SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK) A. Korespondensi
Alamat Para Para Pihak sebagai sebagai berikut berikut : Satuan Kerja PPK : Nama Alamat
B. Wakil Sah Para Pihak
: Pembangunan Gedung Kantor Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB : Jl. Erlangga No. 36 Mataram
Website
: diskop.ntbprov.go.id
Email
:
[email protected]
Telepon
: (0370) 631722
Faksimili
: (0370) 635690
Penyedia
: Jasa Konstruksi
Nama
:
...................................................... ............................................ ..........
Alamat
:
...................................................... ............................................. .........
Telepon/HP
:
-
Email
:
-
Faximili
: -
Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PPK
: Ir. Hj. B. Ratna Mustikawati, MM
Untuk Penyedia
:
C. Jenis Kontrak
Kontrak lump sum
D. Tanggal Berlaku Kontrak
Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal ………………… s.d …………………… 2017 (selama 5 bulan)
E.
Masa Pelaksanaan
Masa pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal .................... s/d ..............................2017
F.
Masa Pemeliharaan
Masa pemeliharaan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ................ s/d ..................... 2018.
G. Perbaikan Cacat Mutu
Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya perbaikan cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh PPK.
H. Umur Konstruksi
a. Bangunan hasil pekerjaan memiliki umur konstruksi 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan akhir. b. Pertanggungan terhadap kegagalan bangunan ditetapkan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penyerahan akhir.
I.
Pedoman
Gambar ”As Built” ada/atau pedoman pengoperasian dan
J.
pengoperasian dan perawatan
perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal ......................... 2017 setelah tanggal penandatangan berita acara penyerahan awal.
Pembayaran Tagihan
Batas akhir waktu yang disepakati untuk menerbitkan SPT oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
K. Penjelasan Jaminan
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Jaminan Uang Muka
a. Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima penyedia (jika diberikan). b. Jaminan Uang Muka diserahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah penandatanganan Surat Perjanjian oleh kedua belah pihak.
Jaminan Pelaksanaan
a. Jaminan Pelaksanaan untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai total HPS. Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. b. Untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan ditetapkan 5% (lima persen) dari nilai HPS. c. Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada saat penandatanganan Surat Perjanjian. d. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi. e. Jaminan Pelaksanaan dapat dikembalikan setelah : penyerahan barang/jasa lainnya dan sertifikat garansi atau penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak khusus bagi penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya. f. Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen apabila Penyedia mengundurkan diri dan menyebabkan terjadinya pembatalan Surat Perjanjian ini.
Jaminan Pemeliharaan
a. Jaminan pemeliharaan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan berlaku minimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender b. JaminanPemeliharaan diserahkan Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen setelah serah terima pertama pekerjaan dan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama. c. Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. d. Jaminan Pemeliharaan menjadi milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dapat dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen apabila Penyedia tidak memperbaiki segala kekurangsempurnaan pekerjaan atau cacat tersembunyi baik yang menjadi kesepakatan pada waktu
Serah Terima Pertama Pekerjaan maupun yang timbul selama masa pemeliharaan. L.
Pencairan Jaminan
M. Tindakan penyedia yang mensyaratkan persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan
Jaminan-jaminan seperti tersebut diatas adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Umum untuk Jaminan Pelaksanaan dan/ atau perusahaan Asuransi yang mempunyai Program Asuransi Kerugian (Suretyship ) untuk Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan. Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah : a. Menunjuk personil yang namanya tidak tercantum dalam dokumen penawaran. b. Perubahan spesifikasi teknis, motif, warna dan design ornamen prototife tampak luar bangunan gedung. c. Mengubah atau memutakhirkan program mutu. d. Tindakan lain yang diatur dalam SSKK. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: - Pengajuan sampel bahan/material yang akan dipasang (dibuatkan Berita Acara Persetujuan). - Setiap memulai pelaksanaan pekerjaan baru per jenis pekerjaan. - Pengujian mutu pekerjaan.
N. Kepemilikan Dokumen
Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan seizin PPK dengan pembatasan tidak digunakan diluar kepentingan pekerjaan ini dan tidak boleh memberikan salinan dokumen tersebut kepada pihak lain.
O. Fasilitas
PPK akan memberikan fasilitas berupa : [TIDAK ADA]
P. Sumber Pembiayaan
Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibaiyai dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017.
Q. Tenaga Ahli dan Peralatan
Daftar personil inti minimal untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagai berikut :
No
Tingkat Pendidikan/ Jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan
1
2
1.
Sarjana (S1)/ Site Manager
Jumlah
Pengal aman Kerja (tahun )
Profesi/ Keahlian
3
4
5
5
Memiliki SKA Madya Teknik Bangunan Gedung
1 Orang
Memiliki SKA Muda Teknik Bangunan Gedung
2.
Sarjana (S1)/ Pelaksana 1
1 Orang
5
3.
Sarjana (S1)/ Pelaksana 2
1 Orang
5
4.
Sarjana (S1)/ Pelaksana 3
1 Orang
5
Memiliki SKA Teknik Tenaga Listrik
3
Memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung/Pekerj aan Gedung
3
Memiliki Sertifikat SMK3
3
Memiliki SKT Teknisi Jaringan Instalasi dan Daya Fasa Tiga
3
Memiliki SKT Tukang Pipa / Plumber
5.
SMA Sederajat Pembantu Pelaksana
6.
SMA Sederajat Petugas K3,
7.
SMA Sederajat Teknisi Elektrikal
8.
SMA Sederajat Teknisi Plumbing
9.
SMA Sederajat Juru Ukur
2 orang
1 Orang
1 Orang
1 Orang
1 Orang 3
1 Orang
10.
SD/SMP/SMA Sederajat Kepala Tukang Batu
11.
SD/SMP/SMA Sederajat Kepala Tukang Bekisting
12.
SD/SMP/SMA Sederajat Kepala Tukang Besi Beton
3
1 Orang 3 1 Orang 3
1 Orang 13.
14
15.
SD/SMP/SMA Sederajat Kepala Tukang Cor Beton
SMA Sederajat Tenaga Logistik SMA Sederajat Tenaga Administrasi /Keuangan
3
Memiliki Arsitek
SKA
Memiliki SKT Juru Ukur Kuantitias Bangunan Gedung Memiliki SKT Tukang Pasang Batu / Stone (Ruble) Mason (Tukang Bangunan Umum) Memiliki Tukang Bekisting
SKT
Memiliki Tukang Beton/ Barbender Bending Memiliki Tukang Beton/ Concretor/ Concrete Operation
SKT Besi
1 Orang 2
Ijazah
2
Ijazah
1 Orang
/Bar SKT Cor
Daftar peralatan utama minimal konstruksi sebagai berikut :
No. 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
9. 10. 11.
R. Pembayaran Uang Muka
Jenis Excavator Dump Truck Kendaraan Pick Up Beton Molen Ready Mix dan Mesin pompa beton Vibrator Mesin Las Bar bending /mesin potong besi Generator Set Pompa air Secafolding
untuk
melaksanakan
Kapasitas
Jumlah
3-4 m 3 1 m3
1 unit 2 unit 1 unit
0,5 m3 4-6 m3
2 unit 1 unit
5000 watt
1 unit 1 unit 1 unit
2500 watt 3” -
1 unit 1 unit 400 set
keperjaan
Kepemilikan (Milik/Sewa Beli/Sewa)
a. Pekerjaan Konstruksi ini diberikan uang muka sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp.………………… ,- (dengan huruf). b. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan persiapan teknis lainnya dan dibayarkan setelah penyedia/pihak kedua menyerahkan jaminan Uang Muka. c. Jaminan uang muka diterbitkan Bank Umum, dan diberikan kepada PPK/Pihak Pertama dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka. d. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan (Provisional Hand Over/PHO)
S.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Termin I : Sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak dikurangi dengan cicilan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang muka yang diterima,
atau sebesar : 20/100 x Rp. ....................,- (-) 20/100 x Rp. ....................,- = Rp. ........................,(............................................................................... .........................) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 25% (dua puluh lima persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, dan disetujui oleh pejabat yang berwenang pada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB Termin II : Sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak dikurangi dengan cicilan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang muka yang diterima, atau sebesar : 20/100 x Rp. ....................,- (-) 20/100 x Rp. ....................,- = Rp. ........................,(............................................................................... .........................) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 45% (empat puluh lima persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, dan disetujui oleh pejabat yang berwenang pada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB Termin III : Sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak dikurangi dengan cicilan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang muka yang diterima, atau sebesar : 20/100 x Rp. ....................,- (-) 20/100 x Rp. ....................,- = Rp. ........................,(............................................................................... .........................) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 65% (enam puluh lima persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, dan disetujui oleh pejabat yang berwenang pada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB Termin IV : Sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak dikurangi dengan cicilan uang muka sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah uang muka yang diterima, atau sebesar : 35/100 x Rp. ....................,- (-) 40/100 x Rp. ....................,- = Rp. ........................,(............................................................................... .........................) Dibayarkan setelah prestasi pekerjaan fisik mencapai 100% (enam puluh lima persen) yang dibuktikan dengan Berita Acara Kemajuan Prestasi Pekerjaan, dan disetujui oleh pejabat yang berwenang pada Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB
Termin V : Sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak, atau sebesar : Rp. 5/100 x Rp. ............................,= ...........................,(empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus rupiah) Dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender yang dibuktikan dengan Beita Acara Serah Terima Tahap II (FHO) oleh Tim FHO yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan Prov. NTB. Pembayaran Termin V dimaksud bisa diminta pada saat pembayaran termin ke IV dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak. T.
Penyesuaian Harga
Untuk penyesuaian harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh BPS.
U. Denda
Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak/harga bagian kontrak yang belum dikerjakan.
V. Penyelesaian Perselisihan
Jika perselisihan para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan sebagai Pemutus Sengketa adalah Pengadilan Negeri Mataram.
