BUPATI KLATEN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR
4
TAHUN 2007
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
BUPATI KLATEN, Menimbang ang
:
b.
c.
Mengingat
:
1.
a. bahwa dengan diberlaku akukan kannya Peraturan Daerah Kabupat Kabupaten en Klaten Klaten Nomor Nomor 8 tentan tentang g Badan Badan Permu Permusya syawar waratan atan Desa Desa (BPD) (BPD) dan telah telah terben terbentuk tuknya nya Badan Badan Permu Permusya syawar warata atan n Desa Desa (BPD (BPD)) di DesaDesa-de desa sa dala dalam m wila wilaya yah h Kabup Kabupat aten en Klat Klaten en,, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Badan Perm ermus usy yawar awarat atan an Desa Desa (BPD) BPD),, dipa dipand ndan ang g per perlu adan adany ya Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD); bahwa BPD dibentuk berdasarkan usulan oleh masyarakat Desa yang bersangkutan yang mencerminkan keterwakilannya yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat; bahw bahwa a berd berdasa asark rkan an perti pertimb mbang angan an sebaga sebagaim iman ana a ters terseb ebut ut huruf huruf a diatas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati; Undang ang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang ang Pembentukan kan Daerah Daerah-da -daera erah h Kabupat Kabupaten en Dalam Dalam Lingku Lingkungan ngan Propi Propinsi nsi Jawa Jawa Tengah;
2.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomor Nomor 32 Tahun Tahun 20 2004 04 tent tentang ang Peme Pemeri rint ntah ahan, an, sebagai sebagaiman mana a telah telah diubah diubah dengan dengan Undang Undang Undang Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Peng Pengga gant ntii
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g
Nomo Nomorr
3
Tahu Tahun n
2005 20 05 tent tentan ang g
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang; 3.
Unda Undang ng-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 33 Tahun Tahun 20 200 04 tent tentan ang g Peri Perimb mban anga gan n Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4.
Peratu Peraturan ran Pem Pemeri erinta ntah h Nomor Nomor 32 32 Tahun Tahun 195 1950 0 tenta tentang ng Penet Penetapan apan Mula Mulaii Berl Berlaku akuny nya a Undan Undangg-Un Undan dang g Nomo Nomorr 12 12,1 ,13, 3,14 14 dan dan 15 Tahun 1950;
5.
Peratu Peraturan ran Pemer Pemerint intah ah Nomor Nomor 72 Tahun Tahun 200 2005 5 tenta tentang ng Desa Desa;;
6.
Peraturan
Daerah
Nomor
8
Permusyawaratan Desa (BPD);
Tahun
2006
tentang
Badan
-2-
7.
Peratu Peraturan ran Bupati Bupati Klaten Klaten Nomor Nomor 7 Tahun Tahun 200 2006 6 tenta tentang ng Pedo Pedoman man Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
8.
Peraturan
Bupati
Klaten
Nomor
28
Tahun
2006
tentang
Pedoman Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Pembentuk Pembentukan an Badan Permusyawa Permusyawaratan ratan Desa (BPD);
MEMUTUSKAN : Mene Meneta tapk pkan an
:
PEDO PE DOMA MAN N PENYU PENYUSU SUNA NAN N TATA TATA TERT TERTIB IB BADA BADAN N PERWA PERWAKI KILA LAN N DESA DESA (BPD)
DI KABUPATEN KLATEN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daer Daerah ah adal adalah ah Kabu Kabupa pate ten n Kla Klate ten; n; 2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Klaten; Badan Permus Permusyaw yawara aratan tan Desa Desa selanj selanjutn utnya ya dis dising ingkat kat BPD adalah adalah BPD BPD di wilayah wilayah 3. Badan Kabupaten Klaten; Peraturan ran Desa Desa adalah adalah semua semua peratu peraturan ran yang yang telah telah dis disahk ahkan an oleh oleh Kepala Kepala Desa Desa 4. Peratu sete setemp mpat at sete setela lah h mend mendap apat at pers perset etuj ujuan uan Bada Badan n Perm Permus usya yawa wara rata tan n Desa Desa dan dan mengikat seluruh warga Desa; 5. Pimp Pimpin inan an Seme Sement ntar ara a BPD BPD adal adalah ah Pimp Pimpin inan an Seme Sement ntar ara a BPD BPD terd terdir irii dari dari 2 (dua (dua)) Anggota BPD yang tertua dan termuda yang ditunjuk oleh Anggota BPD pada saat rapat rapat BPD yang yang pertam pertama a kali kali dil dilaksa aksanak nakan an setela setelah h Calon Calon Terpil Terpilih ih Anggot Anggota a BPD BPD diresmikan dan dilantik menjadi anggota BPD; BAB II MATERI PERATURAN TATA TERTIB BPD Pasal 2 Peraturan tata tertib BPD sekurang-kurangnya memuat dan mengatur tentang hal-hal sebagai berikut : a. kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang BPD; b. hak, hak, kewa kewaji jiban ban,, lar laran anga gan n ang anggo gota ta BPD; BPD; susunan organisasi; c. d. masa jabatan BPD; e. pemb pember erhe hent ntia ian n dan dan peng pengga gant ntia ian n angg anggot ota a BPD; BPD; f. rapat-rapat BP BPD; g. tata tata car cara a peng pengam ambi bila lan n Kepu Keputu tusa san; n; h. pemb pembah ahas asan an Pera Peratu tura ran n Desa Desa;; i. keputusan BPD dan Keputusan Pimpinan BPD; j. program kerja BP BPD; k. peny penyal alur uran an asp aspir iras asii mas masya yarrakat akat;;
l. keuangan dan dan ad administrati atif; m. hubungan ke kerja;
BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG BPD Pasal 3 (1) (1) BPD BPD berk berked edud uduk ukan an seba sebaga gaii unsu unsurr peny penyel elen engg ggar ara a peme pemeri rint ntah ahan an Desa Desa.. (2) (2) BPD BPD seb sebagai agaim mana ana dima dimaks ksud ud pad pada a ayat ayat (1 (1) di dibe bent ntuk uk ber berda dasa sarrkan kan us usul ulan an ol oleh masyarakat Desa yang bersangkutan.
BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 4 (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Anggota BPD sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua RT/RW, golongan golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 5 Peraturan tata tertib BPD memuat dan mengatur tentang hak, kewajiban dan larangan BPD sebagaimana diatur Pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Daerah. BAB VI SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1)Susunan organisasi BPD terdiri atas : Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil a. Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris; b. Anggota BPD. (2)Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dalam organisasi BPD dapat dibentuk beberapa bidang sesuai dengan kebutuhan. (3)Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang koordinator bidang. (4)Bidang-bidang (4)Bidang-bidang sebagaimana sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (2) mengatur tata kerjanya kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan BPD. BAB VII KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Keuangan Pasal 7 (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud (2) pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BPD bersama Kepala Desa sesuai Kemampuan Desa.
(3) Tunjangan pimpinan dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa. Pasal 8 (1)Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional oleh BPD bersama Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Desa. (3)Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APB Desa. (4)Pad (4)Pada a seti setiap ap tahun tahun angga anggara ran n sekr sekret etar aris is BPD BPD meny menyusu usun n Renc Rencan ana a An Angg ggar aran an Belanja BPD dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Desa.
Bagian Kedua Administratif Pasal 9 (1) Pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban kewajiban BPD diselenggar diselenggarakan akan sesuai sistem sistem administras administrasii dengan berpedoman berpedoman pada ketentuan yang berlaku. (2) Penyelenggaraan administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam buku administrasi pengelolaan keuangan BPD. (3) Jenis dan tatacara pengerjaan buku administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan lebih lanjut oleh Bupati. BAB VIII RAPAT-RAPAT BPD Pasal 10 (1)Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun. (2)Ketua/Pimpinan BPD dapat mengadakan rapat BPD atas permintaan sekurangkurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD dan atau atas permintaan Kepala Desa. (3)BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua/Pimpinan BPD. (4)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Tatatertib BPD. Pasal 11 (1)Rapat BPD terdiri atas : a. Rapa Rapatt Ple Pleno no;; b. Rapat Rapat Pimpi Pimpinan nan BPD; BPD; (2)Selain rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat melaksanakan rapat lain sesuai kebutuhan. Pasal 12 (1) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a adalah rapat Anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua dan atau Wakil Ketua BPD merupakan forum tertinggi sebagai pelaksanaan tugas, wewenang hak dan kewajiban BPD. (2)Rapat Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah rapat yang dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri pimpinan BPD yang lainnya.
BAB IX
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD Pasal 13 (1)Anggota BPD berhenti atau dapat diberhentikan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah. Pemberhen hentia tian n anggot anggota a BPD BPD sebaga sebagaima imana na dimaksu dimaksud d pada ayat ayat (1) diteta ditetapka pkan n (2) Pember dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan BPD melalui Camat. (3)Tata cara pemberhentian BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD. BAB X ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU Pasal 14 (1)Anggot (1)Anggota a BPD BPD yang yang oleh oleh karena karena sesuat sesuatu u hal tidak tidak dapat dapat melaks melaksanak anakan an tugas tugas sampai dengan saat berakhirnya masa keanggotaan digantikan kedudukannya oleh anggota BPD antar waktu yang diusulkan dari wilayah Dusun kepada pimpinan BPD berdasarkan musyawarah dusun dari dusun yang bersangkutan. (2)Calo )Calon n angg anggot ota a BPD seba sebaga gaiimana ana tersebu sebutt pada pada ayat ayat (1) (1) yang ang diajukan penetapanny penetapannya a kepada Bupati oleh Pimpinan BPD melalui melalui Camat dengan dilampiri dilampiri Berita Acara Rapat BPD. (3)Berda (3)Berdasar sarkan kan usulan usulan sebagai sebagaiman mana a dimaksu dimaksud d pada pada ayat ayat (2) Bupati Bupati meneta menetapka pkan n anggota BPD. BAB XI PEMILIHAN PIMPINAN BPD Pasal 15 Pimpinan Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris Pasal 16 (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat pleno BPD yang diadakan secara s ecara khusus. (2)Rapat (2)Rapat Pleno Pleno BPD sebagai sebagaiman mana a dimaksu dimaksud d pada pada ayat ayat (1) dihadi dihadiri ri oleh oleh sekur sekurangangkurangnya 2/3 (dua pertiga ) dari seluruh jumlah Anggota BPD. (3)Apabila jumlah Anggota BPD belum mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam. Apabila a ketent ketentuan uan sebagai sebagaiman mana a dimaksu dimaksud d pada pada ayat ayat (3) belum belum juga juga terpen terpenuhi uhi,, (4) Apabil Rapat Pleno ditunda paling lama 1 (satu) jam dan selanjutnya pemilihan Pimpinan BPD tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan syarat kuorum. Pasal 17 (1)Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara musyawarah. (2)Apabil (2)Apabila a musyaw musyawara arah h tidak tidak tercap tercapai ai , pemili pemilihan han Pimpin Pimpinan an BPD BPD dil dilaksa aksanak nakan an melalui pemungutan suara. (3)Dari (3)Dari hasi hasill pemu pemung ngut utan an su suar ara a seba sebaga gaim iman ana a dima dimaksu ksud d pada pada ayat ayat (2), (2), Calo Calon n Pimpinan BPD terpilih ditetapkan berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak, dengan ketentuan : a. Anggota Anggota BPD yang memperole memperoleh h suara terbanyak terbanyak ditetapkan ditetapkan sebagai sebagai Ketua; Ketua; b. An Angg ggot ota a BPD BPD yang yang mempe empero role leh h su suar ara a terb terban anya yak k pada pada urut urutan an beri beriku kutn tnya ya ditetapkan sebagai Wakil Ketua, sesuai kebutuhan. Pasal 18 Calon Pimpinan BPD terpilih ditetapkan sebagai Pimpinan BPD dengan Keputusan Pimpinan Sementara BPD.
BAB XII PENYIDIKAN Pasal 19 Peraturan tata tertib BPD memuat dan mengatur tentang tindakan penyidikan bagi angg anggoa oata ta BPD BPD yang yang didu diduga ga mela melaku kukan kan tind tindak ak pida pidana na keja kejahat hatan an seba sebagai gaima mana na dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah. BAB XIII KEPUTUSAN BPD DAN KEPUTUSAN PIMPINAN BPD Pasal 20 Produk BPD berbentuk : a. Keputusan BPD; b. Keputusan Pimpinan BPD. Pasal 21 (1)Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf a ditetapkan secara musyawarah dalam Rapat BPD. (2)Apa (2)Apabi bila la musy musyaw awar arah ah tida tidak k terc tercap apai ai,, Kepu Keputu tusa san n BPD BPD dite diteta tapk pkan an mela melalu luii pemungutan suara, dengan ketentuan : a. Rapat Rapat harus harus dihadi dihadiri ri dihadi dihadiri ri oleh oleh sekura sekurangng-kur kurang angnya nya 2/3 (dua (dua pertig pertiga a ) dari dari seluruh jumlah Anggota BPD. b. Keputu Keputusan san yang akan akan diteta ditetapka pkan n harus harus memper memperole oleh h dukung dukungan an Anggot Anggota a BPD BPD sekura sekurangng-kur kurangn angnya ya ½ + 1 (seten (setengah gah tambah tambah satu) satu) dari dari anggot anggota a BPD BPD yang yang hadir. (3)Keputusan BPD ditanda tangani bersama oleh Ketua dan Wakil Ketua BPD. (4)Keput (4)Keputusan usan Pimpin Pimpinan an BPD BPD sebaga sebagaima imana na dimaks dimaksud ud Pasal Pasal 18 huruf huruf b diteta ditetapka pkan n bersama-sama oleh Pimpinan BPD. Untuk k menj menjam amin in keab keabsa saha han n Kepu Keputu tusa san n BPD BPD dan dan Kepu Keputu tusa san n Pimp Pimpin inan an BPD BPD (5) Untu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) penandatanganannya herus dibubuhi cap/ stempel BPD yang bersangkutan.
BAB XIV PENETAPAN PERATURAN DESA Pasal 22 (1)Rancangan Peraturan Desa berasal dari Kepala Desa atau atas usul prakarsa BPD. (2)Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama oleh Kepala Desa dan BPD. (3)Peraturan Desa hanya ditanda tangani oleh Kepala Desa. (4)Pe (4)Pera ratu tura ran n Kepa Kepala la Desa Desa dite diteta tapk pkan an oleh oleh Kepa Kepala la Desa Desa sete setela lah h mend mendap apat atka kan n persetujuan BPD (5) Persetujuan BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD. Pasal 23 Rapat Pembahasan Pembahasan Rancangan Rancangan Peraturan Peraturan Desa mengenai mengenai Anggaran Anggaran pendapatan pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan dalam rapat yang khusus diadakan untuk keperluan itu. Pasal 24 Tat Tata a cara cara peny penyam ampa paia ian n Ranc Rancan anga gan n Pera Peratu tura ran n Desa Desa,, taha tahapa pan n pemb pembah ahas asan an dan dan penandatanganan Peraturan Desa ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
BAB XV SEKRETARIS BPD Pasal 25 Sekretaris BPD adalah untur pimpinan BPD bertugas dalam menyelenggarakan tugas di bidang administratif. BAB XVI KEUANGAN Pasal 26 (1) Untuk menjalan alank kan fungsi BPD BPD disediakan pem pembiaya ayaan yang ang diang anggarkan kan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Pada ada seti setiap ap Tah Tahun un Ang Angga garran Se Sekret kretar ariis BPD BPD men meny yus usun un re rencan ncana a Ang Angga garran Belanja BPD dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan Desa. BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.
Ditetapkan di Klaten pada tanggal 2007 BUPATI KLATEN,
SUNARNA Diundangkan di Klaten pada tanggal
2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
INDARWANTO BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN
2007 NOMOR
