Top of Form
SURAT GUGATAN PTUN
mamuju, 7 agustus 2013
Kepada Yth:
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara MamujuJalan Sentra Primer Baru Timur, Gatot Subroto, Mamuju
Perihal: GUGATAN TUN
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawahini:
Nama : Muh. Alwi Yasin
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia
Alamat : Jl. Labora No 7 Majene
Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Masri Yasin dan Sarman S.H,keduanya Warga Negara Indonesia, para advokat dari Kantor Advokat Me & Famili,berkedudukan di Tower Famili Lt. 3 Suite 1313, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 13 Majene135627, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 7 agustus 2013 (terlampir),selanjutnya disebut PENGGUGAT
.Dengan ini mengajukan gugatan terhadap: Kepala Kepolisian Republik Indonesia, berkedudukandi Jalan Jl. Labora No 7 Majene, selanjutnya disebut TERGUGAT
.Obyek gugatan sengketa TUN dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala KepolisianRepublik Indonesia No. Pol: Skep/0013/XIII/2013 tanggal 7 agustus 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterbitkan olehTergugat, selanjutnya disebut Obyek Gugatan.
Alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:
1. Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat KeputusanKepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol: Skep/0013/XIII/2013 tanggal 7 agustus 2013yang dikeluarkan oleh Tergugat.
2. Bahwa Surat Keputusan No. Pol: Skep/0013/XIII/2013 tanggal 7 agustus 2013 yangditerbitkan oleh Tergugat tersebut baru diterima oleh Penggugat pada hari Jumat, tanggal 13 Juli
2013. Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untukmengajukan gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
3. Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol: Skep/0013/XIII/2013 tanggal 7 agustus 2013, Penggugat mengajukan keberatan kepadaKapolri melalui Kepala Sekretaris Umum (Kasetum) pada tanggal 13 Juli 2013, namun belummendapat jawaban sampai saat ini. Oleh karena itu, Surat Keputusan TUN yang diterbitkan olehTergugat termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan finalserta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuanPasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.
4. Bahwa Surat Keputusan No. Pol: Skep/0013/XIII/2013 tanggal 7 agustus 2013 yangdikeluarkan oleh Tergugat semata-mata didasarkan atas adanya Putusan No.1300/PID.B/1313/PN. Mamuju atas nama Nurhafni tanggal 7 agustus 2013 dari PengadilanNegeri Mamuju yang menghukum Penggugat selama 1 tahun karena terbukti melakukan tindakpidana penghinaan terhadap penguasa umum (vide Pasal 207 KUHP) dengan ancamanhukuman paling lama 1 tahun 6 bulan.
5. Bahwa Penerbitan Surat Keputusan No. Pol: Skep/0013/XIII/2013 tanggal 7 agustus2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (vide Pasal 8 dan Pasal 9).6. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan No. Pol: Skep/0013/XIII/2013 tanggal7 agustus 2013 oleh Tergugat, menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat dengan tidaklagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterimanya gajisejak ditahannya Penggugat sampai pada hari ini serta tidak diberikannya dana pensiun atasnama Penggugat.
7. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat, kepentinganPenggugat sangat dirugikan karena tidak lagi dapat menjalankan perannya sebagai kepalarumah tangga dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang menjadi kewajibannya.
8. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Tergugat tersebut, Penggugatmerasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakanwewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturanperundang-undangan (detournement de pouvoir ).
9. Bahwa Surat Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan sengketa TUN dalamperkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 53 ayat (2a) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9Tahun 2004 sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslahdinyatakan batal atau tidak sah demi hukum.
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugatmohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusandengan amar putusan sebagai berikut:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol:Skep/0013/XIII/2013 tanggal 7 agustus 2013 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormatsebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
-Memerintah kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala KepolisianRepublik Indonesia No. Pol: Skep/0013/XIII/2013 tanggal 7 agustus 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).
Hormat Kami,
Kuasa Hukum
(Masri Yasin S.H) (Sarman S.H)
contoh surat gugatan PTUN
Kepada Yth:
Ketua Pengadilan TUN JakartaDi Jalan Ampera
Perihal : Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pemecatan Nomor : 25/5/2013/ Bandung.Lampiran : Surat Kuasa Khusus
Dengan hormat,Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Alwiyansyah RezaKewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jalan Pengayoman Barat No. 88, Bandung
Kuasa hukum berdasarkan surat kuasa pada tanggal 20 Mei 2013 :
Nama : Surya Wiyatmoko, S.H
