan juga dengan berjalan kaki sehingga transportasi ke Puskesmas Merdeka relatif mudah karena letaknya sangat strategis di Pusat Kota. Geografi wilayah kerja Puskesmas Merdeka terdiri dari dataran rendah dan sebagian kecil pinggiran sungai, batas wilayah kerja meliputi: a. Sebelah utara dengan Kelurahan 24 Ilir b. Sebelah Selatan dengan Kelurahan 28 Ilir, 29 Ilir, dan 30 Ilir c. Sebelah barat dengan Kelurahan 16 Ilir d. Sebela htimur dengan Kelurahan 26 Ilir Daerah I Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Merdeka adalah 30.031 jiwa dengan jumlah penduduk wanita sebanyak 12.763 jiwa dan pria sebanyak 17.238 jiwa. Sebaran demografi penduduk di wilayah kerja Puskesmas Merdeka adalah 789 ibu hamil, 788 ibu bersalin, 712 bayi, 3.028 balita, usia lanjut 437 jiwa. Pada wilayah kerja ini, terdapat pula 1.303 jiwa kepala keluarga miskin dan 10.364 jiwa anggota keluarga miskin.
1.2.Visi, Misi dan Motto Puskesmas Merdeka
9
Visi : tercapainya kecamatan bukit kecil sehat dengan bertumpu pada pelayanan prima dan
pemberdayaan masyarakat. Misi :
1. Meningkatkan kemitraan pada semua pihak. 2. Meningkatkan profesionalitas, provider dan pemberdayaan masyarakat. 3. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang bermutu prima. 4. Mengikuti standar yang telah ditetapkan.
Motto : kesehatan anda adalah kebahagiaan kami.
1.3.Tenaga Kerja di Puskesmas Merdeka
9
Kepala Puskesmas Merdeka saat ini adalah dr. Desty Aryani M.Kes. dan Puskesmas Merdeka memiliki 39 staf dan tenaga sebagai berikut : Tabel 1. Staf dan tenaga Puskesmas Merdeka No.
JenisTenaga
Jumlah (Orang)
1.
Puskesmas Induk
2.
Dokter Umum
3
3.
Dokter Gigi
1
4.
Dokter Spesialis Kebidanan
1
8.
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
1
6.
Dokter Spesialis Anak
1
7.
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin
1
8.
Bidan
6
9.
Perawat
8
10.
Gizi
1
11.
Sanitarian
1
12.
Perawat Gigi
2
13.
Analisis Kesehatan
1
14.
SMA/LPCK
7
18.
SAA
2
SKM
3
1.
II. Puskesmas Pembantu
2.
Perawat Kesehatan
2
Bidan
1
JUMLAH
42
1.4.Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Merdeka
Upaya Puskesmas menurut Kepmenkes No 128 th 2004 adalah: 10 A. Upaya kesehatan wajib puskesmas 1. Upaya promosi kesehatan 2. Upaya kesehatan lingkungan 3. Upaya perbaikan gizi 4. Upaya pencegahan & pemberantasan penyakit menular 5. Upaya kesehatan ibu, anak & kb 6. Upaya pengobatan dasar B. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas Dilaksanakan sesuai dengan masalah kesehatan masyarakat yang ada dan kemampuan Puskesmas Bila ada masalah kesehatan, tetapi pusk tidak mampu menangani, maka pelaksanaan dilakukan oleh dinkes kab/Kota Upaya Lab (medis dan kes masy) dan Perkesmas serta Pencatatan Pelaporanmerupakan kegiatan penunjang dari tiap upaya wajib atau pengembangan. Untuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat di wilayah kerjanya, Puskesmas Merdeka melaksanakan fungsinya dengan menjalankan beberapa program yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu: 9 1. Program Kesehatan Dasar (Upaya Kesehatan Wajib) 1.1. Promosi Kesehatan Meliputi kegiatan penyebar luasan informasi kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah binaan Puskesmas Merdeka melalui kegiatan: a. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada rumah tangga, institusi pendidikan (sekolah), sarana kesehatan, institusi TTU, institusi tempak kerja b. Penyuluhan ASI ekslusif c. Penyuluhan untuk mendorong terbentuknya upaya kesehatan bersumber masyarakat berupa posyandu madya dan posyandu purnama. d. Penyuluhan NAPZA 1.2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular (P2P) a. Kegiatan imunisasi berupa imunisasi DPT, campak, HB1, DT, dan TT. b. Pelacakan dan pengobatan demam berdarah dengue, TB paru, malaria, kusta, diare, dan ISPA serta pencegahan dan penanggulangan rabies, filariasis, schiztomiasis, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS.
1.3. Pengobatan a. Pengobatan umum b. Pengobatan gigi c. Rujukan spesialistik d. Pelayanan dokter spesialis (spesialis kebidanan (USG), spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan spesiali skulit kelamin) e. Pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan Hb pada ibu hamil, darah rutin, apusan darah tebal, tes kehamilan, sputum BTA dan kimia darah, seperti gula darah sewaktu (BSS) dan total kolesterol f.
Pengobatan kesehatan jiwa.
1.4. Kesehatan Lingkungan a. Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum, rumah makan, industri sederhana, tempat pembuangan sampah dan limpah b. Pengawasan dan pembinaan rumah yang memenuhi standar kesehatan c. Pemeriksaan air d. Pengendalian vektor 1.5. KIA-KB a. Pemeriksaan kehamilan b. Pelayanan akseptor KB c. Pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan anak d. Pelayanan kesehatan anak sehat dan sakit e. Konseling kesehatan ibu menyusui, anak, wanita remaja, WUS 1.6. Gizi a. Pemberian vitamin A padabalitadantablet Fepadaibuhamil b. Pemberianmakanantambahan c. Konselinggizi d. Pengawasandampakkekurangangizi 2. Program Pengembangan (Upaya Kesehatan Pengembangan) Kesehatan Reproduksi Adapun kegiatan luar gedung yang telah dilaksanakan antara lain : a. Posyandu Balita b. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Usaha Kesehatan Gigi Sekolah (UKGS) c. Posyandu Lansia d. Penyuluhan
1.5 Inventirisasi Puskesmas Merdeka Palembang a. Tugas Pokok:
Menyelenggarakan Tata Usaha Iventarisasi barang Puskesmas. b. Fungsi :
Sebagai bendaharawan barang Puskesmas c. Kegiatan Pokok : -
Menyiapkan dan dibukukan barang cetakan , kartu pasien dan alat medik s erta non medik yang perlu dipakai.
-
Mengeluarkan barang dari gudang sesuai perintah atasan .
-
Membuat invetarisasi peralatan medik dan peralatan rumah tangga Puskesmas.
-
Menyimpan arsip surat – surat kepemilikan gedung, kendaraan bermotor, dan benda / barang lain Puskesmas
DATA KEADAAN PERALATAN KESEHATAN PUSKESMAS MERDEKA TAHUN 2012 NDISI NIS ALAT
MLAH
A Set simeter
toskop bangan G set rbeken tus set rilisator liklinik Set
simeter toskop mometer gnostik set G
et
RFUNGSI
AK BERFUNGSI
TERANGAN
ja instrumen mol ng infus bangan rbeken len mata P S Kit lisator
ku test buta warna cet ntal chair algam stpler ent cator g ca mulut in er ss plate ht curing nting meter kroskop i ulum hidung rentang flek hammer
BAB IV HASIL PENELITIAN
1. Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas tanggungjawab (job description) dalam puskesmas untuk tim manajemen obat dan alkes di organisasi pelayanan tersebut? Apakah ada tim khusus yang menangani?
Kepala Puskesmas bertugas untuk melakukan: -
Supervisi terhadap pelaksanaan pengelolaan obat dan alat kesehatan
-
Evaluasi dan pengesahan permintaan obat ke gudang farmasi Kabupaten
-
Evaluasi dan pengesahan permintaan obat dari pustu, polindes, posyandu
-
Evaluasi dan pengesahan laporan distribusi dan penggunaan obat
Tim manajemen alat kesehatan Puskesmas terdiri dari 1 orang (penanggung jawab logistik alat kesehatan) yang bertugas: -
Menyiapkan dan dibukukan barang cetakan , kartu pasien dan alat medik s erta non medik yang perlu dipakai.
-
Mengeluarkan barang dari gudang sesuai perintah atasan .
-
Membuat invetarisasi peralatan medik dan peralatan rumah tangga Puskesmas.
-
Menyimpan arsip surat – surat kepemilikan gedung, kendaraan bermotor, dan benda / barang lain Puskesmas
2. Perencanaan Apa dasar yang digunakan dalam menetapkan perencanaan atau kebutuhan alkes di puskesmas tersebut?
3. Pengadaan a. Bagaimana proses pemesanan alkes di puskesmas?
b. Apakah ada tim pengadaan khusus atau menggunakan staf yang ada di Puskesmas?
c.
Apakah ada kendala dalam pemesanan atau pengadaan alat kesehatan ?
4. Penyimpanan a. Apakah disimpan di rak, lemari kaca, dll?
b. Jika disimpan di rak, apakah ada persyaratan khusus untuk menyimpannya? Apakah membutuhkan label pada rak tersebut? Rak berupa rak kayu yang terbuka dan mudah dijangkau. Rak tersebut memiliki tiang penyangga yang terbuat dari besi dan beralaskan tripleks, sehingga tida kontak langsung dengan lantai. Untuk alat kesehatan (kapas, syringe, infus set, dsb) yang diletakkan di rak, penyimpanannya disusun berdasarkan berat ringannya alat.
c. Apakah ada buku untuk keluar masuk obat, alkes, disimpan di gudang obat/alkes atau langsung disimpan di poli umum, bagaimana mekanisme keluar masuknya? Ada, baik di gudang, apotik, maupun ruang perawatan. Setiap obat atau alkes yang masuk dan keluar dari gudang dicatat jenis dan jumlahnya.
5. Pemantauan dan pemeliharaan a. Bagaimana mekanisme pemantauan, siapa yang bertanggung jawab memantau, beberapa hari/minggu sekali dipantau? Pemeliharaan obat dan alat kesehatan di Puskesmas Merdeka dilakukan oleh semua staf Puskesmas Merdeka. Jika terdapat alat kesehatan yang mengalami kerusakan, maka akan dilaporkan kepada PJ logistik alat kesehatan untuk diurus penggantian alat kesehatan yang baru ke Dinas Kesehatan pada akhir tahun. Pemantauan dilakukan oleh supervisi dari
b. Apakah penggunaan alat kesehatan sudah sesuai dengan kegunaan, apakah ada alat kesehatan yang diminta oleh puskesmas namun disediakan oleh Dinas Kesehatan ?
c. Bagaimana
mekanisme
pemeliharaan
atau
perbaikan
alkes?
Apakah
ada
tim
pemeliharaan? Mekanisme pemeliharaan alat kesehatan dilakukan langsung oleh semua staf puskesmas. Tidak terdapat tim khusus dalam upaya pemeliharaan atau perbaikan alat kesehatan. Bila ada kerusakan alat kesehatan, maka staf puskesmas dapat melaporkan ke penanggung jawab logistik alat kesehatan. Jika penanggung jawab alat menemukan alat yang rusak, maka ia harus
melaporkannya
kepada
kepala
puskesmas.
Selanjutnya
kepala
puskesmas
menginstruksikan penanggung jawab untuk melakukan usaha perbaikan. Jika perbaikan membutuhkan teknisi khusus, maka harus dibuat laporan kerusakan barang. Penanggung jawab logistik alat kesehatan juga dapat membuat permintaan penggantian alat kesehatan ke Dinas Kesehatan.
6. Form apa saja yang digunakan dalam proses perencanaan, penyimpanan, dan pendistribusian alat kesehatan dan apa fungsi masing-masing form tersebut!
Kartu persediaan barang obat dan alat kesehatan
Gambar Kartu Persediaan Barang Obat dan Alat Kesehatan
Form perencanaan dan penyimpanan obat dan alat kesehatan digunakan untuk:
-
Mengetahui penggunaan serta stock obat dan alat kesehatan
-
Sebagai sarana pengadaan obat
-
Mengusulkan permintaan obat ke gudang farmasi kabupaten
Form pendistribusian / kartu stelling digunakan untuk:
-
Mengontrol penggunaan dan pendistribusian obat
-
Memantau keseimbangan antara stock obat yang tersisa dengan obat yang keluar
Selain itu juga terdapat dokumen serah terima bila dilakukan pengiriman barang tambahan di luar permintaan sebelumnya dari Pustu ataupun Polindes dan dokumen serah terima pemberian obat yang terdapat di ruang perawatan.
Gambar Dokumen Serah Terima Perbekalan Farmasi
Gambar Dokumen Serah Terima Pemberian Obat Perawatan (POP)
7. Permasalahan apa saja yang sering ditemukan dalam manajemen obat dan equipment pada aspek: a. Perencanaaan dan pengadaan:
b. Penyimpanan:
c. Pendistribusian:
d. Perawatan:
BAB V PENYELESAIAN MASALAH I. Identifikasi Masalah
II. Rumusan Masalah
Mengapa program?
Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam melakukan manajemen penyediaan logistik alat kesehatan di Puskesmas Palembang.
III. Penentuan akar penyebab
Fish Bone Manusia
sarana
Metode
dana
lingkungan
IV. Prioritas masalah
Keterangan : U: Urgent
Paling
Sangat
mendesak
Biasa
Tidak
(mendesak)
mendesak
mendesak
5
4
S : Serious
Fatal
Sangat gawat
Gawat
Biasa
Tidak Gawat
(gawat)
5
4
3
2
1
Mendesak 3
2
1
G : Growth
Sangat Cepat
Cepat
Agak Cepat
Biasa
Lambat
(perkemban
5
4
3
2
1
gan)
Tabel 6. Prioritas Masalah No Penyebab Masalah
U
S
G
UxSxG
1
5
5
5
125
2
2
3
3
18
3
2
3
2
12
4
2
2
2
8
5
3
2
2
12
Dari hasil skoring dengan metode USG diatas, didapatkan prioritas masalahnya adalah
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1. Kesimpulan 6.1.1. Input
a. Tenaga Tenaga untuk pengelolaan alat kesehatan di Puskesmas Merdeka masih dirangkap oleh petugas. Dari segi latar belakang pendidikan, petugas yang berlatar pendidikan sebagai analisis kesehatan tidak sesuai untuk melaksanakan tugas mengelola logistik alat-alat kesehatan. b. Dana Puskesmas Merdeka selama ini memiliki dana sendiri untuk pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan. Selama ini pengadaan alat kesehatan semua bersumbar dari Dinas Kesehatan Kotamadya Palembang dan Departemen Kesehatan RI. c. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas Merdeka untuk mendukung pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan sudah dapat dikatakan cukup. Hal ini terlihat dari sudah adanya gudang penyimpanan, dan transportasi untuk pengadaan alat kesehatan ke puskesmas yang disediakan oleh Dinas Kesehatan. d. Metode Dalam pelaksanaan manajemen logistik alat kesehatan, Puskesmas Merdeka tidak memiliki peraturan khusus yang dibuat sendiri oleh pihak puskesmas. Selama ini pengelolaan alat kesehatan mengacu pada
6.1.2. Proses
a. Perencanaan Puskesmas Merdeka melakukan perencanaan kebutuhan alat kesehatan setiap ....
b. Penganggaran
c. Pengadaan Alat-alat kesehatan yang ada di Puskesmas Merdeka semuanya bersumber dari Dinas Kesehatan, bantuan asing dan dana operasial puskesmas itu sendiri. Pengadaan oleh dinas kesehatan belum sesuai dengan permintaan puskesmas, selain itu terdapat alat-alat yang diterima namun tidak bisa berfungsi dengan baik.
d. Penyimpanan dan Pendistribusian Alat-alat kesehatan yang datang dari dinas kesehatan langsung didistribusikan pada unit-unit yang membutuhkan. Pendistribusian alat diutamakan untuk bagian puskesmas yang paling membutuhkan terlebih dahulu. Alat-alat kesehatan yang disimpan di gudang hanya terdiri dari alat-alat yang telah rusak saja. Namun Puskesmas Merdeka memerlukan satu gudang lagi untuk menampung barang yang rusak.
e. Pemeliharaan Pemeliharaan alat selama ini hanya sebatas pada perawatan alat seperti sterilisasi alat oleh petugas di ruangan. Pemeliharaan dan perbaikan alat yang rusak tidak dilaksanakan karena petugas pemeliharaan tidak ada. f. Penghapusan Penghapusan alat kesehatan belum terlaksana dengan baik. Laporan mengenai daftar alat-alat yang akan dihapus telah disampaikan oleh pihak puskesmas kepada dinas kesehatan, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.
g. Pengendalian Fungsi pengendalian logistik alat kesehatan telah dilaksanakan oleh Puskesmas Merdeka. Hal ini terlihar dari telah adanya sistem inventarisasi. Petugas telah membuat kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR). KIB dan KIR ini telah diperbarui setiap tahunnya. Pemberian kode barang belum dilaksanakan sepenuhnya, hal ini disebabkan banyaknya tugas yang harus dikerjakan oleh petugas pengelola barang yang juga merangkap sebagai petugas laboratorium.
6.1.3. Output
DAFTAR PUSTAKA
1. Azwar A. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksar; 1996. 2. Depkes RI. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta : Departemen Kesehatan RI; 2009. 3. Depkes RI. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehat an 2005-2015. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2009 4. Depkes RI. Pengelolaan Peralatan Kesehatan Puskesmas. Jakarta; Departemen Kesehatan RI: 1999 5. Depkes RI. Pedoman Operasional dan Pemeliharaan Peralatan Kesehatan. Jakarta: Departemen Kesehatan RI; 2001 6. Depkes RI. Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009; 2009. 7. Juni, Tri, Angkasawati, dkk. Kajian Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas. Web Page [Online] 2006. Dari http://www.p3skk.litbang.depkes.go.id [17 Januari 2011] 8. Yuliningsih, Siti Mardiyati. Analisa sistem pengelolaan perbekalan obat / alat kesehatan persediaan ruangan di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita. Web Page [Online] 2001. Dari http://eprints.ui.ac.id/27118/ [19 Januari 2011] 9. Kaltarina, Mike. Analisa sistim perencanaan obat dan Alkes kebutuhan dasar ruangan di instalasi farmasi RSUD Ciawi Bogor. Web Page [Online] 2002. Dari http://eprints.ui.ac.id/25601/ [19 januari 2011] 10. Prestasi Daerah Kabupaten Agam. Web Page [Online] 2008. Dari http://agamkab.go.id [15 Januari 2011] 11. Puskesmas Biaro. Daftar Inventaris Puskesmas Biaro. Agam: 2010 12. Trihono. Arrimes Manajemen Puskesmas. Jakarta: Sagung Seto; 2005 13. Prasetyo, Adi. Peralatan Kesehatan. Bandung: Angkasa; 2000 14. Depkes RI. Pedoman Pendataan Puskesmas Tahun 2006. Jakarta : Departemen Kesehatan RI; 2006 15. Bowersox. Manajemen Logistik. Jakarta: Bumi Aksara: 1995 16. Widjaja. Manajemen Logistik dan Supply Chan Manajement (Manajemen Rantai Pasokan). Akarta: Harvanda; 2008 17. Setia Putra, Abdi. Manajemen Logistik.Padang: PSIKM FK Unand;2010 18. Dwitara.L, Sumatro.RH. Manajemen Logistik. Jakarta: PT. Grasindo: 2004 19. Hamdan. Evaluasi Program Kesehatan. Web page [Online] 2009. Dari http://anakkesmas.blogspot.com [16 Januari 2011]
