TABEL PERBANDINGAN DAN PERSANDINGAN : UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATA ATAS S UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN JABATAN NOTARIS NOTARIS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
Menimbang:
Menimbang:
a.
a.
bahw bahwa a Nega Negara ra Repu Republ blik ik Indo Indone nesi sia a seba sebaga gaii nega negara ra huku hukum m berd berdas asar arka kan n Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1!" men#amin men#amin kepas$ian% kepas$ian% ke$er$iban ke$er$iban%% dan perlindung perlindungan an hukum% hukum% &ang berin$ika berin$ikan n kebenaran dan keadilan' b. bahw bahwa a un$u un$uk k men# men#am amin in kepa kepas$ s$ia ian% n% ke$e ke$er$ r$ib iban an%% dan dan perl perlin indu dung ngan an huku hukum m dibu$uhkan ala$ buk$i $er$ulis &ang bersi(a$ o$en$ik mengenai keadaan% peris$iwa% a$au perbua$an hukum &ang diselenggarakan melalui #aba$an $er$en$u' c. bahwa bahwa no$aris no$aris merupaka merupakan n #aba$a #aba$an n $er$en $er$en$u $u &ang men#al men#alank ankan an pro(esi pro(esi dalam pela&anan hukum kepada mas&araka$% perlu mendapa$kan perlindungan dan #aminan demi $ercapain&a $ercapain&a kepas$ian hukum' d. bahwa bahwa #asa no$aris no$aris dalam dalam proses proses pembangun pembangunan an makin makin meningka$ meningka$ sebagai sebagai salah salah sa$u kebu$uhan hukum mas&araka$' e. bahw bahwa a Regl Reglem emen en$$ op )e$ No$ari No$aris s *mb$ *mb$ in Indo Indone nesi sie e +,$b +,$b.. 1/ 1/ : 0 &ang menga$ur mengenai #aba$an no$aris $idak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebu$uhan mas&araka$' (. bahwa bahwa berdasark berdasarkan an per$imba per$imbangan ngan sebaga sebagaimana imana dimaksud dimaksud dalam dalam huru( huru( a% huru( b% huru( c% huru( d% dan huru( e% perlu memben$uk Undang-Undang $en$ang 2aba$an No$aris.
b.
c.
d.
e.
bahwa bahwa Negara Negara Republi epublik k Indon Indonesi esia a sebaga sebagaii nega negara ra hukum hukum berda berdasar sarka kan n Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1!" men#amin kepas$ian% ke$er$iban% dan perlindungan hukum bagi se$iap warga Negara% bahwa bahwa un$uk un$uk men#a men#amin min kepa kepas$i s$ian an%% ke$er ke$er$ib $iban an%% dan dan perli perlindu ndunga ngan n huku hukum m dibu$uhkan ala$ buk$i $er$ulis &ang bersi'a$ au$en$ik mengenai perbua$an% per#an#ian% pene$apan dan peris$iwa hukum &ang dibua$ dihadapan a$au oleh pe#aba$ &ang berwenang. bahwa bahwa No$ari No$aris s sebag sebagai ai pe#ab pe#aba$ a$ umum umum &ang men#ala men#alank nkan an pro'es pro'esii dalam dalam member memberika ikan n #asa #asa hukum hukum kepa kepada da mas&a mas&arak raka$% a$% perlu perlu mendap mendapa$k a$kan an perlindungan dan #aminan demi $ercapain&a kepas$ian hukum( bahwa bahwa beberapa beberapa ke$en$ua ke$en$uan n dalam Undang-Un Undang-Undang dang Nomor Nomor )* Tahu Tahun n +**! $en$ang $en$ang ,aba$an ,aba$an No$aris No$aris sudah sudah $idak $idak sesuai sesuai lagi dengan dengan perkemba perkembangan ngan hukum dan kebu$uhan mas&araka$ sehingga perlu dilakukan perubahan( bahwa bahwa berdasar berdasarkan kan per$imba per$imbangan ngan sebaga sebagaiman imana a dimaksud dimaksud dalam huru' huru' a% huru' b% huru' c% dan huru' d% perlu memben$uk Undang-Unda Undang-Undang ng $en$ang Perubahan Perubahan $as Undang-Undang Undang-Undang Nomor )* Tahun Tahun +**! $en$ang ,aba$an No$aris.
Pasal I eberapa ke$en$uan ke$en$uan dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor )* Tahun +**! $en$ang ,aba$an No$aris /0embaran Negara Republik Indonesia Tahun +**! Nomor 11% Tambahan Tambahan 0embaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor !!)+2 diubah sebagai beriku$:
196
1. 4e$en$u 4e$en$uan an Pasal Pasal 1 angka angka 1% angka +% angka "% angka 6% angka % angka angka 7% angka % angka 1*% angka 11% angka 1+% angka 1)% dan angka 1! diubah% ser$a angka ! dihapus sehingga Pasal 1 berbun&i sebagai beriku$: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini &ang dimaksud dengan: 1. No$ar No$aris is adalah adalah pe#aba pe#aba$$ umum umum &ang &ang berwen berwenang ang un$uk un$uk membua membua$$ ak$a ak$a o$en$ik dan kewenangan lainn&a sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini. +.
).
!.
Pe#aba$ Pe#aba$ 3emen$ 3emen$ara ara No$aris No$aris adalah adalah seoran seorang g &ang un$uk un$uk semen$a semen$ara ra men#aba$ men#aba$ sebagai sebagai No$aris No$aris un$uk un$uk men#alan men#alankan kan #aba$an #aba$an No$aris No$aris &ang &ang meninggal dunia% diberhen$ikan% a$au diberhen$ikan semen$ara. No$aris No$aris Pengg Penggan$i an$i adalah adalah seorang seorang &ang &ang un$uk un$uk semen$ar semen$ara a diangka$ diangka$ sebagai No$aris un$uk menggan$ikan No$aris &ang sedang cu$i% saki$% a$au un$uk semen$ara berhalangan men#alankan #aba$ann&a sebagai No$aris. No$aris Penggan$i Penggan$i 4husus 4husus adalah adalah seorang seorang &ang &ang diangka$ diangka$ sebagai sebagai No$aris khusus un$uk membua$ ak$a $er$en$u sebagaimana disebu$kan dalam sura$ sura$ pene$ap pene$apann& ann&a a sebagai sebagai No$aris No$aris karena karena di dalam dalam sa$u daerah kabupa$en kabupa$en a$au ko$a $erdapa$ han&a seorang No$aris% sedangkan sedangkan No$aris &ang bersangku$an bersangku$an menuru$ ke$en$uan ke$en$uan Undang-Undang ini $idak boleh membua$ ak$a dimaksud.
".
5rganis 5rganisasi asi No$aris No$aris adalah adalah organ organisas isasii pro'esi pro'esi #aba$an #aba$an no$aris no$aris &ang &ang berben$uk perkumpulan &ang berbadan hukum.
6.
Ma#elis Pengawas Pengawas adalah sua$u badan &ang mempun&ai kewenangan kewenangan dan kewa#iban kewa#iban un$uk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengawasan $erhadap No$aris.
.
k$a No$aris No$aris adalah adalah ak$a o$en$ik o$en$ik &ang &ang dibua dibua$$ oleh oleh a$au a$au di hada hadapan pan No$aris menuru$ ben$uk dan $a$a cara &ang di$e$apkan dalam UndangUndang ini.
7.
Minu$a k$a adalah asli k$a No$aris.
Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini &ang dimaksud dengan: 1. No$ar No$aris is adalah adalah pe#ab pe#aba$ a$ umum &ang berwen berwenang ang un$uk un$uk membua$ membua$ ak$a au$en$ik au$en$ik dan memiliki memiliki kewenangan kewenangan lainn&a sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini a$au berdasarkan undang-undang lainn&a. +.
Pe#ab Pe#aba$ a$ 3emen 3emen$ar $ara a No$ar No$aris is adala adalah h seoran seorang g &ang &ang un$uk un$uk semen$a semen$ara ra men#aba$ sebagai No$aris un$uk men#alankan #aba$an dari No$aris &ang meninggal dunia.
).
No$ar No$aris is Peng Penggan gan$i $i adala adalah h seora seorang ng &ang &ang un$uk un$uk semen semen$ar $ara a diangk diangka$ a$ sebagai No$aris un$uk menggan$ikan No$aris &ang sedang cu$i% saki$% a$au un$uk semen$ara berhalangan berhalangan men#alankan men#alankan #aba$ann&a sebagai No$aris.
!.
Dihapus.
".
5rga 5rganis nisas asii No$ar No$aris is adala adalah h orga organis nisasi asi pro'es pro'esii #aba$a #aba$an n no$ar no$aris is &ang &ang berben$uk perkumpulan berbadan hukum.
6.
Ma#el Ma#elis is Peng Pengawa awas s No$ar No$aris is &ang &ang selan selan#u$ #u$n& n&a a diseb disebu$ u$ Ma#el Ma#elis is Penga Pengawas was adalah sua$u badan &ang mempun&ai kewenangan kewenangan dan kewa#iban un$uk melaksanakan pembinaan dan pengawasan $erhadap No$aris.
.
k$a k$a No$ar No$aris is &ang &ang selan selan#u$ #u$n&a n&a disebu$ disebu$ k$a adalah adalah ak$a au$en au$en$ik $ik &ang dibua$ oleh a$au di hadapan No$aris menuru$ ben$uk dan $a$a cara &ang di$e$apkan dalam Undang-Undang ini.
7.
Minu$a Minu$a k$a k$a adalah adalah asli asli k$a k$a &ang &ang mencan$u mencan$umkan mkan $anda $anda $angan $angan para para penghad penghadap% ap% saksi% saksi% dan No$aris% No$aris% &ang disimpan disimpan sebagai sebagai bagian bagian dari Pro$okol No$aris.
.
3alinan 3alinan k$a k$a adalah adalah salinan salinan ka$a ka$a demi ka$a ka$a dari dari seluruh seluruh k$a dan dan pada bagian bawah salinan k$a $ercan$um 'rasa 8diberikan sebagai 30INN &ang sama bun&in&a8.
1*. 4u$ipan 4u$ipan k$a adalah adalah ku$ipan ku$ipan ka$a demi ka$a dari sa$u a$au beberapa beberapa bagian dari k$a dan pada bagian bawah ku$ipan k$a $ercan$um 'rasa 8diberikan sebagai 4UTIPN8.
197
.
3alinan k$a adalah salinan ka$a demi ka$a dari seluruh ak$a dan pada bagian bawah salinan ak$a $ercan$um 'rasa 8diberikan sebagai salinan &ang sama bun&in&a8.
11. 9rosse 9rosse k$a adalah salah sa$u salinan salinan k$a un$uk un$uk pengak pengakuan uan u$ang dengan kepala k$a 8DMI 4DI0N RD3R4N 4TU;NN <N9 M; 38% &ang mempun&ai kekua$an ekseku$orial.
1*.
4u$ipan 4u$ipan k$a adalah adalah ku$ipan ku$ipan ka$a demi ka$a dari sa$u a$au beberapa beberapa bagian dari ak$a dan pada bagian bawah ku$ipan ak$a $ercan$um 'rasa 8diberikan sebagai ku$ipan 8. 11. 9rosse 9rosse k$a adalah salah salah sa$u salinan salinan ak$a un$uk pengaku pengakuan an u$ang dengan kepala ak$a 8DMI 4DI0N RD3R4N 4TU;NN <N9 M; 38% &ang mempun&ai kekua$an ekseku$orial.
1+.
1+. 1+. =orma =ormasi si ,aba$a ,aba$an n No$ar No$aris is adalah adalah penen penen$ua $uan n dibu$uhkan pada sua$u kabupa$en>ko$a.
Pro$okol No$aris adalah kumpulan dokumen &ang merupakan arsip negara &ang harus disimpan dan dipelihara oleh No$aris.
1!.
Men$eri adalah Men$eri &ang bidang $ugas dan $anggung #awabn&a melipu$i bidang keno$aria$an.
1!. Men$eri adalah adalah Men$eri &ang men&elenggarak men&elenggarakan an urusan pemerin$ahan pemerin$ahan di bidang hukum.
BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
BAB II PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN NOTARIS
Bagian P!"a#a Pngang$a"an
Bagian P!"a#a Pngang$a"an
Pasal 2 No$aris diangka$ dan diberhen$ikan oleh Men$eri.
&ang &ang
1). 1). Pro$o Pro$oko koll No$ar No$aris is adala adalah h kumpu kumpulan lan dokum dokumen en &ang &ang merupa merupaka kan n arsip arsip negara &ang harus disimpan dan dipelihara oleh No$aris sesuai dengan ke$en$uan pera$uran perundang-undangan.
=ormasi ,aba$an No$aris adalah penen$uan #umlah No$aris &ang dibu$uhkan pada sua$u wila&ah #aba$an No$aris.
1).
#umlah #umlah No$ar No$aris is
Pasal 2 T"a% +.
Pasal 3 3&ara$ un$uk dapa$ diangka$ men#adi No$aris sebagaimana dimaksud dalam Pasal + adalah: a. warga negara Indonesia( b. ber$akwa kepada Tuhan
4e$en$uan 4e$en$uan Pasal Pasal ) huru' d dan huru' ' diubah% ser$a di$ambah di$ambah 1 /sa$u2 /sa$u2 huru'% &akni huru' h sehingga Pasal ) berbun&i sebagai beriku$: Pasal 3 3&ara$ un$uk dapa$ diangka$ men#adi No$aris sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal + adalah: a. warga warga negar negara a Indon Indonesi esia( a( b. ber$akwa ber$akwa kepad kepada a Tuha Tuhan n
198
No$aris No$aris dalam dalam wak$u wak$u 1+ /dua belas2 bulan ber$uru$ ber$uru$-$uru -$uru$$ pada kan$or kan$or No$aris a$as prakarsa sendiri a$au a$as rekomendasi 5rganisasi 5rganisasi No$aris se$elah lulus s$ra$a dua keno$aria$an( keno$aria$an( dan g. $idak bers$a$us bers$a$us sebagai sebagai pegawai negeri% negeri% pe#aba$ pe#aba$ negara% ad@oka$% ad@oka$% a$au a$au $idak sedang memangku #aba$an lain &ang oleh undang-undang dilarang un$uk dirangkap dengan #aba$an No$aris.
'.
g.
h.
/12
/+2
Pasal 4 3ebelum men#alankan #aba$ann&a% No$aris wa#ib mengucapkan sumpah>#an#i menuru$ agaman&a di hadapan Men$eri a$au pe#aba$ &ang di$un#uk. 3umpah>#an# i sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 berbun&i sebagai beriku$:
$ela $elah h men# men#al alan anii maga magang ng a$au a$au n&a$ n&a$aa-n& n&a$ a$a a $ela $elah h beke beker# r#a a seba sebaga gaii kar&awan No$aris dalam wak$u paling singka$ +! /dua puluh empa$2 bulan ber$uru$-$uru$ pada kan$or No$aris a$as prakarsa sendiri a$au a$as rekomendasi 5rganisasi No$aris se$elah lulus s$ra$a dua keno$aria$an( $idak $idak bers$a$us bers$a$us sebagai sebagai pegawai pegawai negeri% negeri% pe#aba$ pe#aba$ negara% negara% ad@oka$% ad@oka$% a$au a$au $idak $idak sedang sedang memangk memangku u #aba$an #aba$an lain &ang &ang oleh undangundang-und undang ang dilarang un$uk dirangkap dengan #aba$an No$aris( dan $idak $idak pernah pernah di#a$u di#a$uhi hi pidana pidana pen#ara pen#ara berd berdasar asarkan kan pu$us pu$usan an penga pengadilan dilan &ang &ang $elah $elah mempero memperoleh leh kekua kekua$an $an hukum hukum $e$ap $e$ap karena karena melakuk melakukan an $indak pidana &ang diancam dengan pidana pen#ara " /lima2 $ahun a$au lebih.
Pasal 4 T"a%
83a&a bersumpah>ber#an#i: bahwa sa&a akan pa$uh dan se$ia kepada Negara Republik Indonesia% Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1!"% Undang-Undang $en$ang ,aba$an No$aris seria pera$uran perundang-undangan lainn&a. bahwa sa&a akan men#alankan #aba$an sa&a dengan amanah% #u#ur% saksama% mandiri% dan $idak berpihak. bahwa sa&a akan men#aga sikap% $ingkah laku sa&a% dan akan men#alankan kewa#iban sa&a sesuai dengan kode e$ik pro'esi% kehorma$an% mar$aba$% dan $anggung #awab sa&a sebagai No$aris. bahwa sa&a akan merahasiakan isi ak$a dan ke$erangan &ang diperoleh dalam pelaksanaan #aba$an sa&a. bahwa sa&a un$uk dapa$ diangka$ dalam #aba$an ini% baik secara langsung maupun $idak langsung% dengan nama a$au dalih apa pun% $idak pernah dan $idak akan memberikan a$au men#an#ikan sesua$u kepada siapa pun.8 Pasal & Pengucapan sumpah>#an#i #aba$an No$aris sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Pasal & T"a%
199
! dilakukan dalam wak$u paling lamba$ + /dua2 bulan $erhi$ung se#ak $anggal kepu$usan pengangka$an sebagai No$aris. Pasal ' Dalam Dalam hal penguca pengucapan pan sumpah># sumpah>#an#i an#i $idak $idak dilakuk dilakukan an dalam dalam #angka #angka wak$u wak$u sebagaimana dimaksud dalam Pasal "% kepu$usan pengangka$an No$aris dapa$ diba$alkan oleh Men$eri.
Pasal ' T"a%
). 4e$en$u 4e$en$uan an a&a$ /12 Pasal diubah diubah ser$a di$ambah di$ambah 1 /sa$u2 /sa$u2 a&a$% &akni a&a$ /+2 sehingga Pasal berbun&i sebagai beriku$: Pasal ( Dalam #angka wak$u )* /$iga puluh2 hari $erhi$ung se#ak $anggal pengambilan sumpah>#an#i #aba$an No$aris% &ang bersangku$an wa#ib: a. men#alankan #aba$ann&a dengan n&a$a( b. men&aikan beri$a acara sumpah>#an# i #aba$an No$aris kepada Men$eri% 5rganisasi No$aris% dan Ma#elis Pengawas Daerah( dan c. men&aikan alama$ kan$or% con$oh $anda $angan% dan para'% ser$a $eraan cap>s$empel #aba$an No$aris berwarna merah kepada Men$eri dan pe#aba$ lain &ang ber$anggung #awab di bidang agraria per$anahan% 5rganisasi No$aris% ke$ua pengadilan negeri% Ma#elis Pengawas Daerah% ser$a bupa$i a$au waliko$a di $empa$ No$aris diangka$.
Pasal ( /12 Dalam Dalam wak$u paling paling lamba$ lamba$ 6* /enam /enam puluh2 puluh2 hari $erhi$ung se#ak $anggal pengambilan sumpah>#an#i #aba$an No$aris% &ang bersangku$an wa#ib: a. men#alankan men#alankan #aba$ann&a #aba$ann&a dengan dengan n&a$a( n&a$a( b. men&a men&aika ikan n beri$a beri$a acara acara sumpah>#a sumpah>#an#i n#i #aba$an #aba$an No$aris No$aris kepada kepada Men$eri% 5rganisasi No$aris% dan Ma#elis Pengawas Daerah( dan c. men&aikan alama$ kan$or% con$oh $anda $angan% dan para'% ser$a $eraan $eraan cap a$au s$empel #aba$an No$aris berwarna berwarna merah merah kepada kepada Men$e Men$eri ri dan dan pe#ab pe#aba$ a$ lain lain &ang &ang ber$a ber$angg nggung ung #awab #awab di bidang bidang per$ana per$anahan% han% 5rganis 5rganisasi asi No$aris% No$aris% 4e$ua 4e$ua Pengadi Pengadilan lan Negeri% Negeri% Ma#elis Ma#elis Pengawas Daerah% ser$a upa$i>Aaliko$a di $empa$ No$aris diangka$. /+2 No$aris &ang &ang melanggar melanggar ke$en$uan ke$en$uan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pada a&a$ /12 dapa$ dikenai sanksi berupa: a. peringa$ peringa$an an $er$uli $er$ulis( s( b. pemberh pemberhen$ia en$ian n semen$ar semen$ara( a( c. pemberhen$ian pemberhen$ian dengan horma$( a$au d. pemberhen$ian pemberhen$ian dengan dengan $idak horma$. horma$.
Bagian K)*a P#+!,n"ian
/12
/+2
Bagian K)*a P#+!,n"ian
Pasal No$aris berhen$i a$au diberhen$ikan dari #aba$ann&a dengan horma$ karena: a. meninggal dunia( b. $elah berumur 6" /enam puluh lima2 $ahun( c. permin$aan sendiri( d. $idak mampu secara rohani dan>a$au #asmani un$uk melaksanakan $ugas #aba$an No$aris secara $erus menerus lebih dari ) /$iga2 $ahun( a$au e. merangkap #aba$an sebagaimana dimaksud dalam Pasal ) huru' g.
Pasal T"a%
4e$en$uan 4e$en$uan umur umur sebagaimana sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 /12 huru' huru' b dapa$ dapa$
200
diperpan#ang sampai berumur 6 /enam puluh $u#uh2 $ahun dengan memper$imbangkan keseha$an &ang bersangku$an. !. 4e$en$uan Pasal a&a$ /12 huru' d diubah dan di$ambah 1 /sa$u2 huru'% &akni huru' e sehingga Pasal berbun&i sebagai beriku$:
/12
/+2
/)2 /!2
/12
/+2
Pasal No$aris diberhen$ikan semen$ara dari #aba$ann&a karena: a. dalam proses paili$ a$au penundaan kewa#iban pemba&aran u$ang( b. berada di bawah pengampuan( c. melakukan perbua$an $ercela( a$au d. melakukan pelanggaran $erhadap kewa#iban dan larangan #aba$an. 3ebelum pemberhen$ian semen$ara sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dilakukan% No$aris diberi kesempa$an un$uk membela diri di hadapan Ma#elis Pengawas secara ber#en#ang. Pemberhen$ian semen$ara No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 dilakukan oleh Men$eri a$as usul Ma#elis Pengawas Pusa$. Pemberhen$ian semen$ara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' c dan huru' d berlaku paling lama 6 /enam2 bulan.
Pasal /12 No$aris diberhen$ikan semen$ara dari #aba$ann&a karena: a. dalam proses %aili" a$au penundaan kewa#iban pemba&aran u$ang( b. berada di bawah pengampuan( c. melakukan perbua$an $ercela( d. melakukan pelanggaran $erhadap kewa#iban dan larangan #aba$an ser$a kode e$ik No$aris( a$au e. sedang men#alani masa penahanan. /+2 3ebelum pemberhen$ian semen$ara sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dilakukan% No$aris diberi kesempa$an un$uk membela diri di hadapan Ma#elis Pengawas secara ber#en#ang. /)2 Pemberhen$ian semen$ara No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 dilakukan oleh Men$eri a$as usul Ma#elis Pengawas Pusa$. /!2 Pemberhen$ian semen$ara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' c dan huru' d berlaku paling lama 6 /enam2 bulan.
Pasal 10 No$aris &ang diberhen$ikan semen$ara sebagaimana dimaksud dalam Pasal a&a$ /12 huru' a a$au huru' b dapa$ diangka$ kembali men#adi No$aris oleh Men$eri se$elah dipulihkan hakn&a. No$aris &ang diberhen$ikan semen$ara sebagaimana dimaksud dalam Pasal a&a$ /12 huru' c a$au huru' d dapa$ diangka$ kembali men#adi No$aris oleh Men$eri se$elah masa pemberhen$ian semen$ara berakhir.
Pasal 10 T"a%
".4e$en$uan Pasal 11 diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$: /12 /+2 /)2 /!2
Pasal 11 No$aris &ang diangka$ men#adi pe#aba$ negara wa#ib mengambil cu$i.
Pasal 11 /12 No$aris &ang diangka$ men#adi pe#aba$ negara wa#ib mengambil cu$i. /+2 Bu$i sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 berlaku selama No$aris memangku #aba$an sebagai pe#aba$ negara. /)2 4e$en$uan lebih lan#u$ mengenai cu$i No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dia$ur lebih lan#u$ dengan Pera$uran Men$eri.
Bu$i sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 berlaku selama No$aris memangku #aba$an sebagai pe#aba$ negara. No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 wa#ib menun#uk No$aris Penggan$i. pabila No$aris $idak menun#uk No$aris Penggan$i sebagaimana dimaksud pada a&a$ /)2% Ma#elis Pengawas Daerah menun#uk No$aris lain. un$uk menerima Pro$okol No$aris &ang daerah hukumn&a melipu$i $empa$ kedudukan No$aris &ang diangka$ men#adi pe#aba$ negara.
201
/"2 /62
No$aris &ang di$un#uk sebagaimana dimaksud pada a&a$ /!2 merupakan pemegang semen$ara Pro$okol No$aris. No$aris &ang $idak lagi men#aba$ sebagai pe#aba$ negara sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dapa$ men#alankan kembali #aba$an No$aris dan Pro$okol No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /!2 diserahkan kembali kepadan&a.
Pasal 12 No$aris diberhen$ikan dengan $idak horma$ dari #aba$ann&a oleh Men$eri a$as usul Ma#elis Pengawas Pusa$ apabila: a. din&a$akan paili$ berdasarkan pu$usan pengadilan &ang $elah memperoleh kekua$an hukum $e$ap( b. berada di bawah pengampuan secara $erus-menerus lebih dari ) /$iga2 $ahun( c. melakukan perbua$an &ang merendahkan kehorma$an dan mar$aba$ #aba$an No$aris( a$au d. melakukan pelanggaran bera$ $erhadap kewa#iban dan larangan #aba$an.
Pasal 12 T"a%
Pasal 13 No$aris diberhen$ikan dengan $idak horma$ oleh Men$eri karena di#a$uhi pidana pen#ara berdasarkan pu$usan pengadilan &ang $elah memperoleh kekua$an hukum $e$ap karena melakukan $indak pidana &ang diancam dengan pidana pen#ara " /lima2 $ahun a$au lebih. Pasal 14 4e$en$uan lebih lan#u$ mengenai s&ara$ dan $a$a cara pengangka$an dan pemberhen$ian sebagaimana dimaksud dalam Pasal )% Pasal 7% Pasal % Pasal 1*% Pasal 11% Pasal 1+% dan Pasal 1) dia$ur dalam Pera$uran Men$eri. BAB III KE/ENANGAN KE/AJIBAN DAN ARANGAN
/+2
Pasal 14 T"a%
6. 4e$en$uan a&a$ /12 dan a&a$ /+2 Pasal 1" diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Bagian P!"a#a Knangan
/12
Pasal 13 T"a%
Pasal 1& No$aris berwenang membua$ ak$a o$en$ik mengenai semua perbua$an% per#an#ian% dan $""a%an &ang diharuskan oleh pera$uran perundangundangan dan>a$au &ang dikehendaki oleh &ang berkepen$ingan un$uk din&a$akan dalam ak$a o$en$ik% men#amin kepas$ian $anggal pembua$an ak$a% men&impan ak$a% memberikan grosse% salinan dan ku$ipan ak$a% semuan&a i$u sepan#ang pembua$an a$"a-a$"a i$u $idak #uga di$ugaskan a$au dikecualikan kepada pe#aba$ lain a$au orang lain &ang di$e$apkan oleh undang-undang. No$aris berwenang pula:
/12
/+2
202
Pasal 1& No$aris berwenang membua$ ak$a au$en$ik mengenai semua perbua$an% per#an#ian% dan pene$apan &ang diharuskan oleh pera$uran perundang-undangan dan>a$au &ang dikehendaki oleh &ang berkepen$ingan un$uk din&a$akan dalam k$a au$en$ik% men#amin kepas$ian $anggal pembua$an k$a% men&impan k$a% memberikan grosse% salinan dan ku$ipan k$a% semuan&a i$u sepan#ang pembua$an k$a i$u $idak #uga di$ugaskan a$au dikecualikan kepada pe#aba$ lain a$au orang lain &ang di$e$apkan oleh undang-undang. 3elain kewenangan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12% No$aris
a. mengesahkan $anda $angan dan mene$apkan kepas$ian $anggal sura$ di bawah $angan dengan menda'$ar dalam buku khusus( b. membukukan sura$-sura$ di bawah $angan dengan menda'$ar dalam buku khusus( c. membua$ kopi dari asli sura$-sura$ di bawah $angan berupa salinan &ang memua$ uraian sebagaimana di$ulis dan digambarkan dalam sura$ &ang bersangku$an( d. melakukan pengesahan kecocokan 'o$okopi dengan sura$ aslin&a( e. memberikan pen&uluhan hukum sehubungan dengan pembua$an ak$a( '. membua$ ak$a &ang berkai$an dengan per$anahan( a$au g. membua$ ak$a risalah lelang. /)2
3elain kewenangan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dan a&a$ /+2% No$aris mempun&ai kewenangan lain &ang dia$ur dalam pera$uran perundang-undangan.
Bagian K)*a Kai+an
/12
berwenang pula: a. mengesahkan $anda $angan dan mene$apkan kepas$ian $anggal sura$ di bawah $angan dengan menda'$ar dalam buku khusus( b. membukukan sura$ di bawah $angan dengan menda'$ar dalam buku khusus( c. membua$ kopi dari asli sura$ di bawah $angan berupa salinan &ang memua$ uraian sebagaimana di$ulis dan digambarkan dalam sura$ &ang bersangku$an( d. melakukan pengesahan kecocokan 'o$okopi dengan sura$ aslin&a( e. memberikan pen&uluhan hukum sehubungan dengan pembua$an ak$a( '. membua$ k$a &ang berkai$an dengan per$anahan( a$au g. membua$ k$a risalah lelang.
/)2 3elain kewenangan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dan a&a$ /+2% No$aris mempun&ai kewenangan lain &ang dia$ur dalam pera$uran perundang-undangan. . 4e$en$uan Pasal 16 diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$: Pasal 1' /12 Dalam men#alankan #aba$ann&a% No$aris wa#ib: a. ber$indak amanah% #u#ur% saksama% mandiri% $idak berpihak% dan men#aga kepen$ingan pihak &ang $erkai$ dalam perbua$an hukum( b. membua$ k$a dalam ben$uk Minu$a k$a dan men&impann&a sebagai bagian dari Pro$okol No$aris( c. meleka$kan sura$ dan dokumen ser$a sidik #ari penghadap pada Minu$a k$a( d. mengeluarkan 9rosse k$a% 3alinan k$a% a$au 4u$ipan k$a berdasarkan Minu$a k$a( e. memberikan pela&anan sesuai dengan ke$en$uan dalam UndangUndang ini% kecuali ada alasan un$uk menolakn&a( '. merahasiakan segala sesua$u mengenai k$a &ang dibua$n&a dan segala ke$erangan &ang diperoleh guna pembua$an k$a sesuai dengan sumpah>#an#i #aba$an% kecuali undang-undang menen$ukan lain( g. men#ilid k$a &ang dibua$n&a dalam 1 /sa$u2 bulan men#adi buku &ang memua$ $idak lebih dari "* /lima puluh2 k$a% dan #ika #umlah k$a $idak dapa$ dimua$ dalam sa$u buku% k$a $ersebu$ dapa$ di#ilid men#adi lebih dari sa$u buku% dan menca$a$ #umlah Minu$a k$a% bulan% dan $ahun pembua$ann&a pada sampul se$iap buku( h. membua$ da'$ar dari k$a pro$es $erhadap $idak diba&ar a$au $idak
Pasal 1' Dalam men#alankan #aba$ann&a% No$aris berkewa#iban: a. ber$indak #u#ur% saksama% mandiri% $idak berpihak% dan men#aga kepen$ingan pihak &ang $erkai$ dalam perbua$an hukum( b. membua$ ak$a dalam ben$uk Minu$a k$a dan men&impann&a sebagai bagian dari Pro$okol No$aris( c. mengeluarkan 9rosse k$a% 3alinan k$a% a$au 4u$ipan k$a berdasarkan Minu$a k$a( d. memberikan pela&anan sesuai dengan ke$en$uan dalam UndangUndang ini% kecuali ada alasan un$uk menolakn&a( e. merahasiakan segala sesua$u mengenai ak$a &ang dibua$n&a dan segala ke$erangan &ang diperoleh guna pembua$an ak$a sesuai dengan sumpah>#an#i #aba$an% kecuali undang-undang menen$ukan lain( '. men#ilid ak$a &ang dibua$n&a dalam 1 /sa$u2 bulan men#adi buku &ang memua$ $idak lebih dari "* /lima puluh2 ak$a% dan #ika #umlah ak$a $idak dapa$ dimua$ dalam sa$u buku% ak$a $ersebu$ dapa$ di#ilid men#adi lebih dari sa$u buku% dan menca$a$ #umlah Minu$a k$a% bulan% dan $ahun pembua$ann&a pada sampul se$iap buku( g. membua$ da'$ar dari ak$a pro$es $erhadap $idak diba&ar a$au $idak di$eriman&a sura$ berharga(
203
/+2
/)2
/!2
/"2 /62 /2
/72
h. membua$ da'$ar ak$a &ang berkenaan dengan wasia$ menuru$ uru$an wak$u pembua$an ak$a se$iap bulan( i. mengirimkan da'$ar ak$a sebagaimana dimaksud dalam huru' h a$au da'$ar nihil &ang berkenaan dengan wasia$ ke Da'$ar Pusa$ Aasia$ Depar$emen &ang $ugas dan $anggung #awabn&a di bidang keno$aria$an dalam wak$u " /lima2 hari pada minggu per$ama se$iap bulan beriku$n&a( #. menca$a$ dalam reper$orium $anggal pengiriman da'$ar wasia$ pada se$iap akhir bulan( k. mempun&ai cap>s$empel &ang memua$ lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang &ang melingkarin&a di$uliskan nama% #aba$an% dan $empa$ kedudukan &ang bersangku$an( l. membacakan ak$a di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sediki$ + /dua2 orang saksi dan di$anda$angani pada saa$ i$u #uga oleh penghadap% saksi% dan No$aris( m. menerima magang calon No$aris. Men&impan Minu$a k$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' b $idak berlaku% dalam hal No$aris mengeluarkan ak$a dalam ben$uk originali. k$a originali sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 adalah ak$a: a. pemba&aran uang sewa% bunga% dan pensiun( b. penawaran pemba&aran $unai( c. pro$es $erhadap $idak diba&arn&a a$au $idak di$eriman&a sura$ berharga( d. ak$a kuasa( e. ke$erangan kepemilikan( a$au '. ak$a lainn&a berdasarkan pera$uran perundang-undangan. k$a originali sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 dapa$ dibua$ lebih dari I /sa$u2 rangkap% di$anda$angani pada wak$u% ben$uk% dan isi &ang sama% dengan ke$en$uan pada se$iap ak$a $er$ulis ka$a-ka$a 8berlaku sebagai sa$u dan sa$u berlaku un$uk semua8. k$a originali &ang berisi kuasa &ang belum diisi nama penerima kuasa han&a dapa$ dibua$ dalam 1 /sa$u2 rangkap. en$uk dan ukuran cap>s$empel sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' k di$e$apkan dengan Pera$uran Men$eri. Pembacaan ak$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' l $idak wa#ib dilakukan% #ika penghadap menghendaki agar ak$a $idak dibacakan karena penghadap $elah membaca sendiri% menge$ahui% dan memahami isin&a% dengan ke$en$uan bahwa hal $ersebu$ din&a$akan dalam penu$up ak$a ser$a pada se$iap halaman Minu$a k$a dipara' oleh penghadap% saksi% dan No$aris. ,ika salah sa$u s&ara$ sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' l dan a&a$ /2 $idak dipenuhi% ak$a &ang bersangku$an han&a mempun&ai
204
/+2
/)2
/!2
/"2 /62 /2
di$eriman&a sura$ berharga( i. membua$ da'$ar k$a &ang berkenaan dengan wasia$ menuru$ uru$an wak$u pembua$an k$a se$iap bulan( #. mengirimkan da'$ar k$a sebagaimana dimaksud dalam huru' i a$au da'$ar nihil &ang berkenaan dengan wasia$ ke pusa$ da'$ar wasia$ pada kemen$erian &ang men&elenggarakan urusan pemerin$ahan di bidang hukum dalam wak$u " /lima2 hari pada minggu per$ama se$iap bulan beriku$n&a( k. menca$a$ dalam reper$orium $anggal pengiriman da'$ar wasia$ pada se$iap akhir bulan( l. mempun&ai cap a$au s$empel &ang memua$ lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang &ang melingkarin&a di$uliskan nama% #aba$an% dan $empa$ kedudukan &ang bersangku$an( m. membacakan k$a di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sediki$ + /dua2 orang saksi% a$au ! /empa$2 orang saksi khusus un$uk pembua$an k$a wasia$ di bawah $angan% dan di$anda$angani pada saa$ i$u #uga oleh penghadap% saksi% dan No$aris( dan n. menerima magang calon No$aris. 4ewa#iban men&impan Minu$a k$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' b $idak berlaku% dalam hal No$aris mengeluarkan k$a in originali. k$a in originali sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 melipu$i: a. k$a pemba&aran uang sewa% bunga% dan pensiun( b. k$a penawaran pemba&aran $unai( c. k$a pro$es $erhadap $idak diba&arn&a a$au $idak di$eriman&a sura$ berharga( d. k$a kuasa( e. k$a ke$erangan kepemilikan( dan '. k$a lainn&a sesuai dengan ke$en$uan pera$uran perundangundangan. k$a in originali sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 dapa$ dibua$ lebih dari 1 /sa$u2 rangkap% di$anda$angani pada wak$u% ben$uk% dan isi &ang sama% dengan ke$en$uan pada se$iap k$a $er$ulis ka$a-ka$a CR04U 39I 3TU DN 3TU R04U UNTU4 3MU8. k$a in originali &ang berisi kuasa &ang belum diisi nama penerima kuasa han&a dapa$ dibua$ dalam 1 /sa$u2 rangkap. en$uk dan ukuran cap a$au s$empel sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' l di$e$apkan dengan Pera$uran Men$eri. Pembacaan k$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' m $idak wa#ib dilakukan% #ika penghadap menghendaki agar k$a $idak dibacakan karena penghadap $elah membaca sendiri% menge$ahui% dan memahami isin&a% dengan ke$en$uan bahwa hal $ersebu$ din&a$akan dalam penu$up k$a ser$a pada se$iap halaman Minu$a k$a dipara' oleh penghadap% saksi% dan No$aris.
/2
kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan. 4e$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /72 $idak berlaku un$uk pembua$an ak$a wasia$.
/72 4e$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /2 dikecualikan $erhadap pembacaan kepala k$a% komparasi% pen#elasan pokok k$a secara singka$ dan #elas% ser$a penu$up k$a. /2 ,ika salah sa$u s&ara$ sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' m dan a&a$ /2 $idak dipenuhi% k$a &ang bersangku$an han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan. /1*2 4e$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /2 $idak berlaku un$uk pembua$an k$a wasia$. /112 No$aris &ang melanggar ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' a sampai dengan huru' l dapa$ dikenai sanksi berupa: a. peringa$an $er$ulis( b. pemberhen$ian semen$ara( c. pemberhen$ian dengan horma$( a$au d. pemberhen$ian dengan $idak horma$. /1+23elain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada a&a$ /112% pelanggaran $erhadap ke$en$uan Pasal 16 a&a$ /12 huru' # dapa$ men#adi alasan bagi pihak &ang menderi$a kerugian un$uk menun$u$ penggan$ian bia&a% gan$i rugi% dan bunga kepada No$aris. /1)2 No$aris &ang melanggar ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' n dapa$ dikenai sanksi berupa peringa$an $er$ulis. 7. Di an$ara Pasal 16 dan Pasal 1 disisipkan 1 /sa$u2 pasal% &akni Pasal 16 &ang berbun&i sebagai beriku$: Pasal 1'A /12 Balon No$aris &ang sedang melakukan magang wa#ib melaksanakan ke$en$uan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 a&a$ /12 huru' a. /+2 3elain kewa#iban sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12% calon No$aris #uga wa#ib merahasialan segala sesua$u mengenai k$a &ang dibua$n&a dan segala ke$erangan &ang diperoleh guna pembua$an k$a. . 4e$en$uan Pasal 1 diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Bagian K"iga a!angan (1)
Pasal 1( No$aris dilarang: a. men#alankan #aba$an di luar wila&ah #aba$ann&a( b. meninggalkan wila&ah #aba$ann&a lebih dari /$u#uh2 hari ker#a ber$uru$-$uru$ $anpa alasan &ang sah( c. merangkap sebagai pegawai negeri( d. merangkap #aba$an sebagai pe#aba$ negara( e. merangkap #aba$an sebagai ad@oka$( '. merangkap #aba$an sebagai pemimpin a$au pegawai badan Usaha milik
205
Pasal 1( No$aris dilarang: a. men#alankan #aba$an di luar wila&ah #aba$ann&a( b. meninggalkan wila&ah #aba$ann&a lebih dari /$u#uh2 hari ker#a ber$uru$-$uru$ $anpa alasan &ang sah( c. merangkap sebagai pegawai negeri( d. merangkap #aba$an sebagai pe#aba$ negara( e. merangkap #aba$an sebagai ad@oka$( '. merangkap #aba$an sebagai pemimpin a$au pegawai badan usaha milik negara% badan usaha milik daerah a$au badan usaha swas$a( g. merangkap #aba$an sebagai Pe#aba$ Pembua$ k$a Tanah dan>a$au
g. h. i.
/12 /+2
/12 /+2
negara% badan usaha milik daerah a$au badan usaha swas$a( merangkap #aba$an sebagai Pe#aba$ Pembua$ k$a Tanah di luar wila&ah #aba$an No$aris( men#adi No$aris Penggan$i( a$au melakukan peker#aan lain &ang ber$en$angan dengan norma agama% kesusilaan% a$au kepa$u$an &ang dapa$ mempengaruhi kehorma$an dan mar$aba$ #aba$an No$aris.
Pe#aba$ 0elang 4elas II di luar $empa$ kedudukan No$aris( h. men#adi No$aris Penggan$i( a$au i. melakukan peker#aan lain &ang ber$en$angan dengan norma agama% kesusilaan% a$au kepa$u$an &ang dapa$ mempengaruhi kehorma$an dan mar$aba$ #aba$an No$aris. (2) No$aris &ang melanggar ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dapa$ dikenai sanksi berupa: a. peringa$an $er$ulis( b. pemberhen$ian semen$ara( c. pemberhen$ian dengan horma$( a$au d. pemberhen$ian dengan $idak horma$.
BAB I TEMPAT KEDUDUKAN 5ORMASI DAN /IA6AH JABATAN NOTARIS
BAB I TEMPAT KEDUDUKAN 5ORMASI DAN /IA6AH JABATAN NOTARIS
Bagian P!"a#a K)*)*$an
Bagian P!"a#a K)*)*$an
Pasal 1 No$aris mempun&ai $empa$ kedudukan di daerah kabupa$en a$au ko$a. No$aris mempun&ai wila&ah #aba$an melipu$i seluruh wila&ah pro@insi dari $empa$ kedudukann&a. Pasal 1 No$aris wa#ib mempun&ai han&a sa$u kan$or% &ai$u di $empa$ kedudukann&a. No$aris $idak berwenang secara $era$ur men#alankan #aba$an di luar $empa$ kedudukann&a.
Pasal 1 T"a%
1*.
4e$en$uan Pasal 1 diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Pasal 1 /12 No$aris wa#ib mempun&ai han&a sa$u kan$or% &ai$u di $empa$ kedudukann&a. /+2 Tempa$ kedudukan No$aris sebagai Pe#aba$ Pembua$ k$a Tanah wa#ib mengiku$i $empa$ kedudukan No$aris. /)2 No$aris $idak berwenang secara ber$uru$-$uru$ dengan $e$ap men#alankan #aba$an di luar $empa$ kedudukann&a. /!2 No$aris &ang melanggar ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 dapa$ dikenai sanksi berupa: a. peringa$an $er$ulis( b. pemberhen$ian semen$ara( c. pemberhen$ian dengan horma$( a$au d. pemberhen$ian dengan $idak horma$. 11. 4e$en$uan a&a$ /12 dan a&a$ /+2 Pasal +* diubah ser$a a&a$ /)2 dihapus sehingga Pasal +* berbun&i sebagai beriku$:
/12
Pasal 20 No$aris dapa$ men#alankan #aba$ann&a dalam ben$uk perserika$an
Pasal 20 /12 No$aris dapa$ men#alankan #aba$ann&a dalam ben$uk perseku$uan
206
/+2
/)2
perda$a dengan $e$ap memperha$ikan kemandirian dan ke$idakberpihakan dalam men#alankan #aba$ann&a. en$uk perserika$an perda$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dia$ur oleh para No$aris berdasarkan ke$en$uan pera$uran perundangundangan. 4e$en$uan lebih lan#u$ mengenai pers&ara$an dalam men#alankan #aba$an No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dia$ur dalam Pera$uran Men$eri.
perda$a dengan $e$ap memperha$ikan kemandirian dan ke$idakberpihakan dalam men#alankan #aba$ann&a. /+2 en$uk perseku$uan perda$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dia$ur oleh para No$aris berdasarkan ke$en$uan pera$uran perundangundangan. /)2 Dihapus.
Bagian K)*a 57!#asi Ja+a"an N7"a!is
Bagian K)*a 57!#asi Ja+a"an N7"a!is
Pasal 21 Men$eri berwenang menen$ukan =ormasi ,aba$an No$aris pada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 a&a$ /12 dengan memper$imbangkan usul dari 5rganisasi No$aris.
Pasal 21 T"a%
12. /12
/+2
Pasal 22 =ormasi ,aba$an No$aris di$e$apkan berdasarkan: a. kegia$an dunia usaha( b. #umlah penduduk( dan>a$au c. ra$a-ra$a #umlah ak$a &ang dibua$ oleh dan>a$au di hadapan No$aris se$iap bulan. 4e$en$uan lebih lan#u$ mengenai =ormasi ,aba$an No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dia$ur dalam Pera$uran Men$eri.
Pasal 22 /12 =ormasi ,aba$an No$aris di$e$apkan berdasarkan: a. kegia$an dunia usaha( b. # umlah penduduk( dan>a$au c. ra$a-ra$a #umlah k$a &ang dibua$ oleh dan>a$au di hadapan No$aris se$iap bulan. /+2 =ormasi ,aba$an No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 merupakan pedoman un$uk menen$ukan ka$egori daerah. /)2 4e$en$uan lebih lan#u$ mengenai =ormasi ,aba$an No$aris dan penen$uan ka$egori daerah sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dan a&a$ /+2 dia$ur dengan Pera$uran Men$eri.
Bagian K"iga Pin)a, /ila8a, Ja+a"an N7"a!is
/12 /+2
/)2 /!2
Pasal 23 No$aris dapa$ menga#ukan permohonan pindah wila&ah #aba$an No$aris secara $er$ulis kepada Men$eri. 3&ara$ pindah wila&ah #aba$an sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 adalah se$elah ) /$iga2 $ahun ber$uru$-$uru$ melaksanakan $ugas #aba$an pada daerah kabupa$en a$au ko$a $er$en$u $empa$ kedudukan No$aris. Permohonan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dia#ukan se$elah mendapa$ rekomendasi dari 5rganisasi No$aris. Aak$u sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 $idak $ermasuk cu$i &ang
4e$en$uan Pasal ++ diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Bagian K"iga Pin)a, /ila8a, Ja+a"an N7"a!is Pasal 23 T"a%
207
/"2
$elah di#alankan oleh No$aris &ang bersangku$an. 4e$en$uan lebih lan#u$ mengenai $a$a cara permohonan pindah wila&ah #aba$an No$aris dia$ur dalam Pera$uran Men$eri.
Pasal 24 Dalam keadaan $er$en$u a$as permohonan No$aris &ang bersangku$an% Men$eri dapa$ memindahkan seorang No$aris dari sa$u wila&ah #aba$an ke wila&ah #aba$an lain.
/12 /+2 /)2
/12 /+2 /)2
/12 /+2
/)2 /!2
Pasal 24 T"a%
BAB 9UTI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI
BAB 9UTI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI
Bagian P!"a#a 9*"i N7"a!is
Bagian P!"a#a 9*"i N7"a!is
Pasal 2& No$aris mempun&ai hak cu$i. ;ak cu$i sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dapa$ diambil se$elah No$aris men#alankan #aba$an selama + /dua2 $ahun. 3elama men#alankan cu$i% No$aris wa#ib menun#uk seorang No$aris Penggan$i.
Pasal 2& T"a%
Pasal 2' ;ak cu$i sebagaimana d maksud dalam Pasal +" a&a$ /12 dapa$ diambil se$iap $ahun a$au sekaligus un$uk beberapa $ahun. 3e$iap pengambilan cu$i paling lama " /lima2 $ahun sudah $ermasuk perpan#angann&a. 3elama masa #aba$an No$aris #umlah wak$u cu$i keseluruhan paling lama 1+ /dua belas2 $ahun. Pasal 2( No$aris menga#ukan permohonan cu$i secara $er$ulis diser$ai usulan penun#ukan No$aris Penggan$i. Permohonan cu$i sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dia#ukan kepada pe#aba$ &ang berwenang% &ai$u: a. Ma#elis Pengawas Daerah% dalam hal #angka wak$u cu$i $idak lebih dari 6 /enam2 bulan( b. Ma#elis Pengawas Aila&ah% dalam hal #angka wak$u cu$i lebih dari 6 /enam2 bulan sampai dengan 1 /sa$u2 $ahun( a$au c. Ma#elis Pengawas Pusa$% dalam #angka wak$u cu$i lebih dari 1 /sa$u2 $ahun. Permohonan cu$i dapa$ di$erima a$au di$olak oleh pe#aba$ &ang berwenang memberikan i?in cu$i. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 huru' b
Pasal 2' T"a%
Pasal 2( T"a%
208
/"2
disampaikan kepada Ma#elis Pengawas Pusa$. Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 huru' c disampaikan kepada Ma#elis Pengawas Daerah dan Ma#elis Pengawas Aila&ah.
Pasal 2 Dalam keadaan mendesak% suami>is$ri a$au keluarga sedarah dalam garis lurus dari No$aris dapa$ menga#ukan permohonan cu$i kepada Ma#elis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal + a&a$ /+2.
/12
/+2
/)2 /!2
/12 /+2 /)2 /!2 /"2
/12 /+2 /)2
Pasal 2 3ura$ ke$erangan i?in cu$i paling sediki$ memua$: a. nama No$aris( b. $anggal mulai dan berakhirn&a cu$i( dan. c. nama No$aris Penggan$i diser$ai dokumen &ang mendukung No$aris Penggan$i $ersebu$ sebagaimana dia$ur dalam pera$uran perundangundangan. Tembusan sura$ ke$erangan i?in cu$i dari Ma#elis Pengawas Daerah disampaikan kepada Men$eri% Ma#elis Pengawas Pusa$% dan Ma#elis Pengawas Aila&ah. Tembusan sura$ ke$erangan i?in cu$i dan Ma#elis Pengawas Aila&ah disampaikan kepada Men$eri dan Ma#elis Pengawas Pusa$. Tembusan sura$ ke$erangan i?in cu$i dari Men$eri disampaikan kepada Ma#elis Pengawas Pusa$% Ma#elis Pengawas Aila&ah% dan Ma#elis Pengawas Daerah. Pasal 30 Men$eri a$au pe#aba$ &ang di$un#uk berwenang mengeluarkan ser$ika$ cu$i. 3er$ika$ cu$i sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 memua$ da$a pengambilan cu$i. Da$a pengambilan cu$i sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 dica$a$ oleh Ma#elis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal + a&a$ /+2. Pada se$iap permohonan cu$i dilampirkan ser$ika$ cu$i sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2. Men$eri a$au pe#aba$ &ang di$un#uk dapa$ mengeluarkan duplika$ ser$ika$ cu$i a$as ser$ika$ cu$i &ang sudah $idak dapa$ digunakan a$au hilang% dengan permohonan No$aris &ang bersangku$an. Pasal 31 Permohonan cu$i dapa$ di$olak oleh pe#aba$ &ang berwenang memberikan cu$i. Penolakan permohonan cu$i harus diser$ai alasan penolakan. Penolakan permohonan cu$i oleh Ma#elis Pengawas Daerah dapa$ dia#ukan banding kepada Ma#elis Pengawas Aila&ah.
Pasal 2 T"a%
Pasal 2 T"a%
Pasal 30 T"a%
Pasal 31 T"a%
209
/!2
Penolakan permohonan cu$i oleh Ma#elis Pengawas Aila&ah dapa$ dia#ukan banding kepada Ma#elis Pengawas Pusa$. 1). 4e$en$uan Pasal )+ di$ambah 1 /sa$u2 a&a$% &akni a&a$ /!2 sehingga Pasal )+ berbun&i sebagai beriku$:
/12 /+2 /)2
Pasal 32 No$aris &ang men#alankan cu$i wa#ib men&erahkan Pro$okol No$aris kepada No$aris Penggan$i. No$aris Penggan$i men&erahkan kembali Pro$okol No$aris kepada No$aris se$elah cu$i berakhir. 3erah $erima sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dan a&a$ /+2 dibua$kan beri$a acara dan disampaikan kepada Ma#elis Pengawas Aila&ah.
Pasal 32 /12 No$aris &ang men#alankan cu$i wa#ib men&erahkan Pro$okol No$aris kepada No$aris Penggan$i. /+2 No$aris Penggan$i men&erahkan kembali Pro$okol No$aris kepada No$aris se$elah cu$i berakhir. /)2 3erah $erima sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dan a&a$ /+2 dibua$kan beri$a acara dan disampaikan kepada Ma#elis Pengawas Aila&ah. /!2 No$aris &ang melanggar ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12% a&a$ /+2% dan a&a$ /)2 dapa$ dikenai sanksi berupa: a. peringa$an $er$ulis( b. pemberhen$ian semen$ara( c. pemberhen$ian dengan horma$( a$au d. pemberhen$ian dengan $idak horma$. 1!.
Bagian K)*a N7"a!is Pnggan"i N7"a!is Pnggan"i K,*s*s )an Pa+a" S#n"a!a N7"a!is
/12
/+2
/12
,udul agian 4edua E diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$: Bagian K)*a N7"a!is Pnggan"i )an Pa+a" S#n"a!a N7"a!is
Pasal 33 3&ara$ un$uk dapa$ diangka$ men#adi No$aris Penggan$i% No$aris Penggan$i 4husus% dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris adalah warga negara Indonesia &ang beri#a?ah sar#ana hukum dan $elah beker#a sebagai kar&awan kan$or No$aris paling sediki$ + /dua2 $ahun ber$uru$-$uru$. 4e$en$uan &ang berlaku bagi No$aris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1"% Pasal 16% dan Pasal 1 berlaku bagi No$aris Penggan$i% No$aris Penggan$i 4husus% dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris% kecuali UndangUndang ini menen$ukan lain.
15.
Pasal 34 pabila dalam sa$u wila&ah #aba$an han&a $erdapa$ 1 /sa$u2 No$aris% Ma#elis Pengawas Daerah dapa$ menun#uk No$aris Penggan$i 4husus &ang berwenang un$uk membua$ ak$a un$uk kepen$ingan pribadi No$aris $ersebu$ a$au keluargan&a.
16.
4e$en$uan Pasal )) diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$: Pasal 33
/12 3&ara$ un$uk dapa$ diangka$ men#adi No$aris Penggan$i dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris adalah warga negara Indonesia &ang beri#a?ah sar#ana hukum dan $elah beker#a sebagai kar&awan kan$or No$aris paling sediki$ + /dua2 $ahun ber$uru$-$uru$. (2) 4e$en$uan &ang berlaku bagi No$aris sebagaimana dimaksud dalam Pasal !% Pasal 1"% Pasal 16% dan Pasal 1 berlaku bagi No$aris Penggan$i dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris% kecuali Undang-Undang ini menen$ukan lain.
210
Pasal )! dihapus.
/+2 /)2
Penun#ukan semen$ara sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 $idak diser$ai dengan serah $erima Pro$okol No$aris. No$aris Penggan$i 4husus sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 wa#ib diambil sumpah>#an#i #aba$an oleh Men$eri a$au pe#aba$ &ang di$un#uk. 1.
/12
/+2 /)2
/!2
/"2
Pasal 3& pabila No$aris meninggal dunia% suami>is$ ri a$au keluarga sedarah dalam garis lurus ke$urunan semenda dua wa#ib memberi$ahukan kepada Ma#elis Pengawas Daerah. Pemberi$ahuan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 disampaikan dalam wak$u paling lama /$u#uh2 hari ker#a. pabila No$aris meninggal dunia pada saa$ men#alankan cu$i% $ugas #aba$an No$aris di#alankan oleh No$aris Penggan$i sebagai Pe#aba$ 3emen$ara No$aris paling lama )* /$iga puluh2 hari $erhi$ung se#ak $anggal No$aris meninggal dunia. Pe#aba$ 3emen$ara No$aris men&erahkan Pro$okol No$aris dari No$aris &ang meninggal dunia kepada Ma#elis Pengawas Daerah paling lama 6* /enam puluh2 hari $erhi$ung se#ak $anggal No$aris meninggal dunia. Pe#aba$ 3emen$ara No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /)2 dan a&a$ /!2 dapa$ membua$ ak$a a$as naman&a sendiri dan mempun&ai Pro$okol No$aris.
4e$en$uan a&a$ /12 Pasal )" diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Pasal 3& pabila No$aris meninggal dunia% suami>is$ri a$au keluarga sedarah dalam garis lurus ke$urunan semenda sampai dera#a$ kedua wa#ib memberi$ahukan kepada Ma#elis Pengawas Daerah. /+2 Pemberi$ahuan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 disampaikan dalam wak$u paling lama /$u#uh2 hari ker#a. /)2 pabila No$aris meninggal dunia pada saa$ men#alankan cu$i% $ugas #aba$an No$aris di#alankan oleh No$aris Penggan$i sebagai Pe#aba$ 3emen$ara No$aris paling lama )* /$iga puluh2 hari $erhi$ung se#ak $anggal No$aris meninggal dunia. /!2 Pe#aba$ 3emen$ara No$aris men&erahkan Pro$okol No$aris dari No$aris &ang meninggal dunia kepada Ma#elis Pengawas Daerah paling lama 6* /enam puluh2 hari $erhi$ung se#ak $anggal No$aris meninggal dunia. (5) Pe#aba$ 3emen$ara No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /)2 dan a&a$ /!2 dapa$ membua$ k$a a$as naman&a sendiri dan mempun&ai Pro$okol No$aris. (1)
BAB I HONORARIUM
/12 /+2 /)2
Pasal 3' No$aris berhak menerima honorarium a$as #asa hukum &ang diberikan sesuai dengan kewenangann&a. esarn&a honorarium &ang di$erima oleh No$aris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari se$iap ak$a &ang dibua$n&a. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 di$en$ukan dari ob#ek se$iap ak$a sebagai beriku$: a. sampai dengan Rp1**.***.***%** /sera$us #u$a rupiah2 a$au ekui@alen gram emas ke$ika i$u% honorarium &ang di$erima paling besar adalah +%"F /dua koma lima persen2( b. di a$as Rp 1**.***.***%** /sera$us #u$a rupiah2 sampai dengan Rp 1.***.***.***%** /sa$u miliar rupiah2 honorarium &ang di$erima paling besar 1%" F /sa$u koma lima persen2( a$au c. di a$as Rpl.***.***.***%** /sa$u miliar rupiah2 honorarium &ang di$erima didasarkan pada kesepaka$an an$ara No$aris dengan para pihak% $e$api $idak melebihi 1 F /sa$u persen2 dari ob#ek &ang dibua$kan ak$an&a.
Pasal 3' T"a%
211
/!2
Nilai sosiologis di$en$ukan berdasarkan 'ungsi sosial dari ob#ek se$iap ak$a dengan honorarium &ang di$erima paling besar Rp".***.***%** /lima #u$a rupiah2. 17.
Pasal 3( /12 No$aris wa#ib memberikan #asa hukum di bidang keno$aria$an secara cuma-cuma kepada orang &ang $idak mampu. /+2 No$aris &ang melanggar ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dapa$ dikenai sanksi berupa: a. peringa$an lisan( b. peringa$an $er$ulis( c. pemberhen$ian semen$ara( d. pemberhen$ian dengan horma$( a$au e. pemberhen$ian dengan $idak horma$.
Pasal 3( No$aris wa#ib memberikan #asa hukum di bidang keno$aria$an secara cumacuma kepada orang &ang $idak mampu.
/12
/+2
/)2
/!2
BAB II AKTA NOTARIS
1.
Bagian P!"a#a Bn"*$ )an Si:a" A$"a
/12
Pasal 3 3e$iap ak$a No$aris $erdiri a$as: a. awal ak$a a$au kepala ak$a( b. badan ak$a( dan c. akhir a$au penu$up ak$a. wal ak$a a$au kepala ak$a memua$: a. #udul ak$a( b. nomor ak$a( c. #am% hari% $anggal% bulan% dan $ahun( dan d. nama lengkap dan $empa$ kedudukan No$aris. adan ak$a memua$: a. nama lengkap% $empa$ dan $anggal lahir% kewarganegaraan% peker#aan% #aba$an% kedudukan% $empa$ $inggal para penghadap dan>a$au orang &ang mereka wakili( b. ke$erangan mengenai kedudukan ber$indak penghadap( c. isi ak$a &ang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak &ang berkepen$ingan( dan d. nama lengkap% $empa$ dan $anggal lahir% ser$a peker#aan% #aba$an% kedudukan% dan $empa$ $inggal dari $iap-$iap saksi pengenal. khir a$au penu$up ak$a memua$: a. uraian $en$ang pembacaan ak$a sebagaimana dimaksud dalam
4e$en$uan Pasal ) diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
/+2
/)2
/!2
212
4e$en$uan a&a$ /"2 Pasal )7 diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$: Pasal 3 3e$iap ak$a No$aris $erdiri a$as: a. awal ak$a a$au kepala ak$a( b. badan ak$a( dan c. akhir a$au penu$up ak$a. wal ak$a a$au kepala ak$a memua$: a. #udul ak$a( b. nomor ak$a( c. #am% hari% $anggal% bulan% dan $ahun( dan d. nama lengkap dan $empa$ kedudukan No$aris. adan ak$a memua$: a. nama lengkap% $empa$ dan $anggal lahir% kewarganegaraan% peker#aan% #aba$an% kedudukan% $empa$ $inggal para penghadap dan>a$au orang &ang mereka wakili( b. ke$erangan mengenai kedudukan ber$indak penghadap( c. isi ak$a &ang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak &ang berkepen$ingan( dan d. nama lengkap% $empa$ dan $anggal lahir% ser$a peker#aan% #aba$an% kedudukan% dan $empa$ $inggal dari $iap-$iap saksi pengenal. khir a$au penu$up ak$a memua$: a. uraian $en$ang pembacaan ak$a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 a&a$ /12 huru' I a$au Pasal 16 a&a$ /2( b. uraian $en$ang penanda$anganan dan $empa$ penanda$anganan a$au pener#emahan ak$a #ika ada( c. nama lengkap% $empa$ dan $anggal lahir% peker#aan% #aba$an%
/"2
/12
/+2
/)2
Pasal 16 a&a$ /12 huru' I a$au Pasal 16 a&a$ /2( b. uraian $en$ang penanda$anganan dan $empa$ penanda$anganan a$au pener#emahan ak$a apabila ada( c. nama lengkap% $empa$ dan $anggal lahir% peker#aan% #aba$an% kedudukan% dan $empa$ $inggal dari $iap-$iap saksi ak$a( dan d. uraian $en$ang $idak adan&a perubahan &ang $er#adi dalam pembua$an ak$a a$au uraian $en$ang adan&a perubahan &ang dapa$ berupa penambahan% pencore$an% a$au penggan$ian. k$a No$aris Penggan$i% No$aris Penggan$i 4husus% dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris% selain memua$ ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2% a&a$ /)2% dan a&a$ /!2% #uga memua$ nomor dan $anggal pene$apan pengangka$an% ser$a pe#aba$ &ang mengangka$n&a. Pasal 3 Penghadap harus memenuhi s&ara$ sebagai beriku$: a. paling sediki$ berumur 17 /delapan belas2 $ahun a$au $elah menikah( dan b. cakap melakukan perbua$an hukum. Penghadap harus dikenal oleh No$aris a$au diperkenalkan kepadan&a oleh + /dua2 orang saksi pengenal &ang berumur paling sediki$ 17 /delapan belas2 $ahun a$au $elah menikah dan cakap melakukan perbua$an hukum a$au diperkenalkan oleh + /dua2 penghadap lainn&a. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 din&a$akan secara $egas dalam ak$a.
/"2
+*. 4e$en$uan a&a$ /12 dan a&a$ /+2 Pasal ) diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
/12
/+2
/)2
+1.
/12 /+2
/)2
Pasal 40 3e$iap ak$a &ang dibacakan oleh No$aris dihadiri paling sediki$ + /dua2 orang saksi% kecuali pera$uran perundang-undangan menen$ukan lain. 3aksi sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 harus memenuhi s&ara$ sebagai beriku$: a. paling sediki$ berumur 17 /delapan belas2 $ahun a$au $elah menikah( b. cakap melakukan perbua$an hukum( c. menger$i bahasa &ang digunakan dalam ak$a( d. dapa$ membubuhkan $anda $angan dan para'( dan e. $idak mempun&ai hubungan perkawinan a$au hubungan darah dalam garis lurus ke a$as a$au ke bawah $anpa pemba$asan dera#a$ dan garis ke samping sampai dengan dera#a$ ke$iga dengan No$aris a$au para pihak. 3aksi sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 harus dikenal oleh No$aris
kedudukan% dan $empa$ $inggal dari $iap-$iap saksi ak$a( dan d. uraian $en$ang $idak adan&a perubahan &ang $er#adi dalam pembua$an ak$a a$au uraian $en$ang adan&a perubahan &ang dapa$ berupa penambahan% pencore$an% a$au penggan$ian ser$a #umlah perubahann&a. k$a No$aris Penggan$i dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris% selain memua$ ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2% a&a$ /)2% dan a&a$ /!2% #uga memua$ nomor dan $anggal pene$apan pengangka$an% ser$a pe#aba$ &ang mengangka$n&a.
/12 /+2
213
Pasal 3 Penghadap harus memenuhi s&ara$ sebagai beriku$: a. paling rendah berumur 17 /delapan belas2 $ahun a$au $elah menikah( dan b. cakap melakukan perbua$an hukum. Penghadap harus dikenal oleh No$aris a$au diperkenalkan kepadan&a oleh + /dua2 orang saksi pengenal &ang berumur paling rendah 17 /delapan belas2 $ahun a$au $elah menikah dan cakap melakukan perbua$an hukum a$au diperkenalkan oleh + /dua2 penghadap lainn&a. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 din&a$akan secara $egas dalam ak$a. 4e$en$uan a&a$ /+2 Pasal !* diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$: Pasal 40 3e$iap ak$a &ang dibacakan oleh No$aris dihadiri paling sediki$ + /dua2 orang saksi% kecuali pera$uran perundang-undangan menen$ukan lain. 3aksi sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 harus memenuhi s&ara$ sebagai beriku$: a. paling rendah berumur 17 /delapan belas2 $ahun a$au sebelumn&a $elah menikah( b. cakap melakukan perbua$an hukum( c. menger$i bahasa &ang digunakan dalam ak$a( d. dapa$ membubuhkan $anda $angan dan para'( dan e. $idak mempun&ai hubungan perkawinan a$au hubungan darah dalam garis lurus ke a$as a$au ke bawah $anpa pemba$asan dera#a$ dan garis ke samping sampai dengan dera#a$ ke$iga dengan No$aris a$au para pihak.
/!2
a$au diperkenalkan kepada No$aris a$au di$erangkan $en$ang iden$i$as dan kewenangann&a kepada No$aris oleh penghadap. Pengenalan a$au pern&a$aan $en$ang iden$i$as dan kewenangan saksi din&a$akan secara $egas dalam ak$a.
/)2
3aksi sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 harus dikenal oleh No$aris a$au diperkenalkan kepada No$aris a$au di$erangkan $en$ang iden$i$as dan kewenangann&a kepada No$aris oleh penghadap. Pengenalan a$au pern&a$aan $en$ang iden$i$as dan kewenangan saksi din&a$akan secara $egas dalam ak$a.
/!2
++.
4e$en$uan Pasal !1 diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$: Pasal 41
Pasal 41 pabila ke$en$uan dalam Pasal ) dan Pasal !* $idak dipenuhi% ak$a $ersebu$ han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan.
/12 /+2
/)2
/!2
Pasal 42 k$a No$aris di$uliskan dengan #elas dalam hubungan sa$u sama lain &ang $idak $erpu$us-pu$us dan $idak menggunakan singka$an. Ruang dan sela kosong dalam ak$a digaris dengan #elas sebelum ak$a di$anda$angani% kecuali un$uk ak$a &ang dice$ak dalam ben$uk 'ormulir berdasarkan pera$uran perundang-undangan. 3emua bilangan un$uk menen$ukan ban&akn&a a$au #umlahn&a sesua$u &ang disebu$ dalam ak$a% pen&ebu$an $anggal% bulan% dan $ahun din&a$akan dengan huru' dan harus didahului dengan angka. 4e$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 $idak berlaku bagi sura$ kuasa &ang belum men&ebu$kan nama penerima kuasa.
Pelanggaran $erhadap ke$en$uan sebagaimana dimaksud dalam Pasal )7% Pasal )% dan Pasal !* mengakiba$kan k$a han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan. Pasal 42 T"a%
+).
/12 /+2
/)2 /!2
/"2
4e$en$uan Pasal !) diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Pasal 43 /12 k$a wa#ib dibua$ dalam bahasa Indonesia. /+2 Dalam hal penghadap $idak menger$i bahasa &ang digunakan dalam ak$a% No$aris wa#ib mener#emahkan a$au men#elaskan isi ak$a i$u dalam bahasa &ang dimenger$i oleh penghadap. /)2 ,ika para pihak menghendaki% k$a dapa$ dibua$ dalam bahasa asing. /!2 Dalam hal k$a dibua$ sebagaimana dimaksud pada a&a$ /)2 No$aris wa#ib men$er#emahkann&a ke dalam bahasa Indonesia. /"2 pabila No$aris $idak dapa$ mener#emahkan a$au men#elaskann&a% ak$a $ersebu$ di$er#emahkan a$au di#elaskan oleh seorang pener#emah resmi. /62 Dalam hal $erdapa$ perbedaan pena'siran $erhadap isi k$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2% maka &ang digunakan adalah k$a &ang dibua$ dalam bahasa Indonesia.
Pasal 43 k$a dibua$ dalam bahasa Indonesia. Dalam hal penghadap $idak menger$i bahasa &ang digunakan dalam ak$a% No$aris wa#ib mener#emahkan a$au men#elaskan isi ak$a i$u dalam bahasa &ang dimenger$i oleh penghadap. pabila No$aris $idak dapa$ mener#emahkan a$au men#elaskann&a% ak$a $ersebu$ di$er#emahkan a$au di#elaskan oleh seorang pener#emah resmi. k$a dapa$ dibua$ dalam bahasa lain &ang dipahami oleh No$aris dan saksi apabila pihak &ang berkepen$ingan menghendaki sepan#ang undang-undang $idak menen$ukan lain. Dalam hal ak$a dibua$ sebagaimana dimaksud pada a&a$ /!2% No$aris wa#ib mener#emahkann&a ke dalam bahasa Indonesia.
+!.
214
4e$en$uan a&a$ /+2 Pasal !! diubah dan di$ambah 1 /sa$u2 a&a$% &akni
a&a$ /"2 sehingga Pasal !! berbun&i sebagai beriku$:
/12
/+2 /)2 /!2
/12
/+2
/)2
/12
/+2
Pasal 44 3egera se$elah ak$a dibacakan% ak$a $ersebu$ di$anda$angani oleh se$iap penghadap% saksi% dan No$aris% kecuali apabila ada penghadap &ang $idak dapa$ membubuhkan $anda $angan dengan men&ebu$kan alasann&a. lasan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 din&a$akan secara $egas dalam ak$a. k$a sebagaimana dimaksud dalam Pasal !) a&a$ /)2 di$anda$angani oleh penghadap% No$aris% saksi% dan pener#emah resmi. Pembacaan% pener#emahan a$au pen#elasan% dan penanda$anganan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dan a&a$ /)2 dan Pasal !) a&a$ /+2% a&a$ /)2% dan a&a$ /"2 din&a$akan secara $egas pada akhir ak$a.
Pasal 4& Dalam hal penghadap mempun&ai kepen$ingan han&a pada bagian $er$en$u dari ak$a% han&a bagian ak$a $er$en$u $ersebu$ &ang dibacakan kepadan&a. pabila bagian $er$en$u sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 di$er#emahkan a$au di#elaskan% penghadap membubuhkan para' dan $anda $angan pada bagian $ersebu$. Pembacaan% pener#emahan a$au pen#elasan% dan penanda$anganan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dan a&a$ /+2 din&a$akan secara $egas pada akhir ak$a. Pasal 4' pabila pada pembua$an penca$a$an har$a keka&aan a$au beri$a acara mengenai sua$u perbua$an a$au peris$iwa% $erdapa$ penghadap &ang: a. menolak membubuhkan $anda $angann&a( a$au b. $idak hadir pada penu$upan ak$a% sedangkan penghadap belum menanda$angani ak$a $ersebu$% hal $ersebu$ harus din&a$akan dalam ak$a dan ak$a $ersebu$ $e$ap merupakan ak$a o$en$ik. Penolakan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' a harus din&a$akan dalam ak$a dengan mengemukakan alasann&a.
Pasal 44 /12 3egera se$elah k$a dibacakan% k$a $ersebu$ di$anda$angani oleh se$iap penghadap% saksi% dan No$aris% kecuali apabila ada penghadap &ang $idak dapa$ membubuhkan $anda $angan dengan men&ebu$kan alasann&a. /+2 lasan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 din&a$akan secara $egas pada akhir ak$a. /)2 k$a sebagaimana dimaksud dalam Pasal !) a&a$ /)2 di$anda$angani oleh penghadap% No$aris% saksi% dan pener#emah resmi. /!2 Pembacaan% pener#emahan a$au pen#elasan% dan penanda$anganan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dan a&a$ /)2 ser$a dalam Pasal !) a&a$ /)2 din&a$akan secara $egas pada akhir ak$a. /"2 Pelanggaran $erhadap ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12% a&a$ /+2% a&a$ /)2% dan a&a$ /!2 mengakiba$kan sua$u k$a han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan dan dapa$ men#adi alasan bagi pihak &ang menderi$a kerugian un$uk menun$u$ penggan$ian bia&a% gan$i rugi% dan bunga kepada No$aris.
Pasal 4& T"a%
Pasal 4' T"a%
215
/12
/+2 /)2
Pasal 4( 3ura$ kuasa o$en$ik a$au sura$ lainn&a &ang men#adi dasar kewenangan pembua$an ak$a &ang dikeluarkan dalam ben$uk originali a$au sura$ kuasa di bawah $angan wa#ib dileka$kan pada Minu$a k$a. 3ura$ kuasa o$en$ik &ang dibua$ dalam ben$uk Minu$a k$a diuraikan dalam ak$a. 4e$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 $idak wa#ib dilakukan apabila sura$ kuasa $elah dileka$kan pada ak$a &ang dibua$ di hadapan No$aris &ang sama dan hal $ersebu$ din&a$akan dalam ak$a.
Pasal 4( T"a%
+". 4e$en$uan a&a$ /12 dan a&a$ /+2 Pasal !7 diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
/12
/+2
/12 /+2
/)2
Pasal 4 Isi ak$a $idak boleh diubah a$au di$ambah% baik berupa penulisan $indih% pen&isipan% pencore$an% a$au penghapusan dan menggan$in&a dengan &ang lain. Perubahan a$as ak$a berupa penambahan% penggan$ian% a$au pencore$an dalam ak$a han&a sah apabila perubahan $ersebu$ dipara' a$au diberi $anda pengesahan lain oleh penghadap% saksi% dan No$aris.
Pasal 4 3e$iap perubahan a$as ak$a dibua$ di sisi kiri ak$a. pabila sua$u perubahan $idak dapa$ dibua$ di sisi kiri ak$a% perubahan $ersebu$ dibua$ pada akhir ak$a% sebelum penu$up ak$a% dengan menun#uk bagian &ang diubah a$au dengan men&isipkan lembar $ambahan. Perubahan &ang dilakukan $anpa menun#uk bagian &ang diubah mengakiba$kan perubahan $ersebu$ ba$al.
/12
Pasal 4 Isi k$a dilarang un$uk diubah dengan :
a. digan$i( b. di$ambah( c. dicore$( d. disisipkan( e. dihapus( dan>a$au '. di$ulis $indih. /+2 Perubahan isi k$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' a% huru' b% huru' c% dan huru' d dapa$ dilakukan dan sah #ika perubahan $ersebu$ dipara' a$au diberi $anda pengesahan lain oleh penghadap% saksi% dan No$aris. /)2 Pelanggaran $erhadap ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dan a&a$ /+2 mengakiba$kan sua$u k$a han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan dan dapa$ men#adi alasan bagi pihak &ang menderi$a kerugian un$uk menun$u$ penggan$ian bia&a% gan$i rugi% dan bunga kepada No$aris. +6.
4e$en$uan Pasal ! diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Pasal 4 /12 3e$iap perubahan a$as k$a sebagaimana dimaksud dalam Pasal !7 a&a$ /+2 dibua$ di sisi kiri k$a. /+2 Dalam hal sua$u perubahan $idak dapa$ dibua$ di sisi kiri k$a% perubahan $ersebu$ dibua$ pada akhir k$a% sebelum penu$up k$a% dengan menun#uk bagian &ang diubah a$au dengan men&isipkan lembar $ambahan. /)2 Perubahan &ang dilakukan $anpa menun#uk bagian &ang diubah
216
/!2
+.
/12
/+2
/)2
/!2
/12
/+2
/)2
Pasal &0 pabila dalam ak$a perlu dilakukan pencore$an ka$a% huru'% a$au angka% hal $ersebu$ dilakukan demikian rupa sehingga $e$ap dapa$ dibaca sesuai dengan &ang $ercan$um semula% dan #umlah ka$a% huru'% a$au angka &ang dicore$ din&a$akan pada sisi ak$a. Pencore$an sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 din&a$akan sah se$elah dipara' a$au diberi $anda pengesahan lain oleh penghadap% saksi% dan No$aris. pabila $er#adi perubahan lain $erhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2% perubahan i$u dilakukan pada sisi ak$a sesuai dengan ke$en$uan dalam Pasal !. Pada penu$up se$iap ak$a din&a$akan #umlah perubahan% pencore$an% dan penambahan.
Pasal &1 No$aris berwenang un$uk membe$ulkan kesalahan $ulis dan>a$au kesalahan ke$ik &ang $erdapa$ paada Minu$a k$a &ang $elah di$anda$angani. Pembe$ulan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dilakukan dengan membua$ beri$a acara dan memberikan ca$a$an $en$ang hal $ersebu$ pada Minu$a k$a asli dengan men&ebu$kan $anggal dan nomor ak$a beri$a acara pembe$ulan. 3alinan ak$a beri$a acara sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 wa#ib disampaikan kepada para pihak.
mengakiba$kan perubahan $ersebu$ ba$al. Pelanggaran $erhadap ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dan a&a$ /+2 mengakiba$kan sua$u k$a han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan dan dapa$ men#adi alasan bagi pihak &ang menderi$a kerugian un$uk menun$u$ penggan$ian bia&a% gan$i rugi% dan bunga kepada No$aris. 4e$en$uan Pasal "* diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Pasal &0 /12 ,ika dalam k$a perlu dilakukan pencore$an ka$a% huru'% a$au angka% pencore$an dilakukan sedemikian rupa sehingga $e$ap dapa$ dibaca sesuai dengan &ang $ercan$um semula% dan #umlah ka$a% huru'% a$au angka &ang dicore$ din&a$akan pada sisi kiri k$a. /+2 Pencore$an sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 din&a$akan sah se$elah dipara' a$au diberi $anda pengesahan lain oleh penghadap% saksi% dan No$aris. /)2 Dalam hal $er#adi perubahan lain $erhadap pencore$an sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2% perubahan i$u dilakukan pada sisi kiri k$a sesuai dengan ke$en$uan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! a&a$ /+2. /!2 Pada penu$up se$iap k$a din&a$akan $en$ang ada a$au $idak adan&a perubahan a$as pencore$an. /"2 Dalam hal ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12% a&a$ /+2% a&a$ /)2% dan a&a$ /!2% ser$a dalam Pasal )7 a&a$ /!2 huru' d $idak dipenuhi% k$a $ersebu$ han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan dan dapa$ men#adi alasan bagi pihak &ang menderi$a kerugian un$uk menun$u$ penggan$ian bia&a% gan$i rugi% dan bunga kepada No$aris. +7. 4e$en$uan a&a$ /+2 Pasal "1 diubah dan di$ambah 1 /sa$u2 a&a$% &akni a&a$ /!2 sehingga Pasal "1 berbun&i sebagai beriku$: Pasal &1 No$aris berwenang un$uk membe$ulkan kesalahan $ulis dan>a$au kesalahan ke$ik &ang $erdapa$ pada Minu$a k$a &ang $elah di$anda$angani. /+2 Pembe$ulan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 dilakukan di hadapan penghadap% saksi% dan No$aris &ang di$uangkan dalam beri$a acara dan memberikan ca$a$an $en$ang hal $ersebu$ pada Minu$a k$a asli dengan men&ebu$kan $anggal dan nomor k$a beri$a acara pembe$ulan. /)2 3alinan k$a beri$a acara sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 wa#ib disampaikan kepada para pihak. /!2 Pelanggaran $erhadap ke$en$uan sebagaimana dimaksud dalam a&a$ /12
217
/+2 mengakiba$kan sua$u k$a han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan dan dapa$ men#adi alasan bagi pihak &ang menderi$a kerugian un$uk menun$u$ penggan$ian bia&a% gan$i rugi% dan bunga kepada No$aris.
/12
/+2
/)2
Pasal &2 No$aris $idak diperkenankan membua$ ak$a un$uk diri sendiri% is$ri>suami% a$au orang lain &ang mempun&ai hubungan kekeluargaan dengan No$aris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis ke$urunan lurus ke bawah dan>a$au ke a$as $anpa pemba$asan dera#a$% ser$a dalam garis ke samping sampai dengan dera#a$ ke$iga% ser$a men#adi pihak un$uk diri sendiri% maupun dalam sua$u kedudukan a$aupun dengan peran$araan kuasa. 4e$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 $idak berlaku% apabila orang $ersebu$ pada a&a$ /12 kecuali No$aris sendiri% men#adi penghadap dalam pen#ualan di muka umum% sepan#ang pen#ualan i$u dapa$ dilakukan di hadapan No$aris% persewaan umum% a$au pemborongan umum% a$au men#adi anggo$a rapa$ &ang risalahn&a dibua$ oleh No$aris. Pelanggaran $erhadap ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 berakiba$ ak$a han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan apabila ak$a i$u di$anda$angani oleh penghadap% $anpa mengurangi kewa#iban No$aris &ang membua$ ak$a i$u un$uk memba&ar bia&a% gan$i rugi% dan bunga kepada &ang bersangku$an.
Pasal &3 k$a No$aris $idak boleh memua$ pene$apan a$au ke$en$uan &ang memberikan sesua$u hak dan>a$au keun$ungan bagi: a. No$aris% is$ri a$au suami No$aris( b. saksi% is$ri a$au suami saksi( a$au c. orang &ang mempun&ai hubungan kekeluargaan dengan No$aris a$au saksi% baik hubungan darah dalam garis lurus ke a$as a$au ke bawah $anpa pemba$asan dera#a$ maupun hubungan perkawinan sampai dengan dera#a$ ke$iga. Bagian K)*a G!7ss A$"a Salinan A$"a )an K*"i%an A$"a
Pasal &2 T"a%
Pasal &3 T"a%
+. 4e$en$uan Pasal "! di$ambah 1 /sa$u2 a&a$% &akni a&a$ /+2 sebagai beriku$:
Pasal &4 No$aris han&a dapa$ memberikan% memperliha$kan% a$au memberi$ahukan isi ak$a% 9rosse k$a% 3alinan k$a a$au 4u$ipan k$a% kepada orang &ang berkepen$ingan langsung pada ak$a% ahli waris% a$au orang &ang memperoleh hak% kecuali di$en$ukan lain oleh pera$uran perundang-undangan.
Pasal &4 /12 No$aris han&a dapa$ memberikan% memperliha$kan% a$au memberi$ahukan isi k$a% 9rosse k$a% 3alinan k$a a$au 4u$ipan k$a% kepada orang &ang berkepen$ingan langsung pada k$a% ahli waris% a$au orang &ang memperoleh hak% kecuali di$en$ukan lain oleh pera$uran perundang-undangan. /+2 No$aris &ang melanggar ke$en$uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12
218
dapa$ dikenai sanksi berupa: a. peringa$an $er$ulis( b. pemberhen$ian semen$ara( c. pemberhen$ian dengan horma$( a$au d. pemberhen$ian dengan $idak horma$.
/12
/+2 /)2
/!2
/12 /+2 /)2
Pasal && No$aris &ang mengeluarkan 9rosse k$a membua$ ca$a$an pada minu$a ak$a mengenai penerima 9rosse k$a dan $anggal pengeluaran dan ca$a$an $ersebu$ di$anda$angani oleh No$aris. 9rosse k$a pengakuan u$ang &ang dibua$ di hadapan No$aris adalah 3alinan k$a &ang mempun&ai kekua$an ekseku$orial. 9rosse k$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 pada bagian kepala ak$a memua$ 'rasa 8DMI 4DI0N RD3R4N 4TU;NN <N9 M; 38% dan pada bagian akhir a$au penu$up ak$a memua$ 'rasa 8diberikan sebagai grosse per$ama8% dengan men&ebu$kan nama orang &ang memin$an&a dan un$uk siapa grosse dikeluarkan ser$a $anggal pengeluarann&a. 9rosse k$a kedua dan selan#u$n&a han&a dapa$ diberikan kepada orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal "! berdasarkan pene$apan pengadilan.
Pasal && T"a%
Pasal &' k$a originali% 9rosse k$a% 3alinan k$a% a$au 4u$ipan k$a &ang dikeluarkan oleh No$aris wa#ib dibubuhi $eraan cap>s$empel. Teraan cap sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 harus pula dibubuhkan pada salinan sura$ &ang dileka$kan pada Minu$a k$a. 3ura$ di bawah $angan &ang disahkan a$au dilegalis asi% sura$ di bawah $angan &ang dida'$ar dan pencocokan 'o$okopi oleh No$aris wa#ib diberi $eraan cap>s$empel ser$a para' dan $anda $angan No$aris.
Pasal &' T"a%
Pasal &( 9rosse k$a% 3alinan k$a% 4u$ipan k$a No$aris% a$au pengesahan sura$ di bawah $angan &ang dileka$kan pada ak$a &ang disimpan dalam Pro$okol No$aris% han&a dapa$ dikeluarkan oleh No$aris &ang membua$n&a% No$aris Penggan$i% a$au pemegang Pro$okol No$aris &ang sah. Bagian K"iga P#+*a"an Pn8i#%anan )an Pn8!a,an P!7"7$7l N7"a!is
/12
Pasal &( T"a%
Pasal & T"a%
Pasal & No$aris membua$ da'$ar ak$a% da'$ar sura$ di bawah $angan &ang disahkan% da'$ar sura$ di bawah $angan &ang dibukukan% dan da'$ar sura$
219
/+2
/)2
/!2
/"2
/62
/12
/+2
/12 /+2
lain &ang diwa#ibkan oleh Undang-Undang ini. Dalam da'$ar ak$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12% No$aris se$iap hari menca$a$ semua ak$a &ang dibua$ oleh a$au di hadapann&a% baik dalam ben$uk Minu$a k$a maupun originali% $anpa sela-sela kosong%% masing-masing dalam ruang &ang di$u$up dengan garis-garis $in$a% dengan mencan$umkan nomor uni$% nomor bulanan% $anggal% si'a$ ak$a% dan nama semua orang &ang ber$indak baik un$uk dirin&a sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. k$a &ang dikeluarkan dalam ben$uk originali &ang dibua$ dalam rangkap + /dua2 a$au lebih pada saa$ &ang sama% dica$a$ dalam da'$ar dengan sa$u nomor. 3e$iap halaman dalam da'$ar diberi nomor uni$ dan dipara' oleh Ma#elis Pengawas Daerah% kecuali pada halaman per$ama dan $erakhir di$anda$angani oleh Ma#elis Pengawas Daerah. Pada halaman sebelum halaman per$ama dican$umkan ke$erangan $en$ang #umlah halaman da'$ar ak$a &ang di$anda$angani oleh Ma#elis Pengawas Daerah. Dalam da'$ar sura$ di bawah $angan &ang disahkan dan da'$ar sura$ di bawah $angan &ang dibukukan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12% No$aris se$iap hari menca$a$ sura$ di bawah $angan &ang disahkan a$au dibukukan% $anpa sela-sela kosong% masing-masing dalam ruang &ang di$u$up dengan garis-garis $in$a% dengan mencan$umkan nomor uni$% $anggal% si'a$ sura$% dan nama semua orang &ang ber$indak baik un$uk dirin&a sendiri maupun sebagai kuasa orang lain. Pasal & No$aris membua$ da'$ar klapper un$uk da'$ar ak$a dan da'$ar sura$ di bawah $angan &ang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal "7 a&a$ /12% disusun menuru$ ab#ad dan diker#akan se$iap bulan. Da'$ar klapper sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 memua$ nama semua orang &ang menghadap dengan men&ebu$kan. di belakang $iap$iap nama% si'a$% dan nomor ak$a% a$au sura$ &ang dica$a$ dalam da'$ar ak$a dan da'$ar sura$ di bawah $angan. Pasal '0 k$a &ang dibua$ oleh a$au di hadapan No$aris Penggan$i a$au No$aris Penggan$i 4husus dica$a$ dalam da'$ar ak$a. 3ura$ di bawah $angan &ang disahkan dan sura$ di bawah $angan &ang dibukukan% dica$a$ dalam da'$ar sura$ di bawah $angan &ang disahkan dan da'$ar sura$ di bawah $angan &ang dibukukan.
Pasal & T"a%
)*.
4e$en$uan a&a$ /12 Pasal 6* diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Pasal 6* /12 k$a &ang dibua$ oleh a$au di hadapan No$aris Penggan$i dica$a$ dalam da'$ar ak$a. /+2 3ura$ di bawah $angan &ang disahkan dan sura$ di bawah $angan &ang dibukukan% dica$a$ dalam da'$ar sura$ di bawah $angan &ang disahkan dan da'$ar sura$ di bawah $angan &ang dibukukan.
Pasal '1
Pasal '1
220
/12
/+2
No$aris% secara sendiri a$au melalui kuasan&a% men&aikan secara $er$ulis salinan &ang $elah disahkann&a dari da'$ar ak$a dan da'$ar lain &ang dibua$ pada bulan sebelumn&a paling lama 1" /lima belas2 hari pada bulan beriku$n&a kepada Ma#elis Pengawas Daerah. pabila dalam wak$u 1 /sa$u2 bulan No$aris $idak membua$ ak$a% No$aris% secara sendiri a$au melalui kuasan&a men&aikan hal $ersebu$ secara $er$ulis kepada Ma#elis Pengawas Daerah dalam wak$u sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12.
Pasal '2 Pen&erahan Pro$okol No$aris dilakukan dalam hal No$aris: a. meninggal dunia( b. $elah berakhir masa #aba$ann&a( c. min$a sendiri( d. $idak mampu secara rohani dan>a$au #asmani un$uk melaksanakan $ugas #aba$an sebagai No$aris secara $erus menerus lebih dari ) /$iga2 $ahun( e. diangka$ men#adi pe#aba$ negara( '. pindah wila&ah #aba$an( g. diberhen$ikan semen$ara( a$au h. diberhen$ikan dengan $idak horma$.
T"a%
Pasal '2 T"a%
)1. 4e$en$uan Pasal 6) di$ambah 1 /sa$u2 a&a$% &akni a&a$ /62 sehingga Pasal 6) berbun&i sebagai beriku$:
/12
/+2
/)2
/!2
/"2
Pasal '3 Pen&erahan Pro$okol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6+ dilakukan paling lama )* /$iga puluh2 hari dengan pembua$an beri$a acara pen&erahan Pro$okol No$aris &ang di$anda$angani oleh &ang men&erahkan dan &ang menerima Pro$okol No$aris. Dalam hal $er#adi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6+ huru' a% pen&erahan Pro$okol No$aris dilakukan oleh ahli waris No$aris kepada No$aris lain &ang di$un#uk oleh Ma#elis Pengawas Daerah. Dalam hal $er#adi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6+ huru' g% pen&erahan Pro$okol No$aris dilakukan oleh No$aris kepada No$aris lain &ang di$un#uk oleh Ma#elis Pengawas Daerah #ika pemberhen$ian semen$ara lebih dari ) /$iga2 bulan. Dalam hal $er#adi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6+ huru' b% huru' c% huru' d% huru' '% a$au huru' h% pen&erahan Pro$okol No$aris dilakukan oleh No$aris kepada No$aris lain &ang di$un#uk oleh Men$eri a$as usul Ma#elis Pengawas Daerah. Pro$okol No$aris dari No$aris lain &ang pada wak$u pen&erahann&a berumur +" /dua puluh lima2 $ahun a$au lebih diserahkan oleh No$aris penerima Pro$okol No$aris kepada Ma#elis Pengawas Daerah.
Pasal '3 /12 Pen&erahan Pro$okol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6+ dilakukan paling lama )* /$iga puluh2 hari dengan pembua$an beri$a acara pen&erahan Pro$okol No$aris &ang di$anda$angani oleh &ang men&erahkan dan &ang menerima Pro$okol No$aris. /+2 Dalam hal $er#adi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6+ huru' a% pen&erahan Pro$okol No$aris dilakukan oleh ahli waris No$aris kepada No$aris lain &ang di$un#uk oleh Ma#elis Pengawas Daerah. /)2 Dalam hal $er#adi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6+ huru' g% pen&erahan Pro$okol No$aris dilakukan oleh No$aris kepada No$aris lain &ang di$un#uk oleh Ma#elis Pengawas Daerah #ika pemberhen$ian semen$ara lebih dari ) /$iga2 bulan. /!2 Dalam hal $er#adi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6+ huru' b% huru' c% huru' d% huru' '% a$au huru' h% pen&erahan Pro$okol No$aris dilakukan oleh No$aris kepada No$aris lain &ang di$un#uk oleh Men$eri a$as usul Ma#elis Pengawas Daerah. /"2 Pro$okol No$aris dari No$aris lain &ang pada wak$u pen&erahann&a berumur +" /dua puluh lima2 $ahun a$au lebih diserahkan oleh No$aris penerima Pro$okol No$aris kepada Ma#elis Pengawas Daerah. /62 Dalam hal Pro$okol No$aris $idak diserahkan dalam #angka wak$u )* /$iga
221
puluh2 hari sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12% Ma#elis Pengawas Daerah berwenang un$uk mengambil Pro$okol No$aris.
/12 /+2
Pasal '4 Pro$okol No$aris dari No$aris &ang diangka$ men#adi pe#aba$ negara diserahkan kepada No$aris &ang di$un#uk oleh Ma#elis Pengawas Daerah. No$aris pemegang Pro$okol No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 berwenang mengeluarkan 9rosse k$a% 3alinan k$a% a$au 4u$ipan k$a.
Pasal '4 T"a%
)+.
Pasal '& No$aris% No$aris Penggan$i% No$aris Penggan$i 4husus% dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris ber$anggung #awab a$as se$iap ak$a &ang dibua$n&a meskipun Pro$okol No$aris $elah diserahkan a$au dipindahkan kepada pihak pen&impan Pro$okol No$aris.
4e$en$uan Pasal 6" diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Pasal '& No$aris% No$aris Penggan$i% dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris ber$anggung #awab a$as se$iap ak$a &ang dibua$n&a meskipun Pro$okol No$aris $elah diserahkan a$au dipindahkan kepada pihak pen&impan Pro$okol No$aris.
)). Di an$ara Pasal 6" dan Pasal 66 disisipkan 1 /sa$u2 pasal% &akni Pasal 6" &ang berbun&i sebagai beriku$ : Pasal '&A No$aris &ang melanggar ke$en$uan Pasal "7 dan Pasal " dapa$ dikenai sanksi berupa : a. peringa$an $er$ulis( b. pemberhen$ian semen$ara( c. pemberhen$ian dengan horma$( a$au d. pemberhen$ian dengan $idak horma$. )!. BAB III PENGAMBIAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGIAN NOTARIS
,udul ab EIII diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$ : BAB III PENGAMBIAN 5OTOKOPI MINUTA AKTA DAN PEMANGGIAN NOTARIS
)". 4e$en$uan a&a$ /12 Pasal 66 diubah ser$a di$ambah + /dua2 a&a$% &akni a&a$ /)2 dan a&a$ /!2 sehingga Pasal 66 berbun&i sebagai beriku$ :
/12
Pasal '' Un$uk kepen$ingan proses peradilan% pen&idik% penun$u$ umum% a$au hakim dengan perse$u#uan Ma#elis Pengawas Daerah berwenang: a. mengambil 'o$okopi Minu$a k$a dan>a$au sura$-sura$ &ang dileka$kan pada Minu$a k$a a$au Pro$okol No$aris dalam pen&impanan No$aris( dan
/12
222
Pasal '' Un$uk kepen$ingan proses peradilan% pen&idik% penun$u$ umum% a$au hakim dengan perse$u#uan Ma#elis 4ehorma$an No$aris berwenang: a. mengambil 'o$okopi Minu$a k$a dan>a$au sura$-sura$ &ang dileka$kan pada Minu$a k$a a$au Pro$okol No$aris dalam pen&impanan No$aris(
b. memanggil No$aris un$uk hadir dalam pemeriksaan &ang berkai$an dengan ak$a &ang dibua$n&a a$au Pro$okol No$aris &ang berada dalam pen&impanan No$aris. /+2
Pengambilan 'o$okopi Minu$a k$a a$au sura$-sura$ sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' a% dibua$ beri$a acara pen&erahan.
BAB I; PENGA/ASAN Bagian P!"a#a U#*#
/12 /+2 /)2
/!2
dan b. memanggil No$aris un$uk hadir dalam pemeriksaan &ang berkai$an dengan k$a a$au Pro$okol No$aris &ang berada dalam pen&impanan No$aris. /+2 Pengambilan 'o$okopi Minu$a k$a a$au sura$-sura$ sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' a% dibua$ beri$a acara pen&erahan. /)2 Ma#el is kehorma$an No$aris dalam wak$u paling lama )* /$iga puluh2 hari ker#a $erhi$ung se#ak di$eriman&a sura$ permin$aan perse$u#uan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 wa#ib memberikan #awaban menerima a$au menolak permin$aan perse$u#uan. /!2 Dalam hal ma#elis kehorma$an No$aris $ idak m emberikan #awaban dalam #angka wak$u sebagaimana dimaksud pada a&a$ /)2% Ma#elis 4ehorma$an No$aris dianggap menerima permin$aan perse$u#uan.
Pasal '( Pengawasan a$as No$aris dilakukan oleh Men$eri. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 Men$eri memben$uk Ma#elis Pengawas. Ma#elis Pengawas sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 ber#umlah /sembilan2 orang% $erdiri a$as unsur: a. pemerin$ah seban&ak ) /$iga2 orang( b. organisasi No$aris seban&ak ) /$iga2 orang( dan c. ahli>akademisi seban&ak ) /$iga2 orang. Dalam hal sua$u daerah $idak $erdapa$ unsur ins$ansi pemerin$ah
)6. Di an$ara Pasal 66 dan Pasal 6 disisipkan 1 /sa$u2 pasal% &akni Pasal 66 sehingga berbun&i sebagai beriku$: Pasal ''A /12 Dalam melaksanakan pembinaan% Men$eri memben$uk Ma#elis 4ehorma$an No$aris. /+2 Ma#elis 4ehorma$an No$aris ber#umlah /$u#uh2 orang% $erdiri a$as unsur: a. No$aris seban&ak ) /$iga2 orang( b. pemerin$ah seban&ak + /dua2 orang( dan c. ahli a$au akademisi seban&ak + /dua2 orang. /)2 4e$en$uan lebi h lan#u$ mengenai $ugas dan 'ungsi% s&ara$ dan $a$a cara pengangka$an dan pemberhen$ian% s$ruk$ur organisasi% $a$a ker#a% dan anggaran Ma#elis 4ehorma$an No$aris dia$ur dengan Pera$uran Men$eri. ). 4e$en$uan a&a$ /)2 dan a&a$ /62 Pasal 6 diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$ :
/12 /+2 /)2
/!2
223
Pasal '( Pengawasan a$as No$aris dilakukan oleh Men$eri. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 Men$eri memben$uk Ma#elis Pengawas. Ma#elis Pengawas sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2 ber#umlah /sembilan2 orang% $erdiri a$as unsur: a. pemerin$ah seban&ak ) /$iga2 orang( b. organisasi No$aris seban&ak ) /$iga2 orang( dan c. ahli a$au akademisi seban&ak ) /$iga2 orang. Dalam hal sua$u daerah $idak $erdapa$ unsur ins$ansi pemerin$ah sebagaimana dimaksud pada a&a$ /)2 huru' a% keanggo$aan dalam Ma#elis Pengawas diisi dari unsur lain &ang di$un#uk oleh Men$eri.
/"2 /62
sebagaimana dimaksud pada a&a$ /)2 huru' a% keanggo$aan dalam Ma#elis Pengawas diisi dari unsur lain &ang di$un#uk oleh Men$eri. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 melipu$i perilaku No$aris dan pelaksanaan #aba$an No$aris. 4e$en$uan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /"2 berlaku bagi No$aris Penggan$i% No$aris Penggan$i 4husus% dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris.
Pasal ' Ma#elis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a&a$ /+2 $erdiri a$as: a. Ma#elis Pengawas Daerah( b. Ma#elis Pengawas Aila&ah( dan c. Ma#elis Pengawas Pusa$. Bagian K)*a Malis Pngaas Da!a,
/12 /+2 /)2 /!2 /"2
Pasal ' Ma#elis Pengawas Daerah diben$uk di kabupa$en a$au ko$a. 4eanggo$aan Ma#elis Pengawas Daerah $erdiri a$as unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a&a$ /)2. 4e$ua dan Aakil 4e$ua Ma#elis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggo$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2. Masa #aba$an ke$ua% wakil ke$ua% dan anggo$a Ma#elis Pengawas Daerah adalah ) /$iga2 $ahun dan dapa$ diangka$ kembali. Ma#elis Pengawas Daerah diban$u oleh seorang sekre$aris a$au lebih &ang di$un#uk dalam Rapa$ Ma#elis Pengawas Daerah.
Pasal (0 Ma#elis Pengawas Daerah berwenang: a. men&elenggarakan sidang un$uk. memeriksa adan&a dugaan pelanggaran 4ode $ik No$aris a$au pelanggaran pelaksanaan #aba$an No$aris( b. melakukan pemeriksaan( $erhadap Pro$okol No$aris secara berkala 1 /sa$u2 kali dalam 1 /sa$u2 $ahun a$au se$iap wak$u &ang dianggap perlu( c. memberikan i?in cu$i un$uk wak$u sampai dengan 6 /enam2 bulan( d. mene$apkan No$aris Penggan$i dengan memperha$ikan usul No$aris &ang bersangku$an( e. menen$ukan $empa$ pen&impanan Pro$okol No$aris &ang pada saa$
/"2 /62
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 melipu$i perilaku No$aris dan pelaksanaan #aba$an No$aris. 4e$en$uan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada a&a$ /"2 berlaku bagi No$aris Penggan$i dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris.
Pasal ' T"a%
)7. Di an$ara a&a$ /+2 dan a&a$ /)2 Pasal 6 disisipkan 1 /sa$u2 a&a$% &akni a&a$ /+a2 sehingga Pasal 6 berbun&i sebagai beriku$ :
/12
Pasal ' Ma#elis Pengawas Daerah diben$uk di 4abupa$en> 4o$a.
/+2
4eanggo$aan Ma#elis Pengawas Daerah $erdiri a$as unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a&a$ /)2.
/+a2
Dalam hal di sua$u 4abupa$en>4o$a% #umlah No$aris $idak sebanding dengan #umlah anggo$a Ma#elis Pengawas Daerah% dapa$ diben$uk Ma#elis Pengawas Daerah gabungan un$uk beberapa 4abupa$en>4o$a.
/)2
4e$ua dan Aakil 4e$ua Ma#elis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggo$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2.
/!2
Masa #aba$an ke$ua% wakil ke$ua% dan anggo$a Ma#elis Pengawas Daerah adalah ) /$iga2 $ahun dan dapa$ diangka$ kembali.
/"2
Ma#elis Pengawas Daerah diban$u oleh seorang sekre$aris a$au lebih &ang di$un#uk dalam Rapa$ Ma#elis Pengawas Daerah. Pasal (0
T"a%
224
'.
g.
h.
serah $erima Pro$okol No$aris $elah berumur +" /dua puluh lima2 $ahun a$au lebih( menun#uk No$aris &ang akan ber$indak sebagai pemegang semen$ara Pro$okol No$aris &ang diangka$ sebagai pe#aba$ negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 a&a$ /!2( menerima laporan dari mas&araka$ mengenai adan&a dugaan pelanggaran 4ode $ik No$aris a$au pelanggaran ke$en$uan dalam Undang-Undang ini( dan membua$ dan men&aikan laporan sebagaimana dimaksud pada huru' a% huru' b% huru' c% huru' d% huru' e% huru' '% dan huru' g kepada Ma#elis Pengawas Aila&ah.
Pasal (1 Ma#elis Pengawas Daerah berkewa#iban: a. menca$a$ pada buku da'$ar &ang $ermasuk dalam Pro$okol No$aris dengan men&ebu$kan $anggal pemeriksaan% #umlah ak$a ser$a #umlah sura$ di bawah $angan &ang disahkan dan &ang dibua$ se#ak $anggal pemeriksaan $erakhir( b. membua$ beri$a acara pemeriksaan dan men&aikann&a kepada Ma#elis Pengawas Aila&ah se$empa$% dengan $embusan kepada No$aris &ang bersangku$an% 5rganisasi No$aris% dan Ma#elis Pengawas Pusa$( c. merahasiakan isi ak$a dan hasil pemeriksaan( d. menerima salinan &ang $elah disahkan dari da'$ar ak$a dan da'$ar lain dari No$aris dan merahasiakann&a( e. memeriksa laporan mas&araka$ $erhadap No$aris dan men&aikan hasil pemeriksaan $ersebu$ kepada Ma#elis Pengawas Aila&ah dalam wak$u )* /$iga puluh2 hari% dengan $embusan kepada pihak &ang melaporkan% No$aris &ang bersangku$an% Ma#elis Pengawas Pusa$% dan 5rganisasi No$aris. '. men&aikan permohonan banding $erhadap kepu$usan penolakan cu$i.
Bagian K"iga Malis Pngaas /ila8a, Pasal (2
/12 /+2
Pasal (1 T"a%
Pasal (2 T"a%
Ma#elis Pengawas Aila&ah diben$uk dan berkedudukan di ibuko$a pro@insi. 4eanggo$aan Ma#elis Pengawas Aila&ah $erdiri a$as unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a&a$ /)2.
225
/)2 /!2 /"2
/12
/+2 /)2
/12 /+2
4e$ua dan Aakil 4e$ua Ma#elis Pengawas Aila&ah dipilih dari dan oleh anggo$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2. Masa #aba$an ke$ua% wakil ke$ua% dan anggo$a Ma#elis Pengawas Aila&ah adalah ) /$iga2 $ahun dan dapa$ diangka$ kembali. Ma#elis Pengawas Aila&ah diban$u oleh seorang sekre$aris a$au lebih &ang di$un#uk dalam Rapa$ Ma#elis Pengawas Aila&ah. Pasal (3 Ma#elis Pengawas Aila&ah berwenang: a. men&elenggarakan sidang un$uk memeriksa dan mengambil kepu$usan a$as laporan mas&araka$ &ang disampaikan melalui Ma#elis Pengawas Aila&ah( b. memanggil No$aris $erlapor un$uk dilakukan pemeriksaan a$as laporan sebagaimana dimaksud pada huru' a( c. memberikan i?in cu$i lebih dari 6 /enam2 bulan sampai 1 /sa$u2 $ahun( d. memeriksa dan memu$us a$as kepu$usan Ma#elis Pengawas Daerah &ang menolak cu$i &ang dia#ukan oleh No$aris pelapor( e. memberikan sanksi berupa $eguran lisan a$au $er$ulis( '. mengusulkan pemberian sanksi $erhadap No$aris kepada Ma#elis Pengawas Pusa$ berupa: 12 pemberhen$ian semen$ara ) /$iga2 bulan sampai dengan 6 /enam2 bulan( a$au +2 pemberhen$ian dengan $idak horma$. g. membua$ beri$a acara a$as se$iap kepu$usan pen#a$uhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huru' e dan huru' '. 4epu$usan Ma#elis Pengawas Aila&ah sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' e bersi'a$ nal. Terhadap se$iap kepu$usan pen#a$uhan sanksi sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' e dan huru' ' dibua$kan beri$a acara.
Pasal (4 Pemeriksaan dalam sidang Ma#elis Pengawas Aila&ah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ) a&a$ /12 huru' a bersi'a$ $er$u$up un$uk umum. No$aris berhak un$uk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang Ma#elis Pengawas Aila&ah.
Pasal (& Ma#elis Pengawas Aila&ah berkewa#iban: a. men&aikan kepu$usan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ) a&a$
). 4e$en$uan Pasal ) a&a$ /12 huru' a dan huru' e diubah ser$a huru' g dihapus sehingga Pasal ) berbun&i sebagai beriku$ : Pasal (3 /12 Ma#elis Pengawas Aila&ah berwenang: a. men&elenggarakan sidang un$uk memeriksa dan mengambil kepu$usan a$as laporan mas&araka$ &ang dapa$ disampaikan melalui Ma#elis Pengawas Daerah( b. memanggil No$aris $erlapor un$uk dilakukan pemeriksaan a$as laporan sebagaimana dimaksud pada huru' a( c. memberikan i?in cu$i lebih dari 6 /enam2 bulan sampai 1 /sa$u2 $ahun( d. memeriksa dan memu$us a$as kepu$usan Ma#elis Pengawas Daerah &ang menolak cu$i &ang dia#ukan oleh No$aris pelapor( e. memberikan sanksi baik peringa$an lisan maupun peringa$an $er$ulis( '. mengusulkan pemberian sanksi $erhadap No$aris kepada Ma#elis Pengawas Pusa$ berupa: 12 pemberhen$ian semen$ara ) /$iga2 bulan sampai dengan 6 /enam2 bulan( a$au 12 pemberhen$ian dengan $idak horma$. g. Dihapus. /+2
4epu$usan Ma#elis Pengawas Aila&ah sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' e bersi'a$ nal.
/)2
Terhadap se$iap kepu$usan pen#a$uhan sanksi sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 huru' e dan huru' ' dibua$kan beri$a acara. Pasal (4
T"a%
Pasal (& T"a%
226
b.
/12 huru' a% huru' c% huru' d% huru' e% dan huru' ' kepada No$aris &ang bersangku$an dengan $embusan kepada Ma#elis Pengawas Pusa$% dan 5rganisasi No$aris( dan men&aikan penga#uan banding dari No$aris kepada Ma#elis Pengawas Pusa$ $erhadap pen#a$uhan sanksi dan penolakan cu$i. Bagian K#%a" Malis Pngaas P*sa"
/12 /+2 /)2 /!2 /"2
Pasal (' T"a%
Pasal (' Ma#elis Pengawas Pusa$ diben$uk dan berkedudukan di ibuko$a negara. 4eanggo$aan Ma#elis Pengawas Pusa$ $erdiri a$as unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 a&a$ /)2. 4e$ua dan Aakil 4e$ua Ma#elis Pengawas Pusa$ dipilih dari dan oleh anggo$a sebagaimana dimaksud pada a&a$ /+2. Masa #aba$an ke$ua% wakil ke$ua% dan anggo$a Ma#elis Pengawas Pusa$ adalah ) /$iga2 $ahun dan dapa$ diangka$ kembali. Ma#elis Pengawas Pusa$ diban$u oleh seorang sekre$aris a$au lebih &ang di$un#uk dalam Rapa$ Ma#elis Pengawas Pusa$.
Pasal (( Ma#elis Pengawas Pusa$ berwenang: a. men&elenggarakan sidang un$uk memeriksa dan mengambil kepu$usan dalam $ingka$ banding $erhadap pen#a$uhan sanksi dan penolakan cu$i( b. memanggil No$aris $erlapor un$uk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huru' a( c. men#a$uhkan sanksi pemberhen$ian semen$ara( dan d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhen$ian dengan $idak horma$ kepada Men$eri.
/12 /+2
Pasal (( T"a%
Pasal ( Pemeriksaan dalam sidang Ma#elis Pengawas Pusa$ sebagaimana dimaksud dalam Pasal huru' a bersi'a$ $erbuka un$uk umum. No$aris berhak un$uk membela diri dalam pemeriksaan sidang Ma#elis Pengawas Pusa$.
Pasal ( T"a%
Pasal ( Ma#elis Pengawas Pusa$ berkewa#iban men&aikan kepu$usan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huru' a kepada Men$eri dan No$aris &ang bersangku$an dengan $embusan kepada Ma#elis Pengawas Aila&ah dan Ma#elis Pengawas Daerah &ang bersangku$an ser$a 5rganisasi No$aris. Pasal 0 /12 3elama No$aris diberhen$ikan semen$ara dari #aba$ann&a% Ma#elis Pengawas Pusa$ mengusulkan seorang pe#aba$ semen$ara No$aris
Pasal ( T"a%
Pasal 0 T"a%
227
/+2
kepada Men$eri. Men$eri menun#uk No$aris &ang akan menerima Pro$okol No$aris dari No$aris &ang diberhen$ikan semen$ara. !*.
Pasal 1 4e$en$uan lebih lan#u$ mengenai $a$a cara pengangka$an dan pemberhen$ian anggo$a% susunan organisasi dan $a$a ker#a% ser$a $a$a cara pemeriksaan Ma#elis Pengawas dia$ur dengan Pera$uran Men$eri.
/12 /+2
/12 /+2
Pasal 1 4e$en$uan lebih lan#u$ mengenai $a$a cara pengangka$an dan pemberhen$ian anggo$a% susunan organisasi dan $a$a ker#a% anggaran ser$a $a$a cara pemeriksaan Ma#elis Pengawas dia$ur dengan Pera$uran Men$eri.
!1.
BAB ; ORGANISASI NOTARIS
4e$en$uan Pasal 71 diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$ :
4e$en$uan Pasal 7+ diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$ :
Pasal 2 /12 No$aris berhimpun dalam sa$u wadah 5rganisasi No$aris. /+2 Aadah 5rganisasi No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 adalah Ika$an No$aris Indonesia. /)2 5rganisasi No$aris sebagaimana dimaksud pada a&a$ /12 merupakan sa$u-sa$un&a wadah pro'esi No$aris &ang bebas dan mandiri &ang diben$uk dengan maksud dan $u#uan un$uk meningka$kan kuali$as pro'esi No$aris. /!2 4e$en$uan mengenai $u#uan% $ugas% wewenang% $a$a ker#a% dan susunan organisasi di$e$apkan dalam nggaran Dasar dan nggaran Rumah Tangga 5rganisasi No$aris. /"2 4e$en$uan mengenai pene$apan% pembinaan% dan pengawasan 5rganisasi No$aris dia$ur dengan Pera$uran Men$eri.
Pasal 2 No$aris berhimpun dalam sa$u wadah 5rganisasi No$aris. 4e$en$uan mengenai $u#uan% $ugas% wewenang% $a$a ker#a% dan susunan organisasi di$e$apkan dalam nggaran Dasar dan nggaran Rumah Tangga.
Pasal 3 5rganisasi No$aris mene$apkan dan menegakkan 4ode $ik No$aris. 5rganisasi No$aris memiliki buku da'$ar anggo$a dan salinann&a disampaikan kepada Men$eri dan Ma#elis Pengawas.
Pasal 3 T"a%
!+.
BAB ;I KETENTUAN SANKSI Pasal 4 Tindakan pelanggaran &ang dilakukan oleh No$aris $erhadap ke$en$uan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 a&a$ /12 huru' i% Pasal 16 a&a$ /12 huru' k% Pasal !1% Pasal !!% Pasal !7% Pasal !% Pasal "*% Pasal "1% a$au Pasal "+ &ang mengakiba$kan sua$u ak$a han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan a$au sua$u ak$a men#adi ba$al demi hukum dapa$ men#adi alasan bagi pihak &ang menderi$a kerugian un$uk menun$u$
228
4e$en$uan ab GI dihapus BAB ;I KETENTUAN SANKSI Pasal 4 Di,a%*s
penggan$ian bia&a% gan$i rugi% dan unga kepada No$aris. Pasal & Pelanggaran ke$en$uan sebagaimana dimaksud dalam Pasal % Pasal 16 a&a$ /12 huru' a% Pasal 16 a&a$ /12. huru' b% Pasal 16 a&a$ /12 huru' c% Pasal 16 a&a$ /12 huru' d% Pasal 16 a&a$ /12 huru' e% Pasal 16 a&a$ /12 huru' '% Pasal 16 a&a$ /12 huru' g% Pasal 16 a&a$ /12 huru' h% Pasal 16 a&a$ /12 huru' i% Pasal 16 a&a$ /12 huru' #% Pasal 16 a&a$ /12 huru' k% Pasal 1% Pasal +*% Pasal +% Pasal )+% Pasal )% Pasal "!% Pasal "7% Pasal "% dan>a$au Pasal 6)% dapa$ dikenai sanksi berupa: a. $eguran lisan( b. $eguran $er$ulis( c. pemberhen$ian semen$ara( d. pemberhen$ian dengan horma$( a$au e. pemberhen$ian dengan $idak horma$.
Pasal & Di,a%*s
BAB ;II KETENTUAN PERAIHAN
BAB ;II KETENTUAN PERAIHAN
Pasal ' Pada saa$ Undang-Undang ini mulai berlaku% pera$uran pelaksanaan &ang berkai$an dengan #aba$an No$aris $e$ap berlaku sepan#ang $idak ber$en$angan a$au belum digan$i berdasarkan Undang-Undang ini. Pasal ( No$aris &ang $elah diangka$ pada saa$ Undang-Undang ini mulai berlaku% din&a$akan sebagai No$aris sebagaimana dia$ur dalam Undang-Undang ini.
Pasal ' T"a%
Pasal ( T"a%
!).
Pasal Pada saa$ Undang-Undang ini mulai berlaku% permohonan un$uk diangka$ men#adi No$aris &ang sudah memenuhi pers&ara$an secara lengkap dan masih dalam proses pen&elesaian% $e$ap diproses berdasarkan ke$en$uan pera$uran perundang-undangan &ang lama.
4e$en$uan Pasal 77 diubah sehingga berbun&i sebagai beriku$:
Pasal Pada saa$ Undang-Undang ini mulai berlaku: a. penga#uan permohonan sebagai No$aris &ang sedang diproses% $e$ap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor )* Tahun +**! $en$ang ,aba$an No$aris. b. Masa magang &ang $elah di#alani calon No$aris $e$ap diperhi$ungkan berdasarkan pers&ara$an &ang dia$ur dalam Undang-Undang ini Pasal T"a%
Pasal Pada saa$ Undang-Undang ini mulai berlaku% 4ode $ik No$aris &ang sudah ada $e$ap berlaku sampai di$e$apkan 4ode $ik &ang baru berdasarkan UndangUndang ini. Pasal 0 0ulusan pendidikan 3pesialis No$aria$ &ang belum diangka$ sebagai No$aris pada saa$ Undang-Undang ini mulai berlaku $e$ap dapa$ diangka$ men#adi
Pasal 0 T"a%
229
No$aris menuru$ Undang-Undang ini. BAB ;III KETENTUAN PENUTUP Pasal 1 Pada saa$ Undang-Undang ini mulai berlaku: 1. Reglemen$ op ;e$ No$aris mb$ in Indonesie /3$b 176*:)2 sebagaimana $elah diubah $erakhir dalam 0embaran Negara Tahun 1!" Nomor 1*1( +. 5rdonan$ie 16 3ep$ember 1)1 $en$ang ;onorarium No$aris( ). Undang-Undang Nomor )) Tahun 1"! $en$ang Aakil No$aris dan Aakil No$aris 3emen$ara /0embaran Negara Tahun 1"! Nomor 1*1% Tambahan 0embaran Negara Nomor **2( !. Pasal "! Undang-Undang Nomor 7 Tahun +**! $en$ang Perubahan $as Undang-Undang Nomor + Tahun 176 $en$ang Peradilan Umum /0embaran Negara Republik Indonesia Tahun +**! Nomor )!% Tambahan 0embaran Negara Republik Indonesia Nomor !)2( dan ". Pera$uran Pemerin$ah Nomor 11 Tahun 1! $en$ang 3umpah>,an#i ,aba$an No$aris% dicabu$ dan din&a$akan $idak berlaku.
Pasal 1 T"a%
!!. Di an$ara Pasal 1 dan Pasal + disisipkan + /dua2 pasal% &akni Pasal 1 dan Pasal 1 &ang berbun&i sebagai beriku$: Pasal 1A 4e$en$uan mengenai $a$a cara pen#a$uhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal a&a$ +2% Pasal 16 a&a$ /112 dan a&a$ /1)2% Pasal 1 a&a$ /+2% Pasal 1 a&a$ /)2% Pasal )+ a&a$ /!2% Pasal ) a&a$ /+2% Pasal "! a&a$ /+2% dan Pasal 6" dia$ur dalam Pera$uran Men$eri. Pasal 1B Pera$uran pelaksanaan a$as Undang-Undang ini harus di$e$apkan paling lama 1 /sa$u2 $ahun $erhi$ung se#ak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada $anggal diundangkan.
Pasal 2 Undang-Undang ini mulai berlaku pada $anggal diundangkan.
gar se$iap orang menge$ahuin&a% memerin$ahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempa$ann&a dalam 0embaran Negara Republik Indonesia.
gar se$iap orang menge$ahuin&a% memerin$ahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempa$ann&a dalam 0embaran Negara Republik Indonesia.
230
Disa,$an )i Ja$a!"a Pa)a "anggal ' O$"7+! 2004
Disahkan di ,akar$a %a)a "anggal 1& Jan*a!i 2014.
PRESIDEN INDONESIA
PRESIDEN REPUBIK INDONESIA
REPUBIK
T"). SUSIO BAMBANG 6UDHO6ONO MEGA/ATI SOEKARNOPUTRI Di*n)ang$an )i Ja$a!"a Pa)a "anggal ' O$"7+! 2004
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBIK INDONESIA
SEKRETARIS NEGARA REPUBIK INDONESIA
Di*n)ang$an )i Ja$a!"a %a)a "anggal 1& Jan*a!i 2014
""). AMIR S6AMSUDIN
BAMBANG KESE/O EMBARAN NEGARA REPUBIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 11(. Salinan ss*ai )ngan aslin8a D%*"i S$!"a!is Ka+in" Bi)ang H*$*# )an P!*n)ang-*n)angan "") a#+7<$ . Na,a""an)s
EMBARAN NEGARA REPUBIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR &41.
PENJEASAN ATAS
PENJEASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG REPUBIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG TENTANG JABATAN NOTARIS I
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
UMUM
231
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1!" menen$ukan secara $egas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum men#amin kepas$ian% ke$er$iban% dan perlindungan hukum &ang diberin$ikan kebenaran dan keadilan. 4epas$ian ke$er$iban% perlindungan hukum menun$u$% an$ara lain% bahwa lalu lin$as hukum dalam kehidupan mas&araka$ memerlukan adan&a ala$ buk$i &ang menen$ukan dengan #elas hak dan kewa#iban seseorang sebagai sub&ek hukum dan mas&araka$.
I. UMUM Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1!" men#amin kepas$ian% ke$er$iban% dan perlindungan hukum bagi se$iap warga negara. Un$uk men#amin kepas$ian% ke$er$iban% dan perlindungan hukum dibu$uhkan ala$ buk$i $er$ulis &ang bersi'a$ au$en$ik mengenai perbua$an% per#an#ian% pene$apan% dan peris$iwa hukum &ang dibua$ di hadapan a$au oleh No$aris.
No$aris sebagai pe#aba$ umum &ang men#alankan pro'esi dalam k$a o$en$ik sebagai ala$ buk$i $erkua$ dan $erpenuh mempun&ai memberikan #asa hukum kepada mas&araka$% perlu mendapa$kan peranan pen$ing dalam se$iap hubungan hukum dalam kehidupan perlindungan dan #aminan demi $ercapain&a kepas$ian hukum. ,aminan mas&araka$. Dalam berbagai hubungan resmi% kegia$an dibidang perlindungan dan #aminan $ercapain&a kepas$ian hukum $erhadap perbankan% per$anahan% kegia$an sosial dan lain-lain% kebu$uhan pelaksanaan $ugas No$aris $elah dia$ur dalam Undang-Undang Nomor )* akan pembuk$ian $er$ulis berupa ak$a o$en$ik makin meningka$ Tahun +**! $en$ang ,aba$an No$aris. Namun% beberapa ke$en$uan dalam se#alan dengan berkembangn&a $un$u$an akan kepas$ian hukum Undang-Undang $ersebu$ sudah $idak sesuai lagi dengan perkembangan dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial% baik pada $ingka$ hukum dan kebu$uhan mas&araka$ sehingga perlu dilakukan perubahan% nasional% regional% maupun global% Melalui ak$a o$en$ik &ang &ang #uga dimaksudkan un$uk lebih menegaskan dan meman$apkan $ugas% menen$ukan secara #elas hak dan kewa#iban% men#amin kepas$ian 'ungsi% dan kewenangan No$aris sebagai pe#aba$ &ang men#alankan hukum% dan sekaligus diharapkan pula dapa$ dihindari $er#adin&a pela&anan publik% sekaligus sinkronisasi dengan undang-undang lain. sengke$a. Aalaupun sengke$a $ersebu$ $idak dapa$ dihindari% dalam proses pen&elesaian sangke$a $ersebu$% ak$a o$en$ik &ang eberapa ke$en$uan &ang diubah dari Undang-Undang Nomor )* Tahun merupakan ala$ buk$i $er$ulis $erkua$ dan $erpenuh memberi +**! $en$ang ,aba$an No$aris% an$ara lain: sumbangan n&a$a bagi pen&elesaian perkara secara murah dan cepa$. pengua$an pers&ara$an un$uk dapa$ diangka$ men#adi No$aris% 1 . No$aris adalah pe#aba$ umum &ang berwenang un$uk membua$ ak$a o$en$ik se#auh pembua$an ak$a o$en$ik $er$en$u $idak dikhususkan bagi pe#aba$ umum lainn&a. Pembuia$an ak$a o$en$ik ada &ang diharuskan oleh pera$uran perundang-undangan dalam rangka mencip$akan kepas$ian% ke$er$iban% dan perlindungan hukum. 3elain ak$a o$en$ik &ang dibua$ oleh a$au dihadapan No$aris% bukan sa#a karena diharuskan oleh per$auran perundang-undangan% $e$api #uga karena dikehendaki oleh pihak &ang berkepen$ingan un$uk memas$ikan hak dan kewa#iban para pihak demi kepas$ian% ke$er$iban% dan perlindungan hukum bagi pihak &ang berken$ingan sekaligus bagi mas&araka$ secara keseluruhan. k$a o$en$ik pada hakika$n&a memua$ kebenaran 'ormal sesuai dengan apa &ang diberi$ahukan para pihak kepada No$aris. Namun% No$aris mempun&ai kewa#iban un$uk memasukkan bahwa apa &ang
an$ara lain% adan&a sura$ ke$erangan seha$ dari dok$er dan psikia$er ser$a perpan#angan #angka wak$u men#alani magang dari 1+ /dua belas2 bulan men#adi +! /dua puluh empa$2 bulan( 2 .
penambahan kewa#iban% larangan merangkap #aba$an% dan alasan pemberhen$ian semen$ara No$aris(
3 .
pengenaan kewa#iban melakukan magang(
kepada
calon
No$aris
&ang
sedang
4 .
pen&esuaian pengenaan sanksi &ang di$erapkan pada pasal $er$en$u% an$ara lain% berupa pern&a$aan bahwa k$a &ang bersangku$an han&a mempun&ai kekua$an pembuk$ian sebagai ak$a di bawah $angan% peringa$an lisan>peringa$an $er$ulis% a$au $un$u$an gan$i rugi kepada No$aris(
5 .
232
pembedaan $erhadap perubahan &ang $er#adi pada isi k$a% baik &ang bersi'a$ mu$lak maupun bersi'a$ rela$i'(
$ermua$ dalam ak$a No$aris sungguh-sungguh $elah dimenger$i dan sesuai dengan kehendak para pihak% &ai$u dengan cara membacakann&a sehingga men#adi #elas isi k$a No$aris% ser$a memberikan akses $erhadap in'ormasi% $ermasuk akses $erhadap pera$uran perundang-undangan &ang $erkai$ bagi para pihak penanda$angan ak$a. Dengan demikin% para pihak dapa$ memen$ukan dengan bebas un$uk men&es$u#ui a$au $idak men&e$u#ui isi k$a No$aris &ang akan di$anda$anganin&a. Pera$uran perundang-undangan &ang menga$ur $en$ang ,aba$an No$aris &ang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada pera$uran perundang-undangan peninggalan #aman kolonial ;india elanda dan sebagian lagi merupakan pera$uran perundanganundangan nasional% &ai$u : 1. Reglemen$ 5p he$ No$aris mb$ in indonesie /3$b.176*:)2 sebagaimana $elah diubah $erakhir dalam 0embaran Negara Tahun 1"! Nomor 1*1( +. 5rdonan$ie 16 3ep$ember 1)1 $en$ang ;onorarium No$aris( ). Undang-Undang Nomor )) Tahun 1"! $en$ang Aakil No$aris dan Aakil No$aris semen$ara /0emabaran Negara Tahun 1"! Nomor 1*1% Tambahan 0emabaran Negara Nomor **( !. Undang-Undang Nomor 7 Tahun +**! $en$ang Perubahan $as Nomor + Tahun 176 $en$ang Peradilan Umum /0embaran Negara Republik Indonesia Tahun +**! Nomor )!% Tambahan 0embaran Negara Republik Indonesia Nomor !)2( dan ". Pera$uran Pemerin$ah Nomor 11 Tahun 1! $en$ang 3umpah>,an#i ,aba$an No$aris. erbagai ke$en$uan dalam pera$uran perundang-undangan $ersebu$ sudah $idak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebu$uhan hukum mas&araka$ Indonesia. 5leh karena i$u% perlu diadakan pembaharuan dan penga$uran kembali secara men&eluruh dalam sa$u undang-undang &ang menga$ur $en$ang #aba$an No$aris sehingga dapa$ $ercip$a sua$u unikasi hukum &ang berlaku un$uk semua penduduk diseluruh wila&ah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewu#udkan unikasi hukum dibidang keno$aria$an $ersebu$% diben$uk Undang-Undang $en$ang ,aba$an No$aris.
6 .
pemben$ukan ma#elis kehorma$an No$aris(
7 .
pengua$an dan penegasan 5rganisasi No$aris(
8 .
penegasan un$uk menggunakan bahasa bahasa resmi dalam pembua$an k$a au$en$ik( dan
9 .
Indonesia
sebagai
pengua$an 'ungsi% wewenang% dan kedudukan Ma#elis Pengawas.
II. P30 DMI P30 Pasal I ngka 1 Pasal 1 Bukup #elas. ngka + Pasal ) ;uru' a Bukup #elas. ;uru' b Bukup #elas. ;uru' c Bukup #elas. ;uru' d
Dalam Undang-Undang ini dia$ur secara rinci $en$ang #aba$an umum
233
beker#a di kan$or No$aris. ;uru' g
&ang di#aba$ oleh No$aris% sehingga diharapkan bahwa ak$a o$en$ik &ang dibua$ oleh a$au dihadapan No$aris mampu men#amin kepas$ian% ke$er$iban% dan perlindungan hukum. Menginga$ k$a No$aris sebagai ak$a o$en$ik merupakan ala$ buk$i $er$ulis &ang $erkua$ dan $erpenuh% dalam undang-undang ini dia$ur $en$ang ben$uk dan si'a$ k$a No$aris% ser$a $en$ang minu$a k$a% 9rosse k$a dan 3alinan k$a% maupun 4u$ipan k$a No$aris. 3ebagai ala$ buk$i $er$ulis &ang $erkua$ dan $erpenuh% apa &ang din&a$akan dalam k$a No$aris harus di$erima% kecuali pihak &ang berkepen$ingan dapa$ membuk$ikan hal sebalikn&a secara memuaskan dihadapan persidangan pengadilan. =ungsi No$aris diluar pembua$an ak$a o$en$ik un$uk per$ama kalin&a secara konprehensi' dalam undang$-undang ini. Demikian pula ke$en$uan $en$ang pengawasan $erhadap pelaksanaan ,aba$an No$aris dilakukan dengan mengiku$ ser$akan pihak ahli>akademisi% disamping Depar$emen &ang $ugas dan $anggung #awabn&a dibidang keno$aria$an ser$a 5rganisasi No$aris. 4e$en$uan ini dimaksud un$uk meningka$kan pela&anan dan perlindungan hukum &ang lebih baik mas&araka$.
II. PASA DEMI PASA Pasal 1 Bukup #elas. Pasal + Bukup #elas. Pasal ) ;uru' a Bukup #elas. ;uru' b Bukup #elas. ;uru' c Bukup #elas ;uru' d
234
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor !) Tahun 1 $en$ang Perubahan a$as UndangUndang Nomor 7 Tahun 1! $en$ang Pokokpokok 4epegawaian.
a$au #asmani secara $erus menerus dalam ke$en$uan ini dibuk$ikan dengan sura$ ke$erangan dok$er ahli. ;uru' e Bukup #elas &a$ /+2
235
Bukup #elas
pera$uran perundang-undangan. &a$ /)2
Pasal &a$ /12 ;uru' a Bukup #elas. ;uru' b Bukup #elas. ;uru' c
236
ngka Pasal 16 &a$ /12 ;uru' a Bukup #elas. ;uru' b 4ewa#iban dalam ke$en$uan ini dimaksudkan un$uk men#aga keau$en$ikan sua$u k$a dengan men&impan k$a dalam ben$uk aslin&a% sehingga apabila ada pemalsuan a$au pen&alahgunaan grosse% salinan% a$au ku$ipann&a dapa$ segera dike$ahui dengan mudah dengan mencocokkann&a dengan aslin&a. ;uru' c Bukup #elas. ;uru' d 9rosse k$a &ang dike luarkan berdasarkan ke$en$uan ini adalah 9rosse per$ama% sedang beriku$n&a han&a dikeluarkan a$as perin$ah pengadilan. ;uru' e is$rin&a% salah sa$u pihak
;uru' b Bukup ,elas ;uru' c
237
$idak mempun&ai kemampuan ber$indak un$uk melakukan perbua$an% a$au hal lain &ang $idak dibolehkan oleh undang-undang. ;uru' ' 4ewa#iban un$uk merahasiakan segala sesua$u &ang berhubungan dengan k$a dan sura$-sura$ lainn&a adalah un$uk melindungi kepen$ingan semua pihak &ang $e rkai$ de ngan k$a $ersebu$. ;uru' g k$a dan sura$ &ang dibua$ No$aris sebagai dokumen resmi bersi'a$ o$en$ik memerlukan pengamanan baik $erhadap ak$a i$u sendiri maupun $erhadap isin&a un$uk mencegah pen&alahgun aan secara $idak ber$anggung #awab. ;uru' h Bukup #elas. ;uru' i 4ewa#iban &ang dia$ur dalam ke$en$uan ini adalah pen$ing un$uk memberi #aminan perlindungan $erhadap kepen$ingan ahli waris% &ang se$iap saa$ dapa$ dilakukan penelusuran a$au pelacakan akan kebenaran dari sua$u k$a wasia$ &ang $elah dibua$ di hadapan No$aris. ;uru' # Bukup #elas. ;uru' k Penca$a$an dalam reper$orium dilakukan pada hari pengiriman% hal ini pen$ing un$uk membuk$ikan bahwa kewa#iban No$aris sebagaimana dimaksud dalam
;uru' b 4ewa#iban dalam ke$en$uan ini dimaksudkan un$uk men#aga keo$en$ikan sua$u ak$a dengan men&impan ak$a dalam ben$uk aslin&a% sehingga apabila ada pemalsuan a$au men&alahgunakan grosse% salinan% a$au ku$ipann&a dapa$ segera dike$ahui dengan mudah dengan mencocokkann&a dengan aslin&a. ;uru' e 9rosse ak$a &ang dikeluarkan berdasarkan ke$en$uan ini adalah 9rosse per$ama% sedang beriku$n&a han&a dikeluarkan a$as perin$ah pengadilan. ;uru' d is$rin&a% salah sa$u pihak $idak mempun&ai kemampuan ber$indak un$uk melakukan perbua$an% a$au hal lain &ang $idak dibolehkan oleh undangundang. ;uru' e 4ewa#iban un$uk merahasiakan segala sesua$u &ang berhunbungan dengan ak$a dan sura$-sura$ lainn&a adalah un$uk melindungi kepen$ingan sesama pihak &ang $erkai$ dengan ak$a $ersebu$. ;uru' ' k$a dan suara$ &ang dibua$ no$aris sebagai dokumen resmi bersi'a$ o$en$ik memerlukan pengamanan baik $erhadap ak$a i$u sendiri maupun $erhadap isin&a un$uk mencegah pen&alahgunaan secara $idak ber$anggung #awab. ;uru' g Bukup ,elas. ;uru' # Penca$a$an dalam reper$orium dilakukan pada hari pengiriman% hal ini pen$ing un$uk membuk$ikan bahwa kewa#iban No$aris sebagaimana dimaksud dalam huru' ' dan huru' g $elah dilaksanakan. ;uru' k Bukup ,elas. ;uru' l ahwa No$aris harus hadir secara sik dan
238
huru' ' dan huru' g $elah dilaksanakan. ;uru' l Bukup #elas. ;uru' m ahwa No$aris harus hadir secara sik dan menanda$angani ak$a di hadapan penghadap dan saksi. ;uru' n Penerimaan magang calon No$aris berar$i mempersiapkan calon No$aris agar mampu men#adi No$aris &ang pro'esional. &a$ /+2
#elas. #elas. #elas. #elas. #elas. #elas. #elas.
&a$ /112 Bukup #elas. &a$ /1+2 Bukup #elas. &a$ /1)2
&a$ &a$ &a$ &a$ &a$ &a$ &a$ &a$
menada$angani ak$a dihadapan sa&a penghadap dan saksi. ;uru' m Penerimaan magang calon No$aris berar$i mempersiapkan calon No$aris agar mampu men#adi No$aris &ang pro'esional. /+2 Bukup ,elas. /)2 Bukup ,elas. /!2 Bukup ,elas. /"2 Bukup ,elas. /62 Bukup ,elas. /2 Bukup ,elas. /72 Bukup ,elas. /2 Bukup ,elas.
Pasal 1 0arangan ini dimaksudkan un$uk men#amin kepen$ingan mas&araka$ &ang memerlukan #asa No$aris. ;uru' a 0arangan dalam ke$en$uan ini dimaksudkan un$uk memberi kepas$ian hukum kepada mas&araka$ dan sekaligus mencegah $er#adin&a persaingan $idak seha$ an$ar No$aris dalam men#alankan #aba$ann&a. ;uru' b Bukup ,elas. ;uru' c 0iha$ Pen#elasan pasal ) huru' g. ;uru' d 0iha$ Pen#elasan pasal ) huru' g. ;uru' e 0iha$ Pen#elasan pasal ) huru' g. ;uru' ' Bukup #elas. ;uru' g Bukup #elas.
239
Bukup #elas. ngka 7 Pasal 16 Bukup #elas. ngka Pasal 1 Bukup #elas. ngka 1* Pasal 1 Bukup #elas. ngka 11 Pasal +* Bukup #elas. ngka 1+ Pasal ++ Bukup #elas. ngka 1) Pasal )+ Bukup #elas. ngka 1! Bukup #elas. ngka 1" Pasal )) Bukup #elas. ngka 16 Bukup #elas. ngka 1 Pasal )" Bukup #elas. ngka 17 Pasal ) Bukup #elas. ngka 1 Pasal )7 &a$ /12 Bukup #elas. &a$ /+2 Bukup #elas. &a$ /)2
;uru' h 0arangan men#adi CNo$aris Penggan$iH berlaku un$uk No$aris &ang belum men#alankan #aba$ann&a% No$aris &ang sedang men#alani cu$i% dan No$aris &ang dalam proses pindah wila&ah #aba$ann&a. ;uru' i Bukup #elas. Pasal 17 Bukup #elas. Pasal 1 &a$ /12 Dengan han&a mempun&a sa$u kan$or% berar$i No$aris dilarang mempun&ai kan$or cabang% perwakilan% dan>a$au ben$uk lainn&a. &a$ /+2 k$a No$aris sedapa$-dapa$n&a dilangsungkan di kan$or No$aris kecuali pembua$an ak$a-ak$a $er$en$u. Pasal +* &a$ /12
240
;uru' a Bukup #elas. ;uru' b
&a$ /!2 Bukup #elas. &a$ /"2 Bukup #elas. Pasal +!
dan $erda'$ar a$au menggunakan s$a' pada kedu$aan besar negara asing #ika $idak ada pener#emah $ersumpah. &a$ /"2 Bukup #elas. ngka +! Pasal !! Bukup #elas. ngka +" Pasal !7 Bukup #elas. ngka +6 Pasal ! Bukup #elas. ngka + Pasal "* Bukup #elas. ngka +7 Pasal "1 Bukup #elas. ngka + Pasal "! Bukup #elas. ngka )* Pasal 6* Bukup #elas. ngka )1 Pasal 6) Bukup #elas. ngka )+ Pasal 6" Bukup #elas. ngka )) Pasal 6" Bukup #elas. ngka )! Bukup #elas. ngka )" Pasal 66 &a$ /12 Bukup #elas.
241
". 6. .
&ang disahkan oleh No$aris( sura$ ke$erangan kelakuan baik dari kepolisian se$empa$ ( sura$ ke$erangan seha$ dari dok$er pemerin$ah( pas'o$o $erbaru berwarna ukuran ) ! cm seban&ak ! /empa$2 lembar (dan da'$ar riwa&a$ hidup.
7. &a$ /+2 Bukup #elas. &a$ /)2 Bukup #elas. &a$ /!2 Bukup #elas. Pasal )* Bukup #elas. Pasal )1 Bukup #elas. Pasal )+ Bukup #elas. Pasal )) Bukup #elas. Pasal )! Bukup #elas. Pasal )" &a$ /12 Bukup #elas. &a$ /+2 Bukup #elas. &a$ /)2 Bukup #elas. &a$ /!2 erdasarkan ke$en$uan ini% HPe#aba$ 3emen$ara No$arisC ber$anggung #awab sendiri a$as semua hal &ang dilakukann&a dalam men#alankan $ugas dan #aba$ann&a. &a$ /"2 Bukup #elas. Pasal )6 &a$ /12 Bukup #elas. &a$ /+2 Bukup #elas. &a$ /)2
&a$/+2 Bukup #elas. &a$ /)2 Penolakan dalam ke$en$uan ini diser$ai dengan alasan &ang sesuai dengan hukum dan ke$en$uan pera$uran perundang-undangan. &a$ /!2 Bukup #elas. ngka )6 Pasal 66 Bukup #elas. ngka ) Pasal 6 Bukup #elas. ngka )7 Pasal 6 Bukup #elas. ngka ) Pasal ) Bukup #elas. ngka !* Pasal 71 Bukup #elas. ngka !1 Pasal 7+ Bukup #elas. ngka !+ Bukup #elas. ngka !) Pasal 77 Bukup #elas. ngka !! Pasal 1 Bukup #elas. Pasal 1 Bukup #elas. Pasal II Bukup #elas.
TM;N 0MRN N9R RPU0I4 IND5N3I N5M5R ).
242
Bukup #elas. &a$ /!2 k$a &ang mempun&ai 'ungsi sosial% misaln&a ak$a pendirian &a&asan% ak$a pendirian sekolah% ak$a $anah waka'% ak$a pendirian rumah ibadah% a$au ak$a pendirian rumah saki$. Pasal ) Bukup #elas. Pasal )7 &a$ /12 Bukup #elas. &a$ /+2 Bukup #elas. &a$ /)2 Bukup #elas. ;uru' a Bukup #elas. ;uru' b
243
&a$ /!2 Bukup #elas. Pasal !) &a$ /12 ahasa Indonesia &ang dimaksud dalam ke$en$uan ini adalah bahasa Indonesia &ang $unduk pada kaidah bahasa Indonesia &ang baku. &a$ /+2 Bukup #elas. &a$ /)2
244
Bukup #elas. Pasal " Bukup #elas. Pasal "7 Bukup #elas. Pasal " Bukup #elas. Pasal 6* Bukup #elas. Pasal 61 &a$ /12
245
&a$ /)2 ;uru' a Unsur pemerin$ah di$en$ukan oleh Men$eri. ;uru' b Bukup #elas. ;uru' c akademisiH dalam ke$en$uan ini adalah ahli>akademisi dibidang hukum. &a$ /!2 Bukup #elas. &a$ /"2 Bukup #elas. &a$ /62 Bukup #elas. Pasal 67 Bukup #elas. Pasal 6 Bukup #elas. Pasal * ;uru' a Bukup #elas. ;uru' b Bukup #elas. ;uru' c Bukup #elas. ;uru' d Bukup #elas. ;uru' e Bukup #elas. ;uru' ' Bukup #elas. ;uru' g
246
Bukup #elas. &a$ /+2 &ang dimaksud dengan Cbersi'a$ nalH adalah mengika$ dan $idak dapa$ dia#ukan banding kepada Ma#elis Pengawas Pusa$. &a$ /)2 Bukup #elas. Pasal ! Bukup #elas. Pasal " Bukup #elas. Pasal 6 Bukup #elas. Pasal Bukup #elas. Pasal 7 Bukup #elas. Pasal Bukup #elas. Pasal 7* Bukup #elas. Pasal 71 Bukup #elas. Pasal 7+ Bukup #elas. Pasal 7) Bukup #elas. Pasal 7! 3anksi &ang dikenakan kepada No$aris berlaku #uga bagi No$aris Penggan$i% No$aris Penggan$i khusus% dan Pe#aba$ 3emen$ara No$aris. Pasal 7" Bukup #elas. Pasal 76 Bukup #elas. Pasal 7 Bukup #elas. Pasal 77 Bukup #elas. Pasal 7 Bukup #elas. Pasal *
247