Tarikh Tasyri

Tarikh Tasyri’ Sejarah pembentukan hukum Islam sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman moden. Dalam menyusun sejarah pembentukan dan pembinaan hukum (feqh) Islam, di kalangan ulamak feqh kontemporer terdapat beberapa macam cara. D ua di antaranya yang terkenal adalah cara menurut Syekh Muhammad Khudari Bek (mantan dosen Universiti Cairo) dan cara Mustafa Ahmad az-Zarqa (guru besar feqh Islam Universiti Amman, Jordan). Cara pertama, periodisasi pembentukan hukum (feqh) Islam oleh Syeikh Muhammad Khudari Bek dalam bukunya, Tarikh Tasyrl' al-Islami (Sejarah Pembentukan Hukum Islam). Ia membahagi masa pembentukan hukum (feqh) Islam dalam enam periode, yaitu: (1) periode awal, sejak Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi rasul; (2) periode para sahabat besar; (3) periode sahabat kecil dan *tabiin; (4) periode awal abad ke-2 H sampai perte ngahan abad ke-4 H; (5) periode berkembangnya mazhab dan munculnya taklid mazhab; dan (6) periode jatuhnya Baghdad (pertengahan abad ke-7 H oleh Hulagu Khan [1217-1265]) sampai sekarang. Cara kedua, pembentukan hukum (fikih) Islam oleh Mustafa Ahmad az-Zarqa dalam bukunya, alMadkhal al-Fiqhi al-'amm (Pengantar Umum Fikih Islam). Ia membagi periodisasi pembentukan dan pembinaan hukum Islam dalam tujuh periode. Ia setuju dengan pembagian Syekh Khudari Bek sampai periode kelima, tetapi ia membagi per iode keenam menjadi dua bagian, yaitu (1) periode sejak pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah (Hukum Perdata Kerajaan Turki Usmani) pada tahun 1286 H dan (2) periode sejak munculnya Majallah al-Al-Akam al-'Adliyyah sampai sekarang. Secara lengkap periodisasi sejarah pembentukan hukum Islam menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa adalah sebagai berikut. Periode Pertama: masa Rasulullah SAW. Pada periode ini. kekuasaan pembentukan hukum berada di tangan Rasulullah SAW. sumber hukum Islam ketika itu adalah Al-Qur'an. Apabila ayat Al-Qur'an tidak turun ketika ia menghadapi suatu masalah, maka ia, dengan bimbingan Allah swt. menentukan hukum sendiri. Yang disebut terakhir ini dinamakan sunah Rasulullah SAW. Istilah fikih dalam pengertian yang dikemukakan ulama fikih klasik maupun modern belum dikenal ketika itu. "ilmu" dan "fikih" pada masa Rasulullah SAW mengandung pengertian yang sama, yaitu mengetahui dan memahami dalil berupa AlQur'an dan sunah Rasulullah SAW. Pengertian "fikih" di zaman Rasulullah SAW adalah seluruh yang dapat dipahami dari nas (ayat atau hadis), baik yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum, maupun kebudayaan. Di samping itu, "fikih" pada periode ini bersifat aktual, bukan bersifat teori. Penentuan hukum terhadap suatu masalah baru ditentukan setelah kasus tersebut terjadi, dan hukum yang ditentukan hanya menyangkut kasus itu. Dengan demikian, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, pada periode Rasulullah SAW belum muncul teori hukum seperti yang dikenal pada beberapa periode sesudahnya. Sekalipun demikian, Rasulullah SAW telah mengemukakan kaidah-kaidah umum dalam pembentukan hukum Islam, baik yang berasal dari Al-

Qur'an maupun dari sunahnya sendiri. Periode Kedua: masa al-Khulafa' ar-Rasyidin (Empat Khalifah Besar) sampai pertengahan abad ke-l H. Pada zaman Rasulullah SAW para sahabat dalam menghadapi berbagai masalah yang menyangkut hukum senantiasa bertanya kepada Rasulullah SAW. setelah ia wafat, rujukan untuk tempat bertanya tidak ada lagi. Oleh sebab itu, para sahabat besar me lihat bahwa perlu dilakukan *ijtihad apabila hukum untuk suatu persoalan yang muncul dalam masyarakat tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an atau sunah Rasulullah SAW. Ditambah lagi, bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam membuat persoalan hukum semakin berkembang karena perbedaan budaya di masing-masing daerah. Dalam keadaan seperti ini, para sahabat berupaya untuk melakukan ijtihad dan menjawab persoalan yang dipertanyakan tersebut dengan hasil ijtihad mereka. Ketika itu para sahabat melakukan ijtihad dengan berkumpul dan memusyawarahkan persoalan itu. Apabila sahabat yang menghadapi persoalan itu tidak memiliki teman musyawarah atau sendiri, maka ia melakukan ijtihad sesuai dengan prinsipprinsip umum yang telah ditinggalkan Rasulullah SAW. P engertian "fikih" dalam periode ini masih sama dengan "fikih" di zaman Rasulullah SAW, yaitu bersifat aktual, bukan teori. Artinya, ketentuan hukum bagi suatu masalah terbatas pada kasus itu saja, tidak merambat ke pada kasus lain secara teoretis. Periode Ketiga: pertengahan abad ke-1 H sampai awal abad ke-2 H. Periode ini merupakan awal pembentukan fikih Islam. Sejak zaman Usman bin Affan (576-656), khalifah ketiga, parasahabatsudah banyak yang bertebaran di berbagai daerah yang ditaklukkan Islam. Masing-masing sahabat mengajarkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW kepada penduduk setempat. Di Irak dikenal sebagai pengembang hukum Islam adalah Abdullah bin Mas'ud (*Ibnu Mas'ud), Zaid bin Sabit (11 SH/611 M-45 H/665 M) dan Abdullah bin Umar (*Ibnu Umar) di Madinah, dan *Ibnu Abbas di Mekah. Masing-masing sahabat ini menghadapi persoalan yang berbeda, sesuai dengan keadaan masyarakat setempat. Para sahabat ini kemudian berhasil membina kader masing-masing yang dikenal dengan para tabiin. Para tabiin yang terkenal itu adalah Sa'id bin Musayyab (15-94 H) di Madinah, Ata bin AbiRabah (27114H) diMekah, Ibrahiman-Nakha'i (w. 76 H) di Kufah, al-Hasan al-Basri (21 H/642 M-110H/728M) di Basra, MakhuldiSyam (Suriah), dan Tawus di Yaman. Mereka ini kemudian menjadi guru-guru terkenal di daerah masing-masing dan menjadi panutan untuk masyarakat setempat. Persoalan yang mereka hadapi di daerah masing-masing berbeda sehingga muncunah hasil ijtihad yang berbeda pula. Masingmasing ulama di daerah tersebut berupaya mengikuti metode ijtihad sahabat yang ada di daerah mereka, sehingga muncullah sikap fanatisme terhadap para sahabat tersebut. Dari perbedaan metode yang dikembangkan para sahabat ini kemudian muncullah dalam fikih Islam Madrasah al-Hadis (madrasah = aliran) dan Madrasah ar -Ra'y. Madrasah al-Hadis kemudian dikenal juga dengan sebutan Madrasah al-Hijaz dan Madrasah al-Madinah; sedangkan Madrasah ar-Ra'y dikenal dengan sebutan Madrasah al-Iraq dan Madrasah al-Kufah. Kedua aliran ini menganut prinsip yang berbeda dalam metode ijtihad. Madrasah al-Hijaz dikenal sangat kuat berpegang pada hadis karena mereka banyak mengetahui hadis-hadis Rasulullah SAW, di samping

kasus-kasus yang mereka hadapi bersifat sederhana dan pemecahannya tidak banyak memerlukan logika dalam berijtihad. Sedangkan Madrasah al-I raq dalam menjawab permasalahan hukum lebih banyak menggunakan logika dalam berijtihad. Hal ini mereka lakukan karena hadis-hadis Rasulullah SAW yang sampai pada mereka terbatas, sedangkan kasus-kasus yang mereka hadapijauh lebih berat dan beragam, baik secara kualitas maupun kuantitas, dibandingkan dengan yang dihadapi Madrasah al-Hijaz. Ulama Hijaz (Hedzjaz) berhadapan dengan suku bangsa yang memiliki budaya homogen, sedangkan ulama Irak berhadapan dengan masyarakat yang relatif majemuk. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az -Zarqa, tidak mengherankan jika ulama Irak banyak menggunakan logika dalam berijtihad. Pada periode ini, pengertian "fikih" sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian "ilmu", sebagaimana yang dipahami pada periode pertama dan kedua, karena fikih sudah menjelma sebagai salah satu cabang ilmu keislaman yang mengandung pengertian "mengetahui hukum-hukum syarak yang bersifat amali (praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci". Di samping fikih, pada periode ketiga ini pun *usul fikih telah matang menjadi salah satu cabang ilmu keislaman. Berbagai metode ijtihad, seperti *kias, *istihsan, dan istislah, telah dikembangkan oleh ulama fikih. Dalam perkembangannya, fikih tidak saja membahas persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan yang akan t erjadi, sehingga bermunculanlah *fikih iftirâdî (fikih berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa datang). Pada periode ketiga ini pengaruh rakyu (ar-ra'y; pemikiran tanpa berpedoman kepada Al-Qur' an dan sunah secara langsung) dalam fjkih semakin berkembang karena ulama Madrasah al-Hadis juga mempergunakan rakyu dalam fikih mereka. Di samping itu, di Irak muncul pula fikih *Syiah yang dalam beberapa hal berbeda dari fikih *ahlusunah waljamaah (imam yang empat). Periode Keempat pertengahan abad ke-2 sampai pertengahan abad ke-4 H. Periode ini disebut sebagai periode gemilang karena fjkih dan ijtihad ulama semakin berkembang. Pada periode inilah muncul berbagai mazhab, khususnya mazhab yang empat, yaitu Mazhab *Hanafi, Mazhab *Maliki, Mazhab *Syaf'i, dan Mazhab *Hanbali. Pertentangan antara Madrasah al-Hadis dengan Madrasah ar-Ra'y semakin menipis sehingga masing-masing pihak mengakui peranan rakyu dalam berijtihad, seperti yang diungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahrah, guru besar fikih di Universitas al-Azhar , Mesir, bahwa pertentangan ini tidak berlangsung lama, karena ternyata kemudian masing-masing kelompok saling mempelajari kitab fikih kelompok lain. Imam Muhammad bin Hasan asy-*Syaibani, ulama dari Mazhab Hanafi yang dikenal sebagai ahlurra'yi (*Ahlulhadis dan Ahlurra'yi), datang ke Madinah berguru ke pada Imam *Malik dan mempelajari kitabnya, al-Muwatta'(buku hadis dan fikih). Imam asy-*Syafi'i, salah seorang tokoh ahlulhadis, datang belajar kepada Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Imam *Abu Yusuf, tokoh ahlurra'yi, banyak mendukung pendapat ahli Hadis dengan mempe rgunakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah. kitab-kitab fikih banvak berisi rakyu dan hadis. Hal ini menunjukkan adanya titik temu antara masing-masing kelompok.

Kitab-kitab fikih pun mulai disusun pada periode ini, dan pemerintah pun mulai menganut salah satu mazhab fikih resmi negara, seperti dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah yang menjadikan fikih Mazhab Hanafi sebagai pegangan para hakim di pengadilan. Di samping sempumanya penyusunan kitabkitab fikih dalam berbagai mazhab, dalam periode inijuga disusun kitab-kitab usul fikih, seperti kitab arRisalah yang disusun oleh Imam asy-Syafi'i. Sebagaimana pada periode ketiga, pada periode ini fikih iftirâdî semakin berkembang karena pendekatan yang dilakukan dalam fikih tidak lagi pendekatan aktual di kala itu, tetapi mulai bergeser pada pendekatan teoretis. Oleh sebab itu, hukum untuk permasalahan yang mungkin akan terjadi pun sudah ditentukan. Periode Kelima: pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7 H. Periode ini ditandai dengan menurunnya semangat ijtihad di kalangan ulama fikih, bahkan mereka cukup puas dengan fikih yang telah disusun dalam berbagai mazhab. Ulama lebih banyak mencurahkan perhatian dalam mengomentari, memperluas atau meringkas masalah yang ada dalam kitab fikih mazhab masing-masing. Lebih jauh, Mustafa Ahmad az-Zarqa menyatakan bahwa pada periode ini muncullah anggapan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup. Imam Muhammad Abu Zahrah menyatakan beberapa penyebab yang menjadikan tertutupnya pintu ijtihad pada periode ini, yaitu sebagai berikut. (1) Munculnya sikap ta'assub madzhab (fanatisme mazhab imamnya) di kalangan pengikut mazhab. Ulama ketika itu merasa lebih baik mengikuti pendapat yang ada dalam mazhab daripada mengikuti metode yang dikembangkan imam m azhabnya untuk melakukan ijtihad. (2) Dipilihnya para hakim yang hanya bertaklid kepada suatu mazhab oleh pihak penguasa untuk menyelesaikan persoalan, sehingga hukum fikih yang diterapkan hanyalah hukum fikih mazhabnya; sedangkan sebelum periode ini, para hakim yang ditunjuk oleh penguasa adalah ulama mujtahid yang tidak terikat sama sekali pada suatu mazhab. (3.) Munculnya buku-buku fikih yang disusun oleh masing-masing mazhab; hal ini pun, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, membuat umat Islam mencukupkan diri mengikuti yang tertulis dalam buku-buku tersebut. Sekalipun ada mujtahid yang melakukan ijtihad ketika itu, ijtihadnya hanya terbatas pada mazhab yang dianutnya. Di samping itu, menurut Imam Muhammad Abu Zahrah, perkembangan pemikiran fikih serta metode iitihad menvebabkan banvaknva upaya tarjadi (menguatkan satu pendapat) dari ulama dan munculnya perdebatan antarmazhab di seluruh daerah. Hal ini pun menyebabkan masing-masing pihak/mazhab menyadari kembali kekuatan dan ke lemahan masing-masing. Akan tetapi, sebagaimana dituturkan Imam Muhammad Abu Zahrah, perdebatan ini kadang-kadang jauh dari sikap-sikap ilmiah. Periode Keenam: pertengahan abad ke-7 H sampai munculnya Majallah al-Al:Ahkam al-'Adliyyah pada tahun 1286 H. Periode ini diawali dengan kelemahan semangat ijtihad dan berkembangnya taklid serta ta'assub (fanatisme) mazhab. Penyelesaian masalah fikih tidak lagi mengacu pada Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW serta pertimbangan tujuan syarak dalam menetapkan hukum, tetapi telah beralih pada sikap mempertahankan pendapat mazhab secara jumud (konservatif). Upaya mentakhrij (mengembangkan fikih melalui metode yang dikembangkan imam mazhab) dan mentarjih pun sudah mulai memudar.

Ulama merasa sudah cukup dengan mempelajari sebuah kitab fikih dari kalangan mazhabnya, sehingga penyusunan kitab fikih pada periode ini pun hanya terbatas pada meringkas dan mengomentari kitab fikih tertentu. Di akhir periode ini pemikiran ilmiah berubah menjadi hal yang langka. Di samping itu, keinginan penguasa pun sudah masuk ke dalam masalah-masalah fikih. Pada akhir periode ini dimulai upaya kodifikasi fikih (hukum) Islam yang seluruhnya diambilkan dari mazhab resmi pemerintah Turki Usmani (Kerajaan Ottoman; 1300-1922), yaitu Mazhab Hanafi, yang dikenal dengan Majallah al-AlAhkam al-'Adliyyah. Periode Ketujuh: sejak munculnya Majallah al-AlAhkam al- 'Adliyyah sampai sekarang. Ada tiga ciri pembentukan fikih Islam pada periode ini, yaitu: (1) munculnya Majallah al-Al-Ahkam al-'Adliyyah sebagai hukum perdata umum yang diambilkan dari fikih Mazhab Hanafi; (2) berkembangnya upaya kodifikasi hukum I slam; dan (3) munculnya pemikiran untuk memanfaatkan berbagai pendapat yang ada di seluruh mazhab, sesuai dengan kebutuhan zaman. Munculnya kodifikasi hukum Islam dalam bentuk Majallah al-Al-Ahkam al-'Adliyyah dilatarbelakangi oleh kesulitan para hakim dalam menentukan hukum yang akan diterapkan di pengadilan, sementara kitabkitab fikih muncul dari berbagai mazhab dan sering dalam satu masalah terdapat beberapa pendapat. Memilih pendapat terkuat dari berbagai kitab fikih merupakan kesulitan bagi para hakim di pengadilan, di samping memerlukan waktu yang lama. Oleh sebab itu, pemerintah Turki Usmani berpendapat bahwa harus ada satu kitab fikih/hukum yang bisa dirujuk dan diterapkan di pengadilan. Untuk mencapai tujuan ini dibentuklah sebuah panitia kodifikasi hukum perdata. Pada tahun 1286 H panitia ini berhasil menyusun hukum perdata Turki Usmani yang dinamai dengan Majallah al-Al-Ahkam al-'Adliyyah yang terdiri atas 1.851 pasal. Setelah berhasil dengan penyusunan Majallah al-Ahkam al'Adliyyah, para penguasa di negeri-negeri Islam yang tidak tunduk di bawah ke kuasaan Turki Usmani mulai pula menyusun kodifikasi hukum secara terbatas, baik bidang perdata, pidana, maupun ketatanegaraan. Pada abad ke-19 muncul berbagai pemikiran di kalangan ulama dari berbagai negara Islam untuk mengambil pendapat-pendapat dari berbagai mazhab serta menimbang dalil yang paling kuat di antara semua pendapat itu. Pengambilan pendapat dilakukan tidak saja dari mazhab yang empat, tetapi juga dari para sahabat dan tabiin, dengan syarat bahwa pendapat itu lebih tepat dan sesuai. Bersumber dari berbagai pendapat atas pendapat terkuat dari berbagai mazhab, maka pada tahun 1333 H pemerintah Turki Usmani menyusun kitab hukum keluarga (al-*A1}wal asy-Syakhsiyyah) yang merupakan gabungan dari berbagai pendapat mazhab. Di dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah ini terdapat berbagai pemikiran mazhab yang dianggap lebih se suai diterapkan. Sejak saat itu bermunculanlah kodifikasi hukum Islam dalam berbagai bidang hukum. Pada tahun 1920 dan 1925 pemerintah Mesir me nyusun kitab hukum perdata dan hukum keluarga yang disaring dari pendapat yang ada dalam berbagai kitab fikih. Dengan demikian, seluruh pendapat dalam

mazhab fikih merupakan suatu kumpulan hukum dan boleh dipilih untuk diterapkan di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan. Semangat kodifikasi hukum (fikih) Islam di berbagai negara Islam ikut didorong oleh pengaruh hukum Barat yang mulai merambat ke berbagai dunia Islam. Pengaruh hukum Barat ini menyadarkan ulama untuk merujuk kembali khazanah intelektual mereka dan memilih pendapat mazhab yang tepat diterapkan saat ini. Lebih jauh lagi, menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa, di daerah yang be rpenduduk mayoritas Islam, upaya penerapan hukum Islam dengan beberapa penyesuaian dengan kondisi setempat mulai berkembang. Di banyak negara Islam telah bermunculan hukum keluarga yang diambil dari berbagai pendapat mazhab, seperti di Yordania, Suriah, Sudan, Maroko, Afghanistan, Turki, I ran, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia. Ali Hasaballah, ahli fikih dari Mesir, mengatakan bahwa upaya penerapan hukum Islam di berbagai neqara Islam semakin tampak. Akan tetapi,pembentukan dan pengembangan hukum Islam tersebut, menurutnya, tidak harus mengacu kepada kitab-kitab fikih yang ada, tetapi dengan melakukan ijtihad kembali ke sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Menurutnya, ijtihad jama'i (kolektif) harus dikembangkan dengan melibatkan berbagai ulama dari berbagai disiplin ilmu, tidak hanya ulama fikih, tetapi juga ulama dari disiplin ilmu lainnya, seperti bidang kedokteran dan sosiologi. Dengan demikian, hukum fikih menjadi lebih akomodatif jika dibandingkan dengan hukum fikih dalam kitab berbagai mazhab. PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang

Islam memiliki banyak ilmu yang sangat menarik untuk dikaji, salah satunya yakni fiqih Islam. Dalam fiqih Islam materi-materinya diambil dari al-Qur'an al-Karim, sabda-sabda dan perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan al-Qur'an dan menerangkan maksud-maksudnya. Itulah yang dikenal dengan asSunnah. Selain itu fiqih Islam juga mengambil materi dari pendapat para fuqaha'. Pendapat-pendapat itu meskipun bersandar kepada al- Qur'an dan as-Sunnah namun merupakan hasil pemikiran yang telah terpengaruh oleh pengaruh yang berbeda-beda sesuai dengan masa yang dialami dan pembawaanpembawaan jiwa (naluri) bagi setiap faqih. Perkembangan Hukum Islam tidak dapat dipungkiri dewasa ini, hal ini disebabkan semakin berkembangnya pengetahuan dan tekhnologi sehingga syariat Islam senantiasa berkesusaian dengan perkembangan zaman tersebut. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa perkembangan tersebut merupakan salahsatu faktor penyebab perbedaan pendapat diantara kalangan para ahli dalm bidangnya, dan tidak  jarang pula saling menghujat dan saling menjatuhkan untuk sebuah pendapat yang diyakininya. Berdasarkan hal tersebut, maka dengan memahami secara me ndalam dan kaaffah tentang hukum Islam setidaknya akan mengurangi bahkan meniadakan pertentangan yang dapat memecah belah persatuan umat Islam, karena memang perbedaan pendapat adalah rahmat dan perpec ahan akan membawa kepada murka Allah dan akan memudahkan umat Islam diadu domba oleh kalangan yang tidak senang terhadap Islam yakni umat Yahudi dan Nashroni. 1.2.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.

Apa Pengertian Tarikh Tasyri'?

2.

Seperti apa Ruang Lingkup Tarikh Tasyri' dan seperti apa Pendapat Para Tokoh Islam?

3.

Apa saja Macam-macam Tasyri'?

4.

Apa Urgensi dan Kegunaan Mempelajari Tarikh Tasri’?

1.3.

Batasan Pembahasan

Dari rumusan masalah diatas, maka dapat dibatasi dari pembahasan sebagai berikut: 1.

Apa Pengertian Tarikh Tasyri'?

2.

Seperti apa Ruang Lingkup Tarikh Tasyri' dan seperti apa Pendapat Para Tokoh Islam?

3.

Apa saja Macam-macam Tasyri'?

4.

Apa Urgensi dan Kegunaan Mempelajari Tarikh Tasri’?

BAB II PEMBAHASAN 2.1.

Pengertian Tarikh Tasyri'

Pengertian Tarikh Tasyri' secara bahasa berasal dari kata Tarikh yang ar tinya catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan dan tahun. Lebih populer dan sederhana diartikan sebagai sejarah atau riwayat. Serta dari kata syariah adalah peraturan atau kete ntuan-ketentuan yang ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan (aturan-aturan yang berkaitan dengan aqidah), perbuatan (ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan hukum seseorang) dan akhlak (tentang nilai baik dan buruk). Tarikh Tasyri' memiliki banyak pengertian yang disebutkan oleh beberapa tokoh Islam diantaranya yaitu : Tarikh al-Tasyri’ menurut Muhammad Ali al-sayis adalah “Ilmu yang membahas ke adaan hukum Islam pada masa kerasulan (Rasulullah SAW masih hidup) dan sesudahnya dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya, (membahas) keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut”. Tasyri’ adalah bermakna legislation, enactment of law, artinya penetapan undang-undang dalam agama Islam. 2.2.

Ruang Lingkup dan Pendapat Para Tokoh Islam

Ruang lingkup Tarikh Tasyri' terbatas pada keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman yang dimulai dari zaman Nabi SAW sampai zaman berikutnya, yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-undangan Islam, termasuk didalamnya hal-hal yang menghambat dan me ndukungnya serta biografi sarjana-sarjana fiqh yang banyak mengarahkan pemikirannya dalam upaya menetapkan perundang-undangan Islam. Namun bagi Kamil Musa dalam kitab al-Madhkal ila Tarikh at-Tasyri' al-Islami, mengatakan bahwa Tarikh Tasyri' tidak terbatas pada sejarah pembentukan al Qur'an dan As-Sunnah. Ia juga mencakup pemikiran, gagasan dan ijtihad ulama pada waktu atau kurun tertentu. Diantara ruang lingkup Tarikh Tasyri', adalah : 1. Ibadah Bagian ini membicarakan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hukum-hukum yang

berhubungan dengan lapangan ibadah bersumber pada nash-nash dari syara' tanpa tergantung pemahaman maksudnya atau alasan-alasannya. Hukum-hukum tersebut bersifat abadi dengan t idak terpengaruh oleh perbedaan lingkungan dan zaman. 2.

Hukum Keluarga

Hukum keluarga ini meliputi: pernikahan, warisan, wasiat dan wakaf. 3.

Hukum Privat

Hukum Privat disini adalah apa yang biasa disebut dikalangan fuqoha dengan nama fiqh Mu'amalatkebendaan atau hukum sipil (al Qonunul-madani). Hukum ini berisi pembicaraan tentang hak-hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti haknya si penjual untuk menerima uang harga dari si pembeli dan haknya si pembeli untuk menerima barang yang dibelinya, dan sebagainya. 4.

Hukum Pidana

Hukum pidana Islam ialah kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggota-anggotanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan. Para fuqoha Islam m embicarakan lapangan hukum pidana dalam bab "Jinayat" atau "Huud". 5.

Siyasah Syar'iyyah

Siyasah Syar'iyyah ialah hubungan antara negara dan pemerintahan Islam, teori-teori tentang timbulnya negara dan syarat-syarat diadakannya, serta kewajiban-kewajibannya. Hubungan antara rakyat dengan penguasa dalam berbagai lapangan hidup. 6.

Hukum Internasional

Hukum ini ada dua, yaitu pertama hukum perdata internasional ialah kumpulan aturan-aturan yang menerangkan hukum mana yang berlaku, dari dua hukum atau lebih, apabila ada dua unsur orang asing dalam suatu persoalan hukum, seperti orang Indonesia hendak menikah dengan orang Jepang dan perkawinan dilakukan di Amerika. Kedua hukum publik internasional, lapangan hukum ini mengatur antara negara Islam dengan negara lain atau antara negara Islam dengan warga negara lain, bukan dalam lapangan keperdataan. 2.3.

Macam-macam Tasyri'

Secara umum Tasyri' dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari al-tasyri al-Islam min jihad al-nash yaitu dilihat dari sumbernya dan dari al-tasyri’ al-Islami min jihad al-tawasuh wa al-syumuliyah, yaitu dilihat dari sudut keluasan dan kandungan Tasyri'. Ditinjau dari sudut sumbernya dibentuk pada pe riode Rasulullah SAW, yakni al-Qur'an dan Sunnah. Para fuqaha' (muslim jurists) dan sarjana-sarjana modern setuju bahwa al-Qur'an terdiri dari sekitar 500 ayat hukum. Jika dibandingkan dengan keseluruhan materi al-Qur'an, ayat-ayat hukum sangatlah kecil, dan hal itu memberi kesan yang salah bahwa al-Qur'an memperhatikan aspek-aspek hukum karena kebetulan belaka. Pada saat yang sama, banyak dicatat oleh para ahli I slam bahwa al-Qur'an seringkali mengulang-ulang baik secara tematis m aupun harfiah. Gerakan Tasyri kedua yamg dilihat dari kekuatan dan kandunganya mencakup ijtihad sahabat, tabi’in dan ulama sesudahnya. Tasyri tipe kedua ini dalam andangan Umar Sulaiman al- Asyqar dapat dibedakan menjadi dua bidang. Pertama bidang ibadah kedua bidang muamalat. Dalam bidang ibadah, Fiqh dibagi menjadi beberapa topik, yaitu: “taharah, salat, zakat, puasa i’ tikad, merawat jenazah,  jumrah, sumpah, nazar, jihad, makanan, minuman, kurban, dam sembelihan”.

Bidang muamalat di bagi menjadi beberapa topik, diantaranya perkawinan dan perceraian, uqubat (hudud, qishas, dan ta’zir), jual beli, bagi hasil(qiradl), gadai, musyaqah, muzara’ah, upah, sewa, memindahkan hutang (hiwallah), syuf’ah wakalah, pinjam meminjam(arriyah), barang titipan, luqathah (barang temuan), jaminan (kafalah), sayembara (fi’alah), perseroan (syirkhah), peradilan, waqaf, hibah, penahanan dan pemeliharaan (al- hajr), wasiat dan faraid (pembagia harta warisan). Akan tetapi ulama Hanafiah seperti Ibnu Abiddin berbeda pendapat dalam pembagian fiqh. Dia membagi fiqh menjadi tiga bagian, yaitu ibadah, muamalat dan uqubat. Cakupan fiqh ibadah dalam pandangan mereka adalah shalat, zakat, puasa, haji dan jihad. Cakupan fiqh muamalat adalah petukaran harta seperti jual beli, titipan, pinjam meminjam,perkawinan, mukhasammah (gugatan), saksi, hakim dan bersifat duniawi (muamallat), Fiqh yang berhubungan denngan masalah keluarga peradilan, sedangkan cakupan fiqh uqubat dalam pandangan ulama Hanafiah adalah qishas, sanksi pencurian, sanksi zina, sanksi menuduh zina dan sanksi murtad.

2.4. a.

Urgensi dan Kegunaan Mempelajari Tarikh Tasri’ Mengetahui prinsip dan tujuan syari’at Islam

Melalui kajian tarikh tasyri’ kita dapat mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam. Dimana tujuan dari syariat Islam adalah untuk menjaga harkat dan martabat seorang muslim dan sebagai pem beda atau identitas seorang muslim dibandingkan dengan penganut agam yang lainnya. Prinsip syari’at Islam yang senantiasa mengedepankan unsure keadilan dan kasih saying merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dalah kehidupan dan manifestasi hukums Islam, dan tentunya melalui pemahaman secara mendalam terhadap tarikh tasyri’ akan menumbulkan sikap toleransi dan memandang setiap orang dengan pandangan yang sama karena memang yang peling mulia disisi Allah Swt. Hanyalah yang dianugerahkan ketaqwaan dan menjadi keunggulan dari umat lainnya. b.

Pemahaman terhadap Islam yang komprehensif

Melalui kajian tarikh tasyri’ kita dapat mengetahui kesempurnaan dan syumuliyah (integralitas) ajaran Islam terhadap seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam peradaban umat yang agung te rutama di masa kejayaannya. Bahwa penerapan syariat Islam berarti perhatian dan kepedulian negara dan masyarakat terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, akhlaq, aqidah, hubungan sosial, sangsi hukum, dan aspek-aspek lainnya. Dengan demikian adalah keliru jika ada persepsi bahwa syariat Islam hanyalah berisi hukum pidana seperti qishash, rajam, dan sejenisnya. Islam bukan sekedar doktrin, bukan sekedar ibadah dan penghambaan, tapi Islam bersifat holistic dan universal serta sesuai dengan perkembangan dan keadaan zaman. Jika saat ini masih ada pemisahan dalam kajian hokum Islam dengan Negara misalkan, maka itulah yang disebut dengan Liberal. Karenanya Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna mengatakan bahwa Islam adalah doktrin ibadah, Islam adalah ekonomi, Islam adalah pedang dan Jihad, Islam adalah metode dan strategi politik dan Islam yang menjamin kehidupan kesejahteraan masayarakt. Jika Islam hanya dipandang dari satu sudut atau satu sisi tertentu maka dapat dikatakan bahwa ia masih mengkotak-kotakan tentang pemahaman keislamannya karena Allah Swt. Memberikan perintah kepada ummatnya untuk masuk kedalam agama ini secara kaaffah (totalitas) dan tidak setengah-setengah. c.

Sebagai bentuk penghargaan atas jasa para ulama

Melalui kajian tarikh tasyri’ kita dapat menghargai usaha dan jasa para ulama, mulai dari para sahabat

Rasulullah saw hingga para imam dan murid-murid mereka dalam mengisi khazanah ilmu dan peradaban kaum muslimin. Semua itu mereka ambil dari cahaya kenabian yang dibawa oleh Rasulullah saw. Para ulama terdahulu mencurahkan kehidupan mereka untuk perkembangan kelimuan Islam, tidak hanya sebatas ilmu yang bersifat qauliyah akan tetapi juga ilmu kauniyah. Banyak kita saksikan dalam literature sejarah, para tokoh muslim ter fahulu tidak hanya ahli dalam bidang Al-Qur’an dan Hadits, tapi ia juga seorang yang ahli filsafat, ahli kedokteran, ahli astronomi dan pula ahli se jarah. Oleh krena itu dengan kita memahami tarikh tasyri’ adalah manifestasi kita terhadap jasa dan peran penting mereka dalam mengembangkan hokum Islam dari waktu ke waktu agar Islam disegani, tidak hanya sebagai agam yang menunjukan penundukan terhadap Allah Swt. Akan tetapi sebagai solusi dalam setiap permasalahan yang terjadi, karena memangs Islam adalah agama masa depan. d.

Menumbuhkan rasa bangga terhadap syaria’at I slam

Melalui kajian ini akan tumbuh dalam diri kita kebanggaan terhadap Syariat Islam, rasa bangga itu muncul karena memahami bahwa syariat Islam adalah satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan umat manusia dari jurang kemurkaan Allah Swt. Serta syari’at Islamlah yang menjadi standar baik dan buruk serta menjadi tolak ukur dalam setiap langkah dan pergerakan umat Islam. Serta yang tidak kalah penting pula nagaimana kita memberikan pemahaman dan mewariskan sikap kebanggan akan syari’at Islam ini kepada generasi selanjutnya. Karena kita ketahui bersama bahwa kalangan Yahudi dan Nashroni melalui propagandanya akan terus menerus menyerang pemikiran serta membelokan pandangan generasi muda kepada pandangan yang menyesatkan sehingga rapuhlah generasi pelanjut kejayaan Islam ini. Adalah sebauh keniscayaan untuk tetap mewujudkan serta menanamkan kepada generasi muda bahwa syari’at Islam ini perlu diwujudkan dengan mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil dan mulai dari saat ini. e.

Menumbuhkan motivasi dan optimisme untuk mengembalikan kejayaan Islam.

Motivasi dan optimisme untuk kelangsungan syari’at bisa tegak dimuka bumi bukanlah impian belaka dan bukan pula hanya sebuah wacana. Karena melalui pendalam kajian umat Islam terhadap tarikh tasri’ ini akan menyulut api semangat bahwa Islam mengalami kejayaan yang geilang, pernah melewati masa keemasan yang menjadi pusat dan tolak ukur dalam membangun peradaban dan kebudayaan, dimana Islam dengan syari’atnya telah mebangun manusia-manusia yang unggul dalam segala aspek kehidupan dan menjadin referensi utama dalam kajian keilmuan. Optimisme akan kejayaan Islam dan syariat Islam menjadi payung dan landasan dalam setiap memutuskan permasalah adalah sikap mulia yang perlu dan tetap ditanmakan dalam jiwa setiap umat Islam. Karena keyakinan tersebut akan memulihkan Islam dari keterpurukan dan menumbulkan ghiroh untuk melakukan yang terbaik dalam rangka tegaknya Syari’at I slam dimuka bumi ini dalam satu kepemimpinan, dalam satu komando dalam dalam satu visi dan misi yang sama dibawah naungan panji Al-Qur’an. Yang menjadikan Allah ‘Azza Wajalla sebagai tujuan, Muhammad Saw. Sebagai suri teladan, Al-Qur’an sebagai Undang-undang, Jihad sebagai jalan perjuangan dan Syahid sebagai cita-cita tertinggi. f.

Melahirkan sikap toleran terhadap perbedaan diantara umat Islam

Sikap tasamuh atau toleransi terhadap perbedaan faham atau lebih tepatnya perbedaan tatacara ibadah yang merupakan furu’iah bagi ummat Islam seharusnya tidaklah menjadikan konflik yang akan mengakibatkan pecahnya semangat persatuan dan kesatuan umat Islam jika memahami secara mendalam tentang tarkh tasyri’ ini. Karena telah dijelaskan diatas bahwa fiqih merupakan produk ulama yang cenderung kepada kebenaran, artinya bukanlah kebenaran yang absolute tetapi pula tidak salah.

Pemahaman terhadap tarikh tasyri’ akan melahirkan sikap toleran dan saling menghormati serta saling menghargai terhadap perbedaan pendapat, perbendaan pemahaman dan pandangan selama pemahaman tersebut berdasarkan pada Penafsiran Al-Qur’an dan Hadits yang benar dan lurus.

BAB III PENUTUP 3.1. Kesimpulan a.

Tarikh Tasyri’ secara bahasa berasal dari kata tarikh yang artinya catatan tentang perhitungan

tanggal, hari, bulan dan tahun. Dan kata tasyri’ yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah kepada nabi Muhammad untuk manusia, yang me ncakup kayakinan, perbuatan dan akhlaq. b.

Tarikh Tasyri’ menurut Muhammad Ali al-Sayyis adalah ilmu yang membahas keadaan hukum Islam

pada masa kerasulan dan sesudahnya dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya untuk membahas keadaan fuqaha dan m ujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut. c.

Secara umum Tasyri' dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari al-tasyri al-Islam min jihad al-nash yaitu

dilihat dari sumbernya dan dari al-tasyri’ al-Islami min jihad al-tawasuh wa al-syumuliyah, yaitu dilihat dari sudut keluasan dan kandungan Tasyri'. d.

Adapun Urgensi dan manfaat mempelajari dan memahami Tarikh tasyri’ bagi ummat Islam

dinataranya adalah : 1)

Melalui kajian tarikh tasyri’ kita dapat mengetahui prinsip dan tujuan syariat Islam.

2)

Melalui kajian tarikh tasyri’ kita dapat mengetahui kesempurnaan dan syumuliyah (integralitas)

ajaran Islam terhadap seluruh aspek kehidupan yang tercermin dalam peradaban umat yang agung terutama di masa kejayaannya. Bahwa penerapan syariat Islam berarti perhatian dan ke pedulian negara dan masyarakat terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, akhlaq, aqidah, hubungan sosial, sangsi hukum, dan aspek-aspek lainnya. 3)

Melalui kajian tarikh tasyri’ kita dapat menghargai usaha dan jasa para ulama, mulai dari para

sahabat Rasulullah saw hingga para imam dan murid-murid mereka dalam mengisi khazanah ilmu dan peradaban kaum muslimin. Semua itu mereka ambil dari cahaya kenabian yang dibawa oleh Rasulullah saw. 4)

Melalui kajian ini akan tumbuh dalam diri kita kebanggaan terhadap Syariat Islam sekaligus

optimisme akan kembalinya siyadah al-syari’ah (kepemimpinan syariat) dalam kehidupan umat di masa depan.

ar Belakang 1.1.1. Fakta Islam memiliki banyak ilmu yang sangat menarik untuk dikaji, salah satunya yakni fiqih Islam. Dalam fiqih Islam materi-materinya diambil dari al-Qur'an al-Karim, sabda-sabda dan perbuatan Rasulullah SAW yang menjelaskan al-Qur'an dan menerangkan maksud-maksudnya. Itulah yang dikenal dengan asSunnah. Selain itu fiqih Islam juga mengambil materi dari pendapat para fuqaha'. Pendapat-pendapat itu meskipun bersandar kepada al- Qur'an dan as-Sunnah namun merupakan hasil pemikiran yang telah terpengaruh oleh pengaruh yang berbeda-beda sesuai dengan masa yang dialami dan pembawaanpembawaan jiwa (naluri) bagi setiap faqih. Dalam hal ini penulis sejarah fiqih (sejarah hukum Islam) dan para fuqaha' ragu antara menjadikan sejarah itu berdasarkan masa yang berbeda-beda dan berdasarkan atas pribadi-pribadi para mujtahid dengan mengikuti perbedaan naluri kejiwaan mereka. Adapun jiwa para fuqaha' maka jelaslah bahwa hal itu bukanlah perbedaan yang hakiki, lebih-lebih bagi orang-orang yang hidup dalam satu masa. 1.1.2. Normatif Teori hukum Islam telah mengenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum Islam itu diambil. Sumber-sumber yang darinya hukum diambil adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan yang melaluinya hukum berasal adalah metode-metode ijtihad dan interpretasi atau pencapaian sebuah consensus (ijma').

1.2. Identifikasi Masalah Untuk mengetahui kegunaan mempelajari sejarah hukum Islam, ter lebih dahulu kita mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum baik yang didasarkan pada al-Qur’an dan Sunah maupun tidak. Kalau tidak, maka akan melahirkan pemahaman hukum yang cenderung ekstrim bahkan mengarah pada merasa benar sendiri. Oleh karena itu memahami hukum Islam dengan mengetahui latar belakang pembentukan hukumnya menjadi sangat penting agar tidak salah dalam memahami hukum Islam itu. Misalnya fiqh adalah hasil produk pemikiran ulama baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu mempelajari perkembangan fiqh berarti mempelajari pemikiran ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian mempelajari sejarah hukum Islam berarti melakukan langkah awal dalam mengkonstruksikan pemikiran ulama klasik dan langkah-langkahijtihadnya untuk diimplementasikan sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara. Di antara kegunaan mempelajari sejarah hukum Islam adalah agar dapat me lahirkan sikap hidup toleran dan untuk mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihadnya agar dapat mengembangkan gagasan-gagasannya.

1.3.

Rumusan Masalah

1)

Apakah pengertian Tarikh Tasyri itu?

2)

Bagaimana pendapat para tokoh Islam mengenai pengertian Tarikh Tasyri'?

3)

Apa saja ruang lingkup dan macam-macam Tarikh Tasyri'?

4)

Bagaimana Tarikh Tasyri' pada periode Rasul?

1.4.

Tujuan

1)

Mengetahui pengertian Tarikh Tasyri’

2)

Mengetahui pendapat tokoh-tokoh Islam tentang Tarikh Tasyri’

3)

Mengetahui ruang lingkup dan macam-macam Tarikh Tasyri’

4)

Mengetahui Tarikh Tasyri’ pada zaman Rasul

Bab II Pembahasan

2.1. Pengertian Tarikh Tasyri' Pengertian Tarikh Tasyri' secara bahasa berasal dari kata Tarikh yang artinya catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan dan tahun. Lebih populer dan sederhana diartikan sebagai sejarah atau riwayat. Serta dari kata syariahadalah peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada Nabi Muhammad saw untuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan (aturan-aturan yang berkaitan dengan aqidah), perbuatan (ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindakan hukum seseorang) dan akhlak (tentang nilai baik dan buruk). Tarikh Tasyri' memiliki banyak pengertian yang disebutkan oleh beberapa tokoh Islam diantaranya yaitu : Tarikh al-Tasyri’ menurut Muhammad Ali al-sayis adalah “Ilmu yang membahas ke adaan hukum Islam pada masa kerasulan (Rasulullah SAW masih hidup) dan sesudahnya dengan periodisasi munculnya

hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya, (membahas) keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut”. Tasyri’ adalah bermakna legislation, enactment of law, artinya penetapan undang-undang dalam agama Islam.[1]

2.2. Ruang Lingkup dan Pendapat Para Tokoh Islam Ruang lingkup Tarikh Tasyri' terbatas pada keadaan perundang-undangan Islam dari zaman ke zaman yang dimulai dari zaman Nabi SAW sampai zaman berikutnya, yang ditinjau dari sudut pertumbuhan perundang-undangan Islam, termasuk didalamnya hal-hal yang menghambat dan me ndukungnya serta biografi sarjana-sarjana fiqh yang banyak mengarahkan pemikirannya dalam upaya menetapkan perundang-undangan Islam. Namun bagi Kamil Musa dalam kitab al-Madhkal ila Tarikh at-Tasyri' al-Islami, mengatakan bahwa Tarikh Tasyri' tidak terbatas pada sejarah pembentukan al Qur'an dan As-Sunnah. Ia juga mencakup pemikiran, gagasan dan ijtihad ulama pada waktu atau kurun tertentu. Diantara r uang lingkup Tarikh Tasyri', adalah : 1. Ibadah Bagian ini membicarakan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Hukum-hukum yang berhubungan dengan lapangan ibadah bersumber pada nash-nash dari syara' tanpa tergantung pemahaman maksudnya atau alasan-alasannya. Hukum-hukum tersebut bersifat abadi dengan t idak terpengaruh oleh perbedaan lingkungan dan zaman. 2. Hukum Keluarga Hukum keluarga ini meliputi: pernikahan, warisan, wasiat dan wakaf. 3. Hukum Privat Hukum Privat disini adalah apa yang biasa disebut dikalangan fuqoha dengan nama fiqh Mu'amalatkebendaan atau hukum sipil (al Qonunul-madani). Hukum ini berisi pembicaraan tentang hak-hak manusia dalam hubungannya satu sama lain, seperti haknya si penjual untuk menerima uang harga dari si pembeli dan haknya si pembeli untuk menerima barang yang dibelinya, dan sebagainya. 4. Hukum Pidana Hukum pidana Islam ialah kumpulan aturan yang mengatur cara melindungi dan menjaga keselamatan hak-hak dan kepentingan masyarakat (negara) dan anggota-anggotanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan.Para fuqoha Islam membicarakan lapangan hukum pidana dalam bab "Jinayat" atau "Huud". 5. Siyasah Syar'iyyah

Siyasah Syar'iyyah ialah hubungan antara negara dan pemerintahan Islam, teori-teori tentang t imbulnya negara dan syarat-syarat diadakannya, serta kewajiban-kewajibannya. Hubungan antara rakyat dengan penguasa dalam berbagai lapangan hidup. 6. Hukum Internasional Hukum ini ada dua, yaitu pertama hukum perdata internasional ialah kumpulan aturan-aturan yang menerangkan hukum mana yang berlaku, dari dua hukum atau lebih, apabila ada dua unsur orang asing dalam suatu persoalan hukum, seperti orang Indonesia hendak menikah dengan orang Jepang dan perkawinan dilakukan di Amerika. Kedua hukum publik internasional, lapangan hukum ini mengatur antara negara Islam dengan negara lain atau antara negara Islam dengan warga negara lain, bukan dalam lapangan keperdataan.

2.3. Macam-macam Tasyri' . Secara umum Tasyri' dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari al-tasyri al-Islam min jihad al-nash yaitu dilihat dari sumbernya dan dari al-tasyri’ al-Islami min jihad al-tawasuh wa al-syumuliyah, yaitu dilihat dari sudut keluasan dan kandungan Tasyri'. Ditinjau dari sudut sumbernya dibentuk pada pe riode Rasulullah SAW, yakni al-Qur'an dan Sunnah.[2] Para fuqaha' (muslim jurists) dan sarjana-sarjana modern setuju bahwa al-Qur'an terdiri dari sekitar 500 ayat hukum. Jika dibandingkan dengan keseluruhan materi al-Qur'an, ayat-ayat hukum sangatlah kecil, dan hal itu memberi kesan yang salah bahwa al-Qur'an memperhatikan aspek-aspek hukum karena kebetulan belaka. Pada saat yang sama, banyak dicatat oleh para ahli I slam bahwa al-Qur'an seringkali mengulang-ulang baik secara tematis maupun harfiah.[3] Gerakan Tasyri kedua yamg dilihat dari kekuatan dan kandunganya mencakup ijtihad sahabat, tabi’in dan ulama sesudahnya. Tasyri tipe kedua ini dalam andangan Umar Sulaiman al- Asyqar dapat dibedakan menjadi dua bidang. Pertama bidang ibadah kedua bidang muamalat. Dalam bidang ibadah, Fiqh dibagi menjadi beberapa topik, yaitu: “taharah, salat, zakat, puasa i’ tikad, merawat jenazah,  jumrah, sumpah, nazar, jihad, makanan, minuman, kurban, dam sembelihan”. Bidang muamalat di bagi menjadi beberapa topik, diantaranya perkawinan dan perceraian, uqubat (hudud, qishas, dan ta’zir), jual beli, bagi hasil(qiradl), gadai, musyaqah, muzara’ah, upah, sewa, memindahkan hutang (hiwallah), syuf’ah wakalah, pinjam meminjam(arriyah), barang titipan, luqathah (barang temuan),  jaminan (kafalah), sayembara(fi’alah), perseroan (syirkhah), peradilan, waqaf, hibah, penahanan dan pemeliharaan (al- hajr), wasiat dan faraid (pembagia harta warisan). Akan tetapi ulama Hanafiah seperti Ibnu Abiddin berbeda pendapat dalam pembagian fiqh. Dia membagi fiqh menjadi tiga bagian, yaitu ibadah, muamalat dan uqubat. Cakupan fiqh ibadah dalam pandangan mereka adalah shalat, zakat, puasa, haji dan jihad. Cakupan fiqh muamalat adalah petukaran harta seperti jual beli, titipan, pinjam meminjam,perkawinan, mukhasammah (gugatan), saksi, hakim

dan bersifat duniawi (muamallat), Fiqh yang berhubungan denngan masalah keluarga peradilan, sedangkan cakupan fiqh uqubat dalam pandangan ulama Hanafiah adalah qishas, sanksi pencurian, sanksi zina, sanksi menuduh zina dan sanksi murtad.

2.4. Tarikh Tasyri’ Periode Rasul 2.4.1. Pada Masa Awal Islam Islam datang untuk manusia secara keseluruhan, tetapi dimulai dengan memperbaiki keadaan orangorang Arab yang telah Allah pilih sebagai penopang dan penyerunya. Keadaan orang-orang Arab dahulu terdiri dari dua perkara, yaitu berhalaisme dalam agama dan kekacauan dalam tatanan masyarakat. Penyelamat dari kebiadapan dan membebaskan mereka agar menyokong agama Allah diperlukan untuk memperbaiki kedua perkara yang ada dikalangan mereka. Selain menyelamatkan juaga mengarahkan mereka kepada akidah tauhid yang benar, seperti ikhlas beribadah kepada Dzat Yang maha tinggi, melepas akhlaq yang tercela dari jiwa mere ka, menghapus adat istiadat yang buruk, mencetak mereka berakhlak mulia, berperangai terpuji, meletakkan aturan yang jitu yang me ncangkup seluruh permasalahan mereka, agar mereka berjalan diantara petunjuk Allah dalam segala aspek kehidupan. Periode ini berlangsung hanya beberapa tahun saja, yaitu tidak lebih dari 22 tahun dan beberapa bulan saja. Tapi walaupun demikian periode ini membawa pengaruh dan kesan yang besar dan penting sekali sebab periode ini telah meninggalkan beberapa ketetapan hukum dalam al-Qur’an dan as- Sunnah, dan  juga telah meninggalkan berbagai dasar atau pokok Tasyri’ yang menyeluruh dan juga sudah menunjuk berbagai sumber dan dalil hukum yang untuk mengetahui hukum bagi suatu persoalan yang belum ada ketetapan hukumnya. Dengan demikian periode Rasulullah ini telah meninggalkan dasar pembentukan undang-undang yang sempurna. Pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam Periode I (Pada Masa Rasulullah) situasi masyarakat Arab pra Islam sebelum Nabi SAW diutus, orang-orang Arab adalah umat yang tidak memiliki aturan dan mereka dikendalikan oleh kebiadaban, dinaungi oleh kegelapan dan kejihiliahan, serta tidak ada agama yang mengikat dan undang-undang yang yang harus mereka patuhi. Hanya sedikit saja dari mereka yang ber janji dengan aturan yang dapat menyelesaikan perselisihan mereka, adat yang dianggap baik serta langkah yang mulia. Bangsa Arab pra Islam dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi. Letak geografis Arab srategis, mem buat Islam mudah tersebar ke berbagaii wilayah. Hal lain yang mendorong cepatnya laju perluasan wilayah adalah berbagai upaya yang dilakukan umat Islam. Adapun ciri-ciri utama tatanan Arab pra Islam adalah sebagai berikut : 1.

Menganut paham kesukuan (kailah)

2.

Memiliki tata sosial polotik yang tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas

3.

Mengenal hierarki sosial yangg kuat

4.

Kedudukan perempuan cenderung direndahkan.

Periode ini terdiri dari dua fase atau masa yang masing-masing mempunyai corak yang berbeda-beda, yaitu fase Makkah dan Madinah. Pada fase Makkah ini Islam datang untuk memperbaiki keadaan masyarakat Arab. Pada waktu itu penduduk Arab kerap kali terjadi perselisihan, hal ini dikarenakan pada masa itu penduduknya masih dalam kebodohan. Maka dengan hadirnya Islam dikalangan masyarakat Arab dapat merubah pola pikir masyarakat Arab, meskipun pada awalnya terjadi perselisihan. Setelah Islam mulai berkembang dan maju dalam beberapa aspek, maka dengan cepat Islam menyebar ke berbagai wilayah di sekitar Arab. Pada periode ini terdiri dari dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Yang mana pada fase Makkah ini bermula semenjak Rasul masih menetap di Makkah, yakni selama 12 tahun 15 bulan dan 3 hari. Pada fase ini umat Islam masih terisolir, karena pada waktu itu umat Islam masih sangat sedikit jumlahnya, sehingga tidak memungkinkan untuk berdakwah secara terang-terangan, karena dalam catatan sejarah kala itu masyarakat Quraisy memusuhi dan menolak akan adanya Islam sebagai agama mereka. Mereka meyakini bahwa Islam adalah agama yang bertentangan dengan keyakinan yang telah mereka anut sec ara turun-temurun dari nenek moyangnya. Pada masa itu masyarakat Quraisy masih meyakini bahwa berhala menjadi sesembahan mereka dan bisa mengabulkan semua yang mereka inginkan. Sehingga untuk merubah tradisi yang semacam ini butuh pendekatan yang cukup halus, hingga pada akhirnya sebagian dari mereka mulai meninggalkan keyakinan mereka selama ini dan berpindah untuk mengikuti ajaran Islam. Fase Makkah yakni semenjak Rasul Allah masih menetap di Makkah, selama 12 tahun 15 bulan dan 3 hari yaitu dari 18 Ramadhan tahun 41 sampai dengan wal bulan Rabi’ul wal tahun 54 dari kelahiran beliau. Dalam fase Makkah ini umat islam masih terisolir, jumlahnya masih sedikit, keadaan masih lemah , belum bisa membentuk suatu umat yang mempunyai pemerinntahan yang kuat. Oleh karenanya perhatian Rasul Allah pada periode ini dicurahkan semata-mata kepada penyebaran/penanaman da’wah untuk mengakui keEsaan Allah serta berusaha memalingkan perhatian umat manusia dari menyembah berhala dan patung. Di samping beliau membentengi diri dari abeka rupa gangguan orang-orang yang sengaja menghentikan/menghalang-halangi da’wah beliau dan pertentangan mereka terhadap orang-orang yang memberdayakan beliau, serta orang yang sudah beriman kepada beliau. Sedangkan pada fase yang kedua adalah fase Madinah, yakni dimulai semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah. Dalam catatan sejarah fase ini berjalan selama kurang lebih 9 tahun 9 bulan 9 hari yaitu tepatnya pada awal bulan Rabi’ul Awal tahun 54. Hal ini bermula karena adanya tekanan dari masyarakat Quraisy yang benci terhadap Islam yang sangat kuat, sehingga pada akhirnya Nabi memutuskan untuk berhijrah ke Madinah beserta para pengikutnya. Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun yaitu dimulai dari waktu hijrah hingga wafatnya. Ada beberapa ciri dari faase ini, diantaranya adalah : a.

Islam tak lagi lemah, karena jumlahnya yang kian banyak

b.

Menghilangkan permusuhan dalam rangka mengesakan Allah

c.

Adanya ajakan untuk bermasyarakat

d.

Membentuk aturan damai dan perang

Maka dengan kondisi masyarakat yang demikian, yang disyariatkan pada fase Madinah adalah hukum kemasyarakatan yang mencakup muamalah, ijtihad, jinayat, mawaris, wasiat, talak, sumpah dan peradilan.

2.4.2. Pemegang Kekuasaan Tasyri’ Pada Periode Nabi Sumber atau kekuasaan Tasyri’ pad periode ini dipegang oleh Rasulullah sendiri dan tak seorangpun dari umat Islam selain beliau boleh menyendiri dalam menentukan hukum pada suatu masalah baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sebab dengan adanya Rasul ditengah-tengah mereka serta dengan mudahnya mereka mengembalikan setiap masalah kepada beliau maka tak seorangpun dari mereka berani berfatwa dengan hasil ijtihadnya sendiri. Bahkan jika mereka dalam menghadapi suatu peristiwa atau terjadi pe rsengketaan maka mereka langsung mengembalikan persoalan itu kepada Rasulullah dan beliaulah yang selanjutnya akan memebrikan fatwa kepada mereka, menyelesaikan sengketa, menjawab pertanyaan dari m asalah yang mereka tanyakan kepada Rasul.

2.4.2. Sumber Perundang-undangan Pada Periode Rasul Penentuan hukum pada masa Rasul mempunyai dua macam sumber, yaitu : 1.

Wahyu ilahi (Al Qur’an)

2.

Ijtihad Rasul sendiri

Jika terjadi sesuatu yang menghendaki adanya pembentukan hukum yang disebabkan karena munculnya suatu perselisihan atau masalah diantara umat Islam maka pemintaan fatwanya itu kepada Rasul serta Rasul menfatwakannya kepada mereka berdasarkan wahyu (al-Qur’an) yang turun kepada Rasul pada waktu itu. Disamping itu Rasul juga mempunyai wewenang untuk berijtihad, namun hal ini terbatas pada masalah muamalah saja. Sedangkan pada m asalah ubudiyyah Rasul menfatwakannya berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya.

2.4.3. Perundang-undangan Pada Masa Rasul Yang dikehendaki garis perundang-undangan adalah sistem atau jalan yang ditempuh oleh pemukapemuka Tasyri’ dalam mengembalikan permasalahan pada sumber -sumber Tasyri’. Oleh sebab itu periode ini merupakan periode hukum dan penempatan perundang-undangan Islam. Sumber pertama perundang-undangan itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang menghasilkan ayat-

ayat Hukum dalam al-Qur’an. Dan perundang-undangan yang ke dua adalah berasal dari Ijtihad Rasul yaitu yang biasa disebut dengan Sunnah Rasul. 2.4.4. Jumlah Ayat-ayat Hukum Dalam al-Qur’an Jumlah materi ayat-ayat hukum dalam Al Qur’an yang berhubungan dengan ibadah dan hal-hal yang berkaitan dengan jihad ada sekitar 140 ayat, jumlah ayat yang berkaitan dengan muamalah, ahwal as Syahsiyah, Jinayah, Peradilan dan kesaksian berjumlah kurang lebih 200 ayat. Sedangkan jumlah hadits hukum dalam berbagai macam hukum berjumlah sekitar 4500 hadits. Bab III Penutup

3.1. Simpulan a. Tarikh Tasyri’ secara bahasa berasal dari kata tarikh yang artinya catatan tentang perhitungan tanggal, hari, bulan dan tahun. Dan kata tasyri’ yaitu peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah kepada nabi Muhammad untuk manusia, yang mencakup kaykinan, perbuatan dan akhlaq. b. Tarikh Tasyri’ menurut Muhammad Ali al-Sayyis adalah ilmu yang membahas keadaan hukum Islam pada masa kerasulan dan sesudahnya dengan periodisasi munculnya hukum serta hal-hal yang berkaitan dengannya untuk membahas keadaan fuqaha dan m ujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut. c. Secara umum Tasyri' dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari al-tasyri al-Islam min jihad al-nash yaitu dilihat dari sumbernya dan dari al-tasyri’ al-Islami min jihad al-tawasuh wa al-syumuliyah, yaitu dilihat dari sudut keluasan dan kandungan Tasyri'. d. Menurut catatan sejarah, pada periode Rasul ini adalah dasar dan awal dari perkembangan dan munculnya Tarikh Tasyri’ Islam. Karena Rasul adalah sebagai pembawa perdamaian bagi seluruh umat. Oleh karena itu tidak mustahil bila sejak periode ini sudah mengalami perkembangan antusias tinggi bagi umat Islam sendiri maupun non-Islam.

3.2 Saran Dari beberapa pemaparan yang telah tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sejarah itu selalu berkembang seiring bergantinya zaman. Oleh karena itu hendaknya kita selalu mengikuti perkembangan

tersebut agar umat Islam tak tertinggal sedikitpun dari berlalunya waktu. Hendaknya pembaca memperkaya wawasan dalam hal sejarah dengan selalu membuka wawasan dengan membaca. PENGERTIAN TARIKH AL-TASYRI’ AL-ISLAMI Pada bagian ini, terdapat tiga istilah yang perlu dijelaskan, yaitu syari’ah, tasyri’, dan tarikh al-tasyri’. Secara bahasa, syari’ah berarti al’utbah(lekuk-liku lembah), al-‘atabah (ambang pintu dan tangga), maurid al-syaribah (jalan tempat peminum air), dan al-thariqah al-mustaqimah (jalan yang lurus). (Sya’ban Muhammad Isma’il, 1985: 7, dan Kamil Musa, 1989:17). Adapun dalam arti terminologi, syari’ah adalah: 

Apayang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambaNya, baik dalam bidang keyakinan (I’tiqadiyyah), perbuatan maupun akhlak. (sya’ban Muhammad Ismail, 1985:7) Dengan demikian, yang dimaksud dengan syar i’ah adalah peraturan yang telah ditetapkan (diwahyukan) oleh Allah kepada nabi Muhammad Saw unuk manusia yang mencakup tiga bidang, yaitu keyakinan, perbuatan dan akhlak. Dengan demikian, syri’ah adalah istilah teknis seperti diatas merupakan syari’ah dalam arti luas; tidak hanya mencakup ‘amaliah atau fikih. Syari’ah itu, paling tidak, mencakup tiga bidang: (1) keyakinan atau dikenal dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam, yang pengembangannya diemban oleh Fakultas Ushuluddin; (2) ‘amaliah atau dikenal dengan dengan fikih yang pengembangannya diemban oleh Fakultas Syari’ah; dan (3) akhlak/tasawuf yang saat ini dikembangkan di fakultas Ushuluddin.

Istilah yang kedua adalah al-tasyri’. Pengertian al-tasyri’ dari segi terminologi adalah: Penetapan peraturan, penjelasan hukuim-hukum, dan penyusunan perundang-undangan. (Kamil Musa, 1989: 17) Al-tasyri’ tampaknya lebih merupakan istilah teknis tentang pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan. Di dalamnya tercakup produk dan proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan. Dalam mengkaji dasar-dasar fikih Al-Qur’an dan Sunnah, kita akan mendalami proses pembentukan Al-Qur’an dan sunnah. Ilmu asbab al-nuzul dan asbab al-wurud juga merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan. Ketika mengkaji pendapat atau peraturan perundang-undangan, kita akan mendalami proses pembentukannya. Selain itu, kajian tentang langkah-langkah ijtihad para ulamam pun menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Term ketiga yang penting untuk diketahui adalah tarikh al-tasyri’ Muhammad ‘Ali al-Sayyis (1990: 8) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tarikh al-tasyri’ al-islami adalah: lmu yang membahas keadaan hukum islam pada zaman rasul dan sesudahnya daengan uraian dan periodesasi, yang padanya hukum iu berkembang, serta membahas ciri-ciri spesifiknya, keadaan fukaha dan majtahidnya dalam merumuskan hukum itu. ( lihat pula Sya’ban Muhammad Isma’il, 1985: 7 dan kamil Musa, 1989: 64 -5) B. MACAM-MACAM TASYRI’ Secara umum , tasyri’ dapat dibedakan menjadi dua: al-tasyri’ al-Islami min jihat al-nashsh (al-tasyri’ dari

sudut simber) dan al-tasyri’ al-islami min jihat al-tawassu’ wa al-syumuliyyah ( al-tasyri’ dari sudut keluasan kandungan). Tasyri’ tipe pertama, al-tasyri’ dari sudut dari sudut sumber dibatasi pada tasyri’ yang dibentuk pada zaman Nabi muhammad SAW, Yaitu Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan al-tasyri’ tipe kedua, yaitu altasyri’ dari sudut keluasan dan kandungan, mencakup ijtihad sahabat, tabi’in, dan ulama sesudahnya. (Kamil Musa, 1989: 65). Dalam kitabnya yang berjudul al-Madhal ila al-Tasyri’ al-Islami, Kamil Musa mengatakan bahwa tarikh altasyri’ tidak terbatas pada sejarah pembentukan Al-Qur’an dan Sunnah’ ia juga mencakup pemikiran, gagasan, dan ijtihad ulama pada waktu atau kurun tertunu. Al-tasyri’ tipe kedua, dalam pandangan ‘Umar Sulaiman a;’Asyqar (1991: 20-1), dapat dibedakan menjadi dua bidang, yaitu al-‘ibadah dan al-mu’amalah. Pembagian seperti ini telah dilakukan pula oleh ibnu Jaza al-Maliki penulis kitan Qawanin al- Syari’iyyah wa Masa’il al-Furu’ al- Fiqhiyyah. Topik-topik terpenting dalam bidang ibadah adalah (1) thaharah-pembahasan utama dalam bidang ini adalah air (alat untuk bersuci), najis, wudu, mandi, tayamum, haid, dan nifas; (2) shalat, (3) zakat, (4) puasa, (itikaf, (6) jenazah, (7) haji dan umrah, (8) mesjid, (9) sumpah dan nazar, (10) jihad, (11) makanan dan minuman, serta (12) kurban dan sembelihan (‘Umar Sulaiman al-‘Asyqar, 1991: 20). Topik-topik terpenting dalam bidang muamalah adalah (1) perkawinan dan perceraian, (2) uqubah (hudud, qishash, dan ta’zir), (3) jual beli, (4) bagi hasil (qirad), (5) gadai, (6) al -musyaqah, (7) al-muzara‘ah, (8) upah dan sewa (al-ijarah), (9) pemindahan utang (al-hiwalah), (10) al- syuf’ah, (11) al-wakalah, (12)pinjam-meminjam(al-‘ariyah), (13) barang titipan, (14) ghashab, (15) barang temuan(al-luqatah), (16)jaminan(al-kafalah), (17) sayembara (al- ji’alah) (18) perseroan (syirkah), (19) peradilan (al-qadla), (20) waqaf(al-waaf atau al-habs), (21) hibbah, (22) penahan dan pemeliharaan ( al-hajr), (23) wasiat, dan (24) fara’idl ( pembagian harta pusaka ). (‘Umar Sulaiman al-‘Asyqar, 1991: 21) Ulma Hanafiah, diantaranya ibnu ‘Abidin a;-Hanafi, bependapat bahwa fikih dibedakan menjadi tiga, yaitu ‘ibadah, mu’malah, dan ‘uqubah. Cakupan fikih ibadah dalam pandangan ulama hanafiah adalah (1) shalat, (2) zakat (3) puasa (4) haji, dan (5) jihad. Cakupan fikih muamalah dalam pandangan ulama hanafiah adalah (1) pertukaran harta ( di antaranya jual beli, titipan, dan pijam meminjam), (2) perkawinan, da, (3) mukhashamat (gugatan, tuntutan, saksi, hakim ,dan peradilan). Sedangkan cakupan fikih ‘uqubah dalam pandangan ulama Hanafiah adalah (1) qishash, (2) sanksi pencurian, (3) sanksi zinah (4) sanksi menuduh zinah, dan (5) sanksi murtad. (‘Umar Sulaiman al-‘Asyqar, 1991: 21). Berbeda dengan pembagian diatas, ulama Syafi’iah berpendapat bahwa fikih dibedakan menjadi empat, yaitu (1) fikih yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat ukhrawi (ibadah), (2) fikih yang berhubungan dengan kegiatan yang bersifat duniawi (muamalah), (3) fikih yang berhubungan dengan masalah keluarga (munakahah), dan (4) fikih yang berhubungan dengan penyelenggara ketirtiban negara (‘uqubah). (‘Umar sulaiman al-‘Asyqar, 1991: 21). Demikianlah cakupan dan macam-macam fikih dari segi tema atau topiknya. Sedangkan dari segi peristiwa yang diselesaikan, fikih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fikih yang peristiwanya hanya berupa pengandaian (tanpa peristawa konkret). Fikih dalam kasus pertama disebut fiqh al-waqi’i, sedangkan fikih dalam kasus kedua disebut fikh al-taqdiri ( iftiradli). Pada zaman ‘Umar terdapat seorang perempuan menikah dalam waktu tunggu (‘iddah). ‘Umar menta’zir laki-laki yang menikahinyadengan beberapapukulan, kemudian keduanya dipisahkan. ‘Umar

berfatwa: “ Perempuan yang dinikahi oleh seorang laki-lakindalam waktu tunggu, apabila tidak (belum) dukhul dalam pernikahan tersebut, keduanya harus dipisah dan wanita itu wajib menyelesaikan ‘iddahnya yang belum selesai; apabila sudah terjadi dukhul, perempuan tersebut harus menjalani dua ‘iddah dari suami pertama dan suami ‘iddah dari suami yang menikahinya dalam waktu tunggu.” (Kamil Musa, 1989: 107). Pendapat ‘Umar itu didasari oleh peristiwayang terj adi pada zamannya. Karena itu, pendapatnya merupakan comtoh dari fikih corak pertama, yaitu fikh al-waqi’i. Fikih yang peristiwanya hanya ter jadi ( hanya berupa pengandain), misalnya, manusia yang dilahirkan dari hewan yang termasuk najis ‘mughalazah, seperti anjing dan babi. Abi ‘ Adb a;Mu’thi Muhammad Nawawi al-jawi(t.th: 40) dalam kitabnya, Syarh Kasyifat al-Suja ‘ala Safinat al’Najja fi Ushul al-Din wa alfiqh, mengatakan bahwa manusia, meskipun dilahirkan oleh hewan yang termasuk najis mughalazah, dihukumi suci pada manusia pada umumnya. Oleh karena itu, ia diwajibkan shalat dan melaksanakan perintah agama lainnya, seperti puasa dan zakat. Sepanjang yang saya ketahui, hingga sekarang belum ada manusia yang dilahirkan oleh anjing dan babi. Karena itu, penentuan bahwa manusia itu tetap suci sekalipun dilahirkan oleh anjing atau babi, termasuk fiqh al-iftiradli. C. PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM Mu’arikh hukum islam menjelakan berbagai prinsip hukum islam. Prinsip-prinsip hukum islam yang dijelaskan mu’arikh sebagai berikut: 1. Menegakkan mashlahat Mashlahat berasal dari kata al-shulh atau al-ishlah yang berarti damaidan tentram berorientasi pada psikis. Adapun yang dimaksud mashlahat secara te rminologi adalah:

Perolehan manfaat dan penolakan terhadap kesulitan. (Al-Syathibi, II, 1314 H: 2) Mashlahat adalah dasar semua kaidah yang dikembangkandalam hukum islam. Ia memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur’an (Q.S. al-anbiya [21]: 107) dan hadis Rasulullah Saw, diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthni dari Abi Sa’id:

Tidak boleh menyulitkan orang lain dan tidak boleh pula disulitkanoleh yang lain. (al-Kahlani, III, t.th: 84) Secara umum, mashlahat dapat dibagi menjadi tiga: (1) mashlahat mu’tabarah. (2) mashlahat mulghah, dan (3) mashlahat mursalah (al-Syaukani, t,th.218). Mashlahat mu’tabarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan: dlaruriyyah (priemer), ajiyyah (sekunder), dan tahsiniyyah, (tersier). (Mushtafa Sa’id al-khinn, 1976: 553-4). Kandungan mashlahat dlaruriyyah adalah lima tijuan agama (maqashid al-syari’ah), yaitu (1)

pemeliharaan agama (hifzh al-din), (2) pemeliharaan keturunan ( hifzh al-nasl), (3) pemeliharan jiwa (hifzh al-nafs), (4) pemeliharaan akal (hifzh al-‘aql), dan(5) pemeliharaan harta (hifzh al-mal). (alSyaithibi, II, 1341 H: 4). Mashlahat hajiyyah adalah sesuatu manfaat bagi manusia tetapi tidak tergolong pokok, seperti nikah bagi laki-laki yang belum ba’at yang dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw untuk berpuasa. (Muhammad taqiy al-Hakim, 1963:384). Mashlahat tahsiniyyah adalah sesuatu yang bersifat untuk memperindah manusia. Umpamanya, menggunakan pakaian yang rapi dan berkendaraan yang bersih. (Abu Hamid al-Ghazali,I,t,th:290). Mashlahat mulqhah adalah sesuatu perbuatan yang didalamnya ter kandung manfaat tetapi dalam syarak tidak ditetapkan secara pasti. Umpamanya, Yahya Ibn Yahya al-laitsi (w. 234 H.) berfatwa bahwa sanksi harus ditempuh bagi seorang amir Andalusia yang berjimak dengan salah seorang istri pada siang hari bulan ramadhan adalah puasa dua bulan berturut-turut (tidak boleh memilih memerde kakan hamba atau memberi makan enam puluh orang miskin) karena kedua sanksi tersebut te rlalu ringan baginya. (Musthafa sa’id al-Khinn, 1976: 553) Mashlahat mursalah adalah sesuatu yang bermanfaat tetapi tidak diperintahkan oleh Allah (Al-Qur’an) dan rasulnya dan sunnah. Umpamanya, memerangi umat islam yang enggan membayar zakat. ( Musthafa Zaid, 1964: 227). 2. Menegakkan keadilan (tahqiq al-adalah Keadilan memiliki beberpa arti. Secara bahasa, adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya ( wadl’ al-syai’ fi mahalil). Murtadla Muthahari (1920-1979), sebagaimana dikutip oleh Norcholish Madjid(1929: 512-6), menjelaskan bahwa pokok keadilan adalh sebagai berikut: 1. Perimbangan atau keadilan seimbang(mauzun). Dalam makna ini, keadilan antonym dengan kekacauan atau ketidakadilan ( al-tanasub). 2. Persamaan (musawah) hal ini didasarkan pada prinsif demokrasi dan Universal Dek laration of Humam Right (UDHR) 3. Penunain hak sesuain kewajiban yang diemban. Keadilan ini hamper sama dengan keadilan distributive (imbalan sesuai dengan jasa) dan keadilan komutatif (imbalan secara merata tnpa memperhatikan perbedaan tingakat tanggung jawab) seperti yang telh dijelaskan oleh filosof aristoteles (w. 322 S.M.). 4. Keadilan Allah, yaitu kemurahannya dalam melimpahkan rahmat 3. Tidak menyulitkan (‘adam al-haraj) Al-haraj memiliki beberapa arti, diantaranya sempit, sesat, paksa, dan berat. Adapun arti terminologinya adalah: Segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa atau harta secara brlebihan, baik sekarang atau dikaemudain hari. (Shalih ibn ‘Abd Allah ibn Hamid, 1416 H: 48) 4. Menyedikitkan beban ( taqlil al-taqkalif) Taklif secara bahasa berarti beban. Arti etimologinya adalah menyedikitkan. Adapun secara istilah, yang

dimaksud taklif adalah tuntutan Allah untuk berbuat sehingga dipandang taat dan (tuntutan) untuk menjauhi cegahan Allah.(Wahbah al-Zuhaili,I, 1986:134) Dengan demikian, yang dimaksud taqlil al-takalif se cara terminology adalah menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat; mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi cegahan-Nya. (Jaih, 1995: 48) Dasar yaqlil al-takalif adalah surat al-Ma’idah *5+ ayat 101.

5. Berangsur-angsur (tadrij) Diantara bidang hukum Islam yamg dibentuk berangsur-angsur adalah sebagai berikut, shalat pada awalnya, pengharam riba, pengharam khamar. Prinsip tadrij memberikan jalan kepada kita untuk melakukan pembaruan karena hidup manusia mengalami pembaruan. D. PERIODESASI SEJARAH HUKUM ISLAM Pada dasarnya, sejarah merupakan penafsiran terhadap peristiwa zaman lampau yang dipelajari secara kronologis. Periodesasi yang lebih sederhana dikemukakan oleh Fathi Utsman. Ia membagi periodesasi sejarah hukum Islam menjadi tiga, yaitu: a. Hukum Islam zaman Nabi SAW. b. Hukum Islam zaman khulafa rasyidun sampasi penyusunan kitab-kitab fikih dan c. Hukum islm dari zaman penyusunan kitab-kitab fikih hingga sekarang. (Fathi utsmani, t.th: 13). Oleh karena itu periodisasi sejarah hukum islam adalah sebagai berikut. a. Hukum Islam zaman Rasul (620-623 M) b. Hukum Islam zaman Khulafa (632-661 M) c. Hukum Islam zaman Dinasti Umayah (661-750 M) d. Hukum Islam zaman dinasti abbasiyyah (750-1258 M) e. Hukum Islam zaman tiga kerajaan besar: Kerasjaan turki Ustmani di turki sejak Orchan (1326 -1359 M). Hingga Bayazid II, Dinasti Safawi di Persia, hingga diganti oleh dinasti Qajar, dinasti mughal di india f. Hukum islam paska penjajahan; Negara-negara islam berdiri sendiri berdasarkan Negara kebangsaan atau nation states.

E. KEGUNAAN STUDI SEJARAH HUKUM ISLAM Jika kita memahami hukum Islam tanpa mengetahui latar belakang munculnya suatu hukum baik yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Sunnah maupun tidak akan melahirkan pemahaman hukum yang cenderung”ekstrem” bahkan merasa benar sendiri. Oleh karena itu, memahami hukum Islam de ngan mengetahui latar belakang pembentukannya menjadi penting agar kita tidak”keliru” dalam memahami hukum Islam.

BAB III PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM A. FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM Adapun faktor yang mendorong perkembangan Hukum Islam adalah: 1. Perluasan wilayah Apayang telah kita ketahui bahwa ekspansi dunia islam dilakukan sejak zaman Khalifah, banyaknya daerah baru yang dikuasai berarti banyak pula persoalan yang dihadapi, persoalan tersebut perlu diselesaikan berdasarkan Islam karena agama khanif ini merupakan petunjuk bagi manusia. Dengan demikian semakin banyak perluasan wilayah dapat mendorong perkembangan hukum Islam. Dengan kata lain semakin banyak wilayah maka banyak juga penduduk yang memiliki beragam persoalan hokum yang harus diselesaikan. 2. Perbedaan penggunaan ra’yu Munculnya dua hukum Islam yaitu aliran hadis dan aliran ra’yu menjadi pemicu munculnya perkembangan ikhtilaf; dan pada saat yang sama pula semakin mendorong perkembangan hukum Islam.

B. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM ZAMAN TABI’IN Secara umum tabi’in mengikuti lamgkah-langkah penerapan hukum yang telaj dilakukan sahabat dalam istinbath al-ahkam. Dengan demikian, dasar-dasar hukum Islam pada periode ini adalah Al-Qur’an, Sunnah, Ijmak dan pendapat sahabat, Ijtihad.

C. PENGARUH AHLI HADITS DAN AHLI RA’YU TERHADAP HUKUM I SLAM Madsrasah madinah adalah ulama yang banyak berpegang teguh pada sunnah dan kaya akan pemiliharaan sunnah. Oleh karena itu, salah seorang imam, yaitu Imam Malik, berpendapay bahwa ijmak peduduk madinah adalah hujjah yang wajib diikuti. (‘Umar sulaiman al-Asyqar, 1991: 84-5). D. PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KHAWARIJ, SYI’ AH, DAN JUMHUR 1. Pemikiran hukum Islam Khawarij Diantara pemikiran Khawarij adalah berpendapat bahwa menikahi cucu perempuan adalah boleh , sebab yang diharamkan dalam Al-Qur’an adalah anak bukan cucu. 2. Pemikiran hukum Islam Syi’ah Diantara pemikirannya adalah bagi syi’ah hadis terbagi menjadi empat, Hadits shahih, hadits hasan shahih, Hadits musak (kuat), Hadits dla’if (lemah) 3. Diantara hukum Jumhur adalah penolakan terhadap keabsahan nikah mut’ah. Bagi Jumhur, nikah mut’ah haram dilakukan.