B. DAKWAAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TIDAK TERPENUHI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN
Majelis Hakim yang terhormat, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun Pasal tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. unsur setiap unsur setiap orang 2. unsur menempatkan, membayarkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang maupun surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan 3. unsur yang yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
Perlu dicatat bahwa pasal a que sebagai tindak pidana pidana accesoir pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh pembuktian dari tindak pidana pokok, yang dalam perkara ini adalah Pasal 378 KUHP. Namun demikian, terpenuhinya unsur pasal 378 KUHP tidak serta merta mengakibatkan terbuktinya pasal 3 UU TPPU. Pasal a Pasal a que tersebut harus dibuktikan secara tersendiri dan setiap unsur-unsurnya harus terpenuhi. sebaliknya, tidak terbuktinya dakwaan pokok mengakibatkan dakwaan accesoir dakwaan accesoir tersebut tersebut menjadi gugur secara otomatis. Perlu pula diperhatikan bahwa tindak pidana pencucian uang bukanlah suatu tindak pidana yang bersifat kelanjutan dari tindak pidana pokok, dalam arti tindak pidana pencucian uang bukanlah pemenuhan dari pidana pokok, sehingga tidak memberi kesan bahwa bahwa tindak pidana pokok akan menjadi tidak sempurna jika tindak pidana pencucian uang tidak dilaksanakan. kedua tindak pidana ini haruslah berdiri sendiri-sendiri.
Penasehat hukum merasa perlu untuk menyampaikan pandangan ini karena sering sekali terja di penuntut umum mendalilkan pasal pencucian uang pada pemenuhan suatu tindak pidana. Misalnya dalam kasus jual beli narkotika uang hasil penjualan narkotika atau pembayaran jasa penjualan narkotika langsung didalilkan hasil pencucian uang, uang, padahal uang tersebut memang seyogyanya ada sebagai pemenuhan dari unsur menjual narkotika tersebut. Pencucian uang seharusnya baru dapat didakwakan jika uang hasil penjualan narkotika tersebut dimasukkan ke dalam sistem transaksi yang melibatkan uang halal, misalnya digabungkan dalam usaha bisnis atau digunakan untuk membeli aset, yang kemudian memunculkan istilah money laundering
(pencucian uang). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang baru timbul ketika ada usaha-usaha untuk menghilangkan asal-usul uang haram tersebut.
Ad. 1 Unsur menempatkan, membayarkan, membelanjakan, membayarkan, menghi bah-
kan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang maupun surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan Tidak terpenuhi Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut laundromat yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran. Bisnis pencucian pakaian menggunakan uang haram inilah yang kemudian menelurkan istilah pencucian uang (Money loundering).
menurut Yunus Husein dalam jurnal hukum bisnis yang berjudul “PPATK: Tugas, fungsi, dan perananannya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang” (2003), Tindak pidana pencucian uang bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pencucian uang atau money laundering sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asalusul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan ( financial system) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal. Usaha menutup-nutupi uang haram inilah yang kemudian perlu diperhatikan untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang.
Di dalam persidangan, jaksa sama sekali gagal untuk membuktikan adanya usaha terdakwa untuk menutup-nutupi atau memasukkan uang yang diperoleh terdakwa ke dalam sistem jaringan keuangan untuk menyembunyikan asal mula uang yang dimiliki oleh terdakwa, terlepas dari apakah uang tersebut berasal dari tidak pidana atau tidak.
Memang benar adanya bahwa terdakwa memasukkan uangnya ke dalam sistem jaringan keuangan, yakni ke dalam rekeningnya sendiri, namun uang tersebut justru ditempatkan oleh saudara pelapor Budi Sudirjo dan memang terdakwa secara terang-terangan menggunakan rekening bank nya sebagai tempat menghimpun dana perusahaan, yang mana hal ini diketahui khalayak umum bahkan oleh para saksi pelapor sekalipun. Dana yang tersimpan dalam rekening terdakwa dapat diakses oleh pihak berwajib bila perlu. bahkan tidak ada sedikit pun usaha terdakwa untuk menciptakan berbagai rekening sebagai tempat menyimpan dana. sehingga tindakan terdakwa menyimpan dana di rekeningnya adalah sesuatu yang yang berdasar, dan bukan dari usaha menutup-nutupi dana yang berasal dari tindak pidana. Dengan demikian unsur menyimpan tidak terpenuhi.
Kemudian Jaksa juga berusaha menunjukkan bahwa terdakwa menggunakan uang yang diduga hasil tindak pidana untuk berbagai belanja dan pembayaran. Tindakan terdakwa ini pun sangat beralasan karena status Terdakwa sebagai Direktur PT. Mitkom Persada mengharuskan terdakwa melakukan pembayaran terhadap berbagai kebutuhan misalnya pembayaran gaji dan hutang-hutang kepada rekanan kerja, yang memang menggunakan rekening pribadi terdakwa karena memang keuangan PT. Mitkom Persada menggunakan rekening pribadi terdakwa, sehingga beralasan lah bagi terdakwa untuk mengeluarkan uang dari rekening tersebut. Tindakan terdakwa ini sangat beralasan dan tak dapat dianggap usaha untuk berbelanja dan membayar dengan tujuan untuk menghilangkan asal-muasal uang. lagipula penggunaan uang tersebut telah selaras dengan hasil yang dicapai terdakwa yakni adanya pembangunan proyek yang mencapai 70% dari target sehingga jelaslah penggunaan uang oleh terdakwa murni sebagai tindakan bisnis dan tak ada sangkut pautnya dengan usaha pencucian uang. dengan demikian unsur membelanjakan dan melakukan pembayaran tidak terpenuhi.
Berdasarkan uraian diatas, maka terbuktilah bahwa Unsur menempatkan, membayarkan, membelanjakan, membayarkan, menghibah-kan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang maupun surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan Tidak terpenuhi.
ad. 2. Unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana tidak terpenuhi
Sebagaimana Penasehat Hukum telah utarakan sebelumnya, Pembuktian Pasal 3 UU TPPU sangat bergantung kepada terbukti atau tidaknya pidana pokok yang didakwakan. Jika pidana pokok tersebut, dalam hal ini pasal 378 atau 372 KUHP, tidak terbukti, sehingga tindak pidana dari mana uang tersebut dituduhkan berasal menjadi gugur maka gugur pula lah Pasal 3 UU TPPU tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Pro. Eva Achmadi zoelva yang menyatakan bahwa dalam membuktikan unsur pada pasal 3 UU TPPU, tindak pidana asal yang merupakan unsur di dalam pasal tersebut “harus dapat dibuktikan apakah uang yang diduga digunakan untuk TPPU” memang benar -benar berasal dari tindak pidana. Memang tidak wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu dengan suatu putusan per sidangan, namun harus dibuktikan dengan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa uang tersebut nyata berasal dari hasil ti ndak pidana.
Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan serta penguraian unsur yang terdapat pada Dakwaan KESATU dan Dakwaan KEDUA , Terdakwa tidak terbukti melakukan pencucian uang sebagaimana yang didakwakan yang dimana Terdakwa di dalam rekeningnya menerima uang sebesar Rp 1.273.000.000 yang dimana uang tersebut ditransfer kepada rekening pribadi terdakwa dan uang tersebut didapatkan berdasarkan akta jual beli nomor 230/AAB-HRGA/VII/15 yang pada tanggal 13 Juli 2015 dan disahkan pada tanggal 5 Agustus 2015 yang dimana berdasarkan keterangan saksi Chris Boanita merupakan pengikatan jual beli saham yaitu dari Saudara Idur Dulmanan kepada Saudara Budy Sudirjo yang dimana Terdakwa Idur Dulmanan mendapatkan uang tersebut melalui pengikatan jual beli secara sah sehingga transaksi yang dicantumkan di dalam Dakwaan KESATU yang dimana dapat dikatakan bahwa uang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli tersebut bukan berasal dari Tindak Pidana sehingga dakwaan jaksa terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, di dalam pasal 1 ayat (7) UU TPPU dijelaskan bahwa di dalam membuktikan suatu tindak pidana pencucian uang, maka harus dilakukan penyidikan terl ebih dahulu oleh lembaga independen yang disebut sebagai PPATK dan kemudian laporan hasil penyidikan tersebut lalu diserahkan kepada penyidik kepolisian. Di dalam surat tuntutan maupun alat bukti dan barang bukti tidak dicantumkan adanya laporan dari PPATK terkait dengan asal usul uang yang berada pada rekening pribadi Terdakwa sehingga dalam hal ini jaksa telah keliru dalam melakukan penafsiran terhadap pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana jaksa dalam tuntutannya tidak dapat membuktikan bahwa asal usul uang yang berada di dalam rekening pribadi terdakwa berasal dari Tindak Pidana Penipuan sebagaimana yang telah diuraikan jaksa di dalam surat tuntutannya.
Selain itu, wewenang dari PPATK untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau terkait dengan transaksi mencurigakan disebutkan di dalam pasal 64 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimana setelah PPATK melakukan koordinasi terkait dengan pemeriksaan transaksi keuangan yang mencurigakan selanjutnya di dalam pasal 64 ayat (2) UU TPPU, maka harus berkoordinasi dengan pihak penyidik yaitu dengan cara menyampaikan hasil pemeriksaan terkait dengan adanya tindak pidana pencucian uang kepada penyidik untuk kemudian ditindaklanjuti kepada penyidik. Prinsip ini juga berlaku sebaliknya dimana di dalam pasal 75 UU TPPU mengatakan bahwa di dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka jika penyidik ternyata menemukan bukti permulaan yang cukup maka hal tersebut harus dikoordinasikan kepada PPATK sebagai lembaga yang memiliki wewenang juga untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan TPPU ataupun tindak pidana asal.
Kemudian terkait frasa “yang diketahui atau patut diduga”. Bahwa Terdakwa dalam menerima uang yang dituduhkan sebagai berasal dari tindak pidana tersebut berada di dalam pemikiran bahwa uang tersebut adalah halal. Yakni sebagai pembayaran atas seluruh saham yang dijual kepada para saksi pelapor (bahkan sebagaimana disebutkan dalam bukti T-5, pembayaran tersebut belum sepenuhnya dilunasi oleh saksi pelapor, yakni masih kurang sebesar 21,4 Milyar Rupiah sehingga justru yang dirugikan adalah terdakwa sendiri, yang mana untuk itu Terdakwa akan memperjuangkan haknya tersebut).
Kegagalan Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana telah kami uraikan pada bagian sebelumnya juga sebetulnya telah menjadi dasar yang rigit bahwa tindak pidana dari mana uang tersebut diduga berasal telah gugur. Dengan demikian, maka unsur yang diketahui atau patut diduganya merupakan tindak pidana tersebut menjadi gugur, karena pidana pokok yang dituduhkan tidak pernah terjadi sehingga uang tersebut terbukti halal dan buan hasil dari tindak pidana. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa unsur yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana tidak terpenuhi. Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur menempatkan, membayarkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang maupun surat berharga atau perbuatan lain atas harta
kekayaan dan unsur yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana maka dapat disimpulkan bahwa Dakwaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
