S2 S3 Perpanjangan masa studi sesuai dengan peraturan yang y ang berlaku
PENYELENGGARA TUBEL PTN
PTS
SE Kemen PAN dan RB No 04 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar SE Kemen Kem en PAN PAN dan RB No B/1364/M.PAN-RB/03/2016 Tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi Tenaga Kesehatan
SE, Surat Kemen PAN dan RB No B/2556/D.III.PANRB/07/2016 Tentang Batas Usia Maksimal Pemberian Tugas Belajar Bagi B agi Dosen
KETENTUAN Usia Us ia maksimal pada 1 September September 2019 bagi : DTPK
Non DTPK
Tenaga Kesehatan D0/DI DI DIV/SI 45 tahun 40 tahun DIII DIV/SI 47 tahun 42 tahun DIII S1+Profesi 46 tahun 46 tahun DIV/SI Pr P rofesi 48 tahun 48 tahun SI SII/SII+Spesialis 47 tahun 47 tahun SII SIII 45 tahun 45 tahun Non tenaga kesehatan (Peneliti, Widya Iswara, Auditor dll) DIII SI 37 tahun 25 tahun DIII S1 37 tahun 25 tahun SI SII 42 tahun 37 tahun SII SIII 47 tahun 40 tahun Dosen Poltekkes Kemenkes SII SIII 50 tahun 50 tahun →
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
IIc IIc IIc IIc IIIa IIIb IIc IIc IIIa IIIb IIIb
1
• RENCANA KEBUTUHAN 1 TAHUN
2
• RENCANA KEBUTUHAN 5 TAHUN
RENCANA KEBUTUHAN TUBEL SDMK DISUSUN DISUSUN OLEH UNIT ORGANISASI PENGUSU PENGUSUL L BERDASARKAN , DAN DIBUAT DALAM JANGKA LIMA TAHUNAN DAN DIRINCI PER TAHUN
1. PNS Kementerian Kesehatan. 2. PNS tenaga kesehatan yang bertugas di Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas dan jaringan jaringan layanan lay anan Puskesmas. 3. Masa kerja kerja minimal mini mal 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS. 4. Telah penyesuaian Ijazah (gelar terakhir tercantum terc antum dalam SK Kepangkatan Kepangkatan atau Surat Pencantuman Gelar Pendidikan terakhir atau surat keterangan proses pecantuman gelar).
Jenjang pendidikan tugas belajar yang dapat diikuti sebagai berikut :
Struktural, Jabatan Pelaksana Pelaksana dan Jabatan Fungsional
Semua tenaga
maksimal S2
Pejabat struktural berhenti dari jabatannya Jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya jabatannya Tidak pernah gagal dalam d alam tugas belajar sebelumnya sebelumnya Tidak pernah mengundurkan mengundurkan diri setelah ditetapkan d itetapkan dalam SK
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN DI SIPLIN TINGKAT TINGKAT SEDANG ATAU BERAT. MENDAFTAR SECARA ONLINE MELALUI http://tubel. MENDAFTAR bppsdmk.kemkes.go.id PERKULIAHAN DIMULAI DI MULAI PADA PADA BULAN BULA N SEPTEMBER SEPTEMBE R 2018.
ATAU
PESERTA PESERTA PARSI PARSIAL AL MAKSIMAL MA KSIMAL SEMESTER SE MESTER 3 PADA PADA BULAN BULA N SEPETEMBER 2019 ATAU PENDIDIKAN MASIH TERSISA SATU SATU TAHUN TAHUN SESUAI KURIKULUM. KURIKULU M.
1. Bukti registrasi registrasi pendaftaran online (print out dari sistem informasi). 2. Biodata peserta peser ta tugas belajar (Print out dari sistem informasi). 3. Fotocopy SK CPNS, SK pengangkatan PNS dan SK Pangkat Terakhir. 4. Fotocopi SK Pencatuman gelar pendidikan pendid ikan terakhir atau bukti proses pengusulan pencantuman penc antuman gelar gel ar.. 5. Fotocopy Fotoco py SK Jabatan terakhir 6. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai selama 2 tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik. 7. Fotocopi SK tugas belajar belajar atau Surat ijin belajar belaj ar sebelumnya. sebelumnya. 8. Fotocopy ijasah terakhir yang telah dilegalisir d ilegalisir oleh ol eh institusi pendidikan. 9. KRS,KHS bagi peserta parsial parsial (lanjutan).
10.Bukti 10.Bukti akreditasi program studi minimal terakreditasi t erakreditasi B atau at au setara sesuai sesuai dengan d engan BAN PT/ LAM PT Kes . 11.Dokumen perencanaan kebutuhan tugas belajar SDM Kesehatan Kesehat an lima tahunan ta hunan (Tahun (Tahun 2015 2015 – 2019) 2019) dan tahunan yang yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja setingkat eselon II atau fotokopi yang sudah sudah dilegalisir di legalisir oleh ole h pejabat yang berwenang, berwenang, direkapitulasi di rekapitulasi dan dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Prov/ Unit Utama (lampiran 1 dan 2). 12. Surat Rekomendasi/ijin Rekomendasi/ij in tertulis ter tulis dari atasan at asan langsun langsung g dan disetujui oleh o leh pimpinan unit kerja untuk mengikuti mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik (lampiran 4).
13.Surat 13.Surat Ijin Iji n dari suami/istri suami/istri (lampiran 5). 5). 14.Surat Penghargaan sebagai . 15.Surat pernyataan diatas materai Rp. 6.000 dan diketahui pimpinan unit kerja tentang (lampiran 6): 16.Bersedia melepaskan jabatan struktural bagi yang menduduki jabatan struktural struktural 17.Bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional bagi yang menduduki jabatan fungsional. 18.Bersedia 18.Bersedia bekerja kembali pada unit kerja pengusul pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N = masa tugas belajar). 19.Tidak 19.Tidak akan pindah program studi/peminatan dan/ atau institusi pendidikan setelah setel ah ditetapkan dite tapkan sebagai sebagai peser peserta ta tugas
1. Surat pernyataan pernyataan dari pimpinan unit kerja bahwa calon peserta tugas belajar (Lampiran 7): • Tidak dalam proses pindah/ pindah/ mutasi kerja. • Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan di batalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya. • Tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/ atau sedang sed ang menjalani hukuman disiplin. • Tidak sedang melaksanakan pendid pendidikan ikan dan pelatihan pelati han penjenjangan. • Program studi/peminatan sudah sesuai dengan Dokumen Do kumen Rencana Renc ana Kebutuhan Ke butuhan Tugas Tugas Belajar Belaj ar.. • Ditempatkan kembali pada unit kerja sesuai sesuai dengan rencana kebutuhan kebutuhan SDM Kesehatan pada unit kerja.
1. Surat keterangan berbadan sehat dari RS Pemerintah. 2. Surat Keterangan bebas narkoba minimal tiga pemeriksaan pemeriksaan asli dari rumah sakit saki t pemerintah/ pemerintah/ BNN. 3. Surat keterangan lulus seleksi akademik. 4. Surat Keterangan Keterangan aktif kuliah atau KRS. 5. Fotocopy NPWP, halaman depan Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia/BRI yang bukan rekening gaji (di isi dan di upload dalam SIM Tubel).
DOKUMEN KELENGKAPAN SETELAH PENETAPAN SK 1. Surat keputusan Tugas Belajar dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) (BKD) bagi PNS P NS daerah, dari da ri Biro Kepegawaian Kepegawaian bagi PNS P NS Pusat dan UPT UP T. 2. Perjanjian antara anta ra Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Ke sehatan dengan Peserta Tugas Belajar/ Peneriman bantuan Tugas Tugas Belajar Belajar yang sudah ditandatangani diatas diat as materai Rp. 6000,- dan diketahui oleh ketua Prodi di institusi pendidikan (didownload dalam Sistem Informasi Tugas Belajar) Belaja r) 3. Surat Keputusan pemberhentian dari Jabatan struktural bagi pejabat struktural. 4. Surat keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional bagi pejabat fungsional (dikirimkan paling lambat tujuh bulan setelah setelah per perkuliahan). kuliahan).
INSTITUSI PENDIDIKAN Institusi pendidikan penyelenggara tugas belajar diprioritaskan atau setara sesuai peraturan perundang-undangan (daftar akreditasi dapat dilihat pada website: ban-pt.kemdiknas.go. id/direktori.php) kecuali perguruan tinggi swasta yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan (Prodi S1 Farmasi dan profesi Apoteker di Universitas Pancasila & Prodi S1 Biomedis Universitas Nasional).
1 2
Puskat Puskat Mutu Mut u SDMKes Puskat Puskat Mutu Mut u Sosialisasi Sosialisasi Surat Edaran Tugas SDMKes, Unit Belajar Utama/Dinkes Provinsi
Informasi Surat Edaran
September 2018 Oktober 2018 Januari 2019 Oktober 2018 – 31 Januari 2019
3
Pendaftaran online
Peserta
4
Seleksi administrasi tingkat Unit Utama/Dinkes Provinsi
5
Pengiriman Berkas Hasil Seleksi Administrasi ke Puskatmutu SDMK
6
Seleksi administrasi tingkat Pusat/Kemenkes
7
Seleksi Akademik
Unit Utama/Dinkes 5 – 20 Februari Provinsi 2019 Paling lambat Unit Utama/Dinkes diterima Provinsi Puskatmutu tgl 28 Februari 2019 Tim Pusat/ 5- 20 Maret 2019 Kemenkes Institusi Maret - Agustus Pendidikan 2019
8 9
10
Pengumuman hasil seleksi akademik *) Penerimaan persyaratan registrasi ulang dari peserta ke unit utama/dinas kesehatan provinsi Pengiriman berkas hasil seleksi akademik dari unit utama/dinkes provinsi ke Puskat Mutu SDMKes
Institusi Institusi Pendidikan Pendidi kan
Paling lambat 30 Agustus 2019
Peserta
Paling lambat 9 Agustus 2019
Unit Utama/Dinkes Provinsi
15-30 Agustus 2019 (Sudah diterima Puskat Mutu SDMK)
11
Verifikasi berkas administr admini strasi asi dan Puskat Mutu Akademik registrasi ulang SDMKes
2 -10 September 2019
12
Pener enerb bitan SK Tugas Bela elajar
Puskat Mutu SDMKes
Oktober 2019
13
Kuliah
Institusi Pe ndidikan
1 Septembe r 2019
BELAJAR
Biaya Pendidikan & Non Pendidikan selama masa studi
Memperoleh hakhak kepegawaian lainnya di luar ketentuan tugas belajar
1. Pembiayaan program tugas belajar SDM Kesehatan bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pusat Peningkatan Mutu SDMK Badan PPSDM Kesehatan yang disesuaikan dengan . 2. Pesert Peserta a yang akan dibiayai adalah adal ah pesert peserta a yang tercantum dalam SK penetapan Bantuan Tugas Belajar SDMK. 3. Pembiayaan Program Tugas Belaj Belajar ar SDMK Kesehatan Kesehatan berlaku sejak sampai dengan masa pendidikan sesuai kurikulum.
4. Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan kurikulum
1.
yang ditetapkan sesuai Pola Tarif yang Resmi Resmi (SK Rektor atau ketentuan peraturan perundangan) terdiri dari SPP dan Biaya Sumbangan Pembangunan; 2. yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan yang terdiri biaya hidup, biaya bantuan refensi atau buku. 3. yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Pengguna Anggaran Anggaran (KPA) (KPA) Pusat Peningkatan Peningkatan Mutu. M utu. 4. yang terdiri terdiri biaya kedatangan dan kepulangan
Telah lulus Berhenti dari pendidikan Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat Tidak melapork mela porkan an perkembangan perkem bangan Tugas Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan Tidak sehat jasmani ja smani dan rohani yang dinyatakan dinyatakan oleh tim t im penguji Peserta diangkat dalam jabatan struktural Pindah institusi pendidikan dan atau peminatan Tidak dapat menyelesaikan me nyelesaikan pendidikan pendidikan
KEWAJIBAN PESERTA Menandatangani surat perjanjian Tubel Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada kepada atasan langsung l angsung Menaati dan mengikuti semua ketentuan tubel Melaporkan perkembangan Tubel Tubel setiap setia p semester ke Unit Pengusul dan BPPSDMK
Teguran tertulis ter tulis Sanksi Sanksi disiplin d isiplin PNS Penghentian Penghentian biaya pendidikan pendid ikan Pengembalian biaya biaya pendidikan pendidikan ke Kas Negara 10 kali biaya yang y ang telah dikeluarkan apabila : • pindah program studi dan atau Pergu Perguruan ruan tinggi yg diten ditentukan tukan • Berhenti bukan atas pertimbangan akademis akadem is • Berhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta. Tidak boleh boleh mengikuti m engikuti tugas belajar belajar kembali bagi peserta yang berhenti be rhenti setelah dinyatakan diterima sebagai peserta
1.Tidak adanya Pembiayaan Tugas Belajar Luar Negeri di BPPSDMK 2.Masih membutuhkan peningkatan kapasitas kapasitas melalui melalui Tugas Belajar Luar Negeri
1 TH INDO UNHAS
1 TH AUS
2 TAHUN
1. 1 Tahun Tahun Pertam Pertama a di Univ U niversitas ersitas Hasanuddin 2. Komponen Pembiayaan Pembiayaan : a. Biaya Pendidikan b. Biaya Hidup c. Biaya Buku/referensi d. Biaya Riset/Penelitian e. Biaya kedatangan dan kepulangan dari unit kerja –UNHAS
